PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KAMPUNG ALAKU DISTRIK OKABA KAB. MERAUKE, PROPINSI PAPUA
Tim Penyusun Burhanuddin Arifin A. Wahyu Septiawan J.E.M. Corputty Jhon Ezra Dinaulik Ahmad Juneidi Nur Linda Nurdin
1
KATA PENGANTAR
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia sumberdaya yang dilimpahkan di Kampung Alaku, ungkapan terimaksih kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Merauke (Ketua PIU) beserta jajaran PIU CCDP-IFAD, konsultan, Tenaga Pendamping Kampung (TPD), tim pelaksana pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat (ICM) CCDP-IFAD kab. Merauke, dan kelompok masyarakat yang telah membantu dalam penyusunan dokumen. Proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD) Kampung Alaku dimulai tahun 2013 dan rencana akan berakhir tahun 2017, selama proyek pembangunan masyarakat pesisir Kampung Alaku telah dilakukan pelatihan teknis bagi kelompok masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), fasilitasi mitra kerja dengan pengusaha lokal, pengawasan sumberdaya ekosistem mangrove, dan perencanaan pembangunan wilayah pesisir. Perencanaan wilayah pesisir berbasis masyarakat CCDP-IFAD Kampung Alaku Distrik Okaba kab. Merauke dilaksanakan pada tahun 2015, dimulai dengan wawancara, FGD, penyusunan draft awal dan akhir, konsultasi pablik. Penyusunan dokumen perencanaan wilayah pesisir berbasis masyarakat melibatkan masyarakat Kampung Alaku seperti kelompok masyarakat CCDP-IFAD, kepala kampung, bamuskam, tokoh agama, guru dan perempuan pengolah ikan. Dalam FGD telah menggali isu dan permasalahan tentang pemasaran produksi perikanan, pengolahan ikan, pengelolaan sumberdaya mangrove, infrastruktur pendukung pengolahan ikan dan lain-lain. Dalam penyusununan draft awal telah di susun strategi, program, lembaga terkait dan sumber anggaran yang dianggap mampu menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Kampung Alaku. Dokumen rencana pembangunan masyarakat CCDP-IFAD Kampung Alaku semoga menjadi masukan bagi masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah kampung (RPJMK) tahun 2016, dengan dukungan alokasi dana kampung (ADD), rancangan RPJMK dan dokumen rencana pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir semoga mampu melakukan perubahan dapat diberikan bantuan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan dilaksanakan secara bertahap, harapan kami juga dapat mendirikan BUMDes dalam bentuk koperasi nelayan yang mampu menyalurkan bantuan modal bagi kelompok masyarakat penangkapan dan pengolahan ikan. Segala harapan kami tidah pernah lepas dari bantuan Tuhan Yang Maha Esa, semoga dapat terwujud menurut-Nya. Segala bantuan dan dukungan masyarakat, DKP Merauk, pengelola CCDP-IFAD sangat mendukung terwujudnya visi dan misi kampung, atas bantuannya kami mengucapkan banyak terimakasih. Alaku, 10 November 2015 Kepala Kampung Alaku
Simon Basik-Basik
2
KATA SAMBUTAN Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Ketua PIU CCDP-IFAD
Pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat pesisir telah diterapkan di kawasan Indonesia Timur dengan tujuan meningkatkan hasil pendapatan masyarakat pesisir khususnya rumah tanggga nelayan, namun seperti kata pepatah “api jauh dari panggang” realitas masyarakat nelayan kita masih bergelut dengan kemiskinan, musim semakin susah ditebak, hasil tangkap semakin sedikit, daerah penangkapan semakin jauh dan minimnya fasilitas penangkapan semakin menambah penderitaan masyarakat nelayan. Salah satu kelemahan pelaksanaan proyek pesisir selama ini adalah perencanaan bersifat sentralistik, perencanaan awal, pelaksanaan proyek hingga monitoring dan evaluasi masih menunggu keputusan dari pusat. Bantuan pemerintah daerah selama ini hanya sekedar memberikan bantuan kepada masyarakat tanpa ada proses pendampingan secara intensif, sehingga kadang ditemukan banyak bantuan tidak tepat sasaran atau bantuan pemerintah di jual kembali oleh masyarakat. Sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDPIFAD) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di 12 kabupaten/kota di Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Merauke Propinsi Papua. Kami menganggap proyek CCDPIFAD memberikan kesan perubahan terhadap proyek sebelumnya. Di daerah kami Kabupaten Merauke terdapat 9 (Sembilan) lokasi proyek pembangunan masyarakat pesisir yaitu Samkai, Maro, Nasem, Onggaya, Tomer, Okaba, Alaku, dan Makaling. Proses pelaksanaan proyek didahului dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir yang melalui tahapan sistimatis dan keterlibatan masyarakat dalam memberikan masukan dan menyusun apa yang di harapkan oleh sebagian besar masyarakat Kampung . Kami mengucapkan terimaksih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan amanah kepada Dinas Kelautan dan Perikanan kab. Merauke untuk melaksanakan proyek CCDP-IFAD, harapan kami dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir mampu memberikan masukan kepada pemerintah dari tingkat kampung hingga pemerintah kabupaten agar dapat diusulkan dalam rancangan pembangunan jangka pendek dan menengah (RPJM) pada setiap level pemerintahan. Merauke, November 2015 Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke Sekretaris
Martha Bayu W. Wijaya, A.Pi.,M.Sc.
