URGENSI SIPD DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Cirebon, 22 Desember 2015
OUTLINE PEMBAHASAN
1
SIPD DALAM UU 23 TAHUN 2014
2
PERMENDAGRI 8/2014 TENTANG SIPD
AMANAT UU 23 TAHUN 2014
Pasal 274: Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah Mengacu pada pasal 274, maka SIPD kini menjadi bagian integral dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
AMANAT UU 23 TAHUN 2014 Pasal 391: (1)
Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas: a. informasi pembangunan Daerah; dan
b. informasi keuangan Daerah. (2) Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah
SIPD DALAM UU 23 TAHUN 2014 Data dan Informasi pembangunan daerah:
1 2 3 4 5 6 7
Pasal 392 UU 23/2014 kondisi geografis Daerah; demografi; potensi sumber daya Daerah; ekonomi dan keuangan Daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; dan aspek daya saing Daerah.
Data SIPD umum; sosial budaya; sumber daya alam; infrastruktur;
Permendagri 54 (Informasi SIPD)
ekonomi; keuangan daerah; politik, hukum, dan keamanan; dan insidensial
Geografi dan Demografi Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek Daya Saing Aspek Pelayanan Umum
AMANAT UU 23 TAHUN 2014 Pasal 394: 1)
Informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391 ayat (1) wajib diumumkan kepada masyarakat.
2)
Selain diumumkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), informasi keuangan Daerah wajib disampaikan kepala daerah kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3)
Kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk gubernur dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk bupati/wali kota.
4)
Dalam hal sanksi teguran tertulis 2 (dua) kali berturut-turut tetap tidak dilaksanakan, kepala daerah dikenai sanksi berupa mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk.
PENYESUAIAN KEBIJAKAN SIPD DENGAN UU 23/2014
PUSAT
DAERAH
1
Penyesuaian regulasi (amanat pasal 407)
2
Pengembangan aplikasi SIPD
3
Integrasi SIM sektoral secara nasional
4
Sosialisasi dan pelatihan SIPD
1
Penguatan kelembagaan tim SIPD
2
Optimalisasi Pengumpulan dan Input Data
3
Optimalisasi Evaluasi data
4
Optimalisasi Pemanfaatan SIPD
2
1. Data-data pembangunan daerah tidak lengkap dan tersebar di masing-masing SKPD serta jarang diperbaharui. 2. Bappeda menghadapi kendala serius dalam mengumpulkan data dari SKPD karena: (a) Lemahnya koordinasi antara Bappeda dan SKPD, (b) Minimnya SDM dan pendanaan di Bappeda untuk pengelolaan data, dan (c) Kurangnya political will dari atasan
HASIL
3. Pusat tidak memiliki instrumen yang cukup untuk mengukur capaian-capaian substantif program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah
IMPLIKASI
Perencanaan Pembangunan di daerah tidak dilandaskan pada data, padahal regulasi terkait mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan pada data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perencanaan pembangunan sering tidak tepat sasaran
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan
evaluasi
dukungan
pembangunan
ketersediaan
data
daerah,
dan
melalui
informasi
pembangunan daerah yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Mengoptimalkan pengumpulan, pengisian, evaluasi serta pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah
Evaluasi terpadu Evaluasi pengumpulan SIPD data
Rapat Koordinasi
Pembentukan Tim
Pengumpulan dan Pengisian Data
1
ANALISA KEBUTUHAN TIM Bappeda mengidentifikasi SKPD mana saja yang perlu dilibatkan dalam tim pengelola SIPD, dengan mempertimbangkan urusan wajib dan pilihan yang diselenggarakan di daerah terkait, serta sesuai dengan kebutuhan pengumpulan data SIPD.
2
PEMBENTUKAN TIM
Ditetapkan dengan SK kepala daerah dan dilakukan paling lambat bulan Februari
TIM SIPD KABUPATEN/KOTA a.
Pengarah
:
Bupati/Walikota
b.
