EXECUTIVE SUMMARY
PENYUSUNAN KAJIAN KEBIJAKAN BIDANG IRIGASI
NOVEMBER, 2014
Executive Summary
KATA PENGANTAR Puji dan Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya Executive Summary kegiatan Penyusunan Kajian Kebijakan Bidang Irigasi yang dilaksanakan oleh Balai Irigasi, Pusat Litbang Sumber Daya Air, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum yang dibiayai oleh APBN tahun anggaran 2014, dapat diselesaikan. Executive Summary ini merupakan ringkasan kegiatan Penyusunan Kajian Kebijakan Bidang Irigasi yang disusun oleh Joko Triyono, STP, M.Eng sebagai ketua tim dan dibantu oleh anggota tim yaitu Eni Widiarti, Amd; Ir. M Muqorrobin; Dadang Ridwan, ST, MPSDA; Widya Utaminingsih, SP; Suyanto dan Agus Setiyono, Telah dihasilkan tiga output kegiatan yaitu Naskah Kebijakan Alokasi Air Pada Daerah Irigasi, Naskah Kebijakan Pengelolaan Alih Fungsi Lahan Irigasi, dan Naskah Kebijakan Penyelenggaraan Irigasi di Kawasan Perbatasan yang mendukung ketahanan pangan dan air. Kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan Penyusunan Kajian Kebijakan Bidang Irigasi terutama pada penyusunan Executive Summary ini, diucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.
Bandung,
Desember 2014
Kepala Pusat Litbang Sumber Daya Air
Dr. Ir. Suprapto, M. Eng NIP. 19570507 198301 1 001
Pusat Litbang Sumber Daya Air
i
Executive Summary
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................................. i DAFTAR ISI............................................................................................................. ii DAFTAR GAMBAR ................................................................................................ iii 1. Latar Belakang ................................................................................................. 1 2. Tujuan .............................................................................................................. 2 3. Sasaran............................................................................................................ 2 4. Lingkup Kegiatan ............................................................................................. 3 5. Metode ............................................................................................................. 3 6. Hasil Kegiatan dan Pembahasan ..................................................................... 3 6.1. Persiapan ................................................................................................ 3 6.2. Pelaksanaan ............................................................................................ 4 6.3. Pelaporan ................................................................................................ 5 6.4. Pembahasan ........................................................................................... 5 7. Kesimpulan dan Saran ..................................................................................... 7
Pusat Litbang Sumber Daya Air
ii
Executive Summary
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Kebijakan ......... 5
Pusat Litbang Sumber Daya Air
iii
Executive Summary
1.
Latar Belakang
Balai Irigasi adalah unit pelaksana teknis di bawah Pusat Litbang Sumber Daya Air yang menurut Peraturan Menteri Pekerjaan UmumNomor21 tahun 2010 salah satu tugasnya melaksanakan pelayanan teknis seperti pengkajian. Salah satu Pengkajian yang dilakukan Balai Irigasi berupa naskah kebijakan
yang
mendukung kebijakan yang sudah ada yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32 Tahun 2007 tentang pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan Masterplan penanganan perbatasan. Naskah kebijakan yang pertama memperkenalkan teknologi untuk operasi jaringan irigasi, yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pembagian air yang effisien.Naskah kebijakan yang kedua mengenai pengelolaan alih fungsi lahan irigasi dan yang ketiga adalah naskah kebijakan Penyelenggaraan Irigasi di Kawasan Perbatasan. Pengkajian kebijakan yang akan dilakukan oleh Balai Irigasi salah satunya adalah sistem pendukung keputusan alokasi air pada Daerah Irigasi (DI). Saat ini sistem jaringan irigasi umumnya dioperasikan berdasarkan gerak pasok atau gerak semipermintaan, namun demikian saat ini pola tanam dalam satu DI cenderung terdiversifikasi disesuaikan dengan