Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 BAB I PENDAHULUAN Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah merupakan salah satu kewajiban bersama seluruh jajaran pemerintah sebagai pelaksana kegiatan dan pengelolaan anggaran negara sebagaimana tertuang dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Permenpan Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan. Metode akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 29 tahun 2010. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah pada tahun 2011 menyusun LAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban pimpinan pemerintah beserta jajarannya kepada Menteri Pertanian dalam memanfaatkan anggaran pembangunan yang bersumber dari APBN. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah memiliki tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian. Sesuai dengan Permentan tersebut, tugas dari Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah adalah melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman buah. Sedangkan fungsi dari Direktorat Budidaya Tanaman Buah adalah sebagai berikut : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna serta merambat. 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah memiliki 4 (empat) subdirektorat (Eselon III) yaitu : - Subdirektorat Budidaya Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu - Subdirektorat Budidaya Tanaman Terna dan Tanaman Merambat - Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu - Subdirektorat Pascapanen Tanaman Terna dan Tanaman Merambat - Subbagian Tata Usaha - Kelompok Jabatan Fungsional Fungsi dari masing-masing subdirektorat tersebut sebagai berikut : 1. Subdirektorat Budidaya Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pohon dan tanaman perdu. b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pohon dan perdu. c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman pohon dan perdu. d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dan di bidang teknologi dan pengembangan usaha budidaya tanaman pohon dan perdu. 2. Subdirektorat Budidaya Tanaman Terna dan Tanaman Merambat a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman terna dan tanaman merambat. b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman terna dan tanaman merambat. c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan di bidang teknologi dan bimbingan usaha budidaya tanaman terna dan tanaman merambat. d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan pengembangan usaha budidaya tanaman terna dan tanaman merambat. 3. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Pohon dan Tanaman Perdu a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu. b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu. c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu. d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman pohon dan tanaman perdu. 2
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 4. Subdirektorat Pascapanen Tanaman Terna dan Tanaman Merambat a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat. b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat. c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat. d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi dan sarana pascapanen tanaman terna dan tanaman merambat. 5.
Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah.
6.
Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masingmasing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
I.
PERENCANAAN KINERJA Perencanaan kinerja suatu instansi berkaitan dengan perencanaan strategis yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dokumen Perencanaan kinerja memuat Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berikut ini diuraikan secara rinci masing-masing dari dokumen perencanaan tersebut.
A. Indikator Kinerja Utama (IKU) Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajeman kinerja dengan baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2010 yang telah ditetapkan dan menjadi Keputusan Menteri Pertanian Nomor :1185/Kpts/OT.140/3/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 2014 (Tabel 1). Tabel 1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah No Uraian Sumber Data 1
- Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah - BPS - Pusat data dan informasi Pertanian - Kementerian Perdagangan - Biro Hukum - Instansi Terkait
Produksi tanaman buah (ton), dan laju pertumbuhan produksi (%).
4
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011
No
Uraian
Sumber Data
2
Laju peningkatan produktivitas kebun buah (mengajukan registrasi)
3
Jumlah pelaku usaha panutan (champion),Gapoktan/asosiasi Hortikultura Laju peningkatan ketersediaan produk buah kualitas ekspor (%) Jumlah dan jenis pedoman umum, pedoman teknis, leaflet.
4 5
6 7
Intensitas pembinaan pengembangan kawasan. Jumlah pertemuan teknis/workshop/ seminar/rapat (internal, eksternal).
- Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah - BPS - Pusat Data dan Informasi Pertanian. - Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah - Kementerian Perdagangan - Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah - Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah - Biro Hukum dan Humas - Instansi terkait - Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah - Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah
Sumber : Direktrorat Jenderal Hortikultura, 2010 Namun seiring dengan perkembangan perubahan nama struktur organisasi dimana Direktorat Budidaya Tanaman Buah berubah menjadi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah mengalami penambahan. Oleh karena itu, untuk mendukung IKU Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah perlu adanya Indikator Kinerja Pendukung yang mendukung pencapaian tujuan sesuai perubahan tugas dan fungsi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. Target-target yang mengalami penambahan dalam IKU Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah adalah jumlah kelompok yang mengikuti SL-GAP dan jumlah packing house yang dibangun (unit). Penambahan target ini berhubungan dengan adanya penambahan tugas dan fungsi dari Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. Indikator Kinerja Pendukung secara rinci dari Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah terdapat pada Tabel 2 berikut.
5
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 Tabel 2. Indikator Kinerja Pendukung Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah No
Uraian
Sumber Data
Jumlah kelompok tani (poktan) yang - Direktorat Budidaya dan Pascapanen mengikuti SL-GAP (kelompok) Buah 2 Jumlah packing house yang - Direktorat Budidaya dan Pascapanen dibangun (unit) Buah Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2011 1
Dalam IKU Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah juga tercantum tugas dan fungsi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. Tugas dimaksud adalah melaksanakan penyiapan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman buah. Sedangkan fungsi dari Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah adalah : 1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat. 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat. 3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna dan merambat. 4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pascapanen tanaman pohon, perdu, terna serta merambat. 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. B. Rencana Strategis (Renstra) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah mengacu pada Rencana Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura yang mana Direktorat Jenderal Hortikultura mengacu pada Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Rencana Strategis - KL) 2010 - 2014 yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Tahun 2009; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan yang yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan pembangunan subsektor buah-buahan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan (2010 - 2014). Penyusunan Renstra Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah mengacu pada Renstra Direktorat Jendral Hortikultura. Renstra disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan dan permasalahan termasuk isu strategis terkini yang dihadapi selama lima tahun ke depan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian tanggal 14 Oktober 2010 dan pedoman Rancangan Awal RPJMN serta target utama, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian Tahun 2010 - 2014 maka telah disusun Rancangan Renstra Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah tahun 2010 – 2014. Berikut ini diinformasikan visi dan misi, tujuan pengembangan buah-buahan sasaran, arah kebijakan dan strategi, program dan kegiatan pembangunan subsektor buah-buahan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan (2010 - 2014). a.
