Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 BAB I PENDAHULUAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah merupakan salah satu kewajiban bersama seluruh jajaran pemerintah sebagai pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran
negara
sebagaimana
tertuang
dalam
ketetapan
Majelis
Permusyawaratan Rakyat melalui TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Permenpan Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu kepada peraturan perundang-undangan, antara lain : 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata
Cara
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan, 4) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 5) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, 6) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Nomor: Per/09/M.PAN/5/2009 tentang Pedoman Umum, Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Sedangkan Peraturan Menteri Pertanian terkait dengan SAKIP yaitu 1) Permentan No. 92 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Kementan 2010-2014, 2) Permentan No. 49 Tahun 2013 tentang IKU Kementan 2010-2014, 3) Permenpan dan RB Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, 4) Permenpan dan RB No. 13 tahun 2010 tentang Petunjuk 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010 dan 5) Permenpan No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja
instansi
pemerintah
merupakan
gambaran
mengenai
tingkat
pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Metode akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah pada tahun 2013 menyusun LAKIP sebagai jajarannya
bentuk
kepada
pertanggungjawaban
Menteri
Pertanian
pimpinan
dalam
pemerintah
memanfaatkan
beserta anggaran
pembangunan yang bersumber dari APBN. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.
Sesuai dengan
Permentan tersebut, tugas dari Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah adalah
melaksanakan
penyiapan
perumusan
dan
pelaksanaan
kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman buah. Sedangkan fungsi dari Direktorat Budidaya Tanaman Buah sebagai berikut : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat.
2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna serta merambat. 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah memiliki 4 (empat) subdirektorat (Eselon III) yaitu : 1. Subdirektorat Budidaya Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu 2. Subdirektorat Budidaya Tanaman Terna dan Tanaman Merambat 3. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu 4. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Terna dan Tanaman Merambat 5. Subbagian Tata Usaha 6. Kelompok Jabatan Fungsional Fungsi dari masing-masing subdirektorat tersebut sebagai berikut : 1. Subdirektorat Budidaya Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu a.
Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pohon dan tanaman perdu.
b.
Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pohon dan perdu.
c.
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pohon dan perdu.
d.
Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dan di bidang teknologi dan pengembangan usaha budidaya tanaman pohon dan perdu.
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 2. Subdirektorat Budidaya Tanaman Terna dan Tanaman Merambat a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman terna dan tanaman merambat. b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman terna dan tanaman merambat. c.
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman terna dan tanaman merambat.
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan pengembangan usaha budidaya tanaman terna dan tanaman merambat. 3. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu. b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu. c.
Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu.
d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu. 4. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Terna dan Tanaman Merambat a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat. b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat. c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat.
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat. 5. Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. 6. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA I. PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja suatu instansi berkaitan dengan perencanaan strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Dokumen Perencanaan Kinerja memuat Indikator Kinerja
Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berikut ini diuraikan secara rinci masing-masing dari dokumen perencanaan tersebut. A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
Tujuan dari penetapan Indikator
Kinerja Utama adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajeman kinerja dengan baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2013 yang telah ditetapkan dan menjadi 6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 49/Permentan/OT.140/8/2012 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2010 2014 (Tabel 1).
Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Budidaya dan
Pascapanen Buah Tahun 2013 terdapat pada Lampiran 1. Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2013 No
Sasaran
1
Meningkatnya luas areal, perbaikan
Indikator Kinerja 1. Kawasan Tanaman Buah (ha)
Sumber Data Laporan
dari
teknis
Dinas yang
pengelolaan kebun
membidangi
dan penanganan
hortikultura di tingkat
pascapanen buah
Provinsi dan Kab/Kota. 2.Registrasi kebun
Laporan
tanaman buah
registrasi
(kebun)
tanaman
dan
usulan kebun
buah
Dinas
dari
Pertanian
Provinsi 3.Fasilitas pengelolaan
Laporan
pelaksanaan
pascapanen tanaman
kegiatan
penyediaan
buah (unit)
sarana
prasarana
pascapanen buah
tanaman
dari
Hortikultura,
Ditjen Dinas
Pertanian Provinsi dan Dinas Kab/Kota.
Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2013
7
Pertanian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Dalam IKU Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah juga tercantum tugas dan fungsi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. Tugas dimaksud adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman buah. Sedangkan fungsi dari Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah adalah : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna serta merambat. 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. B. Rencana Strategis (Renstra) Penyusunan Rencana Strategis Pascapanen
Buah
mengacu
pada
(Renstra) Direktorat Budidaya dan Rencana
Kerja
Direktorat
Jenderal
Hortikultura yang mana Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana Strategis - KL) 2010 - 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2009; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Rencana
strategis
merupakan
dokumen
perencanaan
yang
berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan subsektor buah-buahan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan (2010 - 2014).
Penyusunan Renstra Direktorat
Budidaya dan Pascapanen Buah mengacu pada Renstra Direktorat Jendral Hortikultura.
Renstra disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi,
peluang, tantangan dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi selama lima tahun ke depan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tanggal 14 Oktober 2010 dan pedoman Rancangan Awal RPJMN serta target
utama, arah kebijakan dan strategi
Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 2014 maka telah disusun Renstra Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah tahun 2010 – 2014. Berikut ini diinformasikan visi dan misi, tujuan pengembangan buah-buahan sasaran, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan pembangunan subsektor buah-buahan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan (2010 - 2014). 1. Visi Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan dinamika lingkungan strategis, serta visi Direktorat Jenderal Hortikultura maka visi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah seperti dalam Renstra adalah
“Terwujudnya sistem budidaya dan pascapanen buah-buahan yang efisien dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk bermutu, aman konsumsi, dan berdayasaing guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor”. 2. Misi Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu : a. Mewujudkan pengembangan kawasan buah yang berkelanjutan, 9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 efisien, berbasis IPTEK dan sumberdaya lokal serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan agribisnis. b. Mewujudkan ketersediaan sarana produksi dan pascapanen secara tepat. c.
Meningkatkan penerapan teknik budidaya dan pascapanen yang baik dan ramah lingkungan.
d. Mewujudkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan buah segar. e. Mendorong sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan yang profesional. f.
Mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi untuk pengembangan agribisnis buah serta meningkatnya investasi buah.
g. Mendorong tersedianya prasarana dan sistem logistik buah. h. Mendorong terbinanya sistem penyuluhan, sistem informasi teknologi, pembiayaan dan pelayanan lainnya. i.
Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas buah-buahan yang transparan.
j.
Meningkatkan penerapan registrasi kebun buah GAP.
3. Tujuan Tujuan pengembangan buah-buahan tahun 2010 – 2014 adalah : a. Meningkatkan ketersediaan buah bermutu, dan aman konsumsi. b. Meningkatkan daya saing buah di pasar domestik maupun internasional. c.
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
4. Arah Kebijakan Arah kebijakan pengembangan buah-buahan mengacu pada arah kebijakan pengembangan hortikultura yang diselaraskan dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah sebagai berikut : a. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk buahbuahan
untuk
memenuhi 10
kebutuhan
pasar
dalam
negeri
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 (konsumsi, industri, dan subtitusi impor) dan meningkatkan ekspor melalui penerapan GAP/SOP, GHP, perbaikan kebun, penerapan teknologi maju, penggunaan benih bermutu varietas unggul. b. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk buah-buahan melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta sarana budidaya dan pascapanen buah. c.