permintaan pasar. Sehubungan dengan hal tersebut, sistem irigasi perlu dimodifikasi sedemikian rupa sehingga bersifat irigasi produktif yang dapat mengakomodasi diversifikasi tanaman untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global yang digerakkan oleh permintaan pasar. Karakteristik utama dari perubahan ini adalah perubahan manajemen irigasi dari gerak pasok (supply driven) menjadi gerak permintaan (demand driven) atas dasar pelayanan yang bersifat polisentrisitas (Arif, 2003). Perubahan manajemen irigasi ini akan mengubah alokasi air pada suatu Daerah Irigasi, sehingga perlu dianalisis melalui suatu sistem pendukung keputusan alokasi air pada Daerah Irigasi. Adanya alih fungsi lahan beririgasi menjadi lahan permukiman dan industri menjadi kendala bagi pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, dalam jangka panjang akan berdampak terhadap menurunnya ketahanan pangan nasional sehingga perlu dilakukan pengkajian alih fungsi lahan irigasi. Pusat Litbang Sumber Daya Air
1
Executive Summary
Di lain pihak, kehidupan sosial ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan sangat dipengaruhi oleh Negara tetangga. Sebagai wilayah yang strategis umumnya daerah perbatasan merupakan kawasan terdepan Indonesia yang memiliki potensi yang besar, namun keberadaannya selama ini kurang mendapat perhatian pihakpihakyang berkepentingan dalam pembangunan wilayah. Akibatnya antara lainadalah munculnya banyak permasalahan di kawasan ini, sepertikesenjangan ekonomi, ketertinggalan pembangunan, dan keterisolasiankawasan. Keterbatasan infrastruktur, sosial dan ekonomi ini telahmenyebabkan masyarakat secara ekonomi cenderung berorientasi ke negara tetangga. Balai Irigasi sebagai institusi litbang khususnya dalam bidang irigasi merasa perlumengembangkan kawasan ini sebagai
kawasan
percontohan
penyelenggaraan
irigasi
di
kawasan
perbatasan.Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan terintegrasi Pusat Litbang Sumber Daya Air dalam mendukung terwujudnya tujuan yang terkait dengan Ketahanan Pangan dan Air. Keluaran atau output yang akan dicapai pada kegiatan ini berupa 3 (tiga) buah naskah kebijakan yaitu : 1. Naskah Kebijakan Decision Suppport System(Sistem Pendukung Keputusan) Alokasi Air pada Daerah Irigasi. 2. Naskah Kebijakan Pengelolaan Alih Fungsi Lahan Irigasi. 3. Naskah Kebijakan Penyelenggaraan Irigasi di Kawasan Perbatasan. 2.
Tujuan
Tujuan kegiatan ini yaitu mendapatkan hasil kajian berupa 3 (tiga) buah naskah kebijakan untuk masukan pengambil keputusan dalam operasi jaringan irigasi, pengendalian alih fungsi lahan beririgasi dan penanganan perbatasan dalam hal penyelenggaraan infrastruktur khususnya bidang irigasi, yaitu naskah kebijakan alokasi air pada daerah irigasi, naskah kebijakan pengelolaan alih fungsi lahan irigasi, dan naskah kebijakan penyelenggaraan irigasi di kawasan perbatasan yang mendukung ketahanan pangan dan air. 3.
Sasaran
Sasaran output sesuai dengan tahun berjalan adalah sebagai berikut : 1. Naskah Kebijakan Decision Suppport System(Sistem Pendukung Keputusan) Alokasi Air pada Daerah Irigasi. Pusat Litbang Sumber Daya Air
2
Executive Summary
2. Naskah Kebijakan Pengelolaan Alih Fungsi Lahan Irigasi. 3. Naskah Kebijakan Penyelenggaraan Irigasi di Kawasan Perbatasan. 4.
Lingkup Kegiatan
Lingkup kegiatan ini meliputi : 1. Penyusunan Naskah Kebijakan Decision Suppport System(Sistem Pendukung Keputusan) Alokasi Air pada Daerah Irigasi 2. Penyusunan Naskah Kebijakan Pengelolaan Alih Fungsi Lahan Irigasi 3.
Penyusunan
Naskah
Kebijakan
Penyelenggaraan
Irigasi
di
Kawasan
Perbatasan 5.
Metode
Kegiatan penyusunan naskah kebijakan merupakan rangkaian dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Metode atau pendekatan yang dipakai untuk menghasilkan output kegiatan ini adalah 1. Studi pustaka yaitu menghimpun informasi yang berhubungan dengan kebijakan publik. Informasi bisa bersumber dari buku-buku, Karya Tulis Ilmiah (KTI), atau hasil penelitian terdahulu. 2. Pembahasan dengan narasumber menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD) atau dikenal dengan kelompok diskusi terarahdigunakan untuk menyusun naskah kebijakan. 3. Konsinyasi dalam rangka menyempurnakan dan menfinalisasi naskah kebijakan yang melibatkan unsur dari penentu kebijakan bidang irigasi, pertanian dan kelembagaan. 6.
