Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
EXECUTIVE SUMMARY
STUDI PENYUSUNAN KEBUTUHAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, DAN KRITERIA (NSPK) DI BIDANG PELAYARAN
1.
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Selama beberapa dasawarsa terakhir ini transportasi laut telah mulai berkembang cukup pesat meskipun masih belum terencana dengan baik sehingga menjadi tidak optimal, terjadi biaya tinggi dan mengganggu kelancaran arus barang. Nomenklatur UU Nomor 17/2008 membagi pelayaran kedalam 4 unsur utama yaitu angkutan laut, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim. Semua ini harus terpadu dan sinergis oleh semua moda transportasi (baik intra-maupun antarmoda) agar supaya dapat menjadi satu kesatuan sistem transportasi laut nasional. Demikian juga halnya dalam pelayanan transportasi yang diberikan oleh Pemerintah, maupun pemerintah Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota harus berjalan dengan baik dan terpadu. Sesuai dengan amanat UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP no 37 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota maka ada beberapa kewenangan di bidang transportasi termasuk transportasi laut yang diberikan kepada pemerintah daerah. Untuk tetap menjamin pelayanan transportasi di daerah dapat terlaksana dengan baik, maka haruslah dibuat standar pelayanan minimal. Agar standar pelayanan minimal dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah, maka diperlukan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK) yang mengatur pelaksanaan pelayanan transportasi. Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) yang ada saat ini belum lengkap.
PT. INAME UTAMA
1
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
Untuk mengetahui NSPK yang belum dibuat dan memetakan prioritas pembuatan NSPK di masa yang akan datang maka diperlukanlah studi untuk penyusunan kebutuhan norma, standar, pedoman dan kriteria (NSPK). 1.2. Maksud Dan Tujuan Maksud adalah melakukan studi penyusunan kebutuhan NSPK bidang pelayaran. Tujuan studi adalah tersusunnya kebutuhan dan prioritas NSPK bidang pelayaran. 1.3. Ruang Lingkup a.
Inventarisasi peraturan perundangan bidang pelayaran yang ada saat ini.
b.
Identifikasi NSPK bidang pelayaran yang ada saat ini.
c.
Evaluasi kebijakan bidang pelayaran terkait NSPK yang ada saat ini.
d.
Analisis kebutuhan NSPK bidang pelayaran.
e.
Pemetaan dan penyusunan kebutuhan NSPK bidang pelayaran.
f.
Penentuan prioritas kebutuhan NSPK dalam penyelenggaraan transportasi laut.
1.4. Hasil Yang Diharapkan Dari hasil studi ini diharapkan dapat tersusun daftar kebutuhan norma standar pedoman, dan kriteria, di bidang pelayaran berdasar skala prioritas.
2.
METODOLOGI 2.1. Kerangka Pemikiran Dalam studi kebutuhan norma, standar, pedoman, dan kriteria dibutuhkan analisis yang didasarkan cara-cara berfikir sistematis yuridis, sebagaimana yang dikemukakan JH Merryman :
PT. INAME UTAMA
2
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
“Explanation ..... is the real thing, and explanation is serious work. However, explanation calls for empirical information. If the explainer finds the kind of information he needs already assembled, he is unsually lucky. If it is not availaible he will try get somebody else to get it for him. In extremis, driven by the lust to explain he will go gather the date himself”. Sehingga dalam penelitian ini metode yang dipergunakan, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: 1.
Diagnostic research atau perscriptive research, yaitu penelitian untuk mengidentifikasi aspek-aspek transportasi laut yang perlu dibuatkan norma, standar, pedoman, kriteria, dan sispro, sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan transportasi laut;
2.
Descriptive research, yaitu penelitian yang menganalisis datadata yang dikumpulkan, serta melaporkannya dengan analisis secara legalitas dan dijadikan untuk informasi baru, dalam merumuskan kebutuhan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro di bidang transportasi laut.
Kebutuhan dalam menganalisis dan mengevaluasi atas permasahan pokok dalam studi ini, maka perlu pengumpulan data sebagai berikut: 1.
Pengumpulan data primer meliputi bahan hukum yang mengikat dapat berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum kebiasaan), yurisprudensi dan fakta lain;
2.
Pengumpulan data sekunder meliputi data-data dari sumber terkait, yaitu kepustakaan, hasil standarisasi BSN bidang transportasi laut dan law reform organization.
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode Studi Literatur / Riset Pustaka. Dalam aktifitas ini yang sering kali digunakan adalah metode content analysis, sebagaimana yang dikemukanan Soerjono Soekanto dalam bukunya sebagai:
PT. INAME UTAMA
3
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
“...any technique for making inferences by objectively and systematically identifying specifed characteristics of massages”. Proses analisis dan evaluasi, dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan deskriptif dan pendekatan statistik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengetahui aspek-aspek transportasi laut yang memerlukan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro. Sedangkan pendekatan statistik digunakan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro bidang transportasi laut. Dalam
melaksanakan
rencana
penelitian
dan
untuk
lebih
mempermudah memecahkan persoalan yang dihadapi, maka perlu diuraikan terlebih dahulu cara-cara yang diperlukan untuk pemecahan masalah tersebut. Metodologi yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan suatu pendekatan, agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Proses penyelesaian masalah, diawali dari identifikasi aspek aspek yang akan dibuatkan norma, pedoman, standar, kriteria dan sispro. Aspek-aspek tersebut didapatkan diantaranya dari TUPOKSI dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,TUPOKSI dari Syahbandar, Otorita
Pelabuhan
serta
peraturan-peraturan
yang
berlaku.
Selanjutnya, berdasarkan aspek tersebut, disusun desain kuesioner untuk mengetahui kebutuhan norma, pedoman, standar, kriteria dan sispro bidang transportasi laut. Berdasarkan aspek tersebut, dipilah dan ditentukan prioritas aspek transportasi laut yang memerlukan norma, standar, pedoman, dan kriteria. Dari hasil pengumpulan data opini responden mengenai norma, standar, pedoman, kriteria, maka disusun skala prioritas mana yang perlu segera disusun. Hasil akhir dari proses analisis dan evaluasi, adalah rekomendasi daftar kebutuhan norma, standar, pedoman, kriteria, dan sispro bidang transportasi laut dalam upaya penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 2.1.
PT. INAME UTAMA
4
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa data yang terbagi menjadi kategori data sekunder dan data primer. Data sekunder meliputi daftar produk sertifikasi nasional bidang transportasi laut. Data primer berkaitan dengan opini pengguna dan penyedia jasa terhadap kebutuhan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro di bidang transportasi laut.