Pemberdayaan petani/pelaku usaha buah-buahan melalui bantuan sarana, sekolah lapang, magang, studi banding dan pendampingan.
d. Penguatan
akses
petani/pelaku
usaha
buah-buahan
terhadap
teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik dan somatik embrio genetik, nano teknologi, dan teknologi pascapanen. e. Penguatan akses petani/pelaku usaha buah-buahan terhadap pasar modern, pasar ekspor melalui pembenahan manajemen rantai pasokan, pembenahan rantai pendingin, kemitraan usaha. f.
Penguatan
akses
petani/pelaku
usaha
buah-buahan
terhadap
permodalan bunga rendah seperti PKBL/CSR, Skim Kredit Bersubsidi (KKPE), Skim Kredit Penjaminan (KUR) serta bantuan sosial seperti PUAP, LM3 dan PMD. g. Mendorong investasi buah-buahan melalui fasilitasi investasi terpadu, promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan dukungan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan dan penyempurnaan regulasi. h. Pengembangan
dan
pengutuhan
kawasan
buah-buahan
yang
direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan instansi terkait. i.
Pemasyarakatan dan gerakan peningkatan konsumsi buah dalam rangka mendukung diversifikasi pangan serta mendorong upaya pencapaian standar konsumsi perkapita yang diterapakan oleh FAO.
j.
Penanganan pascapanen yang baik berbasis kelompok tani, pelaku usaha dan industri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.
k. Berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk buah-buahan di 11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 pasar internasional melalui pemenuhan persyaratan perdagangan dan peningkatan mutu produk serta mendorong perlindungan produk buah dalam negeri melalui pengenaan tarif bea masuk tarif maupun penerapan hambatan teknis dalam perdagangan internasional. l.
Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis buah-buahan.
m. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan buah-buahan yang akuntabel, transparansi, disiplin anggaran, efisien dan efektif, pencapaian indikator kinerja secara optimal. 5. Strategi Strategi
pengembangan
buah-buahan
sejalan
dengan
strategi
pembangunan pertanian dan strategi pembangunan hortikultura tahun 2010-2014 yaitu : a. Pengembangan kawasan melalui pewilayahan komoditas buah-buahan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang, pengembangan kawasan, dan penerapan Good Agriculture Practices (GAP), serta mendukung meningkatkan penggunaan sarana organik. b. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana 1) Penyediaan prasarana kebun dan budidaya meliputi rumah lindung atau penaung tanaman, bangunan pengolahan bahan organik, dan prasarana pascapanen meliputi : bangsal pascapanen, gudang penyimpanan, gudang pendingin dan penataan rantai pasok. 2) Penyediaan sarana budidaya dan pascapanen meliputi sarana produksi, alat pengolah tanah, sarana budidaya, peralatan panen dan pascapanen. 3) Mengembangkan percontohan prasarana kebun buah-buahan. 4) Mendorong
pembangunan
prasarana
kebun
khususnya
jalan
produksi, jalan penghubung dari lokasi budidaya, pascapanen sampai pasar, pengolahan limbah dan bahan organik, bangunan pasar, jaringan irigasi, jaringan komunikasi dan sumber energi. 12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 c.
Revitalisasi Sumber Daya Manusia 1) Pelaksanaan sekolah lapang untuk penerapan GAP, GHP, dan SOP budidaya dan pascapanen buah. 2) Pelaksanaan magang dan studi banding untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk petani di daerah sedang berkembang ke kawasan buah-buahan yang sudah maju. 3) Pengembangan
pola
pendampingan
lapang/champion/akademisi/petani
oleh
petugas
maju/peneliti
dalam
pengembangan agribisnis bisnis buah-buahan. d. Revitalisasi Pembiayaan Petani 1) Mengkonsolidasikan berbagai sumber pembiayaan seperti BUMN, BUMD, dan lembaga perbankan serta sumber pembiayaan lainnya untuk dapat menyalurkan sumber pembiayaan yang dimiliki bagi pengembangan kawasan buah-buahan. 2) Mendorong mitra usaha sebagai penjamin kredit atau avalis. 3) Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana APBD bagi pengembangan buah-buahan. 4) Memfasilitasi dana bantuan sosial melalui PUAP, LM3, PMD, dan Bansos lainnya. e. Revitalisasi Kelembagaan 1) Memfasilitasi kelompok
tumbuhkembangnya
tani
(gapoktan),
kelompok
asosiasi,
tani,
perhimpunan,
gabungan lembaga
pengembangan buah-buahan. 2) Mengembangkan wadah bagi masyarakat, praktisi, pakar dan pemerintah dalam bentuk konsorsium untuk pengembangan industri buah-buahan. 3) Penguatan akses petani/pelaku usaha buah-buahan terhadap teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik, somatik embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pascapanen serta 13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 pengolahan hasil. f.
Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir 1) Mendorong
penerapan
teknologi
pengolahan
hasil
untuk
mengembangkan industri pedesaan berbasis buah-buahan. 2) Memfasilitasi
penerapan
teknologi
pascapanen
antara
lain
mempertahankan kesegaran perpanjangan masa simpan dan perbaikan warna buah. 6. Kegiatan Sejalan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura, Kegiatan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah adalah “Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah (buah tahunan pohon
dan
perdu,
Berkelanjutan”.
buah
semusim
dan
merambat,
buah
terna)
Upaya peningkatan produktivitas dan mutu buah-buahan
dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain : a.
Pengembangan Kawasan Kawasan agribisnis buah-buahan merupakan fokus wilayah pengembangan buah-buahan. Dalam pengembangan kawasan buah-buahan berpengaruh
harus
mempertimbangkan
terhadap
pengembangan
aspek-aspek buah
seperti
yang aspek
agronomi, potensi wilayah, agroklimat, sumber daya manusia (petugas dan petani), sarana dan prasarana serta aspek ekonomi.
pengembangan
kawasan
buah-buahan
juga
memperhatikan luasan (skala ekonomi) untuk mendapatkan tingkat efisiensi yang tinggi. Melalui pengembangan kawasan, akan terjadi sinergi yang saling melengkapi antara karakteristik buah-buahan yang spesifik maupun keragaman komoditas, dengan nilai ekonomi yang tinggi 14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dan waktu panen yang berbeda, menjadi potensi ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di wilayah tersebut. Pengembangan
kawasan
buah-buahan
dilakukan
melalui
pengembangan kawasan baru maupun pengutuhan kawasan yang sudah ada sehingga mencapai skala ekonomi. b.
Sekolah Lapang Sekolah Lapang merupakan wahana bagi para petani untuk saling belajar dan bertukar pengalaman antar anggota dan interaksi antara petani dan interaksi antara petani dan pemandu lapang serta belajar mengatasi permasalahan yang dihadapi di lapangan
secara
mandiri.
