EXECUTIVE SUMMARY KAJIAN KEBIJAKAN SANITARY LANDFILL DI INDONESIA TAHUN 2013

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA

EXECUTIVE SUMMARY

KAJIAN KEBIJAKAN SANITARY LANDFILL DI INDONESIA TAHUN 2013 Asisten Deputi Telematika Dan Utilitas Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 2013

I. Pendahuluan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 pada Pasal 44 mengamanatkan bahwa paling lambat pada tahun 2013 setiap pemerintah daerah/kota sudah memiliki TPA yang representatif dan memenuhi kaidah teknis maupun lingkungan. Peraturan terkait persampahan ini masih jalan di tempat dan masih banyak permasalahan pengelolaan sampah di daerah/kota di Indonesia, sehingga diperlukan suatu kajian komprehensif sebagai pemicu sekaligus dasar yang kuat bagi pelaksanaan implementasi teknologi sanitary landfill. Rumusan masalah dari kegiatan adalah bagaimana mengubah pola pikir (mind-set) pemerintah daerah/kota dalam pengelolaan sampah dari pemikiran tradisional menjadi pemikiran modern yang ramah lingkungan. Beberapa pertanyaan yang akan dijawab melalui kajian ini adalah apa permasalahan yang menyebabkan pemerintah daerah ataupun sektor swasta sebagai pengelola TPA belum dapat menerapkan sistem Sanitary Landfill; bagaimana pengalaman dari negara maju dan negara berkembang lainnya dalam mengatasi permasalahan sampah; dan bagaimana solusi serta langkah/strategi yang dibutuhkan untuk mempercepat penerapan sanitary landfill di daerah. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sbb: a. Mengidentifikasi persoalan yang menyebabkan pemerintah daerah ataupun sektor swasta sebagai pengelola TPA belum dapat menerapkan sistem Sanitary Landfill. b. Menemukan solusi yang dapat diterapkan (implementable) dan diterima (acceptable) terutama bagi pengelola sampah dan masyarakat guna mendukung percepatan penerapan Sanitary Landfill.

TAHAP PERSIAPAN  Pemahaman KAK/TOR  Koordinasi instansi (Kemenko Perekonomian)  Penyusunan metodologi dan rencana kerja Metode : Rapat Koordinasi dan diskusi

   

TAHAP PENGUMPULAN DATA Regulasi Persampahan Kriteria Teknis TPA Tahapan Pembangunan TPA Kondisi Pengelolaan Sampah di Indonesia Metode : survei instansional, survey lokasi TPA, FGD, rapat pembahasan dgn narasumber

TAHAP ANALISA DAN PEMBAHASAN     

Analisa Peraturan Analisa Kelembagaan Analisa Teknis Operasional Analisa Pembiayaan Analisa Peran Serta Masyarakat Metode : Analisa SWOT  Strategi

TAHAP REKOMENDASI KEBIJAKAN  Usulan Rekomendasi  Matriks Rekomendasi Metode :Professional Judgement Bab-3

Gambar 1. Tahapan Kerja dan Metodologi

II. Metodologi Tahapan dan metodologi Kajian Kebijakan Sanitary Landfill di Indonesia Tahun 2013 ditampilkan pada Gambar 1. Executive Summary Kajian Kebijakan Sanitary Landfill Tahun 2013

1

III. Kondisi Eksisting Pengelolaan Persampahan di Indonesia 3.1

Peraturan

Pengelolaan sampah di Indonesia dilandasi oleh: 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah; 2. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 3. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/2013 tentang Penyelenggaran Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.4 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. 3.2 Timbulan Sampah Timbulan sampah kota metro, kota besar, kota sedang, dan kota kecil sesuai dengan “Laporan Pengelolaan Sampah Kota Tahun 2012” menggunakan data program Adipura sebanyak 382 Kota/Kabupaten (Kementerian Lingkungan Hidup, 2012) adalah sebagai berikut : •