Tahap Persiapan
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT NASIONAL
IDENTIFIKASI ASPEK ANGKUTAN LAUT
IDENTIFIKASI A. ASPEK KEPELABUHANAN
IDENTIFIKASI ASPEK KESELAMATAN PELAYARAN
Tahap Analisis
PENYUSUNAN DESAIN KUESIONER
PEMILAHAN ASPEK YANG BELUM DIBUATKAN NSPK
PENENTUAN KEBUTUHAN NSPK
Tahap
PENYUSUNAN DAFTAR KEBUTUHAN NORMA, STANDAR, PEDOMAN, KRITERIA BERDASAR PRIORITAS
REKOMENDASI
Gambar 2.1 Alur Pikir Studi
2.2. Metode Pengumpulan data Inventarisasi data sekunder, meliputi aspek-aspek transportasi laut dalam bentuk peraturan-peraturan seperti Undang-undang,Peraturan PT. INAME UTAMA
5
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
Pemerintah, Peraturan Menteri, maupun SK DIRJEN. Data sekunder diharapkan diperoleh dari Ditjen Perhubungan Laut. a.
Peraturan terkait dengan Bidang Perkapalan dan Pelayaran.
b.
Peraturan terkait dengan Bidang Navigasi.
c.
Peraturan terkait dengan Bidang Keamanan Penjagaan Laut dan Pantai.
d.
Peraturan
terkait
dengan
Bidang
Kepelabuhanan
dan
Pengerukan. e.
Peraturan terkait dengan Bidang Perlindungan Lingkungan Maritim.
f.
Peraturan terkait dengan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
Penurunan variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan didefinisikan berdasarkan aspek-aspek transportasi laut yang perlu dibuatkan norma, standar, pedoman, kriteria.
2.3. Metode Analisis Proses analisis dan evaluasi, dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan deskriptif dan pendekatan statistik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mengetahui aspek-aspek transportasi laut yang memerlukan norma, standar, pedoman, kriteria dan sispro. Sedangkan pendekatan statistik digunakan untuk menentukan skala prioritas kebutuhan norma, standar, pedoman, di bidang pelayaran.
3.
HASIL DAN PEMBAHASAN 3.1. Kebutuhan NSPK Menurut Responden Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengisian kuesioner kepada responden yang terdiri dari unsur dari unsur Syahbandar, Otoritas Pelabuhan dan Distrik Navigasi. Dari hasil identifikasi dan inventarisasi tersebut dapat dikelompokkan dalam susunan NSPK sebagai berikut.
PT. INAME UTAMA
6
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
3.1.1. Aspek Sarana Untuk bidang sarana terdiri dari Norma sebanyak 38 judul (51,35%), Standar sebanyak 35 judul (47,3%), dan Kriteria sebanyak 1 judul (1,35%) dari komposisi NSPK. Dari total 74 judul NSPK tersebut 62,16% saat ini sudah ada. Untuk lebih jelasanya dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Jumlah NSPK Aspek Sarana
NO
Belum Ada
Sudah Ada
Belum Ada
Sudah Ada
Belum Ada
Sudah Ada
Belum Ada
Bidang KPLP
Sudah Ada
Bidang Navigasi
Belum Ada
Bidang Pelabuhan dan Pengerukan
Sudah Ada
Bidang Perkapalan dan Kepelautan
KATEGORI
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
1
N
8
-
29
-
-
-
1
-
-
-
2
S
1
2
7
22
-
-
-
-
-
3
3
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
K
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
9
3
36
22
-
-
1
-
-
3
Sumber : Hasil Olah Data
Tabel 3.1. menunjukkan bahwa untuk norma aspek sarana yang sudah ada terdiri atas 8 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 29 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, serta 1 judul bidang navigasi. Standar sarana yang sudah ada terdiri dari 1 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 7 judul di bidang perkapalan dan kepelautan. Standar sarana yang belum ada terdiri dari 2 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 22 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, serta 3 judul standar di bidang KPLP. Dari identifikasi peraturan yang ada, tidak ada kategori pedoman untuk sarana. Hanya ada 1 judul kriteria sarana di bidang lalu lintas dan angkutan laut, dan sampai saat ini juga belum ada. 3.1.2. Aspek Prasarana Untuk aspek prasarana terdiri dari Norma sebanyak 54 judul (40,60%), Standar sebanyak 66 judul (49,62%), dan Kriteria sebanyak 13 judul (9,77%) dari komposisi NSPK. Dari total 133 judul NSPK tersebut baru 53,38% yang sudah ada. Untuk lebih jelasanya dapat
PT. INAME UTAMA
7
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2. Jumlah NSPK Aspek Prasarana
NO
Belum Ada
Sudah Ada
Belum Ada
Sudah Ada
Belum Ada
Sudah Ada
Belum Ada
Bidang KPLP
Sudah Ada
Bidang Navigasi
Belum Ada
Bidang Pelabuhan dan Pengerukan
Sudah Ada
Bidang Perkapalan dan Kepelautan
KATEGORI
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
1
N
3
-
-
-
17
7
25
2
-
-
2
S
-
1
-
2
17
16
7
19
2
2
3
P
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
K
-
3
-
-
-
4
-
6
-
-
JUMLAH
3
4
-
2
34
27
32
27
2
2
Sumber : Hasil Olah Data
Tabel 3.2. menunjukkan bahwa untuk norma aspek sarana yang sudah ada terdiri atas 3 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 17 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan dan 25 judul di bidang navigasi. Norma aspek sarana yang belum ada terdiri dari 7 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan dan 2 judul di bidang navigasi. Standar sarana yang sudah ada terdiri dari 17 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 7 judul di bidang navigasi dan 2 judul di bidang KPLP. Standar sarana yang belum ada terdiri dari 1 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 2 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 16 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 19 judul di bidang navigasi serta 2 judul standar di bidang KPLP. Dari identifikasi peraturan yang ada, tidak ada kategori pedoman untuk prasarana.
