IKHTISAR EKSEKUTIF
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan peran serta masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan
Bappeda
adalah melaksanakan fungsi
sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun
dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kinerja pelayanan Bappeda Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2014 didasarkan pada Renstra Bappeda Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016 yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016 telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Bappeda Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016, antara lain: a) Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Perencanaan Pembangunan Daerah.
b) Melaksanakan koordinasi antar pelaku pembangunan dalam perencanaan pembangunan daerah. c) Menjamin
terciptanya
integrasi,
sinkronisasi,
dan
sinergi
perencanaan
pembangunan daerah. d) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. e) Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya pembangunan daerah secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. f)
Mengoptimalkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
g) Mengoptimalkan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah : 1.
Untuk mengetahui capaian kinerja sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2.
Sebagai salah satu acuan untuk perencanaan kegiatan, khususnya rencana kerja di tahun mendatang;
3.
Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumberdaya dalam rentang waktu satu tahun. Pada Tahun 2016 Bappeda Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan 48
kegiatan, yang merupakan bagian dari 12 (dua belas) program sebagai sasaran strategi
penjabaran visi misi Bappeda Kabupaten Pekalongan tahun 2011-2016.
Langkah-langkah strategi yang dijabarkan dalam program kegiatan tahunan Bappeda
merupakan
upaya-upaya
dalam
mencapai
visi
Bappeda
yaitu
“ Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang Mandiri, Berkeadilan, Berkelanjutan dan Partisipatif ”. Pencapaian sasaran dari 13 (tiga belas) kegiatan dari Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang diampu oleh Sekretariat Bappeda adalah 100% dengan anggaran sebesar Rp. 799.777.500,- realisasi anggaran sebesar Rp. 739.481.825,- (93,33%). Dengan demikian ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 60.295.675,- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 4 (empat) indikator kinerja mencapai target 100% dengan anggaran sebesar Rp. 239.126.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 205.750.382,- (86,04%) dengan
efisiensi anggaran sebesar Rp. 33.375.618,-. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur dengan 1 (satu) indikator kinerja mencapai target 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 75.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.9999.888,- (99,99%). Program Pengembangan Data/ Informasi dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai target 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp.220.000.000,- sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 203.314.000,- (92,41%) ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 16.686.000,-. Program Kerjasama Pembangunan yang diarahkan pada dua kegiatan mencapai target 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 425.000.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 419.595.250,- (98,72%) ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.404.750,-. Program Perencanaan Pembangunan daerah dengan 7 (tujuh) indikator kinerja mencapai target 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.565.000.000,realisasi Rp. 1.504.306.400,- (96,12%) ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 60.693.600.,- Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan 2 (dua) indikator kinerja mencapai target 100% adapun alokasi anggaran sebesar Rp. 225.000.000,- realisasi Rp. 192.098.925,- (85,37%) ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 23.353.975. Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan 7 (tujuh) indicator kinerja mencapai target 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 505.000.000,realisasi
sebesar
Rp.
3487.787.400,-
(96,59%).
Ada
efisiensi
sebesar
Rp.17.212.600-. Program Perencanaan Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam dengan 6 (enam) indikator kinerja mencapai target 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp.700.000.000,- realisasi Rp.611.157.200,- (987,30%) ada efisiensi sebesar Rp. 88.842.800,- Program Sosialisasi dan Pengembangan Kreatifitas dan Inovatif dengan 2 (dua) kegiatan mencapai target 100% dengan alokasi anggaran sebesar Rp.200.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 182.787.500,(97,99%) ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.002.800 Keberhasilan
pencapaian
sasaran-sasaran
tersebut
secara
umum
disebabkan sebagai berikut : a. Sudah disusun dengan jelas dan terinci pada proses penyusunan perencanaan rencana kerja anggaran, rencana kerja operasional, di mana pelaksanaan setiap kegiatan dibagi menjadi 4 (empat) semester, hal ini mempermudah
dan
memperlancar pengukuran pencapaian kinerja melalui semester demi semester sehingga ketepatan serta keberhasilan dari sasaran kegiatan dapat tercapai;
b. Sistem kerja yang baik mendukung terwujudnya efektivitas, efisiensi dan kreativitas dalam melaksanakan tugas. Namun demikian tidak berarti tidak ada hambatan dalam menyelesaikan kegiatan tahun 2016. Beberapa kendala/ permasalahan yang dihadapi antara lain: a) Masih kurangnya Sumber daya manusia pada Bappeda kabupaten Pekalongan; b) Masih terbatasnya Aparatur Bappeda yang mengikuti Bimbingan Teknis, Pelatihan Perencanaan Pembangunan; c) Kualitas sumberdaya aparatur di lingkungan Bappeda Kabupaten Pekalongan perlu dioptimalkan dan diberdayakan. Penyelesaian terhadap permasalahan : a. Perlu adanya penambahan SDM pada Bappeda dengan mengajukan usualan/ permintaan ke BKD Diklat kabupaten Pekalongan; b. Perlu adanya peningkatan kemampuan Aparatur dengan mengadakan atau mengirimkan dalam acara pelatihan, bintek dan sosialisasi dan sejenisnya. Secara keseluruhan Bappeda Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar
Rp. 5.018.903.500,- dengan realisasi
penyerapan sebesar Rp. 4.684.478.770,- atau 93,33% dari total anggaran tersebut, yang dialokasikan untuk mendukung 48 (empat puluh delapan) indikator kinerja. Meskipun realisasi anggaran tidak 100% secara keseluruhan capaian kinerja Bappeda tahun 2016 adalah 100%, Ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 334.424.730,-. Berikut adalah capaian indikator kinerja
sesuai Renstra Bappeda
Kabupaten Pekalongan Tahun 2011-2016: Tabel. Capaian indikator kinerja sesuai Renstra Bappeda Kabupaten Pkealongan Tahun 2011-2016 TUJUAN
INDIKATOR CAPAIAN KINERJA integrasi, Jumlah dokumen 1 dokumen
SASARAN
Meningkatkan
Tercapainya
perencanaan
sinkronisasi dan sinergi RPJMD Kabupaten
pembangunan
antar
yang
antara
berkualitas
penganggaran,
SKPD
maupun Pekalongan Tahun
perencanaan, 2011-2016
pengendalian
diPerdakan dan
yang
evaluasi
rencana
pembangunan daerah Jumlah
dokumen 1 dokumen
Rencana
Kerja
Pemerintah Daerah Tahunan yang
(RKPD)
diPerbubkan
dalam setiap tahun Persentase
85%
kesesuaian Program
RKPD
dalam APBD Persentase kajian
hasil 60 % bidang
ekonomi
yang
ditindaklanjuti PD Persentase kajian
hasil 65% bidang
pemerintahan
dan
social budaya yang ditindaklanjuti PD Persentase
65%
dokumen perencanaan bidang pemerintahan
dan
social budaya yang ditindaklanjuti
oleh
PD Persentase
60%
dokumen perencanaan penunjang
sarana
wilayah , SDA dan tata
ruang
yang
ditindaklanjuti Jumlah hasil riset 3 hasil riset daerah yang bisa dirokumendasikan untuk dimanfaatkan Jumlah krenova
hasil 3 pemenang
