INTEGRASI PENGELOLAAN PESISIR TERPADU DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Sintesis Paska MCRMP dari Pengalaman Kep.Seribu)

INTEGRASI PENGELOLAAN PESISIR TERPADU DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Sintesis Paska MCRMP dari Pengalaman Kep.Seribu) Oleh: YUDI WAHYUDIN Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan IPB (PKSPL-IPB)

PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR (PKSPL-IPB)

PENDAHULUAN : Definisi •

Wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut (Soegiarto, 1976; Dahuri et al, 2001) – Ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin – Ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh prosesproses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

•

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu – wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi • •

Ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota Ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

PUSAT PUSAT KAJIAN KAJIAN SUMBERDAYA SUMBERDAYA PESISIR PESISIR DAN DAN LAUTAN LAUTAN INSTITUT INSTITUT PERTANIAN PERTANIAN BOGOR BOGOR (PKSPL-IPB) (PKSPL-IPB)

PENDAHULUAN : Konsekuensi • •

Kedua definisi wilayah pesisir tersebut di atas secara umum memberikan gambaran besar, betapa kompleksitas aktivitas ekonomi dan ekologi terjadi di wilayah ini. Kompleksitas aktivitas ekonomi : – – – – –

•

Pertanian dan Perkebunan Perikanan, Pariwisata, Pemukiman, Perhubungan, dan sebagainya

Tekanan yang demikian besar tersebut jika tidak dikelola secara baik akan menurunkan kualitas dan kuantitas sumberdaya yang terdapat di wilayah pesisir.


PENDAHULUAN : Alternatif Solusi • •

Penanganan pengelolaan wilayah pesisir dengan ragam aktivitas ekonomi yang kompleks memerlukan pendekatan pengelolaan yang efektif, akomodatif dan implementatif. Pengelolaan wilayah pesisir terpadu disinyallir terbukti memberikan peluang pengelolaan yang cukup efektif, akomodatif dan implementatif: – Pelestarian sumberdaya – Pemanfaatan ekonomi sumberdaya.

•

Unsur penting pelaksana dan penerima manfaat pengelolaan pesisir terpadu : – Masyarakat – Swasta – Pemerintah


MERENCANAKAN PEMBANGUNAN SECARA ASPIRATIF - 1 • •

•

Perencanaan adalah langkah penting yang harus dilaksanakan dalam suatu proses pembangunan. Perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai targettarget kuantitatif yang mencakup semua aspek utama pembangunan yang ingin dicapai dalam suatu periode tertentu. Fungsi penting dalam perencanaan pembangunan adalah : – memengaruhi, – memberikan arah dan – dalam beberapa hal diharapkan mampu mengendalikan perubahan-perubahan pada kurun waktu tertentu : • Sosial ekonomi, • Sosial budaya masyarakat.


MERENCANAKAN PEMBANGUNAN SECARA ASPIRATIF - 2 • Bergulirnya otonomi daerah dan semangat reformasi – Perencanaan pembangunan beranjak dari realitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, serta harus aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. – Suatu proses perencanaan pembangunan hendaknya disusun dengan melibatkan masyarakat yang terkait (stakeholders).

• Penting dilakukan : – agar segenap program yang berhasil dirancang merupakan buah pemikiran dari para stakeholders yang pada gilirannya akan menambah semangat kebersamaan dalam kerangka upaya pengejewantahannya


MERENCANAKAN PEMBANGUNAN SECARA ASPIRATIF - 3 • Perencanaan pembangunan partisipatif : – memerlukan suatu wadah atau media • membantu pemerintah dalam menyusun suatu perencanaan pembangunan yang bersifat aspiratif • bottom up planning.

– Perencanaan dari bawah • pendekatan perencanaan yang disusun dan digali secara partisipatif dari bawah (grass root). • memerlukan suatu metode pelaksanaan yang dapat dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai dengan maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut


PEMBANGUNAN PARTISIPATIF : Pengalaman DKI Jakarta - 1 • Provinsi DKI Jakarta menerapkan proses penggalian aspirasi pembangunan dari bawah (bottom up planning and development) melalui forum pengkajian perencanaan: – Forum kelurahan – Konsolidasi kecamatan – Forum kota/kabupaten – Forum provinsi


PEMBANGUNAN PARTISIPATIF : Pengalaman DKI Jakarta - 2 • Pelibatan peranserta masyarakat dalam forum dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kabupaten – Peserta forum berasal dari berbagai elemen : • Masyarakat • Swasta dan • Instansi pemerintahan.

