VIL ANALISIS KEBIJAKAN PENCAWASAN KAPAL IELAN
Peramalan adalah prosedur untuk membuat informasti fakh.lal ten-
kondisi
sosial masa depan atas dasar pennasalah kebijakaa Peramalan yamg dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi sosial masa depan
clapat terjadi bila pengawasan
kapal ikan di dua lokasi penelitian tidak segera d i t m @ h m efeWtasnya dalam mencapai sasaran dan tujuan pengawasan kapal ikaa Sebagaimma diuraikan dalam Bab I tentatq latar belrdcaag maaalah bahwa sasaran dm tujuan Penpwasan kapd ikan adalah untuk menciptekan kondisi masa
depan dimana kegiatm ekplorasi dm eksploitasi sumberdaya ikan yaog dilakukan perorrtngan maupun badan hukum tidak merusak sumberdaya dan lm#mpmya sehmgga dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan yaqg akaa datrmg.
Berkaitan dengan ha1 tersebut maka f o h peramalan dalam penelitian ini adalah kondisi sosial masa depan yang berkaitan deugan kinerja Pengawas kapal ikan
di pelabuhan, dalam penelitian ini difokuskan pada : 1). Daya tatnpuq~~ dermaga PPI Muara Angke Jakarta Utara, 2). Proses penhitan rekomendaai cek fisik Kapal dari Dinas Prophi 3) Lamanya Trip penaagkapan ikan, dar, 4) Temuaa p e l a q p m
perikanan dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan Kapal Ikm
7.1.1. Kapasitas; Daya Tampuug Pelabuhan Muara Angke Jakarta Utara.
PPI Muam Angke Jakarta Utara saat ini mempunyai derrrmga sandar sepsnjang t
750 m dan dennaga bonpbrar sepaniang 176 m deogsa rasio kapasites kspal sandar dan
tambat labuh sebaqdc 350
- 400 kapal dezqpn metode tambat t
m tiga lapis,
sedangkan s e m i data dari syahbandar bahwa jumlah kapal yaag berpaagkalan di
kawasan P e l a b h Muara Aqke tab 2001 sebanyak 1079 unit kapal, dengau
-
perincian sebanyak 500 550 Imit ( motor tempel dan kapal motor dalam < 10 GT ) bersandar di Kali Adem yaitu muara suagai yaog berlokasi di sebelah PPI M u m A&e dan sebauyak 460 kapal motor > 10 GT bersandar di PPI M w a Angke. Daya a tm p w kolam PPI hfuara Angke perlu mendapat perhatian k h m , karena tmgkat
kepadatan kapal ikan yang berpangkalan dli pelabuhan ini dsri tahm ke tahun mexungkat sangat cepat, saat ini kepedntan kapal-kapal ikan yang berpangkalan di PPI Muara
w
e sudah sangat tinggi, sehingga kapal-kapal ikan yang baru masuk sangat sulit
merapat ke Dermap bongkar, sementara dermaga tambat labuh selalu penuh den* kapal-kapal yang sedang mengadakan pdaikan atau meqpdakan persiapan operasi
Dari hasil pengaanatasn dapat dijelaakan bahwa kapal-krrpal ikan yang masuk ke Pelabuhan ini tidak seluruhaya bertujuan membongkar dan m e m a s h ikannya di Peiabuhan ini, sebagian kapal ikan yang masuk tersebut tidak membawa ikan di pzilkdmya, meraka 1angmg ke dermaga tambat lab& dengan beberapa tujwn
Beberapa tujuan kapd yang m a d ke PPI Muara Angke addah : 1) Kapal ikan lokal yang berpangkalan di pelabuhan ini bertujuan memasarkan hasil
tangkapamya sekaligus kembali ke basis pan-Pkalannya 2) Kapal ikan lokal yang tidak berpangkalan disini, yaitu dari PPSJ Muara baru dan
PPI Kalibaru Jakarta sebagian besar tidak membawa ikan karena telah dipasarkan
di pelabuhrm p a o g l c e C q ~erelcamaauk aebagian bertujuan melakukan peogisiaa BBM dan perbekalan lainnya, sebesm melakalcrm Docking dan perbailcan mesin, sedaog sebagain lagi bertujuan tambat labuh deaepm waktu yaag c u b lama 3). Sedaqg Kapal ikan pendatarig dari luar d a d bertujusn memas*
hi1
Eaogkaparmyagma mendapaiican hargajual yaog lebih tinggi.
Kapal-kapal ikan yaog berpangkalan di p e l a b h ini semakin padat melebihi daya tampung demqp sandar yang tersedia, dampak dari semakin padafnya kapal ikan
yang tambat labuh di PPI Muara Angke, terutama yaag berhjuan sekedar memanfaatkao hilitas yaag ada, bqaknya kapal ikan yang aaodar di pelabuhan Muara An&e terutama dari pelabuhan lain seperti dari PPSJ Muara Baru disebabkan karena biaya tambat labuh di PPSJ Muam Baru relatif lebih
th&
dan sangat disiplin dalam
mengtutmg jumlah hari dan t a d q q semeotara di PPI Muara Angke relatX lebih loqpr. Disamping itu tarif d o h dan bengkel kapal di Pelabuhan M u m Angke juga relatif lebih murah, karena status pelabuhan Musra Aagke adalah PPI s e h q p tarif fasilitas pemerintab yang tersedia relatif lebih mumh dari pada di PPSJ yaag berstatus PPS yang diusahakan melalui Perurn PPS. Semakin padatnya kapal ikao yang berpangkalaa di PPI Muara Aagke
berdampak pada teqpjynya ketertiban, kelsmcanm dm keselarnatan kapal dalam m e l h olah gerak @al di kolam pelabuhan, temtama -t
kapal ikan yang
b m m d untuk mendsratkan ikan hasil hngkqarmya Bentuk peramalan yang
digunakan addab logrka ekstrapolatif den@ rnetode eatirnasi tren linier bericaitan dengan jumlah Kapal sandar dan kapasitast daya tampmg kolam pelabuhan di PPI
e dari Tahun 1997 sampai denpi
hfuara w
Tahun 2001 seb@
dasar untuk
meramallran kondisi T a b 2003, sesuai Tabel 19 berikut ini. Tabel 19. Logika Ekstrapolatif :Estimasr Tren Ldnier Untuk Meramalkan Jumlah kspal Sandar dan Daya Tampung Damaga Pdalmhsn Muara Angks Jakarta Utarrr Pada Tshrm 2003 Yang Akan Datang.
1
1
1997 1998 1999 1 2000 1 2001 )
Proyeksi
Kapasitas maksimal daya tampung dermaga sandar dengan metode tambat @a lapis Kelebihan daya tampme Dermqp Sumber : Jurnal SIB Syahba dar Muara Asgke.
Untuk meramaikanjwlah kapal smdar Tahun 2003 d'iakan metode estimasi ken linier, yaib dengan persamaan : I
Tahm
(X) 1997 1998
1 Kapal Sandar I (Y)
1
1
390
403
Y (2003)
Nilai Waktu
(x> -2
-1
=
a
1
/ XY. - 780
- 403
+ bX
x2 4 1
S(2003) = a+ b ( X) = 429 + 18,9 (x) = 429 +18,9 x 4 = 504
Kapd.