Kegiatan
Sekolah
Lapang
ini
diselenggarakan sesuai dengan tahapan budidaya dan umur tanaman. Sekolah Lapang merupakan praktek lapang penerapan GAP/SOP budidaya
dan
penananan
pascapanen/GHP
dalam
rangka
menghasilkan produk yang bermutu, sesuai dengan permintaan pasar dan aman konsumsi. c.
Penerapan GAP Untuk meningkatkan produktivitas dan mutu produk buah-buahan dilakukan melalui penerapan cara budidaya buah yang baik dan benar (Good Agricultural Practices/GAP) yang dijabarkan melalui penerapan Standard Operating Procedure/SOP untuk memberikan apresiasi bagi kebun yang telah menerapkan GAP dan mendorong penerapan GAP dilakukan registrasi kebun. Registrasi kebun adalah suatu upaya pengakuan pada kebun yang telah menerapkan GAP/SOP. Dengan pemberian nomor registrasi 15
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 kebun merupakan jaminan bahwa kebun tersebut telah menerapkan GAP.
Nomor registrasi kebun diberikan bagi kebun yang telah
menerapkan prinsip-prinsip pengendalian hama terpadu (PHT), memiliki SOP dan melakukan pencatatan semua aktivitas budidaya. Nomor register kebun merupakan bentuk tanggung jawab produsen terhadap produk yang dihasilkan karena dapat ditelusur balik. Produk buah yang dihasilkan dari kebun yang telah memiliki nomor register siap untuk dilakukan sertifikasi produk. Untuk
memberikan nomor register
pada kebun
yang telah
menerapkan GAP/SOP dilakukan melalui serangkaian kegiatan ialah : identifikasi kebun, pembinaan dan pendampingan penerapan GAP/SOP, pendaftaran/pengajuan permohonan oleh pelaku kepada Dinas Pertanian Kabupaten dan diteruskan kepada Dinas Pertanian Provinsi untuk kemudian dinilai kecukupan dokumen yang diajukan serta diverifikasi kebenarannya. Pertanian
Provinsi
kemudian
Petugas penilai dari Dinas melakukan
penilaian
terhadap
pemenuhan persyaratan dan membahas hasilnya dengan tim penilai di provinsi. d.
Pengembangan Packinghouse Kecenderungan meningkatnya kebutuhan dan permintaan dari konsumen global terhadap pangan yang aman dan bermutu telah tumbuh di berbagai negara. Oleh karena itu, negara produsen berupaya untuk menghasilkan produk buah bermutu aman konsumsi melalui penerapan Good Agricultural Practices (GAP), dibarengi dengan penerapan Good Handling Practices (GHP). Salah satu upaya penerapan GHP melalui pengembangan rumah pengemasan atau packinghouse.
Pengembangan rumah kemasan
tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan mutu produk yang 16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dihasilkan kebun yang telah menerapkan GAP. Produk yang telah dihasilkan tidak mengalami pencemaran atau penurunan mutu akibat penanganan di rumah kemasan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan. Untuk menjamin keamanan pangan produk buah yang diproses dari rumah kemasan, maka rumah kemasan perlu diregister, sehingga dapat ditelusur balik produk buah yang diperdagangkan tersebut.
Rumah kemasan terus dibina, dipantau
agar menerapkan sistem jaminan mutu secara konsisten. e.
Pengembangan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha Kelembagaan
petani
mempunyai
peran
dan
fungsi
untuk
meningkatkan posisi tawar petani, dan efektivitas serta efisiensi usaha. Kelembagaan tani didorong agar dibentuk dari, oleh dan untuk petani,
Melalui kelembagaan tani berupa kelompok tani,
gabungan kelompok tani, asosiasi komoditas maupun badan usaha milik petani, petani memiliki posisi tawar yang tinggi dalam memasarkan produknya, memperoleh sarana produksi lebih mudah dengan harga yang lebih murah serta mudah dalam desiminasi dan adoptasi teknologi. Mengingat manfaat kelembagaan tani yang besar, maka dilakukan inisiasi pembentukan kelembagaan tani bagi yang belum terbentuk, penguatan dan pemberdayaan bagi kelembagaan yang ada. Kelembagaan yang ada didorong agar memberikan manffat seemakin besar bagi anggotanya. menjadi
kelembagaan
petani
Kelembagaan tani didorong
yang
mandiri
dan
mampu
mensejahterakan bagi anggotanya. f.
Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi/Pembinaan/Workshop Sesuai dengan fungsinya, di tingkat pusat menyediakan perumusan kebijakan, menyusun standar, norma, pedoman, kriteria dan 17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 prosedur kebijakan, pedoman dan memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya maupun pascapanen tanaman buah, sedangkan pelaksanaannya ada di daerah baik di provinsi maupun di kabupaten. Agar pelaksanaan di daerah selasar dan sesuai dengan kebijakan dan standar serta norma yang disiapkan pusat, perlu dilakukan pertemuan, sosialisasi, identifikasi dan workshop Kegiatan tersebut antara lain melibatkan petugas pusat, petugas provinsi, petugas kabupaten/kota, petugas lapang, petani, pelaku usaha dan instansi terkait dengan materi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan budidaya dan pascapanen buah. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui serangkaian kegiatan pertemuan seperti pertemuan koordinasi terkait beberapa aspek budidaya maupun pasca panen untuk komoditas buah secara umum maupun komoditas terpilih, Sosialisasi Kebijakan, Sosialisasi GAP-SOP dan GHP, Penyusunan Norma, Standar dan Pedoman, Workshop, Apresisasi Teknologi budidaya maupun pasca panen, dan Pembinaan Teknis Budidaya, kelembagaan maupun pasca panen yang dilakukan secara intensif baik lokasi kawasan intensif, inisiasi maupun di lokasi non kawasan sesuai kebutuhan. g.
Pedoman-Pedoman Tugas pokok dan fungsi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah antara lain penyiapan perumusan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria di bidang budidaya dan pascapanen tanaman buah. Oleh karena itu dalam rangka pengembangan buahbuahan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah melakukan penyiapan, penyusunan dan perbanyakan pedoman-pedoman yang bersifat teknis. Adapun pedoman-pedoman yang disusun antara lain
Standard Operating Procedure (SOP) Budidaya dan Pascapanen, Profil Komoditas/Kawasan, Pedoman Teknis Peningkatan Produksi 18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dan Mutu Buah, Pedoman Pelaksanaan SL-GAP dan GHP, Pedoman Teknis
Budidaya,
Pedoman
Pedoman
Teknis
Teknis
Penanganan
Pascapanen,
Packing House serta Pedoman
Pengelolaan
Pemberdayaan Kelambagaan Agribisnis Buah-buahan di Sentra Produksi. h.
Pemasyarakatan/ Promosi Sesuai dengan hasil Susenas BPS 2008, konsumsi buah Indonesia perkapita per tahun penduduk Indonesia baru mencapai 31,92. Walaupun konsumsi buah cenderung mengalami peningkatan dari tahun
ke
tahun,
direkomendasikan
namun oleh
masih
FAO
jauh
sebesar
dari 70
standar
yang
kg/kapita/tahun.
