PANDUAN Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah

FORUM PENELITI ACEH

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah

PANDUAN

Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pembelajaran dari Metode Pendampingan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bener Meriah oleh Forum Peneliti Aceh

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Panduan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah Pembelajaran dari Metode Pendampingan Penyusunan RPJMD Kabupaten Bener Meriah oleh Forum Peneliti Aceh

Kerjasama Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA), Forum Peneliti Aceh (FPA), Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Disosialisasikan bersama Bappeda Provinsi Aceh

Dipublikasikan 2013

iii

Panduan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusun: Marzi Afriko Kontributor: Elly Sufriadi Mahidin Thalib Muslahuddin Daud Nurjannah Renaldi Safriansyah Rita Khatir Sri Wahyuni T. M. Iqbalsyah Taufik A Rahim Wahjuddin Sumpeno Penyelaras Tata Letak: Yohanes ”taman ide’ Banda Aceh-Indonesia Tel: +62 0651 755 1176 Fax: +62 0651 755 1178 Email: [email protected] Milist: [email protected] Website: http://forumpenelitiaceh.org/ © Forum Peneliti Aceh 2013 iv

Daftar Istilah dan Singkatan

1. RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah perencanaan pembangunan daerah, RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja. 2. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 3. Renja SKPD adalah dokumen perencanan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

v


6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, atau di Provinsi Aceh saat ini disebut dengan Qanun. 7. RTR (Rencana Tata Ruang), adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang. 8. RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang wilayah. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta unsur terkait yang melekat padanya, dimana batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. 9. Visi adalah rumusan umum berupa gambaran mental berkaitan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. 10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat organisasi untuk mewujudkan visi. 11. Agenda pembangunan adalah penerjemahan visi ke dalam tujuan jangka panjang (strategic goals) yang dapat mempedomani dan memberikan fokus pada penilaian dan perumusan strategi, kebijakan, dan program. 12. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah yang akan ditempuh oleh seluruh perangkat organisasi yang berisi program indikatif untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. 13. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah di tingkat Pusat, Propinsi, dan Kabupaten untuk mencapai tujuan pembangunan. 14. Program pembangunan adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai secara terukur baik kuantitas maupun kualitas berkaitan dengan penggunaan anggaran. 16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.

vi

Daftar Istilah dan Singkatan

17. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 18. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 19. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program. 20. SiLPA adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 21. Sedangkan SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan, yaitu selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD, angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol. Artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi.

vii

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah sangat berbangga hati dengan tersusunnya buku panduan pendampingan penyusunan rencana pembangunan daerah ini. Buku panduan ini sangat khas, karena memuat pengalaman kerjasama dalam rangkaian proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bener Meriah periode 20122017. Besar harapan kami agar panduan ini dapat dijadikan referensi oleh berbagai pihak dalam menyusun rencana pembangunan di berbagai tingkatan, baik jangka panjang, menengah, pendek maupun tahunan, yang kurang lebih prosesnya hampir sama. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah pertama sekali mengucapkan terimakasih kepada tim pendamping dari Forum Peneliti Aceh (FPA), yang telah mau berbagi pengalaman serta dengan komitmen yang tinggi membantu merencanakan pembangunan daerah kami hingga lima tahun mendatang. Untuk itu kami berharap agar FPA terus berupaya ditengah tingginya dinamika pembangunan di daerah saat ini. Dedikasi yang telah diberikan tidak mudah dilupakan oleh kami dan banyak pihak di Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya secara khusus terimakasih kami ucapkan kepada Ibu Sri Wahyuni yang telah dengan besar hati memboyong teman-teman FPA untuk bersama-sama membangun daerah kita. Selanjutnya, terimakasih kami kepada program Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA) yang telah membantu memfasilitasi kerjasama ini. Atas dorongannya kepada FPA dan juga fasilitas yang diberikan dalam berbagai pertemuan pembahasan RPJMD kami, itu semua sangat berharga. Sulit kami temukan program donor seperti ini, yang berupaya keras menghubungkan antara dunia akademisi dengan dunia birokrasi, sehingga terwujud dalam proses penyusunan kebijakan seperti yang telah terlaksana ini. Terimakasih juga kami ucapkan kepada seluruh konsultan program CPDA yang ada di Aceh,

ix


Jakarta, serta sederetan donor yang mendukung, seperti AusAID. Menurut kami kerjasama ini dapat diterapkan di banyak tempat, bukan hanya di Aceh, bahkan di derah lain di Indonesia. Kami juga berharap ini bukan kerjasama yang terakhir, semoga legacy yang ditinggalkan ini, juga kepada FPA tidak berhenti hingga di sini. Berbagai gagasan cemerlang dan sumberdaya lainnya masih kami harapkan. Demikian harapan dari kami segenap Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, dan selamat menggunakan buku panduan ini.

Wassalam,

Ruslan Abdul Gani Bupati Kabupaten Bener Meriah

x

Kata Pengantar

Program Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA), The World Bank hadir di Aceh guna mendukung pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Program ini berupaya membantu pemerintah Aceh untuk mengintegrasikan pembangunan perdamaian kedalam pembangunan yang bersifat reguler. Untuk itu CPDA menekankan pada pentingnya pelaksanaan pembangunan yang efektif serta memberi manfaat bagi masyarakat sebagai upaya mewujudkan perdamaian itu sendiri. Salah satu pilar dari pembangunan perdamaian yang berlanjutan, yaitu transparansi. Dibawah pilar ini pemerintah Aceh dibantu memperkuat kinerja perencanaan pembangunan daerah agar pembangunan yang dijalankan memberi dampak yang luas pada kondisi masyarakat pasca konflik. Untuk mencapai kesinambungan perdamaian maka Program CPDA menempatkan upaya perbaikan kinerja perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai tema strategis untuk dilakukan. Program CPDA telah mendorong peran peneliti dan akademisi yang tergabung kedalam Forum Peneliti Aceh (FPA) untuk terlibat aktif dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Salah satu yang telah sukses berjalan, yaitu pendampingan terhadap Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2012-2017. Pendampingan ini sendiri telah menempatkan peneliti dan akademisi pada posisi yang strategis untuk melakukan sharing of knowledge bersama pemerintah. Bahkan, seluruh pengalaman proses pendampingan tersebut telah terekam dengan baik didalam buku panduan ini. Sejumlah penjelasan dan metode khusus yang dilaksanakan antara FPA dan Bappeda Kabupaten Bener Meriah, telah termuat dalam buku ini. Program CPDA mengucapkan terimakasih dan sukses kepada FPA dan namanama terlibat sebagai tim pendamping, atas dedikasinya dalam mendampingi Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Semoga terus sukses dapat melakukan hal yang terbaik di Aceh saat ini dan di masa yang akan datang. Terimakasih

xi


banyak juga kepada Bapak Ruslan Abdul Gani sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah, dan Bapak Khairun Aksa, Bapak Misdal, dan Bapak Billah Harun beserta tim Bappeda Kabupaten Bener Meriah, atas keterbukaan untuk memperoleh masukan dalam penyusunan RPJMD. Semoga kerjasama ini akan terus berlanjut guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di Kabuapten Bener Meriah, bahkan Aceh secara umum. Bagi pihak lain yang menjadi target pengguna panduan ini, semoga dapat mengambil pembelajaran dan sukses dalam melakukan pendampingan. Terimakasih,

Adrian Morel Coordinator of Consolidating Peacefull Development in Aceh (CPDA) Program, The World Bank

xii

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahiim Forum Peneliti Aceh (FPA) dengan suatu kebanggaan mempersembahkan buku Panduan Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Aceh untuk dijadikan pedoman oleh berbagai pihak. Panduan ini adalah salah satu hasil kerja FPA, dalam rangka mendorong peran strategis peneliti dalam upaya penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah membuka kesempatan agar para peneliti dapat terlibat secara proporsional dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten setempat. Untuk itu kami ucapkan terimakasih atas sambutan Bapak Ruslan Abdul Gani, selaku Bupati kepala Daerah Kabupaten Bener Meriah periode 2012-2017, dan Bapak Khairun Aksa beserta tim penyusun RPJMD di kantor Bappeda Kabupaten Bener Meriah yang telah menindaklanjuti kerjasama ini hingga selesai. Dalam kesempatan ini kami ucapkan selamat kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang telah selesai menyusun acuan rencana pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun mendatang (2012-2017). Namun kami sangat berharap agar dokumen yang telah disusun ini benar-benar menjadi acuan dalam penyusunan kegiatan pembangunan hingga lima tahun mendatang. Kami sangat mengerti bahwa pelaksanaan rencana pembangunan ini butuh kerja keras dan dukungan dari semua pihak, mulai sejak penyusunan RPJMD, pelaksanaan pembangunan tahunan, hingga melakukan evaluasi untuk melihat hasilnya. Semoga suka dan duka selama penyusunan dokumen RPJMD dapat menjadi motivasi dalam menyelenggarakan pembangunan yang lebih baik. Untuk itu komitmen semua pihak mutlak diperlukan. Buku panduan ini mengetengahkan sejumlah pengalaman yang menurut kami sangat penting untuk dipelajari oleh banyak pihak untuk menyukseskan perencanaan pembangunan daerah. Sistematika pendampingan penyusunan

xiii


RPJMD yang telah dilakukan tidak terlepas dari panduan yang disediakan oleh Pemerintah, salah satunya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, pada lampiran III. Namun bagaimana teknis pelaksanaannya, dapat dilihat melalui panduan ini. Banyak metode dan langkah-langkah praktis yang dilakukan antara tim pendamping dengan tim penyusun RPJMD, semuanya dituangkan dalam panduan ini. Bahkan, panduan ini juga memberikan sejumlah rekomendasi baik kepada para pengguna nantinya dan juga kepada pemerintah daerah dan pusat agar memperhatikan sejumlah hal yang penting pengaruhnya bagi mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Untuk itu kami sangat menghargai apa yang telah dilakukan oleh tim pendamping yang terdiri dari sejumlah peneliti dengan berbagai kualifikasi keilmuan yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan Kabupaten Bener Meriah saat ini. Di tengah semakin pudarnya semangat pengabdian dan idealisme ternyata FPA memiliki sekelompok peneliti yang memiliki komitmen dan mampu melihat dampak kerjasama ini secara jauh kedepan. Kepada sederat nama di lampiran buku ini, patut diucapkan terimakasih atas dedikasi yang telah dipersembahkan. Semoga hasil kerja ini akan terus berkembang, bahkan oleh pihak lain di berbagai daerah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada pihak Bank Dunia, melalui program Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA) yang didanai oleh AusAID, atas bantuannya untuk kelancaran kerjasama antara FPA dan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah. Tidak itu saja, bahkan terhadap beberapa kegiatan yang didukung selama ini oleh program CPDA dalam rangka menggalang semangat dan kerjasama yang kuat untuk menghubungkan dunia penelitian dengan pembuatan kebijakan. Semoga buku panduan pendampingan perencanaan pembangunan daerah ini, dapat membantu tidak hanya pihak pemerintah bahkan banyak non-pemerintah lainnya untuk saling bekerjasama dalam melahirkan rancangan pembangunan yang berkualitas.