Visi dan Misi Dalam renstra buah diuraikan bahwa visi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah adalah “Terwujudnya sistem budidaya dan pascapanen buah-buahan yang efisien dan berkelanjutan untuk menghasilkan produk bermutu, aman konsumsi, dan berdayasaing guna memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor”.
b. Misi Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah mengemban misi yang harus dilaksanakan yaitu : 1. Mewujudkan pengembangan kawasan buah yang berkelanjutan, efisien, berbasis IPTEK dan sumberdaya lokal serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan agribisnis. 2. Mewujudkan ketersediaan sarana produksi dan pascapanen secara tepat. 3. Meningkatkan penerapan teknik budidaya dan pascapanen yang baik dan ramah lingkungan. 4. Mewujudkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan buah segar. 5. Mendorong sumberdaya manusia (SDM) dan kelembagaan yang profesional. 6. Mendorong terciptanya kebijakan dan regulasi untuk pengembangan agribisnis buah serta meningkatnya investasi buah. 7. Mendorong tersedianya prasarana dan sistem logistik buah. 8. Mendorong terbinanya sistem penyuluhan, sistem informasi teknologi, pembiayaan dan pelayanan lainnya. 9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas buah-buahan yang transparan. 7
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 10. Meningkatkan penerapan registrasi kebun buah GAP. c.
Tujuan Tujuan pengembangan buah-buahan tahun 2010 - 2014 adalah : 1. Meningkatkan ketersediaan buah bermutu dan aman konsumsi. 2. Meningkatkan daya saing buah di pasar domestik maupun internasional. 3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
d. Arah Kebijakan Arah kebijakan pengembangan buah-buahan mengacu pada arah kebijakan pengembangan hortikultura yang diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah yakni sebagai berikut : 1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk buah-buahan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri (konsumsi, industri, dan subtitusi impor) dan meningkatkan ekspor melalui penerapan GAP/SOP, GHP, perbaikan kebun, penerapan teknologi maju, penggunaan benih bermutu varietas unggul. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk buah-buahan melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur serta sarana budidaya dan pascapanen buah. 3. Pemberdayaan petani/pelaku usaha buah-buahan melalui bantuan sarana, sekolah lapang, magang, studi banding dan pendampingan. 4. Penguatan akses petani/pelaku usaha buah-buahan terhadap teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik, somatik embrio genetik, nano teknologi, dan teknologi pascapanen serta pengolahan hasil. 5. Penguatan akses petani/pelaku usaha buah-buahan terhadap pasar modern, pasar ekspor melalui pembenahan manajemen rantai pasokan, pembenahan rantai pendingin, kemitraan usaha. 6. Penguatan akses petani/pelaku usaha buah-buahan terhadap permodalan bunga rendah seperti PKBL/CSR, Skim Kredit Bersubsidi (KKPE), Skim Kredit Penjaminan (KUR) serta bantuan sosial seperti PUAP, LM3 dan PMD. 7. Mendorong investasi buah-buahan melalui fasilitasi investasi terpadu, promosi baik di dalam maupun di luar negeri dan dukungan iklim usaha yang kondusif melalui pengembangan dan dan penyempurnaan regulasi. 8. Pembangunan dan pengutuhan kawasan buah-buahan yang direncanakan dan dikembangkan secara terintegrasi dengan instansi terkait. 9. Promosi dan kampanye meningkatkan konsumsi buah dalam rangka mendukung diversifikasi pangan serta mendorong upaya pencapaian standar konsumsi perkapita yang diterapakan oleh FAO. 10. Penanganan pascapanen yang berbasis kelompok tani, pelaku usaha dan industri untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. 8
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 11. Berperan aktif dalam meningkatkan daya saing produk buah-buahan di pasar internasional melalui pemenuhan persyaratan perdagangan dan peningkatan mutu produk dan mendorong perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional. 12. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis buah-buahan. 13. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel, transparansi, disiplin anggaran, efisien dan efektif, pencapaian indikator kinerja secara optimal. e.
Strategi Strategi pengembangan buah-buahan sejalan dengan strategi pembangunan pertanian selama 2010-2014 yang telah diselaraskan dengan arah kebijakan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah yaitu : 1. Revitalisasi Lahan Penetapan penggunaan lahan melalui pewilayahan komoditas buah-buahan sesuai dengan RUTR, menurunkan budidaya dataran tinggi ke dataran medium, mengurangi budidaya buah-buahan di kemiringan tertentu, pengembangan buahbuahan di dataran rendah, pengembangan DAS dan meningkatkan penggunaan sarana organik. 2.
Revitalisasi Prasarana dan Sarana a. Penyediaan prasarana kebun dan budidaya meliputi rumah lindung, mulsa plastik, kubung jamur, kelambu, dan prasarana pascapanen meliputi bangsal pascapanen, gudang penyimpanan melalui penataan rantai pasok. b. Penyediaan sarana budidaya dan pascapanen meliputi mulsa plastik, alat pengolah tanah, peralatan panen dan pascapanen. c. Mengembangkan percontohan prasarana kebun-kebun buah-buahan. d. Mendorong pembangunan prasarana kebun khususnya jalan usaha tani, jaringan irigasi dan sumber energi.
3.
Revitalisasi Sumber Daya Manusia a. Pelaksanaan sekolah lapang untuk menerapkan Good Agricultural Practices (GAP), GHP (Good Handling Practices), dan SOP (Standar Operasional Prosedur) budidaya dan pascapanen buah. b. Pelaksanaan magang dan studi banding untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk petani di daerah sedang berkembang ke kawasan buah-buahan yang sudah maju. c. Pengembangan pola pendampingan yang dilakukan oleh petugas lapang/champion/akademisi/petani maju/peneliti dalam hal pengembangan bisnis buah-buahan. 9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 4.
Revitalisasi Pembiayaan Petani a. Mengkonsolidasikan berbagai sumber pembiayaan seperti BUMN, BUMD, dan lembaga perbankan serta lembaga pembiayaan lainnya untuk dapat menyalurkan sumber pembiayaan yang dimiliki bagi pengembangan kawasan buah-buahan. b. Mendorong mitra usaha sebagai penjamin kredit atau avalis. c. Mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana APBD bagi pengembangan buah-buahan. d. Memfasilitasi dana bantuan sosial melalui PUAP, LM3, PMD, dan Bansos lainnya.
5.
