PERAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional

PERAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH Oleh: M e n t e r i A g r a r i a d a n Ta t a R u a n g ( AT R ) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Disampaikan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Timur Samarinda, 4 April 2016 PAPARAN MENTERI ATR/KEPALA BPN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016

1

Outline  Hubungan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan

 Landasan Hukum  Konsep Dasar  A. Tahap Perencanaan  B. Tahap Pemanfaatan  C. Tahap Pengendalian  Penutup

Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

2

Hubungan Rencana Tata Ruang dengan Rencana Pembangunan Perencanaan Pembangunan (UU 25/2004 dan 23/2014)

Penataan Ruang (UU 26/2007 dan Permen PU No. 15, 16, 17 /PRT/M/2009)


3

Landasan Hukum UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Asas: a. keterpaduan; b. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c. keberlanjutan; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. f. g. h. i.

Keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian hukum dan keadilan; dan akuntabilitas.

Tujuan Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Sasaran  terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;  terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan  terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

4

Konsep Dasar Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi kegiatan:

PENGATURAN

TUR-BIN-LAK-WAS    

Pengaturan Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan

PELAKSANAAN Penataan Ruang dilakukan melalui:  Perencanaan tata ruang,  Pemanfaatan ruang, dan  Pengendalian pemanfaatan ruang.

PELAKSANAAN Perencanaan

Pengen dalian

PENGAWASAN


Peman faatan

PEMBINAAN

5

A. Tahap Perencanaan RTRW disusun secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi hingga kabupaten/kota. Kesesuaian antar rencana dikawal melalui proses persetujuan substansi.

Prosedur Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota


6

Penetapan RTR di Provinsi Kalimantan Timur Status Perpres dan Perda Rencana Tata Ruang RTR Pulau Perpres No. 3 Tahun 2012 tentang RTR Pulau Kalimantan RTR KSN • Perpres No. 31 Tahun 2015 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan

RTRW Provinsi Perda No. 1 Tahun 2016 RTRW Kabupaten Telah menetapkan Perda: 4 Kab Belum menetapkan Perda: 3 Kab RTRW Kota Telah menetapkan Perda: 3 Kota Belum menetapkan Perda: -


7

Penanganan Permasalahan RTRW di Provinsi Kalimantan Timur RTRW yang masih perlu melakukan kesepakatan dengan Sektor Kehutanan: Kab. Berau, Kab. Kutai Timur • Pendampingan melalui kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Perda RTRW; • Provinsi memantau, mempercepat dan memfasilitasi proses evaluasi di Provinsi.

RTRW yang sedang masih dalam proses penyusunan: Kab. Mahakam Hulu

• Provinsi menyediakan tenaga ahli individual dari kegiatan dekonsentrasi untuk membangtu kabupaten memperbaiki peta RTRW dan menyelesaikan konsultasi ke BIG; • Pemerintah Pusat memfasilitasi persetujuan substansi


8

B. Tahap Pemanfaatan 1. Indikasi program utama

2. Indikasi sumber pendanaan ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

4.Indikasi waktu pelaksanaan

3. Indikasi instansi pelaksana

Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah


9

Elaborasi RTR dalam lingkup Wilayah Rencana Rinci

Rencana Umum

RTRWN

RTR Pulau

RTR KSN

RTRW Provinsi

RTRW Kab/Kota

RDTR


10

Arahan Pengembangan RTR Pulau Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur (1) Sistem Perkotaan Nasional PKN 1. 2. 3.

Balikpapan Samarinda Bontang

PKW 1. 2. 3. 4.

Tj.Redep Sangata Sangasanga Tanah Grogot

5. 6. 7.

PKSN Sendawar Tenggarong Penajam

(tidak ada)

Sistem Jaringan Transportasi Nasional Pelabuhan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pelabuhan Balikpapan (utama) Pelabuhan Samarinda (pengumpul) Pelabuhan Tj.Sangata pengumpul) Pelabuhan Tj.Redeb (pengumpul) Pelabuhan Tanah Grogot (pengumpul) Pelabuhan Tanjung Santang (pengumpul) Pelabuhan Maloi (pengumpul)

Bandara 1. 2. 3.