Terimakasih,

Saleh Sjafei Koordinator Forum Peneliti Aceh

xiv

Daftar Isi

iii

Daftar Istilah dan Singkatan Kata Pengantar Daftar Isi

vii

xiii

Bagian 1. Pendahuluan

1 1

A. Sekilas mengenai Dokumen RPJMD B. Struktur RPJMD

2

C. Pilkada dan Dokumen RPJMD

2 3

D. Signifikansi Panduan Pendampingan 5

E. Maksud dan Tujuan

5

F. Sasaran Penggunaan

Bagian 2. Penjajakan Komitmen Kepala Daerah Terpilih A. Komunikasi Awal

7

B. Pengumpulan Informasi Pembangunan Daerah Bagian 3. Persiapan Pendampingan A. Prinsip dan Mekanisme B. Tahapan Pendampingan

11

11 13

C. Pembentukan Tim Pendamping RPJMD D. Orientasi RPJMD

16

xv

14

7

7


Bagian 4. Evaluasi Tahap Satu: Gambaran Umum Kondisi Pembangunan dan Keuangan Daerah 19 19

A. Tinjauan: Gambaran Umum Kondisi Daerah

B. Tinjauan: Gambaran Pegelolaan Keuangan Daerah

21

C. Mengelola Workshop Kondisi Pembangunan dan Keuangan Daerah

23

Bagian 5. Evaluasi Tahap Dua: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 27 A. Perumusan Visi dan Misi Pembangunan

28

B. Mengelola Workshop Penguatan Visi dan Misi Pembangunan

29

32

C. Memformulasikan Strategi Pembangunan

Bagian 6. Evaluasi Tahap Tiga: Program dan Indikator Kinerja Pembangunan 35 A. Memeriksa Rumusan Program dan Indikator Kinerja Pembangunan

35

B. Mengelola Workshop Pembahasan Program dan Indikator Kinerja Pembangunan 38 Bagian 7. Evaluasi Tahap Akhir: Pemeriksaan Konsistensi Pembahasan RPJMD 41 A. Pemeriksaan Rangkaian Uraian RPJMD

41

B. Mengelola Workshop Pembahasan Tinjauan Akhir Profil Tim Pendamping

47

Profil Forum Peneliti Aceh (FPA)

53

xvi

45

Bagian 1 PENDAHULUAN

A. Sekilas mengenai Dokumen RPJMD Dokumen RPJMD pada dasarnya disusun oleh pemerintah daerah sebagai acuan pelaksanaan pembangunan lima tahun sesuai dengan periode pemerintahan kepala daerah terpilih. Dalam dokumen RPJMD tergambar kondisi kekinian pembangunan daerah, yaitu capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan data dan informasi tersebut selanjutnya diidentifikasi berbagai masalah untuk diselesaikan, tentunya dengan mempertimbangkan aspek waktu, kemampuan daerah, serta berbagai faktor penunjang lainnya. Kemudian disusunlah langkah-langkah penanganannya secara sistematis melalui kerangka kerja pembangunan. RPJMD merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Rencana jangka menengah ini nantinya akan dijabarkan kedalam Rencana Strategis pembangunan yang akan dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD selanjutnya akan merincikan rencana pembangunan tersebut kedalam rencana kerja tahunan dinas, yang kemudian akan dibahas hingga terdapat kegiatan dan pembiayaan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dengan demikian pemerintah daerah dengan mudah dapat mengevaluasi capaian pembangunan yang dilaksanakan. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 setidaknya telah menyediakan pedoman melakukan perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1


B. Struktur RPJMD Bab I

Pendahuluan

Bab II

Gambaran Kondisi Umum Daerah

Bab III

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan

Bab IV

Perumusah Masalah Pembangunan Daerah dan Isu-isu Strategis Pembangunan

Bab V

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Bab VI

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VII

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah

Bab VIII

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

C. Pilkada dan Dokumen RPJMD Proses pemilihan kepala daerah belum memberi jaminan pada membaiknya pembangunan satu daerah. Kepala Daerah terpilih pada dasarnya harus menyusun dokumen RPJMD sebagai acuan pembangunan yang akan dilaksanakan, selambat-lambatnya enam bulan setelah dilantik. Meski demikian jadwal pemilihan hingga pelantikan sering berdampak pada waktu penyelesaian RPJMD. Jadwal Pilkada dan pelantikan yang berlangsung di pertengahan tahun pembangunan berdampak pada singkatnya waktu penyusunan RPJMD. Kecenderungan kepala daerah baru menyusun RPJMD setelah dilantik, jikapun ada draft sebelumnya, selalu harus disusun versi yang baru, sehingga sulit bagi mereka untuk mengejar waktu perencanaan dan penganggaran pembangunan tahun berikutnya yang sudah dekat. Belum lagi tuntutan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 agar dokumen RPJMD disepakati bersama eksekutif dan legislatif daerah, kemudian diberi payung hukum berupa Peraturan Daerah. Kendala ini dialami sendiri oleh Kabupaten Bener Meriah, sehingga solusinya adalah dengan mengesahkan sementara RPJMD menggunakan Peraturan Bupati agar dapat digunakan dalam pembahasan anggaran pembangunan berjalan. Untuk itu, idealnya waktu pemilihan kepala daerah harus dilakukan enam bulan sebelum pembahasan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPKD) satu daerah. Masalah kedua adalah belum idealnya interval waktu pemilihan antar tingkatan kepala daerah. Seharusnya untuk mendukung sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan antara provinsi, kabupaten dan kota, bahkan nasional kebawah,

2

Bagian 1 Pendahuluan

jadwal pemilihan Gubernur harus memiliki masa tenggat yang cukup, tidak bisa dilakukan bersamaan dengan Bupati dan Walikota. Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2012 telah dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan 17 bupati dan walikota, sehingga sulit bagi pemerintah kabupaten/kota melakukan penyelarasan rencana pembangunan mereka dengan arah dan kebijakan provinsi. Saat pemerintah kabupaten dan kota membahas perencanaan pembangunan, disaat itu pemerintah provinsi masih sedang membahas rencana pembangunannya. Meski tim penyusun RPJMD provinsi melakukan road show serap pendapat di beberapa regional daerah, tetap saja pemerintah kabupaten dan kota belum memiliki pedoman yang final terhadap kebijakan yang akan ditetapkan oleh pemerintah provinsi.1 Catatan Pengalaman pendampingan ini ingin mendorong para pemangku kebijakan di bidang politik dan institusi pelaksana pesta demokrasi daerah, terutama pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meninjau kembali proses pemilihan kepala daeah. Idealnya terdapat harmonisasi antara mekanisme pesta demokrasi dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai tujuan utama dari pesta demokrasi itu sendiri.

D. Signifikansi Penyusunan Panduan Panduan ini dikembangkan sebagai dokumentasi terhadap kerjasama pendampingan yang telah dilakukan antara pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan Forum Peneliti Aceh dalam menyusun RPJMD. Panduan ini menyajikan pengalaman dalam proses perumusan rencana pembangunan, sehingga sangat membantu bagi aparatur pemerintah dalam melakukan penyusunan rencana pembangunan. Panduan ini juga menyajikan metode bagaimana data dan informasi kondisi sosial, ekonomi, politik, budaya dan keamanan disajikan dan kemudian dianalisa sebagai dasar penentuan visi, misi, strategi serta program pembangunan daerah lima tahun ke depan. Bagi Forum Peneliti Aceh, kegiatan pendampingan yang telah dilakukan merupakan bagian dari visi organisasi, yaitu menguatnya kualitas dan kemanfaatan dunia penelitian di Aceh, yang selanjutnya didukung oleh misi 1 Pemerintah Provinsi Aceh hingga panduan ini disusun belum mensahkan dokumen RPJMD Provinsi Aceh periode 2012-2017 menggunakan Peraturan Daerah (Qanun) bersama legislatif daerah. Hingga saat ini dokumen RPJMD Provinsi Aceh baru memperoleh pengesahan menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2012, guna dapat dilakukan pembahasan anggaran pembangunan tahun 2013 di saat itu.

3


mengadvokasi hasil-hasil penelitian serta memfasilitasi keterlibatan kalangan akademisi dalam penyusunan rencana pembangunan yang berbasis data dan fakta (Evidence Based Planning). Panduan ini diharapkan dapat membantu pengguna dalam mempelajari secara sederhana dan menerapkan pentahapan perencanaan dan penganggaran sesuai kebutuhan dan kondisi lokal. Panduan ini bahkan sangat diarahkan kepada pengguna yang akan berperan sebagai narasumber pendamping perencanaan pembangunan satu daerah. Dengan penduan ini diharapkan akan terjadinya peningkatan keterampilan teknis antara kedua belah pihak dalam merumuskan langkah pembangunan yang berkualitas dan berkesinambungan. Buku panduan ini telah mendapat masukan banyak pihak melalui satu workshop, terutama dari pihak Bappeda Provinsi Aceh yang memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengarahan dan pengendalian pembangunan daerah. Workshop tersebut juga mengundang Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memperkenalkan pengalaman pendampingan yang telah dilakukan dan agar Bappenas juga dapat menyampaikan masukan terhadap buku panduan ini. Workshop juga mengundang pihak Bappeda Kabupaten dan Kota lainnya di Aceh agar dapat mempertimbangkan langkah penyusunan rencana pembangunan daerah masingmasing, kedepan. Catatan Workshop itu sendiri memiliki tujuan untuk: 1. Mendiseminasikan pengalaman pendampingan penyusunan rencana pembangunan yang telah dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan Forum Peneliti Aceh; 2. Bappeda Provinsi agar menyusun strategi dan mekanisme baku untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan di tingkat Kabupaten dan Kota agar mengacu pada rencana pembangunan provinsi; 3. Pengalaman dan buku pedoman pendampingan ini agar dapat diacu oleh kabupaten lainnya di Aceh, bahkan provinsi dan kabupaten lainnya di Indonesia untuk melakukan kerjasama dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.

4

Bagian 1 Pendahuluan

E. Maksud dan Tujuan Secara khusus tujuan disusunnya penduan pendampingan ini, yaitu untuk: 1. Meningkatkan kualitas proses, kinerja dan keluaran dari penyusunan RPJMD. 2. Mengupayakan tercapainya keterpaduan dan keselarasan antara RPJMD dengan arah kebijakan nasional, provinsi dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. 3. Meningkatkan efektifitas peran, fungsi dan keterlibatan lembaga pemerintah (SKPD), legislatif (DPRD) dan organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam proses penyusunan RPJMD. 4. Meningkatkan kemampuan daerah melalui proses perencanaan pembangunan untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

F. Sasaran Penggunaan Panduan ini disusun secara praktis agar dapat dipedomani oleh siapa saja yang ingin memahami mekanisme kerja yang relatif ideal dalam mendampingi penguatan rencana pembangunan daerah. Forum Peneliti Aceh menjadikan panduan ini sebagai salah satu produk pengetahuan yang disarikan dari pengalaman lapangan selama mendampingi penyusunan RPJMD Kabupaten Bener Meriah sejak tahun 2012 hingga 2013. Kegiatan ini bahkan telah terlaksana berkat inisiatif pemerintah kabupaten tersebut untuk melibatkan peneliti serta akademisi sebagai pendamping. Panduan ini dapat digunakan oleh individu, kelompok, maupun organisasi yang mendapat kesempatan melakukan pendampingan perencanaan pembangunan. Birokrat saat ini masih membutuhkan banyak ahli untuk membantu memikirkan dan menata pembangunan daerah. Panduan ini diharapkan dapat menjadi alternatif, meski tetap terbuka untuk dikembangkan oleh pihak lain sesuai dengan perkembangan pengalaman di lapangan. Panduan ini juga dapat digunakan oleh organisasi non-pemerintah lainnya, bahkan pihak donor sekalipun yang ingin terlibat dalam proses penguatan tatakelola pemerintahan lokal (provinsi, kabupaten, dan kota) di Indonesia.

5


Catatan 1. Forum Peneliti Aceh mengedepankan metode “pendampingan” agar sekaligus dapat membangun kapasitas aparatur dan kapasitas peneliti dan akademisi sendiri tentang dunia perencanaan pembangunan (Sharing Knowledge). 2. Langkah kerja pendampingan dalam panduan ini telah berpedoman pada Lampiran III, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pedoman teknis dalam penyusun RPJMD.

Panduan ini menonjolkan teknik praktis dan juga formula sederhana yang berhasil dirancang oleh tim Forum Peneliti Aceh selama proses pendampingan berlangsung. Logika pemaparan dalam setiap bagian penduan ini hanya menekankan pada tiga hal sederhana, yaitu bagian idealitas, pengalaman, serta diperkuat oleh catatan pembelajaran terhadap pengalaman pendampingan itu sendiri. Setiap tahapan kegiatan dirancang dengan baik, termasuk pelaksanaan workshop untuk memaparkan dan memperoleh masukan terhadap dokumen rencana pembangunan. Meski demikian Forum Peneliti Aceh sangat menganjurkan inovasi dan improvisasi yang dianggap baik sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk dikombinasikan dengan pengalaman pendampingan di tempat lain.