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR KAMPUNG SAMBUTAN KETUA PIU UCAPAN TERIMAKSIH DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR Bab I Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Visi dan Misi 1.3 Tujuan dan Manfaat 1.4 Proses Penyusunan Bab II Rona Wilayah Pesisir 2.1 Keadaan Masyarakat 2.2 Kondisi Ekonomi 2.3 Kondisi Lingkungan Pesisir 2.4 Potensi Sumberdaya Alam Bab III Perencanaan Pengelolaan 3.1 Issue-Issue Prioritas 3.2 Strategi Pengelolaan 3.3 Rencana Aksi 3.4 Rencana Monitoring dan Evaluasi Bab IV. Penutup Bab V. Lampiran Referensi
4
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR SECARA TERPADU KAMPUNG ALAKU DISTRIK OKABA KAB. MERAUKE PAPUA I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang Kampung Alaku termasuk wilayah geografis Distrik Okaba yang merupakan wilayah bagian selatan Kabupaten Merauke. Alaku merupakan kampung pesisir pantai yang berhadapan langsung perairan laut Arafura. Secara geografis Kampung Alaku terletak antara 139⁰34'57.073" BT- 07⁰56'13.883"LS dan 139⁰42'24.825"BT - 08⁰6'6.495"LS Kampung Alaku memiliki luas 113,83 km2 terdiri dari 3 RT dan 1 RW dengan jarak dari pusat kabupaten 105 km. Secara geografis bentuk kampung memanjang tegak lurus dengan garis pantai, sehingga sebagian besar wilayah kampung adalah hutan rawa. Masing-masing wilayah kampung dihubungkan dengan fasilitas jalan pengerasan. Perbatasan Kampung Alaku terdiri dari kampung tetangga dan laut Arafura, sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kwemzied, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura, sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Alatep dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Okaba. Balai Kampung Alaku terletak di pertengahan kampung dengan akses jalan keluar kampung menuju kampung lain dalam kondisi rusak. Sekitar balai kampung terdapat pemukiman, perkebunan dan hutan rawa. Akses menuju pantai dapat melalui jalan setapak yang merupakan tempat pencarian ikan nelayan tradisional dapat ditempuh dengan jalan kaki sekitar 30 menit. Secara geografis Kampung Alaku merupakan dataran rendah sehingga penutupan lahan sebagian besar merupakan hutan rawa ketika musim hujan. Pantai Kampung Alaku ditumbuhi oleh pohon kelapa, pohon Mete dan semak belukar jenis kangkung laut. Masyarakat Alaku memanfaatkan pantai sebagai tempat daerah penangkapan ikan. Bagian belakang Kampung Alaku merupakan perkebunan tebu yang telah ditinggalkan oleh pihak investor, dan sebagian masyarakat memanfaatkan sebagai tempat pembuatan batu bata bangunan. 1.2. Visi dan misi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kampung Alaku Berdasarkan hasil Fokus Discussion Group (FGD) aparat kampung dan masyarakat telah memberikan keterangan tentang misi kampung bersumber dari visi dan misi kepala kampung dan kepala daerah Bupati Merauke yang akan di capai dalam lima tahun yang akan datang sebagai berikut Visi Bupati Merauke 2010-2015 “Merauke Gerbang Andalan Manusia Cerdas dan Sehat, Gerbang Pangan Nasional, Gerbang Kesejahteraan dan Kedamaian Hati Nusantara” Misi kepala Kampung Alaku 2015-2020 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung Alaku. 2. Meningkatkan produksi perikanan, perkebunan dan peternakan. 3. Meningkatkan infrastruktur Kampung Alaku.
