INTEGRASI PEMBANGUNAN DAERAH DALAM KERANGKA SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA PERENCANAAN UNTUK SEMUA (Pengalaman Pengintegrasian Perencanaan PNPM ke Dalam Perencanaan Reguler, serta Pengembangan PIK di Kabupaten Sumedang) Oleh : HERMAN SURYATMAN (Staf Ahli Bupati Sumedang Bidang Hukum dan Politik) (Staf Ahli Bupati Sumedang Bidang Hukum dan Politik)
Jakarta, Agustus 2011
REALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SEBELUM LAHIRNYA PERDA 1/2007 DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN DAERAH • • • • • • •
Perencanaan pembangunan daerah belum bersinergi dengan proses p g g g p penganggaran Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah makin menurun Perencanaan berbagai program pembangunan diantaranya masih berjalan tumpang tindih, baik di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten Perencanaan berbagai program pembangunan belum mampu Perencanaan berbagai program pembangunan belum mampu mensinergikan kepentingan lintas sektor, lintas jenjang dan lintas wilayah APBD masih diposisikan sebagai modal utama untuk membiayai berbagai prioritas kegiatan dalam perencanaan pembangunan prioritas kegiatan dalam perencanaan pembangunan Pembangunan daerah dipahami dalam perspektif input‐output ratio, kurang berorientasi pada cost‐benefit ratio Pembangunan daerah terlalu mengedepankan pendekatan struyktural Pembangunan daerah terlalu mengedepankan pendekatan struyktural, dengan mengesampingkan pendekatan kultural
SKEMA INOVASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SUMEDANG DI KABUPATEN SUMEDANG PERDA NO. 1 TAHUN 2007 TTG PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
ADANYA KESINAMBUNGAN ANTARA PERENCANAAN ANTARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
SKEMA PAGU INDIKATIF (PI) • PI SKPD • PI KEWILAYAHAN PI KEWILAYAHAN
TUMBUHNYA PARTISIPASI AKTIF WARGA MASYARAKAT AKTIF WARGA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
SINERGI PEMBANGUNAN LINTAS SEKTOR, LINTAS WILAYAH DAN LINTAS JENJANG
FORUM DELEGASI MUSRENBANG (FDM) • DELEGASI SEKTORAL • DELEGASI KECAMATAN
INTEGRASI PEMBANGUNAN (RKPD TRIPLE TRACK) • DIBIAYAI APBD KABUPATEN • DIBIAYAI PROV & PUSAT • DIBIAYAI PNPM, CSR & SWADAYA MASYARAKAT
SKEMA INTEGRASI PEMBANGUNAN DAERAH MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
SHORT CUT
SHORT CUT
OPTIMALISASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
PNPM MP DAN P2SPP
STARTING POINT
PELAKSANAAN
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJABN
SISTEM PEMBANGUNAN DAERAH REGULER SEBAGAI INDUK INTEGRASI
PAMSIMAS, P2KP, PPIP & PROGRAM LAINYA
NILAI LUHUR BUDAYA SUNDA ((SPBS)) SEBAGAI LANDASAN SPIRITUAL DALAM PEMBANGUNAN DAERAH 4
SKEMA MUSRENBANG INTEGRASI DAN RKPD TRIPLE TRACK RKPD Track 1 & 2
Musrenbang Kabupaten
(Dibiayai APBD & APBN) Diusulkan ke Musrenbang Kab
Diusulkan ke Forum SKPD/Musrenbang
Diusulkan ke Musrenbang Kecamatan
Diusulkan ke Musrenbang
Desa Dilaksanakan Tahun Berikutnya
Forum SKPD
RKPD Track 3 (Dibiayai PNPM, CSR & Partisipasi)
Dibiayai dengan PNPM
Musrenbang Kecamatan
Dibiayai dengan BLM
Musrenbang Desa
Dilaksanakan dengan APBD Desa
Penggalian Gagasan di Tingkat Dusun
Dilaksanakan Swadaya
Waktu Pelaksanaan
Dilaksanakan Tahun Berjalan
PERBUP 113 TAHUN 2009 TENTANG SUMEDANG PUSEUR BUDAYA SUNDA (PENDEKATAN KULTURAL)
NILAI MANAJERIAL (RAWAYAN JATI SUNDA)
NILAI FILOSOFIS “INSUN MEDAL INSUN MADANGAN” MADANGAN (AKU LAHIR UNTUK MEMBERI PENERANGAN)
FASE PERENCANAAN • SIRNANING CIPTA • SIRNANING RASA • SIRNANING KARSA
NILAI OPERASIONAL (DASA MARGA RAHARJA)
• TAQWA • SOMEAH • SURTI
FASE PENGORGANISASIAN • SIRNANING KARYA
• JEMBAR • BRUK BRAK
FASE PELAKSANAAN • SIRNANING DIRI • SIRNANING HIRUP • SIRNANING HURIP
• GUYUB • MOTEKAR • TARAPTI, TALITI, ATI‐ATI
FASE PENGAWASAN • SIRNANING WUJUD
• JUNUN JUCUNG • PUNJUL LUHUNG
PERDA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG ((PENDEKATAN STRUKTURAL)) Penyempurnaan & Penetapan Rancangan RKPD