Kesenjangan angara konsumsi buah dengan rekomendasi FAO merupakan peluang untuk mendorong peningkatan produksi buah dalam negeri. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan produksi dan mutu buah tidak hanya diupayakan dari sisi pasokan namun juga membuka peluang pasar dengan mendorong peningkatan konsumsi buah masyarakat khususnya buah produksi dalam negeri. Salah satu upaya yang dilakukan dalam peningkatan konsumsi buah adalah melalui promosi atau pemasyarakatan buah bermutu kepada seluruh
lapisan
mancanegara.
masyarakat
baik
di
dalam
negeri
maupun
Kegiatan promosi/pemasyarakatan yang dapat
dilakukan antara lain berpartisipasi dalam berbagai pameran produk buah-buahan di dalam maupun di luar negeri, gerakan peningkatan konsumsi buah dengan membagikan buah terutama pada anak sekolah serta masyarakat umum.
19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 i.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peningkatan produksi dan mutu buah-buahan perlu dukungan penyediaan sarana dan prasarana mulai dari kegiatan budidaya, panen dan penanganan pascapanen.
Prasarana yang diperlukan
antara lain jalan produksi, jaringan pengairan dan sebagainya. Sarana budidaya yang diperlukan antara lain meliputi sarana produksi, plastik mulsa, pembrongsong buah, keranjang panen, alat panen
dan
pascapanen
rumah
plastik.
meliputi
alat
Sedangkan
sarana
angkut
penanganan
produk,
tempat
pengumpul/penanganan pascapanen dan sebagainya. j.
Pembinaan Salah satu tugas pokok dan fungsi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah adalah memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman buah.
Kegiatan
tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan di lapang sejalan dan sesuai dengan kebijakan, tujuan, sasaran dan pedoman pengembangan buah yang telah ditetapkan.
Pembinaan atau
bimbingan teknis dapat dilakukan melalui kunjungan lapang, konsultasi,
koordinasi
maupun
pertemuan
untuk
mengatasi
permasalahan di lapangan serta melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan buah-buahan. C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2013 telah disusun, dimana sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2013 telah sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan disesuaikan dengan sasaran strategis yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010 – 2014, yang telah disepakati di tingkat Kementerian Pertanian. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ditetapkan target20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 target yang akan dijadikan ukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang telah dicapai.
Target Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) dari Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah memuat indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung yang terdapat pada tabel berikut dan pada Lampiran 2. Tabel 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2013 1. Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis (1) Meningkatnya luas areal perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah.
Indikator Kinerja Utama (2) 1. Kawasan Tanaman buah (ha) 2. Registrasi Kebun Tanaman Buah (kebun) 3. Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah (unit)
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013
21
Target (3) 6.085 870 59.765
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 2.
Indikator Kinerja Pendukung Sasaran Strategi
Indikator Kinerja Pendukung
Target
Meningkatnya luas areal Pengembangan Kebun perbaikan pengelolaan kebun Percontohan Kerjasama Antar dan penanganan pascapanen Lembaga (ha) buah Sekolah Lapang GAP (kelompok)
176
Sekolah Lapang GHP (kelompok)
73
Pemberdayaan Kelembagaan Usaha (lembaga) Peningkatan Kapasitas Petugas/ Petani (orang)
52
84 910
Pedoman-pedoman (judul) Pembinaan Pengembangan Produksi Tanaman Buah (Kab/Kota) Pembinaan Pengembangan Pascapanen Tanaman Buah (Kab/ Kota) Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Buah (unit) Sarana Prasarana Pascapanen Buah (unit)
27 170 133 324 38.912
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013 II. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan dokumen kesepakatan antara pimpinan unit tertinggi beserta jajarannya.
Dokumen perjanjian kinerja lebih dikenal
dengan Penetapan Kinerja (PK).
Direktorat Jenderal Hortikultura telah
menetapkan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura dan Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah serta disetujui oleh Menteri Pertanian pada bulan Februari 2013. Dari dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut, tercantum beberapa indikator yang berkaitan dengan penetapan kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah pada tahun 2013. Data mengenai
22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Penetapan Kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah terdapat pada Tabel 3 berikut dan pada Lampiran 3. Tabel 3. Penetapan Kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2013 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1)
(2)
(3)
Meningkatnya luas 1. Kawasan Tanaman Buah (ha) areal
perbaikan
pengelolaan kebun dan
penanganan
pascapanen buah.
2. Registrasi Kebun Tanaman Buah (kebun) 3. Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah (unit)
Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2013
23
6.172 870 55.780
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA I.
Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses sistematis berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.
Proses ini
dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja sasaran guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan Akuntabilitas Kinerja Kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Dalam pengukuran kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, sasaran strategis pembangunan buah tahun 2013 adalah meningkatnya luas areal perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 3 (tiga) indikator kinerjanya yaitu : 1) Kawasan Tanaman Buah, 2) Registrasi Kebun Tanaman Buah dan 3) Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah. Secara rinci realisasi pencapaian target penetapan kinerja terdapat pada Tabel 4 berikut.
24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Tabel 4. Pengukuran Kinerja Pembangunan Buah Tahun 2013 Sasaran
Indikator
Strategis
Kinerja
Meningkatnya luas areal perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah.
Target
Realisasi
Persentase (%)
I. Utama 1. Kawasan Tanaman Buah (ha) 2. Registrasi Kebun Tanaman Buah (kebun) 3. Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah (unit) Rerata II. Pendukung Pengembangan Kebun Percontohan Kerjasama Antar Lembaga (ha) Sekolah Lapang GAP (kelompok) Sekolah Lapang GHP (kelompok) Pemberdayaan Kelembagaan Usaha (lembaga) Peningkatan Kapasitas Petugas/ Petani (orang) Pedoman-pedoman (judul) Pembinaan Pengembangan Produksi Tanaman Buah (Kab/Kota) Pembinaan Pengembangan Pascapanen Tanaman Buah (Kab/ Kota) Sarana Prasarana Budidaya Tanaman Buah (unit) Sarana Prasarana Pascapanen Buah (unit)
6.172
5.592,5
90,61
870
866
99,54
55.780
37.185
66,66 85,60
52
-
0
176
166
94,32
73
71
97,26
84
96
114,29
70
80
114,28
27
28
103,70
170
169
99,41
46
47
102,17
324
353
108,95
38.912
37.185
95,56
Sumber : Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota (data diolah Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013) 25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Target kinerja dalam pembangunan buah tahun 2013 yang terdapat dalam Renstra Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2010 – 2014 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan target yang terdapat dalam Penetapan Kinerja (PK). Perbandingan target pembangunan buah tahun 2013 dalam Renstra dan Penetapan Kinerja (PK) terdapat pada tabel berikut. Tabel 5. Perbandingan Target Kinerja dalam Pembangunan Buah-buahan Tahun 2013 dalam Renstra Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2010 – 2014 dan Penetapan Kinerja (PK) 2013 Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatnya
1. Kawasan
luas areal
Tanaman
perbaikan
Buah (ha)
pengelolaan
Target dalam Renstra tahun 2013
Persentase Peningkatan (%)
6.172
6.000
2,87
870
850
2,35
55.780
84
66.304,76
2. Registrasi
kebun dan
Kebun
penanganan
Tanaman
pascapanen
Buah (kebun)
buah.