Timbulan sampah untuk 60 kota sedang berdasarkan data non fisik Adipura sebanyak 56.318.205,44 m3/bulan dengan jumlah total penduduk adalah 20.662.723 jiwa. Timbulan sampah per hari untuk 221 kota kecil berdasarkan data non fisik Adipura sebanyak 89.923.566,84 m3/bulan dengan jumlah total penduduk adalah 36.783.418 jiwa. Secara keseluruhan berdasarkan data Adipura Tahun 2012, sampah dikelola dengan proses 3R (pembuatan kompos, bank sampah dan pemanfaatan lain) adalah 1.936.282 m3/bulan (671.890 ton/bulan) atau hanya 0,80% dari total timbulan sampah, sehingga tidak sebanding dengan timbulan sampah yaitu sebesar 241.928.614 m3/bulan (83.949.229 ton/bulan). Sampah yang tidak terkelola masih sebesar 229.465.602 m3/bulan (79.624.564 ton/bulan) atau 95% sampah belum dikelola

•

Timbulan sampah untuk 14 kota metro yang ikut dalam program Adipura Tahun 2012 yaitu 2.211.238,98 m3/bulan dengan jumlah total penduduk adalah 26.576.647 jiwa. Timbulan sampah untuk 14 kota besar yaitu 2.845.664,37 m3/bulan dengan jumlah total penduduk adalah 10.666.063 jiwa

•

3.3

Kondisi Umum Pengelolaan Sampah di Indonesia

• Data Kementerian PU (2012): ± 99% TPA di Indonesia masih open dumping. Baru ±70% TPA yang didesain secara controlled landfill/sanitary landfill dari ±492 TPA di seluruh Kab/Kota di Indonesia (Sumber: Kementerian PU, 2012). • Sampah menyumbang emisi (1 ton sampah setara dengan 0,6 ton CO2e), total emisi tahun 2010 5,8 juta ton CO2 (tahun 2020 menjadi 76,8 juta ton CO2), (Sumber: Kementerian PU, 2012). • Pengelolaan Sampah di Kota Metro – Besar dengan jumlah penduduk 500.001 - > 1.000.000 jiwa pada umumnya telah diatur dalam Perda Pengelolaan Sampah seperti DKI Jakarta, Kawasan Metropolitan Bandung, dan Balikpapan. • Beberapa kota dengan kondisi operasional TPA cukup baik (menuju controlled landfill yang dilengkapi fasilitas pengolahan/pemanfaatan sampah) antara lain adalah TPST Bantar Gebang (DKI Jakarta), dan TPA Manggar (Balikpapan). • Kelembagaan untuk TPA regional di daerah antara lain terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu Balai Pengelolaan Sampah Regional (BPSR) yang mengelola TPA Sarimukti, Sekretariat Bersama (Sekber) Kartamantul (Yogyakarta-Sleman-Bantul) di Provinsi DI Executive Summary Kajian Kebijakan Sanitary Landfill Tahun 2013

2

Yogyakarta yang mengelola TPA Piyungan, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali – UPT Persampahan yang mengelola TPA Sarbagita dan TPA Bangli. • Beberapa TPA yang dikelola oleh swasta antara lain adalah Bantar Gebang (DKI Jakarta), Sarbagita (Bali), dan Telaga Punggur (Batam-Kepulauan Riau). • Pengelolaan sampah Kota Sedang-Kecil dengan jumlah penduduk 20.000 – 500.000 jiwa secara keseluruhan memiliki TPA yang beroperasi secara open dumping, dikelola oleh Pemda Kota/Kabupaten. • Secara umum aspek pembiayaan pengelolaan TPA masih menjadi kendala penerapan sanitary landfill di setiap daerah terutama yang dikelola oleh Pemda atau kelembagaan regional. 3.4 Komparasi Pengelolaan Sampah dan TPA di Negara Lain 3.4.1 Negara Berkembang A. Mumbai (India) Pemerintah Mumbai memiliki TPA dengan volume harian 7000 ton dan telah dilakukan pemilahan untuk daur ulang dan pengomposan. Pengelola sampah Pune sudah mulai menutup landfill-nya karena semua sampah diolah (zero waste). Program CSR telah banyak bergerak di bidang lingkungan/persampahan, namun masyarakat masih membuang sampah tidak pada tempatnya. B.