6

Bagian 2 Penjajakan Komitmen Kepala Daerah Terpilih

A. Komunikasi Awal Hal pertama yang penting dilakukan tim pendamping adalah upaya membangun komunikasi dengan kepala daerah baru terpilih berserta jajarannya. Komunikasi ini sangat membantu untuk mengetahui komitmen kepala daerah untuk menata pembangunan, melihat ketersediaan sumberdaya perencana, sekaligus mengidentifikasi kemungkinan serta metode kerjasama yang efektif untuk dilakukan. Forum Peneliti Aceh pada dasarnya memiliki anggota (Focal Point) yang dapat berkomunikasi langsung dengan Bupati terpilih di Kabupaten Bener Meriah. Focal Point ditugaskan menjelaskan pengalaman dan keinginan untuk membantu memperkuat penyusunan RPJMD, sehingga Focal Point dapat membantu menjadwalkan pertemuan ramah-tamah (courtesy meeting) antara calon tim pendamping dengan kepala daerah.

B. Pengumpulan Informasi Pembangunan Daerah Sekali lagi, pertemuan awal dengan kepala daerah sangat penting dalam satu rangkaian proses pendampingan untuk melahirkan sebuah komitmen. Komitmen kepala daerah untuk terlibat penuh, keterbukaan berdiskusi dan menerima masukan sangat diharapkan, mengingat proses pendampingan nantinya akan membahas lebih dalam tentang visi dan misi pembangunan daerah yang akan dijalankan. Setiap kepala daerah biasanya sudah pernah memiliki visi dan misi pembangunan yang disusun saat kampanye pemilihan kepala daerah, dan pernah disampaikan dihadapan legislatif daerah sebagai tanda dimulainya proses Pilkada. Akan tetapi sekali lagi penting dilakukan pembahasan ulang agar lebih akurat.

7


Berikut beberapa pertanyaan yang dapat disampaikan dalam diskusi bersama kepala daerah dan jajarannya.

1

Apa visi dan misi pemerintahan Kabupaten saat ini?

2

Bidang pembangunan apa yang akan menjadi fokus pembangunan kabupaten?

3

Apa peran akademisi untuk membantu memperkuat pembangunan kabupaten melalui proses penyusunan RPJMD?

Berdasarkan pengalaman Forum Peneliti Aceh, diskusi awal dengan kepala daerah berhasil menggali tiga masalah utama dalam pembangunan Kabupaten Bener Meriah, yaitu: 1. Tatakelola pemerintah masih lemah; 2. Pendapatan daerah masih rendah; dan 3. Tingkat kemiskinan masyarakat yang masih tinggi. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi sejumlah akar masalah pembangunan, dan selanjutnya kepala daerah diminta untuk menyampaikan beberapa prioritas pembangunan yang akan ditangani kedepan, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Reformasi birokrasi; Perdagangan dan peningkatan nilai tambah petani; Infrastruktur energi terbarukan; Tata-kehidupan sosial dan keberagamaan; Kualitas sumberdaya manusia; Tata ruang kabupaten; dan Sinergitas pembangunan kabupaten dan provinsi.

8

Bagian 1 Penjajakan Kepala Daerah Terpilih

Selama diskusi berlangsung, calon tim pendamping agar berupaya mendalami visi dan misi pembangunan yang dipaparkan oleh kepala daerah, sektor pembangunan yang menurut kepala daerah merupakan prioritas untuk ditangani. Di akhir diskusi calon tim pendamping agar menegaskan komitmen untuk terlibat sebagai pendamping yang melakukan tinjauan terhadap proses penguatan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, sementara tanggungjawab pengerjaan tetap berada pada pemerintah, dalam hal ini Bappeda.

9

Bagian 3 Persiapan Pendampingan

A. Prinsip dan Mekanisme Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menyepakati bahwa bentuk pendampingan yang diberikan Forum Peneliti Aceh adalah melakukan tinjauan kritis (critical review). Keputusan Forum Peneliti Aceh untuk mengambil peran tersebut dilandasi oleh beberapa hal, yaitu: 1. Telah tersedianya pedoman penyusunan RPJMD dalam lampiran III, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; 2. Agar terjadinya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah sebagai perencana pembangunan daerah; 3. Menjaga independensi dan integritas peneliti; 4. Mengefisienkan pengerjaan RPJMD oleh aparatur pemerintah. Setelah menyepakati batas keterlibatan dan peran masing-masing pihak, kemudian tim pendamping bersama Bappeda membahas mekanisme dan agenda kerja bersama. Namun untuk itu juga penting didiskusikan bersama mengenai logika praktis peninjauan sejalan dengan sistematika dokumen RPJMD saat ini, berikut penjelasannya.

11


Langkah 1

Langkah 2

Apakah draft memenuhi ketentuan Permendagri 54/2010 dan sejalan dengan draft RPJM Provinsi?

• Apakah Bab II updated dan konsisten dengan Bab IV? • Apakah Bab III sudah komprehensif?

Langkah 5

Langkah 4

Langkah 3

Apakah Bab V konsisten dengan Bab IV?

Apakah Bab VI konsisten dengan Bab V?

Apakah Bab III komprehensif?

Draft Awal RPJMD dari Bappeda

Langkah 6 Apakah Bab VIII konsisten dengan Bab VII dan Bab III?

Draft Awal RPJMD dari Bappeda

Gambar: Mekanisme Review RPJMD

Catatan Rangkaian tinjauan ini terdiri dari enam tahapan dasar, namun dalam kasus seperti keterbatasan waktu, peninjauan beberapa bagian dari draft dapat dilakukan secara bersamaan. Misalnya tinjauan terhadap kesesuaian antara Bab II dan IV, serta review terhadap Bab III dilakukan secara bersamaan. Umpan balik yang disampaikan tim pendamping kepada tim penyusun juga dapat dilakukan bersamaan antara beberapa bagian. Setelah memberikan umpan balik secara tertulis, tim pendamping dan tim penyusun merencanakan untuk melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas umpan balik yang telah diberikan.

12

Bagian 3 Persiapan Pedampingan

B. Tahapan Pendampingan Agar hasil kerja pendampingan dan penyusunan dapat lebih terukur, maka disusunlah jadwal kerja penyusunan sekaligus pelaksanaan tinjauan oleh tim pendamping, sebagai berikut: Tahapan Proses Pendampingan Penyusunan RPJMD Bulan Ke-I

KEGIATAN

A.

Persiapan pendampingan penyusunan RPJMD

Bulan Ke-II

Bulan Ke-III

Bulan Ke-IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1.

Pembentukan tim pendamping, orientasi RPJMD dan penyusunan agenda kerja

✔

2.

Pengumpulan data dan informasi mengenai kondisi pembangunan daerah oleh tim pendamping

✔

1.

Penyampaian draft rancangan awal RPJMD oleh tim penyusun kepada tim pendamping

✔

2.

Pemeriksaan Bab II dan Bab III oleh tim pendamping

✔

3.

Workshop pembahasan Bab II dan Bab III, dengan melibatkan seluruh SKPK

4.

Perbaikan draft Bab II dan Bab III oleh tim penyusun dengan berkoordinasi dengan SKPK

5.

Penyampaian hasil perbaikan Bab II dan Bab III oleh tim penyusun kepada tim pendamping, sekaligus dengan rancangan Bab IV dan Bab V untuk ditinjau.

✔

6.

Pemeriksaan Bab IV dan Bab V oleh tim pendamping

✔

7.

Workshop pembahasan Bab IV dan Bab V bersama Kepala Daerah dan SKPK

8.

Perbaikan Bab IV dan Bab V oleh tim penyusun

9.

Penyampaian hasil perbaikan Bab IV, dan Bab V oleh tim penyusun kepada tim pendamping, sekaligus dengan draft Bab VII, Bab VIII, dan Bab IX

✔

10.

Pemeriksaan Bab VII, Bab VIII, dan Bab IX oleh tim pendamping

✔

11.

Workshop pembahasan Bab VII, Bab VIII, dan Bab IX

12.

Penyampaian hasil perbaikan keseluruhan Bab RPJMD oleh tim penyusun kepada tim pendamping

✔

13.

Pemeriksanaan hasil perbaikan keseluruhan Bab oleh tim pendamping

✔

14.

Workshop pembahasan keseluruhan Bab RPJMD

✔

15.

Penyempurnaan RPJMD berdasarkan hasil rekomendasi workshop

✔

B.

Konsultasi dan Proses Pembahasan RPJMD

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

13

✔


Catatan Jadwal review ini disusun mengikuti alur proses yang diinginkan oleh Permendagri 54/2010, tapi dalam perjalanannya telah terjadi perubahan kecil seperti: 1. Belum tersedianya Renstra setiap SKPK untuk dijadikan pedoman awal penyusunan RPJM oleh Bappeda Kabupaten Bener Meriah. 2. Jadwal Musrenbang RPJMD harus mengikuti jadwal persidangan anggaran pembangunan daerah di DPRK, meski secara akademis, sistematika dan beberapa data dan informasi di dalam draft RPJMD masih ada kekurangan. 3. Pemberian legalitas hukum terhadap RPJMD sempat dalam bentuk Peraturan Bupati agar pembahasan anggaran pembangunan 2013 daerah di DPRK dapat dilakukan, dan setelah mendapat perbaikan selanjutnya RPJMD dapat diberi legalitas Peraturan Daerah.

C. Pembentukan Tim Pendamping RPJMD Setelah dapat memastikan bentuk dan metode pendampingan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi para peneliti yang mampu dan berkeinginan terlibat dalam bantuan teknis ini. Oleh Forum Peneliti Aceh (FPA), setiap bidang (peer group) diminta mengusulkan satu orang anggota yang mampu menjadi narasumber untuk bidang tersebut. FPA menegaskan agar para penelitinya mengedepankan semangat volunteerism dalam kerjasama ini. Hal ini juga yang membuat pengalaman pendampingan ini sangat penting, bahkan kemudian dapat dilakukan oleh kalangan peneliti maupun akademisi lainnya. Gabungan beberapa orang peneliti dan akademisi tersebut kemudian menjadi tim pendamping RPJMD. Tim pendamping kemudian harus menunjuk salah seorang yang dilihat mampu diantara mereka untuk menjadi koordinator, dengan tanggungjawab sebagai berikut: 1. Sebagai narasumber internal di tim pendamping; 2. Mengontrol kinerja dan jadwal penyampaian output tim pendamping; 3. Melaporkan kemajuan proses tinjauan kritis; dan 4. Membantu memecahkan kendala dalam proses tinjauan kritis. Berikut komposisi tim pendamping yang pernah dibentuk oleh FPA untuk mendampingi penyusunan RPJMD Kabupaten Bener Meriah (profil anggota tim pendamping sebagaimana terlampir). Sejumlah peneliti dan akademisi

14


dilibatkan berdasarkan kepakaran masing-masing yang dibutuhkan menurut prioritas pembangunan yang disampaikan sebelumnya.

Reformasi Birokrasi Dinul Islam

Pertanian

Keuangan Daerah

Kesehatan

FPA

Infrastruktur Energi

Pendidikan

Kehidupan Sosial dan Keperempuanan

Ekonomi dan Perdagangan

Gambar: Komposisi Tim Review RPJMD

Catatan Tim reviewer beranggotakan satu orang peneliti yang menguasai bidang keuangan daerah untuk membantu memperkuat pengelolaan pendapatan dan rancangan belanja daerah. Sistematika RPJMD memiliki satu bagian khusus yang membahas gambaran keuangan daerah dan kerangka pendanaan pembangunan. Peneliti dibidang keuangan publik akan membantu menghitung kemampuan keuangan daerah dengan melihat pengalaman pembangunan daerah sebelumnya, proyeksi penerimaan daerah, peluang peningkatan penerimaan daerah, kebijakan yang dibutuhkan, hingga memperkirakan proporsi penggunaan keuangan daerah dalam pembangunan lima tahun mendatang

15


D. Orientasi RPJMD Setiap anggota tim pendamping tentunya harus memahami dengan baik mengenai dokumen rencana pembangunan daerah beserta sistematikanya. Bagi FPA hal ini merupakan kemampuan lanjutan yang harus dimiliki setiap peneliti maupun akademisi untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan. Pemahaman terhadap sistematika RPJMD akan memperkuat proses pendampingan itu sendiri, dimana peneliti dapat membantu pemetaan kondisi pembangunan daerah dan membantu pemerintah menyusun strategi penanganannya. Berikut gambaran sinergisasi antara peran akademisi dan proses pengambilan kebijakan yang menjadi misi dari organisasi FPA.

