B. VISI : Terwujudnya Lembaga Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Yang Efektif dan Berkelanjutan

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

FORMULIR 1 : RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN : 2015

A. KEMENTRIAN

:

(035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

B. VISI

:

Terwujudnya Lembaga Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Yang Efektif dan Berkelanjutan

C. MISI

:

Meningkatkan Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan, Penyusunan, dan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perekonomian

D. SASARAN STRATEGIS

:

01 Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter 02 Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi luar negeri 03 Terwujudnya implementasi program kerja utama

E. FUNGSI

:

(01) PELAYANAN UMUM (04) EKONOMI (06) PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

F. PRIORITAS NASIONAL

:

1

Bidang Ekonomi

2

Bidang Sarana dan Prasarana

3

Bidang Wilayah dan Tata Ruang

4

Bidang Sda dan Lingkungan Hidup

5

Prioritas Kementerian/Lembaga

G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS KODE 1

I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2

ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014 3

2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter

0

305.892.142

291.372.348

294.879.790

298.516.460

Jumlah Angka Dasar

0

283.392.142

0

0

0

Jumlah Inisiatif Baru

0

22.500.000

0

0

0

0

110.220.057

105.910.146

108.804.369

111.803.858

035.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian Eselon I KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Outcome Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik Indikator Kinerja Utama Program 01 Persentase kepatuhan terhadap ketentuan di bidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian

Halaman : 1 / 11




2015 4

2016 5

2017 6

2018

185.462.202

186.075.421

186.712.602

7

02 Indeks kepuasan pelayanan kesekretariatan dan pengawasan 03 Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan 04 Kualifikasi Laporan Keuangan tetap "Wajar Tanpa Pengecualian" 05 Persentase Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar kompetensi Jumlah Angka Dasar

105.720.057


4.500.000

035.01.06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Eselon I KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Outcome Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Keuangan Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Pertanian dan Kelautan Secara Optimal Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Secara Optimal Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Bidang Industri, Perdagangan, Iklim Usaha, Umkm dan Pariwisata Meningkatnya Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Secara Optimal Meningkatnya Koordinasi Di Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Secara Optimal Indikator Kinerja Utama Program 01 Tersusunnya 5 peraturan perundangan yang menunjang pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter 02 Tercapainya target 50% TPID mencapai inflasi di bawah rata-rata inflasi nasional 03 Tercapainya target penyaluran KUR sebesar Rp 40 Triliun untuk tahun 2014

Halaman : 2 / 11

0

195.672.085


I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2 04 Tingkat (Indeks) efektivitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang pangan dan sumber daya hayati 05 Persentase rekomendasi koordinasi yang dapat diimplementasikan di bidang pangan dan sumber daya hayati 06 Tingkat (Indeks) pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang pangan dan sumber daya hayati 07 Persentase penggunaan energi alternatif (di luar minyak bumi) dalam total bauran energi nasional 08 Persentase rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral 09 Persentase penyelesaian masalah di bidang energi dan sumber daya mineral 10 Persentase pengurangan BBM bersubsidi oleh energi alternatif 11 Persentase partipasi stakeholder terhadap kebijakan Extractive Industries Transparancy Initiative 12 Indeks Efektifitas Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan bidang Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 13 Persentase rekomendasi hasil Koordinasi yang dapat diimplementasikan di bidang Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 14 Indeks pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 15 Indeks efektifitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan bidang perniagaan dan kewirausahaan 16 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang perniagaan dan kewirausahaan yang diimplementasikan 17 Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perniagaan dan kewirausahaan yang ditindaklanjuti 18 Tingkat (Indeks) Efektivitas Koordinasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 19 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Dapat Diimplementasikan

Halaman : 3 / 11


2015 4

2016 5

2017 6

2018 7




2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

20 Tingkat (Indeks) Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 21 Indeks Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Internasional 22 Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti 23 Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional Jumlah Angka Dasar

177.672.085


18.000.000

Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi luar

0

305.892.142

291.372.348

294.879.790

298.516.460

Jumlah Angka Dasar

0

283.392.142

0

0

0


0

22.500.000

0

0

0

0

110.220.057

105.910.146

108.804.369

111.803.858

negeri

035.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian Eselon I KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Outcome Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik Indikator Kinerja Utama Program 01 Persentase kepatuhan terhadap ketentuan di bidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian 02 Indeks kepuasan pelayanan kesekretariatan dan pengawasan 03 Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan 04 Kualifikasi Laporan Keuangan tetap "Wajar Tanpa Pengecualian" 05 Persentase Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar kompetensi Jumlah Angka Dasar