Revitalisasi Kelembagaan a. Memfasilitasi tumbuh kembangnya kelompok tani, gapoktan, asosiasi, perhimpunan, lembaga pengembangan buah-buahan. b. Mengembangkan wadah bagi masyarakat, praktisi, pakar dan pemerintah dalam bentuk konsorsium untuk pengembangan industri buah-buahan. c. Penguatan akses petani/pelaku usaha buah-buahan terhadap teknologi maju antara lain kultur jaringan, rekayasa genetik, somatik embrio genetik, nano teknologi dan teknologi pascapanen serta pengolahan hasil.
6.
Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir a. Mendorong penerapan teknologi pengolahan hasil untuk mengembangkan industri pedesaan berbasis buah-buahan b. Memfasilitasi penerapan teknologi pascapanen antara lain : perpanjangan masa simpan, warna.
f.
Program Memperhatikan Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Departemen Pertanian yang menyebutkan bahwa Program Direktorat Jenderal Hortikultura hanya ada satu yaitu “Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan”, sedangkan di level Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah akan dijabarkan melalui Kegiatan.
g.
Kegiatan Sejalan dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura, Kegiatan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah adalah “Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Buah-buahan (buah tahunan pohon dan perdu, buah semusim dan merambat, buah terna) Berkelanjutan”.
10
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 Upaya peningkatan mutu, produktivitas dan mutu buah-buahan ini akan dilakukan melalui berbagai pendekatan antara lain : •
Pengembangan Kawasan Kawasan agribisnis buah-buahan adalah merupakan fokus sasaran wilayah pengembangan buah-buahan. Melalui pendekatan kawasan, karakteristik buah-buahan yang spesifik dengan keragaman komoditas yang ada serta nilai ekonomi yang tinggi dan waktu panen yang berbeda, secara utuh dalam satu wilayah akan saling melengkapi dan merupakan potensi ekonomi yang dapat dijadikan sandaran dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani diwilayah tersebut. Pengembangan kawasan buah-buahan harus memperhatikan semua aspek yang berpengaruh terhadap pengembangan buah seperti aspek agronomi, potensi wilayah, agroklimat, sumber daya manusia (petugas dan petani), sarana dan prasarana serta aspek ekonomi. Pengembangan kawasan buah-buahan juga memperhatikan luasan (skala ekonomi) untuk mendapatkan tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya.
•
Sekolah Lapang Sekolah Lapang merupakan wahana bagi para petani untuk saling belajar dan bertukar pengalaman antar anggota dan interaksi antara petani dan pemandu lapang. Kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan tahapan budidaya dan umur tanaman. Sekolah Lapang merupakan praktek lapang penerapan GAP/SOP budidaya dalam rangka menghasilkan produk yang bermutu, sesuai dengan permintaan pasar dan aman konsumsi. Pelaksanan kegiatan ini dimulai dari Penyusunan Panduan SL dan Pelatihan TOT PL1 di Pusat, Pelatihan TOT PL2, perbanyakan dokumen di provinsi dan pelaksanan SL di kabupaten Kota.
•
Registrasi Kebun Registrasi kebun adalah suatu upaya pengakuan pada kebun yang telah menerapkan GAP/SOP. Untuk memberikan nomor register pada kebun yang telah menerapkan GAP/SOP dilakukan melalui serangkaian kegiatan ialah; identifikasi kebun, pembinaan dan pendampingan penerapan GAP/SOP, pendaftaran/pengajuan permohonan oleh pelaku kepada Dinas Pertanian Kabupaten dan diteruskan kepada Dinas Pertanian Provinsi untuk kemudian dinilai kecukupan dokumen yang diajukan serta diverifikasi kebenarannya. Petugas penilai dari Dinas Pertanian Provinsi kemudian melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan dan membahas hasilnya dengan tim penilai di provinsi.
11
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 •
Pengembangan Packinghouse Kecenderungan meningkatnya kebutuhan dan permintaan dari konsumen global terhadap pangan yang aman dan bermutu telah tumbuh di berbagai negara. Oleh karena itu, berbagai pelaku usaha berupaya untuk menerapkan secara simultan Good Agricultural Practices (GAP), Good Manufacturing Practices (GMP) dan Good Distributon Practices (GDP) agar produknya memenuhi permintaan negara pengimpor. Untuk memenuhi kebutuhan keamanan pangan dari hulu hingga hilir tersebut, kegiatan pasca panen merupakan bagian penting dan memerlukan perhatian secara khusus. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya persyaratan negara pengimpor terhadap pemenuhan kegiatan rumah pengemasan. Produk yang dikeluarkan dari rumah pengemasan teregister, dianggap telah memenuhi aspek minimal yang dipersyaratkan dalam GAP, sehingga keamanan dan mutu produknya dapat dijamin. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah berupaya untuk melakukan pengembangan terhadap rumah pengemasan melalui mekanisme melakukan survei untuk memantau penerapan sistem manajemen mutu dapat berjalan secara konsisten; dengan demikian mutu produk dan keamanannya terjaga.
•
Pengembangan Pemberdayaan Kelembagaan Usaha (Pertemuan) Kelembagaan merupakan pondasi dari suatu organisasi yang diwujudkan dalam bentuk struktur organisasi dan didasarkan pada nilai-nilai kebersamaan. Keberhasilan meningkatkannya pendapatan petani di pedesaan, tidak terlepas dari keberadaan kelembagaan kelompok tani dan perannya dalam mengelola usaha tani buah-buahan. Peran dan fungsi lembaga kelompok tani sangat diharapkan oleh setiap petani. Untuk meningkatkan posisi tawar petani dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha diperlukan pembentukan dan pengaktifan kelompok-kelompok tani dan atau peningkatan status kelompok tani menjadi gabungan kelompok tani.
