Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2014 - 2018

BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelengggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD dan laporan keuangan daerah sekurangkurangnya 5 (lima) Tahun sebelumnya. Asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 1


2014 - 2018

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dalam Peraturan Daerah (Perda). Dalam hubungannya dengan RPJMD, APBD merupakan komitmen politik penyelengggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan tindak lanjut dan sekaligus merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah, terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. APBD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Pemerintah. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut : 1.

Partisipasi Masyarakat

Hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBD. 2.

Transparansi dan akuntabilitas Anggaran APBD yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang Kabupaten Banyuasin

Bab III - 2


dianggarkan.

Oleh

karena

itu,

setiap

pengguna

2014 - 2018

anggaran

harus

bertanggungjawab terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan. 3.

Disiplin Anggaran Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang harus diperhatikan antara lain: (i) pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (ii) penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBD; (iii) semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

4.

Keadilan Anggaran Pajak daerah, retribusi daerah dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus mempertimbangkan kemampuan untuk membayar, disamping

itu

dalam

mengalokasikan

belanja

daerah

harus

mempertimbangkan keadilan dan pemerataan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi pemberian pelayanan. 5.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteran yang maksimal guna Kabupaten Banyuasin

Bab III - 3


2014 - 2018

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran harus memperhatikan (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai; (2) penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Perubahan APBD dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel

dan

transparan,

pemerintah

daerah

wajib

menyampaikan

pertanggungjawaban berupa : (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Catatan atas Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyusunan rencana anggaran belanja tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja (performance budgeting atau activity base) yaitu berdasar pada prestasi kerja yang akan di capai. Dalam Kabupaten Banyuasin

Bab III - 4


2014 - 2018

penyusunan APBD yang berdasarkan pendekatan kinerja, maka penyusunan rancangan APBD harus berpedoman pada RKPD yang disusun dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan : 1.

Aspirasi Masyarakat

2.

Pokok-pokok pemikiran, saran, dan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3.

Kinerja Pemerintah Daerah sebelumnya.

4.

Perkembangan Arah dan Kebijakan Ekonomi Nasional, Regional dan Kondisi Perekonomian Lokal.

5.

Potensi Daerah yang dimiliki.

APBD merupakan rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dengan Peraturan Daerah. Dalam hubungannya dengan RPJM Daerah, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.1.

Kinerja Keuangan Masa Lalu Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2009 2013, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin memberikan gambaran tren yang positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 14,55 persen, gambaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin dari Tahun 2009 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 5


2014 - 2018

Tabel 3.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 – 2013 Tahun

Target APBD

1 2009

2 901.994.444.697,00

2010

966.519.344.580,33

2011

1.113.125.719.057,02

2012

1.343.419.052.380,15

2013*

1.685.347.964.823,63

Sumber : APBD Kabupaten Banyuasin, 2009 - 2013 *Tahun 2013 data unaudited

Dari gambaran dapat dilihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2009 sebesar

Rp. 901.994.444.697,00

dan meningkat pada Tahun 2013 sebesar Rp. 1.685.347.964.823,63 atau selama

kurun

waktu

tersebut

mengalami

kenaikan

sebesar

Rp.

783.353.520.126,63 atau mengalami peningkatan sebesar 86, 85 persen dari APBD tahun 2009.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan

keuangan

daerah

yang

antara

lain

menyebutkan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan

dan

bertanggung

jawab

dengan

memperhatikan

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka semua

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 6


2014 - 2018

penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dan selanjutnya APBD tersebut akan dipakai sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan serta kemampuan keuangan daerah , oleh karena itu prinsip pengelolaan ini akan tercermin pada proses penyusunan anggaran daerah, struktur pendapatan dan struktur belanja daerah.

Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin tahun 2013 sebesar Rp. 1.663.679.789.250,24 dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp. 820.699.220.627.18 atau meningkat sebesar Rp. 842.980.568.623,06 atau sebesar 102,71 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Untuk melihat rincian Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 7


2014 - 2018

Tabel 3.2. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 s/d Tahun 2013 REALISASI PENDAPATAN DAERAH (Rp)

N O

URAIAN

1

2

2009

2010

2011

2012

2013*

3

4

5

6

7

PENDAPATAN I

Pendapatan Asli Daerah

1

Hasil Pajak Daerah

2

Hasil Retribusi Daerah

3

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

4

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Jumlah PAD

II

6.735.914.933.75

6.563.582.314,75

10.445.040.001,00

8.618.265.427.39

5.349.665.436,00

373.515.723.78

25.771.804.113,50

31.068.706.961,50

6.129.843.360,00

24.074.875.998,77

30.834.820.843,10

972.494.941,23

1.595.756.636,47

2.809.634.764,67

1.891.776.235,73

8.529.180.689.26.