Penyusunan Kebijakan

Kepakaran

Gambar: Hubungan Penyusunan Kebijakan dengan Kepakaran

Tim pendamping selanjutnya mengadakan satu workshop orientasi dan penyamaan persepsi terhadap dokumen RPJMD, dengan dapat mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Berikut beberapa topik penting yang didiskusikan dalam workshop tersebut: 1. Apa signifikansi dokumen RPJMD dalam pembangunan? 2. Apa saja substansi pembahasan masing-masing bab dalam dokumen RPJMD? 3. Bagaimana hubungan (sequence) antar bab yang dibahas? 4. Siapa saja komponen stakeholder yang harus terlibat dalam proses penyusunan RPJMD? 5. Bagaimana prosedur umum dalam menyusun RPJMD? 6. Bagaimana peran strategis peneliti dan akademisi dalam proses penyusunan RPJMD?

16


Workshop dilaksanakan untuk menjawab sejumlah petanyaan diatas. Agar workshop berjalan efektif, berikut beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh setiap anggota tim pendamping: 1. Membaca beberapa dokumen utama, seperti: a. Lampiran III, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010; b. RPJM Nasional; c. RPJP dan RPJM Provinsi dan Kabupaten; d. RTRW Provinsi dan Kabupaten; e. RPJMD kabupaten periode pemerintahan sebelumnya, dan f. Membaca juga sejumlah dokumen RPJMD daerah lain sebagai perbandingan. 2. Mencari, membaca dan mendiskusikan kembali resume pihak lain mengenai struktur dan sistematika RPJMD; 3. Menemukan, membaca dan mendiskusikan kembali pengalaman yang pernah ditulis oleh pihak lain yang pernah mendampingi penyusunan rencana pembangunan daerah, ataupun mengajak narasumber yang berpengalaman untuk dapat berbagi pengalaman dengan tim pendamping yang sedang mempersiapkan diri; 4. Penting sekali setiap anggota tim pendamping mencari dan menguasai informasi dasar mengenai kondisi pembangunan daerah yang akan didampingi. Dengan demikian, tim pendamping sudah cukup memiliki pemahaman untuk melakukan pendampingan terhadap penyusunan RJMD satu daerah. Selanjutnya tim pendamping dan tim penyusun mengagendakan jadwal pengiriman draft awal untuk ditinjau oleh tim pendamping.

17

Bagian 4 EVALUASI TAHAP SATU: Gambaran Umum Kondisi Pembangunan dan Keuangan Daerah

A. Tinjauan: Gambaran Umum Kondisi Daerah Bagian gambaran umum kondisi daerah merupakan data dan informasi dasar tentang kondisi pembangunan terkini yang telah dilaksanakan sejak lima tahun sebelumnya, persisnya termuat dalam Bab II dan Bab III dokumen RPJMD. Keduabagian tersebut diatur oleh Permendagri 54 Tahun 2010 agar menggambarkan aspek-aspek penting, seperti: aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan sosial, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Setelah memperoleh draft Bab II dan Bab III dari tim penyusun, kemudian tim pendamping memeriksa ketersediaan data dan informasi dasar pembangunan yang diperlukan. Kecukupan data sangat penting, tanpa data dan informasi maka pembahasan tidak bisa berlanjut untuk menyusun isu-isu strategis pembangunan daerah dan tantangannya, demikian juga untuk menyusun visi dan misi pembangunan. Berikut contoh formula yang telah terisi, yang dapat digunakan oleh tim pendamping untuk melakukan tinjauan terhadap Bab II draft RPJMD.

19

20

Aspek Daya Saing Daerah

Fokus Layanan Wajib: Pendidikan

Aspek Pelayanan Umum

FOKUS PEMBAHASAN

ASPEK PEMBAHASAN

Syariat Islam

Pendidikan

BIDANG

Tabel

Tabel

Tabel

Tabel

Siswa usia SD yang lulus Madrasah Diniyah (5 tahun terakhir) Jumlah masjid per kecamatan tahun 2011 Ketersediaan TPA & TQA per kecamatan tahun 2011 Pelanggaran syariat (5 tahun terakhir)

Tabel/Grafik

Rasio guru dan murid per kecamatan (semua jenjang PAUD, dasar dan menengah dalam 5 tahun terakhir)

Tabel/Grafik

Tabel/Grafik

Rasio ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah per kecamatan tahun 2011 (semua jenjang PAUD, dasar dan menengah)

Rasio guru bidang studi dan murid per kecamatan (jenjang pendidikan menengah dalam 5 tahun terakhir)

Tabel/Grafik

CARA PENYAJIAN DATA YANG DISARANKAN

APS, APK, APM perkecamatan (semua jenjang dasar dan menengah dalam 5 tahun terakhir)

DATA YANG DIPERLUKAN

Analisis trend pelanggaraan syariat (naik, turun, konstan)

Analisis jumlah TPA dan TQA per kecamatan (naik, turun, konstan)

Analisis jumlah masjid per kecamatan (naik, turun, konstan)

Analisis trend siswa SD lulus Madin (naik, turun, konstan)

Analisis trend rasio guru bidang studi: murid (naik, turun, konstan). Bandingkan per kecamatan. Bandingkan dengan data Aceh dan Nasional dan jelaskan jika ada kesenjangan.

Analisis trend rasio guru: murid (naik, turun, konstan). Bandingkan per kecamatan. Bandingkan dengan data Aceh dan Nasional dan jelaskan jika ada kesenjangan.

Analisis per kecamatan untuk melihat kesenjangan. Bandingkan dengan data Aceh dan Nasional.

Analisis trend APS, APK, APM (naik, turun, konstan). Bandingkan per kecamatan. Bandingkan dengan data Aceh dan Nasional dan jelaskan jika ada kesenjangan.

BENTUK ANALISIS YANG DISARANKAN

Data belum tersedia

Data belum tersedia

Data belum tersedia

Data tidak tersedia

Depag/Dinas Syariat Islam




Disdik

Disdik

Data rasio guru SD & SMP per kecamatan. Interpretasi kurang tepat

Data belum tersedia

Disdik

Disdik

SUMBER DATA

Data belum tersedia

Data APS, APK, APM agregat SD, SMP, SMA tahun 2006-2011

DATA YANG SUDAH TERSEDIA


Bagian 4 Evaluasi Tahap Satu: Gambaran Umum Kondisi Pembangunan dan Keuangan Daerah

B. Tinjauan: Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah dan proyeksi penerimaan, belanja serta pembiayaan daerah untuk lima tahun ke depan diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Penyusunan Bab III RPJMD harus dapat menyajikan kondisi keuangan daerah dengan baik dalam rangkaian proses perumusan rencana pembangunan daerah. Bab III harus dapat memberikan gambaran tentang kinerja keuangan daerah di masa lalu (sekurang-kurangnya 5 tahun) berikut upaya-upaya peningkatan yang sudah dilakukan, dan kemudian proyeksi keuangan daerah ke depan (untuk periode 5 tahun ke depan). Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat tim pendamping meninjau bagian ini: 1. Sudahkah dalam Bab ini tersaji data–data (dalam Tabel) realisasi penerimaan daerah masa lalu dari: (i) penerimaan asli daerah, (ii) dana perimbangan, dan (iii) pendapatan lain yang sah. 2. Sudahkan tersaji data–data realisasi belanja daerah (dalam Tabel) berikut persentase belanja daerah untuk sektor – sektor utama yang alokasinya telah ditentukan dalam perundangan-undangan. Misalnya: minimal 20 persen untuk sektor pendidikan dan 10 persen untuk sektor kesehatan. 3. Sudahkah dalam Bab ini tersaji perhitungan kebutuhan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, dan perhitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah untuk 5 tahun ke depan, beserta analisa ketersediaan dana misalnya persentase celah fiskal (fiscal space) untuk pembangunan? 4. Sudahkan ada data tentang rata-rata realisasi penerimaaan PAD, termasuk persentase pertumbuhan lima tahun sebelumnya (dalam Tabel) dan didukung dengan analisis perbandingan dengan daerah lain? Misalnya: rata-rata realisasi pertumbuhan PAD meningkat sebesar xx% sejak periode tahun xxxx hingga tahun xxxx; 5. Sudahkah terpetakan trend penerimaan dari transfer pemerintah pusat dan trend penerimaan dari PAD serta persentase kontribusi PAD terhadap ABBK (disajikan dalam Tabel dan narasi)? 6. Sudahkan terdapat gambaran perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan PAD selama kurun waktu 5 tahun yang lalu? Disertai analisis terhadap sumber–sumber potensial penerimaan PAD dan strategi peningkatannya ke depan.

21


7. Sudahkah ada proyeksi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SILPA) serta nominal untuk rencana pembiayaan daerah untuk 5 tahun ke depan (Tabel dan narasi), hal ini penting untuk pengambilan keputusan jika anggaran diperkirakan surplus/defisit2? Pada bagian Kebijakan Keuangan Daerah ini, sebaiknya ada data-data sebagai berikut: 1. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD; 2. Kontribusi dana perimbangan terhadap APBD; 3. Kontribusi SILPA terhadap APBD; 4. Proyeksi PAD; 5. Proyeksi penerimaan dana perimbangan; 6. Proyeksi penerimaan lain–lain pendapatan yang sah; 7. Proyeksi penerimaan pembiayaan; 8. Rasio belanja aparatur dengan belanja publik; 9. Perkembangan belanja aparatur dan belanja publik; 10. Proyeksi belanja daerah lima tahun sebelumnya. Catatan Evaluasi tahap pertama biasanya banyak menemui kekurangan, seperti: 1. Ketatabahasaan 2. Visualisasi data (Gambar, tabel, grafik, diagram, chart, dan sebagainya) 3. Perbandingan kinerja keuangan daerah dengan daerah – daerah lain atau secara nasional. 4. Paraphrase, dan 5. Signifikansi data dan informasi yang disajikan. Untuk itu pengalaman akademik sangat penting untuk memperkuat fase tinjauan awal ini. Pada tahap ini komentar tertulis pada draft dari tim pendaping sangat dibutuhkan sebagai bagian dari pembangunan kapasitas aparatur, yang kemudian akan dipaparkan saat workshop pembahasan. 2 Reviewer perlu duduk bersama dengan eksekutif; membahas rencana pemanfaatan surplus anggaran, apakah surplus ini akan dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal, menutup defisit & dana cadangan? Pemerintah daerah boleh saja melakukan penyertaan modal sepanjang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya diprediksi surplus, Pemda lebih dulu harus memenuhi kewajibannya untuk melayani masyarakat dan membangun daerah melalui APBD (Permendagri No.52/2012).

22


C. Mengelola Workshop Kondisi Pembangunan dan Keuangan Daerah Hasil tinjauan tahap pertama oleh tim pendamping disampaikan dalam satu forum workshop yang difasilitasi oleh Bappeda dan dihadiri oleh seluruh SKPD (kepala dinas, kepala bidang perencanaan dan program, dan operator), termasuk mengundang kantor Kementerian dan Lembaga (K/L) yang ada di daerah. Workshop ini dilaksanakan dengan tujuan: 1. Agar semua pihak dapat mengetahui dan terlibat dalam penyusunan RPJMD; 2. Agar semua SKPD menyampaikan data dan informasi pembangunan yang dinilai belum memadai; 3. Memastikan komitmen semua pihak untuk menyelesaikan penyusunan dokumen RPJMD. Berikut agenda workshop tahap pertama: No

Kegiatan

1.

Pembukaan

Pelaksana/ Anggota

Tema/Materi

Waktu

Kepala Bappeda

Sambutan dan penyampaian progress penyusunan RPJMD

15 menit

15 menit

2.

Pembukaan

Koordinator tim pendamping

a. Penjelasan metode melakukan tinjauan b. Penjelasan hasil tinjauan awal c. Penjelasan mengenai metode pelaksanaan workshop tahap pertama

3.

Istirahat

Panitia

-

10 menit

a. Bappeda b. SKPD c. Tim pendamping

a. Workshop kemudian dibagi menjadi beberapa Kelompok FGD b. Pembagian didasarkan pada tujuh isu pembangunan daerah; c. Setiap kelompok terdiri dari beberapa SKPD terkait dengan tema pembangunan setiap kelompok; d. Setiap kelompok juga beranggotakan staf Bappeda dari bidang perencanaan terkait tema pembangunan setiap kelompok.

10 menit

4.

Pembagian kelompok FGD

23


Pelaksana/ Anggota

Tema/Materi

4.