4.

Bandara Sepinggan (pengumpul-primer) Bandara Samarinda Baru (pengumpulsekunder) Bandara Kalimarau-Berau (pengumpultersier) Bandara Bontang (pengumpul-tersier)


11

Arahan Pengembangan RTR Pulau Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur (2) Sistem Jaringan Energi Nasional 1. Perwujudan jaringan pipa minyak dan gas bumi (Tj.Santan, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Paser)

2. Pembangkit tenaga listrik Jenis

Keterangan

PLTU

Tanah Grogot, Kota Bangun, Teluk Balikpapan, Kaltim Baru, & Petung

PLTG

Kaltim-Peaking, Senipah, Sambera, & Tj.Batu

PLTGU

Tj.Batu

PLTMG

Bontang

PLTA

Sebakung

3. Jaringan transmisi tenaga listrik (melayani kawasan perkotaan nasional, kawasan andalan, kawasan terisolasi, dan kawasan perbatasan negara)


12

Arahan Pengembangan RTR Pulau Kalimantan di Provinsi Kalimantan Timur (3) Kawasan Lindung Nasional Jenis

Keterangan

Cagar Alam

Muara Kaman Sedulang (Kutai Kartanegara), Padang Luwai (Kutai Barat), Teluk Apar (Paser), & Teluk Adang (Paser),

Taman Nasional

Kutai (Kutai Timur, Kutai Kertanegara, & Bontang)

Taman Hutan Raya

Bukit Suharto (Kutai Kertanegara & Penajam Paser Utara)

Kawasan Budidaya yang Memiliki Nilai Strategis Nasional Jenis

Keterangan

Kawasan Andalan Kehutanan

Sasamawa

Kawasan Andalan Perkebunan

Sasamawa & Bonsamtebajam

Kawasan Andalan Perikanan

Sasamawa, Bonsamtebajam, & Laut BontangTarakan


13

Posisi Sinkronisasi Program Sektor dalam Perencanaan Pembangunan

Keterangan: RPI2JM: Rencana Pengembangan Infrastruktur dan Investasi Jangka Menengah RTPIPRJM: Rencana Terpadu dan Program Investasi Pemanfaatan Ruang Jangka Menengah

  

Dalam lingkup nasional, RTRW dioperasionalisasikan melalui RTR Pulau/Kepulauan dan RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN). RPI2JM atau RTPIPRJM menurunkan Indikasi Program pembangunan infrastruktur Kementerian/Lembaga (K/L) yang termuat di RTR KSN ke dalam rencana jangka menengah dan tahunan. RPI2JM atau RTPIPRJM disinkronisasikan dengan Renstra K/L dan menjadi masukan untuk penyusunan RKP (melalui Musrenbangnas) dan RPJMN.


14

Contoh: Peta Indikasi Program RPIPRJM Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Kode

Keterangan: A : Program Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian PUPR B : Program Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR C : Program Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR E : Program Kementerian ESDM F : Program Kementerian Kominfo

Program/Kegiatan Prioritas

Lokasi

A.17

Pembangunan Infrastruktur Penanggulangan Banjir

Kab. Mahakam Hulu

B.29

Pembangunan dan Peningkatan Ruas Jalan Tering- Long Pahangai

Kab. Mahakam Hulu

B.17

Pembangunan Jalan Tiongohang‐Long Pahangai

Kab. Mahakam Hulu

B.18

Pembangunan Jalan Long Pahangai‐Batas Kalimantan Utara

Kab. Mahakam Hulu

C.2

Pembangunan IPA

Kab. Mahakam Hulu

F.3

Pembangunan tanda batas wilayah kedaulatan RI di daerah perbatasan dan pulau terdepan

