EXECUTIVE SUMMARY TAHUN ANGGARAN 2011

EXECUTIVE SUMMARY

PENGKAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENYEDIAAN PEDESTRIAN DAN DRAINASE JALAN DI PERKOTAAN

TAHUN ANGGARAN 2011

Balai Litbang Sosekling Jatan – Puslitbang Sosekling

| Ringkasan Eksekutif

1

PENDAHULUAN

Pedestrian dan drainase jalan termasuk pelengkap jalan belum banyak ditemui, kalaupun ada, belum banyak diperhatikan oleh para penyelenggara jalan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah apalagi oleh pengembang. Bahkan Jalan perkotaan di Indonesia banyak yang tidak dilengkapi dengan pedestrian dan drainase jalan, atau kalaupun telah ada pedestrian dan drainase tidak berfungsi sebagaimana mestinya (PKL, parkir kendaraan, kegiatan usaha dan lain-lain). Pada akhirnya pejalan kaki berjalan di pinggir badan jalan, yang rawan kecelakaan dan menyebabkan kemacetan lalu lintas, sementara badan jalan mudah rusak karena disfungsi saluran jalan. Ada Peraturan & Perundangan menyatakan bahwa Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan termasuk di dalam Rumaja, tetapi tidak mudah untuk diimplementasikan. Kurangnya sosialisasi, tidak tegasnya pengawasan aparat Pemda menjadi penyebab pedestrian dan drainase jalan (ruang untuk pejalan kaki dan air hujan) di perkotaan berubah fungsi, di samping faktor desain yang memang belum terimplimentasikan dengan baik. Mimpi ini perlu diusahakan bersama untuk diwujudkan di kota-kota di Indonesia. Penelitian ini bermaksud mengevaluasi implementasi kebijakan terkait dengan pemanfaaatan dan pemeliharaan pedestrian dan drainase jalan di perkotaan sehingga dapat ditemukan faktor penghambat dalam penerapan kebijakan-kebijakan yang berlaku, untuk dirumuskan Usulan Revitalisasi kebijakan dan rekayasa sosial penataan pemanfaatan dan pemeliharaan pedestrian dan drainase jalan sebagai jalan keluarnya. Metodologi yang digunakan metodologi Kualitatif, eksploratif dan evaluatif. Langkah Penelitian, dilakukan sesuai Edi Suharto (2005) dalam Nugroho (2002), yang pelaksanaannya mengikuti alur pikir penelitian pada Gambar 1 : (1) Pengumpulan Bukti tentang masalah dilakukan dengan pendataan lapangan (observasi), dengan metode kuisioner tertutup dan wawancara, serta penelusuran kasus. (2) Pengkajian Penyebab Masalah yang dilakukan dengan Sistem Dinamis untuk mendapatkan akar masalah, memperkuat hasil pengukuran variabel penelitian (Gambar 2 Diagram Hubungan Sebab Akibat Masalah Implementasi Kebijakan). (3) Pengukuran variabel penelitian implementasi kebijakan antara lain : a. Kelemahan dan Kekuatan NSPK dan Perda dalam mendukung implementasi kebijakan, diukur dengan Analisis konten (Lampiran Tabel 1 dan Lampiran Tabel 2). b. Tingkat Pengenalan, Pemahaman & Aplikasi NSPM terkait trotoar dan drainase jalan dalam implementasi Kebijakan di Instansi, yang dilakukan dengan Analisis Statistik, menghasilkan penilaian seperti pada Gambar 3a dan 3b c. Penilaian Kinerja Pemkot dalam Implementasi Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pedestrian dan Drainase, yang hasilnya dituangkan dalam Tabel 1 (4) Usulan Alternatif Kebijakan disusun berdasarkan Analisis SWOT untuk memperkirakan cara terbaik dalam melaksanakan sebuah strategi, dengan melihat hal-hal yang bisa dicapai, dan hal-hal yang perlu diperhatikan.



2

Gambar 1 : Diagram Alur berpikir : Pengkajian Implementasi Kebijakan Pemanfaatan & Pemeliharaan Pedestrian dan Drainase di Perkotaan Latar belakang 1. Sebagian besar Kondisi Pedestrian dan Drainase Jalan tidak terurus 2. Kurangnya penertiban & Pemahaman thd disfungsionalitas Pemanfaatan Pedestrian dan Drainase 3. Tugas pemerintah c.q Balitbang PU mencari terobosan /alternatif yang membuat semua pengguna jalan merasa aman dan nyaman beraktivitas di jalan, untuk bahan masukan revitalisasi kebijakan pengelolaan infrastruktur berkesinambungan.