Sri Lanka Setiap kota di Sri Langka sudah memiliki kebijakan pengelolaan sampah kota termasuk memiliki TPS sekaligus TPA, namun pembuangan sampah tidak pada tempatnya masih marak dilakukan warga 3.4.2 Negara Maju A. Jerman Produsen (pabrik) dituntut mempertimbangkan aspekaspek waste avoidance, waste recovery, environmentally compatible

disposal dalam proses produksi dan pengemasan untuk mengurangi jumlah buangan ke TPA. Tahun 1991 memiliki organisasi non profit DSD (Duales System Deutschland) pengumpul kemasan, pemilah, penanganan sampai daur ulang. Anggota DSD (produsen) memperoleh izin mencantumkan logo Der Grune Punkt atau The Green Dot pada kemasan produknya yang menjamin tanggung jawab para produsen terhadap proses daur ulang kemasan yang dihasilkan. DSD memfasilitasi kedisiplinan warga dalam memilah sampah dengan menyediakan tempat sampah berwarna berdasarkan jenis sampah. B.

Swedia Swedia merupakan pengimpor 800 ribu ton sampah tahun dari Norwegia untuk program WTE yang telah mengolah 2 juta ton sampah menjadi energi panas yang dialirkan kepada 810 ribu rumah penduduk dan energi listrik ke 250 rumah penduduk. Hanya sekitar 4% dibuang ke TPA. Kebijakan yang berlaku antara lain mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap sampah yang dihasilkannya, pajak TPA sangat tinggi (landfill tax), kampanye mengurangi, memilah dan mengolah sampah serta menjadi kurikulum sekolah. C. Jepang Pengelolaan sampah dimulai dari pemilahan di rumah sesuai jenis berikut pewadahannya, dikumpulkan ke TPS sesuai jadwal kemudian diambil oleh petugas. Pengolahan sampah dengan incinerator dikelola Pemda. Hasil berupa slag dipakai sebagai campuran dalam cone-block untuk lapisan jalan, sedangkan panas yang dihasilkan digunakan sebagai pembangkit listrik incinerator plant. Cairan sampah disuling terlebih dulu sebelum dialirkan ke sungai. Sampah plastik Executive Summary Kajian Kebijakan Sanitary Landfill Tahun 2013

3

dipilah kemudian dikirim ke pabrik sebagai campuran bahan pembuat baja, sebagian lagi dikirim ke pabrik pembuat marka jalan.

Aspek -

IV. Analisis Permasalahan Pengelolaan Persampahan dan Strategi Penerapan Sanitary Landfill

-

4.1

Permasalahan Pengelolaan Sampah

Teknis dan Operasional

-

Berdasarkan hasil survei, wawancara, dan FGD, permasalahan persampahan di Indonesia dalam upaya menerapkan Sanitary Landfill dikelompokkan ke dalam 5 aspek seperti pada Tabel 1.

-

Tabel 1. Permasalahan Pengelolaan Persampahan di Indonesia dalam Upaya Penerapan Sanitary Landfill

-

Aspek Peraturan

-

Kelembagaan

-

Permasalahan Lemahnya penegakan hukum. UU 18/2008 belum sepenuhnya didukung aturan pelaksanaannya Pelaksanaan Perda belum optimal (Perda Retribusi, Perda K3, Perda Pengelolaan Sampah, dll). Belum ada aturan yang jelas mengenai kelembagaan persampahan, pembiayaan, kompensasi, CSR bidang persampahan dan EPR. Belum adanya Perda (provinsi) mengenai pengelolaan sampah regional dan keharusan penetapan lokasi dengan studi kelayakan. Belum adanya Perda tentang Rencana Induk (Masterplan) Persampahan. Belum ada aturan mengenai KPS bidang persampahan Institusi pengelola sampah masih multi sektor Ketidakjelasan fungsi operator dan regulator Kualitas SDM keahlian bidang persampahan