•
Pertemuan/ Sosialisasi/ Identifikasi/ Pembinaan/ Workshop Fungsi Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah adalah menyiapkan perumusan kebijakan, menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur kebijakan, pedoman, dan memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya tanaman buah. Saat ini, telah dihasilkan beberapa kebijakan, norma, standar dan pedoman teknis maupun target capaian yang diinginkan agar komoditas buah nasional dapat lebih berdaya saing dan dapat mengangkat harkat serta kesejahteraan pelaku khususnya petani buah di Indonesia. Arah kebijakan, target dan strategi yang tercantum dalam dokumen tersebut perlu diinformasikan kepada seluruh stakeholder terkait untuk menciptakan iklim dan harmoni yang selaras sejak dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, bahkan petani/pedagang 12
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 yang terlibat dalam aktivitas usaha agribisnis buah-buahan. Upaya tersebut perlu dilakukan melalui serangkaian kegiatan pertemuan seperti Pertemuan Koordinasi terkait beberapa aspek budidaya maupun pasca panen untuk komoditas buah secara umum maupun komoditas terpilih, Sosialisasi Kebijakan, Sosialisasi GAP maupun SOP, Penyusunan Norma, Standar dan Pedoman, Workshop, Apresisasi Teknologi budidaya maupun pasca panen, dan Pembinaan Teknis Budidaya, kelembagaan maupun pasca panen yang dilakukan secara intensif baik lokasi kawasan intensif, inisiasi maupun di lokasi non kawasan sesuai kebutuhan. •
Pedoman-Pedoman Dalam rangka mendukung Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan maka Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah mempunyai tugas pokok untuk meningkatkan Produksi, Produktivitas dan Mutu Buah-buahan melalui penyiapan, penyusunan dan perbanyakan pedoman-pedoman baik yang bersifat kebijakan makro maupun kebijakan teknis. Pedoman tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembinaan/penyuluhan dan disosialisasikan kepada para pelaku usaha sebagai upaya meningkatkan produksi dan mutu produk khususnya yang ada di sentrasentra produksi. Beberapa pedoman yang dihasilkan dapat berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) Budidaya dan Pascapanen, Profil Komoditas/Kawasan, Pedoman Peningkatan Produksi dan Mutu, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Buah-buahan, Road Map, Pedoman Pelaksanaan SL GAP, Petunjuk Teknis Pengembangan Buah-buahan termasuk Pedoman Pemberdayaan Kelembagaan Agribisnis Buah-Buahan di Sentra Produksi.
•
Pemasyarakatan/ Promosi Sesuai dengan hasil Susenas BPS 2008, konsumsi perkapita buah-buah Indonesia baru mencapai 31,08 kg. Walaupun konsumsi ini cenderung terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih jauh dari standar yang telah direkomendasikan oleh FAO sebesar 70 kg/kapita/tahun. Dalam rangka untuk meningkatkan konsumsi buah ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain dengan mensuplai produk buah-buahan bermutu di pasarpasar tradisional maupun pasar-pasar modern yang ada di perkotaan. Di samping itu, dengan semakin meningkatnya pendapatan/kesejahteraan masyarakat dan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi buah untuk menjaga kesehatan diharapkan akan mampu pula untuk meningkatkan konsumsi buah. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam upaya peningkatan konsumsi ini adalah melalui promosi atau pemasyarakatan buah bermutu kepada seluruh lapisan masyarakat baik di dalam negeri maupun 13
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 mancanegara. Berbagai even promosi/pemasyarakatan yang dilaksanakan tahun 2011 antara lain adalah : Pekan Flori dan Flora Nasional (PF2N) di Bali, Indonesia Tropical Fruit (ITF) di Surabaya (sentra produksi buah), Fruit Vaganza di Jakarta, Gelar Buah Tropika (Istana) di Jakarta, PENAS 2011 di Kalimantan Timur (seluruh provinsi), Pemasyarakatan Durian di Jakarta (sentra produksi durian) dan Gerakan Peningkatan Konsumsi di Jakarta. •
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengadaan sarana prasarana ini untuk mendukung kegiatan panen dan pasca panen yang meliputi kegiatan pembersihan, sortasi, grading, pengemasan, pengepakan, penyimpanan, dan transportasi hasil budidaya buah-buahan sehingga dengan pengadaan sarana prasarana tersebut diharapkan dapat mempertahankan mutu produk buah-buahan agar tetap segar hingga sampai di pasar/konsumen, menekan resiko kerusakan/kehilangan hasil, memperpanjang masa simpan produk dan meningkatkan nilai ekonomis hasil panen buah-buahan. Penanganan pascapanen yang baik didukung oleh Permentan No.44/Permentan/OT.140/ 10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Hasil Pertanian Asal Tanaman Yang Baik (Good Handling Practices). Pada umumnya penanganan pascapanen di kawasan buah belum banyak diperhatikan sehingga diperlukan sosialisasi, bimbingan dan pembinaan kepada produsen buah. Di samping itu, perlu juga menyusun SOP pascapanen buah-buahan yang dapat diterapkan pelaku usaha agribisnis buah-buahan.