Pendefinisan Masalah 1. Berkembangnya aktifitas kota yang cukup pesat berpengaruh pada meningkatnya

2. 3. 4. 5.

perekonomian masyarakat dan arus lalu lintas yang pada akhirnya akan mengurangi keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki baik yang melintasi maupun yang berada di tepi jalan. Bagaimana proses implementasi kebijakan terkait dengan pedestrian dan drainase berlaku di kota-kota besar, sedang dan kecil di Indonesia ? Faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan kebijakan termasuk baik pada tahap pra-konstruksi, pembangunan, dan pada tahap pasca konstruksi? Bagaimana kebijakan penyediaan pedestrian yang ideal sehingga pedestrian dan saluran drainase yang ada menjadi nyaman dan aman untuk dimanfaatkan? Siapa berbuat apa? Bagaimana rekayasa sosial / Ilmiah ditujukan untuk mempengaruhi perubahan sosial budaya para pemilik kepentingan (stakeholders)

Pengumpulan Data Analisis Segitiga,

Organisasi :  Kebijakan Umum  SDM

Penyusunan Riset Desain & Kuesioner

Interpretasi (Rencana /Program Kerja)  Anggaran  Program Kerja, SOP, Frekuensi  Koordinasi  Dukungan Pemangku kepentingan lain, Basis Data

Analisis Model Aktifitas Implementasi Kebijakan versi Jones

Aplikasi /Implementasi di Lapangan  Penerapan Pelayanan  Penegakan Hukum/Peraturan  Sosialisasi /T3  Kesadaran Masyarakat pengguna dlm mematuhi aturan

A Balai Litbang Sosekling Jatan – Puslitbang Sosekling


3

A Survai & Wawancara Piranti Dampak Kebijakan

Pengkajian Penyebab Masalah Kajian Kasus

FGD & Penelusuran Konflik

Analisis Deskriptif Kualitatif

Penampilan Data Analisis GIS

Tampilan Data

SPM, Peraturan / Kebijakan yang ada Analisis Konten Analisis Akar Masalah

Analisis Statistik (SPSS)

Pembahasan Alternatif Kebijakan Usulan Penyesuaian Implementasi Kebijakan Pemanfaatan & Pemeliharaan P&D Jalan di Perkotaan : 1. Akar Masalah & Usulan Solusi 2. Konsep Model Mekanisme Implementasi Pemanfaatan & Pemeliharaan P&D a. Rolesharing & Peta Zona Pengelola b. Mekanisme Pengaturan Pemanfaatan & Pemeliharaan dan Partisipasi / Keikutsertaan Stakeholders termasuk revitalisasi kebijkannya,seperti: • sistem insentif dan disinsentif / Relokasi atau alih mata pencaharian PKL • Penentuan Petugas Pengawas Pemanfaatan & Pemelihara Kebersihan pedestrian dan saluran drainase, al Memfungsikan kembali Mandor Jalan untuk mengurusi segemen Rumija • Draft /Konsep Metoda T3 (Tindak Turun Tangan) 3. Usulan Revitalisasi Prosedure Penyediaan dan Pemanfaatan P& D Jalan a. Petunjuk Pelaksanaan dengan Contoh detail b. Tipology minimum Pemanfaatan & Pemeliharaan P&D Jalan di Perkotaan B



4

Kesimpulan dan Rekomendasi

B

1. Kesemrawutan P&D merupakan akibat (turunan) dari aktivitas pengembangan tata guna lahan yang tidak dikawal dengan kegiatan pengawasan yang konsisten, SDM dan Sumber Dana yang memadai. 2. Dampak yang diakibatkan oleh pemanfaatan P&D yang tidak beraturan adalah degradasi lingkungan, seperti banjir, kumuh, dan gangguan lalu lintas. 3. Perlunya peningkatan pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan sarpras utilitas dengan pengendalian dan manajemen yang baik dalam pengelolaan kota, antara lain : a. Jangka Pendek : Koordinasi vertikal & Horisontal & Revitalisasi Kebijakan, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah, Penyusunan Master Plan Pedestrian sebagian dari kelengkapan jalan yang menyatu dengan Masterplan Transportasi, Peningkatan Peran Serta Masyarakat. b. Jangka Menengah : Penyusunan Kebijakan terpadu, c. Jangka Panjang : Pendidikan Etika