5
1.3. Tujuan dan Manfaat Rencana Pengelolaan Adapun tujuan dan manfaat dari rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir ini adalah: Sebagai pedoman bagi masyarakat kampung, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam upaya penyelesaian dan penanganan isu-isu/masalah yang diprioritaskan melalui rencana kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu. Memperjelas tanggung jawab dan peran masyarakat, pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada di dalam rencana pengelolaan. Sebagai pedoman dalam menetapkan aturan-aturan dari masyarakat dan pemerintah sehubungan dengan penanganan isu dan penyelesaian masalah. 1.4. Proses Penyusunan Rencana Pengelolaan 1) Persiapan Perencanaan Tingkat PIU Persiapan penyusunan perencanaan dimulai dengan cara ; a) Pembentukan tim penanggung jawab perencanaan yang beranggotakan wakil PIU, satker BPSPL, tenaga ahli pengelolaan wilayah pesisir, tenaga ahli GIS yang diberi tugas khusus menyusun perencanaan. b) Untuk penyamaan visi tim perencana diadakan pertemuan koordinasi dalam bentuk diskusi bersama denga pihak PIU, Konsultan, TPD dan penyuluh CCDP-IFAD. 2) Penyusunan Perencanaan. Setelah semua persiapan dan langkah langkah perencanaan seperti diatas dilaksanakan, maka penyusunan perencanaan pengelolaan dapat dimulai dengan sebagai berikut : Wawancara Langkah awal dalam proses penyusunan rencana pengelolaan dilakukan wawancara langsung dengan masyarakat dengan sistem random. Wawancara dapat dilakukan di warung, pos penjagaan, rumah masyarakat dan kebun. Dalam wawancara diperoleh isu dan permasalahan seputar kehidupan masyarakat, wawancara dilakukan oleh tim perencanaa yang telah di bentuk di tingkat PIU. FGD Focus Group Discussion dapat dilakukan setelah memperoleh isu dan permasalahan dari masyarakat dengan cara wawancara langsung. FGD dilaksanakan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap isu dan permasalahan sehingga diperoleh focus isu dan permasalahan yang akan menjadi rencana pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Kegiatan FGD difasilitasi oleh tim penyusun perencanan dengan peserta dari pihak aparatur pemerintah Kampung , kelompok masyarakat, guru, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh organisasi masyarakat. Penyusunan draft Awal Setelah melakukan proses FGD, data isu dan permasalahan diinput untuk dilakukan analisis sederhana (SWOT) dengan melibatkan tim perencana dan 5 orang masyarakat yang merupakan perwakilan dari masyarakat kampung. Dalam melakukan penyusunan draft awal perlu memperhatikan masukan dari seluruh pihak, namun tetap memperhatikan fokus pengembangan wilayah pesisir yang akan dilakukan disetiap kampung. Konsultasi Publik Kegiatan konsultasi publik merupakan forum penyampaian hasil kerja dari tim penyusun rencan dengan tim kecil masyarakat (5 orang) kepada sebagian besar masyarakat kampung (25 orang). Draft perencanaan disampaikan kepada masyarakat
6
dengan harapan mendapat masukan dan kritikan tentang perencanaan pengelolaan isu dan permasalahan, kemudian draft dapat diperbaiki menjadi draft akhir. Penyusunan daraft akhir Penyusunan draft akhir perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir tingkat kampung melibatkan tim penyusun rencana dan masyarakat (5 orang), draft hasil konsultasi publik di revisi kembali dengan memperhatikan masukan dari setiap komponen masyarakat khususnya kepala pemerintahan kampung. II. Kondisi Lingkungan Wilayah Pesisir 2.1. Keadaan Masyarakat Sesuai sejarah asal-usul Kampung Alaku di Distrik Okaba tahun 1910, saat itu Injil baru masuk di Okaba. Kampung Alaku memiliki penduduk yang sedikit sehingga dipindahkan/digabungkan bersama penduduk Kampung Okaba. Namun pada tahun 1962 penduduk Kampung Alaku kembali ke kampung halamannya yaitu Kampung Alaku yang dipimpin oleh Bapak Nikolaus Ndembui Enelek RK atau yang disebut Kepala kampung pertama Kampung Alaku. Tahun 1989 terbentuk 2 (dua) kampung yaitu Kampung Okaba dan Kampung Alaku yang dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Kampung yakni Bapak Petrus Sokoi Basik Basik. Sampai dengan tahun 1991 Kampung Alaku sudah resmi menjadi Kampung Alaku yang dipimpin oleh Kepala Kampung pertama yaitu Sya’Ban Hamza. Kampung Alaku pada tahun 1995 diadakan pemilihan kepala Kampung dan terpilihnya Kanisius. A. Balagaize sebagai kepala kampung hingga tahun 2012 digantikan oleh Bapak Simon Petrus Basik Basik sampai dengan saat ini. Berdasarkan hasil sensus partisipatif yang dilakukan oleh pemerintah Kampung Alaku 27 November tahun 2014, tercatat jumlah penduduk Kampung Alaku sekitar 389 jiwa dengan perbandingan laki-laki 218 jiwa dan perempuan sebanyak 171 jiwa. Secara umum Kampung Alaku didominasi oleh penduduk usia dewas (25-60 tahun). Sedangkan kelompok usia muda (6-12 tahun) mempunyai proporsi yang besar disebabkan faktor usia sekolah lebih memilih menempuh pendidikan dasar di kampung. Penduduk Kampung Alaku berdasarkan hasil sensus yang dilakukan pada tahun 2014, Kampung Alaku termasuk salah satu kategori kampung yang masih memilki jumlah keluarga miskin yang sangat besar. Jumlah keluarga berdasarkan peringkat kesejahteraan masyarakat miskin 89 %, Sedang 11 %. Menurut informasi masyarakat bahwa Kampung Alaku terdiri dari beberapa sukusuku. Suku-suku yang mendiami Kampung Alaku terdiri dari dari suku besar Malind, yang terdiri dari marga Gebze, Mahuze, Balaigaize, Kaize, Ndiken, Samkakai, sedangkan marga tambahan diantaranya Yolmen, Basik basik, sedangkan marga terbesar adalah Gebze. Dan dari ke tujuh marga inilah pemilik tanah. Ada dua golongan tertinggi di kampung yang memberikan penyelesaian dikampung yaitu Imoh dan Mayo, mereka di bantu oleh polisi adat. Pakasenam (ketua Adat) yang berfungsi sebagai pemimpin yang memimpin ketujuh marga. bahasa asli masyarakat Alaku adalah Bahasa Malind, dengan dialek malind. Agama dan kepercayaan yang dianut Penduduk Kampung Alaku adalah Kristen Katolik, Muslim dan Protestan. Gedung ibadah yang ada hanya Gedung Gereja Katolik St. Yohanes Menandi, mayorita penduduk Alaku adalah pemeluk agama Katolik, sedangkan pemeluk agama Islam merupakan masyarakat pendatang. 2.2. Kondisi Ekonomi Masyarakat Kampung Alaku yang bermukim sekitar pesisir pantai pada umumnya aktivitas kesehariannya adalah petani (42,9 %), nelayan (31,7 %), peternak (7,9 %) dan pedagang (11,1 %).