Target dalam PK 2013
3. Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah (unit) Rerata
22.103,33
Berdasarkan Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa adanya perubahan target dari indikator kinerja dalam Penetapan Kinerja (PK) dan Renstra Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2013. Semua target dari indikator
kinerja
dalam
Penetapan
Kinerja
Tahun
2013
mengalami
peningkatan dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2013 yakni kawasan tanaman buah 172 ha (2,87 26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 %), registrasi kebun tanaman buah 20 ha (2,35 %) dan fasilitasi pengelolaan pascapanen tanaman buah 55.696 unit (66.304,76 %). Adanya perubahan target dari masing-masing indikator dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain timbulnya wilayah baru untuk sentra kawasan buah, peningkatan jumlah kebun yang telah menerapkan GAP-SOP dan siap untuk diregistrasi, adanya perubahan jenis
barang misalnya dari jumlah packing house yang
dibangun (dalam Renstra) menjadi sarana pascapanen buah (keranjang panen, gerobak dorong, alat angkut kendaraan roda tiga, dan lain-lain) sehingga satuannya berbeda. Namun secara umum, target dalam Penetapan Kinerja Tahun 2013 sudah melebihi dari target dalam Renstra tahun 2013. II.
Analisis Pencapaian Kinerja Dari hasil pencapaian kinerja output yang telah dilakukan oleh Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, maka dapat dianalisis pencapaian kinerja yang telah diperoleh selama tahun 2013. Sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh Direktur Jenderal Hortikultura bersama Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) maka sasaran strategis yang ditetapkan adalah meningkatnya luas areal kawasan buah perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah.
Analisis pencapaian kinerja dari masing-masing indikator diuraikan
pada tabel berikut.
27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Tabel 6. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2013 Sasaran
Indikator
Strategis
Kinerja
Meningkatnya luas areal perbaikan pengelolaan
Realisasi
Persentase (%)
1. Kawasan Tanaman Buah (ha)
6.172
5.592,5
90,61
870
866
99,54
55.780
36.933
66,21
2. Registrasi Kebun
kebun dan
Tanaman Buah
penanganan
(kebun)
pascapanen buah.
Target
3. Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah (unit) Rerata
85,60
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013 A. Kawasan Tanaman Buah Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa realisasi pengembangan kawasan buah belum mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Target pengembangan kawasan buah pada tahun 2013 sebanyak 6.172 ha, sedangkan realisasinya mencapai 5.592,5 ha atau sebesar 90, 61 % (Tabel 6).
Hal yang menyebabkan realisasi
pengembangan kawasan buah tahun 2013 belum mencapai target yang ditetapkan (belum optimal) disebabkan adanya permasalahan yang dihadapi sebagai berikut : 1.
Adanya perubahan sistem penyaluran bantuan dari Bantuan Sosial (Bansos) pola transfer uang menjadi pola transfer barang yang diproses secara kontraktual. Pola kontraktual tersebut menyebabkan tidak terlaksananya pengadaan benih sampai batas berakhirnya tahun anggaran 2013 di beberapa kabupaten sehingga berdampak pada menurunnya realisasi penyerapan anggaran.
28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 2.
Benih yang akan ditanam belum memenuhi spesifikasi teknis (ukuran tinggi benih masih kurang) sehingga berdampak pada penundaan waktu tanam di lapang.
3.
Serangan OPT pada beberapa komoditas buah (pepaya Calina di Purworejo, penyakit layu fusarium pada pisang di Kab. Deli Serdang) serta curah hujan yang cukup panjang terjadi di beberapa daerah sentra seperti di Kabupaten Pesawaran (Provinsi Lampung) dan terjadinya genangan banjir di beberapa daerah seperti Kabupaten Bogor dan Subang yang berpengaruh terhadap produksi buah.
4.
Pemahaman petugas terhadap Petunjuk Teknis Kegiatan masih kurang maksimal sehingga berdampak mutu proses pelaksanaan kegiatan.
5.
Kurangnya
pendampingan
dan
sosialisasi
Pedum
di
tingkat
kabupaten/kota. 6.
Terbatasnya SDM di tingkat kabupaten/kota sedangkan jumlah komoditas yang ditangani lebih dari satu jenis.
7.
Adanya
mutasi
petugas
dan
pelaksana
di
daerah
sehingga
memperlambat proses pengadaan. Dari data realisasi pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian Provinsi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota
Tahun
2013
pada Dinas Pertanian
menunjukkan
adanya
realisasi
pengembangan kawasan yang melebihi target di beberapa kabupaten seperti yang terdapat pada Tabel 7 berikut.
29
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Tabel 7. Realisasi Pengembangan Kawasan Per Kabupaten/Kota yang Melebihi Target No 1
Kabupaten/ Kota Banjarnegara
Komoditas salak
Target (ha) 39
Realisasi (ha) 40
Persentase (%) 102,56
2
Boyolali
pepaya
28
30
107,14
3
Karanganyar
melon
19
20
105,26
4
Purworejo
pepaya
38
40
105,26
5
Lampung
pisang
9
10
111,11
Selatan 6
Lampung Timur
melon
14
15
107,14
7
Pesawaran
pisang
19
20
105,26
8
Pringsewu
pisang
24
25
104,17
9
Tegal
pepaya
23
25
108,70
10
Bengkulu Utara
jambu
35
40
114,29
kristal
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013 Selain pada kabupaten tersebut di atas, Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur juga telah berhasil meningkatkan realisasi Pengembangan Kebun Percontohan Asean Good Agricultural Practices (GAP) dan Indo GAP dari target 7 ha dengan realisasi 9,5 ha yang merupakan bagian dari pengembangan kawasan buah. Melalui peningkatan luas kawasan kebun percontohan buah di Provinsi Jawa Timur, akan memacu kabupaten lokasi sentra di Provinsi Jawa Timur maupun sentra produksi di luar Provinsi Jawa Timur dalam mencontoh penerapan budidaya yang baik dan benar sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar domestik maupun internasional. Beberapa kabupaten yang realisasi pengembangan kawasannya lebih rendah dari target yang ditetapkan atau belum mencapai target yang ditetapkan seperti pada tabel berikut. 30
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Tabel 8. Realisasi Pengembangan Kawasan Per Kabupaten/Kota yang Tidak Mencapai Target No 1
Kabupaten/ Kota Ponorogo
Durian, jeruk
2
Lebong
Jeruk
3
Timor Tengah Utara (TTU)
4
Timur Tengah Selatan (TTS)
Komoditas
Target (ha) 150
Realisasi Persentase (ha) (%) 0 0
200
0
0
Jeruk keprok
70
17,5
25
Jeruk keprok
70
17.5
25
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013 Tidak tercapainya target pengembangan kawasan durian di Kabupaten Ponorogo dan jeruk di Kabupaten Lebong disebabkan tidak terpenuhinya spesifikasi benih sesuai ketentuan dalam Juknis yaitu harus setinggi 60 70 cm, sedangkan benih yang ada diperkirakan sampai bulan Desember baru mencapai 30 – 35 cm.