– Semakin rendah tingkatan (level administrasi pemerintahan) forum, keterlibatan masyarakat semakin besar dan intensif.


PEMBANGUNAN PARTISIPATIF : Pengalaman DKI Jakarta - 3 • Forum kelurahan – Usulan program atau kegiatan yang sesuai dengan aspirasi riil dari peserta forum.

• Rumusan forum kelurahan : – didistribusikan dan disosialisasikan kepada segenap unsur aparat, • tingkat kecamatan • kota/kabupaten.

– Segenap unsur aparat : • mengakomodasi segenap usulan masyarakat dari forum kelurahan menjadi usulan program atau kegiatan pada masing-masing unit disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya


PEMBANGUNAN PARTISIPATIF : Pengalaman DKI Jakarta - 4 •

Rumusan hasil forum kelurahan : – ditelaah masing-masing unit – hasilnya dibawa dan dipaparkan atau disosialisasikan pada forum pengkajian perencanaan tingkat kota/kabupaten.

•

Pada forum tingkat kota/kabupaten ini : – segenap usulan yang dipaparkan masing-masing unit – dibahas secara bersama untuk menghasilkan rumusan hasil forum sesuai bidang atau kelompok sektor (core sector), – hasilnya menjadi rumusan usulan baku dari pemerintah kota/kabupaten yang akan dibawa untuk disosialisasikan pada level forum yang lebih besar dan makro •

•

forum pengkajian perencanaan tingkat provinsi.

Forum provinsi : – Workshop perumusan program pembangunan pada level provinsi


PEMBANGUNAN PARTISIPATIF : Pengalaman Kab.Kepulauan Seribu - 1 • Kepulauan Seribu – Daerah kabupaten yang baru diresmikan tahun 2001 – Melakukan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan prosedur dan performa DKI Jakarta. – Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu melalui Badan Perencanaan Kabupaten (Bapekab)-nya • Menginisiasi dan melaksanakan kegiatan forum pengkajian perencanaan tingkat kelurahan • Konsolidasi kecamatan • Forum pengkajian perencanaan tingkat kabupaten


PEMBANGUNAN PARTISIPATIF : Pengalaman Kab.Kepulauan Seribu - 2 • Krusial: – Identifikasi stakeholders – Harus mampu merepresentasikan segenap elemen masyarakat yang ada pada setiap kelurahan • • • • • • • •

dewan kelurahan (Dekel), lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), RT/ RW, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, pendidik, PKK, dan sebagainya


PEMBANGUNAN PARTISIPATIF : Pengalaman Kab.Kepulauan Seribu - 3 • Metode pelaksanaan : – partisipatif dengan teknik meta-plan. • menangkap keseluruhan aspirasi dari peserta forum kelurahan. • mengeliminir kemungkinan penguasaan pembicaraan dari orang-orang vokal yang mampu berkomunikasi dengan baik. – Setiap peserta forum harus mempunyai kesempatan yang sama untuk mengungkapkan aspirasinya secara terbuka


PEMBANGUNAN PARTISIPATIF : Pengalaman Kab.Kepulauan Seribu - 4 •

Peserta terlebih dahulu diajak secara bersama untuk mengikuti ragam permainan (organizer) – membuka dan belajar bersama : • • •

cara berpikir, berencana dan berupaya

– ragam permainan (”permainan orang dewasa”): • • • • • • •

kerjasama tim, penumbuhan motivasi, empati, kreativitas, sinergitas dan sportivitas, cara berkomunikasi, leadership dan followership, dan sebagainya.