7
Tabel 1. Kegiatan Produktif Masyarakat Kampung Alaku No
Kegiatan Produktif
persentasi
1 2 3 4 5 6 7
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Pedagang Petani / Pekebun Peternak Nelayan / Perikanan Sopir
4.8% 0.8% 11.1% 42.9% 7.9% 31.7% 0.8%
Jumlah 100.0% Sumber : hasil olah data RPJM Kampung Alaku Mayoritas masyarakat Kampung Alaku adalah petani dengan komoditas tanaman kelapa, tanaman musiman dan hasil hutan. Sedangkan aktivitas nelayan tangkap sangat tergantung kepada potensi sumberdaya perikanan seperti ikan gabus, ikan kakap, ikan Bandang, dan udang, dari hasil perikanan ini menjadi komoditas utama bagi perdagangan. Alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan adalah jaring insang (gill net), jaring udang, dan tanggo. Dikarenakan faktor keterbatasan sarana dan prasarana sehingga sebagian besar masyarakat hanya menangkap pada tepian pantai tanpa perahu. Salah satu komoditas unggulan Kampung Alaku adalah komoditas kopra, kelapa diolah menjadi menjadi kopra kemudian dijual ke ke pedagang penampung. 2.3. Kondisi Lingkungan Pesisir Lingkungan pesisir Kampung Alaku sebagaimana kampung lainnya memiliki ekosistem daratan dan lautan yang keduanya saling mempengaruhi. Menurut hasil survey dasar lingkungan Kampung Alaku, luas Kampung Alaku sekitar 113.83 km2 dengan memanjang dari selatan ke utara. Menurut peta penggunaan lahan dari laporan RPJM Kampung Alaku, secara umum penggunaan lahan di Kampung Alaku sebagai besar adalah lahan rawa tahan hujan yang ditumbuhi oleh vegetasi hutan seperti kayu bus. Sepanjang pesisir pantai Kampung Alaku merupakan lahan perkebunan kelapa milik masyarakat, disamping itu juga sebagian lahan Kampung Alaku masih terdapat eksositem mangrove yang didominasi oleh jenis Avenesia sp. Pantai Kampung Alaku memiliki substrat berpasir campur lumpur hingga berwarna coklat kehitam-hitaman yang dapat mendukung penyebaran pertumbuhan mangrove, namun karena tingginya gelombang dan kuatnya aliran arus mampu menghambat Penyebaran ekosistem mangrove di seluruh pesisir pantai Kampung Alaku. Untuk kelimpahan ikan dari hasil sensus ikan oleh Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab. Merauke terdapat jenis ikan kakap, ikan bandeng, ikan paha-paha dan udang. 2.4. Potensi Sumber daya Alam Hasil alam yang telah dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber penghasilan keluarga adalah hasil laut seperti jenis-jenis ikan yang memiliki nilai jual tinggi, udang, gelembung dan sirip. Hasil rawa seperti ikan gabus yang dimanfaatkan secara musiman dengan melakukan pengolahan menjadi ikan asin, harga ikan gabus cukup tinggi dipasaran Merauke karena merupakan komoditas ekspor. Hasil hutan berupa kayu olahan telah banyak dilakukan sehingga hasilnya mulai menurun, hasil hutan non kayu seperti binatang buruan (rusa, babi, kangguru) juga sudah mulai terbatas. Ditinjau dari letak geografis, Kampung Alaku sangat strategis untuk pengembangan daerah perikanan dan perkebunan, namun disayangkan sampai dengan saat ini belum ada 8
pembinaan yang jelas untuk para warga masyarakat, sehingga tidak terlalu banyak menikmati potensi sumber daya yang ada. Jalan lintas dalam kampung yang menghubungkan antar RT sebagian belum dipadatkan sehingga pada musim hujan selalu becek. Prasarana penunjang ekonomi masyarakat masih belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik, misal bangunan unit pengolahan ikan yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Merauke. Kampung Alaku memiliki cukup banyak sumber daya alam yang diantaranya adalah Kelapa, udang, ikan, kapur, buah gebang, pantai wisata. Penduduk Kampung Alaku bermata pencaharian bertani, nelayan, berternak, usaha rumah tangga dan bercocok tanam. Tanaman kebutuhan pokok sehari-hari misal : Sayur-sayuran, umbi-umbian pada lahan yang terbatas, memanfaatkan lahan dipekarangan dan juga yang lebih dekat dengan rumah. III. Pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir 3.1. Isu-Isu Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Fokus pembangunan wilayah pesisir Kampung Alaku berdasarkan hasil diskusi dengan masyarakat dan aparat kampung lebih kepada pengembangan jejaring pemasaran produk perikanan seperti terasi, ikan asin gabus dan lain-lain, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam sistem budidaya perikanan. 