ANALISIS DATA : (Notice : As reason capacity therefore result paper is not full published/This page is intentionally left blank, please contact related person) HASIL PENELITIAN : (Notice : As reason capacity therefore result paper is not full published/This page is intentionally left blank, please contact related person) KESIMPULAN Status Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pedestrian dan Drainase jalan saat ini o Pedestrian sebagai bagian dari Rumija di perkotaan, telah dimanfaatkan oleh berbagai kegiatan di luar fungsi dan aturannya, seperti PKL, Bangunan & Parkir liar, kegiatan usaha, gali dan tutup lubang untuk kabel serat optik, PDAM, Gas dan lain-lain o Sedangkan drainase jalan yang didesain untuk mengalirkan aliran air di permukaan jalan, pada kenyataan harus berfungsi sebagai saluran drainase kota yang menerima beban limpasan air limbah dari perumahan, serta buangan sampah dan sedimen hasil kegiatan masyarakat di perkotaan. o Sebagian kecil Jalur Pejalan kaki dan drainase jalan di Indonesia sudah dirancang tetapi belum direncanakan secara spasial sesuai dengan tata guna lahan di sekitarnya, sehingga penggunaannya tidak optimal, tidak ada perlindungan/peneduh, tidak aman, monoton dan tidak mudah dicapai dan belum terintegrasi dengan sistem trasportasi. Hasil Penelitian : Balai Litbang Sosekling Jatan – Puslitbang Sosekling


5

o Ditemukan bahwa Kesemrawutan Pedestrian dan Drainase jalan merupakan akibat dari Terjadinya Urbanisasi dan Pertumbuhan Ekonomi yang berkembang pesat, pada Era Pembangunan Sektoral dan Sistem Pemerintahan Desentralisasi, dengan faktor penghambat:  Tidak adanya dukungan Sistem Pengelolaan Holistik dan Dinamis yang seharusnya dihadirkan dengan pengawalan dan pembinaan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berupa Standar Pedoman Kriteria, Standar Operasi Prosedur, Juklak dan Juknis yang praktis, Pelatihan (On the Job Trainning), Pendanaan dan Sosialisasi.  Kurangnya Perhatian Pemerintah Daerah dalam hal kejelasan pihak bertanggung jawab, zona kerja, kesinambungan pelaksanaa, Kurangnya juklak dan juknis pelaksanaan perda/pergub/perwali, Kurangnya jumlah SDM, Keterbatasan sarana dan prasarana, Kurangnya anggaran khusus untuk OP jalur pedestrian dan saluran tepi jalan karena sifatnya hanya kelengkapan jalan  Mental pengelola dan masyarakat pengguna jalan yang tidak mendukung, seperti Political Will Pemimpin yang terkalahkan oleh Political Need, Komitmen Pengawasan yang konsisten dan tidak berani tegas, dan Kesadaran Masyarakat.Kesemrawutan Pedestrian dan Drainase merupakan akibat (turunan) dari aktivitas pengembangan tata guna lahan yang tidak dikawal dengan political will, komitmen dan kegiatan pengawasan yang konsisten dan tidak berani tegas, serta sumber dana yang memadai, sehingga membawa dampak pada degradasi lingkungan, seperti banjir, kumuh, kemacetan dan gangguan kenyamanan, keamanan pejalan kaki serta gangguan terhadap pengguna jalan lainnya. o Pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan ini sangat kompleks, karena mengundang kontroversi terhadap perekonomian dan kemanusiaan, sehingga perlu penanganan holistik, yang cukup mahal dan lama. Pembenahan masalah harus diselesaikan oleh berbagai stakeholders inter sektor dan berbagai lini pemerintahan secara bersama-sama, karena itu Rekayasa Sosial yang diusulkan melibatkan berbagai pihak pembuat kebijakan o Untuk mengawali Tindak lanjut Penanggulangan masalah pemanfaatan dan pemeliharaan Trotoar dan Saluran Tepi Jalan di Perkotaan diusulkan : 1) Sinkronisasi Standar Pedoman Kriteria terkait dengan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pedestrian dan Saluran Tepi Jalan di perkotaan, dikemas dalam Karya tulis populer yang menceritakan tentang prosesnya secara runtun serta merujuk pada SPK terkait pada tiap tahapannya berdasarkan Usulan Tipologi Pemanfaatan & Pemeliharaan yg disepakati oleh berbagai pihak sebagai Usulan Revitalisasi Kebijakan. 2) Pembuatan Stimulus Model Mekanisme Perkuatan Koordinasi Tindak Turun Tangan Penataan Jalur Pedestrian & Drainase Jalan di Perkotaan, mencakup : Proses dan Mekanisme Perkuatan Organisasi dan Standar Operasi Prosedur mekanisme perkuatan koordinasi pemilik kepentingan, sebagai Usulan Rekayasa Sosial.