PEMBANGUNAN PARTISIPATIF : Pengalaman Kab.Kepulauan Seribu - 5 • Peserta melakukan proses bottom up

planning – merumuskan beragam usulan program/kegiatan – rumusan dibagi sesuai dengan core bidang/aspek: • bidang ekonomi, • bidang sosial-budaya, • bidang fisik serta • bidang SDA dan lingkungan


PETIKAN PENGALAMAN •

Pemerintah berfungsi sebagai pemberi pelayanan terhadap masyarakat : –

•

Proses perencanaan dari bawah merupakan salah satu media pemerintah untuk dapat menyosialisasikan secara terfokus dan terpadu terhadap suatu proses dan implementasi pembangunan. – – –

•

perencanaan pembangunan dari bawah

masyarakat diajak untuk secara bersama membangun wilayahnya melalui forum atau media lainnya dapat disosialisasikan beragam implementasi program pembangunan (baik yang telah, sedang dan akan dilaksanakan). berdasarkan skala prioritas dan waktu. masyarakat diajak untuk dapat memahami secara sukarela (voluntary understanding) bagaimana cara melakukan perencanaan dan proses implementasinya.

Proses perencanaan pembangunan partisipatif – – –

pembiayaan yang cukup besar menyita waktu serta menguras tenaga dan pemikiran memerlukan pemahaman yang komprehensif dan mendalam dari seluruh elemen masyarakat dan unsur stakeholders terkait dengan proses perencanaan dan implementasi pembangunan


PRA KONDISI

Participatory Mapping

Rapid Rural Appraisal

VILLAGE PLANNING MONITORING & EVALUATION ACTION PLANNING

Participatory Monitoring

Participatory Rural Appraisal

IMPLEMENTATION (Extension Program)

EKSPOSE

Participatory Action Research PUSAT PUSAT KAJIAN KAJIAN SUMBERDAYA SUMBERDAYA PESISIR PESISIR DAN DAN LAUTAN LAUTAN INSTITUT INSTITUT PERTANIAN PERTANIAN BOGOR BOGOR (PKSPL-IPB) (PKSPL-IPB)

PRA KONDISI Identifikasi Kontak Person

Sosialisasi & Pendekatan Kelompok Strategis

Pengorganisasian Masyarakat

Pemetaan Potensi Pembentukan Pertemuan Isu-Isu Strategis Tim Desa Dusun Tata Guna Lahan PUSAT PUSAT KAJIAN KAJIAN SUMBERDAYA SUMBERDAYA PESISIR PESISIR DAN DAN LAUTAN LAUTAN INSTITUT INSTITUT PERTANIAN PERTANIAN BOGOR BOGOR (PKSPL-IPB) (PKSPL-IPB)

SUMBER DAYA ALAM SUMBER DAYA BUATAN

SUMBER DAYA SOSIAL

PERENCANAAN DESA

SUMBER DAYA EKONOMI

SUMBER DAYA MANUSIA

PENEGAKAN HUKUM LEMAH

MASALAH LINGKUNGAN DARAT DAN LAUT (TATA RUANG DESA)

EKONOMI TIDAK MANDIRI

PEMERINTAH KURANG PERHATIAN

KELEMBAGAAN DESA LEMAH

P

PUSAT PESISIR PUSAT KAJIAN KAJIAN SUMBERDAYA SUMBERDAYA PESISIR DAN DAN LAUTAN LAUTAN ERENCANAAN PEMBANGUNAN INSTITUT INSTITUT PERTANIAN PERTANIAN BOGOR BOGOR (PKSPL-IPB) (PKSPL-IPB)

DESA

PARTICIPATORY MAPPING PUSAT PUSAT KAJIAN KAJIAN SUMBERDAYA SUMBERDAYA PESISIR PESISIR DAN DAN LAUTAN LAUTAN INSTITUT INSTITUT PERTANIAN PERTANIAN BOGOR BOGOR (PKSPL-IPB) (PKSPL-IPB)

KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI DI KABUPATEN ASAHAN - 1 • Memerlukan dukungan berbagai pihak untuk secara bersama melakukan perencanaan dari bawah: – – – –

Komitmen Waktu Tenaga Dana

• Memerlukan perencanaan matang • Memerlukan langkah-langkah pelaksanaan • Memerlukan mitra pembangunan di semua level perencanaan pembangunan dan pengelolaannya