Penanggungjawab
:
Sekretaris Daerah kabupaten/kota
c.
Ketua
:
Kepala Bappeda kabupaten/kota
d.
Sekretaris
:
Kepala Bidang pada Bappeda kabupaten/kota yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data
e.
Koordinator Bidang
:
Kepala SKPD kabupaten/kota terkait sesuai kebutuhan
Ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota dan dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan. Unsur terkait antara lain meliputi: 1. instansi vertikal di daerah seperti BPS, Kemenag, dll, 2. Tenaga Pendukung untuk membantu coordinator bidang dalam pengumpulan, pengisian dan evaluasi data.
1. mengumpulkan dan mengisi data dan informasi SIPD kabupaten/kota; dan 2. mengevaluasi data dan informasi SIPD kabupaten/kota
1
2
Pemetaan Ketersediaan Objek Data •Pemilahan data yang tersedia di daerah, sesuai kondisi daerah
Pengelompokan data menurut SKPD •Pengelompokkan data dan pembagian tanggungjawab pengisian data kepada masing-masing SKPD terkait
1
Dilakukan oleh koordinator bidang
2
Dikoordinasikan oleh Bappeda
Dalam hal data tidak ada, Pemda perlu melakukan pengumpulan data sendiri, dengan menggunakan metode yang sesuai
DATA SIPD Data SIPD terdiri dari 8 kelompok yang meliputi:
umum;
sosial budaya;
sumber daya alam;
infrastruktur;
ekonomi;
keuangan daerah;
politik, hukum, dan keamanan; dan
insidensial
8 kelompok data diuraikan dalam 31 jenis data.
Jumlah elemen data 2673 elemen data
PEMBAGIAN PERAN DALAM PENGUMPULAN DAN PENGISIAN DATA)
BAPPEDA
SKPD
1. Mengkoordinir pembentukan tim 2. Mengkoordinir rapat koordinasi 3. Melakukan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi pengumpulan data 4. Berkoordinasi dengan tim SIPD pusat/provinsi 5. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi SKPD 1. Melakukan pengumpulan dan pengisian data sesuai kesepakatan pengelompokkan penanggungjawab data di rapat koordinasi 2. Berkoordinasi dengan Bappeda selaku ketua Tim
Ket: karena keterbatasan kapasitas Server di Pusat, maka untuk tahap awal SKPD hanya mengumpulkan data secara offline, sedangkan input dilakukan oleh Bappeda
TAHAP 4: EVALUASI PENGUMPULAN DAN PENGISIAN DATA
•Dilakukan internal masing-masing tim pengelola SIPD •Aspek yang dievaluasi antara lain (a) keterisian data, (b) tumpang tindih dan duplikasi data •Dilakukan paling lambat bulan Juni •Dapat dilakukan berkali-kali sesuai kebutuhan
TAHAP 5: EVALUASI TERPADU
•Dilakukan secara bersama-sama oleh tim pengelola SIPD kabupaten/kota dan provinsi •Difasilitasi oleh tim pengelola SIPD provinsi •Dapat melibatkan tim pengelola SIPD nasional •Aspek yang dievaluasi antara lain (a) sinkronisasi data antar kabupaten/kota, (b) validasi dan verifikasi data •Dilakukan paling lambat bulan Desember •Data yang telah dievaluasi dalam forum evaluasi terpadu ditetapkan oleh kepala daerah dan dikirimkan ke tim pengelola SIPD nasional.