Permasalahan yang sama tersebut juga
dialami oleh Kab. TTU dan Kab. TTS yang hanya dapat merealisasikan penyediaan benih sebesar 25 %.
Berdasarkan aturan pengganggaran,
batas akhir penyelesaian pertanggungjawaban keuangan satker (APBN) adalah tanggal 20 Desember, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pengadaan benih buah durian varietas Kanjeng dan Jeruk varietas Gerga mengalami kegagalan dan dana dikembalikan ke kas negara.
Kondisi iklim mempengaruhi juga terhadap penyediaan bahan
tanaman untuk pembuatan benih jeruk dan benih durian. Berdasarkan data dari LAKIP tahun 2011 dan LAKIP tahun 2012 dapat dibandingkan bahwa target kinerja pada tahun 2013 banyak mengalami perubahan yang signifikan. Berikut ini disajikan perbandingan data target kinerja buah sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) pada tahun 2011, tahun 2012 dan tahun 2013 pada tabel berikut.
31
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 Tabel 9. Perbandingan Data Target Kinerja Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013 No 1 2 3 4 5 6
Indikator Kinerja Kawasan Tanaman Buah (ha) Registrasi Kebun Tanaman Buah (kebun) Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah (unit) Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah (kelompok) Perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman buah (unit) Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman buah (lembaga)
Tahun 2011 2.409
Target Tahun 2012 8.041
Tahun 2013 6.172
468
810
870
-
26
55.780
323
418
-
-
162
-
-
253
-
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2011, 2012 dan 2013 (data diolah) Berdasarkan Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa target pengembangan kawasan buah tahun 2013 (6.172 ha) lebih rendah dibandingkan dengan target pengembangan kawasan buah tahun 2012 (8.041 ha) atau mengalami penurunan sebesar 23, 24 %. Walaupun target pengembangan kawasan buah tahun 2013 lebih rendah dibandingkan tahun 2012 namun dibandingkan tahun 2011 (2.409 ha), target pengembangan tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 156,21 persen.
Penurunan target
pengembangan kawasan buah tahun 2013 akibat dari menurunnya alokasi anggaran untuk kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan dibandingkan dengan tahun 2012. Gambaran tentang kawasan kebun buah pada beberapa lokasi disajikan pada Lampiran 4.
32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 B. Registrasi Kebun Tanaman Buah Registrasi kebun tanaman buah merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada petani yang telah menerapkan GAP-SOP, pencatatan kegiatan kebun dan penerapan prinsip-prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT). Kegiatan registrasi kebun tanaman buah dilakukan di tingkat provinsi melalui Dana Dekonsentrasi atas dasar usulan registrasi berasal dari Dinas Kabupaten/Kotamadya. Tahun 2013, terdapat 13 (tiga belas) provinsi yang melakukan kegiatan registrasi kebun tanaman buah yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, DI. Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali dan Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja (Tabel 6), diketahui bahwa realisasi registrasi kebun tanaman buah sebesar 866 kebun atau 99,54 % (belum mencapai target).
Hal ini disebabkan oleh rendahnya capaian
registrasi kebun di Provinsi Jawa Timur (68,18 %). Tidak tercapainya registrasi kebun tersebut karena berkurangnya usulan kebun yang siap diregistrasi dari Dinas Pertanian Kab/Kota.
Hal ini terkait dengan
kesepakatan bahwa kebun buah yang diregistrasi lebih diutamakan untuk kebun yang telah bermitra dengan pelaku usaha baik eksportir maupun pemasok pasar modern. Jika dibandingkan target pengembangan registrasi kebun buah tahun 2013 dengan tahun 2012 (Tabel 9) menunjukkan bahwa target registrasi kebun buah tahun 2013 lebih besar (870 kebun) dibandingkan dengan target tahun 2012 (810 kebun) atau mengalami peningkatan sebesar 7,41 %. Bila dibandingkan tahun 2011 (468 kebun), target registrasi kebun tahun 2013 (870 kebun) mengalami peningkatan sebesar 85,90 %.
Hal ini
menunjukkan bahwa semakin banyak petani yang telah menerapkan budidaya yang baik dan benar (GAP-SOP), 33
pencatatan kegiatan usaha
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 budidaya dan penerapan prinsip-prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sehingga bisa diusulkan untuk proses registrasi kebun. Realisasi Registrasi Kebun Tanaman Buah Melalui Dana Dekonsentrasi tahun 2013 terdapat pada tabel berikut. Tabel 10. Realisasi Registrasi Kebun Tanaman Buah Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2013 No
Provinsi
Target (kebun) 120
Realisasi (kebun) 120
Persentase (%) 100
1
Jawa Barat
2
Jawa Tengah
220
220
100
3
Jawa Timur
220
150
68,18
4
DI.Yogyakarta
50
50
100
5
Sumatera Utara
40
40
100
6
Riau
10
10
100
7
Sumatera Barat
40
40
100
8
Lampung
20
20
100
9
Kalimantan Barat
20
20
100
10
Kalimantan Timur
20
20
100
11
Sulawesi Selatan
50
50
100
12
Bali
50
50
100
13
NTB
10
74
740
Total
870
864
99,31
Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2013 C. Fasilitasi Pengelolaan Pascapanen Tanaman Buah Fasilitasi pengelolaan pascapanen tanaman buah dilaksanakan dalam rangka mempertahankan mutu, mengurangi tingkat kehilangan/kerusakan hasil dan memperpanjang masa simpan buah dalam proses penanganan pascapanen.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pengadaan sarana
pascapanen di tingkat pusat dan tingkat daerah (kabupaten/kotamadya). Pengadaan sarana pascapanen di tingkat pusat berupa keranjang panen 34
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 sedangkan di tingkat daerah berupa alat angkut bermotor, keranjang panen, gerobak dorong, bangsal kemasan, alat pemetik mangga, kantong panen, bak pemetik mangga, bak pencuci mangga, kemasan karton, packing house, alat pembersih salak, bangsal kemasan, alat pemetik alpukat, gunting panen, kardus kemasan pisang dan traktor mini pascapanen. Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa realisasi fasilitasi pengelolaan pascapanen tanaman buah (Tabel 6) belum mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.
Target fasilitasi
pengelolaan pascapanen tanaman buah pada tahun 2013 sebanyak 55.780 unit, sedangkan realisasinya mencapai 36.933 unit atau sebesar 66,21 %. Rendahnya realisasi capaian fasilitasi pengelolaan pascapanen tanaman buah disebabkan kegagalan proses lelang pengadaan sarana pascapanen pada satker Ditjen Hortikultura sebanyak 29.668 unit (53,19 %) dan Kabupaten Lebong sebanyak 232 unit. Namun demikian pada beberapa satker kabupaten/kota realisasi sarana pascapanen melebihi target dalam DIPA yaitu Kabupaten Cirebon (target 456 unit, realisasi 606 unit) dan Kabupaten Tegal (target 242 unit, realisasi 292 unit). III.
Analisis Pencapaian Keuangan Analisis pencapaian keuangan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia.