FGD perbidang

a. Bappeda b. SKPD c. Tim pendamping

a. Setiap tim pendamping menyampaikan hasil tinjauan tahap pertama terhadap Bab II pada FGD masing-masing bidang; b. Anggota tim pendamping memimpin diskusi untuk mengonfirmasi SKPD dan Bappeda terhadap ketersediaan sejumlah data dan informasi yang belum lengkap; c. Menugaskan Bappeda dan SKPD untuk bekerjasama melengkapi data.

5.

Istirahat

Panitia

FGD lanjutan

a. Bappeda b. SKPK c. Tim pendamping

a. Melanjutkan diskusi mengenai ketersediaan data dan narasi terhadap data; b. Menentukan tugas dan tanggungjawab melengkapi data.

120 menit

Bappeda selaku tim penyusun RPJMD

a. Meminta agar semua SKPD proaktif membantu tim penyusun melengkapi data dan informasi perkembangan pembangunan. b. Menyepakati jadwal penyampaian tinjauan tahap kedua kepada tim pendamping.

30 menit

a. Bappeda b. Tim pendamping

a. Mendiskusikan catatan hasil FGD selama workshop berlangsung. b. Memandatkan tim penyusun untuk memperbaiki draft. c. Menyepakati penyelesaian perbaikan dan pengiriman kepada tim peninjau untuk ditinjau kembali.

60 menit

No

6.

7

8

Kegiatan

Penutup

Refleksi hasil workshop

Waktu

120 menit

90 menit

24


Catatan Dapat digambarkan kondisi peserta workshop tinjauan pertama ini, sebagai berikut: 1. Aparatur pemerintah banyak yang belum memahami fungsi strategis dokumen RPJMD. 2. Manajemen pengelolaan data pembangunan pada setiap SKPK masih lemah. 3. Kapasitas aparatur dalam melakukan perencanaan pembangunan masih rendah. Workshop pertama ini mendorong SKPK untuk memahami pentingnya manajemen pengelolaan data pembangunan. Manajemen data yang baik akan sangat membantu SKPK sendiri untuk merancang pembangunan daerah.

25

Bagian 5 EVALUASI TAHAP DUA: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tim pendamping tentunya telah mengetahui gambaran visi dan misi pembangunan daerah sejak diskusi awal dengan kepala daerah. Terlepas apakah telah mengacu kepada data dan informasi yang akurat, tugas tim pendamping selanjutnya menguji kembali keakuratan visi dan misi-misi yang telah termuat dalam draft RPJMD menggunakan data dan informasi pembangunan yang telah dilengkapi melalui workshop sebelumnya. Tim penyusun RPJMD mengirimkan draft Bab IV dan Bab V RPJMD kepada tim pendamping untuk ditinjau. Selanjutnya tim penyusun mempersiapkan workshop kedua sebagai media untuk mendiskusikan masukan tim pendamping terhadap kedua bab tersebut. Proses ini telah diyakinkan sejak awal kepada kepala daerah bahwa visi dan misi kepala daerah adalah dimungkinkan untuk ditinjau kembali. Visi dan misi pembangunan sangat menentukan pembahasan bagian berikutnya dalam dokumen RPJMD, hingga pada akhirnya pembahasan RPJMD menghasilkan sejumlah program pembangunan yang solid untuk memecahkan tantangan pembangunan daerah. Berdasarkan pengalaman dan beberapa sumber bacaan, tim pendamping dapat menyarankan agar formulasi visi dan misi pembangunan mengacu kepada beberapa prinsip berikut: 1. Visi dan misi-misi pembangunan didefinisikan dengan baik dan bersifat operatif; 2. Penjelasan visi dan setiap misi agar mengemukakan dengan lugas permasalahan pembangunan yang sedang dihadapi oleh daerah;

27


3. Masing-masing misi pembangunan memperlihatkan fokus dan penekanan pada bidang pembangunan yang akan ditangani ke depan; 4. Harus dijaga agar kandungan antar misi-misi pembangunan tidak saling tumpangtindih, dan 5. Dipastikan agar antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan saling berhubungan dalam pembahasan selanjutnya dalam RPJMD.

A. Perumusan Visi dan Misi Pembangunan Salah satu catatan penting saat pelaksanaan workshop pengumpulan masukan terhadap buku panduan ini, bahwa forum diskusi mengharapkan pemerintah terkait memperhatikan hubungan antara Pilkada dan pembangunan daerah. Saat ini banyak calon kepala daerah yang menawarkan visi dan misi pembangunan tanpa berpedoman kajian kondisi pembangunan daerah, sehingga tantangan tersendiri untuk membahas kembali visi dan misi tersebut saat terpilih. Sikap resistensi kepala daerah dan tim sukses akan mempertahankan apa yang telah mereka rancang untuk kampanye kepala daerah.3 Beruntung jika kepala daerah terpilih adalah orang yang paham perencanaan, sehingga visi dan misi pembangunannya sudah terarah sejak awal untuk memecahkan masalah pembangunan daerah dan juga terbuka untuk diuji secara akademis. Berdasarkan draft visi dan misi-misi pembangunan yang telah ada, dapat dilakukan pemeriksaan menggunakan metode berikut: Visi

Misi

1

………

……… 2

………

Tujuan

Sasaran

1

………

1

………

2

………

2

………

3

………

3

………

1

………

1

………

2

………

2

………

3

………

3

………

3 Penguatan visi dan misi pembangunan provinsi Aceh periode 2012-2017 mengalami kebuntuan setelah gubernur terpilih dari Partai Aceh, sehingga tim penyusun RPJMD Provinsi Aceh harus menggunakan visi dan misi pembangunan yang telah ditulis sebelumnya dalam “Buku Merah” pada saat kampanye Pilkada 2012.

28

Bagian 5 Evaluasi Tahap Dua: Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Metode pemeriksaan ini menekankan agar visi pembangunan terdefinisikan dengan baik, demikian juga dengan misi-misi penunjang yang akan dijalankan. Selanjutnya, agar saling berhubungan, maka setiap misi harus jelas tujuan dan sasaran pelaksanannya. Untuk itu antara visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan harus dirumuskan dengan akurat. Keseluruhan isi dalam formula ini kemudian dapat ditampilkan langsung dalam pembahasan Bab V RPJMD. Dengan demikian, pihak lain dengan mudah dapat memahami sistematika pembahasan RPJMD, bahkan setiap SKPD juga dengan mudah dapat mengidentifikasi beban kerja serta tanggungjawab pembangunan yang mereka pikul dalam lima tahun kedepan. Catatan Visi dan misi pembangunan harus disusun berdasarkan kondisi dan masalah pembangunan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya dalam RPJMD. Untuk itu visi dan misi pembangunan harus menggambarkan strategi kerja pemerintah untuk menanganinya. Visi dan misi-misi pembangunan akan diuraikan secara runut satu-persatu hingga pada akhirnya menghasilkan program pembangunan yang tepat untuk kondisi daerah.

B. Mengelola Workshop Penguatan Visi dan Misi Pembangunan Pada tahapan ini penting dilaksanakan workshop kedua untuk membahas temuan tim pendamping dalam draft pembahasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Workshop ini harus dihadiri sendiri oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah untuk bersama-sama ikut berdiskusi dengan tim penyusun, SKPD, dan tim pendamping RPJMD. Kendati demikian untuk workshop ini dapat dibatasi jumlah SKPD yang diundang untuk hadir, terutama yang terkait dengan bidang-bidang utama pembangunan saja, sebagaimana dalam draft misi-misi pembangunan.

29


Catatan Harus diakui, bahwa ini adalah fase yang sangat sulit dimana belum tentu semua kepala daerah merasa penting untuk terlibat dalam penyusunan RPJMD. Seringkali upaya bantuan teknis penguatan penyusunan rencana pembangunan daerah mengalami kegagalan atau biasanya tidak berjalan sesuai harapan akibat rendahnya minat kepala daerah untuk mengikuti proses penyusunan RPJMD.

Dalam workshop ini, tim pendamping menjelaskan bahwa proses penguatan visi dan misi pembangunan telah terakomodir dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Kepala Daerah terpilih sebaiknya melakukan pembahasan kembali visi dan misi sebelumnya hingga menjadi visi dan misi pembangunan daerah. Sering ditemukan bentuk visi dan misi pembangunan yang panjang-lebar, berbelit, tidak fokus, dengan istilah yang sulit dipahami. Untuk itu, workshop dapat menjadi media untuk membahas masalah-masalah dalam penyusunan visi dan misi pembangunan daerah. Catatan 1. Visi pembangunan daerah haruslah singkat, rasional, operatif dan fokus, sebagaimana telah banyak dipandu oleh berbagai manual pelatihan perencanaan pembangunan; 2. Setiap misi pembangunan yang disusun agar mencakup keseluruhan lini pembangunan, meski ada sektor yang ditonjolkan (leading sector); 3. Bobot komprehensif setiap misi pembangunan dapat menjamin semua lini pembangunan dapat tertangani. 4. Visi dan Misi pembangunan mencerminkan beberapa hal: a. Bobot kegiatan pembangunan daerah kedepan; b. Kemampuan dan pengalokasian anggaran daerah, serta c. Menggambarkan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) daerah yang akan diperhabarui untuk menjalankan program dan kegiatan pembangunan.

30


Berikut gambaran urutan kegiatan yang dapat dilakukan saat workshop pembahasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah: No.

1.

2.

Kegiatan

Pembukaan

Istirahat

Pelaksana/Anggota

Tema/Materi

Waktu

a. Kepala Bappeda

Penyampaian kemajuan RPJMD

15 menit

b. Kepala Daerah

a. Penjelasan visi dan misi b. Persetujuan penguatan visi dan misi

30 menit

c. Tim pendamping

a. Penyampaian catatan hasil tinjauan terhadap visi dan misi pembangunan b. Pemaparan metode pembahasan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan

15 menit

Panitia

-

15 menit

10 Menit

3.

Pembagian kelompok FGD


a. Pembagian kelompok berdasarkan tujuh misi pembangunan kabupaten. b. Setiap kelompok terdiri SKPK terkait setiap misi pembangunan. c. Setiap kelompok beranggotakan satu orang staf Bappeda dari Bidang Perencanaan terkait dan juga tim pendamping untuk membantu memandu jalannya diskusi.

4.

FGD kelompok


a. Pembahasan visi pembangunan b. Pembahasan masing-masing misi pembangunan

120 menit

5.

Istirahat

Panitia

-

90 menit


a. Presentasi catatan pembahasan kelompok berdasarkan setiap misi pembangunan yang dibahas. b. Mendiskusikan dan memperkuat visi dan misi pembangunan c. Mendiskusikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

120 menit

a. Tim penyusun b. Tim pendamping

a. Presentasi singkat catatan perjalanan workshop oleh tim peninjau b. Mendiskusikan mekanisme kerja tim penyusun untuk memperbaiki draft RPJMD c. Mengagendakan pengiriman hasil perbaikan kepada tim peninjau

30 menit

6.

7.

Diskusi tindaklanjut hasil FGD

Wrap up hasil workshop

31


Berikut visi dan misi pembangunan kabupaten Bener Meriah yang telah dirumuskan dan sedang digunakan untuk pembangunan kabupaten periode 2012-2017. Visi

“TERWUJUDNYA BENER MERIAH MENJADI KABUPATEN MADANI”

Misi-Misi 1.

Mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan sejahtera dilandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

2.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

3.

Mengembangkan tata kelola pertanian yang terpadu

4.

Mengembangkan aktivitas sektor agroindustri

5.

Meningkatkan akses dan jaringan perdagangan global

6.

Mengembangkan kemandirian dan usaha pemanfaatan sumber daya energi

7.

Mengembangkan pemeliharaan dan pemanfaatan hutan yang berkelanjutan

C. Memformulasikan Strategi Pembangunan Setelah selesai menyusun visi dan misi, workshop kemudian membahas strategi pembangunan dalam forum FGD masing-masing. Pembahasan mengenai strategi ini penting untuk membantu pemerintah memilih program pembangunan yang akan dijalankan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan tadinya. Untuk itu tim pendamping menyarankan agar menggunakan metode SWOT untuk membantu menghasilkan strategi yang tepat untuk mencapai sasaran pembangunan. Berikut contoh salah satu analisis yang telah dilakukan dalam RPJMD Kabupaten Bener Meriah. Sasaran: Meningkatnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama bagi masyarakat.