-

Pembiayaan

-

Permasalahan masih rendah Mutasi kerja di daerah sering terjadi, pengembangan profesionalisme SDM sulit Bentuk kelembagaan yang ada tidak fleksibel dalam penyediaan anggaran, penggunaan dan pertanggungjawaban Pola KPS tidak menarik bagi Swasta karena alokasi anggaran masih rendah Peningkatan timbulan sampah tidak sebanding dengan kualitas pengelolaan persampahan di daerah. Keterbatasan lahan TPA Keleluasaan menemukan lokasi untuk lahan TPA adakalanya dibatasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah Prasarana/Sarana (P/S) berkualitas (teknologi tinggi) belum ada. Masih banyak TPA belum punya SOP, dan ada TPA yang dilengkapi SOP namun tidak dijalankan Paradigma penutupan sampah masih konvensional menggunakan tanah, sedangkan pengadaan tanah penutup berkala sangat sulit dan mahal Egosentris program antar sektor Belum menjadi prioritas baik kepala daerah maupun legislatif (DPRD) Secara umum alokasi anggaran persampahan masih < 5% dari total APBD Rendahnya realisasi penarikan retribusi (ratarata baru 22% dari target) Satuan biaya yang terkait pengelolaan sampah masih belum masuk dalam mekanisme sistem anggaran umum (pos rekening) Belum adanya kebijakan insentif terhadap keberhasilan komunitas dalam pengelolaan sampah. Belum ada alokasi biaya kompensasi lingkungan maupun kompensasi sosial (“uang

Executive Summary Kajian Kebijakan Sanitary Landfill Tahun 2013

4

Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta

− − − − − − − − −

4.3

Permasalahan bau” dan asuransi untuk pekerja resmi di TPA). Kesadaran masyarakat maupun Pemda untuk mengelola sampah dengan metoda 3R belum merata. Daya tahan pengomposan masih rendah Investasi swasta yang masih rendah CSR dari perusahaan lokal khususnya bidang persampahan belum optimal Produsen belum menjalankan EPR Kesepakatan typping fee antara pemda dengan investor yang berlarut-larut Tidak tersedia tata cara keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah kota Masyarakat sekitar TPA mengarahkan ternaknya mencari makan di TPA Sosialisasi seringkali tidak dibarengi dengan penyediaan P/S yang memadai (contoh: sosialisasi memilah sampah, namun tidak disediakan wadah, gerobak, truk, dll yang mendukung kegiatan tsb)

1 Penentuan faktor internal dan eksternal (long list & short list)

2 Penentuan bobot dan nilai dari faktor internal dan eksternal

3 Penggunaan analisis SWOT matriks untuk menghasilkan alternatif strategi

Gambar 2Tahap Analisa SWOT Berdasarkan hasil analisa SWOT diperoleh total skor untuk faktor internal yaitu 2,96 dan total skor faktor eksternal yaitu 3,16. Mengacu pada matriks penilaian faktor pada Gambar 3, posisi lembaga pengelola sampah ada di sel 2 yaitu growth (pertumbuhan) dengan konsentrasi melalui integrasi horisontal, artinya strategi mengarah kepada usaha konsolidasi di kelembagaan yang mengelola persampahan. Selanjutnya disusun matriks SWOT seperti pada Gambar 4.

Analisa SWOT

Analisa SWOT diperlukan untuk menentukan strategi yang tepat dalam memperbaiki pengelolaan persampahan di Indonesia pada umumnya dan untuk mempercepat penerapan kebijakan sanitary landfill pada khususnya. Berikut merupakan langkah analisis SWOT yang dilakukan. Gambar 3Posisi Pengelola Sampah dalam Matriks


5

Gambar 4. Matriks Penetapan Alternatif Strategi

Rumusan strategi hasil analisa SWOT disajikan dalam Tabel 2. Kekuatan (Strength) 1. Adanya regulasi pusat tentang pengelolaan sampah 2. Rancangan induk pengelolaan sampah di beberapa daerah 3. Ada panduan perhitungan biaya O&P TPA 4. Dilakukan pelatihan SDM 5. Telah ada penelitian dan kajian terkait

Kelemahan (Weakness) 1. Penegakan hukum lemah 2. Lembaga pengelola yang multi sektor 3. Tidak ada institusi TPA regional 4. Kualitas SDM rendah 5. Ketergantungan biaya pada APBD 6. Sosialisasi tanpa P/S 7. Perencanaan & pengelolaan TPA belum baik

Peluang (Opportunities) 1. Anggaran sanitasi 14T dari pusat untuk 5 tahun ke depan 2. Adanya dana dari negara donor 3. Adanya dana hibah 4. Adanya program percepatan pembangunan sanitasi dari APBN 5. Ada CSR yang fokus di bidang sanitasi

Kuadran I (Strategi S-O) 1. Menerapkan rancangan induk yang telah dibuat dengan memanfaatkan dana dari APBN maupun donor mengacu pada regulasi. 2. Merancang anggaran persampahan/TPA lebih terstruktur 3. Memanfaatkan kajian dan penelitian yang telah ada sebagai landasan pengembangan program

