DINAS SOSIAL KOTA BANDUNG INFORMASI BERKALA A. Profil Kedudukan SKPD 1. Kedudukan Kedudukan Dinas Sosial yaitu penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial 2. Struktur Struktur Organisasi Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
KEPALA DINAS
SEKRETARIAT JABATAN FUNGSIONAL
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
BIDANG PELAYANAN SOSIAL
BIDANG PARTISIPASI SOSIAL DAN MASYARAKAT
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan, dan Partisipasi
Seksi Tuna Sosial
Seksi Pelayanan Sosial dan Bantuan Korban
Seksi Penyandang Cacat, Anak Nakal dan Korban
Seksi Bantuan dan Perlindungan
Seksi Pengumpulan dan Pengawasan Undian dan
UPTD
Sub. Bagian Keuangan Dan Program
BIDANG PEMBINAAN RAWAN SOSIAL Seksi Pembinaan Rawan Sosial Anak dan Seksi Pembinaan Rawan Sosial Keluarga, Fakir Miskin dan UKS
3. Alamat Lengkap Alamat Kantor Dinas Sosial Jalan Sindang sirna No 40 Telp/Fax. (022) 2013139 Bandung 4. Visi dan Misi Visi Dinas Sosial Kota Bandung adalah “Kesejahteraan Sosial dari, oleh, dan untuk Masyarakat menuju Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera “ Visi Dinas Sosial Kota Bandung tersebut dijabarkan sebagai berikut :
Kesejahteraan Sosial mengandung pengertian suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materi maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhankebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai Pancasila
Dari Masyarakat mengandung pengertian bahwa sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung secara tidak langsung bersumber dari masyarakat melalui mekanisme APBD Kota Bandung .
Oleh Masyarakat mengandung pengertian bahwa Dinas Sosial Kota Bandung mengupayakan agar masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan tetapi juga dapat berfungsi sebagai subjek penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Pembinaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Untuk
Masyarakat
kesejahteraan
sosial
mengandung ditujukan
pengertian
bahwa
sebesar-sebesarnya
penyelenggaraan
untuk
kemakmuran
masyarakat Kota Bandung.
Unggul mengandung pengertian Kota Bandung sebagai kota yang terbaik dan terdepan sebagai contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan ke arah yang lebih baik
Nyaman mengandung pengertian sebagai upaya terciptanya suatu kondisi terpeliharanya kualitas lingkungan serta dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi warga kota dan dapat memberikan pemenuhan atas kebutuhan dasar seperti tanah, air, dan udara.
Sejahtera mengandung pengertian mengarahkan semua pembangunan kota pada pemenuhan lahir dan batin warganya agar dapat menjalankan fungsi sosialnya. .
Untuk mencapai Visi tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung merumuskan misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan partisipasi sosial dan masyarakat, dimana terdapat peran aktif dari masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial 2. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan rehabilitasi sosial guna memulihkan
ketidakberdayaan
masayarakat dalam
melaksanakan
fungsi
sosialnya 3. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan sosial, yang mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 4. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembinaan terhadap rawan sosial keluarga dan anak, rawan sosial memiliki makna golongan masyarakat yang beresiko tinggi menjadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 5. Mewujudkan sistem birokrasi yang handal dan akuntabel.
Penjelasan arti dan makna misi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud di atas, yakni : a. Meningkatkan peran serta/partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berada di lingkungan masyarakat b. Peningkatan rehabilitasi sosial mengandung makna pemulihan fungsi sosial para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Gelandangan, pengemis, Wanita Tuna Susila, Korban Narkotika, HIV-Aids, Penyandang Cacat, dan Eks-Narapidana) melalui pola penanganan dalam panti dan luar panti, sehingga memiliki kembali fungsi sosialnya dan dapat bermasyarakat secara wajar. c. Peningkatan pelayanan sosial, mengandung pengertian optimalisasi pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui penanganan dalam panti maupun luar panti, bantuan bagi korban bencana, dan bantuan bagi orang terlantar dalam perjalanan.