1
Tren Nilai 391 410
1
Kelebihan Jumlah Kapal Sandar di d m -
PPT bq~~mn An&
Jdmta U t m
ini nlenimbulkan dampak negatif ddarn pengelolaan sumberdaya perilcanan dan
lmgiamgannya, dampak negatif
timbul ditinjau dari dua aspek yaitu : (1) aspek
ekonomi dan (2) aspek ekologi. (I) Aspek Ekonomi
Aspek ekonomi yang dimaksud adalah ketqian secara ekonomi yang dapat timbul sebagai akibat kelebihan daya t a m p w kapal di PPI.Muat-aan,gke, baik kerugian dari pihak Nelayan maupun dsri pihak Peqelola Pelabuhan. Kerugian y q nimrrksud
sebagai akibat terjadinya hal-hal sebagai berikut : a). Keselamahm kapal kmng terjamin terutama dalam melakukan olab gemk di kolam
pelabuhm, kerugian yang timbul adalah kapal yang berulaKatl kecil terdesak, m a k
dan tersqbr. akibat selaniutnya sebagian besar kapal motor dalam bertonase kecil dibawah 10 GT d m Motor Tempel berpindah paugkalan di Kali Adem Murrra Angke. yaitu muara sun@ disamping PPI Muam Angke. b). Kelancaran kegiatan kapal di Pelabuhan terhambat, rnisalnya kegiatan bongkar
ikan. perbaikan kapal. docking dan pengisian perbekalan b a l . hal ini berkaitan d e n p bertambahnya biaya dan waktu yang dibuthkm c).
Kesulitan dalam pengaturan dan penpdalian kapal sandw, sehingga sebagian
kapal tidak melaporkan kedatangan kapalnya, hal ini berakibat menunmkan pendapatan pelabuhan dari jasa tambat labuh kapal. d). Kesulitan dalam penpwasan dan pengmamn di lokasi kapal s a n k , kepadatan
kapal sandar dapat meningkatkan peluang terjadinya pe1rmge;aran dan tindak
kriminal, baik terhadap b m g milik Kapal maupim b m g milik pelabuhan, ha1 ini
dibulitikan dengm hggkya cmgka kasus kriminal dan hilaqpya dua lampu auar di PPI Muara Angke.
-4qek ekologi yang dimaksud adalah ketugian secara ekologi yang +at seb@ akibat kelebihan daya tampung kapal di PPI M u m An&.
timbul
Kerugian yang
dimaksud meliputi : a). Pencemaraa kolam pelabuhan yang berasal dari pembuangan limbah kapal, baik
pembuangan minyak pelurnas, sampah atau limbah kapal yang s e w melakukan perbaikan badan dan mesin penlggerak Pencemaran ini sulit diawasi dan
ditanggulangi Petugas, karena padatnya kapal yang bmandar di pelabuhan. b). Kerusakan hilitas pokok dan hilitas fungsional pelabuhan, tenrtama fasilitas yang berkaitan -1
dengan kegiatan sandar kapal yaitu : Dermaga sandar,
Taqgd pemecah gelombang, Kedalaman kolam pelabuban dm Larnpu Suar. c). Kerusakan ekosistem dan pencemaran perairan di Kali Adem M u m Angke, hal ini terjadi karena hampir seluruh kapal motor bertonase dibawah 10 GT dan Motor Tempei terpaksa bersandar di kali Adem k m a terncam tergencet dan tenggelam oieh pergerakm kapal besar di PPI Muara Angke. Kerugian ekologi yang timbul
adalah karena kegiatan kapal sandar di lokasi ini tidak didukung oleh fasilitas yang diperlukam untuk kegiatan sandar sehingga berbagai aktivitas kapal tersebut cendenmg mencemari dm merusak ekosistem yang ada di lokasi tersebut. Kerugian y a q dimaksud antam lain : Pencemaran perairan, abrasi, kerusakan ekosistem dan
lingkungan, serta pendangkalan alur mypi.
7.1.2.
Waktu Penerbitan Rekomendasi Cek Fisik Kapal d d Dias Propinsi.
Proses penerbitan perijinan dari Pusat ( Dirjen Perikanan Tan-) rueudapat perhatian serius karena ha1 ini berkaitan 1-mg
terhadap =tas
perlu kegiatan
usaha para Nelayan para Penceusaha kapal ikan y m g bertonase d m atau bertenaga mesin besar. Proses penerbitan ijin penan&apaa ikan dari Pusat selama ini memerlukan waktu ymg cukup lama yaihr antara sahr sampai tiga bulan sejak diajukannya pern~ohonaq baik pen~~ohonanperpaajaqp~ atau permohonan baru Proses penerbitan dimulai dari permohonan rekomendasi Cek Fisik kapal ikan dari Dinas Perikatiati Propinsi, selanjutnya pe~mohonandisampaikan ke Direktorat Bina Usaha ub Subdit Peri-iinan Direktorat Jenderal Perikman Tangkap Departemen Perikanat~dan Kelautan IiI. Sejak tat1~2000Pengawas kapal ikan di PPN Pekalongan dilibatkan sebiqy at~gqota -Tim pen~berianrekomendasi cek fisik kayal. Pen~beriankewenangat~tersebut selwas denrran tuLw pokok dm h g s i Pengawas kapal di Pelabuhan Perikanan, i
disariiping itu dituaksudkafi untuk met~~persit~pkat waktu yat1.q dibutuhkan ut~tuk melakukan cek ilsik terhadap kapal ikan yans mcn~ajukan permohonan.
Hasil
Penelitian menmjukkan b d w a sebelutn Pengawas kapal i k a ~di Pelhuhan perikanan dilibatkan sebapai an.qota -. tim cek fisik kapal ikan. proses penerbitan rekomendasi u
belupa cek fisik men~butuhkanwaktu y m g relatif lama ( 7 s.d 15 hari) sedat~gwaktu
penymsan (iin penan&apan ke pusat rata-rata mernbutuhkan waktu selama 50 hari, Saat ini deiigan dilibatkannya Pengawas K q a l di PFN Pekkaloqan dalarn Ti111 Cek
Fisik Kyal. maka kamanya waktu penerbitan rekomendasi cek fisik kapal lebih cepat (
Berikut perarnalan logika ekstmpolatif dengan metode tren liner untuk mermnalkan tentang lamanya waktu y q dibutuhkm untuk menerbitkan rekomendasi
cek fisik kapal ikan dari Dinas Propinsi dimasa depan jika Pengawas Kapal Ikan di pelabuhan tidak diiibatkan dalam Tim cek fisik kapal ikan di PPN Pekalongan dapat dilihat pada Tabel 20. berikut ini. Tabel 20. L o m a Ekstrapolatif :Esthad Tren Mer Teatang Waktn Penerbitan Rekomendasi - Cek Fisik dari Dinas Perilcanan Propinsi untuk pcmgmusan Ijin Penangkqan aari Dirjen Perikanan Tangkap.
-
I
I
1
1
w
Dimensi / Waktu
!