Analisis
Pencapaian Keuangan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah meliputi Satker Pusat dan Satker daerah.
Berdasarkan pencapaian realisasi
keuangan kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan di Satker Pusat dan Satker Daerah dapat diketahui
bahwa
realisasi
akuntabilitas
keuangan
sebesar
Rp.
105.966.245,32 atau 85,28 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 124.259.590.000 (realisasi s/d 20 Januari 2014). Realisasi keuangan pada 35
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 dasarnya masih bisa memungkinkan bertambah sampai akhir Januari 2014, namun karena persyaratan administratif maka Laporan LAKIP ini harus disampaikan ke Sekditjen Hortikultura.
Data realisasi anggaran tersebut
secara lengkap terdapat pada Tabel 11 dan Tabel 12 berikut. Tabel 11.Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan Tahun 2014 Anggaran
Satker Pusat dan Daerah
Realisasi (s/d 20 Januari 2014) Keuangan
Persentase
(Rp. 000)
(%)
105.966.245,32
85,28
(Rp 000)
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
124.259.590.000
Produk Tanaman Buah Berkelanjutan
Sumber: Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014 Tabel
12.Realisasi Keuangan Berdasarkan Output Kegiatan Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan Tahun 2014
No
Output
1
Pengembangan kawasan tanaman buah Sekolah Lapang GAP Pemberdayaan kelembagaan usaha Peningkatan Kapabilitas Petugas/Petani Pedomanpedoman Registrasi kebun Sekolah lapang GHP
2 3 4 5 6 7
Satuan
Pagu RKAKL-DIPA (Rp)
Realisasi DIPA (Rp)
%
ha
86.364.847.000
75.131.081.123
86,99
kelompok
5.034.360.000
4.803.113.000
95,41
lembaga
1.244.400.000
1.114.687.400
89,58
Orang
201.060.000
170.953.00
85,03
Judul
1.932.912.000
1.722.273.600
89,10
Kebun
1.740.000.000
1.419.867.500
81,10
Kelompok
1.500.001.000
1.389.696.500
92,65
36
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013
No
Output
8
Pembinaan Pengembangan Produksi Buah Pembinaan Pengembangan Pascapanen Tanaman Buah Sarana Prasarana Budidaya Sarana Prasarana Pascapanen Layanan Perkantoran Total Rerata
9
10 11 12
Satuan
Pagu RKAKL-DIPA (Rp)
Realisasi DIPA (Rp)
Kab/Kota
6.755.170.000
6.272.753.300
92,86
Kab/Kota
1.804.550.000
1.492.360.400
93,01
Unit
4.441.150.000
4.058.027.300
91,37
Unit
12.355.826.000
7.386.149.100
59,78
Bulan layanan
1.085.314.000
1.005.283.100
92,63
124.259.590.000 105.966.245.323 85,28
Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura, 2014 Pencapaian
kinerja
%
akuntabilitas
keuangan
Direktorat
Budidaya
dan
Pascapanen Buah (tingkat pusat) belum sepenuhnya mencapai sasaran. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah tahun 2012 maka realisasi penyerapan anggaran tahun 2013 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2012. Realisasi penyerapan anggaran tahun 2012 dapat mencapai 95,74 % dengan total anggaran 145.873.752.000, sedangkan tahun 2013 hanya mencapai 85,28 % dengan total anggaran Rp. 124.259.590.000 atau mengalami penurunan sebesar 14,82 %. Rendahnya capaian realisasi anggaran disebabkan adanya beberapa kegiatan baik pada satker pusat maupun satker daerah yang tidak dilaksanakan sebagai akibat adanya kegagalan dalam proses lelang dan terlambat nya proses pengadaan sehingga tidak sesuai musim tanam buah. Realisasi keuangan dari Satker Pusat dan Daerah (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan baik di pusat maupun daerah antara lain :
37
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 1. Adanya perubahan sistem bantuan dari Bantuan Sosial (Bansos) menjadi kontraktual yang berdampak pada menurunnya realisasi penyerapan keuangan. 2. Beberapa Dinas Pertanian baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani bidang kesatkeran sehingga penyelesain proses SPJ menjadi lambat 3. Adanya beberapa kabupaten yang mengalami revisi SK Pengelolaan Satker (KPA, PPK, bendahara) sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. 4. Adanya revisi DIPA seperti perubahan akun bansos, kesalahan penulisan target output (ha) dan lain-lain yang menghambat pelaksanaan kegiatan. 5. Adanya keterlambatan dalam proses penyelesaian dan verifikasi berkas tagihan oleh Satker sehingga menghambat target penyerapan anggaran 6. Adanya kasus pada beberapa Dinas Pertanian Kabupaten/Kota terlambat SK penetapan KPA, PPK dan bendahara dari Pusat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan di tingkat kab/kota. 7. Adanya kegagalan dalam proses lelang pada satker pusat sehingga kegiatan tidak bisa dilaksanakan. 8. Ketersediaan barang di lapangan tidak bisa memenuhi spesifikasi teknis sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan. 9. Kondisi iklim yang hampir hujan sepanjang tahun dan serangan OPT berpengaruh terhadap penyediaan bahan benih. Untuk mengatasi permaslahan tersebut, diperlukan koordinasi, kerjasama dan sinergisme yang intensif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) serta memberdayakan dan mengoptimalkan peran sumber daya manusia yang ada. Direktorat Budidaya dan Pascapanen telah menyusun Indikator Kinerja Individu yang mengacu kepada IKU dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada bulan Juli 2013. Namun demikian SKP tahun 2013 tersebut masih
38
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 pada tahap uji coba. Contoh Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pejabat lingkup Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah terdapat pada Lampiran 5. IV. Permasalahan dalam Pengembangan Kawasan Buah Beberapa permasalahan terkait dengan pengembangan kawasan buah masih terjadi baik di pusat maupun daerah.
Permasalahan yang dihadapi antara
lain meliputi : 1. Masih belum optimalnya penerapan budidaya yang baik dan benar sesuai Pedoman Budidaya yang Baik dan Benar atau GAP/SOP dan Penanganan Pascapanen yang Baik dan Benar atau GHP sehingga produksi dan mutu yang dihasilkan belum optimal dan sesuai tuntutan pasar. 2. Tingkat kehilangan/kerusakan hasil pada proses penanganan pascapanen masih relatif tinggi (± 35 – 40 %) pada beberapa komoditas buah seperti pisang, melon, semangka karena belum adanya kesadaran dari sebagian petani/kelompok tani untuk menerapkan penanganan pascapanen yang baik dan benar sesuai Good Handling Practices (GHP). 3. Masih minimnya sarana dan prasarana pascapanen untuk mendukung penanganan pascapanen yang baik dan benar sesuai prinsip GHP. 4. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan koordinasi dengan seluruh daerah sehingga sinergis antara pusat dan daerah masih kurang optimal. 5. Masih
lemahnya
kelembagaan
agribisnis
buah,
terutama
dalam
kelembagaan pengelolaan usaha. 6. Keterbatasan kepemilikan modal yang dimiliki petani dan fasilitas kredit yang tersedia kurang dapat diakses oleh petani (kewajiban penyediaan agunan). 7. Masih kurangnya transportasi di sentra produksi menyebabkan tingginya harga produk dan rendahnya daya saing buah baik di pasar domestik maupun internasional.