Keterangan: 1. Jadwal ini merupakan batas akhir waktu pelaksanaan 2. Rapat koordinasi dan evaluasi dapat dilakukan berkali kali sesuai kebutuhan
SIPD DALAM PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN 2
1 PERSIAPAN
4
3 RANCANGAN AWAL
RANCANGAN
6
5 MUSRENBANG
RANCANGAN AKHIR
PERATURAN DAERAH
Instrumen untuk: Pengolahan data dan informasi
SIPD
Evaluasi Capaian Periode sebelumnya Penelaahan RTRW Analisis Isu-Isu Strategis Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Analisis Ekonomi dan Keuangan Daerah
SIPD DALAM RPJMD BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH BAB VIII INDIKASI RENCANA PROG PRIORITAS DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN SIPD Kelompok data keuangan daerah
BAB I PENDAHULUAN
BAB IV ANALISIS ISUISU STRATEGIS
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH SIPD Menu Informasi pembangunan, dan 8 kelompok data
BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROG PEMB DAERAH
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
Visi dan Misi
Tingkat Keterisian SIPD secara Nasional No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Provinsi Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Jawa Tengah Provinsi Kalimantan Selatan Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi Riau Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Timur Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Bengkulu Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Aceh Provinsi Lampung Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Jambi Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Banten Provinsi Bali Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Maluku Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Sumatera Utara Provinsi Gorontalo Provinsi Sulawesi Tenggara Provinsi Nusa Tenggara Timur Provinsi Papua Provinsi Maluku Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Papua Barat
2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 53,58 63,2 72,17 73,56 54,21 39,61 39,04 47,76 57,88 50,35 44,37 47,89 52,71 44,46 35,45 29,36 31,09 44,75 42,83 31,37 17,41 22,91 31,19 34,89 30,69 22,33 27,67 30,11 32,6 27,29 22,89 24,3 29,08 38,71 26,03 35,42 39,27 43,81 37,19 22,68 14 18,71 26,65 33,86 22,1 27,51 33,12 36,32 45,81 20,98 5,2 10,78 20,19 45,73 20,29 33,22 34,2 38,5 29,58 20,16 11,32 15,14 16,47 19,19 17,12 35,79 40,8 35,64 34,47 16,29 40,23 37,85 36,43 20,75 14,03 19,92 19,76 22,21 22,2 11,55 32,25 36,1 37,33 26,73 10,55 17,43 18,49 20,74 22 10,16 8,81 10,92 14,35 21,61 9,77 38,53 40,22 51,2 45,56 8,84 35,03 36,84 39,95 37,26 8,73 7,99 10,64 9,56 11,5 7,72 8,58 10,87 10,49 9,45 7,62 9,29 11,54 16,62 11,03 6,59 25,5 27,13 21,15 13,98 6,55 2,04 4,24 5,17 7,42 5,58 10,55 13,46 15 16,29 5,55 18,48 20,67 14,64 10,54 3,62 14,62 14,2 16,84 14,35 3,61 10,13 10,65 14,57 13,25 2,49 0,85 0,73 0,11 0,08 0,02 1,37 0,33 0,34 0,6 0,01 0,06 0,36 0,11 0,2 0 0,37 0,01 0,19 0 0
Tingkat Keterisian SIPD Kab/Kota se-Provinsi Jabar No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Kab/Kota Kabupaten Bandung Kabupaten Sumedang Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kabupaten Majalengka Kota Cirebon Kabupaten Sukabumi Kabupaten Bekasi Kabupaten Ciamis Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Kuningan Kota Bekasi Kabupaten Cirebon Kabupaten Pangandaran Kabupaten Indramayu Kabupaten Bandung Barat Kota Tasikmalaya Kabupaten Bogor Kota Depok Kabupaten Garut Kabupaten Subang Kabupaten Purwakarta Kabupaten Karawang Kabupaten Cianjur Kota Banjar Kota Cimahi