Rata-rata Rata-rata Rata-rata Proyeksi 1
1999
( Hari)
1
(Hari)
(Hari)
(Hari)
1
50
50
50
50
at
I
1 Wakfu selunlhnya yang dibutuhkan
unhk proses penerhitan ijin pusd rataI rata sekali ~snmuusan
2003
I
1
1
2000
I
/ dari Dinaq Propinsi rata-ratd kapal
I penerbitm-ijin penangkapan ke
1
I
] waktu yang diperlukan untuk melakukan
I Waka yang dibutuhkan untuk me-
1
1998
6
57
1
2
I
i I
65
I
Untuk meramalkan waktu yanp dibutubkan imtuk menerbitkan rekomendasi cek
fisik dari Petuda pada Tafiut~2003 digunakan metode estin~asiken litiier dengan persmlaan : 'k- ( 2003) = a + b.X Tdun
1998 1999 2000
W& Nilai IVaktu Rekomendasi (x) Pemda ( I-) 7 12 15
X.Y
X2
Tren Nilai 8 11 14
-1
-8
1
0 1
0
0
14
1
'r'(2003) = a i - b ( X) = 11,l-i- 3 (x) =
11,l
+
3 . 3 = 20 Hari
Berdasarkan nietode tersebut diramalkan bahwa pada tahun 2003 waktu penerbitan rekomendasi cek fisik Kapal ole11 Pemda tnembutuhkan waktu selama 20 hari, denpan asurnsi (1) Sampai Tahun 2003 Peqcawas Kapal Ikan beluni diberi ke\venati,pm melakukan Cek fisik K q a l . (2) Jurnlah Kapal &an yang mmerlukan ijin
Dari data diatas d q & dilihat bahwa, jika Pengawas kapd di Pelabuhai Pan&alan Knpd yang niengajukan i-tin tidak dilibatkmi dalani melakukmi cek fisik
kqal dalanl proses penerbitan ijiti Propinsi d m atau pusat tnaka diproyeksikan bahwa cvd-tu yang dibutulkan utituk penerbitan rekoniendasi cek fisik dari dinas propinsi atau
Kodya pada tahun 2003 diproyeksikan rata-r&a selxna 20 hari dan waktu pengw-usai i-iin p u d rrata-rata sekali penzg.msmirata-rata addah 50 hari, seliinpga total waktu proses penerbitan ljin pus& rata-rata adalah 70 hari. Kondisi ini tentu akan meninibulkan berbqai dampak tiegatif yanz akaii merugikan para penpsaha penangkapan d m nienurcuIkati lnvalitas pelayanan pemerintah.
7.1.3. Waktu Tiap Trip Operasi Penangkapan Ikan
.
#
F V a h setiap trip peam~gkapanikan yang dibutuhkan para Nahkoda kapal ikan tuituk
merrlperoleh hasil tan&apan agar diperoleh per band in,^ terbaik antara biaya
operasi d e w nilai jual hasil t&apan
dari tahm ketahun sernakin bertambah lama,
Tahun 1990 satu trip penangkapan Kapal ikan d e w alat tanskapprse seine rata-rata selama 10 hari, narnun Tahun 2001 telal~menjadi 55 hari. bahkan berdasarkan hasil pen_pamatan bulan Maret 2002 saat penelitian ini dilakukan ditemukan ada beberapa
Kapal yaw trip penangkapannya telah mencapai 70 hari. Hasil wawancara diperoleh penjelasan bahwa hal ini disebabkan karena lokasi penangkapan ikan ( Fishing ground) sernakin jauh dan cenderunp sernakin sulit diteinukan oleh para Nahkoda Kapal ikan Larnanya setiap trip penangkapan berbanding lurus d e n p peningkatan biaya operasional pennnpkapatl. semakin lama trip penangkapan sernakin tinggi biaya
Lamanya trip petm@apan
bertujum u1tuk mnengejar perolehan hasil
penangkapan %ar dapat tnenutupi biaya operasi, gaji ABK, pera\vatan Kapd dan mar~inkeuntungan usaha s e h i n ~ prioritas a penanr&apan dapat berubah dari kualitas ikan pang bermutu baik untuk mendapat nilai jual yang tinmi menjadi kwantitas atau trlendapat ikan sebatlyak-bm~yaknyauntuk mendapat total nilai jual yang memadai.
Salah satu faktor penyebab senlakin sulitnya menernukan daemh penan&apan ikan ( Fishing Ground) adalah karena m e n w 1 y a kwalitas surr~berdayaperikanan dan
l in-hn_sannya
Penurunan kwalitas tersebut sebapian disebabkan oleh perbuatan
manusia baik langsung m q u n tidak langsune yang ditandai dengan adanya berbagai pelangaran d a l m penan&apan ikan aim Pelanggmn penangkapan ikan belum dapat ditat1gmlatlui -secara sistematis. Pelang9aran dan kejahatan perikanan ycmg berakibat tan-mg adalah : 1). Penan&apan ikan dengan bahan peledak, 2) Pencurian ikan atm
penaqkapan tanpa ijin oleh kapal ikan asing, 3) Pelangaran jalur penangkapan, dan Pelangaran alat tan$rqr baik jenis atmpun ukwarmya Sedangkan yans tidak 8 1-
adalah akibat berbagai -pembanpnan di pesisir dm daratan yang iimbahnya m q a l i r ke lautan, sehingga meqvbabkan kualitas peraim tercemar. Kebijakan peneawasan kapal ikan di pelabuhm sebagai b@an dari pengeelolaan surnberdayapesisir dan lautan diharapkan mampu berpartisipasi mencegah atau memininmalisir berbagai p e l m a r a n pena&aprn
ikan sebwmana yang
diuraikan diatas. Kebijakan penpwasan kapal di selmh pelabuhan di Indonesia harus seeera dilaksmakan secara efektif: karena pelabuhan perikanan adalah basis keeiatan b q i setiap kapal ikan, di Pelabuhan semua persiapan operasi panan&apan ikm dilaLukan dm di pelabuhan petldaratan hasil tangkapan dibongkar, dm melalui pemberlakuan log book penangkapan serta pemeriksaan dokumen dm fisik kapal maka berbagai kesernpatan melakukan pelaqqaran dapat dice*
atau diminimalisir.
Kebijakan penpwasan kapal ikm di pelabuhm merupakan upaya preventif ,gutla mencegah tetjadinya pelatlggaran -dalain penangkaparl ikan dapat di-ielaskan s e b ~ aberikut i :
1) Pemeriksaan dokutnen
yang dilakukan sesuai tatacara pemeriksaan dckurnen
den-m menyerhatikan ciri-ciri dokumen y m , ~sah diharapkan dapat memastikan sah dm berlaku sehitl-a batlwa dohullen ymls dimiliki kapal tersebut len.&ap, &. kapal ikan yan_n tidak memiliki ijin atau ijinnya sudah habis masa berlakunya atau
vane tnet~npunakm~ -iljin paisu dapat di tertibkan. Dampak s~lanjutnyaaddah jumlah
kapal penm,ekapan pang beropetmi di daerah penan&qan ikan tertentu dapat
dibatasi dan dikendalikan sesuai daya dukuqpya, sehingga kondisi kelebihan tan&*
di lokasi terteatu yang menWdibatkmrusaknya sumberdaya perikanan d m
lingkm-a
dapat dicegall.
2). Pemeriksaan kapal sesuai tatacara pemeriksaan fisik, yaitu memefiksa dengan
fokus kesesuaian spesifikasi antara yang tertera dalam dokumen d e w kenyataan tisik di Kapal diharapkan marnpu memastikan bahwa tonase d m mesin penggerak utanla t>-asih
sesuai SIP1 atau SPI atas kapal tersebut, sehingga pemalsuml
tonase kapal dm kekuatan efektif mesin penggerak utarna kapal yang berakibat
pads penentuan jalur penangkapan dalarn SIP1 atau SPI yang tidak tepat dapat dice@.
Dampak addah tercapainya tertib pen_~endalianmna atau jalur
pencul&al>ai~ikan sesuai tot~asekapal dm]kekuatat~efektif mesin p e n ~ e r a kutatna kapal. dampak positif lainnya adalah p e l u q terjadimra kontlik antar Nelqfan di daerd~penangkapan ikat~tertentu karena kesalahan penentum -1 dur penmgkapan dapa pula dice-&. 3) Petneriksaan Alat Tim1&apIkatll yaitu pet~~eriksa~u~ ut~tukmet~iastika~ ballwa alat
tangkap yang ada di kapal sesuai jenis, ukuran dm spesitjkasinya denpn yang tet-tera pada dohnen kqal, sehingga pelansaran jenis dan ukurm~alat tm&q
dapat dice_&. 4). Petlleriksaan daerah Penangkqan untuk menlastikm bahwa lokasi penangkapan
dilakukan sesuai lokasi ymg diijinkan, sehins9a di lokasi tersebut tidak terjadi kzlebihan tangkap.
r
5 ) Pemeriksaan .4BK bertujuan memastikan bahwa kapal tersebut diopemsikan oleh
ABh: yang memenuhi syarat secsra teknis dan administratif sesuai yang tercatat
d a l m daftar ABK yans disetujui Syahbandar. Secara teknis rnarnpu mqoperasikan alat tangkap dan secara administratif memi1iki dokumen diri yang sah, sehinga ikan hasil tangapan ditan-mi d q a n baik untuk menjasp kwalitas
kesegaran ikan hasil t e a p a n n y a Dampak positifhya adalah w a h trip penmgkapan dapat lebih dipercepat karena dengan kwalitas ikan yang baik maka, tliiai jual lebih tinggi sehinppa orialtasi penangkapan ikan dapat berubah dari.
Invantitas hasil tangkapan menjadi Invalitas untuk mencapai tin-Pkat nilai jual
Ptsmmalan semakin Iamanya waktu trip penan$apan
dimasa depan jika
pengawasatl kapal ikan di pelabuhan tidak dapat terlaksana secara efektif dengan induktif seperti d i p b a r k a n dalam Gambar 8.
tnetode eks~mpolatifpenal-
1
iI !
/
1
iarianya setiap trip
1-kemun&inan , .-
pznatlekqatl kapal ikan PWE s i n * bertambah dari J 1 o hzri menjadi 55 hari I
'--rJ
I
/
!
I
Pada tahun 2003 diproyeksikan lamanya trip penangkapan kspal purse seine &an lnenjadi 65 hari
[~enaikan rata-rata pertahun lamanya trip penangkapan dalam tal~un2001-2003 akan sama dengan kenaikan / p d a tahun 1990 -200 1.
1
1
1 I
I 1
Pola yang diteliti pada waktu lalu akan terulangdimasa depan
Garnhar 8. Logika Ekstrapolatif : Penalaran induktif tentang lamanya waktn
Semakin lama waktu trip p e n a m a n akan menimbulkan berbagai dampak
nemif bagi kegiatan usaha penan&apan ikan dan pada saat ymg sama dapat merusak kelestarian sumberdaya p e r i h a n dan lmgkmpmya D"pak n e e i f tersebut ant= lain adalah : 1). Peningkatan jumlah l~asilikan tanakapan d e w prosentase terbesar ikan bennutu
rendah, 2). Pendapatan rata-ratd bulan paraNelayan menurun.
3). Perbandin-gin tel-baik antara biaya operasi penan&apan densan niiai jual hasil
talgkapan men~buNIkanwaktu y m g lebih lama 4). Mernpercepat terjadinya kelebihan tangkap dilokasi penangkapan ikan tertentu
dan
parla glirannya akan merusak sumberdaya dan lmgkmgannya, 5 ) . Menin&atnya kont'lik antar Nelayan di Lokasi penangkapan, baik antara sesama
Nelayan Lokal. antara Nelayan lokal dengan Nelayan pendatang dari luar daerah atau antara Nelayan lokal dengan Nelayan Kapal asing
7.1.4. T e m ~ ~ aPdmggaran n perikanan Dalam Pengawasan -pal
Ikan
Salah satu keluaran pengawasan Kapal &an adalah temuan pelanggaran a h penyi~npanpnyam ditemukan Pen9awas kapal ikan pada saat pemeriksaan dokunlen atau pemeriksaan kapal. Temuan pelaqpran penangkapan ikan yang tercatat di buku
dattar temuan kasus pelan.qaran di dua lokasi penelitian sebiqgian besar adaiah pelat1gpran perij inan berupa SIPV SPI habis masa berlakunya d~ atau, SPI tidak asli dm foto copy. Frekuensi temuan pelang~arandapat dilihat pada Tabel 21. berikut ini.
Tabd 21. Jlmdoh S p a l Yang melapor dan Jllllllrrb Teaman P e h m g p a ~ PCCnUaPPl Qi PPNPdtalongan dm PPI Maaa Aaekq bubmJam& rd Ma S O 2
Mar&
21 1
3
1142
Maret
339
83
2448
-1
20 1
3
149
378
54
14,28
hdei
276
3
1.08
Pgril Mei
40 1
77
19.20
Rata-rata
1.145
1.13
Rata-m
324
39
14,54
Sumber : diolah dari catatan pemeriksaan dokumm kapal keluar pelabuhan PPN Pekalongan dan PPI Muara Aagke, 2002. Berdasarkam data diatas data diatas dapat diramalkan jurnlah Kapal yang melapor dm jumlah temuan pelanggamu y a q terjadi di kedua lolcasi penelitian d e w menggmakan metode estimasi tren linier. Pertama untuk meramalkan jumlah Kapal yang melapor, dan kedua mtuk rnemmakm jumlah teonran pelanggaran. Metode
tersebut digunakan karena hasil penelitian dari data ICapal keluar dan masuk pelabuhan selama lima tahun dari Syahbandar di PPI Muara Angke dan PPN Pekalongan mermnjukkan bahwaj d a h Kapal y a q keluar dan masuk pelabuhan srmgat dipengar& oleh waktu yalai bulan tertentu, yaitu berkaitan deagan wrsim barat dan musim timur
Untuk meramalkan jumlah Kapal yang keluar dan melapor di PPN Pekaloqan
pada buian Desember 2002 digunakan metode estimasi teren linier sebagai berikut :
W&tu
Jumlah K q a l
Januari
256
F~bruari Maret Apri 1
201 211 201
Nilai Waktu
(17
b=
(XI .
rm7=
50
79
10
d
Y Deseniber
=
a+
X.Y
-2 -1
- 502 - -?"n l
0 1
0 20 1
b ( X)
=429+5.9
X2
Tren Nilai
4
219 224 229 234
1 0
1
= 5
=
229 -t 5. (x)
=274Kapal
Untuk meramaikanjumlah Kapal Keluar dm melapor di PPI Muara Angke pada
bulan Desember 2002, di-rmnakan metode estimasi tren linier sebapi berikut : Bulan (XI
Junilak K q a l
Januari Februari Mmet -4pril Mei
243 258 339 378 401
(17
XY
X2
Tren Nilai
-2 -1
- 486
4 1
0
0
1
378 802
0 1
237 280 3 24 3 68 411
Nilai Jtraktu (XI
2
- 258
4
10
Y(2003) = a+ b ( X) = 324 + 43,6 (x) = 324+ 43.6. 9 = 653
Kapal
PPN Pekaloqan dm PPI Muara An&e Jakarta Utm dapat dilihat pada Grafik 1. beriht ini.