Terdapat 13 judul kriteria prasarana yang belum
ada, dengan rincian 3 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut dan 4 judul kriteria di bidang pelabuhan dan pengerukan serta 4 judul di bidang navigasi. 3.1.3. Aspek Operasional Untuk aspek operasional terdiri dari Norma sebanyak 95 judul (14,96%), Standar sebanyak 158 judul (24,88%), pedoman sebanyak 355 judul (55,91%) dan Kriteria sebanyak 27 judul (4,25%) dari komposisi NSPK. Dari total 635 judul NSPK tersebut baru 249 judul PT. INAME UTAMA
8
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
(39,21%) yang sudah ada sedangkan 386 judul yang sudah identifikasi belum ada. Untuk lebih jelasanya dapat dilihat pada Tabel 3.3. Tabel 3.3 : Jumlah NSPK Aspek Operasional
K
7
JUMLAH
45
Belum Ada
4
Sudah Ada
3
Belum Ada
14
P
Sudah Ada
S
3
Belum Ada
2
Bidang KPLP
Sudah Ada
21
Bidang Navigasi
Belum Ada
N
Bidang Pelabuhan dan Pengerukan
Sudah Ada
Sudah Ada
1
Bidang Perkapalan dan Kepelautan
Belum Ada
NO
KATEGORI
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
-
27
-
25
-
8
-
14
-
2
7
13
15
55
2
42
6
2
57
31
61
48
44
1
95
3
12
-
2
1
15
-
-
2
-
-
59
67
75
103
99
11
139
23
14
Sumber : Hasil Olah Data
Tabel 3.3. menunjukkan bahwa untuk norma aspek operasional yang sudah ada terdiri atas 21 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 27 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 25 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 8 judul bidang navigasi dan 14 judul di bidang KPLP. Standar operasional yang sudah ada terdiri dari 14 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 7 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 15 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 2 judul di bidang navigasi dan 6 standar di bidang KPLP. Standar operasional yang belum ada terdiri dari 2 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 13 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 55 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 42 judul di bidang navigasi serta 2 judul judul di bidang KPLP. Dari identifikasi peraturan yang ada, terdapat 86 judul pedoman operasional yang sudah ada, sedangkan 269 judul pedoman belum ada. Pedoman operasional yang sudah ada terdiri dari 3 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 31 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 48 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 1 judul bidang navigasi dan 3 judul di bidang KPLP. Sedangkan pedoman operasional yang belum ada terdiri dari 57 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 61 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 44 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, 95 judul bidang navigasi PT. INAME UTAMA
9
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
dan 12 judul di bidang KPLP. Dari identifikasi peraturan yang ada, terdapat 24 judul kriteria aspek operasional yang sudah ada, sedangkan 3 judul kriteria operasional belum ada. Kriteria aspek operasional yang sudah ada terdiri dari 7 judul di bidang lalu lintas dan angkutan laut, 2 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, dan 15 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan. Sedangkan kriteria operasional yang belum ada terdiri dari 1 judul di bidang perkapalan dan kepelautan dan 2 judul di bidang navigasi. 3.1.4. Aspek SDM Untuk aspek sumber daya manusia (SDM) terdiri dari Norma sebanyak 95 judul (14,96%), Standar sebanyak 158 judul (24,88%), pedoman sebanyak 355 judul (55,91%) dan Kriteria sebanyak 27 judul (4,25%) dari komposisi NSPK. Dari total 635 judul NSPK tersebut baru 249 judul (39,21%) yang sudah ada sedangkan 386 judul yang sudah identifikasi belum ada. Untuk lebih jelasanya dapat dilihat pada Tabel 3.4
Tabel 3.4 : Jumlah NSPK Aspek SDM Bidang Navigasi
Bidang KPLP
-
2
1
-
-
-
1
3
2
2
3
3
P
-
-
-
-
4
-
-
1
-
-
4
K
-
-
-
1
4
-
-
4
-
-
JUMLAH
-
-
11
11
10
1
5
8
2
3
Belum Ada
2
10
Sudah Ada
-
8
Belum Ada
3
-
Sudah Ada
-
-
Belum Ada
-
S
Sudah Ada
N
2
Belum Ada
1
Sudah Ada
NO
Sudah Ada
Bidang Pelabuhan dan Pengerukan
Belum Ada
Bidang Perkapalan dan Kepelautan
KATEGORI
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut
Sumber : Hasil Olah Data
Tabel 4.15. menunjukkan bahwa untuk norma aspek SDM yang sudah ada terdiri atas 3 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 2 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, dan 2 judul bidang navigasi. Terdapat 1 judul norma SDM di bidang navigasi yang belum ada.
PT. INAME UTAMA
10
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
Standar SDM yang sudah ada terdiri dari 8 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 3 judul di bidang navigasi dan 2 judul di bidang KPLP. Standar SDM yang belum ada terdiri dari 10 judul di bidang perkapalan dan kepelautan, 1 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan, dan 4 judul di bidang navigasi. Dari identifikasi peraturan yang ada, terdapat 4 judul pedoman untuk SDM yang sudah ada, sedangkan 1 judul pedoman belum ada. Pedoman untuk aspek SDM yang sudah ada terdiri dari 4 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan. Sedangkan pedoman aspek SDM yang belum ada hanya ada 1 judul di bidang navigasi. Dari identifikasi peraturan yang ada, terdapat 4 judul kriteria aspek SDM yang sudah ada, sedangkan 5 judul kriteria SDM belum ada. Kriteria aspek SDM yang sudah ada terdiri dari 4 judul di bidang pelabuhan dan pengerukan. Sedangkan kriteria SDM yang belum ada terdiri dari 1 judul di bidang perkapalan dan kepelautan dan 4 judul di bidang navigasi.
3.2. Penentuan Kriteria Prioritas Untuk menentukan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang memiliki prioritas untuk harus segera dibuat, adalah dengan melihat dari bobot keterkaitannya dengan kriteria penentuan prioritas. Kriteria untuk menentukan NSPK berbeda-beda. Dibedakan menurut masing-masing bidang dari NSPK. Adapaun kriteria-kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut: a.
Bidang Sarana 1.
Untuk Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap kelancaran arus barang.
2.
Untuk Bidang Perkapalan dan Kepelautan, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.
PT. INAME UTAMA
11
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
3.
Untuk Bidang Kenavigasian, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.
4.
Untuk Bidang Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.
b.
Bidang Prasarana 1.
Untuk Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap kelancaran arus barang.
2.
Untuk Bidang Perkapalan dan Kepelautan, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.
3.
Untuk Bidang Kenavigasian, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.
4.
Untuk Bidang Pelabuhan dan Pengerukan, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap kelancaran arus barang
5.
Untuk Bidang Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.
c.
Bidang Operasional 1.
Untuk Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap kelancaran arus barang.
2.
Untuk Bidang Perkapalan dan Kepelautan, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.
PT. INAME UTAMA
12
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
3.
Untuk Bidang Kenavigasian, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.
4.
Untuk Bidang Pelabuhan dan Pengerukan, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap kelancaran arus barang
5.
Untuk Bidang Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.
d.
Bidang Sumber Daya Manusia 1.
Untuk Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap kelancaran arus barang.
2.
Untuk Bidang Perkapalan dan Kepelautan, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.
3.
Untuk Bidang Kenavigasian, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.
4.
Untuk Bidang Pelabuhan dan Pengerukan, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap kelancaran arus barang
5.