REKOMENDASI Balai Litbang Sosekling Jatan – Puslitbang Sosekling


6

Pembenahan masalah Kesemrawutan Pemanfaatan dan Pemeliharaan Pedestrian dan Drainase Jalan di perkotaan, harus diselesaikan oleh berbagai stakeholders dari berbagai sektor secara bersama-sama, karena pemecahan masalahnya melibatkan banyak pembuat kebijakan, meliputi penataan fisik dan non fsisk secara innovative, adaptive, inter sektor, bertahap sesuai prioritas kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, dengan membangun model percontohan mencakup revitalisasi konstruksi, organisasi dan mekanisme koordinasi dan perilaku masyarakat pengelola dan pelaku. Berdasarkan hasil analisis maka disusun rekomendasi dalam rangka revitalisasi Kebijakan untuk tiga kelompok stakeholder, Pemerintah Pusat dan Daerah serta Masyarakat yaitu dengan meningkatkan pengaturan pemanfaatan dan pemeliharaan sarpras utilitas kota termasuk pedestrian dan drainase jalan dengan pengendalian dan manajemen yang baik dalam pengelolaan kota, antara lain : a. Jangka Pendek : i. Membangun Model Percontohan Pemanfaatan & Pemeliharaan Pedestrian & Drainase Jalan bekerja sama dengan salah satu Pemda, dan mengimplementasikan Tipologi Minimum Pemanfaatan & Pemeliharaan Pedestrian dan drainase jalan di perkotaan hasil pengkajian. ii. Menyusun Karya tulis populer yang menceritakan tentang Pemanfaatan & Pemeliharaan Pedestrian & Drainase Jalan secara runtun dan merujuk kepada SPK terkait pada tiap tahapannya sebagai bahan sosialisasi & pendidikan masyarakat umum. b. Jangka Menengah : i. Revitalisasi Organisasi Pemda, antara lain dengan Pembentukan unit khusus (UPT baru atau gabungan UPT lama), Penguatan Koordinasi vertikal & Horisontal untuk membangun Usulan Mekanisme Perkuatan Koordinasi T3 (Gambar 8), Pemberdayaan organisasi kecamatan/ kelurahan dan jajarannya ii. Revitalisasi SPK dengan (1) Mengabolisi SPM yang sudah lama untuk disesuaikan dengan kondisi di lapangan seperti Pedestrian dan Drainase Jalan. (2) Penyusunan Master Plan Pedestrian sebagian dari kelengkapan jalan yang menyatu dengan Masterplan Transportasi, (3) Penyusun SPK baru yang dibutuhkan antara lain Mekanisme Perkuatan Koordinasi T3 untuk mengakomodasi penyampaian aspirasi masyarakat, Pengawasan dan Penertiban pembangunan. iii. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah dengan melakukan on the job trainning tentang penerapan SPK dan SPM berikut penyiapan alat bantu. iv. Penyusunan Kebijakan terpadu seperti Sayembara / kompetisi kegiatan tertentu c. Jangka Panjang : Pendidikan Etika Elemen Bangsa Usulan Kegiatan Bagi Pemerintah Pusat : Kebijakan Menyusun Percontohan (Jangka Pendek)

Program Model Percontohan


Kegiatan & Pelaksana Peningkatan Peran Serta Pemilik Kepentingan dalam penataan pedestrian dan drainase jalan


7

Menyusun Kebijakan terintegerasi (Jangka Menengah)

Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pedestrian dan drainase (Jangka Menengah) Meningkatkan Etika/ Mental elemen Bangsa (Jangka Panjang)

Pengemasan NSPK dalam karya tulis popular Pembinaan SDM melalui pendidikan formal, non formal secara berkesinambungan.

