Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
INTEGRASI RPB dalam PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Disampaikan oleh: Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Bappenas Bengkulu, 15 Oktober 2014
PENDAHULUAN 1. 322 (62%) dari 497 kab/kota memiliki tingkat risiko tinggi terhadap bencana. 2. Pemanasan global dan perubahan iklim berdampak signiAikan terhadap pembangunan dan keberlangsungan kehidupan, kenaikan permukaan air laut, perubahan cuaca berdampak terhadap produksi pertanian, meningkatkan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi. 3. Persebaran penduduk yang tidak merata. 4. Kerangka kebijakan, hukum/peraturan yang terkait PRB belum sepenuhnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional dan daerah 2
LANDASAN HUKUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pengelolaan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dalam serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA (UU No. 24 tahun 2007) a. b. c. d.
Situasi Tidak Ada Bencana
e. f.
Prabencana
Penyelenggaraan PB
Saat Tanggap Darurat
Pascabencana
g. h.
Situasi Terdapat Potensi Bencana
Rehabilitasi Rekonstruksi
Perencanaan PB Pengurangan Risiko Bencana Pencegahan Pemaduan dalam perencanaan pembangunan Persyaratan analisis risiko bencana Pelaksanaan dan penegakan tata ruang Pendidikan dan pelatihan Persyratan standar teknis penanggulangan bencana
§ Mitigasi § Peringatan Dini § Kesiapsiagaan
IMPLEMENTASI PB DI DAERAH Kelembagaan: 426 BPBD terbentuk (33 provinsi dan 393 kab/kota). 325 sudah menjadi perda/ pergub/perbup, 101 blm memiliki payung hukum. Pendanaan. Masih banyak pemda yg belum menganggarkan untuk PB. Keterbatasan anggaran è Ketergantungan pendanaan kepada pemerintah pusat tinggi. Regulasi:belum memadainya ketersediaan prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di daerah (RPB, peta dan kajian risiko)
KENDALA dan PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PB di DAERAH 1.
2.
3.
Kesenjangan persepsi di masyarakat maupun aparat pemerintah tentang pengurangan risiko, dimana selama ini pemahaman masih sebatas pada tanggap darurat dan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Kurangnya sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada stakeholder. Keterbatasan kapasitas baik kelembagaan, SDM dan pendanaan dalam pengurangan risiko bencana
PENTINGNYA PENGURANGAN RISIKO BENCANA • Minimalisasi risiko (korban jiwa dan kerugian harta benda) dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kejadian bencana di masa mendatang • Landasan atau pedoman bagi perencanaan pembangunan • Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak/risiko bencana, sehinga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman
Peranan Daerah dalam PB (sesuai UU 24/2007) UU
No.24/2007 è PB merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Mengacu pada UU tersebut, daerah juga turut berperan dalam penyelenggaraan PB. Dalam pelaksanaan perannya tersebut, daerah melakukan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, pemantauan dan evaluasi
Peranan Daerah dalam PB (sesuai UU 24/2007) Penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana. Pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/ atau kabupaten/kota lain. Pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya.
STRATEGI INTEGRASI RPB DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
• Menyusun RPB sebagai masukan RPJMD. • Merumuskan program PRB ke dalam RPJMD. • Merumuskan kegiatan PRB ke dalam RKPD. • Mengalokasikan dana penanggulangan bencana pada APBD setiap tahun yang digunakan untuk kegiatan pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
INTEGRASI RPB DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA JANGKA PANJANG (RPJP – RTRW)
KABUPATEN
PROVINSI
PUSAT
RPJP NASIONAL
RENCANA JANGKA MENENGAH (RPJM – RPB)
RENCANA STRATEGIS SEKTORAL
RENCANA AKSI PRB
RENCANA TAHUNAN
RKP NASIONAL
RPJM NASIONAL RENSTRA K/L
RTRW NASIONAL RPJP PROVINSI
RTRW PROVINSI
RENCANA PB NASIONAL
RPJM PROVINSI
RAN PRB
RKPD PROV RENSTRA SKPD PROV
RAD PRB PROV
RENCANA PB PROVINSI
RPJP KAB/ KOTA
RPJM KABUPATEN
RTRW KAB/ KOTA
RENCANA PB KAB/KOTA
RENJA K/L
RENJA SKPD PROV
RKPD KAB/KOTA
RENSTRA SKPD K/K
RAD PRB KAB/KOTA
RENJA SKPD KAB/KOTA
PENUTUP 1.
2.
3. 4.
Pemerintah daerah melakukan kajian kerentanan, kerawanan, dan idenAfikasi risiko bencana daerah, sebagai dasar pengambilan kebijakan PB Pemerintah daerah menyusun dokumen perencanaan penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana sebagai landasan pengintegrasian PRB kedalam perencanaan pembangunan Pengintegrasian pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah mulA sektoral; Sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang penAngnya upaya pengurangan risiko bencana dalam pembangunan, perlu digiatkan kepada seluruh stakeholeder di daerah.
Terima Kasih