Kuadran III (Strategi W-O) 1. Lembaga pengelola sampah agar tidak lagi bersifat multisektor 2. Perlu peningkatan kualitas SDM 3. Tidak bergantung pada APBD 4. Melakukan sosialisasi dengan P/S yang disediakan dari donor 5. Pengelolaan TPA dilakukan sesuai SOP

Ancaman (Threat) 1. Rendahnya kepatuhan dan kesadaran masyarakat 2. Swasta tidak tertarik investasi 3. Makin besarnya timbulan sampah 4. Keterbatasan lahan TPA 5. Peruntukan lokasi RTRW tidak sesuai persyaratan lokasi TPA 6. CSR dari perusahaan belum optimal 7. EPR belum dijalankan

Kuadran II (Strategi S-T) 1. Peningkatan partisipasi masyarakat 2. Pengembangan kemitraan 3. Melibatkan 3R dalam rancangan induk dan kebutuhan lahan TPA tidak mendesak 4. Memanfaatkan CSR untuk menunjang pengelolaan sampah 5. Pengaturan pelaksanaan EPR secara rinci

Kuadran IV (Strategi W-T) 1. Peningkatan efektivitas penegakan hukum 2. Melengkapi produk hukum bidang pengelolaan persampahan 3. Pemisahan fungsi lembaga pengelola sampah 4. Mengundang pihak swasta/CSR untuk investasidi sarpras persampahan skala kecil 5. Melatih SDM sehiingga pengelolaan TPA dapat berjalan sesuai SOP

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Tabel 2. Rumusan Strategi Hasil Analisa SWOT Aspek Peraturan

− − −

Kelembagaan

− − − − −

Teknis Operasional

− − − − − −

Pembiayaan

− −

Strategi Peningkatan efektivitas penegakan hukum. Mengembangkan produk hukum sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan. Mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten oleh badan Regulator Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder lain Mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan skala regional Penyamaan persepsi para pengambil keputusan Mendorong peningkatan fungsi unit organisasi pengelola persampahan Promosi dan kampanye peningkatan upaya 3R dan penanganan sampah B3 rumah tangga Pengembangan dan penerapan mekanisme insentif dan disinsentif dalam pemanfaatan sampah / 3R Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan Meningkatkan jangkauan pelayanan yang berkeadilan, terencana, dan terprogram sesuai kebutuhan dan prioritas Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah sanitary landfill serta rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan Menyusun pedoman pola pemulihan biaya Fasilitasi dan pendampingan penyusunan tarif retribusi


6

Aspek Peran Serta Masyarakat/Swasta

Strategi − Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah − Meningkatkan pembinaan peran serta/kemitraan masyarakat dan kaum perempuan dalam pengelolaan sampah − Peningkatan iklim yang kondusif bagi kemitraan Pemerintah – Swasta − Fasilitasi dan ujicoba pengembangan kemitraan

V. Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan dalam Upaya Percepatan Sanitary Landfill Peran antar sektor sesuai bidang kerja akan mempercepat realisasi sanitary landfill di daerah. Untuk mempermudah interpretasi permasalahan, solusi, dan pihak yang bertanggungjawab terkait penerapan kebijakan sanitary landfill usulan rekomendasi dan pembagian peranan antar sektor dibuat dalam bentuk matriks seperti pada Tabel 3. Tabel 3.

Aspek Aspek Peraturan (Hukum)

Matriks Pembagian Tanggungjawab dan Peranan dalam Percepatan Implementasi Sanitary Landfill di Indonesia Tahun 2013

Permasalahan Lemahnya penegakan hukum /peraturan bidang persampahan

Usulan Rekomendasi Penguatan Penegakan hukum/peraturan bidang persampahan

Penanggung Jawab (PJ), Sektor Yang Terlibat (S) PJ: Kemenkumh am S: KemenPU, KLH, Kepolisian,

Aspek

Permasalahan

Usulan Rekomendasi

Sosialisasi dan advokasi peraturan bidang persampahan ke Pemda dan stakeholders terkait. Aturan hukum belum didukung aturan pelaksanaannya

Membuat peraturan pemerintah yang spesifik untuk panduan pelaksanaan konstruksi dan operasional persampahan di daerah sesuai UU No 18 Tahun 2008

Kriteria TPA controlled landfill atau sanitary landfill belum jelas.