105.720.057


4.500.000

Halaman : 4 / 11



035.01.06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Eselon I KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Outcome Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Keuangan Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Pertanian dan Kelautan Secara Optimal Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Secara Optimal Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Bidang Industri, Perdagangan, Iklim Usaha, Umkm dan Pariwisata Meningkatnya Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Secara Optimal Meningkatnya Koordinasi Di Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Secara Optimal Indikator Kinerja Utama Program 01 Tersusunnya 5 peraturan perundangan yang menunjang pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter 02 Tercapainya target 50% TPID mencapai inflasi di bawah rata-rata inflasi nasional 03 Tercapainya target penyaluran KUR sebesar Rp 40 Triliun untuk tahun 2014 04 Tingkat (Indeks) efektivitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang pangan dan sumber daya hayati 05 Persentase rekomendasi koordinasi yang dapat diimplementasikan di bidang pangan dan sumber daya hayati 06 Tingkat (Indeks) pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang pangan dan sumber daya hayati 07 Persentase penggunaan energi alternatif (di luar minyak bumi) dalam total bauran energi nasional

Halaman : 5 / 11

ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014 3 0

2015 4

2016 5

2017 6

2018

195.672.085

185.462.202

186.075.421

186.712.602

7


I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2 08 Persentase rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral 09 Persentase penyelesaian masalah di bidang energi dan sumber daya mineral 10 Persentase pengurangan BBM bersubsidi oleh energi alternatif 11 Persentase partipasi stakeholder terhadap kebijakan Extractive Industries Transparancy Initiative 12 Indeks Efektifitas Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan bidang Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 13 Persentase rekomendasi hasil Koordinasi yang dapat diimplementasikan di bidang Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 14 Indeks pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 15 Indeks efektifitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan bidang perniagaan dan kewirausahaan 16 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang perniagaan dan kewirausahaan yang diimplementasikan 17 Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perniagaan dan kewirausahaan yang ditindaklanjuti 18 Tingkat (Indeks) Efektivitas Koordinasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 19 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Dapat Diimplementasikan 20 Tingkat (Indeks) Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 21 Indeks Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Internasional 22 Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti 23 Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional

Halaman : 6 / 11


2015 4

2016 5

2017 6

2018 7




2015 4

Jumlah Angka Dasar

177.672.085


18.000.000

2016 5

2017 6

2018 7

Terwujudnya implementasi program kerja utama

0

305.892.142

291.372.348

294.879.790

298.516.460

Jumlah Angka Dasar

0

283.392.142

0

0

0


0

22.500.000

0

0

0

0

110.220.057

105.910.146

108.804.369

111.803.858

185.462.202

186.075.421

186.712.602

035.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian Eselon I KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Outcome Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik Indikator Kinerja Utama Program 01 Persentase kepatuhan terhadap ketentuan di bidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian 02 Indeks kepuasan pelayanan kesekretariatan dan pengawasan 03 Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan 04 Kualifikasi Laporan Keuangan tetap "Wajar Tanpa Pengecualian" 05 Persentase Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar kompetensi Jumlah Angka Dasar

105.720.057


4.500.000

035.01.06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Eselon I KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Outcome Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Keuangan Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur)

Halaman : 7 / 11

0

195.672.085


I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2 Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Pertanian dan Kelautan Secara Optimal Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Secara Optimal Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Bidang Industri, Perdagangan, Iklim Usaha, Umkm dan Pariwisata Meningkatnya Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Secara Optimal Meningkatnya Koordinasi Di Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Secara Optimal Indikator Kinerja Utama Program 01 Tersusunnya 5 peraturan perundangan yang menunjang pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter 02 Tercapainya target 50% TPID mencapai inflasi di bawah rata-rata inflasi nasional 03 Tercapainya target penyaluran KUR sebesar Rp 40 Triliun untuk tahun 2014 04 Tingkat (Indeks) efektivitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang pangan dan sumber daya hayati 05 Persentase rekomendasi koordinasi yang dapat diimplementasikan di bidang pangan dan sumber daya hayati 06 Tingkat (Indeks) pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang pangan dan sumber daya hayati 07 Persentase penggunaan energi alternatif (di luar minyak bumi) dalam total bauran energi nasional 08 Persentase rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral 09 Persentase penyelesaian masalah di bidang energi dan sumber daya mineral 10 Persentase pengurangan BBM bersubsidi oleh energi alternatif 11 Persentase partipasi stakeholder terhadap kebijakan Extractive Industries Transparancy Initiative 12 Indeks Efektifitas Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan bidang Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi

Halaman : 8 / 11


2015 4

2016 5

2017 6

2018 7




2015 4

2016 5

2017 6

2018

291.372.348

298.516.460

298.516.460

7

13 Persentase rekomendasi hasil Koordinasi yang dapat diimplementasikan di bidang Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 14 Indeks pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 15 Indeks efektifitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan bidang perniagaan dan kewirausahaan 16 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang perniagaan dan kewirausahaan yang diimplementasikan 17 Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perniagaan dan kewirausahaan yang ditindaklanjuti 18 Tingkat (Indeks) Efektivitas Koordinasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 19 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Dapat Diimplementasikan 20 Tingkat (Indeks) Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 21 Indeks Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Internasional 22 Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti 23 Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional Jumlah Angka Dasar

177.672.085


18.000.000

TOTAL

0

Total Angka Dasar Total Angka Inisiatif Baru

305.892.142 283.392.142 22.500.000

H. ALOKASI PAGU FUNGSI KODE 1

Halaman : 9 / 11

ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

FUNGSI/PROGRAM 2

2014 3

2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

H. ALOKASI PAGU FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

FUNGSI/PROGRAM

KODE 1

2014 3

2

2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

Fungsi 1 01 PELAYANAN UMUM

0

149.020.057

134.003.083

136.993.877

140.093.710

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

0

110.220.057

105.910.146

108.804.369

111.803.858

0

38.800.000

28.092.937

28.189.508

28.289.852

04 EKONOMI

0

148.972.085

149.423.279

149.892.140

150.379.326

06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

0

148.972.085

149.423.279

149.892.140

150.379.326

06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

0

7.900.000

7.945.986

7.993.773

8.043.424

06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

0

7.900.000

7.945.986

7.993.773

8.043.424

0

305.892.142

291.372.348

294.879.790

298.516.460

Kemenko Perekonomian 06 Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian Fungsi 2

Fungsi 3

TOTAL

I. ALOKASI PAGU PRIORITAS NASIONAL KODE

ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)

PRIORITAS NASIONAL/PROGRAM

1

2014 3

2

TOTAL

2015 4

2016 5

2017 6

2018 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

K. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE

PROGRAM

URAIAN PENDAPATAN

1

2

3

JUMLAH

PENJELASAN

Halaman : 10 / 11

2014 4

2015 5

2016 6

2017 7

2018 8

a. Perpajakan b. PNBP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PENJELASAN

-

Jakarta, 06-10-2014 SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Halaman : 11 / 11

Rizal Affandi Lukman NIP. 196107121988111001


FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015

A. KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA

: (035) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

B. UNIT ORGANISASI



: 01 Keselarasan pengelolaan fiskal dan moneter 02 Meningkatnya peran Indonesia dalam rangka kerja sama ekonomi luar negeri 03 Terwujudnya implementasi program kerja utama

E. PROGRAM

: (035.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian

F. HASIL (OUTCOME)

: Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 01 Persentase kepatuhan terhadap ketentuan di bidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian 02 Indeks kepuasan pelayanan kesekretariatan dan pengawasan 03 Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan 04 Kualifikasi Laporan Keuangan tetap "Wajar Tanpa Pengecualian" 05 Persentase Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar kompetensi H. RINCIAN PROGRAM

KODE

1

I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2

2486 Peningkatan Pelayanan Perencanaan Eselon II Biro Perencanaan Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi PELAYANAN UMUM Prioritas Nasional

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2014

2015

3 0

2016

2017

2018

4

5

6

7

5.500.000

5.516.369

5.533.377

5.551.049

Output Dokumen perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi

0

5.500.000

5.516.369

5.533.377

5.551.049

0

9.500.000

9.519.821

9.540.419

9.561.820

Laporan Komunikasi Publik Kebijakan Bidang Perekonomian

0

7.500.000

7.503.477

7.507.093

7.510.848

Laporan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator Bidang

0

500.000

509.262

518.886

528.887

0

500.000

506.107

512.452

519.045

0

1.000.000

1.000.975

1.001.988

1.003.040

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah dokumen perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2487 Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas Eselon II Biro Persidangan dan Hubungan Masyarakat Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi PELAYANAN UMUM Prioritas Nasional Output

Perekonomian Laporan dukungan kegiatan Menko Perekonomian dan Fasilitasi Naskah Kebijakan Menteri Laporan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan masalah hukum dan perundang-undangan, serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan Komunikasi Publik Kebijakan Bidang Perekonomian 00 Jumlah laporan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 00 Jumlah laporan dukungan kegiatan Menko Perekonomian dan Fasilitasi Naskah Kebijakan Menteri 00 Jumlah laporan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan masalah hukum dan perundang-undangan, serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

2488 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen)

0

92.120.057

87.764.733

90.611.719

93.562.086

Laporan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia

0

2.545.000

2.562.341

2.580.359

2.599.081

Laporan pelaksanaan sistem akuntansi instansi, verifikasi, dan

0

855.000

855.000

855.000

855.000

Laporan pelaksanaan fungsi kerumahtanggaan

0

855.000

858.917

862.988

867.217

Laporan pelaksanaan fungsi pengelolaan Barang Milik Negara

0

855.000

864.471

874.311

884.535

Laporan pelaksanaan pelayanan administrasi umum terhadap fungsi tata

0

4.324.170

4.479.615

4.641.123

4.808.929

Layanan perkantoran

0

78.185.887

73.644.389

76.297.938

79.047.324

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

0

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

Eselon II Biro Umum Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi PELAYANAN UMUM Prioritas Nasional Output

perbendaharaan

usaha pimpinan

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase administrasi dan pengembangan sumber daya manusia yang diselesaikan 00 Persentase laporan pelaksanaan sistem dan implementasi pelayanan prima dalam pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan yang diselesaikan 00 Persentase pelaksanaan fungsi kerumahtanggaan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok organisasi Kemenko Perekonomian yang diselesaikan 00 Persentase pelaksanaan pengelolaan barang milik negara yang diselesaikan 00 Persentase pelaksanaan pelayanan administrasi umum terhadap fungsi tata usaha pimpinan 00 Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangan

00 Jumlah terselenggaranya operasional dan pemeliharaan perkantoran 00 Persentase (%) Pemenuhan sarana dan prasarana kerja yang berkualitas bagi seluruh pegawai 2489 Pengawasan Inspektorat

0

600.000

600.000

600.000

600.000

Laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan

0

550.000

550.000

550.000

550.000

Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan

0

50.000

50.000

50.000

50.000

0

2.500.000

2.509.223

2.518.854

2.528.903

0

2.500.000

2.509.223

2.518.854

2.528.903

Eselon II Inspektorat Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi PELAYANAN UMUM Prioritas Nasional Output

eksternal) Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah pelaksanaan hasil pengawasan yang dilaksanakan 00 Jumlah laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan (internal dan eksternal) 2490 Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian Eselon II Staf Ahli Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi PELAYANAN UMUM Prioritas Nasional Output Laporan hasil telaahan yang dilaksanakan dalam upaya mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Jumlah laporan hasil telaahan yang dilaksanakan dalam upaya mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian JUMLAH

0

110.220.057

105.910.146

108.804.369

111.803.858

I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)

KODE

FUNGSI / SUB FUNGSI 2014

1 01

2

2015

3

2016

4

2017

5

2018 7

6

PELAYANAN UMUM

0

110.220.057

105.910.146

108.804.369

111.803.858

01 PELAYANAN UMUM

0

110.220.057

105.910.146

108.804.369

111.803.858

0

110.220.057

105.910.146

108.804.369

111.803.858

2017

2018

JUMLAH K. BIAYA PROGRAM

BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014

1

2015

2

2016

3

4

5

6

1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional

0

78.185.887

73.644.389

76.297.938

79.047.324

b. Non Operasional

0

32.034.170

32.265.757

32.506.431

32.756.534

a. Belanja Pegawai

0

59.900.157

0

0

0

b. Belanja Barang

0

45.715.100

0

0

0

c. Belanja Modal

0

4.604.800

0

0

0

d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

g. Belanja Bantuan Sosial

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

110.220.057

0

0

0

b. Pinjaman Luar Negeri (PLN)

0

0

0

0

0

c. Rupiah Murni Pendamping

0

0

0

0

0

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

d. PNBP

0

0

0

0

0

e. Pinjaman Dalam Negeri (PDN)

0

0

0

0

0

f. Badan Layanan Umum (BLU)

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

h. Hibah Dalam Negeri (HDN)

0

0

0

0

0

i. Hibah Luar Negeri

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :

M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE

KEGIATAN

URAIAN PENDAPATAN

1

2

3

2014

JUMLAH

-

2015

4

2016

5

2017

2018 8

7

6


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

JAKARTA, 06-10-2014 Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian



FORMULIR 2 : RENCANA PENCAPAIAN HASIL (OUTCOME) UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN : 2015



B. UNIT ORGANISASI




E. PROGRAM

: (035.01.06) Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

F. HASIL (OUTCOME)

: 01 Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Keuangan 02 Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur) 03 Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Pertanian dan Kelautan Secara Optimal 04 Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Secara Optimal 05 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Bidang Industri, Perdagangan, Iklim Usaha, Umkm dan Pariwisata 06 Meningkatnya Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Secara Optimal 07 Meningkatnya Koordinasi Di Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Secara Optimal