d. Pembinaan terhadap rawan sosial keluarga dan anak, mengandung pengertian pemberian pelatihan keterampilan dan bantuan usaha bagi keluarga dan anak sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. e. Peningkatan kapasitas kinerja pegawai dan sistem administrasi pemerintahan yang akurat dan akuntabel
5. Profil singkat dan Sejarah SKPD ----B. Profil Pejabat 1. Riwayat Pendidikan 2. Riwayat Jabatan 3. Riwayat Kepangkatan 4. Riwayat Penghargaan C. Program dan kegiatan SKPD Rencana Tahun 2015 Program/Kegiatan
Indikator
1
2
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya
Meningkatnya jumlah keluarga miskin dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang mandiri
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana (Rp)
3
4
300 KK keluarga miskin dan 200 org WRSE
530,000,000
Penyelenggaran bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi keluarga miskin berupa bantuan modal usaha UEP-KUBE
300 KK
330,000,000
Pelatihan keterampilan bagi penyandang Masalah Sosial
Penyelenggaran bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi WRSE berupa bantuan modal usaha UEP-KUBE
200 orang
200,000,000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak
Bimbingan sosial dan pemberian bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan/trafficking berupa bantuan modal usaha
Pelaksanaan KIE, Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai penanggulangan PMKS dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial
1.330.000.000
40 orang
150,000,000
151 kelurahan
250,000,000
Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tersedianya dokumen Renstra 20142018, ISO, PMPRB, Kajian Naskah Akademik ttg SOTK Dinsos, serta Pembahasan Perda Anak Jalanan
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1. Pemberian bantuan bagi korban bencana
1
4 Dokumen
330.000.000
100%
600,000,000
2. Pemulangan Orang Terlantar dalam perjalanan di Kota Bandung ke daerah asal
2
3
4
Program Pembinaan Anak Terlantar
Terselenggaranya pembinaan terhadap anak terlantar
360 orang anak terlantar dan anak jalanan
2.600,000,000
Pelatihan keterampilan dan belajar Kerja bagi anak terlantar
Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi anak terlantar
120 orang
300,000,000
Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar
Meningkatnya kapasitas atau wawasan para tenaga pembina anak terlantar dan anak jalanan (Sakti Peksos & Pengurus RPSA)
120 orang
550,000,000
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak jalanan
Terselenggaranya pelatihan keterampilan bagi anak jalanan
150 orang
1.750.000.000
Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Eks-Trauma
Meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan bagi penyandang cacat
410 orang penyandang cacat dan 370 org aparatur kewilayahan
1,475,000,000
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma
Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi penyandang cacat
60 orang
165,000,000
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks-trauma
Terselenggaranya rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Onternasional Disabilitas
4 kegiatan
350,000,000
Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik
Pemantapan keahlian tenaga pendidik dan pelatih bagi TKSK dan PSM se Kota Bandung
100 orang
250,000,000
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Meningkatnya Kualitas Pelayanan pada Panti Asuhan/Jompo
53 unit LKS dan 300 org Lanjut Usia Terlantar
450,000,000
Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pantri asuhan / jompo
Pemberian bantuan bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) berupa sarana prasarana Panti dan operasional Panti
53 Panti/LKS
200,000,000
Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo
Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan bagi lansia dalam panti
100 orang anak dan 50 orang Lansia terlantar
250,000,000
Program Pembinaan Eks-Penyandang Penyakit Sosial (Eks-Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)
Meningkatnya kualitas pelayanan sosial bagi eks-penyandang penyakit sosial
Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan usaha bagi Wanita Tuna Susila, Gelandangan, Pengemis, dan Eks napi
1
2
22,170,000,000
120 orang
3
250,000,000
4
Pembangunan Pusat Bimbinga/Konseling Bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
Konstruksi fisik bangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial
Penjangkauan dan penyaluran Gelandangan, Pengemis dan Wanita Tuna Susila
Pemberdayaan eks-penyandang penyakit sosial
Pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan stimulan bagi Anak Bermasalah dengan Hukum
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Meningkatnya partisipasi dan pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh PSKS
Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha
Terselenggaranya sosialisasi ttg CSR dan meningkatnya kepedulian dunia usaha thp permasalahan sosial
500 orang
300,000,000
Peningkatan jaringan kerjasama pelakupelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat
Sosialisasi di lapangan tentang implementasi tata cara penyelenggaraan undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang barang
400 orang
330,000,000
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial
Meningkatnya peran aktif masyarakat dan PSKS dalam menangani permasalahan sosial
30 org TKSK, 30 Karang Taruna, 30 org PSM, 30 Orsos, dan 77 orang Sakti Peksos
750,000,000
Penyuluhan Sosial Keliling
Penyuluhan sosial keliling
30 kecamatan
360,000,000
Peningkatan pelayanan Lanjut Usia
Terselenggaranya pelayanan bagi lansia terlantar
100 orang
250,000,000
Peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti
Terselenggaranya pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan bagi Lansia Terlantar
100 orang
250,000,000
JUMLAH
2 kompleks bangunan pelayanan kepada PMKS
20,000,000,000
1,000 Tuna Susila
1,800,000,000
70 orang
120,000,000
1,700,040,000
29,835,000,000
D. Ringkasan informasi tentang kinerja lingkup SKPD Dalam menganalisis kinerja pelayanan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi tentunya organisasi tersebut memerlukan suatu ukuran yang dijadikan tolok ukur guna mengukur tingkat capaian kinerja. Dinas Sosial Kota Bandung sebagai penyelenggara pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial telah memiliki tolok ukur yang jelas yang digunakan dalam mengukur tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung, adapun ukuran yang digunakan ialah Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung. Capaian kinerja Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai berikut : a. Sarana dan prasarana sosial seperti panti yang ada di Kota Bandung sampai dengan tahun 2013 sebanyak 63 Panti Sosial, yang terdiri atas 5 buah PSTW, 1 buah PRSPC, 9 RPSA, dan 47 buah PSAA; b. Prosentase penanganan PMKS yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung pada tahun 2013 sebesar 17,84%, jumlah PMKS yang ditangani pada Tahun 2013 sebanyak 23.425 orang dari jumlah PMKS yang ada di Kota Bandung sebanyak 110.574 orang; c. Prosentase jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2013 sebesar 21,09%, jumlah PMKS yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kota Bandung pada Tahun 2013 sebanyak 23.325 orang dari jumlah PMKS yang berhak mendapatkan bantuan sebanyak 110.574 orang.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung No
Indikator
(1) 1.