aiik 1. Jurnlah Temuan Pelangpan Perikmm di PN Pekalon-gm dan PPI Muara h g k e Tahun 2002. Ketel-wan : -4 : Jumlah Temuan Pelansaran di PPI Muara Angke a : Tren Nilai Tenluan Pelans,pa~ndi PPI Muara An&e B : Jumlah Temuan P e l q p a n di ?PN Pekatongaa b : Tren Nilai Temuan Pelangaran di PPN Pekalongan
Dari T&ei 21 dan W i k 1. diatas dapat dijelaskan hal-ha1 sebagai berikut :
1). Jumlah kapal ikan yang keluar pelabuhan setiap bulan cendenrng berfluktuasi, ha1 irii disebabkan oleh sekurrmanya dua hal yaitu pertama : tradisi setiap akhir tahun Kapal beristirahat, baik karena kebijakan perusahaan atau karena tradisi awak kapal. Kondisi ini akan normal pada bulan F e h a r i atau Maret. Kedua adanya
pengaruh musim, yaihi musim barat dan musim timur yang sangat berpeqyid terhadap &ifitas Nelayan. 2) Jumlah temuan p e l a u g ~ ~ apada n bulan Maret , April dan Mei cenderung diatas
rata-rata bulan l&
karena pada bulan ini selutuh Kapal &an telah aktif
beroperasi setelah beristirahat setiap awal tahun 3). Jumlah temuan pelangaran di PPN Pekdongm dari bulan Januari sarnpai dengan
Mei 2002 relatif tidak berbeda yaitu dibawah 1,s % dari jumlah kapal yaw keluar pelabuhan, sedang di PPI Muara h g k e menin&at dari bulan ke bulan, temuan pelanggaran bulan Januari 6,544 %, Februari 8,14 %, Maret 24, 48 %, April 14,28 % dm Mei 19,20 % dari jumlah Kapd yang diperiksa 3).
Hasil penelitian menunjukan bahwa perbedaan jurnlah ternuan yang cukup sigmifikan ini disebabkan karena Lembaga Pengawas Kapal di PPN Pekalon_p cuhp tegas karena nienipunyai kemampuan dam kewenangan untd memberi sanksi penundaan keberangkatan Kapal, sedang di PPI Muara Angke lembap Pengawas
Kapal Ikan dititipkan kepada Petugas Kamtib Pelelanern, sehinga tidak metniliki kewenanL.m untuk itu, akibatnya pelangpran perikanm akan terulaq l y i pada bulai~berikutnya baNcmi cenderung bertambah, kecuali Jika di laut ssdan~ada operasi pene-&an hukurn oleh Instansi penegak hukum l a i q a 5). Tinggjnycljumlah temuan pelaiirnaran -perikatian di PPI Muara h & e Jakarta Utara tentu sangat b e r p e n V dterhadap upaya pen~elolaansumberdaya perikanan yans
berkelanjutan, k m n a pelanp~arantersebut tentu meninibulkan dmpak ne@f baik a-
dari aspek ekonomi maupun aspek ekologi.
6). Keterbatasan PPI Muara Aqke dalam melaksanakan k e b i j h pengawasan Kapal
lkan d m pengelolm pelabuhan tersebut menjadikan PPI Muara Angke sebagai pelabuhrm p&alan
alternatg terutama bagi Nahkoda dan Pemilik Kapal &an
y a y tidak senang dengan kebijakan pewwasan Kapal dan pengaturan pelabuhan yaw dianggap menghambat kebebasan berusaha Data temuan p e l a n s , g y m berhasil ditemukan dalam pengawasan kapal ikan di PPI Muara h g k e masih terbatas pada. pelangymin perijinan, karena pelaksanaan pengwasan masih pada tahap pemeriksaan dokurnen dan belum melang.kab pada pemeriksaan Kapal secara fisik diatas Kapal, berupa pemeriksaan ikan hasil tangkapan, pemeriksaan alat tangkap, pemeriksaan d
pemeriksaan AI3K di atas kapal.
d penangkapan dan
Jika pengawasan Kapal &an dilakukan ole11
penpwas Kapal secara definitif sesuai mekanisme nomatif meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan kapal, maka sangat mungkin ditemukan berbqai pelangpran perikanan laimya Sedang pelangpan yang terditeksi dalam pengawasan Kapal Ikan di PPX Pekalongan sudah bervariasi, nanmn yang paling dominan j u p p e l a n p a n
perijinm karena tindakan penyidikan PPNS Perikman di Pelabuhan ini juga belum
Belum twlaksananya secara efektif upaya pencegahan pelangpmn penangkapan ikan rnelalui kebijakan pengawwan @a1
ikan terhadap kapal-kapal ikan yane
berpan$alan di PPI Muara an&e Jakarta Utara saw@ berpengatuh terhadap upaya pencepahan pelangaran dari Pelabuhan Perikanan lain di luar Jakarta, karena Jakarta merupakan barometer berbagai irnplementasi kebijakan Pemerintah.
P e l a k s m kebijakan pengawasan kapal ikan di Pelabuhan Perikanan sebagai
tahq akhir dari kesjatan pengelolaan sumberdaya petikanan tangkap perlu mendapat perhatian serius dari Pemrakama dan Pengambil kebijakan, terutama di pelabuhan y q berlokasi di pusat pemerintahan d m Ibukota karena berdampak pada pelaksanaan di pelabuhan -pelabuhan lain di luar Ibukota, aehingga kebijakan pengawasan kapal ikan oleh Penpwas Kapal &an dari instansi Perikanan secara nasional sulit diefektifkan dan sepenuhnya terganbng pada kemarnpuan d m petan Penegak hukurn perikanan dari instansi lain.