9.611.589.992,82

11.610.431.269,66

15.110.892.373,75

17.569.082.842,91

24.256.876.774,18

22.497.332.614,80

29.781.071.267,13

67.767.207.250,69

81.364.386.883,24

122.294.460.256.00

121.115.194.019,00

114.025.795.051,00

150.904.713.706,00

164.445.668.681,00

85.481.583.697.00

92.298.941.346,00

136.896.960.154,00

216.033.376.450,00

210.745.575.432,00

Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat – DANA PERIMBANGAN

1

Dana Bagi Hasil Pajak

2

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

3

Dana Alokasi Umum

441.349.776.000.00

451.230.547.000,00

539.128.370.000,00

651.357.692.000,00

772.464.315.000,00

4

Dana Alokasi Khusus

63.549.000.000.00

60.981.700.000,00

78.756.500.000,00

97.453.050.000,00

147.190.480.000,00

712.674.819.953.00

725.626.382.365,00

868.807.625.205,00

1.115.748.832.156,00

1.294.846.039.113,00

Jumlah

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 8


2014 - 2018

Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Jumlah

61.962.523.000.00

59.950.734.113,00

102.216.862.800.00

148.274.598.709,00

168.721.797.000,00

61.962.523.000.00

59.950.734.113,00

102.216.862.800.00

148.274.598.709,00

168.721.797.000,00

21.805.000.900.00

22.565.656.100,00

24.064.409.300,00

29.096.882.836,27

6.568.401.600,00

21.805.000.900.00

22.565.656.100,00

24.064.409.300,00

29.096.882.836,27

6.568.401.600,00

796.442.343.853.00

808.142.772.578,00

995.088.897.305,00

1.293.120.313.701,27

1.470.136.237.713

1.420.275.000,00

37.024.615.775,00

31.750.087.018,00

112.179.164.654,00

832.060.380.192,80

1.061.894.584.347,13

1.392.637.607.969,96

1.663.679.789.250,24

Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bantuan Keuangan Jumlah Jumlah Pendapatan Transfer III Lain-lain Pendapatan Yang Sah Jumlah TOTAL PENDAPATAN DAERAH

820.699.220.627.18

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Banyuasin 2009 – 2013 *Tahun 2013 data unaudited

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 9


2014 - 2018

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam struktur APBD, mengingat peranannya dalam membiayai anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (KUD), yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan

Daerah

yang

tercermin

dalam

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Banyuasin diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), dari Dana Alokasi Umum (DAU), dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Dari

semua

pendapatan

tersebut,

yang

memberikan

kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih kecil dibandingkan dengan bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa, Kabupaten Banyuasin selama ini dalam pembiayaan administrasi

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 10


pemerintahan

dan

pembangunannya

masih

2014 - 2018

tergantung

dari

pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji. Namun dibandingkan tahun 2009 PAD Kabupaten Banyuasin hanya sebesar Rp. 24.256.876.774,18 maka tahun 2013 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin mencapai Rp. 81.364.386.883,24 atau selama urun waktu lima tahun meningkat sebesar Rp. 57.107.510.109,06 atau 235,43 persen. untuk melihat peningkatan PAD Kabupaten Banyuasin setiap tahunnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

1E+11 8E+10 6E+10 4E+10 2E+10 0 1

PAD Tahun

2

3

4

5

1 2 3 4 5 24,256,876,774.18 22,497,332,614.80 29,781,071,267.13 67,767,207,250.69 81,364,386,883.24 2009

2010

2011

2012

2013

Gambar 3.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 – 2013

Dan untuk melihat persentase PAD terhadap total pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 11


2014 - 2018

Tabel 3.3. Persentase PAD Terhadap Total Pendapatan

Tahun

PAD

Pendapatan

Realisasi persentase PAD terhadap total Pendapatan

2009

24.256.876.774,18

820.699.220.627,18

2,96

2010

22.497.332.614,80

832.060.380.192,80

2,70

2011

29.781.071.267,13

1.061.894.584.347,13

2,80

2012

67.767.207.250,69

1.392.637.607.969,96

4,87

2013

81.364.386.883,24

1.663.679.789.250,24

4,89

Dari tabel berikut dapat diketahui proporsi PAD Kabupaten Banyuasin terhadap total pendapatan masih tergolong kecil namun setiap tahunnya mengalami peningkatan dari sebesar 2,96 persen di tahun 2009 menjadi sebesar 4,89 persen di tahun 2013.

3.1.2. Neraca Daerah Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintahan daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan asset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Pada tahun 2013 aset daerah Kabupaten Banyuasin mencapai Rp. 3.456.014.161.978,24 meningkat sebesar Rp. 574.082.305.600,69 atau sebesar 19,92 persen dari tahun 2012 yang sebesar Rp. 2.881.931.856.377,55. Dari sisi kewajiban yang ada pada kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 33.367.855.196,05 meningkat sebesar Rp. 16.753.504.218,57 Kabupaten Banyuasin

Bab III - 12


2014 - 2018

dari tahun 2012 sebesar Rp. 16.614.350.977,48 atau meningkat sebesar 100,84 persen. Ekuitas pada tahun 2013 sebesar Rp. 3.422.646.306.786,19 meningkat dari tahun 2012 sebesar Rp. 2.865.317.505,400,07 atau meningkat sebesar 19,45 persen. Untuk melihat peningkatan asset pertahun Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada gambaran berikut ini :

3,500,000,000,000.00 3,000,000,000,000.00 2,500,000,000,000.00 2,000,000,000,000.00 1,500,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 500,000,000,000.00 0.00

2009

asset

2010

2011

2012

2013

2009

2010

2011

2012

2013

1,893,120,087,866.76

2,139,090,306,655.16

2,480,409,745,951.15

2,881,931,856,377.55

3,456,014,161,978.24

Gambar 3.2. Asset Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 – 2013

Untuk melihat Rincian neraca Daerah Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 13


2014 - 2018

Tabel 3.4. Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banyuasin No. 1. 1.1.

Uraian ASET LANCAR INVESTASI JANGKA PANJANG

1.2.

2009

2010

2011

2012

2013*

ASET

ASET TETAP

86.184.537.268,70

44.205.020.741,02

96.544.263.481,81

228.660.034.168,71

262.618.969.321,29

5.800.752.000,00

7.800.752.000,00

99.002.708.125,39

70.479.482.589,36

73.116.198.466,39

1.786.836.931.075,06

1.976.998.133.246,42

2.260.231.832.228,62

2.538.432.079.619,48

3.080.973.146.626,56

97.769.511.578,12

121.879.121.221,12

138.615.659.420,12

141.350.230.556,78

146.914.221.387,78

1.2.1.

Tanah

1.2.2.

Peralatan dan mesin

141.335.977.133,00

176.682.177.047,00

222.669.753.318,00

262.012.524.140,20

347.273.282.669,06

1.2.3.

Gedung dan bangunan

525.726.362.750,94

571.434.828.795,25

664.344.866.812,25

752.808.361.433,25

836.944.404.111,90

1.2.4.

Jalan, irigasi, dan jaringan

1.008.332.601.113,00

1.066.005.862.926,80

1.208.029.840.141,75

1.337.123.108.952,75

1.699.735.227.571,75

1.2.5.

Aset tetap lainnya

2.280.302.500,00

16.615.558.436,50

18.141.562.536,50

18.338.112.536,50

49.290.739.886,07

1.2.6.

Konstruksi dalam pengerjaan

11.392.176.000,00

24.380.584.819,75

8.430.150.000,00

26.799.742.000,00

779.271.000,00

ASET LAINNYA

14.297.867.523,00

110.086.400.667,72

24.630.942.115,33

44.360.260.000,00

39.341.847.564,00

27.814.525,00

62.375.724,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.969.500,00

27.814.525,00

27.814.525,00

27.814.525,00

14.270.052.998,00

109.986.055.443,72

24.603.127.590,33

44.332.445.475,00

39.314.033.039,00

1.893.120.087.866,76

2.139.090.306.655,16

2.480.409.745.951,15

2.881.931.856.377,55

3.456.014.161.978,24

KEWAJIBAN

137.969.083.011,00

39.448.451.099,00

14.485.903.599,00

16.614.350.977,48

33.367.855.196,05

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

137.969.083.011,00

39.448.451.099,00

14.485.903.599,00

16.614.350.977,48

33.367.855.196,05

0,00

221.843.700,00

0,00

0,00

0,00

137.969.083.011,00

39.226.607.399,00

0,00

0,00

0,00

1.3. 1.3.1.

Tuntutan Perbendaharaan

1.3.2.

Tuntutan Ganti Rugi

1.3.3.

Aset Lain-lainya JUMLAH ASET DAERAH

2. 2.1. 2.1.1.

Utang Kepada Pemerintah Pusat

2.1.2.

Uang Jangka Pendek Lainnya

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 14


2014 - 2018

2.1.3.