Seluruh Kab/Kota

F.4

Pembangunan tower telekomunikasi di daerah perbatasan

Seluruh Kab/Kota

F.5

Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

Seluruh Kab/Kota

F.6

Pembangunan 6 BTS di Kabupaten Mahakam Ulu

Kab. Mahakam Hulu


15

Proyek Strategis Nasional Nawacita di Provinsi Kalimantan Timur (1) Saat ini, telah ditetapkan program pembangunan prioritas nasional, sebagai bagian dari program nasional (Nawacita) dan berbagai kebijakan nasional lainnya yang terkait. Program Pembangunan Prioritas Nasional di Provinsi Kaltim meliputi : 1. Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol :  Jalan Tol Balikpapan – Samarinda sepanjang 99 km. 2. Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Kereta Api Antar Kota  Pembangunan Rel Kereta Api Provinsi, lokasi: Kab. Paser, Kab. Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan 3. Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas:  Pelabuhan KEK Maloy 4. Proyek Pembangunan Kilang Minyak  Kilang Minyak Bontang


16

Proyek Strategis Nasional Nawacita di Provinsi Kalimantan Timur (2) 5.

Proyek Bendungan  Bendungan Marangkayu di Kab. Kutai Kertanegara

 Bendungan Teritip di Kota Balikpapan 6.

Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/KEK  Maloy Batuta Trans Kalimantan

7.

Food Estate  Kab. Penajam Paser Utara, Kab. Paser, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Kertanegara, Kab. Kutai Timur dan Kab. Berau


17

Program Prioritas Nasional (Nawacita) dalam RTRW Kab/Kota di Provinsi Kaltim

Keterangan:


xx

Tidak terakomodir dalam RTRW Kab/Kota

xx

Sudah terakomodir dalam RTRW Kab/Kota

xx

RTRW Kab/Kota belum Perda

18

Integrasi Program Prioritas Nasional dengan RTRW PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kabupaten/K ota di No Provinsi Kalimantan Timur

Proyrk Infrastruktur Strategis Nasional 1

1

Kota Balikpapan (P)

2

Kota Samarinda (P)

3

1√ Kota Bontang RTR (P) WK

2

3

1√ RTR WK 1√ RTR WK

2√ 1√ RTR RTR WK Wk 1√ RTR WK

6 7 8

9

10

(v) Sudah Terakomodir (x) Tidak Terakomodir (o) Belum Terakomodir

5

6

7

1√ RTR WK Kab. Kutai 1 o 1 √ 1 √ Kertanegara RTR RTR RTR (P) WP WK WK Kab. Berau (NP) Kab. Kutai Barat (P) 1○ Kab. Kutai RTR Timur WK Kab. Penajam 1√ Paser Utara RTR (P) WK Kab. 1○ Mahakam Ulu RTR (NP) WK

1√ RTR WK 1√ 1√ RTR RTR WK WK

1o RTR WP 1√ RTR WK

1o RTR WK

1o RTR WK

1

Pembangkit Listrik

4

Waduk

7

KEK

2

Jalan

5

Pelabuhan

8

Kilang Minyak

3

Kereta Api

6

Bandara

(P) : Sudah Perda RTRW

8

1√ RTR WK

4 Kab. Paser (P)

5

4

C. Tahap Pengendalian


20

Tahap Pengendalian Pengendalian = Pencegahan + Penindakan Instrumen Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penetapan Peraturan Zonasi

Perizinan

Insentif & Disinsentif

Ex-ante factum

Sanksi

Post factum

Bersifat Preventif/Antisipatif

Bersifat Reaktif/Responsif

PENCEGAHAN terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang

Penindakan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang


21

Upaya Pencegahan Pencegahan = Peningkatan Kesadaran + Pengawasan Dilakukan terhadap: Pemerintah , pelaku usaha, akademisi, masyarakat pengguna

Eksisting: •Kampanye Publik •Generasi Pelopor •Prakarsa Masyarakat

Eksisting: •Pengawasan Teknis •Pengawasan Khusus

Kebutuhan: • Berefek luas dan jangka panjang • Berlanjut • Diprakarsai masyarakat • Metode inovatif • Target seluruh lapisan masyarakat

Kebutuhan: • Mencerminkan kondisi pemanfaatan ruang riil • Memiliki reward & punishment • Dilaksanakan dengan akuntabilitas tinggi