(2) Peningkatan peran kelembagaan dalam pembangunan kesejahteraan sosial Jumlah penanganan keluarga miskin untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Tuna Susila untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan anak nakal korban narkotika untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Anak Terlantar untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Korban Trafficking dalam Rumah Tangga untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Tahapan pembangunan Sarana Pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. 12. 13. 14.
Jumlah penanganan penyandang cacat untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah penanganan Lanjut Usia untuk peningkatan fungsi sosial melalui pembinaan, bimbingan, dan pelatihan Jumlah partisipasi sosial dari PSKS dalam menunjang pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial Jumlah penyerapan informasi pembangunan kesejahteraan sosial Tersedianya bufferstock dan lauk pauk untuk bantuan korban bencana Tingkat partisipasi pilar masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana
Th. 2011 (5)
Target Renstra SKPD Th. 2012 Th. 2013 (6) (7)
Th. 2014 (8)
Realisasi Capaian Th. 2011 Th. 2012 (9) (10)
Proyeksi Th. 2013 Th. 2014 (11) (12)
70%
80%
100%
-
90%
80%
100%
-
1.625 orang
250 KK
300 KK
300 KK
1.920 orang
250 KK
300 KK
300 KK
200 orang
300 orang
360 orang
1.270 orang
1.066 orang
300 orang
360 orang
1.270 orang
80 orang
100 orang
120 orang
90 orang
200 orang
100 orang
120 orang
90 orang
400 orang
125 orang
150 orang
150 orang
440 orang
125 orang
150 orang
150 orang
1.800 orang
200 orang
250 orang
200 orang
3.160 orang
200 orang
250 orang
200 orang
160 orang
25 orang
30 orang
30 orang
145 orang
25 orang
30 orang
30 orang
36%
Selesai Pengurugan
Mulai Konstruksi
8 unit bangunan panti beserta mebeulair peninjang
50%
Selesai Pengurugan
Mulai Konstruksi
8 unit bangunan panti beserta mebeulair peninjang
200 orang
275 orang
325 orang
410 orang
1.066 orang
275 orang
325 orang
410 orang
600 orang
200 orang
200 orang
300 orang
1.087 orang
200 orang
200 orang
300 orang
105 PSKS
300 PSKS
300 PSKS
210 PSKS
225 PSKS
300 PSKS
300 PSKS
210 PSKS
30 kecamatan
30 kecamatan
30 kecamatan
12 lokasi
30 kecamatan
30 kecamatan
30 kecamatan
12 lokasi
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
E. Ringkasan laporan keuangan 1. Rencana dan laporan realisasi anggaran 2. Neraca 3. laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 4. Daftar aset dan informasi F. Ringkasan laporan akses informasi publik 1. Jumlah permintaan informasi yang diterima 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi 3. Jumlah permintaan informasi yang dilakukan baik sebagian atau seluluhnya dan permintaan informasi yang ditolak 4. Atasan penolakan informasi G. Informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan 1. Peraturan daerah 2. Peraturan Walikota 3. Keputusan Walikota 4. Keputusan Kepala SKPD 5. Surat Tugas H. Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang 1. Jumlah permintaan informasi yang diterima 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi 3. Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan informasi yang ditolak 4. Alasan penolakan informasi
INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT A. Daftar informasi publik B. Informasi tentang peraturan, keputusan dan atau kebijakan 1. Naskah Akademis, kajian atau pertimbangan terkait perencanaan pembangunan tingkat kota 2. Masukan masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan atau kebijakan yang diambil dalam proses permerintahan kota 3. Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan 4. Rancangan peraturan,keputusan atau kebijakan (Berita acara musrenbang kecamatan dan kota) 5. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan (Hasil musrenbang kecamatan dan kota) 6. Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan (Tahapan musrenbang, Tahapan Perda APBD) 7. Peraturan, Keputusan dan atau kebijakan yang telah diterbitkan 8. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam
C. Informasi tentang Organisasi, administrasi 1. Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan 2. Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir, atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima 3. Anggaran badan publik secara umum 4. Surat surat perjanjian dengan pihak ketiga beserta dokumen pendukungnya 5. Surat menyurat pimpinan atau pejabat 6. Syarat syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan atau dikeluarkan berikut dokumen pendukungnya, dan laporan penataan izin yang diberikan 7. data perbendaharaan atau inventaris 8. Agenda kerja pimpinan satuan kerja 9. Jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya 10. Jumlah, Jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya