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM : 01 Tersusunnya 5 peraturan perundangan yang menunjang pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter 02 Tercapainya target 50% TPID mencapai inflasi di bawah rata-rata inflasi nasional 03 Tercapainya target penyaluran KUR sebesar Rp 40 Triliun untuk tahun 2014 04 Tingkat (Indeks) efektivitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang pangan dan sumber daya hayati 05 Persentase rekomendasi koordinasi yang dapat diimplementasikan di bidang pangan dan sumber daya hayati 06 Tingkat (Indeks) pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang pangan dan sumber daya hayati 07 Persentase penggunaan energi alternatif (di luar minyak bumi) dalam total bauran energi nasional 08 Persentase rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral 09 Persentase penyelesaian masalah di bidang energi dan sumber daya mineral 10 Persentase pengurangan BBM bersubsidi oleh energi alternatif 11 Persentase partipasi stakeholder terhadap kebijakan Extractive Industries Transparancy Initiative

12 Indeks Efektifitas Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan bidang Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 13 Persentase rekomendasi hasil Koordinasi yang dapat diimplementasikan di bidang Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 14 Indeks pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 15 Indeks efektifitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan bidang perniagaan dan kewirausahaan 16 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang perniagaan dan kewirausahaan yang diimplementasikan 17 Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perniagaan dan kewirausahaan yang ditindaklanjuti 18 Tingkat (Indeks) Efektivitas Koordinasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 19 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Dapat Diimplementasikan 20 Tingkat (Indeks) Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 21 Indeks Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Internasional 22 Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti 23 Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional H. RINCIAN PROGRAM

KODE

1

I. KEGIATAN/ESELON II / FUNGSI / SUB FUNGSI / PRIORITAS / FOKUS PRIORITAS II. OUTPUT (VOL SAT)/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN/ ANGKA DASAR/INISIATIF BARU 2

2492 Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran, dan Perluasan Kesempatan Kerja Eselon II Asdep Urusan Analisa Kebijakan Makro (Asdep 1/1) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi EKONOMI LAINNYA Prioritas Nasional -

ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) 2014

2015

3 0

2016

2017

2018

4

5

6

7

2.000.000

2.003.363

2.006.858

2.010.492

Output Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan

0

735.250

736.852

738.517

740.247

0

911.750

913.071

914.444

915.872

0

353.000

353.440

353.897

354.373

0

3.000.000

3.030.699

3.062.597

3.095.742

0

1.000.000

1.020.543

1.041.888

1.064.066

0

500.000

505.540

511.296

517.278

0

1.500.000

1.504.616

1.509.413

1.514.398

moneter, neraca pembayaran dan perluasan kesempatan kerja Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan moneter, neraca pembayaran, dan perluasan kesempatan kerja Rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan moneter, neraca pembayaran dan perluasan kesempatan kerja Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan moneter, neraca pembayaran dan perluasan kesempatan kerja yang ditindaklanjuti 00 Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan moneter, neraca pembayaran dan perluasan kesempatan kerja yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan moneter, neraca pembayaran dan perluasan kesempatan kerja yang ditindaklanjuti 2495 Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW Eselon II Asdep Urusan Peningkatan Ekspor (Asdep 3/IV) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM Prioritas Nasional Output Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penerapan dan pengembangan sistem NSW Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan Sistem NSWi Rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Sistem NSW Indikator Kinerja Kegiatan

00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Sistem NSW yang ditindaklanjuti 00 Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Sistem NSW yang ditindaklanjuti 00 Persentase Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan Sistem NSW yang ditindaklajuti 2496 Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis

0

2.000.000

2.026.574

2.054.188

2.082.880

0

1.000.000

1.016.039

1.032.704

1.050.020

0

500.000

505.759

511.744

517.963

0

500.000

504.776

509.740

514.897

0

1.000.000

1.001.290

1.002.631

1.004.026

Teknologi Eselon II Asdep Urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Industri Pariwisata (Asdep 5/IV) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi yang ditindaklanjuti 00 Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi yang ditindaklanjuti 00 Persentase Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi yang ditindaklajuti 2497 Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk Pekerja Migran Eselon II

Asdep Urusan Analisa Kebijakan Makro (Asdep 1/1) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi TENAGA KERJA Prioritas Nasional Output Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan

0

426.580

426.907

427.247

427.600

0

298.800

299.294

299.808

300.343

0

274.620

275.089

275.576

276.083

0

2.000.000

2.002.228

2.004.542

2.006.949

pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran Rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran yang ditindaklanjuti 00 Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran yang ditindaklanjuti 2498 Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN Eselon II Asdep Urusan Badan Usaha Milik Negara (Asdep 3/1) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi EKONOMI LAINNYA Prioritas Nasional Output

Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan

0

1.200.000

1.200.959

1.201.955

1.202.990

Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan BUMN

0

350.000

350.581

351.184

351.812

Rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan BUMN

0

450.000

450.688

451.403

452.147

0

2.000.000

2.007.516

2.015.329

2.023.447

0

1.000.000

1.004.624

1.009.429

1.014.421

0

500.000

500.261

500.534

500.818

0

500.000

502.631

505.366

508.208

BUMN

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan BUMN yang ditindaklanjuti 00 Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan BUMN yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan BUMN yang ditindaklanjuti 2499 Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Eselon II Asdep Urusan Distribusi dan Peredaran Barang Dalam Negeri (Asdep 4/IV) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi EKONOMI LAINNYA Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti 00 Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang ditindaklanjuti