Perlu pedoman rinci TPA yang membedakan kriteria controlled landfill, sanitary landfill dan sustainable landfill

Pelaksanaan Perda belum optimal (misal: Perda Retribusi, Perda K3, Perda Pengelolaan Sampah, dll) Belum adanya kebijakan insentif terhadap keberhasilan/prestas i dalam pengelolaan sampah

Penegakan Perda

Belum ada aturan rinci tentang kelembagaan dan pembiayaan TPA

Penyusunan aturan rinci tentang kelembagaan dan pembiayaan TPA

Penyusunan aturan/kebijakan untuk pemberian insentif kepada pengelola sampah yang berhasil/berprestasi, baik pengelolaan di TPA, maupun pengelolaan di tingkat komunitas masyarakat


Penanggung Jawab (PJ), Sektor Yang Terlibat (S) Kejaksaan, Pengadilan PJ: KemenPU S : KLH, Pemda PJ: KemenPU S: KLH, Kemendagri, Kemenkum HAM PJ: KemenPU S: Kemenristek, KLH PJ: Pemda S: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan PJ: KemenPU S: Kemendagri, KLH, KKUKM, KESDM, Kemenkes, Kemenakertr ans, Kemensos, Pemda. PJ: KemenPU S : KLH, Bappenas,

7

Aspek

Permasalahan

Usulan Rekomendasi

Penanggung Jawab (PJ), Sektor Yang Terlibat (S) Kemendagri, Kemenkeu, Pemda

Tidak adanya peraturan terkait kompensasi sosial /“uang bau” untuk lingkungan sekitar TPA dan asuransi untuk pekerja resmi TPA Belum ada aturan rinci tentang EPR

Perlu review standar biaya OP TPA, kompensasi biaya sosial lingkungan, dan asuransi pekerja resmi TPA

PJ: KemenPU S: Kemenkes, Kemensos, Kemenakertr ans, Pemda

Perlu Pengaturan EPR secara rinci

Belum ada aturan rinci tentang CSR bidang persampahan

Pengaturan CSR bidang persampahan

PJ: Kemenperin, S : KLH dan Kemendagri PJ : Kemenperin S: KemenPU, KLH, Bappenas, Kemendagri, Kemenakertr ans, Pemda PJ: Kemendagri S: KemenPU, Pemda

Belum ada Perda (provinsi) pengelolaan sampah regional, termasuk, studi kelayakan lokasi, Masterplan Persampahan, KPS persampahan Belum ada aturan tentang penggunaan bahan alternative penutup sampah di TPA selain tanah

Perlu Perda yang mengatur pembentukan badan pengelola TPA regional, penetapan lokasi TPA sesuai studi kelayakan, Rencana Induk Persampahan dan KPS Persampahan. Penyusunan peraturan mengenai penggunaan bahan alternative penutup sampah di TPA selain tanah

PJ: KemenPU S : KLH, Bappenas, Kemenperin, BPPT, LIPI,

Aspek

Aspek Kelembagaan (Organisasi)

Permasalahan

Usulan Rekomendasi

Penanggung Jawab (PJ), Sektor Yang Terlibat (S) Pemda

Peraturan terkait penyediaan anggaran untuk riset tidak mendukung sehingga anggaran riset bidang persampahan rendah

Review aturan yang menghambat penyediaan anggaran untuk riset bidang persampahan.

PJ: Kementerian Riset dan Teknologi S: Kemenkeu, KemenPU, LIPI, BPPT, Pemda

Institusi pengelola sampah di daerah umumnya masih multi sektor dengan kapasitas rendah. Rotasi pejabat di daerah cukup tinggi

Penanganan kebersihan di daerah dalam satu instansi tersendiri (Dinas atau Kantor).

PJ: Kemendagri S : Pemda

Perlunya tenaga fungsional khusus persampahan di daerah

Bercampurnya fungsi operator dan regulator persampahan di daerah

Pemisahan fungsi operator dengan fungsi regulator persampahan di daerah.

Kualitas SDM masih rendah

Perlu pelatihan SDM di daerah mengenai bidang persampahan.