•
Pembinaan Pengembangan Tanaman Buah Fungsi Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Buah adalah menyiapkan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur kebijakan, pedoman, dan memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang budidaya dan pasca panen tanaman buah. Saat ini, telah dihasilkan beberapa kebijakan, norma, standar dan pedoman teknis maupun target capaian yang diinginkan agar komoditas buah nasional dapat lebih berdaya saing dan dapat mengangkat harkat serta kesejahteraan pelaku khususnya petani buah di Indonesia. Arah kebijakan, target dan strategi yang tercantum dalam dokumen tersebut perlu diinformasikan kepada seluruh stakeholder terkait untuk menciptakan iklim dan harmoni yang selaras sejak dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, bahkan petani/pedagang yang terlibat dalam aktivitas usaha agribisnis buah-buahan. Upaya tersebut diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan dalam bentuk pembinaan di bidang budidaya, pasca panen dalam aspek kelembagaan buah pohon, kelembagaan buah perdu, penerapan teknologi pasca panen buah terna dan merambat, sosialisasi teknologi pasca panen buah terna dan merambat, pengembangan penelusuran 14
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 balik, fasilitasi peningkatan mutu buah pohon dan perdu, penerapan GAP dan registrasi kebun buah pohon dan perdu, Penerapan GAP/SOP manggis, alpokat dan salak, Pengelolaan OPT Mangga dan Manggis (ACIAR), Penerapan GAP dan Penataan Rantai Pasokan Mangga dan Manggis (ACIAR), Pembinaan Sentra Tanaman Terna dan Merambat, Pembinaan Pengembangan Buah Naga dan Pepaya, Pembinaan Penerapan GAP dan Registrasi Kebun Tanaman Terna dan Merambat, serta Pembinaan Fungsional Tanaman Buah. C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah tahun 2011 telah disusun, dimana sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2011 telah sejalan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan disesuaikan dengan sasaran strategis yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) tahun 2010 – 2014, yang telah disepakati di tingkat Kementerian Pertanian. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah ditetapkan target-target yang akan dijadikan ukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang telah dicapai. Target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dari Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah terdapat pada Tabel 3 berikut. Tabel 3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Sasaran Strategis Indikator Meningkatnya luas areal dan 1. Pengembangan kawasan perbaikan pengelolaan kebun tanaman buah tanaman buah. 2. Pengembangan registrasi kebun tanaman buah 3. Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah 4. Perbaikan mutu pengelolaan pascapanen tanaman buah 5. Pengembangan registrasi packinghouse 6. Peningkatan jumlah kelembagaan usaha tanaman buah Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal, 2011
15
Satuan ha
Target 5.778
kebun
720
kelompok
279
unit
84.156
Packing House (unit) Lembaga
10 304
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 II. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja merupakan dokumen kesepaktan antara pimpinan unit tertinggi beserta jajarannya. Dokumen perjanjian kinerja lebih dikenal dengan Penetapan Kinerja (PK). Direktorat Jenderal Hortikultura telah menetapkan dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2011 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura dan Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah serta disetujui oleh Menteri Pertanian pada tanggal 16 Februari 2011. Dari dokumen Penetapan Kinerja Direktorat Jenderal Hortikultura tersebut, tercantum beberapa indikator yang berkaitan dengan penetapan kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah pada tahun 2011. Data mengenai Penetapan Kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah terdapat pada Tabel 4 berikut. Tabel 4. Penetapan Kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Meningkatnya 1. Pengembangan kawasan buah (ha) 2.409 luas areal dan 2. Pengembangan registrasi kebun buah 468 perbaikan (kebun) pengelolaan kebun 3. Pengembangan packinghouse tanaman buah (packinghouse) 4. Perbaikan mutu pengelolaan kebun 323 buah (SL- GAP) (kelompok= unit) Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2011
16
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja adalah proses sistematis berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja sasaran guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan Akuntabilitas Kinerja Kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Dalam pengukuran kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, sasaran strategis pembangunan buah - buahan tahun 2011 adalah meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan kebun tanaman buah semusim. Sasaran strategis tersebut dijabarkan dalam 4 indikator kinerjanya yaitu; 1) Pengembangan kawasan buah (ha), 2) Pengembangan registrasi kebun buah (kebun), 3) Pengembangan packinghouse dan 4) Perbaikan mutu pengelolaan kebun buah (SL - GAP) (kelompok = unit). Secara rinci realisasi pencapaian target penetapan kinerja terdapat pada Tabel 5 berikut. Tabel 5. Pengukuran Kinerja Pembangunan Buah-buahan Tahun 2011 Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase (%) Meningkatnya 1. Pengembangan kawasan 2.409 2.429 100,85 luas areal dan buah (ha) perbaikan 2. Pengembangan registrasi 468 1.224 261,54 pengelolaan kebun buah (kebun) kebun tanaman 3. Pengembangan buah packinghouse 4. Perbaikan mutu 323 324 100,22 pengelolaan kebun buah (SL- GAP) (kelompok = unit) Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2011
17
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 Selain pengukuran pencapaian kinerja yang terdapat dalam Penetapan Kinerja (PK), Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah juga melakukan pengukuran terhadap kinerja yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota. Hal ini disebabkan karena adanya anggaran yang diberikan kepada daerah (Provinsi/Kab/Kota) dalam rangka mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman buah berkelanjutan. Adapun kegiatan pendukung untuk peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman buah berkelanjutan di kab/kota sebagai berikut : 1. Bansos Buah 2. Pengembangan /Pemberdayaan Kelembagaan Usaha 3. Pertemuan/Sosialisasi/Identifikasi/pembinaan/workshop 4. Pedoman/Juklak/Standar 5. Pengadaan sarana prasarana panen dan pascapanen. Secara rinci realisasi pencapaian target penetapan kinerja untuk mendukung peningkatan mutu, produktivitas dan mutu buah-buahan di daerah (provinsi/kab/kota) terdapat pada Tabel 6 berikut. Tabel 6. Pengukuran Kinerja Tahun 2011 Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah untuk Mendukung Peningkatan Mutu, Produktivitas dan Mutu Buah-buahan Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Persentase Strategis (%) Meningkatnya 1. Bansos Buah 2.409 2.119 87,96 produksi, 2. Pengembangan /Pemberdayaan 270 257 95,16 produktivitas Kelembagan Usaha (lembaga) dan mutu 3. Sarana Prasarana Panen dan 43.638 44.230 101,36 tanaman buah Pascapanen berkelanjutan. 4. Pertemuan/Sosialisasi 460 384 83,57 5. Pedoman/Juklak/Standar 652 967 148,31 Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2011 B.
Analisis Pencapaian Kinerja Dari hasil pencapaian kinerja output yang telah dilakukan oleh Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, maka dapat dianalisis pencapaian kinerja yang telah diperoleh selama tahun 2011. Sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah disepakati oleh Direktur Jenderal Hortikultura bersama Direktur Budidaya dan Pascapanen Buah dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) maka sasaran strategis yang ditetapkan adalah meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan kebun tanaman buah.
18
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 Sasaran strategis ini memiliki 4 (empat) indikator yaitu 1) Pengembangan Kawasan Buah, 2) Pengembangan Registrasi Kebun Buah, 3) Pengembangan Packinghouse dan 4) Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Buah (SL- GAP). Hasil pencapaian kinerja terdapat pada Tabel 7 berikut. Analisis pencapaian kinerja dari masing-masing indikator diuraikan sebagai berikut. Tabel 7. Hasil Pencapaian Kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Tahun 2011 Sasaran Strategis Meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan kebun tanaman buah
Indikator Kinerja
Target
1. Pengembangan kawasan 2.409 buah (ha) 2. Pengembangan registrasi 468 kebun buah (kebun) 3. Pengembangan packinghouse 4. Perbaikan mutu 323 pengelolaan kebun buah (SL- GAP) (kelompok = unit) Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah, 2011 a.