Hasil Kegiatan dan Pembahasan
6.1. Persiapan Tim pelaksana kegiatan Penyusunan Kajian Kebijakan Bidang Irigasi sesuai Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja Balai IrigaNomor 02/KPTS/La.02/SATKER/2014 adalah sebagai berikut : Penanggungjawab
: Drs. Irfan Sudono, MT
Koordinator
: Marasi Deon Joubert, ST, MPSDA
Ketua Tim
: Joko Triyono, STP, M.Eng
Pengendali Program : Eni Widiarti, AMd Pusat Litbang Sumber Daya Air
3
Executive Summary
Pengendali Teknis
: Ir. M Muqorrobin
Nara Sumber
: Prof. Effendi Pasandaran Ir. Sukadi Kresnawan Wahyu K, ST, M.Si Ari Sukraningrum, ST Prof. Dr. Ir. Sigit Supadmo Arif, M.Eng Vena Surya Putra, ST, M.Si Ir. H Ferry Madagaskar, M.Si Heroaldi, ST, MT Drs. Uray Willy Mulyadi, M.Si
Rancangan kerja pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Kebijakan Bidang Irigasi secara detail dituangkan dalam RMP Kegiatan Penyusunan Kajian Kebijakan Bidang Irigasi yang berisi : umum; informasi kegiatan; sasaran mutu kegiatan; persyaratan teknis dan administrasi; struktur organisasi; tugas tanggung jawab dan wewenang; kebutuhan sumber daya; bagan alir pelaksanaan kegiatan; jadwal pelaksanaan kegiatan; jadwal personil; jadwal penggunaan sarana dan prasarana; rencana dan metode verifikasi, validasi, monitoring, evaluasi, inspeksi dan pengujian dan kriteria penerimaannya; daftar kriteria penerimaan; daftar dokumensistem manajemen mutu; daftar rekaman; daftar pustaka; lampiran. DokumenRencana Mutu Pelaksanaan RMP dibuat terpisah dari laporan ini, telah disahkan oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air pada
tanggal
25
Februari
2014
dengan
Nomor
Dokumen
:
DSM/PUSAIR/RMP/IRIGASI-LITBANG/07 6.2. Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan adalah : 1. Penyusunan draft Naskah Kebijakan Decision Support System(Sistem Pendukung Keputusan) Alokasi Air pada Daerah Irigasi, Pengelolaan Alih Fungsi Lahan Irigasi Penyelenggaraan Irigasi di Kawasan Perbatasan. 2. Pembahasan dengan narasumber draft Naskah Kebijakan Decision Support System(Sistem Pendukung Keputusan) Alokasi Air pada Daerah Irigasi, Pengelolaan Alih Fungsi Lahan Irigasi Penyelenggaraan Irigasi di Kawasan Perbatasan. Pusat Litbang Sumber Daya Air
4
Executive Summary
Gambar1. Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Naskah Kebijakan 6.3. Pelaporan Pelaporan yang telah disusun sebagai bagian dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Laporan Awal dan Laporan Interim. 6.4. Pembahasan Naskah
kebijakan
merupakan
assesmentterhadap
current
policies,
yang
menganalisis apakah suatu kebijakan yang ada masih relevan dengan kondisi saat ini yang bertujuan untuk pembangunan. Berdasarkan jenis dan strukturnya naskah kebijakan ini termasuk jenis ringkasan kebijakan (policy brief), jenis ini mempunyai ciri-ciri antara lain : (i) Audien/sasaran adalah pembuat keputusan, (ii) Fokus pada pesan kebijakan khusus untuk stakeholder.Naskah Kebijakan Decision Suppport System(Sistem Pendukung Keputusan) Alokasi Air pada Daerah Irigasimemuat mengenai permasalahanpermasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan permen PU Nomor 32 tahun 2007 tentang Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi, serta memberikan rekomendasi
kebijakan
yaitu
pemanfaatan
aplikasi
Sistem
Manajemen
Operasional Irigasi (SMOI) yang dikembangkan oleh Balai Irigasi sebagai alternatif pemecahan masalah kegiatan operasi jaringan irigasi.Aplikasi SMOI dapat Pusat Litbang Sumber Daya Air
5
Executive Summary
digunakan untuk membantu mempercepat proses pelaporan operasi irigasi. Progres pengisian dari masing-masing aktor/pengelola irigasi dan kewenangan blangkonya
dapat
dilihat
dan
dimonitoring
secara
real
time
melalui
domain/website.Hasil dari pengukuran keberterimaan terhadap aplikasi ini adalah Variabel Kemudahan memiliki pengaruh terhadap sikap pengguna SMOI dimana mendapat dukungan sebesar 78,6% responden menjawab setuju serta memiliki tingkat signifikansi 0,044.Variabel Manfaat memiliki memiliki pengaruh secara signifikan terhadap sikap pengguna SMOI dimana mendapat dukungan sebesar 82,2% responden menjawab setuju serta memiliki tingkat signifikansi 0,790. Berdasarkan hasil ujicoba penerapan aplikasi SMOI di Daerah Irigasi Tajum maka strategi yang dapat diterapkan adalah : 1. Perlu dukungan peralatan (perangkat keras) yang sesuai dengan Aplikasi SMOI. 2. Penambahan sumber daya manusia untuk pos yang belum terisi seperti juru/mantri, penjaga bendung dan pengamat yang mempunyai kompetensi sesuai dengan tugasnya. 3. Pemberian