3.1.1. Kurangnya Pemasaran Produk Perikanan Penjelasan Isu : Produk perikanan masyarakat Kampung Alaku yang telah di olah dan dipasarkan adalah ikan asin gabus, udang dan kakap. Produk tersebut sering di jual langsung kepada pembeli dengan cara keliling kampung, atau menggantungkan ikan di depan rumah atau befak penangkapan, atau hasil tangkapan ikan langsung di jual ke penampung. Selama ini masyarakat masih merasa belum maksimal dalam memasarkan produk perikanan. produk perikanan yang cukup melimpah seperti ikan asin gabus yang terserap ke pasar cukup kecil bila dibandingkan dengan potensi yang ada di perairan rawa Kampung Alaku. Salah satu penyebab kurangnya pemasaran produk perikanan adalah belum tersedianya badan usaha Kampung dalam bentuk koperasi yang mampu menyerap hasil produksi perikanan. Tujuan Pengelolaan : 1. Meningkatkan hasil pemasaran produk perikanan 2. Terbentuknya lembaga pemasaran tingkat kampung 3. Meningkatnya hasil pendapatan keluarga Strategi 1 : Pembentukan koperasi di tingkat kampung Program : 1. Pengumpulan 3 KTP pengurus koperasi sebagai prasyarat pembuatan akta di petugas Notris, 2. Membangun kerjasama dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM dalam hal pendampingan managemen, 3. Pembuatan nomor akta koperasi di pihak notaris Strategi 2 : Peningkatan aktifitas pembelian hasil bumi dari masyarakat oleh pihak koperasi Program : 1. Pengadaan modal usaha bagi koperasi yang bersumber dari alokasi dana desa (ADD) 2. Pembelian hasil produksi perikanan kelompok masyarakat oleh pihak koperasi Strategi 3 : Pelatihan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat Program
9
1. Pelatihan bagi pokmas IFAD tentang pengolahan ikan, managemen koperasi dan penangkapan ikan ramah lingkungan, 2. Pemagangan pokmas ke sentra produksi pengolahan ikan dan pusat koperasi yang telah sukses melakukan kegiatan usaha. Hasil yang diharapkan 1. Terserapnya hasil produksi ikan asin gabus, 2. Tersedianya koperasi jual beli di tingkat kampung, 3. Meningkatnya hasil pendapatan keluarga nelayan. 3.1.2. Peningkatan Kapasitas Ketrampilan Kelompok Masyarakat Dalam Sistem Budidaya Perikanan Penjelasan isu : Kebiasaan berburu kelompok masyarakat Kampung Alaku dianggap perlu dirubah dengan mempertimbangkan kondisi sumberdaya alam mulai dirasakan menurun dan perlu adanya sistem yang lebih baik dalam menyediakan kebutuhan dasar produksi perikanan. Dengan sistem budidaya perikanan masyarakat mengharapkan mampu mengontrol kelestarian ikan dan memenuhi kebutuhan produksi ikan asin gabus. Keterampilan budidaya perikanan belum banyak dimiliki oleh masyarakat disebabkan sebagian masyarakat masih memegang tradisi berburu dan belum pernah mendapatkan pelatihan budidaya secara intensif dari dinas terkait. Tujuan Pengelolan : 1. Meningkatkan ketrampilan budidaya ikan bagi kelompok masyarakat 2. Merubah tradisi masyarakat menjadi masyarakat budidaya 3. Meningkatkan pendapatan keluarga nelayan budidaya Strategi 1 : Peningkatan kerjasama dengan dinas kebudayaan Program : 1. Sosialisasi tradisi dalam kampung tentang peningkatan sistem produksi pangan (budidaya ikan) 2. Pertemuan tokoh adat, masyarakat adat dan dinas kebudayaan untuk mendorong kebiasaan masyarakat kampung, Strategi 2 : Pengadaan benih ikan budidaya dari alam atau balai benih kab. Merauke Program : 1. Pengadaan benih ikan yang berasal dari alam dan balai budidaya ikan kab. Merauke 2. Perbaikan kolam ikan budidaya Dusun Pomid, yaitu kolam pembasaran dan pembenihan 3. Pengadaan pelet ikan bagi kelompok masyarakat pembudidaya ikan Dusun Pomid Strategi 3 : Pelatihan budidaya perikanan bagi kelompok masyarakat pembudidaya Program : 1. Pelatihan budidaya Ikan air tawar dari pembenihan, pembesaran hingga pemasaran ikan. 2. Pelatihan perawatan kolam ikan budidaya di bekas penggalian Strategi 4 : Penyusunan peraturan kampung tentang konservasi sumberdaya ikan di perairan rawa dan laut 10