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

0,00

0,00

17.305.025,00

1.940.733,00

0,00

2.1.4.

Utang Kepada Pemerintah Provinsi

0,00

0,00

21.383.000,00

2.175.865.863,35

2.175.865.863,35

2.1.5.

Utang Pihak Ketiga

0,00

0,00

14.447.215.574,00

14.436.544.381,13

31.191.989.332,70

1.755.151.004.855,76 (51.784.545.742,30)

2.099.641.855.556,16 4.756.569.642,02

2.465.923.842.352,15 82.058.359.882,81

2.865.317.505.400,07 212.045.683.191,23

3.422.646.306.782,19 229.251.114.125,24

8.853.537.003,33

773.718.232,27

88.754.577.587,29

192.443.988.035,43

185.414.415.358,54

1.362.500,00

58.445.055,00

2.541.000,00

238.741.863,00

434.350.253,00

74.266.934.870,41

40.466.765.074,84

74.995.435,92

26.343.273.470,95

66.840.449.068,98

3.062.702.894,96

2.906.092.378,91

7.694.844.433,60

9.632.090.066,33

9.929.754.640,77

(137.969.083.011,00)

(39.448.451.099,00)

(14.468.598.574,00)

(16.612.410.244,48)

(33.367.855.196,05)

1.806.935.550.598,06

2.094.885.285.914,14

2.383.865.482.469,34

2.653.271.822.208,84

3.193.395.192.656,95

5.800.752.000,00

7.800.752.000,00

99.002.708.125,39

70.479.482.589,36

73.116.198.466,39

1.786.836.931.075,06

1.976.998.133.246,42

2.260.231.832.228,62

2.538.432.079.619,48

3.080.937.146.626,56

14.297.867.523,00

110.086.400.667,72

24.630.942.115,33

44.360.260.000,00

39.341.847.564,00

1.893.120.087.866,76

2.139.090.306.655,16

2.480.409.745.951,15

2.881.931.856.377,55

3.456.014.161.978,24

3. 3.1.

EKUITAS DANA EKUITAS DANA LANCAR

3.1.1.

SILPA

3.1.2.

Pendapatan Yang Ditangguhkan

3.1.3.

Cadangan Piutang

3.1.4.

Cadangan Persediaan

3.1.5.

Dana Yang Harus disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek EKUITAS DANA INVESTASI

3.2. 3.2.1.

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

3.2.2.

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

3.2.3.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA


Kabupaten Banyuasin

Bab III - 15


2014 - 2018

Berdasarkan tabel 3.5. berikut dijabarkan beberapa rasio keuangan tahun selama 2011 hingga 2013 : Tabel 3.5. Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Banyuasin 2011 - 2013 No

Uraian

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

1.

Rasio lancar (current ratio) (%)

666,47

1376,28

828,22

2.

Rasio quick (quick ratio) (%)

613,35

1318,31

798,46

3.

Rasio total hutang terhadap total asset (%)

0,58

0,58

0,96

4.

Rasio hutang terhadap modal (%)

0,59

0,58

0,97

5.

Rata-rata umur piutang (Hari)

3,43

6,07

6,28

6.

Rata-rata umur persediaan (Hari)

32,38

127,55

20,06

7.

Rasio Hutang terhadap PAD

205,59

407,88

243,84

Sumber : DPPKAD Kabupaten Banyuasin, 2014

Rasio keuangan yang dianalisis yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas (Leverage). Rasio Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio Likuiditas yang digunakan dalam analisis ini yaitu : 1.

Current Ratio, yang menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Semakin besar nilai Current Ratio artinya semakin likuid, dengan nilai proporsional berada pada batas 200%. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011, setiap Rp.100 hutang lancar dijamin oleh Aktiva Lancar sebesar Rp. 666,47; tahun 2012 sebesar Rp.1376,28; dan tahun 2013 sebesar Rp.828,22;

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 16


2.

2014 - 2018

Quick Ratio, yaitu ukuran kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, dimana nilai yang baik berada pada batas 100 persen. Dengan melihat pada tabel diatas, artinya bahwa pada tahun 2011 hutang lancar sebesar Rp.100 dijamin dengan Aktiva sebesar Rp. 613,35; tahun 2012 sebesar Rp.1.318,31; dan tahun 2013 sebesar Rp.1.147,73. Hal tersebut menunjukkan kelebihan kas dan piutang untuk membayar kewajiban jangka pendek.