Untuk Bidang Kesatuan Penjagaan laut dan Pantai, penentuan bobot prioritas dinilai dari keterkaitan NSPK terhadap keselamatan dan keamanan pelayaran.
Berdasarkan hasil analisis, NSPK yang menjadi prioritas adalah sebagai berikut:
a.
Aspek Sarana: 1)
PT. INAME UTAMA
Standar Kapal Penyeberangan di dalam negeri;
13
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
2)
Standar Alat pemadam Kebkaran pada Kapal;
3)
Standar material untuk membangun kapal;
4)
Standar Mesin Penggerak Utama dan Mesin Bantu pada Kapal;
5)
Standar Perangkat Komunikasi Radio Kapal;
6)
Standar Perlengkapan Navigasi dan elektronikasi di atas kapal;
7)
Standar Perlengkapan Peralatan meteorologi di atas kapal;
8)
Standar Perlengkapan Petugas Pemadam Kebakaran di Kapal;
9)
Standar Perlistrikan kapal;
10)
Standar Sarana Penggerak Kemudi Utama dan bantu pada Kapal;
b.
11)
Standardisasi Sertifikasi keselamatan kapal barang;
12)
Standardisasi Sertifikasi keselamatan kapal penumpang.
Aspek Prasarana: 1)
Kriteria jaringan trayek tetap dan teratur angkutan laut dalam negeri;
2)
Kriteria jaringan Trayek Tidak Tetap dan tidak teratur;
3)
Kriteria Trayek Angkutan Laut Lintas Batas;
4)
Standar prasarana/pangkalan armada penjaga laut dan pantai;
5)
Standardisasi
Sarana
dan
prasarana
pengamanan
pelabuhan; 6)
Standar klasifikasi pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan;
7)
Standar klasifikasi terminal khusus nasional/internasional, regional dan lokal;
8)
Kriteria kebutuhan sarana dan prasarana penunjang SBNP;
9)
Kriteria kerusakan dan/atau hambatan pada SBNP;
10)
Kriteria
kerusakan
dan/atau
hambatan
pada
telekomunikasi pelayaran; PT. INAME UTAMA
14
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
11)
Kriteria sistim informasi SBNP;
12)
Kriteria sistim informasi telekomunikasi pelayaran;
13)
Kriteria zona keamanan dan keselamatan SBNP dan bangunan atau instalasi;
14)
Standar Radar Reflector;
15)
Standar alat perlengkapan penunjang SBNP menggunakan automatic identification system (AIS) SBNP;
16)
Standar teknis Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai;
17)
Standar teknis tinggi bangunan dan konstruksi pada rambu suar;
18)
Standar teknis tinggi bangunan dan konstruksi pada tanda siang;
19)
Standar teknis Vessel Traffic Services;
20)
Standarisasi Gedung SROP Kelas I, II, III, dan IV;
21)
Standarisasi peralatan hidrografi dalam penempatan SBNP;
22)
Standarisasi Peralatan SROP Kelas I, II, III, dan IV;
23)
Standar fasilitas dan rambu-rambu keselamatan di pelabuhan laut;
24)
Standar prasarana/pangkalan armada penjaga laut dan pantai.
c.
Aspek Operasional 1)
Pedoman kegiatan angkutan laut dalam negeri;
2)
Pedoman Kegiatan angkutan laut dari dan ke luar negeri;
3)
Pedoman kegiatan angkutan laut lintas batas;
4)
Pedoman Penetapan Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Angkutan Barang di perairan;
5)
Pedoman Penetapan Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Usaha Jasa terkait Angkutan di perairan;
6) PT. INAME UTAMA
Pedoman Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan 15
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
Teratur; 7)
Pedoman Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur;
8)
Pedoman pengoperasian kapal untuk Daerah Masih Tertinggal dan/atau wilayah terpencil;
9)
Pedoman Pengoperasian Kapal untuk Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri;
10)
Pedoman Persyaratan Izin usaha angkutan laut;
11)
Pedoman Persyaratan Keagenan Awak Kapal;
12)
Pedoman Persyaratan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur;
13)
Pedoman Tata Cara Pelaporan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tetap dan Teratur;
14)
Pedoman Tata Cara Pelaporan Pengoperasian Kapal pada Trayek Tidak tetap dan Tidak Teratur;
15)
Pedoman Tata Cara Pelaporan Rencana Pengoperasian Kapal Pada Trayek Tetap dan Teratur;
16)
Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Angkutan Perairan di Pelabuhan;
17)
Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Depo Peti Kemas;
18)
Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Keagenan Awak Kapal;
19)
Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Keagenan Kapal;
20)
Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pengelolaan Kapal;
21)
Pedoman Tata Cara pemberian Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut dan Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut;
22)
Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perantara Jual Beli dan atau sewa kapal ;
PT. INAME UTAMA
16
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
23)
Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perawatan dan Perbaikan Kapal;
24)
Pedoman Tata Cara Pemberian Izin Usaha Tally Mandiri;
25)
Pedoman Tata Cara Penempatan Kapal pada Trayek Angkutan Laut Lintas Batas;
26)
Pedoman Tata Cara Penempatan Kapal pada Trayek Angkutan Laut Luar Negeri;
27)
Pedoman Tata Cara Penempatan Kapal Pelayaran Rakyat pada Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur;
28)
Pedoman Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Bongkar Muat;
29)
Pedoman Tata Cara Penerbitan Izin Usaha Pengurusan Jasa Transportasi;
30)
Pedoman Tata Cara Penetapan jaringan angkutan laut perintis;
31)
Pedoman Tata Cara Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Laut Dalam Negeri;
32)
Pedoman Tata Cara Penetapan Trayek Angkutan di Perairan untuk daerah masih tertinggal/wilayah terpencil;
33)
Pedoman Tata Cara Penunjukan Keagenan Awak Kapal;
34)
Pedoman Tata Cara Penyampaian dan Pengelolaan Data serta Penyusunan Sistem Informasi Angkutan di Perairan;
35)
Pedoman Tata Cara Registrasi Penempatan Kapal Pada Jaringan Trayek Tramper untuk Angkutan Dalam Negeri;
36)
Standardisasi pelayanan bongkar muat barang;
37)
Standar Kapal Penyeberangan di dalam negeri;
38)
Pedoman
Tata
cara
audit
sertifikat
manajemen
keselamatan; 39)
Pedoman Tata Cara Pemasangan Selar pada Kapal;
40)
Pedoman
Tata
cara
pemeriksaan
dan
sertifikasi
keselamatan kapal; 41)
PT. INAME UTAMA
Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Kecelakaan Kapal;
17
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
42)
Pedoman
Tata Cara Pemuatan dan Pemadatan Barang
serta Pengaturan Balas; 43)