7.2Rekomendasi Aksi-aksi Kebijakan
Rekomendasi memberikan infonnasi tentang kemun&nan seraugkam aksi di masa depan ( spa yans sehmsnya dikerjakan) untuk mengtmilkan konsekuensi yan3 b e h q a bagi individu, kelornpok ahu masyarakat seluruhnya Xekomendasi merupakan penentuan alternatif terbaik untuk menghdari kondisi masa depan yang telah dimalkan
Model rekomendasi yang d i p a k m adalah model pilihan oederhana karena kzbijakan yang dianalisis adalah kebijakan pengawasan kapd ikan ym3 bertujuatl agar pelaksanaan kegiatan penangkapan ikm oleh kapal penan@apan ikan dilaksanakan sesuai ketentuan
ijin yang diberikan. Kebijakan pengawasan kapal ikan yans
dilakukan A p e Pemerintah dan mempuqvai dasar hukum yang sah telah berkekuatan
h h m dan bersifat m@at
pihak-pihak yang bersm-,
dalam hal ini a ~ t a r a
Instansi atau Pejabat Pemberi Ijin ( Dirjen Perikanan Tangkap atau Kepala Dinas
Propinsi ) dengan Lembaga Penerinla ijin ( P e r o r a m atau Perusahaan Perikanan
Trmgkap). Oleh karena itu syarat-syarat penggmaau model pilihan s e d d a n a terpenuhi, y a h : (I). Pengarabil keputusan tun&
( Instami pemberi ijin ), (2) Hasil pilihan
pasti ( keputusad kebijakan Pengawasan W a l lkan ) dm (3) m i l tindakan dapat seFra terjadi ( s a s m / m e t pengawasan terukur ). Sebagai bahan pembadmg berikut akan dijelaatkan pelaksanaan kebijakan pengawasan Kapal Ikan di Pelabuhan Benoa Bali yang oleh Subdit Pengawasan Penangkapan Ikaa dinilai paling efektif dibaading pelabuhan lairmya di Indonesia, Kreteria penilaian sebagai berikut : (1) Seluruh Kapal Ikan p u g masuk dan keluar pelabuhao melapor ke WASKL (2) Pemeriksaan dokumen dilakukan terbadap aeluruh Kapal sesuai tatacara pemerihaan dokumen (3) Pemeriksaan kapal Ikan secara fisik dilakukrm terhadap setiap Kapal Ikan yang masuk dan keluar Pelabuhan sesuai pedomm penleriksaan fisik diatas Kapal. (4) Setiap Kapal &an yang keluar pelabuhan telah tnembawa log book penangkqan dan lembar Laik Tangkap Operasional ( U T O ) dari Pen_~awasKapal &an. (5) Dalarn hal ditemukan p e l a n g g m perikanan telah dilakukm~tindakan sesuai tingkat pelanmaran -yang terjdi, yaitu peringatan tertulis, penundaann keberangkatan kapal dan penyidikan. Frekuensi Kapal Ikan di Pelabuhan Benoa Bali rata-rata perhari 18 Unit Kapal dan jumlah Pengawas k q a l 5 Orang. Efektifitas pengawasan Kapal Ikan di Pelabuhan Benoa Bali dapat tercapai kar-enatersedianya dukungan-dukut~gansebagai berikut : (1) Dukunsan Sumberdaya berupa : a Ap.mYdtur Penpwas yang ditunjuk berjurnlah 7
Orang dan 5 (lima) Orang berstatus PPNS; b. Kantor Pengawas, Kapal Ikan
merupakan bqian dari SAMSAT di Pelabuhm? c. Biaya operasiond dan Honor
Papwas tersedia dalam
snppwftn
Ntine APBD, d Maceaiame pengawasm
ditetapkan seb@ prosedur bakup e l q m kapal di pelabuhan. (2) Ddamgan hiukutn berupa : a Penunjukan Aparatur Pengawaa disamping
berdasarkan SK Dirjen Perikman 110.320 T
h 1994 jyp d
q Instruksi
Kepala Dinas Propinsi Bali; b. Meicanisme pengawasan diaamping ditetapkan berdasarkan SK Dijen Perikanan NO 420 Tahua 1994 j u p ditetapkan dalam SK Kepala Pelabuhm Benoa Bali sebagai n~ekanismebaku prosedur pelayanan Kapal di pelabuhan; c. Biaya pelaksanaaa pengawasan Kapal Ikan ditetapkan dalarn an-
rutine: d. LLTO dm Cek Fisik Kapal telah ditetapkan dalam PERDA
Propinsi Bali Nomor 9 Tahun 2001 tentans Biaya Pelayanan Administtask e. Pewwas kapal Ikan Pelabuhan Benoa tnasuk dalam Titn Pemeriksmi Kapal Ikan ( Tim Cek Fisik Kapal ) denu-
SK Gubemur Bali nomor 173 Tahun 2001.
(3) Dukunp Kelembagaan yaitu : a Sosialisraai kebijakan penpwasan Kapal Ikan
dalam bentuk Temu Nelayan yang dipimpin oleh Kepala Dinas Perikanan Propinsi Bali dm dihadiri oleh Jnstansi terkait dengan pengawasan Kapal Ikan antara lain : Danlanal Benoa, Adpel Benoa, PT Pelabuhan III Benoa, Kasat Polairud I'olda Bali. Kaknntor Imigrasi Bali, Kajaii Sali, Unmn HNSI, dan Asosiasi Penpsaha Tuna Caban3 Bali serta ~ndan~gin lainpa Hasil pertemuan berupa kesepakatan dari seluruli Stakeholder untuk menPelabuhan Benoa Bali.
pelaksanaan pengawasan kapal ikan di
(4) Partisipasi Stakeholder dalarn hal ini hstansi Pemerintah terkait yang bertugas (
Syahbandar, Polaimd, Kamtib ) dan Lembaga kenelayanan yang eksis di Peiabuhm Bmoa Bali ( HNSI dan Asosiasi Pengvsaha Tuna ). Bertitik tolak dari uraian tentang pelaksanaan kebijakan pengawasan Kapal
lkan dan d u k q yang disediakan di Pelabuhan Benoa Bali sebagaimana dillt.aikan diatas, maka Rekomendasi aksi-aksi kebijakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menqkatkan efektifitas pelaksanaat~pqawasan kapal ikan dan akan difokuskan pada
aksi-aksi kebijakan untuk menyediakan dukun~ansumberday& hukum dan kelembagaan serta partisipmi Stakeholder dalarn pelaksanaan kebijakan pengawasan kapal ikan di PPI Muara Angke Jakarta dan PPN Pekalongan Jawa TenV@. Selanjutnya rekomendasi aksi-aksi kebijakan dengan mengpnakan model
pilihan sederhana dapat dilihat pada Tabel 22. berikut ini. Tabel
/
Rekomendasi aksi-aksi kebijakan Pengawasan Kapal di PPN Pekalongan
22.
Dimensi
I
!
I 1 I
i a Aparahr Pengawas
1
I
I
I I 1.
I1
Rekomendasi
I
1
Sumberdaya .
I
" *
b. Sarana c. Biaya
d. Mekanisme
I* Insentif honor
/
b I 1
I
i 2. i ~ n k a m I I
I
!
'i
Aparatur Pengawas K q a l Ikan diamhkan menjadi Pejabat Fungsional Rehap Kantor agar lebih luas dan representatif
Pengaswas ditin&tkw setara dengan Pejabat Eselon IV dan biaya operasional pengawasan dan penyidikan d i q a r k a n secara mine. Mekanisme pengawasan ditetapkan dalam SK Gubemur dan atau SIC Kepala Pelabuhan. Memberlakukan Sistem RAPORT bagi setiap Kapal sebagai pertirnbrmgan perpanjangan ijin berikutnya
*
Penupan Aparaiur Pengawas dalm SIC Gubernur
1*
Pengawas Kapal Ikan di pelabuhan mas& dalarn Tim
I I
I
/ I*
I
!
Ii
I
i
i
! 3. i Kdembagaan i
14.
j*
/,
1
/ Partisipmi Stakeholder , *
1
Pemeribaan Fisik Kapal denL- SK Gubenna. Pelayaoan LLTO dan Cek Fisik Knpal mast& dalam PERDA 1 Sosialisasi dm evaluasi pelaksanaao kebijakan pengawasan kapal ikan dilakukan oleh Kadis Perikanan Propinsi dan Pimpinan Inshlsi terkait 1 dengan Lembaga Kenelayanan secara berkala Kepala Pelabuhan rnedmilitasi terbentuknya lembaga
1 I
Tabd 2.3. Rekomendasi Aksi-aksi Kebijakan di PPI Muara Angke No I
1
Dimensi
1
Rekomendasi I
*
i
Aparatur Penpawas ditut!iuk secara definitif terutama yang telah beistatus PPNS sebanyak 7 ( Tujuh) Orang * Pelqman Pemerintah di Pelabuhan diban-m dalarn kmtor SAMSAT dan Pengawas K q a l Ikan menjadi salah satu bapiat~pelayman. I * Insentif atau hvljan& ~ e n ~ a w dm a s biaya operasional Pen_~a~vasan dimgadcan secara lutine dalam APBD. * Mekariisrne penpwasan dikuatkan nlelalui SK Gubemur atau Radis Propinsi dan dilaksanakan secara konsisten. * Memberlakukan sistem Raport Kapal bagi setiap kapal yang berpant@alan sebagai pertin~i~angan
I
I
i
i * Biqa
I
i
*
Penunjukan Aparatur dikuatkan dalam SK Gubemur atau K d i s Propinsi. * Penehitan SK G i b e r m atau Kadis Propinsi atau Kepala Pe!abuhan tentans pemberlrrkum kebijdan pengawasan Kapal &an di PPI Muara Angke. * Penerbitan SK Kadis atau Kepala Pelabuhan tentang Prosedur Pelayanan Kapal di Pelabuhan. * Penerbitan SK Gubemur atau Kadis Propinsi tentans Penugasan Pengawas Kapal, sebapi Petugas Pemeriksaan Fisik Kapal Ikan. :' Memasilkan ketentrian LLTO dm Cek Fisik K a ~ a Ikan l dalam PERDA pelayanan Perikanan. * Petlerbitan Surd Edaran dari Kepala Eelabuhan tedang Petnberlakuan kebijakan pengawasan Kqal Ikan. * Kegiatan Rapat Koordinasi dipimpin oleh Kadis Propinsi dengan Pimpinan Instansi terkait tentang
I
4.