32


(O) Peluang

SWOT

(S) Kekuatan

(W) Kelemahan

a. Mayoritas masyarakat muslim. b. Dukungan Kepala Daerah. c. Adat Gayo yang Islami. a. Kondisi dan fungsi Sarana dan prasarana keagamaan. b. Sumberdaya aparatur dan tenaga teknis keagamaan.

a. UUPA. b. Qanun-qanun Provinsi tentang Syariat Islam. c. Institusi pemerintahan kabupaten. d. Fasilitas keagamaan.

(T) Ancaman a. Derasnya arus teknologi dan informasi. b. Masyarakat yang masih rentan provokasi.

Rumusan strategi-strategi pembangunan: 1. Penguatan koordinasi dan organisasi perangkat daerah pelaksana pembangunan syariat Islam. 2. Penanaman keimanan dan ketaqwaan melalui pendidikan. 3. Penguatan kualitas informasi keagamaan di masyarakat. 4. Meningkatkan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan di kelompok masyarakat.

33

Bagian 6 EVALUASI TAHAP TIGA: Program dan Indikator Kinerja Pembangunan

A. Memeriksa Rumusan Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Setelah selesai tahapan pemeriksaan sejumlah strategi pembangunan, selanjutnya dilakukan peninjauan terhadap program pembangunan serta indikator kinerja masing-masing program yang sudah disusun oleh tim penyusun dalam draft RPJMD. Setelah draft dikirimkan, tim pendamping akan memeriksa keakuratan program pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Perumusan indikator pembangunan haruslah memperhitungkan kemampuan daerah melaksanakan pembangunan secara bertahap lima tahun mendatang. Sering tim penyusun RPJMD hanya menebak-nebak karena tidak dapat menghitung kemampuan pembangunan untuk mencapai indikatornya, dengan data awal yang tidak akurat dan tidak juga memperhitungkan kemampuan daerah untuk mencapainya. Berikut formula yang dapat digunakan oleh tim pendamping untuk memeriksa keakuratan program dan indikator kinerja pembangunan daerah.

35


a. Isu Kependidikan:

Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Indikator Kinerja

Memberikan jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin dan berkebutuhan khusus

Program Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun

Rata-rata lama sekolah (Tahun)

Capaian Kinerja Awal

Akhir

8,77

10,20

Bidang Urusan

Pendidik an

SKPK Penanggung jawab Disdikpora

b. Isu Kesehatan:

Arah Kebijakan

Program Pembangunan

Indikator Kinerja

Memberikan dukungan penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Umur harapan hidup (Tahun)

36

Capaian Kinerja Awal

Akhir

67,63

68,1

Bidang Urusan

Kesehatan

SKPK Penanggungjawab Dinkes

Bagian 6 Evaluasi Tahap Tiga: Program dan Indikator Kinerja Pembangunan

Untuk meningkatkan ketajaman visi dari satu perencanaan, tim pendamping mengarahkan agar tim penyusun menemukan indikator yang bersifat impact/ outcome daripada indikator biasa yang bersifat aktifitas (activity) atau perkiraan (proxy). Indikator impact ditetapkan melalui serangkaian pembahasan sehingga jangkauan indikator kinerja program dapat dinilai lebih jauh. Untuk itu tim pendamping mengusulkan penggunaan formula untuk memeriksa ketepatan program dan indikator kinerja pembangunan. Penyusunan dan pengisian formula diatas dapat melanjutkan tinjauan terhadap rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebelumnya. Formula ini sengaja menampilkan bidang urusan dan SKPD penanggungjawab setiap program pembangunan dengan tujuan agar Bappeda bersama SKPD dengan mudah memilah program masing-masing, dan sekaligus RPJMD mudah dijadikan alat kontrol untuk penyusunan rencana kerja lima tahunan dan tahunan SKPD, dan kemudian dapat dituangkan dalam Kontrak Kinerja Pembangunan masing-masing SKPD bersama kepala daerah.

Catatan Dalam melakukan peninjauan terhadap program dan indikator kinerja pembangunan perlu memeriksa beberapa hal berikut: 1. 2. 3. 4.

Ketepatan program dan nama program; Nama SKPD pelaksana program; Kelengkapan data kondisi awal (tahun nol) pembangunan; Data kondisi awal harus selaras dengan data kondisi umum pembangunan daerah yang terdapat pada Bab II dan juga gambaran keuangan daerah pada Bab III;

37


B. Mengelola Workshop Pembahasan Program dan Indikator Kinerja Pembangunan Pada tahapan ini perhatian dan intensitas diskusi antara tim penyusun dan tim pendamping akan lebih meningkat. Setiap program pembangunan yang dirancang harus dapat menjawab visi dan misi pembangunan daerah. Proses ini harus melibatkan SKPD. Sebagai pihak yang mengetahui lebih banyak tentang kondisi pembangunan dibidangnya, demikian juga kebijakan kementerian/ lembaga untuk daerah yang harus mereka akomodir saat menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Untuk itu sangat dianjurkan kepada setiap SKPD untuk menyusun terlebih dahulu draft Rencana Kerja lima tahunan mereka, dan dijadikan sebagai bahan dasar dalam penyusunan RPJMD. Workshop ini tidak lagi dilakukan secara formal seperti dua workshop sebelumnya, akan tetapi lebih menggunakan metode “klinik” yang dilakukan antara tim penyusun, tim pendamping, dan juga kepala daerah. Workshop ini harus dilakukan secara intensif mengingat ini adalah puncak dari penyusunan RPJMD. Untuk mengatur proses konsultasinya, tim pendamping menyusun dan mengajukan jadwal konsultasi masing-masing kepada tim penyusun untuk datang membahas program dan indikator kinerja pembangunan masing-masing. Berikut gambaran jadwal konsultasi yang dapat dilakukan antara tim penyusun dan pendamping.

Hari & Jadwal

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jum’at

Sabtu

Pagi

Pendidikan

Reformasi Birokrasi

Pertanian

Dinul Islam

Keuangan

Gabungan

Siang

Kesehatan

Infrastruktur

Perdagangan

Hukum dan Sosial

Keuangan

Gabungan

38

Bagian 6 Evaluasi Tahap Tiga: Program dan Indikator Kinerja Pembangunan

Catatan Dalam proses konsultasi intensif ini, Bupati selaku kepala daerah diminta mengunjungi tim penyusun dan turut berdiskusi selama proses pembahasan berlangsung. Pengalaman Forum Peneliti Aceh dan Bappeda Kabupaten Bener Meriah dapat berdiskusi langsung bersama Bupati dan Sekretaris Daerah, dan juga Kepala Bappeda untuk merumuskan program dan indikator kinerja pembangunan daerah.

Hingga tahap ini, tentunya masih banyak tugas lanjutan yang harus diselesaikan oleh tim penyusun, seperti kelengkapan dan keakuratan data yang mesti dikoordinasikan bersama SKPD. Demikian juga dengan perbaikan kecil terhadap tata-bahasa. Sering deskripsi tulisan bersifat uraian terhadap data kondisi pembangunan, sehingga tim peninjau menyarankan agar melakukan analisis komparatif dalam mendeskripsikan kondisi pembangunan, seperti dengan kondisi nasional dan provinsi disaat membahas kondisi pembangunan kabupaten. Tim penyusun juga memperhatikan masukan Bappeda Provinsi selaku pihak yang telah mengevaluasi proses penyusunan RPJMD Kabupaten dan Kota, dan juga memperhatikan masukan dari DPRD.

39

Bagian 7 EVALUASI TAHAP AKHIR: Pemeriksaan Konsistensi Pembahasan RPJMD

A. Pemeriksaan Rangkaian Uraian RPJMD Pada tahap akhir penting dilakukan pemeriksaan yang bersifat menyeluruh oleh tim pendamping terhadap draft RPJMD. Hasil perbaikan draft yang telah disampaikan oleh tim penyusun perlu ditinjau kembali. Sekali lagi tim pendamping akan memeriksa saran perbaikan yang telah dilakukan oleh tim penyusun, hubungan bab perbab barangkali masih butuh penguatan, disamping tim pendamping tetap fokus pada keakuratan indikator dan nilai indikator kinerja pembangunan daerah yang dibahas sebelumnya. Ini merupakan tahapan akhir dari serangkaian komitmen untuk mendampingi proses penyusunan RPJMD. Pemeriksaan ketepatan indikasi pendanaan program dilakukan oleh pakar keuangan daerah dalam tim peninjau, serta dibantu oleh anggota tim pendamping lainnya sesuai bidang masing-masing. Dengan demikian rencana pembiayaan pembangunan untuk lima tahun mendatang benar-benar fokus pada permasalahan dan strategi yang telah direncanakan pada Bab-bab sebelumnya dalam draft RPJMD. Berikut dapat dilihat formula pemeriksaan yang digunakan untuk memeriksa konsistensi pembahasan keseluruhan dokumen RPJMD.

41


Berikut penjelasan penggunaan formula pemeriksaan: Petunjuk Penggunaan Formula Pemeriksaan Akhir Draft RPJMD I. Bukalah file Bab II, Bab VII, Bab VIII, dan Bab IX secara bersamaan. II. Mulai melihat dari Bab VII: lihatlah setiap indikator kinerja program dengan teliti, lalu periksalah: a. Apakah nama setiap program sudah tertulis dengan benar. b. Setelah itu, lalu periksalah indikator kinerja setiap program apakah sudah tertulis atau belum. c. Jika sudah ada, maka nilailah apakah indikator tersebut bersifat activity, proxy, atau impact? d. Jika tidak, maka catatlah dan tim penyusun bersama SKPK terkait untuk melengkapinya, termasuk mendorong tim penyusun untuk menggunakan indicator yang bersifat outcome. e. Tuliskanlah pada kolom pemeriksaan nomor halaman dimana indikator dan nilai indikator kinerja yang harus diperbaiki tersebut terletak pada Bab VII, hal ini untuk membantu tim penyusun menemukannya. f. Berikutnya, periksalah data pendukung indikator tersebut apakah sudah tercantum pada Bab II dengan tepat. III. Bukalah Bab II; a. Periksalah dimana data pendukung tersebut harus berada dengan tepat pada “aspek” dan “fokus” pembangunan apa? b. Jika belum terdapat, maka tuliskanlah nomor halaman dimana data tersebut harus ditambahkan pada Bab II. c. Setelah menuliskan direksi tersebut, lalu kembali melihat ke bab VII untuk melanjutkan pemeriksaan kesesuaiannya dengan Bab VIII. IV. Bukalah Bab VIII: a. Periksalah apakah program pembangunan, indikator, dan nilai indikator kinerja yang tertulis pada Bab VIII sudah sesuai dengan yang sudah tertulis pada bab VII tadinya. b. Jika belum, maka tugaskanlah tim penyusun untuk melengkapinya c. Tuliskanlah nomor halaman dimana seharusnya indikator dan nilai indikator kinerja tersebut harus dilengkapi pada Bab VIII. d. Pemeriksaan konsistensi ini kemudian dilanjutkan pada Bab IX V. Bukalah Bab IX a. Sebagai Bab yang memuat penetapan indikator kinerja daerah, maka periksalah kembali konsistensi indikator kinerja yang terdapat pada Bab IX ini dengan yang telah tertulis pada bab VII tadinya. b. Jika belum sesuai, maka tugaskanlah tim penyusun untuk melengkapinya. c. Tulisakanlah nomor halaman dimana indikator tersebut seharusnya berada pada Bab IX.