Pedoman
Tata cara penanganan, penempatan, dan
pemadatan peti kemas serta pengaturan balas; 44)
Pedoman Tata Cara Penetapan Lambung Timbul;
45)
Pedoman
tatacara dan Prosedur dan persyaratan
penutuhan kapal; 46)
Pedoman
tatacara dan Prosedur dan persyaratan
penutuhan kapal; 47)
Pedoman
tatacara dan Prosedur Penerbitan Surat Izin
Khusus bagi Kapal yang akan berlayar; 48)
Pedoman tatacara dan Prosedur penolakan nahkoda untuk melayarkan kapalnya jika tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal;
49)
Pedoman
tatacara dan Prosedur perjanjian kerja untuk
kesejahteraan awak kapal; 50)
Pedoman pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;
51)
Pedoman pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
52)
Pedoman pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;
53)
Pedoman pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;
54)
Pedoman tatacara dan prosedur audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal;
55)
Pedoman tatacara dan prosedur memberhentikan dan memeriksa kapal di laut;
56)
Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut;
PT. INAME UTAMA
57)
Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan patroli laut;
58)
Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan penyidikan;
18
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
59)
Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanan pengejaran seketika (hot pursuit);
60)
Pedoman tatacara dan prosedur pengesahan gambar dan pengawasan pembangunan kapal;
61)
Standard manajemen keamanan kapal;
62)
Standard
manajemen
keselamatan
dan
pencegahan
pencemaran dari kapal; 63)
Standardisasi Sertifikasi keselamatan kapal barang;
64)
Standardisasi Sertifikasi keselamatan kapal penumpang;
65)
Standar keselamatan kapal Negara;
66)
Pedoman penyusunan rencana induk pelabuhan utama;
67)
Pedoman tatacara dan persyaratan izin pembangunan pelabuhan utama;
68)
Pedoman tatacara dan persyaratan izin pengoperasian pelabuhan utama;
69)
Pedoman tatacara dan persyaratan penetapan
lokasi
pelabuhan utama; 70)
Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan fasilitas naik/turun penumpang dan/atau kendaraan;
71)
Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa bongkar muat barang;
72)
Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa dermaga untuk bertambat;
73)
Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dan petikemas;
74)
Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan;
75)
Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa penundaan kapal;
PT. INAME UTAMA
19
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
76)
Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan jasa terminal petikemas, curah cair, curah kering, dan Ro-Ro;
77)
Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih;
78)
Pedoman tatacara dan prosedur pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang;
79)
Pedoman tatacara dan prosedur pemberian pelayanan jasa pemanduan;
80)
Pedoman tatacara dan prosedur pemberian pelayanan jasa penundaan;
81)
Pedoman tatacara dan prosedur penetapan pelayanan operasional 24 jam di pelabuhan utama;
82)
Pedoman tatacara dan prosedur penetapan pelayanan operasional 24 jam di terminal khusus;
83)
Pedoman
tatacara
kegiatan
pemeliharaan
penahan
gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan jaringan jalan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola TUKS; 84)
Pedoman teknis kebutuhan lahan daratan dan perairan dalam penetapan luas DLKr dan DLKp pada pelabuhan utama;
85)
Standar kemampuan dan kompetensi dalam pekerjaan reklamasi;
86)
Standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan pada pelabuhan utama;
87)
Standar
formulir
pemenuhan
persyaratan
izin
pengoperasian pelabuhan utama; 88)
Standar
formulir
permohonan
izin
pembangunan
pelabuhan utama; 89)
Standar formulir usulan penetapan DLKr dan DLKp pelabuhan utama;
90)
PT. INAME UTAMA
Persyaratan Terminal penumpang di pelabuhan laut;
20
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
91)
Kriteria penetapan alur pelayaran kelas I, II, III untuk keselamatan pelayaran;
92)
Pedoman dan tata cara kegiatan pemeliharaan SBNP;
93)
Pedoman
dan
tata
cara
kegiatan
pemeliharaan
telekomunikasi pelayaran; 94)
Pedoman dan tata cara kegiatan perbaikan SBNP;
95)
Pedoman dan tata cara kegiatan perbaikan telekomunikasi pelayaran;
96)
Pedoman desain sistim rute dan tatacara berlalu lintas;
97)
Pedoman Operasional SROP Kelas I, II, III, dan IV;
98)
Pedoman pemberian izin pembangunan instalasi atau bangunan lainnya;
99)
Pedoman pemeliharaan dan perbaikan peralatan teknis telekomunikasi pelayaran;
100) Pedoman pemeliharaan, perlengkapan dan suku cadang kapal negara kenavigasian; 101) Pedoman penetapan alur pelayaran kelas I, II, III untuk keselamatan pelayaran; 102) Pedoman penetapan rencana induk kenavigasian; 103) Pedoman pengoperasian peralatan dan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan perbaikan SBNP; 104) Pedoman pengoperasian peralatan dan prosedur kerja telekomunikasi pelayaran; 105) Pedoman Penyusunan Kinerja (SOP) VTS; 106) Pedoman penyusunan kinerja SROP, stasiun radio kapal dan SBNP elektronika; 107) Pedoman perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana penunjang telekomunikasi pelayaran; 108) Pedoman
perencanaan
pengoperasian
telekomunikasi
pelayaran; 109) Pedoman perencanaan sarana dan prasarana fasilitas pangkalan;
PT. INAME UTAMA
21
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
110) Pedoman sistem pelaporan AIS, manual peralatan radio komunikasi, dan LRIT; 111) Pedoman tara cara dan persyaratan tinggi bangunan dan konstruksi pada rambu suar; 112) Pedoman tata cara dan kegiatan pengoperasian SBNP; 113) Pedoman tata cara dan persyaratan bangunan atau instalasi disekitarnya dalam penempatan SBNP; 114) Pedoman tata cara dan persyaratan lokasi penempatan SBNP; 115) Pedoman
tata
cara
dan
persyaratan
menggunakan
automatic identification system (AIS) SBNP; 116) Pedoman tata cara dan persyaratan pencegahan gangguan, perlindungan dan pengamanan dalam penempatan SBNP; 117) Pedoman tata cara dan persyaratan pendirian stasiun radio pantai; 118) Pedoman tatacara dan persyaratan
penetapan zona