Program : 1. Penyusunan peraturan kampung tentang pemanfaatan lahan kolam budidaya dan tata cara penangkapan ramah lingkungan 2. Sosialisasi peraturan kampung tentang konservasi ikan oleh kelompok masyarakat Hasil yang diharapkan : 1. 5 ha kolam ikan, 2. 2 kali pelatihan budidaya ikan, 3. Studi banding dan sosialisasi masyarakat. 3.1.3. Kurangnya sarana prasarana penangkapan ikan Penjelasan isu : Masyarakat Kampung Alaku selama ini melakukan penangkapan di sekitar pesisir tanpa menggunakan perahu,sehingga hasil penangkapan tergantung dari pasang surutnya permukaan air laut. Hasil tangkap yang cukup banyak di daerah pesisir adalah udang yang di olah menjadi ebi dan terasi namun musim penangkapan sangat terbatas pada bulan November-Januari. Terdapat keinginan masyarakat untuk melakukan penangkapan lebih jauh lagi dengan menggunakan perahu dan jaring yang layak namun kemampuan membeli sarana dan prasana penangkapan belum dapat direalisasikan mengingat mahalnya biaya dan ongkos pengiriman alat dan bahan penangkapan tersebut. Tujuan Pengelolaan : 1. Meningkatnya hasil tangkap masyarakat 2. Meningkatkan pendapatan keluarga nelayan 3. Bertambahnya fasilitas penangkapan ikan bagi kelompok masyarakat nelayan Strategi : Pengadaan sarana dan prasarana penangkapan ikan Program : 1. Pengadaan alat tangkap jaring ikan kakap dan udang bagi kelompok masyarakat penangkapan ikan 2. Pengadaan coolboks fiber 200 liter bagi kelompok masyarakat penangkapan dan pokmas usaha pengolahan. Hasil yang di harapkan : 1. Tersedianya alat dan bahan penangkapan ikan, 2. Tersedianya armada penangkapan, 3. Tersedinaya fasilitas penyimpanan ikan 3.2. Lembaga pelaksana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Dalam mewujudkan visi masyarakat kampung di tahun 2020 pelaksanan kegiatankegiatan yang dirumuskan dalam rencana pengelolaan ini merupakan syarat mutlak tercapainya impian masyarakat. Namun demikian pengorganisasi kelembagaan dalam pelaksanaan rencana pengelolaan perlu dijabarkan dengan tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait (pemerintah kampung, BAMUSKAM, lembaga adat, kelompok masyarakat, SKPD, pihak perguruan tinggi, pihak pengusaha, dan LSM) dalam melakukan koordinasi kegiatan guna menyelesaikan setiap isu yang terjadi di tingkat kampung. Hal ini mengandung maksud agar supaya keterpaduan dalam penyelesaian isu dan mampu menjamin tercapainya keberhasilan yang diharapkan oleh masyarakat.
11
Sebagai lembaga yang paling berperan di tingkat kampung seperti kepala kampung, lembaga adat, dan kelompok masyarakat pengelola sumberdaya merupakan lembaga penggerak utama terlaksananya pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Untuk itu pembagian peran dan tugas lembaga-lembaga tersebut perlu di jelaskan dengan detail, sebagai berikut : 1. Pemerintah Kampung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Kampung dan masukan dari masyarakat, yang dimaksud pemerintah kampung adalah kepala kampung serta perangkat pelaksana yang berperan dan bertugas sebagai berikut ; Bertanggungjawab kepada rakyat melalui BAMUSKAM atas pelaksanaan pemerintahan di kampung dan pelaksanaan renca pengelolaan. Bersama dengan BAMUSKAM menetapkan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung dan peraturan mengenai pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung. Melakukan pengawasan pelaksanaan rencana pengelolaan 2. Lembaga Adat Memberikan masukan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan halhal yang berhubungan dengan adat kampung. berkoordinasi dengan bamuskam menetapkan pengelolaan pembangunan kampung dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung 3. Kelompok pengelola sumberdaya Menjadi panitia pelaksana pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung Menyusun laporan secara periodik kepada kepala kampung tentang pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kampung di forum tahunan BAMUSKAM. 4. Satuan Kerja Pemerintah Daerah Memberikan bantuan teknis berupa konsultasi teknis dan pelayanan teknis dalam penanganan dan penyelesaian isu Mengalokasikan anggaran pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang bersumber dari APBD/APBN atau dana bantuan luar negeri lainnya lewat pemerintah Mengesahkan dan menyetujui rencana kegiatan tahunan dan penanganan dan penyelesasian isu Membina dan mendorong masyarakat untuk turut berpartisipasi dan memberikan kontribusi nyata dalam penanganan dan penyelesaian isu pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.