Realisasi
Persentase (%) 2.429 100,85 1.224
261,54
-
-
324
100,22
Pengembangan Kawasan Buah Dari hasil pengukuran kinerja dapat dilihat bahwa realisasi pengembangan kawasan buah melebihi target seperti yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Target pengembangan kawasan buah pada tahun 2011 sebanyak 2.409 ha, sedangkan realisasinya mencapai 2.429 ha sebesar 100,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kawasan buah mengalami peningkatan sebesar 0.83 %. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan realisasi pencapaian pengembangan kawasan buah melebihi target adalah adanya pengembangan kawasan dan penumbuhan baru di beberapa lokasi sentra buah, peningkatan jumlah kawasan di sentra buah atau penerapan GAP/SOP yang semakin intensif dilakukan sehingga memacu berkembangnya sentra-sentra baru di beberapa lokasi buah. Berdasarkan RKAKL Provinsi/Kab/Kota tahun 2011, beberapa kabupaten yang memiliki jumlah kawasan yang relatif besar (≥ 20 ha) dan komoditas yang dikembangkan adalah Kab. Sukabumi (60 ha, komoditas manggis, sirsak), Kab. Magelang (115 ha, komoditas durian, manggis), Kab. Pringsewu (36 ha, komoditas pisang), Kab. Sumedang (28 ha, komoditas sawo, pamelo, mangga), Kab. Garut (20 ha, komoditas jeruk, stroberi), Kab. Tasikmalaya (20 ha, komoditas manggis), Kab. Bandung (21 ha, komoditas 19
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 manggis, alpukat dan sirsak), Kab. Tuban (26 ha, komoditas lengkeng, jeruk, sirsak), Kab. Situbondo (20 ha, komoditas mangga), Kab. Trenggalek (20 ha, komoditas durian, manggis), Kab. Tanah Datar (22 ha, komoditas alpukat, sawo), Kab. Lampung Timur (27 ha, komoditas durian, semangka, sawo, lengkeng), Kab. Sanggau (25 ha, komoditas durian), Kab. Pontianak (22 ha, komoditas nenas, lengkeng), Kab. Tapin (20 ha, komoditas jeruk, pisang), Kab. Soppeng (20 ha, komoditas durian), Kab. Luwu Utara (20 ha, komoditas durian), Kab. Bantaeng (28 ha, komoditas manggis, jeruk), Kab. Gowa (20 ha, komoditas markisa, stroberi), Kab. Pangkep (22 ha, komoditas pamelo), Kab. Sorong (28 ha, komoditas rambutan, durian), Kab. Lebak (20 ha, komoditas rambutan, alpukat). b. Pengembangan Registrasi Kebun Buah Dari hasil pengukuran kinerja (Tabel 7) dapat dilihat bahwa realisasi pengembangan registrasi kebun buah melebihi target seperti yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Target pengembangan registrasi buah pada tahun 2011 sebanyak 468 ha, sedangkan realisasinya mencapai 1.224 ha atau sebesar 261.54 persen. Salah satu faktor yang menyebabkan adanya peningkatan registrasi kebun adalah berkembangnya pasar ekspor yang mensyaratkan komoditas buah sudah menerapkan GAP/SOP dan registrasi kebun sebagai sistem jaminan mutu. Untuk memenuhi permintaan pasar ekspor tersebut maka Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota mulai mengembangkan registrasi pada kebun-kebun buah yang sudah menerapkan GAP/SOP. Berdasarkan data RKAKL Provinsi/Kab/Kota tahun 2011 menunjukkan bahwa provinsi/kabupaten yang memiliki data kebun yang diregistrasi yang relatif besar adalah Provinsi Jawa Barat (350 kebun), Jawa Tengah (450 kebun), DI. Yogyakarta (186 kebun), Kab. Sleman (127 kebun), Jawa Timur (110 kebun), Bali (56 kebun), Sumatera Selatan (40 kebun), Kab. Lombok Tengah (30 kebun).dan Sulawesi Utara (15 kebun). c.
Pengembangan Packinghouse Pengembangan packinghouse pada tahun 2011 belum terlaksana karena belum adanya alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut. Pengembangan packinghouse direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 2012. Berdasarkan dokumen Penetapan Kinerja tahun 2012, target pengembangan packinghouse sebanyak 26 unit packinghouse. Dengan adanya pengembangan packinghouse di beberapa lokasi sentra buah diharapkan dapat mendukung penanganan pascapanen yang baik dan benar sesuai Good Handling Practices (GHP) untuk meningkatkan mutu, mengurangi tingkat kehilangan/kerusakan hasil dan memperpanjang masa simpan.
20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 d. Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Buah (SL – GAP) Dari hasil pengukuran kinerja (Tabel 7) dapat dilihat bahwa realisasi perbaikan mutu pengelolaan kebun buah melebihi target seperti yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011. Target perbaikan mutu pengelolaan kebun buah pada TA. 2011 sebanyak 323 kelompok, sedangkan realisasinya mencapai 324 kelompok atau sebesar 100,22 persen. Kegiatan SL – GAP di Provinsi/Kab/Kota TA 2011 yang relatif besar dibandingkan dengan provinsi/kabupaten lain adalah Provinsi Jawa Tengah (18 kelompok), Kab. Pekalongan (19 kelompok), Kab. Indramayu (7 kelompok), Kab. Majalengka (4 kelompok), Kab. Bandung Barat (5 kelompok), Kab. Banjarnegara (4 kelompok), Kab. Sleman (4 kelompok), Kab. Probolinggo (12 kelompok), Kab. Tuban (4 kelompok), Provinsi Gorontalo (5 kelompok), Kab. Banyuwangi (4 kelompok), Kab. Deli Serdang (6 kelompok), Kab. Tanah Datar (4 kelompok), Kab. Lampung Timur (4 kelompok), Kalimantan Barat (8 kelompok), dan Kab.Sikka (4 kelompok). Faktor-faktor yang menyebabkan adanya peningkatan perbaikan mutu adalah 1) dukungan dari Pemerintah berupa alokasi anggaran/dana maupun bantuan sarana untuk peningkatan produksi dan mutu buah-buahan yang dihasilkan oleh petani melalui sekolah lapang GAP, 2) Adanya tuntutan pasar yang menginginkan komoditas buah yang dihasilkan aman dikonsumsi dan ramah lingkungan, 3) Produk olahan buah-buahan yang mensyaratkan jaminan mutu, kesehatan dan keamanan pangan. Hal-hal tersebut menyebabkan perlu adanya upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu pengelolaan kebun buah. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui Sekolah Lapang – Good Agriculture Practices (SL-GAP). C.