(Puslitbang Sosekling & Puslitbang Jatan)

Stimulus terjalinnya koordinasi melalui kursus/on the job tranning/ training or retraining tentang Implementasi Standar Pelayanan Minimum Infrastruktur Jalan. (Puslitbang Jatan & Ditjen Bina Marga) Meningkatkan Koordinasi Vertikal Penyesuaian kualitas tampilan dan pemeliharaan sarpras utilitas Jalan Nasional di perkotaan dengan kebutuhan masyarakat kota. (Ditjen Binamarga & Pemda) Pembuatan Percontohan Pembuatan Stimulus Model Mekanisme Penerapan Tindak Turun Tangan Penguatan Koordinasi Tindak Turun Tangan Permasalahan Perkotaan (Puslitbang Sosekling & Pemda) Penyusunan SPM baru / Abolisi Penyusunan Juklak / Juknis SPM Penyusunan Pedoman Tipology pemanfaatan dan Pemeliharaan Pedestrian dan Drainase (Ditjen Hub Darat & Ditjen Tata Ruang) Pelaksanaan mekanisme cost Sayembara / kompetisi kegiatan tertentu sharing programme antara (Kemendagri) pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota, Peningkatan kesadaran hukum Sosialisasi peraturan berkenaan pedestrian dan masyarakat dalam pemafaatan drainase pedestrian dan drainase (Pusltibang Sosekling) Pembinaan dan penyuluhan hukum (Kementrian Hukum dan Ham) Peningkatan Etika melalui Penyusunan Silabus & Pelaksanaan Mata pendidikan formal, Keagamaan, Pelajaran / Mata Kuliah Etika pada Pendidikan Hiburan / Budaya, Media Tingkat Dasar, Menengah sampai Perguruan Televisi, Radio, Koran Tinggi serta bahan Sosialisasi (Kementrian Pendidikan)

Usulan Kegiatan Bagi Pemerintah Daerah : Kebijakan Program Meningkatkan kapasitas aparat Pemberdayaan organisasi Pemerintah Daerah kecamatan/ kelurahan dan (Jangka Menengah) jajarannya Revitalisasi organisasi

Kegiatan Pembinaan Peran dan Fungsi RT dan RW

Evaluasi ulang tugas pokok dan fungsi pada intsitusi yang berwenang dalam hal pemanfaatan dan pemeliharaan pedestrian dan drainase, atau dengan membentuk unit kerja khusus yang menanganinya, Optimalisasi sarana & prasarana Penataan pedestrian dan drainase pedestrian & dranase Optimalisasi pemanfaatan Pendataan, Pembinaan, Pengendalian,



8

pedestrian dan dranase Revitalisasi Organisasi terkait Tugas dan fungsi

Relokalisasi PKL Evaluasi tusi pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana kota termasuk pedestrian dan drainase Meningkatkan koordinasi SPKD Pembentukan /Penggabungan unit khusus untuk yang berkaitan dengan Pengawasan dan Penertiban Kabupaten /Kota, pedestrian dan drainase termasuk pengaturan pedestrian dan drainase Peningkatan kualitas aparat Pelatihan teknis pengaturan pemanfaatan pemerintah prasarana kota termasuk pedestrian dan drainase jalan di perkotaan. Peningkatan kuantitas aparat Rekruitmen / Alih tugas dari instansi lain pemerintah Pembuatan basis data kota Peningkatan kerjasama antar Pemulangan PKL pemerintah daerah Penyediaan lapang usaha baru didaerah asal Peningkatan pelayanan perizinan Pelayanan perizinan 1 pintu atau 1 atap dengan menyusun Peraturan Daerah perizinan terpadu Penguatan kelembagaan Pembuatan perda yang Optimalisasi revisi perda no.6 tahun 1965 mengakomodasi pemanfaatan Pedestrian & Drainase Pembentukan unit kerja khusus lintas sektoral untuk menangani Pedestrian & Drainase Meningkatkan sektor ekonomi Pembinaan PKL menjadi usaha Bantuan teknis manajemen non formal mandiri Intensifikasi / diversifikasi pajak dan retribusi (Jangka menengah & Panjang) Peningkatan PAD parkir dan tempat lokasi PKL Optimalisasi Pemanfaatan Penyusunan Master Plan Penyusunan Master Plan Pedestrian dan Pedestrian danDrainase Pedestrian dan Drainase Drainase Skala Kota Meningkatkan kepedulian Peningkatan kesadaran hukum Penyusunan Peraturan Daeran yg sesuai masyarakat terhadap masyarakat dalam pemafaatan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat pedestrian dan drainase pedestrian dan drainase Sosialisasi peraturan berkenaan pedestrian dan (Jangka menengah) drainase Pembinaan dan penyuluhan hukum Penindakan atas pelanggaran peraturan Pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan aturan pedestrian dan drainase di lingkungan masing-masing Usulan Kegiatan Bagi Swasta dan Masyarakat : Kebijakan Program Menumbuhkan budaya gemar Peningkatan partisipasi K3 (Jangka Menengah & masyarakat dalam pemanfaatan Panjang) dan pemeliharaan pedestrian dan drainase


Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan lembaga kemasyarakatan (RT,RW,LSM) dalam rolesharing perencanaan pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengawasan pedestrian dan drainase Lomba K3 Konsistensi Pelaksanaan Budaya Jumsih disetiap institusi pemerintah dan swasta | Ringkasan Eksekutif

9

Peningkatan partisipasi swasta dalam penataan lingkungan


Mengkampanyekan "walking day" Peningkatan Program CSR dalam revitalisasi ruang publik di tingkat lokal, kelurahan, kecamatan bahkan lingkungan kota


10

Daftar Pustaka Norma : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 TAHUN 2004 Tentang Jalan, Presiden Republk Indonesia-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Sekretaris Negara Republik Indonesia, Oktober 2004, Jakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000. http://www.undayana.ac.id/images/data/PP_No.25_00_Kewenangan_PemProp.pdf. DIakses 25 Maret 2011. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun www.presidenri.go.id/DokumenUU.php/265.pdf, Diakses 25 Maret 2011.

2006.

Peraturan Pemerintah Nomor.34 tahun 2006 Persyaratan Standar Jalur Pejalan Kaki Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Akeseibilitas Eksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007. http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/hukum/pm05-2007.pdf. Diakses 25 Maret 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 11/thn 2010 Jalan; Kementerian Pekerjaan Umum

ttg Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 13 /PRT/M/2011 Tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan. Peraturan Kementerian Pekerjaan Uumum no. 14 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum; Kementerian Pekerjaan Umum Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Peraturan Daerah : Peraturan Daerah No.25/2004 Kabupaten Gresik tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Peraturan Daerah No.6 Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik. Keputusan Walikota Bandung No. 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung Kepada Camat. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.04 Tahun 2003 tentang Perlengkapan Jalan Peraturan Bupati Gresik No. 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Tahun 1994 tentang Pembinaan dan Pengaturan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik



11

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 10 Tahun 2005 tentang Retribusi ijin analisis mengenai dampak lalu lintas pembangunan kawasan di Kabupaten Gresik Peraturan Daerah Gresik No. 07 Tahun 2005 tentang Retribusi Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Peraturan Bupati Kabupaten Gresik No. 58 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Peraturan Daerah Kota Surabaya No.3 Tahun 2007 tentang Renca Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Kaki Lima Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan retribusi parkir. Peraturan Daerah Kota Surabaya No.7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada kawasan Industri, Perdagangan dan pemukiman. Peraturan Walikota Surabaya No.1 tahun 2006 tentang Penjbaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Peraturan Walikota Surabaya No. 22 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan daerah Surabaya No.1 Tahun 2004 Peraturan Walikota Surabaya No.61 Tahun 2006 tentang Organisasi Uni Pelaksana Teknis Dinas Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya; Peraturan Walikota Surabaya No. 50 tahun 2007 tentang Sistem Koordinasi Pembangunan Jaringan Utilitas Kota Surabaya. Peraturan walikota Surabaya No. 33 tahun 2008 tentang Pencabutan Keputusan Walikota No.3 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi, Waktu Kegiatan, Jumlah PKL dan Jenis Barang yang Diperdagangkan Peraturan Walikota Surabaya No. 4 Tahun 2009 tentag Penjabaran Tugas dan Fungsi Satpol PP Kota Surabaya Peraturan Daerah Kota Surabaya no 7 th 2010 ttg Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan dan Permukiman Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 03 Tahun 2009 tentang Garis Sempadan Jalan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 04 Tahun 2011 tentang Penataan, Pembinaan Pedagang Kaki Lima Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Pelimpahan Sebagian urusan Walikota Bandung Kepada Camat dan Lurah Balai Litbang Sosekling Jatan – Puslitbang Sosekling