KEMUNGKINAN IMPLEMENTASI DI KABUPATEN ASAHAN - 2 •

Membentuk dan atau memperkuat mitra perencanaan dan pengelolaan yang ada – Level desa • Terdiri atas elemen pemerintahan desa, tetua kampung (RW, RT), tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, representasi pengusaha lokal, pendidik, dsb

– Level kecamatan • Terdiri atas elemen pemerintahan kecamatan, representasi dari mitra pada level desa, unsur instansi teknis di level kecamatan

– Level kabupaten • Terdiri atas elemen pemerintahan kabupaten, representasi dari mitra pada level kecamatan, unsur instansi teknis di level kecamatan, perguruan tinggi lokal, LSM lokal, representasi pengusaha daerah, dsb

•

Memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi lokal


LANGKAH PENTING TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PPT - 1 • Menentukan dan mempertegas kembali batas-batas wilayah pengelolaan pesisir Kabupaten Asahan – Adanya suatu definisi batasan wilayah pengelolaan pesisir yang disepakati oleh segenap pengguna SDA pesisir Kabupaten Asahan. – Koordinasi antar sektor yang memanfaatkan potensi sumberdaya pesisir bersama-sama dengan masyarakat (stake holders) dalam penentuan batas-batas wilayah pengelolaan. – Penyepakatan zonasi oleh segenap sektor dan stake-

holders


LANGKAH PENTING TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PPT - 2 • Mempertegas tujuan pelembagaan pesisir terpadu sebagai upaya peningkatan status sosial masyarakat – Memberi nilai tambah positif terhadap keberadaan SDA yang dieksploitasi – Mempermudah masyarakat dalam usaha untuk mengikuti jalur pendidikan formal – Pengembangan berbagai pendidikan non-formal dalam rangka peningkatan pengetahuan baik dalam pemanfaatan dan memberi nilai tambah terhadap hasil-hasil yang dimanfaatkan


LANGKAH PENTING TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PPT - 3 • Mempertegas kembali konsepsi pemanfaatan SDA secara lestari dan berkelanjutan sebagai pendekatan pemanfaatan ekonomi yang dilakukan setiap unsur kepentingan – Pengembangan teknik-teknik pemanfaatan sumberdaya yang bersahabat lingkungan – Meningkatkan nilai jual dari sumberdaya yang dieksploitasi – Pengaturan pemanfaatan sumberdaya yang disepakati oleh semua fihak (jumlah, cara, dan waktu pengeksploitasian SDA)


LANGKAH PENTING TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PPT - 4 •

Mendorong dan mempertegas jalur dan bentukbentuk pengelolaan – Pelingkupan bentuk-bentuk pengelolaan yang memberi manfaat, dalam rangka penyederhanaan pengelolaan – Pengakuan secara legal terhadap pengelolaan yang telah disepakati oleh masyarakat – Desentralisasi dan pengurangan jalur birokrasi – Pendelegasian wewenang dalam tahap-tahap pengelolaan

•

Mendorong dan mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir baik antara sektor formal maupun informal


LANGKAH PENTING TERKAIT DENGAN IMPLEMENTASI PPT - 5 •

Mendorong dan mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan wilayah pesisir baik antara sektor formal maupun informal – Dibentuknya semacam forum komunikasi sebagai wadah berdiskusi dan bermusyawarah antara sesama “stake-holder” dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan konflik implementasi PPT


PUSAT KAJIAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUTAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR (PKSPL-IPB) Gedung Gedung Fakultas Fakultas Perikanan Perikanan dan dan Ilmu Ilmu Kelautan Kelautan IPB IPB Lt.4 Lt.4 Kampus IPB Darmaga – Bogor 16680 Kampus IPB Darmaga – Bogor 16680 Telp. Telp. (0251) (0251) 625556, 625556, 624815, 624815, 628137 628137 ;; Fax. Fax. (0251) (0251) 621086 621086 Email: http://www.indomarine.co.id Email: [email protected] [email protected] ;; http://www.indomarine.co.id


INTEGRASI PENGELOLAAN PESISIR TERPADU DALAM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Sintesis Paska MCRMP dari Pengalaman Kep.Seribu)

Recommend Documents