00 Persentase Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang ditindaklajuti 2500 Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan

0

5.500.000

5.528.428

5.557.969

5.588.663

0

4.500.000

4.525.742

4.552.490

4.580.281

0

500.000

501.025

502.092

503.200

0

500.000

501.661

503.387

505.182

0

2.500.000

2.509.298

2.518.963

2.529.008

Eselon II Asdep Urusan Distribusi dan Peredaran Barang Dalam Negeri (Asdep 4/IV) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi EKONOMI LAINNYA Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan sistem logistik nasional dan Fasilitasi perdagangan Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan yang ditindaklanjuti 00 Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan yang ditindaklanjuti 00 Persentase Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan yang ditindaklajuti 2501 Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah Eselon II Asdep Urusan Ekonomi dan Keuangan Daerah (Asdep 5/1) Fungsi PELAYANAN UMUM

Sub Fungsi PEMBANGUNAN DAERAH Prioritas Nasional Output Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan

0

1.165.900

1.169.504

1.173.254

1.177.148

0

681.600

686.959

692.526

698.315

0

652.500

652.835

653.183

653.545

0

2.500.000

2.503.643

2.507.428

2.511.362

0

1.500.000

1.501.632

1.503.327

1.505.089

0

1.000.000

1.002.011

1.004.101

1.006.273

Ekonomi dan Keuangan Daerah Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah Rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan ekonomi dan keuangan daerah Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah yang ditindaklanjuti 00 Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan ekonomi dan keuangan daerah yang ditindaklanjuti 2502 Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan Eselon II Asdep Urusan Energi dan Ketenagalistrikan (Asdep 4/III) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi BAHAN BAKAR DAN ENERGI Prioritas Nasional Output Laporan rekomendasi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketenagalistrikan Laporan rekomendasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang ketenagalistrikan

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketenagalistrikan yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang ketenagalistrikan yang ditindaklanjuti 2503 Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal

0

2.000.000

2.002.434

2.004.963

2.007.593

Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan fiskal

0

1.100.000

1.101.934

1.103.943

1.106.031

Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan fiskal

0

400.000

400.251

400.512

400.784

Rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan fiskal

0

500.000

500.249

500.508

500.778

0

3.000.000

3.009.838

3.020.061

3.030.683

Eselon II Asdep Urusan Fiskal (Asdep 2/1) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi EKONOMI LAINNYA Prioritas Nasional Output

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti 00 Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan fiskal yang ditindaklanjuti 2504 Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan Eselon II Asdep Urusan Gas Bumi (Asdep 2/III) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi BAHAN BAKAR DAN ENERGI

Prioritas Nasional Output Laporan rekomendasi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

0

1.800.000

1.808.728

1.817.796

1.827.218

0

1.200.000

1.201.110

1.202.265

1.203.465

0

2.000.000

2.003.669

2.007.484

2.011.446

0

700.000

701.684

703.435

705.253

0

650.000

650.234

650.477

650.729

0

650.000

651.751

653.572

655.464

di bidang energi baru dan terbarukan Laporan rekomendasi hasil kegiatan monnitoring dan evaluasi kebijakan di bidang energi baru dan terbarukan Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang energi baru dan terbarukan yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang energi baru dan terbarukan yang ditindaklanjuti 2505 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur Eselon II Asdep Urusan Industri Manufaktur (Asdep 1/IV) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang Pengembangan Industri Manufaktur Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan dibidang Pengembangan Industri Manufaktur Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Industri Manufaktur Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan dibidang Pengembangan Industri Manufaktur yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan dibidang Pengembangan Industri Manufaktur

00 Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Industri Manufaktur 2506 Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

0

7.500.000

7.519.850

7.540.484

7.561.922

0

850.000

850.467

850.954

851.460

0

500.000

501.152

502.349

503.594

0

150.000

150.743

151.517

152.320

0

600.000

601.377

602.810

604.297

0

150.000

150.680

151.387

152.122

0

2.650.000

2.655.744

2.661.713

2.667.916

0

2.000.000

2.007.205

2.014.692

2.022.470

0

600.000

602.482

605.062

607.743

Eselon II Asdep Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air (Asdep 2/V) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PENGAIRAN Prioritas Nasional Output Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan bidang Infrastruktur Sumber Daya Air Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Dalam Rangka Kerjasama Indonesia Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di Indonesia Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Urusan Kerjasama Indonesia Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di Indonesia Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air yang dilaksanakan

