POSISI DAN PERAN SIPD DALAM TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DI DAERAH
Oleh : Ir. H. Muhammad Hudori, M.Si Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah
Serang, 1 Agustus 2017
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri
1
4
Peran SIPD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
2
Integrasi SIPD dengan SDDKN dan SSN
3
Konsep Pengelolaan Data SIPD Penutup 2
1
Peran SIPD dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
3
PEMBANGUNAN DAERAH (PASAL 258 UU 23 TAHUN 2014) Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan: 1. 2. 3. 4. 5.
Pendapatan masyarakat; Kesempatan kerja; Lapangan berusaha; Akses dan kualitas pelayanan publik; dan Daya saing Daerah.
Pembangunan Daerah :
Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional 4
PERAN DATA DALAM SIKLUS PEMBANGUNAN •
Penyusunan Rencana
• Evaluasi
Data
Pelaksanaan
Penetapan Rencana
•
Sebagai analisis permasalahan dalam penyusunan kebijakan rencana pembangunan daerah Penetapan indikatorindikator pembangunan Evaluasi hasil pencapaian pembangunan
Pembangunan berawal dari data dan menghasilkan data
PASAL 274 UU 23/2014 Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah
IMPLIKASI
1. Data dan Informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan haruslah data yang sudah diinput ke dalam SIPD; dan 2. Perlu dilakukan penyesuaian data dalam SIPD agar dapat digunakan sebagai dasar perencanaan.
PASAL 16 AYAT (3) PP 12 TAHUN 2017 (Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemda) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh APIP dilakukan pada tahapan kegiatan: a. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah; b. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c. pelaksanaan program strategis nasional di daerah; d. berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pcmbangunan jangka mcnengah daerah; dan e. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Data dan informasi yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah yang akurat, akuntabel dan dapat valid menjadi salah satu instrumen dalam pengawasan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang diinput ke dalam SIPD 7
SIPD DALAM PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN DAERAH 1
2 PERSIAPAN
4
3 RANCANGAN AWAL
RANCANGAN
6
5 MUSRENBANG
RANCANGAN AKHIR
PERATURAN DAERAH
Instrumen untuk:
SIPD
Pengolahan data dan informasi Evaluasi Capaian Periode sebelumnya Analisis Isu-Isu Strategis Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah
8
SIPD SEBAGAI TOOLS SINKRONISASI PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH AMANAT SINKRONISASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH (Pasal 258 & 259 UU 23/2014)
SIPD MENDUKUNG INSTRUMEN
RAPAT KOORDINASI TEKNIS ANTAR K/L DAN PEMDA YANG DIKOORDINASIKAN OLEH KEMENDAGRI DAN BAPPENAS
Ketersediaan database Pembangunan daerah yang akurat, update, dan akuntabel
TERCAPAINYA SINKRONISASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH 9
2
Integrasi SIPD dengan SDDKN dan SSN
10
INTEGRASI DATABASE PEMERINTAH PUSAT Pusat Data Nasional Integrasi Database
SIPD
SDDKN
Sistem Informasi K/L Lain
Dalam rangka mewujudkan Single Entry & Single Database SKEMA INTEGRASI • • •
Terdapat kesamaan karakter dan struktur database/elemen data (511 data) Terdapat kesamaan sumber perolehan data Integrasi antar sistem, sehingga masing2 sistem otomatis saling menarik data
PENGEMBANGAN STATISTIK MELALUI SSN KOORDINASI, INTEGRASI, SINKRONISASI, STANSARDISASI, (KISS) JENIS FORUM MASYARAKAT STATISTIK
PENYELENGGARA
STATISTISK KHUSUS
MASYARAKAT
(5)
KEBUTUHAN DATA STATISTIK
STATISTIK DASAR
SUMBER DAYA, METODE, SARANA & PRASARANA, IPTEK, & PERANGKAT HUKUM
(2)
METODE
HASIL
SURVEI KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI LAINNYA
DATA (3)
(1) SENSUS SURVEI KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI LAINNYA
BADAN PUSAT STATISTIK
DATA
(1)
STATISTIK SEKTORAL
BPS SEBAGAI PUSAT RUJUKAN STATISTIK
CATATAN: (1) BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik; (2) Instansi pemerintah memberitahukan rencana survei dan BPS memberikan rekomendasi (3) Instansi pemerintah menyerahkan hasil ke BPS (Pusat Rujukan Statistik); (4) Masyarakat atau individu mengumpulkan sinopsis kepada BPS (5) Instansi pemerintah/swasta & masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama
PENYEDIA INFORMASI STATISTIK
(4)
INSTANSI PEMERINTAH
SURVEI KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI LAINNYA
SINOPSIS DATA
MASUKAN (INPUT)
SIPD menjadi salah satu bagian dalam upaya memenuhi kebutuhan data statistik khususnya untuk statistik sektoral
3
Konsep Pengelolaan Data SIPD
13
KONSEP PENGEMBANGAN SIPD Data Pembangunan Nasional
Kumpulan Data Provinsi
•
•
Kumpulan Data kab/kota
Bappeda Provinsi
Data Sektoral (Perangkat Daerah Provinsi)
•
•
Bappeda
Data Sektoral (Perangkat Daerah)
•
Mewujudkan pola pengumpulan data melalui pendekatan bottom up Mewujudkan sinkronisasi data di setiap tingkatan pemerintahan Mewujudkan single entry database pembangunan untuk 32 urusan + (2 urusan penunjang) Mendukung terciptanya open government Meningkatkan kualitas 14 pembangunan daerah
4
Penutup
15
PENUTUP 1. Data menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. 2. Kelembagaan pengelola data PD perlu diperkuat dalam hal kapasitas personil dan pendanaan. 3. Tugas Bappeda, Dinas Statistik dan PD: • Mendorong ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan untuk perencanaan • Koordinasi pengumpulan dan pemanfaatan data untuk perencanaan
4. Komitmen Pemda dalam pengelolaan data pembangunan melalui SIPD perlu ditingkatkan. 16
TERIMA KASIH
DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