) Partisipmi Stakeholder I
Propinsi dengan Pimpinan Instansi terkait tentang pelaksanaan kebijakan pengawasan Kapal Ikan. * Kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Pengawasan Kapal Ikan sebagai Tindak Lanjut dari koordinasi antar instansi pemerintah terkait. * Regiatan Evaluasi pelaksanaan Pengawasan Kapal Ikan secara berkala deqan Pimpinan Instansi Terkait dan Lembaga Keneiayanan prig eksis di pelabuhan. * Kepala Dinm Propinsi dan Kodya dan Kepala PPI tnernfssilitasi terbentuktwa Siswastnas di velabd~atl. :I
Pemantauan di-makan untuk memberikan idormasi tentans sebab dan akibat dau konsekuensi dari kebijakan publik yang diambil sebelumnya, berupa deskripsi
hubun-pan antara opemi pro-nram kebijakan dengin hasilnya Pemantauan menjawab pertanpan apa yang terjadi ?, Bagaimana ? clan Mengapa ?. Pendekatan pemantauan yans digunakan adalah pemeriksaan sosial ynitu metode pemantauan yare secara eksplisit memantau hubungan antara masukan, proses, keluaran dan dampak, misalnya untuk membantu menentukan qakah hasil kebijakan merupakan konselc~ensidari kecuk'upan masukan kebijakan atau sebagai akibat dari proses peiqanan kepada kelompok sasaran. Sedang teknik pemantauan yang di_rmnakanaddah tampilan Tabel untuk rnerangkurn gambaran penting sebuah varia~iatau lebih tentang
ma,sukan, proses dan atzu hasil kebijakan. F o h s pemantauan hasil kebijakan dalam penelitian ini adalah menentukan hubun-pan antaramasukan, Proses, keluaran atau hasil kebijakan dan darnpak kebijakan.
Masul;an pengawasan Kapal lkan adalah sediaan swnberdaya, hukum dan kelembagaan serta partisipasi Stakeholder, s e d q prosesnya adalah mekanisrne pengawasan kapal !
masuk dan keluar pelabuhan dam hasil atau kelusran kebijakao adalah rekomendasi LLTO, dab dan infonnasi kegiatan penagbpan ikan, data temuan pelaaggam dan
dampaknya antara lain addah menunmuya hkwensi pelaqpmn dan partisipasi
Pemantauan hasil-hi1 kebijakao dalam penelitian ini t i h i m d m untuk membantu mengetahui apakah hasil atau keluaran kebijakan penpvasan Kapal Zkan di
PPN Pekalonp disebabkan kecukupan maaukan yang disediakan atm sebagai akibat proses pelaksanam kebijakan.
Selanjutnya hubungan antara kecukupan maaukao dengan proses dan keluaran kebijakan pengawasan kapd ikan di PPN Pekalongan dan PPI Muara Angke dengan dengan telmik tampilan Tabel dapat dilihat pada Tabel 24. berikut ini. Tabel 24. Masukan Kebijakan
MasPkan a) Aparatnr Pengawas * Jumlah Pengawas kapal * Pendidikan * Pelatihan PengawasanKapal * PPNS Perikanan b. Sarana Pengawasan * Kantor Pengawaa a Lokasi b. Luas c. Perlengkapan kantor - Me-ia kursi kerja - Lemari Arsip - Radio SSB * Log book penangkapan c) Biaya Pelaksanaan * Honor Pengawas * Biaya Pengadaan log book dm Biaya koordinasi d). Mekanisme Pengawasan * Pengawasan Kapal maauk
PPN Pekslongan
PPI Mnara Angke
73 SLA,4 S.1 7 orangrmdah 7orzmgsudah
4-
Kantor $mat 132 m2
Kantor Kamtib 40 m2
2 Setel 1 Setel 2 Unit 20 Eksemplar/ Hari
1 Setel
RplOO.OOO/ orsag
1 S1,3 SLA 2 Oransrmdang 4 Orang belum
-
-
-
Rp l.OOO.OOO/ bul Ada
Belum
* Pengawaean Kapal keluar
Belum
e) FTnlrmn d m Kelembagaan
* Inshulai PelaksaimanWaski * Penugasan Pengawa~eecara definitif * Surat Edaran Pelaksauaau Waski * Sosialisasi pelWaski * Penerbitan SIC tentaugProsedur pelayanm
Ya, Lisan Belum Belum Belum
pengawasm kapal
* Pemberiao kewamgaa menerbiticrm rekomendasi peqawasan (LLTO) melakhn Ya cek fisik kapal pemohon ijin f). PxtMpasi Stakekdder * Koordinasi dengan P O W Koiwas ya * Koordinasi den@ Kepala Pelabuhan ya * Koordinasi d e w syahbandar Ya Koordinasi d q Pengelola TPI Ya * Koordinasi deqean PPNS Pusat Ya Ya * Koordinasi dengan Dinas PropinsWupaten/ Kotamadya * ~oordinasid& ISM P& ya Sumber ; Hasil pengmaba di lapangan, 2002.