Rancangan RKPD
Rancangan A Awal al Renja SKPD
Nota Kesepakatan Pagu Indikatif
PAGU INDIKATIF SKPD KABUPATEN
PAGU INDIKATIF KECAMATAN
Perbup RKPD
Musrenbang Kabupaten Tahunan
Hasil Musrenbang T h Tahunan
Forum SKPD
Rancangan Renja SKPD
Musrenbang Kecamatan
Usulan Kegiatan Wilayah Kecamatan
Musrenbang Desa
Usulan Kegiatan Masyarakat Desa
DEFINISI DAN FORMULA PAGU INDIKATIF KECAMATAN (PIK) INDIKATIF KECAMATAN (PIK) • PIK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada kecamatan berbasis kewilayahan dib ik k d k b b i k il h yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kepada kebutuhan dan prioritas program yang mendesak berdimensi strategis kewilayahan • PAGU INDIKATIF KECAMATAN (PIK) = PAGU INDIKATIF VARIABEL (PIV) + PAGU INDIKATIF CASHBACK DAN STIMULUS (PICS)
= PIV + PICS + PICS PIK = PIV
Jenis Variabel dan Bobot
Formula PIV No PIV = PIV = (∑A1.X1+A2.X2+............+A13.X13) x (∑A1 X1+A2 X2+ +A13 X13) x 80 % ∑PIK
A= Bobot Variabel X= Skor Nilai Variabel 1, 2, 3, ….., 13 = Jenis Variabel Contoh Perhitungan
Variabel
Bobot
1
Jumlah Penduduk
5%
2
Luas Wilayah
5%
3
APM
5%
4
Buta Huruf
5%
5
AKB
5% %
6
AKI
5%
7
Gizi Buruk
15%
8
Angka LPE
5%
9
Sarana Jalan/Jembatan
5%
10 Sarana Irigasi g
5%
11 Sarana Ruang Kelas
5%
12 PBB
15%
13 Rumah tangga miskin
20%
JUMLAH
100%
Formula PICS Jenis Indikator Cashback + Stimulus dan Bobot PICS = (∑B1.X1+B2.X2) x 20 % ∑PIK
B= Bobot Indikator X= Skor Nilai Indikator
No Indikator 1 Jumlah PAD 2 Tipologi p g Kecamatan JUMLAH
Bobot 50% 50% 100%
1, 2= Jenis Indikator Contoh Perhitungan PICS Stimulus
MENU
KAPASITAS PI dan PIK 2010, 2011 dan 2012 KAPASITAS PI dan PIK 2010, 2011 dan 2012
N0 .
PAGU INDIKATIF
2010
2011
2012
PAGU INDIKATIF
76 224 052 701 14 76.224.052.701,14
105 119 793 224 00 105,119,793,224.00
A.
PAGU INDIKATIF SKPD KABUPATEN
36.137.463.601,14
75,661,750,224.00
80,873,710,350.00
B.
PAGU INDIKATIF SKPD KECAMATAN
3.000.000.000,00
3.650.000.000,00
5.000.000.000,00
C.
PAGU INDIKATIF KECAMATAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN
15.000.000.000,00
15.000.000.000,00
25.000.000.000,00
D.
PENUNJANG DAN PENDAMPING
22.086.589.100,00
10,808,043,000.00
123 681 753 350 00 123.681.753.350,00
12,808,043,000.00
DAMPAK KEBIJAKAN PIK TERHADAP KUALITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN • Perencanaan pembangunan lebih membidik persoalan real di lapangan karena direncanakan secara partisipatif mulai dari tingkat lapangan karena direncanakan secara partisipatif mulai dari tingkat desa dan kecamatan (partisipatif) • Perencanaan pembangunan lebih membidik target‐target kinerja RPJMD k RPJMD karena sebelumnya diarahkan secara teknokratis melalui b l di hk t k k ti l l i penyampaian arah kebijakan dalam Pra Musrenbang (teknokratis) • Perencanaan pembangunan bukan hanya didasarkan pada skala prioritas tetapi juga memperhatikan prinsip keadilan dan keseimbangan antar wilayah (berkeadilan) • Perencanaan pembangunan dijadikan rujukan utama dalam proses p g j j p penganggaran (konsisten) • Perencanaan pembangunan memberikan ruang bagi aktualisasi pendekatan politis oleh DPRD maupun Bupati karena PIK disepakti pendekatan politis oleh DPRD maupun Bupati karena PIK disepakti bersama oleh kedua belah pihak (politis)
KEMUNGKINAN INTEGRASI PEMBANGUNAN DESA DAN KABUPATEN MELALUI KEBIJAKAN PIK DAN KABUPATEN MELALUI KEBIJAKAN PIK • PIK merupakan instrumen strategis untuk mengintegrasikan pembangunan desa dan kabupaten mengintegrasikan pembangunan desa dan kabupaten dalam spirit partisipatif teknokratis • Satu sisi PIK dapat menstimulasi partisipasi masyarakat d l dalam kerangka kepentingan pembangunan desa k k k i b d berdasarkan RPJMDes • Di sisi lain PIK dapat menginisiasi masyarakat agar p g y g memperhatikan kepentingan teknokratis pembangunan daerah berdasarkan RPJMD • Karena itu pula, PIK bukan hanya mampu Karena itu pula PIK bukan hanya mampu mengintegrasikan pembangunan daerah dalam perspektif lintas jenjang pemerintahan, tetapi juga lintas sektor (integrasi antar urusan) dan lintas wilayah lintas sektor (integrasi antar urusan) dan lintas wilayah (integrasi antar desa dan kecamatan)