Analisis Pencapaian Keuangan Analisis pencapaian keuangan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian sasaran strategis yang terdapat dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dapat dicapai dengan anggaran yang tersedia. Analisis Pencapaian Keuangan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah meliputi Satker Pusat dan Satker daerah. Berdasarkan pencapaian keuangan dari kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan di Satker Pusat dan Satker Daerah dapat diketahui bahwa realisasi akuntabilitas keuangan sebesar Rp. 68.747.328.000 atau 65.10 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 105.599.137.000 (realisasi s/d 10 Januari 2012). Sedangkan realisasi fisiknya mencapai 67.20 %. Data realisasi anggaran tersebut secara lengkap terdapat pada Tabel 8 berikut. 21
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 Tabel 8. Realisasi Anggaran Satuan Kerja Pusat dan Daerah Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Realisasi (s/d 10 Januari 2012) Anggaran Kegiatan (Rp 000) Keuangan Persentase (%) Fisik (%) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk 105.599.137 68.747.328 65.10 67.20 Tanaman Buah Berkelanjutan Sumber : Sekditjen Hortikultura, 2011 Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah (tingkat pusat), cukup berhasil dalam mencapai sasaran. Dana untuk membiayai operasional Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah pada tahun 2011 sebesar Rp. 9.209.550.092. Anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 8.779.863.790 atau sebesar 95.33%, dengan rincian pada Tabel 9 berikut. Tabel 9 . Hasil Pencapaian Keuangan Kegiatan Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah Realisasi Kegiatan Anggaran (Rp) Keuangan Persentase (%) Peningkatan Produksi, Rp.9.209.550.092 8.779.863.790 95.33 Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan Sumber : Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian realisasi keuangan Direktorat Budidaya Tanaman Buah dinilai cukup baik sebesar 95.33 %. Kinerja ini sangat baik dilihat dari aspek realisasi keuangan maupun fisiknya. Kinerja realisasi keuangan yang baik sudah seharusnya diimbangi dengan output kegiatan yang nyata dan juga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi perkembangan kemajuan pembangunan agribisnis buahbuahan secara nasional. Keberhasilan yang diperoleh dalam penyerapan anggaran tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Beberapa permasalahan teknis yang dihadapi terutama di daerah terkait dengan penyerapan anggaran antara lain : 1. Adanya pergantian dan mutasi petugas atau pejabat di daerah (struktural, kesatkeran maupun teknis), sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. 22
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Beberapa Dinas Pertanian memiliki keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) baik yang menangani bidang kesatkeran maupun pelaksana teknis. Adanya beberapa kabupaten yang mengalami revisi mata anggaran, revisi DIPA, revisi POK sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan. Adanya beberapa kegiatan yang dibintang terutama perjalanan. Adanya perbedaan nomenklatur sehingga mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Adanya keterlambatan pengeluaran SP2D dari KPPN. Bibit yang hendak ditanam belum cukup umur sehingga belum dapat dipindahkan ke lahan.
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut sangat mempengaruhi realisasi penyerapan anggaran di daerah dan realisasi pencapaian output di tingkat pusat. Untuk itu, diperlukan koordinasi, kerjasama dan sinergisme yang intensif antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kab/Kota) untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun yang akan datang agar permasalahan dapat diminimalisir dan dicari jalan keluarnya. D.
Permasalahan Selama tahun 2011, beberapa keberhasilan telah diraih dalam pelaksanaan kegiatan dari Direktorat Budidaya Tanaman Buah. Kegiatan tersebut telah dilakukan secara terpadu dan melalui sinergi dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi lain maupun pihak swasta (pelaku usaha dan petani), baik di pusat maupun daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain meliputi : 1. Masih belum optimalnya penerapan budidaya yang baik dan benar sesuai Pedoman Budidaya yang Baik dan Benar atau GAP/SOP sehingga produksi dan mutu yang dihasilkan belum optimal dan sesuai tuntutan pasar. 2.
Tingkat kehilangan/kerusakan hasil pada proses penanganan pascapanen masih relatif tinggi (± 35 – 40 %) pada beberapa komoditas buah-buahan seperti pisang, melon dan lain sebagainya karena belum adanya kesadaran dari sebagian petani/kelompok tani untuk menerapkan penanganan pascapanen yang baik dan benar sesuai Good Handling Practices (GHP).
3.
Masih minimnya sarana dan prasarana pascapanen untuk mendukung penanganan pascapanen yang baik dan benar sesuai GHP.
4.
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melakukan koordinasi dengan seluruh daerah sehingga sinergis antara pusat dan daerah masih kurang optimal. 23
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 5.
Timbulnya beberapa permasalahan terkait dengan rumah pengemasan (packinghouse) yakni minimnya sarana rumah pengemasan, suhu penyimpanan yang tidak optimal, biaya operasional yang tinggi, manajemen pengelolaan yang belum profesional serta munculnya hama gudang.
6.
Masih lemahnya kelembagaan agribisnis buah, terutama dalam kelembagaan riset dan pengembangan. Untuk itu kelembagaan usaha perlu ditingkatkan melalui pengorganisasian petani, sehingga mampu melakukan pengelolaan agribisnis, mulai dari produksi, pemasaran, dan penanganan pasca panen. Kelembagaan petani perlu diberdayakan menjadi kelembagaan agribisnis yang menangani usaha budidaya dan sekaligus pemasaran. Kelembagaan agribisnis yang dikembangkan bisa dalam bentuk asosiasi produsen, koperasi agribisnis, perusahaan, maupun badan usaha lainnya.
7.
Keterbatasan kepemilikan modal yang dimiliki petani dan sistem perbankan yang ada tidak memihak (bunga bank masih relatif tinggi) terhadap pengembangan usaha pertanian (agribisnis) menyebabkan petani tidak dapat menggunakan input atau menerapkan teknologi budidaya secara optimal, disamping kesulitan dalam meningkatkan skala usahanya.