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban- kewajiban jangka panjang, yang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Rasio yang digunakan yaitu : 1. Rasio total hutang terhadap total aset, yang menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan, juga menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh kreditur. Pengaruh hutang terhadap aktiva tahun 2011 sebesar 0,58 persen, tahun 2012 sebesar 0,58 persen, dan tahun 2013 sebesar 0,96 persen. 2. Rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari kreditur. Tahun 2011 sebesar 0,59 persen, tahun 2012 sebesar 0,58 persen, dan tahun 2013 sebesar 0,97 persen.

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 17


Selain Pemerintah

itu

data

daerah

pembangunan,

dan

rasio dalam

Kemandirian membiayai

pelayanan

yang menunjukkan sendiri

masyarakat.

kegiatan

Rasio

2014 - 2018

kemampuan pemerintahan,

kemandirian

juga

menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern, terutama pemerintah pusat dan provinsi. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah, tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan sebaliknya. Pada tahun 2011 rasio kemandirian sebesar 3,43 persen meningkat pada tahun 2012 sebesar 6,07 persen, tahun 2013 sebesar 6,28 persen. Rasio pertumbuhan PAD (growth ratio) mengukur seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan mengetahui pertumbuhan PAD, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensipotensi daerah yang perlu mendapat perhatian. Semakin tinggi persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah, maka semakin besar kamampuan Pemerintah Daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari setiap periode. Rasio pertumbuhan kabupaten Banyuasin tiga tahun terakhir cukup fluktuatif dimana tahun 2011 sebesar 32,38 persen, tahun 2012 sebesar 127,55 persen dan pada tahun 2013 sebesar 20,06 persen. Untuk rasio hutang terhadap PAD Kabupaten Banyuasin sebesar 205,59 persen pada tahun 2011, tahun 2012 sebesar 407,88 persen dan tahun 2013 sebesar 243,84 persen.

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 18


3.2.

2014 - 2018

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Rencana Pengelolaan Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dengan Peraturan Daerah. Dalam hubungannya dengan RPJM Daerah, APBD merupakan komitmen politik penyelenggara pemerintahan daerah untuk mendanai strategi pembangunan pada satuan program dan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Pengelolaan Keuangan meliputi : Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah Sebagai upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada dalam dokumen perencanaan perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Pengelolaan tersebut meliputi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah dan Pengelolaan Pembiayaan Daerah. Terkait dengan upaya mencapai target pendapatan daerah kabupaten Banyuasin, tiga kebijakan penting yang terus akan dikembangkan adalah : (a)

Menumbuhkembangkan pemikiran kewirausahaan pada masing-

masing SKPD untuk tidak hanya berorientasi kepada belanja, tetapi sebaliknya juga berorientasi kepada sikap/ perilaku menghasilkan, termasu pelayanan prima yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah; (b) Menggalang potensi-potensi daerah yang dapat memperbesar skala ekonomi masyarkat Banyuasin sehingga dapat bertambahnya objek-

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 19


2014 - 2018

objek pajak/ retribusi baru; (c) Melaksanakan secara kontinyu upaya intensifikasi pendapatan daerah, tanpa menyebabkan pemberatan ekonomi dalam masyarakat di daerah. Selain kebijakan diatas ada dua kebijakan strategis yang akan tetap dijalankan pemerintah kabupaten Banyuasin yakni : 1. Melakukan penyertaan modal daerah yang telah dilakukan mulai tahun 2004 kepada unit-unit usaha komersil yang sehat (solvable) dan memiliki rentabilitas usaha tinggi sebagaimana penyertaan modal kepada bank SUMSEL BABEL. 2. Mendorong dan memfasilitasi terjadinya kemitraan investasi antara investor, masyarakat dan pemerintah daerah dalam bidang usaha yang mampu membesarkan skala perekonomian daerah. Pembesaran skala ekonomi daerah akan berdampak sangat luas, bukan saja pendapatan daerah akan meningkat melalui bagi hasil PBB, bagi hasil pajak orang pribadi, akan tetapi lebih dari itu akan terjadi efek ganda terhadap pendapatan keluarga karena banyak orang bekerja otomatis akan membesarkan aktivitas perdagangan dan penyediaan jasa-jasa dalam masyarakat.

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 20


2014 - 2018

Untuk kebijakan pada belanja daerah terutama belanja tidak langsung untuk pemenuhan kebutuhan yang sifatnya prinsipil dan menjadi skala prioritas, diantaranya : (a) Belanja pegawai -

Memenuhi kebutuhan gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah (PNSD) termasuk perhitungan rencana kenaikan gaji pokok serta pemberian gaji ketiga belas

-

Memenuhi kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai, dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen dari jumlah gaji pokok dan tunjangan.

-

Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan

-

Tunjangan sertifikasi dan non sertifikasi tenaga kependidikan

-

Tunjangan uang makan harian pegawai dalam bentuk tambahan penghasilan berdasaran pertimbangan objektif lainnya.

(b) Belanja Subsidi Dalam rangka pemenuhan dasar dan hajat hidup orang banyak dilakukan subsidi terhadap produk tertentu agar harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. (c) Belanja Hibah Digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya

Kabupaten Banyuasin

dan

diberikan

secara

selektif

dengan

Bab III - 21


2014 - 2018

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

(d) Belanja Tidak Terduga Digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang berupa kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan. Pada belanja langsung, kebijakan yang diambil adalah disesuaikan dengan prioritas tahunan. Dan pada kebijakan pembiayaan antaranya membuat perkiraan yang dimungkinkan pada penerimaan pembiayaan yakni melakukan estimasi SILPA dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya, dan pada pengeluaran pembiayaan seperti memenuhi seluruh komitmen daerah pada pihak ketiga yang telah jatuh tempo serta penyertaan modal pada Bank SUMSEL BABEL.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran Untuk pemerintahan Kabupaten Banyuasin, arah kebijakan keuangan daerah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin mengandung makna :

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 22




2014 - 2018

Arah belanja APBD Kabupaten Banyuasin akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan dan prioritas strategis jangka menengah, yaitu selama periode 5 (lima) tahun ke depan dari tahun 2014 - 2018.



Untuk menjamin ketersediaan dana, kebijakan pendapatan diarahkan untuk mendapatkan dan meningkatkan berbagai sumber pendapatan yang dapat berlangsung secara berkesinambungan/berkelanjutan (sustainable) serta dalam jumlah yang memadai/mencukupi. Tabel 3.6 Realisasi Pendapatan Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 – 2013 Pendapatan (Rp)

Tahun

Anggaran

Realisasi

%

2009

838.825.155.000,00

820.699.220.627,18

97,84

2010

876.784.460.000,00

832.060.380.192,80

94,90

2011

1.056.534.252.444,00

1.061.894.584.347,13

100,51

2012

1.254.664.474.792,86

1.392.637.607.969,96

111,00

2013

1.655.951.199.884,44 1.734.764.473.847,55*

104,76


Dari data diatas realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banyuasin meningkat dari tahun 2012 sebesar Rp. 1.392.637.607.969,96 menjadi sebesar 1.734.764.473.847,55 di tahun 2013 atau terealisasi sebesar 104,76 dari target yang direncanakan. Gambaran peningkatan realisasi dan target pendapatan daerah kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 23


2014 - 2018

2,000,000,000,000.00 1,800,000,000,000.00 1,600,000,000,000.00 1,400,000,000,000.00 1,200,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 800,000,000,000.00 600,000,000,000.00 400,000,000,000.00 200,000,000,000.00 0.00 2009

2010

Anggaran Pendapatan

2011

2012

2013

Realisasi Pendapatan

Gambar 3.3. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 - 2013

Untuk realisasi dari sisi belanja maka, Tahun 2013 pada pos belanja terealisasi sebesar Rp. 1.666.469.773.579,63. Data realisasi belanja kabupaten Banyuasin selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.7 Realisasi Belanja Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 – 2012 Belanja (Rp)

Tahun

Target

%

Realisasi

2009

778.360.080.504,00

703.150.827.660,05

90,34

2010

845.872.559.659,33

790.187.416.270,52

93,42

2011

1.068.603.484.794,02

971.872.028.882,00

90,95

2012

1.320.146.558.381,15

1.226.839.795.288,32

92,93

2013

1.826.244.315.088,81 1.668.900.629.860,63*

91,38

Sumber : Laporan Keuangan Pemkab Banyuasin 2009 – 2012 *Tahun 2013 data unaudited Kabupaten Banyuasin

Bab III - 24


2014 - 2018

Gambaran target dan realisasi belanja selama lima tahun terahir dapat dilihat pada gambar berikut ini : 2,000,000,000,000.00 1,800,000,000,000.00 1,600,000,000,000.00 1,400,000,000,000.00 1,200,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 800,000,000,000.00 600,000,000,000.00 400,000,000,000.00 200,000,000,000.00 0.00 2009

2010

Target Belanja

2011

2012

2013

Realisasi Belanja

Gambar 3.4. Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 - 2013

Pada gambar realisasi belanja diatas dapat dilihat secara keseluruhan walaupun fluktuatif namun tiap tahun realisasi belanja tiap tahun terealisasi diatas 90 persen dari target belanja yang ditetapkan, tahun 2013 yang lalu realisasi belanja terealisasi sebesar 91,38 persen.