ISU ISU TERKAIT YANG RELEVAN ISU‐ISU TERKAIT YANG RELEVAN • Kemungkinan perencanaan PIK mengadopsi sepenuhnya metoda perencanaan partisipatif pada h t d ti i tif d PNPM Mandiri Perdesaan / PNPM Integrasi g p g • Kemungkinan pengelolaan PIK dilaksanakan melalui skema Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk memicu dan mengoptimalkan partisipasi dan swadaya masyarakat y • Kemungkinan integrasi para pelaku/aktor PNPM (Fasilitator Desa dan Kecamatan) dengan para pelaku reguler (Forum Delegasi Musrenbang) reguler (Forum Delegasi Musrenbang) • Kemungkikan menjadikan PIK sebagai skema alternatif untuk menggantikan BLM PNPM (program adhoc) pasca PNPM dinyatakan selesai (exit program) pasca PNPM dinyatakan selesai (exit program)
REKOMENDASI UNTUK TINDAK LANJUT • Proses Proses integrasi pembangunan reguler dengan pembangunan berbasis integrasi pembangunan reguler dengan pembangunan berbasis pemberdayaan (PNPM) di daerah, dengan jembatan antaranya melalui PNPM Integrasi (P2SPP), hendaknya terus diakselerasi dan ditangani secara lebih serius serta dengan memberikan keleluasaan kepada secara lebih serius, serta dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk berinovasi sesuai dengan kearifan daerah; • Kiranya Pemerintah Pusat mempertimbangkan untuk mengembangkan f format PIK sebagai kebijakan perencanaan partisipatif berbasis t PIK b i k bij k ti i tif b b i kewilayahan yang berlaku secara nasional, diawali pada kabupaten/kota lokasi PNPM Integrasi; • Kiranya disusun peraturan yang dapat memayungi daerah agar dapat d d d h d merumuskan pola pendanaan melalui skema BLM dari APBD kepada kelompok masyarakat; • Pembangunan nasional ke depan agar didesain berdasarkan prinsip dasar pembangunan yang ajeg dan konsisten, tidak lagi diingkari oleh bergulirnya berbagai program yang bersifat adhoc, dengan mengatasnamakan urusan bersama yang faktanya justru seringkali membingungkan daerah
Pembangunan nasional hendaknya dikelola secara konsisten berdasarkan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan berdasarkan kriteria : p g p ‐ Externalitas (spill‐over) : siapa yang terkena dampak, mereka yang berwenang mengurus ‐ Akuntabilitas : yang berwenang mengurus adalah tingkat pemerintahan Akuntabilitas : yang berwenang mengurus adalah tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan dampak tersebut ‐ Efisiensi : dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien serta meningkatkan skala ekonomi meningkatkan skala ekonomi • Pembangunan nasional hendaknya dilaksanakan berdasarkan prinsip sharing of power yang profesional dan proporsional : ‐ Pusat: Berwenang membuat norma norma‐norma norma, standar, prosedur, Monev, standar prosedur Monev supervisi, fasilitasi dan urusan‐urusan pemerintahan dengan eksternalitas nasional ‐ Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurus urusan‐urusan pemerintahan dengan eksternalitas Provinsi (lintas Kab/Kota) dalam norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat ‐ Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurus urusan‐urusan pemerintahan i t h dengan d eksternalitas kt lit lokal l k l (dalam (d l satu t Kab/Kota) dalam K b/K t ) d l norma, standard, prosedur yang dibuat Pusat •
IMPLIKASI PEMBAGIAN URUSAN THD ANGGARAN ACUAN REGULASI UU.32/2004, UU 33/2004 PP 55/2005, PP 58/2005, PP. 38/2007, PP.7/2008 LAMPIRAN PP NO. 38 TH 2007
BIDANG DAN SUBBIDANG URUSAN SEBAGAI URUSAN SEBAGAI KEWENANGAN PUSAT
APBN
DEKON DAN TP
DUB DDUB PMK 168/2009
DPID PMK 25/ 2011
BIDANG DAN SUBBIDANG URUSAN SBG KEWENANGAN SBG KEWENANGAN PROV/KAB/KOTA
APBD PROV/KAB/KOTA PENDAPATAN DAERAH: 1. 17 PAD 2. DAU, DAK, DBH 3. LAIN2 YG SAH
M H
I N
I