keamaman dan keselamatan; 119) Pedoman tatacara dan persyaratan bangunan Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai ; 120) Pedoman tatacara dan persyaratan instalasi Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai; 121) Pedoman tatacara dan persyaratan lokasi Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai; 122) Pedoman tatacara dan persyaratan pelaksanaan kegiatan salvage; 123) Pedoman Tatacara dan Persyaratan Pelaksanaan Kegiatan Salvage di Dalam Alur Pelabuhan; 124) Pedoman Tatacara dan Persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Dalam Kegiatan Pekerjaan Bawah Air;
PT. INAME UTAMA
22
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
125) Pedoman tatacara dan persyaratan pengangkatan kerangka kapal tenggelam dan/atau muatannya; 126) Pedoman tatacara dan persyaratan peralatan long range identification and tracking of ships; 127) Pedoman
tatacara
dan
persyaratan
peralatan
telekomunikasi Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai; 128) Pedoman
tatacara
dan
persyaratan
perlengkapan
penunjang Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) Yang Digunakan Oleh Stasiun Radio Pantai; 129) Pedoman tatacara pelayanan komunikasi marabahaya, komunikasi segera dan keselamatan, serta siaran tanda waktu standar; 130) Pedoman
tatacara
pemberian
izin
penyelenggaraan
administrasi radio kapal; 131) Pedoman tatacara pemberian izin usaha salvage dan/atau pekerjaan bawah air; 132) Pedoman tatacara penggunaan alur pelayaran di laut untuk perlintasan; 133) Pedoman
tatacara
pengoperasian,
pemberian
izin
spesifikasi teknis SBNP; 134) Standar penentuan zona terbatas pada area 1250 meter dalam zona keamanan dan keselamatan SBNP dan bangunan atau instalasi; 135) Standar penentuan zona terlarang pada area 500 meter dalam zona keamanan dan keselamatan SBNP dan bangunan atau instalasi; 136) Standar teknis ship reporting system; 137) Standardisasi sistem pemeliharaan dan perawatan SBNP; 138) Standarisasi sistem pemasangan SBNP;
PT. INAME UTAMA
23
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
139) Pedoman pelaksanaan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran; 140) Pedoman pelaksanaan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut; 141) Pedoman pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; 142) Pedoman pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut; 143) Pedoman tatacara dan prosedur audit dan penerbitan sertifikat manajemen keamanan kapal; 144) Pedoman tatacara dan prosedur pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.
d.
Aspek SDM 1)
Kriteria pemeriksa dan penguji keselamatan dan keamanan kapal;
2)
Standar kompetensi SDM pemeriksa kapal;
3)
Standar Kualifikasi Ahli Ukur kapal;
4)
Standar Sertifikasi bagi Pelaut yang bekerja sebagai awak kapal di kapal khusus;
5)
Standar kemampuan dan kompetensi petugas survei pekerjaan pengerukan dan reklamasi;
6)
Kriteria persyaratan dan kompetensi SDM penjaga dan teknisi menara suar serta operator dalam pengoperasian dan pemeliharaan SBNP;
7)
Kriteria persyaratan dan kompetensi SDM telekomunikasi pelayaran
dalam
pengoperasian
dan
pemeliharaan
telekomunikasi pelayaran; 8)
Kriteria persyaratan mengikuti pendidikan dan pelatihan petugas SBNP;
9)
Kriteria persyaratan mengikuti pendidikan dan pelatihan petugas telekomunikasi pelayaran ;
PT. INAME UTAMA
24
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
10)
Standar kompetensi SDM SROP;
11)
Standar pendidikan dan pelatihan petugas telekomunikasi pelayaran ;
12)
Standar pendidikan dan pelatihan petugas SBNP;
13)
Standard Personil SDM SROP Kls. I, II, III dan IV;
14)
Standarisasi kualifikasi tenaga ahli SBNP dan Surveyor;
15)
Standarisasi Sumber Daya Manusia SROP Kelas I, II, III, dan IV;
16)
Standar
kualifikasi dan kompetensi penjaga laut dan
pantai; 17)
Standardisasi Sertifikasi pengawakan kapal penangkap ikan;
18)
Standardisasi Petugas Pandu pada pelabuhan utama;
19)
Standardisasi Petugas Pandu pada pelabuhan pengumpul.
3.3. Hasil Pengembangan NSPK Dari hasil identifikasi NSPK di lapangan diperoleh pengembangan NSPK yang harus ditetapkan oleh regulator, yang terdiri dari bidang sarana, prasarana, operasional dan SDM. Dari masing-masing bidang tersebut terbagi dalam unsur dan sub unsur, sehingga hasil yang diperoleh sebagai berikut. 1.
Bidang Sarana Unsur pada bidang sarana adalah kapal yang meliputi beberapa sub unsur yaitu :
PT. INAME UTAMA
a.
Jenis kapal;
b.
Konstruksi dan Permesinan Kapal;
c.
Peralatan Keselamatan Di Kapal;
d.
Peralatan Navigasi, Meteorologi, dan Elektronika Di Kapal;
e.
Instalasi Pencegah Pencemaran Di Perairan;
f.
Sertifikasi dan Dokumen. 25
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
2.
Bidang Prasarana Bidang prasarana yang terdiri dari unsur pelabuhan dan SBNP, meliputi beberapa sub unsur, antara lain: a.
b.
3.
Unsur Pelabuhan : 1)
Klasifikasi Pelabuhan dan Terminal;
2)
Kinerja Pelabuhan dan Terminal;
3)
Fasilitas dan Peralatan Di Pelabuhan dan Terminal;
4)
Pemanduan.
Unsur SBNP : 1)
Rambu;
2)
Dokumen;
3)
Yang lainnya.
Bidang Operasional Kegiatan operasional terdiri dari beberapa unsur yang terbagi dalam sub unsur, antara lain : a.
Unsur kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut, yang terdiri dari sub unsur yaitu:
b.
1)
Badan usaha;
2)
Izin usaha;
3)
Kerangka kapal;
4)
Pekerjaan bawah air;
5)
Pengawasan;
6)
Salvage;
7)
Tenaga penyelam.
Unsur zona keamanan dan keselamatan, hanya terdapat sub unsur Persyaratan Zona Keamanan dan Keselamatan.
c. PT. INAME UTAMA
Unsur kapal dalam bidang operasional terdiri dari beberapa 26
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
sun unsur, yaitu : 1)
Pembangunan kapal;
2)
Pengadaan kapal;
3)
Penutuhan kapal;
4)
Pendaftaran kapal;
5)
Hak milik kapal;
6)
Status hukum kapal;
7)
Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
8)
Surat ukur kapal;
9)
Data kapal;
10)
Identitas kapal;
11)
Surat persetujuan berlayar;
12)
Hipotek kapal;
13)
Klasifikasi kapal;
14)
Pemuatan;
15)
Stabilitas;
16)
Tanki kapal;
17)
Komunikasi radio kapal;
18)
Lambung timbul;
19)
Ruang Awak Kapal, Penumpang dan Ruang Perbekalan Ruang Awak Kapal, Penumpang dan Ruang Perbekalan;
d.