3.2.2.

Analisis Pembiayaan Analisis ini dilakukan untuk memberikan gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran. Analisis Pembiayaan ini dilakukan dengan cara mencari besaran defisit real anggaran, yang selanjutnya dilihat apakah ada penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran, sehingga diperoleh

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 25


2014 - 2018

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Perkembangan defisit riil anggaran Kabupaten Banyuasin dapat dijelaskan dengan tabel berikut ini : Tabel 3.8.

Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuasin 2009 Pendapatan Daerah Belanja Daerah Pengeluaran Pembiayaan Defisit Riil Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

2010

2011

2012

2013*

820.699.220.627,18

832.060.380.192,80

1.061.894.584.347,13

1.392.637.607.969,96

1.734.764.473.847,55

703.150.827.660,05

790.187.416.270,52

971.872.028.882,00

1.226.839.795.288,32

1.666.469.773.579,63

1.000.000.000,00

116.773.485.488,34

42.636.944.963,00

22.109.656.069,50

16.447.334.963,50

116.548.392.967,13

(74.900.521.566,06)

47.385.610.502,13

143.688.156.612,14

51.847.365.304,42

5.507.578.854,20

75.674.239.798,33

41.368.967.085,16

88.809.831.423,29

207.539.248.257,12

(111.040.814.112,93)

150.574.761.364,39

(6.016.643.416,97)

(54.878.325.188,85)

155.691.882.952,70

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Banyuasin 2009 - 2013 *Tahun 2013 data unaudited

Untuk Komposisi penutup defisit riil anggaran Kabupaten Banyuasin dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 3.9.

Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banyuasin Proporsi dari total defisit riil No.

1.

2. 3. 4. 5. 6.

Uraian

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan Penerimaan Pinjaman Daerah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan Piutang Daerah

2009 (%)

2010 (%)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

74,58

100

5,83

100

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sumber : DPPKAD Pemkab. Banyuasin, 2013

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 26


3.3.

2014 - 2018

Kerangka Pendanaan

3.3.1. Analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama Tabel 3.10.

Pengeluaran Periodik,Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Banyuasin No

Uraian

2009 (%)

2010 (%)

2011 (%)

2012 (%)

2013* (%)

Rata-rata Pertumbuhan (%)

89,60

1,10

A

BELANJA TIDAK LANGSUNG

90,92

97,25

94,66

94,21

1

Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH

90,87

97,23

94,69

94,31

1,15

99,45

99,36

98,59

99,49

0,01

3

Belanja Bunga

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Belanja Bagi Hasil

89,09

96,74

89,26

80,41

-2,89

B

BELANJA LANGSUNG

92,79

96,30

91,09

91,77

89,18

95,69

89,61

93,08

1,30

77,55

88,04

88,02

88,24

3,56

95,89

97,83

91,43

90,57

-1,77

95,86

94,38

97,26

96,22

0,12

97,78

91,18

89,30

93,07

-1,57

92,31

97,36

95,23

93,64

2

1 2 3

4

5

Belanja honorarium PNS khusus untuk guru dan tenaga medis. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Belanja Jasa Kantor ( khusus tagihan bulanan kantor seperti listrik, air, telepon dan sejenisnya) Belanja sewa gedung kantor (yang telah ada kontrak jangka panjangnya) Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor ( yang telah ada kontrak jangka panjangnya)

C

PEMBIAYAAN PENGELUARAN

1

Pembentukan Dana Cadangan

2

Pembayaran pokok utang

92,31

97,36

95,23

93,64

TOTAL (A+B+C)

91,42

97,22

94,22

93,85

92,33

74,32

-0,34

0,44

0,44

Sumber : DPPKAD Pemkab. Banyuasin, 2013 *Tahun 2013 data unaudited

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan Tabel berikut ini merupakan rata-rata pertumbuhan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 – 2018. Kabupaten Banyuasin

Bab III - 27


2014 - 2018

Tabel 3.11.

Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 - 2018 REALISASI PENDAPATAN DAERAH (Rp)

N O

URAIAN

1

2 PENDAPATAN

2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

1.871.254.338.176,67

2.170.655.032.284,95

2.517.959.837.450,51

2.920.833.411.442,62

3.388.166.757.273,44

I

Pendapatan Asli Daerah

1

Hasil Pajak Daerah

32.589.766.358,94

37.804.128.976,37

43.852.789.612,59

50.869.235.950,60

59.008.313.702,70

2

Hasil Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

22.494.951.986,20 45.337.789,16

26.094.144.303,99 52.591.835,43

30.269.207.392,63 61,006.529,09

35.112.280.575,45 70.765.573,75

40.730.245.467,52 82.090.385,55

13.370.047.450,62

15.509.255.042,72

17.990.735.849,55

20.869.253.585,48

24.208.334.159,16

68.500.103.584,92

79.460.120.158,51

92.173.739.383,86

106.921.537.685,28

124.028.983.714,93

1.504.824.105.848,75

1.745.383.962.748,56

2.024.622.196.830,08

2.348.561.748.322,90

2.724.331.628.054,56

437.824.543.648,75

507.876.470.632,56

589.136.705.933,76

683.398.578.883,17

792.742.351.504,47

896.058.605.400,00

1.039.427.982.264,00

1.205.736.459.426,24

1.398.654.292.934,44

1.622.438.979.803,95

170.740.956.800,00

198.059.509.888,00

229.749.031.470,08

266.508.876.505,29

309.150.296.746,14

3 4

Jumlah PAD II

Pendapatan Transfer

1

3

Transfer Pemerintah Pusat – DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum

4

Dana Alokasi Khusus

2

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya Jumlah

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 28


2014 - 2018

REALISASI PENDAPATAN DAERAH (Rp)

N O

URAIAN

1

2

2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

1.504.824.105.848,75

1.745.383.962.748,56

2.024.622.196.830,08

2.348.561.748.322,90

2.724.331.628.054,56

298.130.128.743,00

345.830.949.341,88

401.163.901.236,57

465.350.125.434,44

539.809.145.503,95

298.130.128.743,00

345.830.949.341,88

401.163.901.236,57

465.350.125.434,44

539.809.145.503,95

1.871.254.338.176,67

2.170.655.032.284,95

2.517.959.837.450,51

2.920.833.411.442,62

3.388.166.757.273,44

Transfer Pemerintah Provinsi Dana Bagi Hasil Pajak/ Bantuan Keuangan Jumlah Jumlah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan III Yang Sah Jumlah TOTAL PENDAPATAN DAERAH

Sumber : DPPKAD Pemkab. Banyuasin, 2013

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 29


2014 - 2018

Dari proyeksi diatas berdasarkan analisa keuangan Kabupaten Banyuasin pada masa lalu, maka pendapatan kabupaten Banyuasin tahun 2018 diproyeksi mencapai angka Rp. 3.388.166.757.273,44 atau diperkirakan sampai tahun 2018 secara bertahap meningkat lebih dari 95 persen dari pendapatan di tahun 2013. Dan dari Pendapatan Asli Daerah diproyeksi tahun 2018 akan meningkat sebesar Rp. 124.028.983.714,93 atau diperkirakan meningkat sampai diatas 50 persen dari realisasi pendapatan asli daerah di tahun 2013 atau sekitar Rp. 42.664.596.831,69. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kenaikan rata-rata per tahunnya sebesar 16% atau lebih. Hal ini mengandung makna bahwa secara bertahap kontribusi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah secara proporsi akan terus ditingkatkan. Mengoptimalkan PAD sesuai ketentuan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dengan cara Pengoptimalan sumber-sumber/potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disesuaikan dengan peraturan perundangan terbaru, antara lain melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara yang real terhadap objek pajak seperti : a. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk meningkatkan sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. Mengadakan pendataan ulang terhadap berbagai obyek dan jenis-jenis pendapatan yang baru, khususnya dengan ditetapkannya UU; c. Penyesuaian besaran tarif dengan melakukan revisi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) yang sudah tidak sesuai, baik terkait dengan kondisi saat ini maupun kebutuhan penyesuaiannya dengan peraturan perundangan yang berlaku, d. Membina hubungan yang baik dengan Wajib Pajak dan e. Meningkatkan peran

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 30


2014 - 2018

aktif SKPD yang terkait, dalam rangka penegakan hukum dan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya sumber pendapatan potensial yang dapat dikembangkan di Kabupaten Banyuasin dengan memperhatikan potensi-potensi daerah kabupaten Banyuasin peningkatan dan pengembangan komoditi unggulan agribisnis produktif (secara terintegrasi dari hulu sampai hilir), dan pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM). Dalam kerangka regulasi sebagai upaya merealisasikan pengembangan sumber pendapatan baru diperlukan penyusunan program dan indikasi kegiatan serta pembiayaan pelaksanaannya.

Kabupaten Banyuasin

Bab III - 31

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pengelolaan Keuangan Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Recommend Documents