Belum adanya standarisasi kemampuan operator TPA Pergantian kepala daerah diikuti perubahan kebijakan dalam

Sertifikasi Operator TPA

PJ: Bappenas S: KemenPU, Kemendagri, Pemda PJ : Kemendagri S : KLH, Kemenkes, Bappenas, Pemda PJ: KemenPU S : Pemda PJ: KemenPU S : Bappenas, Pemda PJ : KemenPU S : Pemda

Perlu adanya Master Plan Pengelolaan Persampahan di daerah


8

Aspek

Permasalahan

Usulan Rekomendasi

Penanggung Jawab (PJ), Sektor Yang Terlibat (S)

Aspek

Pengelolaan Persampahan Institusi pengelola TPA regional belum seluruhnya terbentuk Pengusulan, penggunaan dan pertanggungjawaba n anggaran tidak fleksibel sehingga mengganggu operasional pemeliharaan Egosentris program antar sektor

Aspek Teknis dan Operasional

Peningkatan timbulan sampah tidak sebanding dengan kualitas dan tingkat pengelolaan persampahan yang masih rendah Keterbatasan lahan TPA seiring dengan perkembangan daerah/kota serta

Permasalahan

Usulan Rekomendasi

beralihnya fungsi lahan Perlu membentuk Institusi pengelola TPA regional (UPT/Badan/Balai) di tingkat provinsi. Perlu perubahan bentuk pengelolaan menjadi BLUD atau bentuk lainnya yang memiliki fleksibilitas penyediaan, penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Peningkatan koordinasi dan kerjasama pengelolaan sampah antara lembaga/sektor terkait.

- Peningkatan penanganan sampah di sumber - Peningkatan penerapan 3R - Pemberian insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan 3R dan volume sampah yang ditangani di sumber. Masterplan dan roadmap pengelolaan persampahan sebagai prasyarat Adipura maupun bantuan APBN pembangunan fisik.

PJ: Kemendagri S : Pemda

Tidak dilaluinya tahapan pemilihan lokasi (studi kelayakan). Peruntukan lokasi dalam RTRW adakalanya tidak sesuai dengan persyaratan lokasi TPA Keterbatasan sarana prasarana dan teknologi untuk pengelolaan TPA

PJ : Pemda

PJ: KemenPU S: KLH, Kemenperin, Kemendag, Kemendagri, KPPPA, KESDM, Kemen Pertanian, KKUKM, Kemenakertr ans, Pemda

TPA masih open dumping

Keberadaan dan penerapan SOP di TPA sangat minim Pengadaan tanah penutup sulit dan mahal.

PJ: KemenPU S: KLH, Kemenperin, Kemendagri, Pemda PJ: KLH S: KemenPU, Bappenas,

Aspek Pembiaya-

Ketergantungan biaya yang tinggi pada APBD.

Penanggung Jawab (PJ), Sektor Yang Terlibat (S) Kemendagri, dan KLH

Perlu studi kelayakan terhadap pemilihan lokasi TPA.

PJ: KemenPU S : Pemda

Pembahasan RTRW daerah melibatkan narasumber dan sektor terkait persampahan di tingkat pusat seperti Kementerian PU yang memahami kriteria lokasi TPA.

PJ: KemenPU S: Bappenas, Pemda

Perlu peningkatan sarpras dan pengembangan inovasi teknologi dalam negeri untuk pengelolaan persampahan/TPA

PJ: Kemen PU S: KLH, Bappenas, Kemenristek, BPPT, LIPI PJ: Kemen PU S: Kemen PU, KLH, BPPT, KESDM PJ: Kemen PU S: Pemda PJ: KemenPU S: Kemenristek, BPPT, LIPI

TPA harus diarahkan menuju sanitary landfill atau Sustainable landfill yang memuat methan capture menjadi energi, mengimplementasikan semiaerobic landfill/landfill mining. TPA harus memiliki dokumen SOP dan rutin dievaluasi oleh pengelola Perlu alternatif penutup sampah TPA selain tanah

Perlu kajian sumber pembiayaan lain di luar APBD


PJ: Pemda

9

Aspek an

Permasalahan Belum menjadi perhatian baik kepala daerah maupun legislatif (DPRD). Secara umum alokasi anggaran persampahan masih rendah, < 5% dari total APBD