39
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 8. Fasilitasi pasar belum memadai lebih dikuasai oleh tengkulak, padagang, dan dalam penentuan harga belum memihak (posisi tawar petani lemah. 9. Iklim yang semakin sulit diprediksi.
Musim hujan yang panjang pada
tahun 2013 menurunkan produksi beberapa komoditi buah. V.
Tindak Lanjut Untuk mengatasi permasalahan tersebut Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah telah melakukan berbagai upaya sebagai berikut : 1.
Melakukan pembinaan/pendampingan penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar (Good Agricultural Practices/GAP) dan Standar Prosedur Operasional (SOP) budidaya tanaman sesuai dengan spesifik komoditas dan lokasi.
2.
Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam penerapan pembinaan
Good Handling Practices sesuai dengan Permentan No. 73 tahun 2013 mengenai
Pedoman
Pascapanen
Panen,
Hortikultura
kehilangan/kerusakan
Pascapanen
Yang
hasil,
Baik
dan yang
memperpanjang
Pengelolaan
Bangsal
bertujuan
menekan
daya
simpan,
mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya guna, meningkatkan nilai tambah dan daya saing, meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan sarana dan memberikan keuntungan yang optimum dan/atau mengembangkan usaha pascapanen yang berkelanjutan. 3.
Memberikan bantuan sarana penanganan panen dan pascapanen kepada kelompoktani/gapoktan/asosiasi dan pembinaan packinghouse.
4.
Menjalin koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pertanian Provinsi/ Kab/Kota, Badan Litbang, swasta, perguruan tinggi), melakukan sosialisasi intensif
kepada
petani/kelompok
tani/gapoktan/asosiasi
melalui
pembinaan atau monitoring, menjalin komitmen antara produsen dan pelaku usaha dengan azas keadilan dan transparansi, serta memperluas penerapan pengaturan pola produksi ke sentra-sentra produksi.
40
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 5.
Pemberdayaan kelembagaan (petani, kelompok tani, gapoktan, asosiasi) yang belum berkembang dan penguatan kelembagaan yang sudah maju untuk memperkuat posisi tawar dalam pemasaran komoditas buahbuahan. Kelembagaan yang tumbuh harus benar-benar mengakar sampai ke tingkat petani yang paling bawah sehingga diharapkan benar-benar kuat
dan
mandiri.
Kelembagaan
nantinya
berperan
sebagai
unit
manajemen di dalam pengelolaan usaha agribisnis buah-buahan di on
farm maupun off farm sehingga dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan petani mulai dari proses produksi sampai pemasaran. Kelembagaan petani perlu diberdayakan menjadi kelembagaan agribisnis yang
menangani
usaha
budidaya
dan
sekaligus
pemasaran.
Kelembagaan agribisnis yang dikembangkan bisa dalam bentuk asosiasi produsen, koperasi agribisnis, perusahaan, maupun badan usaha lainnya. 6.
Meningkatkan
kompetensi
SDM
melalui
pembinaan,
penyuluhan,
pelatihan, sosialisasi, apresiasi, bimbingan teknologi dan pelatihan manajemen baik di tingkat pusat maupun di daerah. 7.
Pengadaan rumah pengemasan (packinghouse) dan sarana pendukung pascapanen berupa alat angkut bermotor, keranjang panen, gerobak dorong, alat pemetik panen, kantong panen, bak pemetik mangga, bak pencuci mangga, kemasan karton, gunting panen, kardus dan lain-lain yang dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
8.
Meningkatkan
investasi
di
bidang
agribisnis
buah-buahan
melalui
penerapan konsep FATIH (Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura), KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk menggerakkan dan memfasilitasi berkembangnya investasi agribisnis buah-buahan pada sentra-sentra produksi. 9.
Menyediakan teknologi tepat guna dalam mengantisipasi kondisi iklim (kelebihan hujan dan kekeringan).
10. Memperpendek rantai pasar, mengupayakan petani dapat akses langsung ke pasar.
41
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 11. Mendampingi
petugas
kabupaten/kota
untuk
penyiapan
dokumen
pengadaan dalam proses lelang agar pada tahun depan proses lelang dapat tepat waktu. 12. Meningkatkan pembinaan dan koordinasi dengan Direktorat Perbenihan, Dinas Pertanian Provinsi, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB), Balai Benih Hortikultura, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan para penangkar benih, untuk antisipasi penyediaan benih sejak awal.
42
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Budidaya dan
Pascapanen
Buah
2013
disusun
sebagai
salah
satu
bentuk
pertanggungjawaban dalam mengelola mandat tupoksi, visi dan misi, serta pertanggungjawaban dalam mengelola anggaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2013.
Dokumen LAKIP mencakup tidak hanya
keberhasilan yang sudah dicapai namun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan serta bahan intropeksi terhadap apa saja yang selama ini telah dilaksanakan dan apa saja yang belum dilaksanakan, dan perbaikan apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka mendukung dan fasilitasi pengembangan agribisnis buah-buahan baik di pusat maupun di daerah. Kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak telah membantu dan berkontribusi besar dalam optimalisasi output, keberhasilan dan pemanfaatan sumberdaya. Pengembangan buah ke depan perlu dukungan beberapa pihak agar mampu menghasilkan produksi yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Peningkatan
produksi dan mutu buah dapat ditempuh melalui upaya penerapan teknologi budidaya dan pascapanen sesuai dengan GAP/SOP serta GHP. Di samping itu, perlu upaya promosi buah hasil produksi petani Indonesia kepada masyarakat agar menumbuhkan kecintaan masyarakat.
Melalui kegiatan Peningkatan
Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dalam pelaksanaan program pengembangan buah TA 2013 telah dilakukan dengan dukungan dari dana APBN, APBD, dan dana masyarakat. Berbagai keberhasilan, manfaat dan dampak positif juga telah didapatkan, namun dalam pelaksanaannya juga masih ditemui permasalahan dan kendala, baik terkait 43
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 masalah teknis, manajemen maupun dukungan/ sinkronisasi/keterpaduan dengan pihak terkait. Permasalahan yang dihadapi ini diharapkan dapat menjadi pengalaman, masukan dan pembelajaran dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan maupun dalam pemanfaatan anggaran di masa mendatang. Keberhasilan pembangunan agribisnis buah juga ditentukan oleh peran berbagai pihak baik di pusat maupun di daerah, pelaku usaha (petani/kelompok tani/gapoktan/asosiasi/eksportir), lembaga penelitian, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya.
Untuk itu, diperlukan keterpaduan dalam perencanaan dan
sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan antar seluruh instansi terkait untuk memberikan hasil, manfaat dan dampak yang optimal dalam pembangunan agribisnis buah di Indonesia. Disadari bahwa dukungan dana dari pemerintah terhadap pengembangan buah secara nasional masih relatif rendah.
Diharapkan dukungan tersebut dapat
ditingkatkan sehingga agribisnis buah di dalam negeri semakin meningkat untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
44