12
Struktur Organisasi Pengelola Sumberdaya Pesisir
SKPD, PERGURUAN TINGGI, LSM, PENGUSAHA, SWASTA
LEMBAGA ADAT
Kepala Kampung
KETUA KELOMPOK MASYARAKAT PENGELOLA SUMBERDAYA
SEKRETARIS
BENDAHARA
ANGGOTA
Gambar Struktur organisasi pengelola sumberdaya
13
3.3. Rencana aksi Rencana aksi menggambarkan program pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Kampung Alaku yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu pendek ( 5 tahun) dan jangka menengah (10 tahun) oleh lembaga terkait baik pemerintah daerah, pemerintah kampung, masyarakat dan pihak swasta. Tabel 2. Rencana aksi pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir Kampung Alaku 1. Kurangnya pemasaran produk perikanan Tujuan : 1. Meningkatkan hasil pemasaran produk perikanan 2. Terbentuknya lembaga pemasaran tingkat kampung 3. Meningkatnya hasil pemdapatan keluarga
Strategi
Program Pengumpulan 3 KTP (ketua, sekretaris dan bendahara) kerjasama dengan pihak 2 dinas koperasi 1
1
Pembentukan koperasi
3 Pembuatan AKTA Notaris
2
3
Lembaga terkait Aparat kampung, kelompok masyarakat aparat kampung dan Dinas koperasi Aparat kampung, Notaris
Jangka waktu program Pendek menengah (00-05) (05-10) tahun tahun
Sumber anggaran
√
-
swadaya masyarakat
√
-
swadaya masyarakat
√
-
swadaya masyarakat
Peningkatan Aktifitas pembelian hasil bumi dari masyarakat oleh Koperasi
1
Pengadaan modal usaha bagi koperasi
Pengusaha Koperasi, aparat kampung, kelompok masyarakat
√
√
ADD, Koperasi
2
Pembelian hasil produksi perikanan oleh koperasi
Pengusaha Koperasi
√
√
Koperasi
Pelatihan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat
1 Pelatihan bagi Pokmas IFAD
DKP, kelompok masyarakat
√
√
DKP, ADD
Pemagangan pokmas ke 2 sentra produksi dan koperasi yang telah sukses
DKP, kelompok masyarakat
√
√
DKP, ADD
14
2. Peningkatan kapasitas ketrampilan Kelompok masyarakat dalam sistem budidaya perikanan Tujuan : 1. Meningkatkan ketrampilan budidaya ikan bagi kelompok masyarakat 2. Merubah tradisi masyarakat menjadi masyarakat budidaya 3. Meningkatkan pendapatan keluarga Nelayan Budidaya
Strategi
1
Peningkatan Kerjasama dengan Dinas Parawisata dan Kebudayaan
Program
1
Sosialisasi tradisi dalam kampung tentang peningkatan sistem produksi pangan (budidaya ikan)
2
Pertemuan dengan tokoh adat kampung
1
2 Pengadaan benih Ikan
2
3
3
Pelatihan Budidaya Perikanan
1 2
4 Peraturan kampung
1 2
Pengadaan benih ikan yang berasal dari alam dan balai budidaya ikan kab. Merauke Perbaikan kolam ikan budidaya dusun Pomid, yaitu kolam pembesaran dan pembenihan Pengadaan pelet ikan bagi kelompok masyarakat pembudidaya ikan dusun pomid Pelatihan budidaya Ikan air tawar dari pembenihan, pembesaran hingga pemasaran ikan. Pelatihan perawatan kolam ikan budidaya bekas penggalian Penyusunan peraturan kampung tentang pemanfaatan lahan kolam budidaya dan tata cara penangkapan ramah lingkungan Sosialisasi peraturan kampung
Lembaga terkait
Dinas Parawisata dan kebudayaan, Pemerintah Kampung Dinas Pendidikan dan kebudayaan, aparat kampung, tokoh adat kampung
Jangka waktu program Menen Pendek gah (00-05) (05-10)
Sumber anggaran
√
-
dinas Pendidikan dan kebudayaan, ADD
√
√
Dinas Pendidikan dan kebudayaan, ADD
Pokmas, DKP
√
√
Dinas Perikanan dan ADD
Pokmas, DKP
√
-
Dinas Perikanan dan ADD
Pokmas dan DKP
√
√
Dinas Perikanan dan ADD
Pokmas dan DKP
√
-
Dinas Perikanan dan ADD
Pokmas dan DKP
√
-
Dinas Perikanan dan ADD
Pokmas, DKP, aparat kampung
√
-
Dinas Perikanan dan ADD, swadaya masyarakat
Pokmas, aparat kampung
√
√
ADD, swadaya masyarakat
15
3. Kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan Tujuan : 1. Meningkatnya hasil tangkap masyarakat 2. Meningkatkan pendapatan keluarga nelayan Jangka waktu program Strategi
Pengadaan sarana dan 1 prasarana penangkapan ikan
Program
Lembaga terkait
Pendek (0005)
menengah (05-10)
Sumber anggaran
Pengadaan alat tangkap 1 jaring ikan kakap dan udang
Pemerintah kampung
√
-
ADD, dinas perikanan
2 Pengadaan coolboks
pemerintah kampung
√
-
ADD, dinas perikanan
16
3.4.
Monitoring dan Evaluasi
Dalam memantau pelaksanaan kegiatan rencana pengelolaan perlu dilakukan penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan oleh pemerintah kampung dan kelompok pengelola sumberdaya CCDPIFAD setiap satu tahun sekali dan melaporkan hasilnya kepada masyarakat Kampung Alaku melalui BPD dalam satu sidang musyawarah kampung. Laporan tersebut berisi tentang : 1. Laporan keuangan, penerimaan dan pembelanjaan. 2. Laporan kegiatan. 3. Laporan hasil yang dicapai. Tujuan pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut adalah : 1. Untuk melihat sejauh mana rencana Pengelolaan sudah dilaksanakan. 2. Untuk melihat kelemahan dan kekurangan dari rencana pengelolaan dan untuk mengadakan perbaikan selanjutnya. 3. Untuk melihat efektifitas dari kegiatan yang dipilih dan dilaksanakan 4. Untuk melihat sejauh mana tujuan telah tercapai dan keinginan masyarakat telah terpenuhi. 5. Sebagai pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. 6. Supaya masyarakat dapat menilai dan melihat pelaksanaan rencana pengelolaan di Kampung . Dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengelolaan diperlukan indikator penilaian dengan melihat pencapaian hasil yang diharapkan dalam setiap penyelesaian isu. Untuk itu telah ditetapkan hasil yang diharapkan dan indikator pencapaian hasil yang diharapkan antara lain:Hasil yang diharapkan berupa hasil yang dapat dirasakan secara fisik dan non-fisik misalnya bangunan prasarana fisik yang telah dibangun (adanya daerah perlindungan laut, tanggul banjir, MCK, sarana air bersih, penyuluhan yang telah dilakukan, kelompok usaha yang dibentuk, dll.). Secara non-fisik hasil yang diharapkan adalah adanya kesadaran, kepedulian dan perubahan hidup masyarakat terhadap lingkungan dan sumberdaya alam yang ada di sekitar mereka. Indikator : Indikator berupa penilai pencapaian hasil yang diharapkan misalnya luas daerah perlindungan bakau, jumlah koperasi, panjang tanggul yang dibangun, jumlah bak penampungan air bersih dan pompa yang sudah dibangun, banyaknya penyuluhan yang telah dilakukan, pendapatan, produksi, dan lain-lain. Sebagai contoh untuk monitoring dan evaluasi, tabel berikut ini merinci indikator monitoring dan evaluasi yang dapat dilakukan serta hasil yang diharapkan berdasarkan pada isu pengelolaan yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam bab 3. Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir.