20)
Ketel uap;
21)
Kamar mesin;
22)
Pompa Bilga dan Pompa Balas;
23)
Buku Harian Kapal;
24)
Pengangkutan Barang Berbahaya dan Beracun;
25)
Alat Keselamatan Kapal;
26)
Penumpang.
Unsur pemeriksaan dan pengujian terdiri dari sub unsur: 1)
PT. INAME UTAMA
Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan;
27
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
e.
f.
g.
h.
2)
Peti kemas;
3)
Pejabat pemeriksa kapal;
4)
Penyidikan;
5)
Pemeriksaan kecelakaan kapal.
Unsur Pelaut/ABK terdiri dari sub unsur: 1)
Buku Pelaut;
2)
Kartu Identitas pelaut;
3)
Sertifikat Pelaut;
4)
Diklat;
5)
Kesejahteraan Awak Kapal;
6)
Sanksi ABK;
7)
Pelatihan/Training;
8)
Keagenan Awak Kapal.
Unsur telekomunikasi pelayaran terdiri dari sub unsur: 1)
Berita pelayaran;
2)
Call Sign Kapal
3)
Meteorologi
4)
Keselamatan Kapal
5)
Alur Pelayaran
6)
Audit Kapal
7)
Pelaporan
8)
Sertifikasi keselamatan kapal
9)
Managemen Keamanan Kapal
10)
Pengawasan
11)
Faktor Keselamatan Pelayaran
Unsur penjagaan dan penegakan hukum di laut 1)
Pemeriksaan kapal di laut;
2)
SAR;
3)
Patroli laut.
Unsur perlindungan lingkungan maritime terdiri dari beberapa sub unsur, yaitu :
PT. INAME UTAMA
28
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
i.
j.
1)
Pengawasan;
2)
Pencegahan pencemaran;
3)
Pelaporan
Unsur angkutan laut terdiri dari sub unsur: 1)
Angkutan Laut Dalam negeri;
2)
Angkutan Laut Luar Negeri;
3)
Angkutan Laut Khusus;
4)
Angkutan Laut pelayaran Rakyat;
5)
Angkutan Laut Perintis;
6)
Angkutan Laut Lintas Batas;
7)
Izin Usaha;
8)
Trayek;
9)
Tarif;
10)
Sistem Informasi Perairan;
11)
Sistem Rute dan tata Cara Berlalu Lintas;
12)
Usaha Penunjang Angkutan di Perairan.
Unsur angkutan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari sub unsur :
k.
PT. INAME UTAMA
1)
Angkutan penyeberangan;
2)
Angkutan sungai dan danau.
Unsur kepelabuhanan terdiri dari sub unsur: 1)
Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan;
2)
Pelayanan Bongkar Muat;
3)
Terminal Khusus;
4)
TUKS;
5)
Kegiatan Pengerukan;
6)
Kegiatan Reklamasi;
7)
Kegiatan Pemanduan;
8)
Penetapan Perairan Wajib Pandu;
9)
Kegiatan Penundaan Kapal;
10)
DLKR dan DLKP; 29
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
11)
Rencana Induk Pelabuhan;
12)
Izin Pembangunan Pelabuhan;
13)
Izin Pengembangan Pelabuhan;
14)
Izin Pengoperasian Pelabuhan;
15)
Terminal Peti Kemas;
16)
Penetapan Lokasi Pelabuhan;
17)
Pelayanan Penumpang/Kendaraan;
18)
Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang;
19)
Pelayanan Jasa Dermaga;
20)
Pelayanan Jasa Pergudangan;
21)
Pelayanan Jasa Terminal;
22)
Pengisian Bahan Bakar dan Air Bersih;
23)
Pelayanan Pusat Distribusi dan Konsolidasi Barang;
24)
Pelayanan Operasional 24 Jam;
25)
Kinerja Pelayanan Operasional;
26)
Klasifikasi Pelayanan Pelabuhan;
27)
Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan;
28)
Penetapan terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
l.
PT. INAME UTAMA
29)
Pelayanan Air Kapal;
30)
Keselamatan Kesehatan Kerja;
31)
Perawatan Fasilitas Pelabuhan.
Unsur navigasi pelayaran terdiri dari sub unsur : 1)
SBNP;
2)
Dinas bergerak pelayaran;
3)
Bangunan navigasi lainnya;
4)
Pelayanan Meteorologi;
5)
Telekomunikasi Pelayaran;
6)
Kapal Negara Kenavigasian;
7)
Rencana Induk Kenavigasian;
8)
VTS;
9)
Pangkalan Navigasi; 30
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
4.
10)
Pelayanan Jasa Informasi;
11)
Maklumat pelayaran;
12)
Daerah terbatas dan terlarang;
13)
Alur Pelayaran.
Bidang Sumber Daya Manusia Bidang sumber daya manusia yang terbagi dalam beberapa unsur dapat diuraikan sebagai berikut. a.
Unsur anak buah kapal yang terdiri dari sub unsur: 1)
Umum;
2)
Kompetensi;
3)
Pelatihan
pemeliharaan
dan
perawatan
alat
keselamatan; 4)
Pelatihan
menangani muatan pada kapal yang
membawa zat padat berbahaya dalam bentuk curah;
b.
c.
PT. INAME UTAMA
5)
Pemeliharaan instalasi GMDSS;
6)
Sertifikasi Pengawakan;
7)
Pelaksanaan Sertifikasi;
8)
Kesejahteraan;
9)
Pedidikan dan Pelatihan;
10)
Kualitas Monitoring pelatihan;
11)
Kualitas pengawasan.
Unsur petugas di pelabuhan terdiri dari sub unsur : 1)
Kompetensi
2)
Pelaksanaan Sertifikasi
3)
Kesejahteraan
4)
Pedidikan dan Pelatihan
Unsur petugas pandu terdiri dari sub unsur : 1)
Umum;
2)
Kompetensi;
3)
Pelaksanaan sertifikasi; 31
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
d.
4)
Kesejahteraan;
5)
Pendidikan dan pelatihan.
Unsur
Petugas
pendidik/pelatih/instruktur/penguji
sub
unsur yang melekat di dalamnya hanya kompetensi. e.
Unsur petugas terkait dengan keselamatan kapal terdiri dari sub unsur :
f.
1)
Kompetensi;
2)
Pelaksanaan sertifikasi;
3)
Kesejahteraan;
4)
Pendidikan dan pelatihan;
5)
Kualitas monitoring pelatihan;
6)
Pengawasan.