pelatihan
dan
pendampingan
kepada
UPT
yang
akan
menerapkan Aplikasi SMOI. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi alih fungsi lahan antara lain adanya ketertarikan kepada usaha di sektor lain/non pertanian seperti pariwisata, industri dan jasa yang membutuhkan lahan, sehingga lahan pertanian dimanfaatkan untuk usaha tersebut. Akibat adanya perkembangan di sektor lain tersebut memicu peningkatan harga jual tanah, sehingga menggoda pemilik lahan untuk menjual tanahnya. Penyebab terjadinya alih fungsi lahan lainnya adalah kebutuhan akan fasilitas umum seperti jalan, waduk, bandar udara dan sebagainya. Kebijakankebijakan atau peraturan-peraturan mengenai alih fungsi lahan pertanian mencapai 23 peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah. Semua peraturan tersebut belum dapat berjalan efektif untuk mencegah alih fungsi lahan, hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan persepsi mengenai lahan irigasi antar instansi pemerintah itu sendiri, sehingga yang terjadi instansi A tidak memberikan ijin sedangkan instansi B memberikan ijin akibatnya alih fungsi lahan tetap terjadi. Strategi pengendalian alih fungsi lahan yang dapat dilakukan
Pusat Litbang Sumber Daya Air
6
Executive Summary
adalah pemberian insentif kepada petani yang tidak melakukan alih fungsi lahan atau tetap menggarap sawahnya dan petani yang tidak membagikan tanahnya untuk warisan kurang dari 500 m2. Salah satu permasalahan umum kawasan perbatasan dengan Malaysia adalah perbedaan tingkat kesejahteraan yang diakibatkan dari akumulasi beberapa faktor yaitu rendahnya mutu sumber daya manusia, minimnya infrastruktur pendukung,
rendahnya
produktifitas
masyarakat.
Kebijakan
umum
pengembangan kawasan perbatasan adalah memberi perhatian lebih besar kepada
kawasan
perbatasan
sebagai
halaman
depan
negara
dan
mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan. Sedangkan salah satu kebijakan yang terkait dengan kementerian pekerjaan umumadalah membangun dan meningkatkan infrastruktur dasar dan penunjang. Untuk keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan yang bersifat partisipatif harus memperhatikan beberapa hal yaitu melibatkan masyarakat dalam pemilihan infrastruktur yang akan dibangun sehingga sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengenali kondisi sosial dan budaya seperti mata pencaharian, adat istiadat dan kebiasaankebiasaan maupun nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, selain itu harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan sepenuhnya untuk kepentingan mereka, melibatkan unsur pemerintah daerah yang telah dikenal masyarakat, menunjuk tokoh yang diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pembangunan. 7.
Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan dari kegiatan penyusunan kajian kebijakan bidang irigasi adalah sebagai berikut : 1. Naskah Kebijakan Decision Support System(Sistem Pendukung Keputusan) Alokasi Air pada Daerah Irigasiyang memberikan alternatif pemecahan masalah operasi jaringan irigasi dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Manajemen Operasional Irigasi (SMOI) yang memberikan kemudahan bagi pengelola untuk melaksanakan kegiatan operasi jaringan irigasi terutama
Pusat Litbang Sumber Daya Air
7
Executive Summary
dalam pengambilan keputusan alokasi air lebih sesuai dengan keadaan lapangan. 2. Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan sudah cukup banyak dan komprehensif, tetapi belum dapat berjalan secara efektif. Naskah kebijakan Pengelolaan Alih Fungsi Lahan memberikan pemecahan pengendalian alih fungsi lahan dengan memberikan insentif kepada petani yang bersedia mempertahankan lahannya sebagai lahan sawah. 3. Naskah
Kebijakan
Penyelenggaraan
Irigasi
di
Kawasan
Perbatasan
memberikan panduan untuk pembangunan infrastruktur khususnya jaringan irigasi supaya kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Kebijakan Bidang Irigasi adalah : 1. Penunjukan narasumber dalam penyusunan naskah kebijakan selain dari akademisi juga dari praktisi atau calon pengguna (User) seperti pemerintah daerah atau pemerintah pusat. 2. Koordinasi yang intensif dengan narasumber untuk penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) sehingga pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan tahapan kegiatan.
Pusat Litbang Sumber Daya Air
8