17
Tabel 3 : Lembaran monitoring dan evaluasi Kampung Alaku Distrik Okaba kab. Merauke No
1
2
3
Isu dan permasalahan
Kurangnya pemasaran produk perikanan
Peningkatan kapasitas ketrampilan kelompok masyarakat dalam sistem budidaya perikanan
Kurangnya sarana dan prasarana penangkapan ikan
Tujuan
hasil yang diharapkan
1. Meningkatkan hasil pemasaran produk perikanan
1. terserapnya hasil produksi ikan asin gabus, .
2. Terbentuknya lembaga pemasaran tingkat kampung
2. tersedianya koperasi jual beli di tingkat kampung
3. Meningkatnya hasil pendapatan keluarga
3. Meningkatnya hasil pendapatan keluarga nelayan
1. Meningkatkan ketrampilan budidaya ikan bagi kelompok masyarakat
2 kali pelatihan budidaya ikan, Pembangunan 5 kolam ikan,
2. Merubah tradisi masyarakat menjadi masyarakat budidaya
3. studi banding dan sosialisasi masyarakat.
3. Meningkatkan pendapatan keluarga Nelayan Budidaya
Pendapatan keluarga nelayan meningkat menjadi 5-10 %
1. Meningkatnya hasil tangkap masyarakat
Meningkatnya hasil tangkap nelayan kecil
2. Meningkatkan pendapatan keluarga nelayan
pendapatan keluarga nelayan meningkat menjadi 5-10 %
18
indikasi produk perikanan pokmas terserap habis ke pasar 3 koperasi nelayan di Distrik Okaba 5 % peningkatan hasil pendapatan nelayan 2 kali pelatihan setiap tahunnya dan tersedianya 5 kolam ikan studi banding masyarakat Kampung Alaku ke BBI Merauke 50-10 persen pendapatan keluarga nelayan naik Meningkatnya hasil tangkap nelayan kecil pendapatan keluarga nelayan meningkat menjadi 5-10 %
penilaian + =
IV. Penutup Dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan wilayah pesisir Kampung Alaku disusun dengan melibatkan stokeholder (pemerintahan kampung, ketua RT/RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, guru, pengusaha local dan LSM) yang memiliki peran dan keinginan yang kuat dalam membangun kampung sesuai visi dan misi kampung, tanpa harus mengorbankan sumberdaya alam yang terdapat di lingkungan kampung. Forum yang telah dilaksanakan melibatkan masyarakat dalam melakukan penggalian isu dan permasalahan kampung, isu dan permasalahan yang diangkat merupakan konflik antara stokeholder dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing tanpa memikirkan efek kepada yang lain. Pemanfaatan sumberdaya secara berlebihan dan tanpa perencanaan telah terbukti mengakibatkan kerusakan alam dan penurunan potensi sumbredaya ikan, kondisi ini semakin rumit diselesaikan karena kurangnya koordinasi antar stokeholder dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Dengan semakin bertambahnya penduduk di wilayah pesisir dalam memenuhi kebutuhan hidup, mustahil kiranya dapat mewujudkan kesejahteraan hidup didalam kondisi potensi sumberdaya yang koleps, kemisikinan masyarakat pesisir khasusnya keluarga nelayan hampir menjadi cover depan wilayah pesisir, kemiskinan dan kolapsnya sumberdaya pesisir merupakan dua aspek yang memiliki korelasi yang kuat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Melakukan perencanaan pembangunan dan pengelolaan merupakan tahap awal dalam melakukan perbaikan potensi sumberdaya alam yang akan berdampak kepada pendapatan keluarga nelayan. Koordinasi antara stokeholder merupakan kunci dalam melakukan kegiatan yang telah direncanakan, sekat antar suku dan agama sebaiknya di tanggalakan, konflik pribadi mampu dipadamkan, sehingga setiap stokeholder mampu melaksanakan secara sunggusungguh apa yang telah direncanakan di dalam dokumen ini, apabila dikemudian hari ditemukan sesuatu yang tidak benar, sebaiknya dilakukan evauasi bersama melalui musyawarah mufakat antar stokeholder.
19