Unsur petugas terkait dengan penjaga laut dan pantai yang terdiri dari sub unsur:
g.
1)
Umum;
2)
Kompetensi;
3)
Pelaksanaan sertifikasi;
4)
Kesejahteraan;
5)
Pendidikan dan pelatihan.
Unsur petugas terkait dengan SBNP yang terdiri dari sub unsur:
h.
1)
Umum;
2)
Kompetensi;
3)
Pelaksanaan sertifikasi;
4)
Kesejahteraan;
5)
Pendidikan dan pelatihan.
Unsur petugas terkait dengan telkompel yang terdiri dari sub unsur:
PT. INAME UTAMA
1)
Umum;
2)
Kompetensi; 32
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
4.
3)
Pelaksanaan sertifikasi;
4)
Kesejahteraan;
5)
Pendidikan dan pelatihan.
PENUTUP 4.1. Kesimpulan 1.
NSPK yang menjadi pioritas adalah NSPK yang memiliki bobot tinggi dan NSPK tersebut belum ada, sehingga perlu segera disusun.
2.
Pengembangan NSPK yang merupakan hasil identifikasi dan masukan-masukan dari stakeholder, yang terdiri dari 4 bidang, yaitu
bidang
sarana,
prasarana,
operasional
dan
SDM
dimungkinkan masih dapat bertambah seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi transportasi, khususnya transportasi laut. a.
Bidang Sarana Bidang sarana yang unsurnya kapal, terdiri dari 6 sub unsur, yaitu : 1)
Jenis kapal;
2)
Konstruksi dan Permesinan Kapal;
3)
Peralatan Keselamatan Di Kapal;
4)
Peralatan Navigasi, Meteorologi, dan Elektronika Di Kapal;
5)
Instalasi Pencegah Pencemaran Di Perairan;
6)
Sertifikasi dan Dokumen.
Jumlah NSPK dari seluruh sub unsur bidang sarana setelah dilakukan pengembangan sebanyak 8785 judul NSPK. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran.
PT. INAME UTAMA
33
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
b.
Bidang Prasarana Pada bidang prasarana terdapat 2 unsur, yaitu pelabuhan dan SBNP. Dari 2 unsur tersebut terdapat 7 sub unsur, yaitu: Unsur Pelabuhan : 1)
Klasifikasi Pelabuhan dan Terminal;
2)
Kinerja Pelabuhan dan Terminal;
3)
Fasilitas dan Peralatan Di Pelabuhan dan Terminal;
4)
Pemanduan.
Unsur SBNP : 1)
Rambu;
2)
Dokumen;
3)
Yang lainnya.
Jumlah NSPK setelah dilakukan pengembangan dari seluruh sub unsur pada bisang prasarana diperoleh sebanyak 3963 judul NSPK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran. c.
Bidang Operasional Untuk bidang operasional yang terdiri dari 12 unsur yaitu: 1)
Unsur kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut, yang terdiri dari 7 sub unsur;
2)
Unsur zona keamanan dan keselamatan, hanya terdapat sub unsur Persyaratan Zona Keamanan dan Keselamatan;
3)
Unsur kapal yang terdiri dari 26 sub unsur;
4)
Unsur pemeriksaan dan pengujian terdiri dari 5 sub unsur;
PT. INAME UTAMA
5)
Unsur Pelaut/ABK terdiri dari 8 sub unsur;
6)
Unsur telekomunikasi pelayaran terdiri dari 11 sub 34
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
unsur; 7)
Unsur penjagaan dan penegakan hukum di laut terdiri dari 3 sub unsur;
8)
Unsur perlindungan lingkungan maritime terdiri dari beberapa 3 sub unsur;
9)
Unsur angkutan laut terdiri dari 12 sub unsur;
10)
Unsur angkutan sungai, danau dan penyeberangan, terdiri dari 2 sub unsur;
11)
Unsur kepelabuhanan terdiri dari 31 sub unsur;
12)
Unsur navigasi pelayaran terdiri dari 13 sub unsur.
Dari hasil identifikasi dan pengembangan diperoleh jumlah NSPK untuk bidang operasional yang meliputi seluruh sub unsur sebanyak 526 judul NSPK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran. d.
Bidang SDM Untuk bidang SDM dari hasil pengembangan terdapat 8 unsur, yaitu : 1)
Unsur anak buah kapal yang terdiri dari 11 sub unsur;
2)
Unsur petugas di pelabuhan terdiri dari 4 sub unsur;
3)
Unsur petugas pandu terdiri dari 5 sub unsur;
4)
Unsur Petugas pendidik/pelatih/instruktur/penguji sub unsur yang melekat di dalamnya hanya kompetensi.
5)
Unsur petugas terkait dengan keselamatan kapal terdiri dari 6 sub unsur;
6)
Unsur petugas terkait dengan penjaga laut dan pantai yang terdiri dari 5 sub unsur;
PT. INAME UTAMA
35
Executive Summary Studi Penyusunan Kebutuhan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK)di Bidang Pelayaran
7)
Unsur petugas terkait dengan SBNP yang terdiri dari 5 sub unsur;
8)
Unsur petugas terkait dengan telkompel yang terdiri dari 5 sub unsur;
Dari seluruh sub unsur pada bidang SDM terdapat 2098 judul NSPK. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran.
4.2. Saran 1.
Kebutuhan NSPK dapat bertambah ataupun berkurang sesuai dengan kondisi lingkungan dan juga terbitnya peraturanperaturan baru, sehingga perlu selalu dilakukan peninjauan ulang dalam beberapa tahun ke depan.
2.
Beberapa NSPK yang menjadi kebutuhan, dapat disusun untuk nantinya menjadi standar, namun ada pula yang hanya disusun kemudian menjadi Permen atau SK Dirjen. Untuk menentukan hal tersebut, diperlukan kembali analisis yang lebih mendalam yang dapat dilakukan setelah NSPK tersebut disusun.
3.
Untuk menentukan NSPK yang saat ini belum menjadi prioritas, dapat menjadi prioritas nantinya dengan melakukan pembobotan ulang yang disesuaikan dengan jumlah NSPK yang mungkin bertambah atau berkurang dan juga peraturan-peraturan yang berlaku. Hasil analisis saat ini menunjukkan kecenderungan bahwa bobot untuk NSPK yang belum menjadi prioritas cenderung hampir sama. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembobotan ulang setelah NSPK yang menjadi prioritas tersusun, karena telah terjadi perubahan-perubahan jumlah NSPK dan peraturan yang berlaku sehingga pembobotan untuk NSPK yang belum menjadi prioritas dapat berbeda.
PT. INAME UTAMA
36