12

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor : 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan. Standar Pedoman Kriteria: Konsep Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan, Dirjen Tata Ruang PU. http:/www.penataruang.net/info_produk.asp Perencanaan Umum Drainase Perkotaan, SNI : 02-2406-1991 Pedoman Teknik Persyaratan Aksesibilitas Pada Jalan Umum. No. 022/T/BM/1999. Pedoman Perencanaan Jalur Pejalan Kaki Pada Jalan Umum. No. 032/T/BM/1999; Ditjen Bina Marga. RSNI T-14-2004 ttg Geometrik Jalan Perkotaan Pedoman Penempatan Utilitas pada Daerah Milik Jalan no. Pd T-13-2004 B Panduan dan Petunjuk Praktis Pengelolaan Drainase Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Perkotaan dan Tata Perdesaan, Departemen Pemukiman dan Prasaranan Wilayah. http://www.scribd.com/doc/36329176/Panduan-Dan-Petunjuk-Praktis-PengelolaanDrainase-Perkotaan. Diakses 25 Maret 2011. Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan No. 11/T/Bt/1995, Bina Teknik – Binamarga. Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan SNI 03-1733-2004 Buku / Laporan : Anonim, Road Tipology Singapore; 10 Dec 1992 Anonim, Audit Aksesibilitas BILIC 2003; Arsitektur ITB Anonim. 2009. Sistem Drainase Perkotaan, Manual 04 Pengelolaan, Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan. Sea Defence Consultants. 2009. http://seadefenceconsultants.com/wp-content/uploads/2010/07/SDC-R-90151.pdf. DIakses 25 Maret 2011. Anonim. Family Tree Peraturan dan Standar Bidang Drainase. http://ciptakarya.pu.go.id/plp/storage/famtreedrain.pdf Diakses 25 Maret 2011 Aldo Rossi, 1974. The Architecture of the city. The Institute for Architecture and urban studies. The Massachusetts Institute of Technologies. Massachusetts . Bryman, Alan. 2004. Social Research Method 2nd ed. Oxford : University Press Sandi Siregar, 1990 Bungin, HM Burhan. 2005. Metode Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Jakarta : Kecana



13

Nugroho R. Dr, 2008, Public Policy; Jakarta, PT.Alex Media Komputindo, Pp 250-251 Revveit, et al.2008. Assesment criteria for sustainable urban drainage systems. DayWater : An Adaptive Decision Support System for Urban Storm Management. IWA Publishing. http://books.google.co.id/books?id=uPxesplzuEAC&pg=PA65&lpg=PA65&dq=Sustainable+ Drainage+Indicator&source=bl&ots=V_9nGE9Tyx&sig=jp3xG2Ht325EBEsycOjhXREOQc&hl=id&ei=yUeMTdOGLoaGrAfKqqjSDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4& ved=0CDUQ6AEwAw#v=onepage&q=Sustainable%20Drainage%20Indicator&f=false. Diakses 25 Maret 2011. Start D., Hovland I. 2004; Tools for Policy Impact : A Handbook for Researchers, Overseas Development Institute; London. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta; Bandung. Suharto E, 2010. Analisis Kebijakan, Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial; Alfabeta; Bandung. Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2005. Metode Penelitian Sosial. Jakarta. LP3ES Sitepu, Nirwana SK. 1994. Analisis Jalur (Path Analysis). Bandung : Unit Pelayanan Statistika FMIPA UNPAD Siregar A., Sandi, 1990. Arsitektur Kota Bandung dalam Pembangunan. Disertasi. Diserahkan sebagai Pemenuhan Parsial Untuk Gelar Doktor Dalam Arsitektur Ilmu di Fakultas Ilmu Pengetahuan Terapan Sanoff ,H. Visual Research Methods in Design; Department of Architecture School of Design, North Carolina State University Suripin. 2004. Sistem Drainase Perkotaan yang Berkelanjutan. Penerbit Andi. Untermann,R.K Adapting Towns and Neighborhoods for Walking and Bicycling, Departement of Landscape Architecture, University of Washington, Seatlle, Washington, 1984 Winangun,J TESIS S-2 Program Studi Ilmu Lingkungan Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana UNDIP SEMARANG 2009.



14

EXECUTIVE SUMMARY TAHUN ANGGARAN 2011

Recommend Documents