22

1. Peraturan Zonasi CONTOH ZONING MAP







Setiap wilayah dibagi menjadi zona-zona (mis. zona perumahan) dan subzona-subzona (mis. R1, R2, dst), dan dituangkan dalam sebuh peta (zoning map). Setiap zona atau subzona mengandung ketentuanketentuan apakah sebuah kegiatan pemanfaatan ruang diizinkan (diberi notasi ‘I’), diizinkan secara terbatas (T), dizinkan dengan syarat tertentu (B), atau tidak dizinkan (X) pada zona atau subzona tersebut. Notasi-notasi tersebut dituangkan dalm sebuah matriks antara jenis kegiatan pemanfaatan ruang (mis. hotel, restoran) dan zona-subzona. CONTOH MATRIKS PZ


23

2. Perizinan Dasar Pemberian Izin

RTRW Kab/Kota

RDTR Kab/kota

PZ

IZIN PRINSIP IZIN LOKASI

• Diberikan berdasarkan RTRW Kab/Kota • Izin Prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk pelaksanaan Kegiatan • Izin Lokasi diperlukan untuk pemanfaatan Ruang > 1 ha untuk non pertanian dan > 25 ha untuk pertanian

IZIN PENGGUNAAN PEMANFAATAN LAHAN

• Izin penggunaan Pemanfaatan Tanah (HGU, HGB) merupakan dasar untuk permohonan mendirikan bangunan

IZIN MENDIRIKAN PEMBANGUNAN

• Dasar mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang • Diberikan berdasarkan peraturan zonasi • Sebagai surat bukti dari pemda untuk mendirikan bangunan sesuai fungsi yang ditetapkan

IZIN LAIN BERDASARKAN PERATURAN PER-UU-AN

• Bentuk izin lain yang dikeluarkan oleh masingmasing sektor dan/atau instansi yang berwenang


24

3. Insentif dan Disinsentif Insentif Perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang

Disinsentif

Perangkat untuk mencegah, membatasi atau mengurangi pertumbuhan, agar tidak terjadi kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung maupun budi daya yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang


25

4. Pengenaan Sanksi Sanksi

Sanksi Administratif • Peringatan tertulis • Penghentian sementara kegiatan • Penghentian sementara pelayanan umum • Penutupan lokasi • Pencabutan izin • Pembatalan izin • Pembongkaran bangunan • Pemulihan fungsi ruang; dan/atau • Denda administratif

Sanksi Pidana • Pidana Pokok: penjara, denda • Pidana Tambahan: a. Pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan b. Pencabutan izin usaha c. Pencabutan status badan hukum

Sanksi Perdata Tindak pidana yang menimbulkan kerugian secara perdata

Pengenaan sanksi merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTR dan peraturan zonasi


26

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Tugas dan Fungsi PPNS Penataan Ruang bersama dengan penyidik Polri mempunyai tugas pokok melakukan (pengumpulan bahan dan keterangan) PULBAKET/ (pengawasan pengamatan penelitian dan pemeriksaan) WASMATLITRIK dan/atau penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang yang berlaku. Tugas

PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENATAAN RUANG

PPNS Penataan Ruang

Koordinasi Penyidik POLRI

Fungsi

Penegakan hukum penyelenggaraan penataan ruang

Jumlah PPNS di Provinsi Kalimantan Timur: 14 orang (status per- 31 Maret 2016) Paparan Menteri ATR/Kepala BPN dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

27

Mekanisme Penyidikan PPNS Penataan Ruang SANKSI ADMINISTRASI

SANKSI PIDANA


28

Penutup Rencana tata ruang merupakan matra spasial pengembangan wilayah (arahan pembangunan sektoral dan daerah). Pelaksanaan RTR dapat mendukung terwujudnya keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah. Pengembangan wilayah berbasis RTR dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya perwujudan rencana tata ruang wilayah nasional, pulau/kepulauan, dan KSN perlu adanya dukungan seluruh sektor dan pemangku kepentingan.


29

Terima Kasih

PAPARAN MENTERI ATR/KEPALA BPN DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016

30

PERAN TATA RUANG DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

Recommend Documents