42

Bagian 7 Evaluasi Tahap Akhir: Pemeriksaan Konsistensi Pembahasan RPJMD

43


PADA BAB VII Program Pembangunan

Indikator

PADA BAB

Jenis indikator

Perlu perbaikan Indikator (Ya/Tidak)

Saran Perbaikan

Impact

Ya

Sebaiknya gunakan indikator Angka Melek Huruf

Hal. 5/6 (ada kesalahan penomoran halaman)

Ya

Cakupan imunisasi Desa/ kelurahan (Universal Child Immunization = UCI)

VII-7

Cakupan imunisasi Desa/ kelurahan (Universal Child Immunization = UCI) tahun 2008-2012

VII-16

Karena memang dari dulu pengukuran terhadap parameter ini belum pernah dilakukan, maka dibenarkan bila data terkait tidak disajikan di BAB II

No. halaman pada dokumen Bab VII

Data Bab II yang harus dilengkapi

1. Bidang Pendidikan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Rata-rata nilai UN SD

2. Bidang Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Desa/ kelurahan Universal

Impact

3. Reformasi Birokrasi

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Indeks Kepuasan Pelayanan Aparatur

Impact

Ya

Sebaiknya karena disebut indeks, maka rentang nilainya dari 0-1

lahan kopi bermasalah

Impact

Ya

Penurunan luas lahan kopi bermasalah

22

Deskripsi luas lahan kopi bermasalah

Jumlah PLTMH, PLTM, PLTA, PLT Panas Bumi (Geotermal), PLT Biomassa yang telah dimanfaatkan secara komersil

Impact

Tidak

Pertumbuhan PDRB sektor energi

29

Tabel 2.8 harus memuat data peranan sektor energi, bukan hanya listrik dan air minum

VII-3

Harus diinformasikan jumlah Muzakki dan bahkan Muzakki potensial yang bisa berzakat

VII-111

Nilai eksport kabupaten Bener Meriah sejak lima tahun sebelumnya

4. Bidang Pertanian Program revitalisasi perkebunan kopi berbasis masyarakat 5. Bidang Energi Terbarukan

Memperbesar peran Perusahaan Daerah dlm mengembangkan energi terbarukan secara komersil

6. Bidang Dinul Islam

Program Peningkatan Pelayanan Zakat

Jumlah muzakki yang membayar zakat mal

Impact

Ya

Isikan angka persisnya dari Baitul Mal, bukan persentase. KONFIRMASIKAN BERSAMA BADAN BAITUL MAL

Nilai ekspor bersih

Impact

Ya

Belum ada angka awal, isikan indikator pembangunan ini

7. Bidang Perdagangan Program peningkatan dan pengembangan ekspor

44


II

PADA BAB VIII Halaman penempatan yang disarankan

II-25

Tidak ada

PADA BAB IX

Konsisten dengan indikator pada Bab VII

Jika TIDAK, saran perbaikan

Ya

Sebaiknya gunakan indikator Angka Melek Huruf

Tidak

Cakupan imunisasi Desa/ kelurahan (Universal Child Immunization = UCI), namanya aja di rubah, angka udah

VIII-12

Tidak

Pada BAB II disebutkan angka capaian 40%, sedangkan pada BAB VIII capaian 2013 0,2 dan 2017 0,85. Selain itu, Terdapat nilai pada baseline sebesar 0,1. Bila memang nilai ini ada, maka harus ditampilkan data di BAB II

belum ada data awal

Konsisten dengan indikator pada Bab VII

Jika TIDAK, saran perbaikan

No. halaman pada dokumen Bab IX

Tidak

Indikator ini dimasukkan dalam tabel 9.1

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Ya

Cakupan imunisasi Desa/kelurahan (Universal Child Immunization = UCI), namanya aja di rubah, angka udah

IX-4

VIII-35

Ya

tidak ada saran

IX-9

YA

45

ya

No. halaman pada dokumen Bab VIII

Hal. 37-38 (ada kesalahan penomoran halaman)

17

Tidak


50

Tidak


16

II-30

Tidak

Isikan angkanya

VIII-40

Tidak

Isikan angnya, jangan gunakan persen

IX-2

Tidak

isikan indikator pembangunan ini, jangan menggunakan prosentase, dan lengkapi atarget tahunan yang ingin dicapai.

VIII-52

Tidak

Pada bagian ini belum terdapat program dan indikator kinerja program

IX-15

II-31

45


B. Mengelola Workshop Pembahasan Tinjauan Akhir Hasil tinjauan akhir ini selanjutnya disampaikan kepada tim penyusun dalam workshop ketiga. Berikut gambaran agenda workshop yang dapat dilakukan. No.

Kegiatan

Pelaksana/ Anggota

1.

Pembukaan

Kepala Bappeda

2.

Pembukaan

Tim penyusun

3.

Istirahat

Panitia

Tema/Materi Penyampaian progress perbaikan keseluruhan RPJMD Pemaparan metode melakukan tinjauan Penjelasan hasil tinjauan

- -

4.

FGD kelompok

5.

Istirahat

Panitia

Melengkapi indikator dan nilai indikator kinerja pembangunan. Mengakuratkan data kondisi pembangunan Melibatkan SKPK dalam merumuskan indikator kinerja program pembangunan yang akan mereka laksanakan

- -

6.

Diskusi Wrapup hasil FGD

30 menit

120 menit

90 menit Presentasi catatan hasil diskusi oleh tim peninjau kepada tim penyusun RPJMD Tindaklanjut kekurangan data dan informasi oleh tim penyusun Menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bener Meriah untuk membuat kontrak pencapaian kinerja pembangunan bersama seluruk SKPK

-

a. Tim penyusun b. Bappeda c. Tim pendamping

15 menit

15 menit -

a. Tim Penyusun b. Bappeda c. SKPK d. Tim pendamping

Waktu

- -

45

120 menit


Sebagai catatan, tim pendamping harus menekankan kepada tim penyusun untuk menuntaskan beberapa perbaikan yang masih dibutuhkan, serta dikawal penuh oleh Kepala Bappeda. Segera setelah perbaikan selesai dilakukan, draft RPJMD dapat disampaikan kepada legislatif untuk dibahas dan diberi payung hukum. Disamping itu tim pendamping juga dapat mengingatkan kepada Bappeda dan semua SKPK agar menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) setiap SKPD yang mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bener Meriah 2012-2017. Segera setelah itu, Kepala Daerah juga diminta menerbitkan surat edaran kepala daerah kepada seluruh SKPKD agar menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis limatahunan SKPD masing-masing, yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Kerja tahunan sebelum akhirnya menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun pertama yang mengacu kepada RPJMD yang baru.

46

Profil Tim Pendamping

1. Teuku M. Iqbalsyah (Koordinator, Bidang Kependidikan) Dr. Iqbalsyah telah bekerja sebagai dosen Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh selama lebih dari lima belas tahun. Setelah memperoleh gelar PhD dari University of Manchester UK pada tahun 2005, Dr. Iqbalsyah banyak terlibat dalam manajemen di perguruan tinggi, diantaranya sebagai Ketua Jurusan Kimia (2006-2008), Pembantu Dekan Akademik FMIPA (2008-2012) dan Ketua Career Development Centre Unsyiah (2013 – sekarang). Dengan keahlian teknis dalam bidang manajemen dan quality control sektor pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, dia telah terlibat sebagai education specialist dalam beberapa aktivitas misalnya dalam penyusunan Renstra Pendidikan Aceh 2013-2017, feasibility study pendirian Politeknik Aceh, dan penyusunan Aceh Public Expenditure Analysis 2004. Selain itu, dia juga sering diminta untuk menjadi pembicara pada workshop pengembangan proses pendidikan baik internal maupun eksternal Unsyiah. Dr. Iqbalsyah, dalam wadah Forum Peneliti Aceh, juga aktif mendorong penerapan praktik evidence based planning bagi pemerintah daerah, misalnya sebagai ketua tim asistensi pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah tahun 2012.

47


2. Taufiq A. Rahim (Bidang Perdagangan) Taufiq, PhD., saat ini sebagai Tenaga Pengajar Luar Biasa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Setelah menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar PhD (Philophy of Doctor) pada Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), mengambil Program pendidikan Sains Politik dan melakukan penelitian tentang Ekonomi Politik Internasional, berkaitan dengan liberalisasi perdagangan bebas ASEAN. Taufiq, PhD selama ini aktif pada beberapa kegiatan yang bersifat relawan dan membantu beberapa LSM (NGO) lokal dalam aktivitas yang bersifat akademis dan penelitian. Sejak menyelesaikan studi di UKM tahun 2012 kembali ke Banda Aceh, ini dilakukan setelah studi program Doktor Falsafah (PhD) selama lebih kurang sepuluh tahun (sejak tahun 2002-2012), sebuah perjalan panjang usaha menempuh pendidikan dengan tekat dan semangat ber-ilmu pengetahuan. Dengan berbekal latar pendidikan ekonomi studi pembangunan pada S1 dan S2 di Fakultas Ekonomi Unsyiah, melanjutkan pendidikan S3 bidang ilmu politik, juga sering mengikuti workshop dan seminar pada tingkat nasional serta internasional, mencoba memahami ilmu yang dipadukan antara ekonomi dan politik sebagai suatu bidang ilmu yang cenderung semakin berkembang pada saat ini. Taufiq, PhD pada Forum Peneliti Aceh, juga aktif terlibat dalam usaha mendorong penerapan praktik evidence based planning bagi pemerintah daerah, misalnya sebagai anggota tim asistensi pengembangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bener Meriah tahun 2012 untuk bidang Ekonomi dan Perdagangan.

3. Elly Sufriadi (Reformasi Birokrasi) Selain menjadi Dosen di Program Studi Kimia Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala, Elly Sufriadi sangat perhatian dengan dinamika demokrasi di Aceh, baik pada masa konflik maupun di era damai. Sejak bergulirnya reformasi, pasca menyelesaikan pendidikan Magister Kimia di Institut Teknologi Bandung, Tahun 1999, terlibat aktif dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) yang saat itu merupakan komponen masyarakat sipil yang secara nasional berperan dalam mengawal dimulainya era reformasi, yang dibuktikan dengan keterlibatan FRI sebagai pemantau Pemilu Legislatif

48


Tahun 1999. Keterlibatan dalam FRI diteruskan sampai ditunjuk menjadi Koordinator FRI Simpul Aceh pada Tahun 2004. Pada tahun tersebut FRI Aceh merupakan satu-satunya FRI yang melakukan pemantauan pemilu legislatif dan pemilu presiden di masa Darurat Militer Aceh. Sebagai bagian dari masyarakat sipil, pada Tahun 2006 menjadi Koordinator Pemantauan Pilkada Aceh pasca konflik Tahun 2006. Selain melakukan pemantauan dalam bentuk Paralel Vote Tabulation (PVT) atau yang lebih dikenal dengan Quick Count, juga melakukan Audit Daftar Pemilih (ADP) dan Voter Attitude Survey (VAS). Keterlibatan dalam dunia demokrasi dan pembangunan Good Governance tidak berhenti sampai disitu. Tahun 2009 juga menjadi Koordinator Pemantauan Pemilu Legislatif yang pertama sekali melibatkan partai lokal sebagai peserta pemilu. Metode pemantauan yang dilakukan disebut dengan Sample based Observation Election Monitoring (SBOEM), dimana hasil pemantauan kekerasan yang dilakukan oleh kontestan dapat dihubungkan dengan perolehan suara dari kontestan tersebut. Sejak 2012, bersama para peneliti lain di Aceh telah bergabung dalam Forum Peneliti Aceh (FPA). Bersama forum ini ikut terus mendorong penguatan kapasitas birokrasi dalam membangun perencanaan pembangunan dan implementasi yang lebih baik. Motto dalam hidup: “Kepekaan terhadap situasi lingkungan menjadi energi yang besar dalam melakukan perubahan”.

4. Nurjannah (Bidang Kesehatan) Nurjannah menamatkan pendidikan dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) pada tahun 2004 dan memperoleh gelar Master of Public Health (MPH) pada The University of Sheffield, The UK di tahun 2008. Selain menjadi staf pengajar di bagian Ilmu Kedokteran Komunitas/ Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Keluarga di FK Unsyiah, ia juga bekerja sebagai konsultan public health dan aktif dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan public health seperti masalah kesehatan ibu dan anak, penyakit menular dan tidak menular, kebijakan kesehatan dan pembiayaan kesehatan. Nurjannah juga ikut bergabung dalam Forum Peneliti Aceh (FPA) untuk bidang kesehatan dalam rangka memperkuat peran FPA dalam dalam pembangunan di propinsi Aceh.

49


4. Renaldi Safriansyah (Bidang Keuangan dan Belanja Publik) Renaldi Safriansyah menyelesaikan studi magisternya di Queensland University of Technology, Australia (2010) dan International Islamic University Malaysia (2007). Renaldi telah bekerja di beberapa lembaga internasional termasuk IFC/World Bank (2006 – 2009) dalam program technical assistant and advisory services (TAAS) bagi pembangunan ekonomi daerah. Saat ini, aktif mengajar di Unsyiah dan UIN Arraniry dan juga bekerja sebagai peneliti senior pada Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), program kerjasama antara Bank Dunia/CPDA dan Universitas Syiah Kuala untuk peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan publik. Bersama Forum Peneliti Aceh, ia ikut mendorong perencanaan dan pembangunan daerah yang lebih baik.