* ~emberiaokew&
Belum Belum Belum Ya Belum Belum Belum
Tabel 25. Proses Kdijakan
( hoses mijh
( PPN Pekalongan ya,s e l d Kapal
PemerIksaan Dokamem Pemexiksaan Kapal lkan "emeriksaan ~ G i kapal k I ya, secara uji petik * Pemetikrraan Ikan I ya, secara uji petik , * Pemeriksam Alat Taagkap II ya, aecarauji petik * pemeriksaan ~aerahpenangkqao ~ecaia j i pet& * Pemeriksaan ABK v a secara uii uetik Tidak diternukan pebggaren * Penehih LLTO Ya * Rekornendasi Pemeriksaan Kapal ya
I
D i t e m u k a n P ~ ~ * Teguran Lisan *Teguran Tertulis Sumber : Hasil pengamatan lapangan, 2002
PPI Mnara Angke
1
belum belum belum be!um belwn
I
belum belum
Ya
belum belum
1
Tabd 26. HasiI mijakrm
I Hasil Kebijakan TemuanPelanggamnrata-d bln
1 PPN Pekalongso
I PPI Muara Asgke
I
1,13 % dari j d a h 14,54 % dari junlah Kapal yaog diperiksa Kapal yaog dip-
Data Statistik produlcsi tidak Ya Dataproduksi sesuaijenis ikan tidak ya Data Fmkwensi h a 1 va va Data kapal sesuai Tonase ya ya Data Kapal sesuai alat tanskap tidak Ya Sumber : Buku crrtntwr pemeriksaan k q a l di PPI Muara -e, Jarmari s.d Mei 2002 dan Laporan pelaksanaaa Peogawasan Kapal di PPN Pekalongan, Januari s.d Mei 2002. Berdasahn data masukan, proses dan kelwiran kebijakan peogawasm Kapal Ikan di PPN Pekalongm dan PPI Mwra Angke Jakarta Utara dapat dijelaskan hal-ha1
sebagai berikut : 1). Hasil Kebijakan pengawasaa di PPI Mwra Aogke hasil peqpmatan bulaa Jsnllwi
sampai Mei Tahun 2002, ditemukan pelanggam perikanan rata-rata p d l a n sebanyak 39 jenis pel-
atau 12 % dari kapal yaag diperiksa Ti&a
temuan ini sangat mungktn disebabkan karena : a). Proses peiaksanaan peqpwasan
atau mekaniarne peogawasan maaih bersifkt
monitoring yrtitu pemeriksaan d o h e n dan tidak ada tin*
sanksi bila
ditemukan pelmggran. sehingga belum mampu menimbdca dampak perbaifcen
dan pelangptm yang ditemukan cemdenmg tidak berkmmg bahkan mmngbt, Peramalan ternuan pelangpran menrngkat tern dan pada bulaa Desember 2002 dimmalkan jumlah temuan pelanggamn menjadi rata-rata 38,13 % dari jumlah
Kapal yang diperiksa
#
b).Masulcen pelaksanaan penpvasan kureog rnencukupi, lcereaa masulcan yaog tersedia adalah Aparatur Pengpm di raqglcap oleh Petugas Kamdib Pelabuhan - dengan sarana peqpwasan berupa meja dan h
i satu eet dm wbwh buku
catatan hasil pemeriksaan dokumen Kapal. Hasil kebijakan pengawasan Kapal &an di PPN Pekdongan bulam Jarmrrri s-ai
dengan Mei 2002, ditemukan adsnya 12 pelangganm perilcanan dari 1.145 Unit Kapal ymg diperiksa atau rata-&- 1,06 % setiap bulm Temuan pelqgamn
relatif kecil di PPN Pekalongan sangat mungkin disebabkan krrrena proses
penpvaaan rnampu menirnbulkaa darnpak perbaikrm sebagai akibat maaukan kebijakan yang culaq, memadai.
7.4. Evahlasi Mnerja Kebijaknn
Evaluasi kinerja kebijskan memberi informasi yaog valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapajauh kebubuhan, nilai dan kesempahm yang telah dapat dicapai melalui tindakaa publik Evaluasi berkaitan dengan nilai, Penaksitan dm pemberian angka kinerja kebijakan peagawaslm kapal
madbat
kebijakan peqawasaa kapal ikao di dua pelabuhan perikanan lokasi penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelii-ian ini adalah evaiwi fonnal, deugan teknik tarnpilau Tabel karena tujuan dan target dmmkan secara formal dan merupakan
ukuran ycmg tepat mtuk manfaat atau nilai suahr kebijakan, dalam ha1 ini sdalah petattlran penm-
Pengawas kapal Zksn
peraturan pelaksmaan drm pebmjuk teknis operasional bagi
Evaluesi kinerja kebijakan peogawasan kapal ikm di PPN Pelcalqao dan PPI
Muara Angke @at dilihat dari Tabel 27. berikut ini. Tabd 27. Evahmd Mnerja Peagawasa kapd ikPa di Pddmhm
No
Dimensi
1.
MasllkanAparaturPeng%~as * Jumlah Aparat * Kemampuan memeriksa dokurnen * K e m q u a n pemeriksaan lkan * Kem~nnpuanmemeriksa Fisik kapal * Kemampuau memeriksa Alat Tanskap * Kemampuan memedusa Daerah Penaugk * Kemampuan rnemeriksa ABK Biaya Pelaksanaan Pengawasan * Honor Pengawas * Biaya Peqpdaan log book * Biaya Koordinasi SarruraPengawasan * Kantor Pengawas * Perlengkapan Kantor * Sarana konnmikasil Radio SSB SaranaTelephon WaktaPengawasan Pembagian Regul plug * Waktu Pelgranan Hrpkama dan Kdembagaan * Penugasan Aparatur Pengawas * Keputusan pemberlakuan kebijakan * Pola sosialisasi kebijakan * Koordinasi dengan Departemen * Koordinasi dengaa Kepala Pelabuhan * Koordmasi dgn Dinas Propinsil Kodya * Koordinasi d e w Syahbandar * Koordinasi dengan Pengelola TPI * Koordinasi dengan POLRI * Koordinasi dengan HNSiI * Koordinasi dengau LSM Perikanan lain * Koordinasi dengan Koperasi Mina Mekanisme Pengawasan * Tatacara pemeriksaan d o h e n * Tatacara pemeriksaan ikan * Tatacarapemeriksaan fisik Kapal * Tatacara perneriksaan Alat tmgkap
2.
3.
+
4.
5.
PPN Pelealongan P P I M u w Angke ' 4 3 3 3 3 3 3
2 2 1 1 1 1 1
2
3 1
1 1 1
3 2 4
1 1 1
2
1
3 3
1 1
3 3
1 1 1 1 2 1 1
3 3 3 3 3 3 3 2 2 2
4 2 2 2
1 1 1 1 1
1 1 1 1
* Tahara pemeriksaan D d polp, * Tatacara pemeriksm ABK Rasn Peagawasan * Data Konduite tiap kapd mpxt kapai. * Data etati&& tentang Pelanggaran yang - -
7.
diterm;lkan. * Data Statistik tentang jenis dan ukwaa kapal masuk dan keluar pelabuhan * Data Statistik tentaug jenis dan ultlpan alat taqgkap yang masuk dan k e l w pelabuhan. Partlslpasl Stakeholder * Kesediaan Nahkoda menerima dan
2
1-
2
1
2 3 3 3 111
1 1 2 1
melayani pemeriiksaan Dokumen
* Kesediaan Nahkoda dan pemilik kapal
L
menerima dan meld pemeriks&n fisik kapal. * Kesediaaa Nahkoda mengisi log book * Dukmgm P O M dalam WASKI * DukmgauKAMTIB dalarn WASKI * Dulnmgan Syahbandar dalam WASKI ! JdahKretenia 44 ICret(ecia !
!
48
Keteraqgan :Nilai 4 = Baik Sekali Nilai 2 = Cukup Nilai 3 = Baik, Nilai 1 = Kurang Untuk mengetahui tingkat efektifitas kebijakrm pengawasm Kapal Ikan di PPN Pekaiongan dan PPI Muara An*
Jakarta U h dihituug deagan menjumlah &or dari
setiap kreteria dengaa klaaifikasi :
* Skor * Skor * Skor
-
133 176 kinerjak e b i j h addah 101
88
- 132 kinerja kebijakaa adalah
- 131 kiierjakebijakm adalah
*Skor 44-88kin*akebijakanadalsh
: baik sekali : baik
: sedan8 :laming
Berdasarkm cara perhibmgm diatas, dapat dhtakan bahwa kenerja kebijakan peqpwasan Kapal Ikan di PPN Pekalongm Jawa Tenph mendapat &or 111 atau
dalam k l a s i f h i baik dan PPI Muara Angke mendapat skor 48 atsll kuran&
I