2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) 9,8 11,1 5 15,19 99,77 57,83 61,68 97,77 85,47 96,21 49,85 90,78 94,33 92,81 93,33 38,73 49,27 51,6 97,48 89,98 4 22,33 98,21 96,02 73,54 1,41 4,14 1,14 88,64 65,46 0,11 11,21 40,18 49,8 57,85 2,9 3,42 38,81 34,81 42,88 1,96 60,77 69,91 70,71 38,37 41,41 43,52 34,32 43,75 31,44 2,45 3,46 30,15 51,71 27,93 0 7,02 24,4 93,75 27,01 23,2 40,15 83,36 82,47 21,95 20,7 18,67 45,5 12,2 20,59 0 0 5,63 45,98 19,5 0 0 2,97 12,37 18,72 0 0,33 19,56 25,18 14,92 18,16 38,96 38,86 33,83 14,78 74,12 55,67 82,24 83,61 13,99 21,6 23,57 20,19 37,06 11,49 16,63 20,18 28,81 43,37 3,83 1,56 1,6 1,26 3,4 1,82 3,26 6,5 7,21 1,89 1,23 26,27 25,2 5,08 0,78 0,3 17,27 24,92 10,69 4,22 0,07 19,94 10,61 14,89 3,27 0 20,25 10,45 9,99 10,78 0
Untuk keterisian di tahun 2015, Kab. Cirebon berada di posisi 14 (20,59%)
Untuk keterisian rata2 tahun 2011-2015, Kab. Cirebon berada di posisi 15 (23,532%) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Kab/Kota Kota Bandung Kabupaten Sumedang Kota Bogor Kabupaten Bogor Kota Sukabumi Kota Bekasi Kabupaten Bekasi Kabupaten Ciamis Kabupaten Majalengka Kota Cirebon Kabupaten Kuningan Kota Tasikmalaya Kabupaten Bandung Kabupaten Sukabumi Kabupaten Cirebon Kabupaten Tasikmalaya Kota Depok Kabupaten Garut Kabupaten Pangandaran Kabupaten Bandung Barat Kabupaten Karawang Kabupaten Cianjur Kota Cimahi Kota Banjar Kabupaten Indramayu Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang
2011 (%) 2012 (%) 2013 (%) 2014 (%) 2015 (%) Rata-rata 49,85 90,78 94,33 92,81 93,33 1 57,83 61,68 97,77 85,47 96,21 79,792 38,73 49,27 51,6 97,48 89,98 65,412 74,12 55,67 82,24 83,61 13,99 61,926 4 22,33 98,21 96,02 73,54 58,82 23,2 40,15 83,36 82,47 21,95 50,226 1,96 60,77 69,91 70,71 38,37 48,344 41,41 43,52 34,32 43,75 31,44 38,888 1,41 4,14 1,14 88,64 65,46 32,158 0,11 11,21 40,18 49,8 57,85 31,83 0 7,02 24,4 93,75 27,01 30,436 18,16 38,96 38,86 33,83 14,78 28,918 9,8 11,1 5 15,19 99,77 28,172 2,9 3,42 38,81 34,81 42,88 24,564 20,7 18,67 45,5 12,2 20,59 23,532 2,45 3,46 30,15 51,71 27,93 23,14 21,6 23,57 20,19 37,06 11,49 22,782 16,63 20,18 28,81 43,37 3,83 22,564 0 0 5,63 45,98 19,5 14,222 0 0,33 19,56 25,18 14,92 11,998 26,27 25,2 5,08 0,78 0,3 11,526 17,27 24,92 10,69 4,22 0,07 11,434 20,25 10,45 9,99 10,78 0 10,294 19,94 10,61 14,89 3,27 0 9,742 0 0 2,97 12,37 18,72 6,812 3,26 6,5 7,21 1,89 1,23 4,018 1,56 1,6 1,26 3,4 1,82 1,928
URGENSI SIPD UU 23/2014 (ps. 274) Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah
Terjadinya peralihan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan (lamp UU 23/2014) ditindaklanjuti dengan Pemetaan Urusan Pemerintahan (ps. 24) untuk melihat potensi dan kondisi daerah dalam penyelenggaraan urusan kebutuhan terhadap data dalam proses pemetaan diperoleh dari SIPD
Terintegrasinya SIPD dengan SDDKN penyediaan data terkait gambaran keadaan pembangunan real yang dilaporkan Mensetneg kepada Presiden dan Wapres, diperoleh dari data yang bersumber dari SDDKN yang terintegrasi dengan SIPD
TERIMA KASIH Subdit Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah Email:
[email protected] Telp/Fax: 021-7989487