5. Sri Wahyuni (Pembangunan Sosial, Keperempuanan dan Anak) Menamatkan studi S1 Bidang Hukum Syariat, Jinayah wa alsiyasah (Pidana dan Politik Islam) di IAIN Ar Raniry, Banda Aceh. Aktif di beberapa lembaga swadaya masyarakat di Aceh, antara lain pernah menjadi pendamping anak jalanan, Manager Internal KONTRAS Aceh, Kepala Bagian Investigasi dan data Gerakan Anti Korupsi (GERAK) Aceh, staff Satuan Kerja Perempuan BRR NAD Nias, sempat pula bergabung dengan Tim Development and Peace World Bank 20062009. Bersama tim ini banyak belajar mengenai seluk beluk penelitian, terutama memperkuat bidang Politik dan Pemilu Paska Damai di Aceh. Sangat tertarik pada isu perempuan dan politik. Penelitian tentang isu ini pernah dilakukan pada tahun 2010 paska dengan judul Peran dan Posisi Perempuan dalam Politik, study kasus Pemilu di Pidie dan Pidie Jaya tahun 2009. Bersama FPA menjadi focal point dalam membangun komunikasi dengan Bupati terpilih tahun 2012 dan aktif dalam proses pendampingan RPJMD Kab Bener Meriah. “Lebih Baik menyalakan lilin dari pada mengutuk kegelapan”, adalah motto hidup yang mendorong untuk terus berbuat demi kebaikan ummat.

50


6. Rita Khathir (Bidang Pertanian) Rita Khathir telah menyelesaikan Program Doktor dalam bidang Teknik Pertanian Pasca Panen dari Georg-August Universitaet Goettingen, Jeman pada tahun 2011. Sejak tahun 2002 telah bekerja sebagai dosen pada Fakultas Pertanian Unsyiah. Kepeduliannya pada pembangunan masyarakat dibuktikan dengan partisipasi aktifnya bersama tim Forum Peneliti Aceh, terutama dalam program asistensi penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah tahun 2012-2017. Selalu merasa tidak tahu apa-apa adalah senjatanya untuk terus memperkaya ilmu dan pengalaman. Cita-citanya adalah mengimplementasikan kemandirian dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

7. Mahidin A. Taleb (Sektor Energi Terbarukan) Mahidin A. Taleb menyelesaikan pendidikan sarjana di Unsyiah, Banda Aceh pada tahun 1994 dan magister di ITB, Bandung Humaniora pada tahun 1999. Keduanya dalam bidang Teknik Kimia. Selanjutnya pada tahun 2003 memperoleh gelar doktor dalam bidang sumberdaya dan energi pada Universitas Kobe, Jepang. Bekerja sebagai staf pengajar di Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Unsyiah sejak tahun 1995. Disamping mengajar, yang bersangkutan juga aktif meneliti dalam bidang sumberdaya energi baru dan terbarukan, dan sejak tahun 2005 mulai menekuni bidang kebijakan dan perencanaan energi. Sejak 2012, bersama para peneliti lain di Aceh telah bergabung dalam Forum Peneliti Aceh (FPA). Bersama forum ini ikut terus mendorong untuk tumbuh-kembangnya kesadaran kalangan akademis tentang perannya yang luas dalam dunia pembangunan di Provinsi Aceh. Motto hidup yang dipegang adalah “Belajar dan mengajarkan ilmu untuk kemuliaan dunia dan akhirat”.

51


8. Marzi Afriko (Bidang Dinul Islam) Marzi Afriko memperoleh gelar Magister Humaniora pada Program Pascarsarjana Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh tahun 2004. Selain aktif meneliti isu-isu sosial, politik, dan hukum terutama di bidang keislaman, juga bekerja sebagai konsultan penguatan perencanaan pembangunan daerah bersama program Consolidating Peaceful Development in Aceh (CPDA), Bank Dunia. Bersama para peneliti di Aceh telah turut memperkuat jaringan antar peneliti dibawah payung Forum Peneliti Aceh (FPA). Bersama forum ini juga terus mendorong tumbuhkembangnya kesadaran kalangan akademis akan perannya yang luas dalam dunia pembangunan. Salah satu motto hidup yang dipegang yaitu “Berfikir inovatif adalah modal menjadi khalifah Allah yang amanah dan menabur kebajikan”.

52

PROFIL FORUM PENELITI ACEH (FPA)

1. Latar Belakang Forum ini merupakan gabungan peneliti dan juga institusi yang bergerak di bidang penelitian. Melalui forum ini ingin didorong agar penelitian dapat menjadi lebih baik, hasilnya lebih bermanfaat, terdokumentasi dengan baik, dan jaringan antar penelitinya menjadi lebih kuat. Melalui forum ini juga diupayakan agar dunia penelitian dapat berkontribusi kuat terhadap proses penyusunan kebijakan atau perencanaan pembangunan Aceh.

2. Visi “Meningkatnya kualitas dan kemanfaatan hasil-hasil penelitian.”

3. Misi a. b. c. d.

Membangun jaringan yang sinergis antar peneliti dan lembaga penelitian; Mengontrol kualitas dan penggunaan hasil-hasil penelitian; Mempromosikan penelitian sebagai salah satu basis penyusunan kebijakan; Mendokumentasikan hasil-hasil penelitian tentang Aceh.

4. Keorganisasian a. Tim koordinasi FPA FPA memiliki seorang koordinator yang tugas utamanya adalah mengontrol kegiatan-kegiatan FPA agar berjalan dengan baik. Seorang koordinator

53


diangkat dan dipilih dari kalangan member FPA sendiri sebagai hasil kesepakatan bersama. Seorang coordinator memiliki masa kerja selama dua tahun, atau dengan beberapa kondisi tertentu dia tidak dapat melanjutkan tugasnya. Koordinator juga berhak menghadiri berbagai pertemuan atas nama FPA, atau dapat mewakilkannya kepada anggota tim koordinasi. Koordinator FPA dibantu oleh seorang sekretaris untuk melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan, disamping juga dibantu oleh seorang bendahara untuk melakukan pencatatan pengelolaan keuangan organisasi FPA. b. Humas Kegiatan FPA juga dilakukan oleh sejumlah tenaga kehumasan, baik untuk mensosialisasikan maupun menciptakan kerjasama baru. Untuk itu tenaga kehumasan memiliki mandat untuk menciptakan kerjasama antar peneliti dan antar institusi penelitian, termasuk antara dunia penelitian dan penyusunan kebijakan. c. Anggota Anggota FPA berasal dari para peneliti dan institusi penelitian berikut para penelitinya. Hingga saat ini FPA belum menetapkan kualifikasi keanggotaannya, berkut bidang keilmuan masing-masing. Untuk itu forum ini masih terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, termasuk para peneliti dari luar Aceh yang meneliti tentang Aceh, kalangan akademisi, praktisi, aktivis maupun pekerja sosial-kemanusiaan lainnya yang tertarik dengan kegiatan penelitian.

5. Prinsip a. FPA adalah forum peneliti yang bersifat independen dan tidak berbias; b. FPA bukan organisasi formal, tetapi sejenis jaringan peneliti dan lembaga penelitian; c. FPA dapat bekerjasama dengan pihak lain sepanjang itu disepakati oleh anggota dan tidak bertentangan dengan hukum.

54


6. Hubungan kerjasama a. FPA bekerjasama dengan setiap peneliti dan lembaga penelitian untuk menjalankan kegiatannya. b. FPA juga dapat bekerjasama dengan lembaga nasional maupun internasional untuk mengelola suatu kegiatan yang dengan terkait visi dan misinya; c. FPA dapat menerima dukungan teknis dan finansial yang memungkinkan dari berbagai pihak dengan mengedepankan peran anggotanya; d. FPA dapat bekerjasama dengan pemerintah terkait proses pembangunan; e. FPA juga bermitra dengan institusi penelitian kampus yang dalam hal ini dapat memperkuat eksistensi FPA sendiri. f. FPA bukan organisasi politik dan tidak dapat mengaitkan kegiatannya dengan hal-hal yang berbau politis.

7. Peer Group Nama Peer Group

No. 1.

Lingkungan dan Kebencanaan

2.

Ekonomi dan Sumberdaya Alam Aceh

3.

Pendidikan

4.

Kesehatan

5.

Gender dan Anak

6.

Pembangunan Perdamaian

7.

Hukum dan Syariah

8.

Good Governance

9.

Seni dan Konservasi Budaya Aceh

10.

Infrastruktur dan Pembangunan

11.

Demokrasi

55


8. Pengalaman dan Kegiatan No.

Kegiatan

1

Penguatan RPJM Provinsi Aceh

2

Kerjasama Kajian Tacid Knowledge of Democracy in Aceh

3

Penguatan RPJM Kabupaten Bener Meriah

4

Dukungan Pengkajian Kebutuhan Penguatan Institusi Kelitbangan Provinsi Aceh

Periode Kegiatan

Peer Group/ Bidang

Pelaksana

Dukungan Pelaksanaan

November 2011-Mei 2012

Gabungan Peer Group

Gabungan Peer Group Kesehatan (Nurjannah, Tilaili, Rachmat Suhanda, Cut Dian Teo), Kependidikan (Mustanir, T. M. Iqbalsyah, T. Zulkhairi, Shabri Abdul Madjid), Infrastruktur (Abdullah, M. Isa, Izarul Machdar, Masimin), Sosial dan Budaya (Inayatillah, Eka Srimulyani, Merduati, T. Saiful, Damanhur Abbas), Ekonomi (Harry Masyrafah, Riswandi Hendratno, Ichsan, Shabri Abdul Madjid),

Des-11

Peer Group Good Governance

Elly Sufriadi dan Fuad Mardhatillah

JICA, Kementerian Luar Negeri, dan ICAIOS

Gabungan Peer Group

Kependidikan (T. M. Iqbalsyah), Kesehatan (Nurjannah), Keuangan dan Belanja Publik (Renaldi Safriansyah), Perdagangan (Taufik Rahman), Pertanian (Rita Khatir), Infrastruktur Energi (Mahidin), Dinul Islam (Marzi Afriko), Keperempuanan dan Anak (Sri Wahyuni), Reformasi BIrokrasi (Elly Sufriadi)

Bappeda Kabupaten Bener Meriah dan CPDA The World Bank

Peer Group Kelitbangan

Marzi Afriko, Fahmi Abduh, Izarul Machdar, Abdullah, Arif Arham, Bulman Satar, Elly Sufriadi, Teuku Zulfikar, Addy Saputra

Subbid Litbang Bappeda Provinsi Aceh, Lembaga Administrasi Negara, CPDA The World Bank

September 2012 Maret 2013

2012

56

Bidang P2EP Bappeda Provinsi Aceh, CPDA The World Bank dengan mengotrak ICAIOS


Peer Group/ Bidang

Kegiatan

Periode Kegiatan

5

Assessment Kondisi CSO Aceh

Oktober Desember 2012

Kehumasan FPA

Dara Adilla, Fakhruddin, Ilhamsyah Siregar

LOGICA

6

Pelatihan Penyusunan Rencana Strategis Dinas

Des-12

Gabungan Peer Group

Sekretariat FPA

CPDA The World Bank

7

Pendampingan Evaluasi Kondisi Balai Latihan Kerja se-Provinsi Aceh

Jul-13

Peer Group Ekonomi

Ichsan

Bidang P2EK Bappeda Provinsi Aceh

April - Juli 2013

Gabungan Peer Group

Kependidikan (T. M. Iqbalsyah), Kesehatan (Nurjannah), Keuangan dan Belanja Publik (Renaldi Safriansyah), Perdagangan (Taufik Rahman), Pertanian (Rita Khatir), Infrastruktur Energi (Mahidin), Dinul Islam (Marzi Afriko), Keperempuanan dan Anak (Sri Wahyuni), Reformasi BIrokrasi (Elly Sufriadi)

Bappeda Kabupaten Bener Meriah dan CPDA The World Bank

2013

Gabungan Peer Group

Gabungan Peer Group (Tim Peninjau RPJMD Kabupaten Bener Meriah)

CPDA The World Bank, Bidang P2EP Bappeda Provinsi Aceh

No.

8

Pendampingan Penyusunan Rencana Strategis SKPK Kabupaten Bener Meriah

9

Penyusunan Pedoman Praktis Pendampingan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

57

Pelaksana

Dukungan Pelaksanaan

PANDUAN Pendampingan Perencanaan Pembangunan Daerah

Recommend Documents