8.
Masih kurangnya transportasi di sentra produksi menyebabkan tingginya harga produk dan rendahnya daya saing buah-buahan di pasaran.
9.
Fasilitasi pasar belum memadai dan lebih dikuasai oleh tengkulak, padagang, dan dalam penentuan harga belum memihak (posisi tawar petani lemah).
E. Tindak Lanjut Untuk mengatasi permasalahan tersebut Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah telah melakukan berbagai upaya yakni sebagai berikut : 1. Pengembangan dan penerapan sistem manajemen produksi dan mutu melalui penerapan teknologi budidaya yang baik dan benar (Good Agricultural Practices/GAP) dan Standar Prosedur Operasional (SOP) budidaya tanaman sesuai dengan spesifik komoditas dan lokasi, melakukan pembinaan/pendampingan manajemen usaha dalam rangka meningkatkan kemampuan agribisnis dan posisi tawar dengan pelaku usaha lainnya, serta berupaya memperpendek rantai pemasaran. 2. Penerapan Good Handling Practices sesuai dengan Permentan No. 44 tahun 2009 yang bertujuan menekan kehilangan/kerusakan hasil, memperpanjang daya simpan, mempertahankan kesegaran, meningkatkan daya guna, meningkatkan nilai tambah dan daya saing, meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan sarana dan 24
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 memberikan keuntungan yang optimun dan/atau mengembangkan usaha pascapanen yang berkelanjutan. 3. Mengoptimalkan produksi dan menjaga kontinuitas pasokan buah-buahan di daerah sentra-sentra produksi, menjalin koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota, Badan Litbang, swasta, perguruan tinggi), melakukan sosialisasi intensif kepada petani/kelompok tani/gapoktan/asosiasi melalui pembinaan atau monitoring, menjalin komitmen antara produsen dan pelaku usaha dengan azas keadilan dan transparansi, serta memperluas penerapan pengaturan pola produksi ke sentra-sentra produksi. 4. Pemberdayaan kelembagaan (petani, kelompok tani, gapoktan, asosiasi) yang belum berkembang dan penguatan kelembagaan yang sudah maju untuk memperkuat posisi tawar dalam pemasaran komoditas buah-buahan. Kelembagaan yang tumbuh harus benar-benar mengakar sampai ke tingkat petani yang paling bawah sehingga diharapkan benar-benar kuat dan mandiri. Kelembagaan nantinya berperan sebagai unit manajemen di dalam pengelolaan usaha agribisnis buah-buahan di on farm maupun off farm sehingga dapat memfasilitasi seluruh kebutuhan petani mulai dari proses produksi sampai pemasaran. Kelembagaan petani perlu diberdayakan menjadi kelembagaan agribisnis yang menangani usaha budidaya dan sekaligus pemasaran. Kelembagaan agribisnis yang dikembangkan bisa dalam bentuk asosiasi produsen, koperasi agribisnis, perusahaan, maupun badan usaha lainnya. 5. Peningkatan kompetensi SDM dapat dilakukan melalui pembinaan, penyuluhan, pelatihan, sosialisasi, apresiasi, bimbingan teknologi dan pelatihan manajemen baik di tingkat pusat maupun di daerah. 6. Pengadaan rumah pengemasan (packinghouse) dan sarana pendukung pascapanen lainnya dapat difasilitasi oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. 7. Meningkatkan investasi di bidang agribisnis buah-buahan melalui penerapan konsep FATIH (Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura), KKPE (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi), KUR (Kredit Usaha Rakyat) untuk menggerakkan dan memfasilitasi berkembangnya investasi agribisnis buah-buahan pada sentra-sentra produksi.
25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011 BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah 2011 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mengelola mandat tupoksi, visi dan misi, serta pertanggungjawaban dalam mengelola anggaran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2011. Kegiatan LAKIP mencakup tidak hanya keberhasilan yang sudah dicapai namun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan serta bahan intropeksi terhadap apa saja yang selama ini telah dilaksanakan dan apa saja yang belum dilaksanakan, dan perbaikan apa saja yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Direktorat Budidaya dan Pascapanen Buah. Berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka mendukung dan fasilitasi pengembangan agribisnis buah-buahan baik di pusat maupun di daerah. Kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak telah membantu dan berkontribusi besar dalam optimalisasi output, keberhasilan dan pemanfaatan sumberdaya. Pengembangan buah-buahan ke depan yang perlu dipertimbangkan adalah agar mampu memberikan hasil yang berdaya saing dan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan. Peningkatan produksi dan mutu buah-buahan dapat ditempuh melalui upaya penerapan teknologi budidaya dan pascapanen sesuai dengan GAP/SOP serta GHP. Di samping itu, perlu promosi buah-buahan kepada masyarakat luas agar menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap buah-buahan produksi dalam negeri serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Melalui kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Buah-buahan diharapkan dapat berdampak positif pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dalam pelaksanaan program pengembangan buah-buahan TA 2011 telah dilakukan dengan dukungan dari dana APBN, APBD, dan dana masyarakat. Berbagai keberhasilan, manfaat dan dampak positif juga telah didapatkan, namun dalam pelaksanaannya juga masih ditemui permasalahan dan kendala, baik terkait masalah teknis, manajemen maupun dukungan/ sinkronisasi/keterpaduan dengan stakeholders. Permasalahan yang dihadapi ini diharapkan dapat menjadi pengalaman, masukan dan pembelajaran dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan maupun dalam pemanfaatan anggaran di masa mendatang. Keberhasilan pembangunan agribisnis buah-buahan banyak ditentukan oleh peran institusi lain antara lain Dinas Pertanian Provinsi/Kab/Kota, pelaku usaha (petani/kelompok tani/gapoktan/asosiasi, Badan Litbang (BPTP, BPTPH, BPSB), perguruan tinggi, dan stakeholder lainnya. Untuk itu, diperlukan keterpaduan dalam perencanaan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan antar seluruh instansi terkait untuk memberikan hasil, manfaat dan dampak yang optimal dalam pembangunan agribisnis buah-buahan di Indonesia. 26
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2011
27