Rendahnya realisasi penarikan retribusi (rata-rata baru 22% dari target) Tarif retribusi pengelolaan persampahan rendah Satuan biaya belanja pengelolaan persampahan termasuk TPA belum masuk dalam mekanisme sistem pos rekening anggaran daerah Kesepakatan sharing dana untuk TPA Regional tidak jelas. Belum ada kompensasi bagi kabupaten/kota

Usulan Rekomendasi Sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan persampahan kepada kepala daerah dan legislatif - Perlu kurikulum pelatihan kepada Pemda mengenai cara menghitung kebutuhan biaya pengelolaan sampah Perlu memasukkan unsur prestasi pengelolaan TPA dalam penilaian penghargaan Adipura dengan melibatkan K/L terkait sebagai Tim Penilai


Aspek

tempat lokasi TPA

-

Kerjasama dengan RT/RW, PDAM, PLN atau dinas terkait perijinan.

PJ: KemenPU S: Kemendagri, KLH, Pemda PJ: KLH S: KemenPU, Kemendikbu d, Kemendagri, Kemensos, Kemenparekr af, Kemenkes. PJ: Pemda

Perlu panduan penyusunan standart tarif retribusi pengelolaan persampahan

PJ: KemenPU S: Pemda

Pos dan kode rekening pengelolaan persampahan termasuk TPA harus masuk dalam kode anggaran pembiayaan pusat maupun daerah

PJ: Kemenkeu S: Kemendagri, KemenPu, Bappenas, Pemda

-

-

Penyusunan MoU yang jelas dan mengatur pula biaya typping fee per daerah yang harus disetor ke pengelola TPA Regional. Pengalokasian biaya

Permasalahan

Tidak disediakannya anggaran yang memadai untuk OP TPA dari daerah setelah pembangunan TPA dari dana APBN selesai Aspek Peran Serta Masyarakat dan Swasta

Usulan Rekomendasi kompensasi bagi kabupaten/kota tempat lokasi TPA. Perlunya Surat Pernyataan Kesanggupan Pembiayaan OP TPA dari Pemda untuk Proses persetujuan bantuan APBN untuk pembangunan fisik TPA.

Kesadaran masyarakat dan Pemda rendah.

Sosialisasi dan advokasi peraturan/kebijakan tentang persampahan kepada masyarakat secara kontinyu melalui lembaga penyuluhan khusus

Belum tersedia tata cara yang baku terkait peran serta masyarakat di TPA.

Perlu diterbitkan buku panduan tata cara peran serta masyarakat di TPA

Keberlanjutan usaha daur ulang dan pengomposan masih rendah

Perlu intervensi pemerintah mendukung keberlanjutan usaha daur ulang dan pengomposan

PJ: Pemda



PJ: KemenPU S: Kemenkeu, Pemda

PJ: KemenPU S: KLH, Kemendikbu d, Kemenkes, Kemendagri, KPPPA, Pemda PJ: KemenPU S: KLH, Bappenas, Pemda PJ: Kemen PU S: Kemendagri, KLH, KemenPerta nian, Kemenperin, KemenKUK M, Kemenparekr af, Kemendag,

10

Aspek

Permasalahan

Usulan Rekomendasi

Penanggung Jawab (PJ), Sektor Yang Terlibat (S) Pemda

Belum adanya standar kebutuhan jumlah Bank Sampah berdasarkan populasi penduduk yang dimasukkan dalam program Adipura Investasi swasta di bidang persampahan masih rendah

Perlu ada standar kebutuhan jumlah Bank Sampah berdasarkan populasi penduduk yang dimasukkan dalam program Adipura

PJ: KLH S: KemenPU, Kemendagri, Pemda

Penyusunan peraturan yang mendukung investasi swasta di bidang persampahan

Produsen belum menjalankan EPR

Perusahaan melakukan penarikan kembali produk dan/atau kemasan yang habis masa pakainya dan dikelola melalui cara reuse dan recycle, atau dimanfaatkan sebagai sumber energi.

PJ: Kementerian PU S: Bappenas, Kemenkeu, BKPM, KLH, Pemda PJ: KLH S: Kemenperin, Kemendag, Pemda


11

EXECUTIVE SUMMARY KAJIAN KEBIJAKAN SANITARY LANDFILL DI INDONESIA TAHUN 2013

Recommend Documents