00 Persentase (%) Pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan bidang Infrastruktur Sumber Daya Air 00 Persentase (%) rekomendasi hasil kebijakan dalam rangka peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dalam rangka Peningkatan JWG Indonesia-Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) lainnya di Indonesia yang ditindaklanjuti 00 Jumlah Dokumen Master Plan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia 00 Persentase (%) Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia 00 Persentase (%) Rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia 00 Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi Sosialisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia 2507 Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi

0

7.300.000

7.319.594

7.339.954

7.361.111

Rekomendasi Kebijakan Transportasi

0

2.840.800

2.852.815

2.865.298

2.878.269

Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan

0

1.718.900

1.721.319

1.723.833

1.726.446

0

397.800

399.549

401.365

403.253

Eselon II Asdep Urusan Infrastruktur Transportasi (Asdep 3/V) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi TRANSPORTASI Prioritas Nasional Output

Transportasi Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Transportasi

Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi

0

1.628.800

1.630.673

1.632.621

1.634.644

0

713.700

715.238

716.837

718.499

0

2.200.000

2.204.253

2.208.673

2.213.265

0

1.200.000

1.203.579

1.207.299

1.211.164

0

600.000

600.327

600.667

601.020

0

400.000

400.347

400.707

401.081

JABODETABEK Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Transportasi yang Ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Transportasi yang Ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Pemahaman Peserta Terhadap Materi Sosialisasi Kebijakan Transportasi 00 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK yang Ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK yang Ditindaklanjuti 2508 Koordinasi Kebijakan Bidang Kehutanan Eselon II Asdep Urusan Kehutanan (Asdep 5/III) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kehutanan Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Heart of Borneo Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kehutanan yang diimplementasikan

00 Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Heart of Borneo yang ditindaklanjuti 2509 Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi

0

9.365.585

9.379.877

9.394.729

9.410.160

0

1.200.000

1.201.674

1.203.414

1.205.222

0

800.000

802.423

804.940

807.556

0

6.327.096

6.336.438

6.346.145

6.356.231

0

1.038.489

1.039.342

1.040.230

1.041.151

Eselon II Asdep Urusan Kelembagaan dan Pembiayaan Pertanian dan Kelautan (Asdep 5/II) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Prioritas Nasional Output laporan rekomendasi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang sumber daya dan lingkungan geologi dan lingkungan geologi Laporan rekomendasi dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Laporan Persentase pemangku kepentingan di sektor industri migas dan pertambangan yang telah melaksanakan program transparasi Laporan pelaksanaan diseminasi/sosialisasi kegiatan EITI Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang sumber daya geologi dan lingkungan geologi yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang sumber daya geologi dan lingkungan geologi yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif yang ditindaklanjuti

00 Persentase pemangku kepentingan di sektor industri migas dan pertambangan yang telah melaksanakan program transparasi 00 Persentase peserta yang telah paham atas materi diseminasi/sosialisasi kegiatan EITI 2510 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik

0

2.000.000

2.004.819

2.009.829

2.015.033

0

591.000

591.136

591.278

591.425

Laporan Hasil Sosialisasi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik

0

198.000

198.111

198.228

198.349

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik

0

1.211.000

1.215.572

1.220.323

1.225.259

0

2.700.000

2.701.214

2.702.478

2.703.792

Eselon II Asdep Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Amerika dan Pasifik (Asdep 2/Vi) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM Prioritas Nasional Output Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Amerika dan Pasifik yang ditindaklanjuti 00 Persentase Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil-Hasil Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik 2511 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Eselon II Asdep Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Asia (Asdep 1/Vi) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi

PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM Prioritas Nasional Output Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Asia

0

124.000

124.077

124.158

124.242

Laporan sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Asia

0

108.000

108.134

108.273

108.419

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia

0

2.468.000

2.469.003

2.470.047

2.471.131

0

2.700.000

2.704.462

2.709.102

2.713.924

0

200.000

200.044

200.091

200.140

0

250.000

254.171

258.506

263.011

0

2.250.000

2.250.247

2.250.505

2.250.773

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) kesepakatan kerjasama ekonomi Asia yang terimplementasi 00 Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi Asia yang ditindaklanjuti 00 Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerjPersentase (%) pemahaman peserta atas materi sosialisasi kerjasama ekonomi Asia 2512 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Eselon II Asdep Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Eropa, Afrika, dan Timur Tengah (Asdep 3/Vi) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM Prioritas Nasional Output Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Laporan Hasil Sosialisasi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Indikator Kinerja Kegiatan

00 Persentase Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timteng yang Terimplementasi 00 Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Ekonomi Ekonomi Eropa, Afrka, dan Timteng yang ditindaklanjuti 00 Persentase Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil-Hasil Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timteng 2513 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan

0

2.000.000

2.004.889

2.009.971

2.015.252

0

95.000

96.090

97.224

98.402

Laporan Hasil Sosialisasi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

0

308.000

308.146

308.297

308.455

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan

0

1.597.000

1.600.653

1.604.450

1.608.395

0

2.500.000

2.509.355

2.519.076

2.529.180

Pembiayaan Eselon II Asdep Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Multilateral (Asdep 4/Vi) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Multilateral dan pembiayaan

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) kesepakatan kerja sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang terimplementasi 00 Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi Kerja Sama ekonomi Multilateral dan Pembiayaan yang ditindaklanjuti 00 Persentase Pemahaman Peserta atas Materi Sosialisasi Hasil-Hasil Kerja Sama Multilateral dan Pembiayaan 2514 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Eselon II Asdep Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Regional (Asdep 5/Vi)

Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM Prioritas Nasional Output Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Regional

0

230.000

234.559

239.296

244.219

Laporan Hasil Sosialisasi Kerjasama Ekonomi Regional

0

330.000

331.497

333.053

334.671

Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Regional

0

1.940.000

1.943.299

1.946.727

1.950.290

0

2.500.000

2.504.035

2.508.229

2.512.585

0

1.500.000

1.501.569

1.503.200

1.504.894

0

1.000.000

1.002.466

1.005.029

1.007.691

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase kesepakatan kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional yang terimplementasi 00 Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional yang ditindaklanjuti 00 Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional 2515 Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi Eselon II Asdep Urusan Minyak Bumi (Asdep 1/III) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi BAHAN BAKAR DAN ENERGI Prioritas Nasional Output Laporan rekomendasi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang minyak dan gas bumi Laporan rekomendasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang minyak dan gas bumi Indikator Kinerja Kegiatan

00 Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang minyak dan gas bumi yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang minyak dan gas bumi yang ditindaklanjuti 2516 Koordinasi Kebijakan Pangan

0

2.700.000

2.705.039

2.710.277

2.715.726

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan

0

1.700.000

1.703.474

1.707.086

1.710.844

Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang

0

1.000.000

1.001.565

1.003.191

1.004.882

0

1.000.000

1.001.885

1.003.842

1.005.880

Eselon II Asdep Urusan Pangan (Asdep 1/II) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Prioritas Nasional Output

pangan Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pangan yang diimplementasikan 00 Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pangan yang ditindaklanjuti 2517 Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Eselon II Asdep Urusan Pasar Modal, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Asdep 4/1) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM Prioritas Nasional -

Output Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan

0

465.000

465.611

466.246

466.906

Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan KUR

0

210.000

210.494

211.007

211.542

Rekomendasi hasil telaah/kajian kebijakan KUR

0

325.000

325.780

326.589

327.432

0

2.000.000

2.003.140

2.006.401

2.009.794

0

1.300.000

1.301.769

1.303.606

1.305.516

0

325.000

325.494

326.007

326.542

0

375.000

375.877

376.788

377.736

KUR

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan KUR yang ditindaklanjuti 00 Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan KUR yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan KUR yang ditindaklanjuti 2518 Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Eselon II Asdep Urusan Pasar Modal, Perbankan, dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Asdep 4/1) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM Prioritas Nasional Output Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang ditindaklanjuti 00 Persentase monitoring dan evaluasi kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang ditindaklanjuti

00 Persentase rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang ditindaklanjuti 2519 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi,

0

2.000.000

2.026.806

2.054.659

2.083.600

0

1.000.000

1.015.729

1.032.071

1.049.052

0

500.000

505.798

511.824

518.084

0

500.000

505.279

510.764

516.464

0

5.400.000

5.428.963

5.459.058

5.490.329

dan UKM Eselon II Asdep Urusan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Industri Pariwisata (Asdep 5/IV) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijaikan Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi dan UKM Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi dan UKM Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi dan UKM Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijaikan Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi dan UKM yang ditindaklanjuti 00 Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi dan UKM yang ditindaklanjuti 00 Persentase Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi dan UKM yang ditindaklajuti 2520 Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eselon II Asdep Urusan Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah (Asdep 1/V) Fungsi PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM

Sub Fungsi PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang

0

3.000.000

3.013.053

3.026.617

3.040.710

0

1.500.000

1.504.074

1.508.306

1.512.705

0

900.000

911.836

924.135

936.914

0

2.000.000

2.023.212

2.047.335

2.072.397

0

1.000.000

1.004.529

1.009.238

1.014.129

0

500.000

507.410

515.110

523.110

Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal Rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal Laporan Sosialisasi Kebijakan Penataaan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal 2521 Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan LN dan Kepariwisataan Eselon II Asdep Urusan Peningkatan Ekspor (Asdep 3/IV) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan luar negeri dan kepariwisataan Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Kepariwisataan

Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Perdagangan

0

500.000

511.273

522.987

535.158

0

3.500.000

3.511.606

3.523.670

3.536.206

0

1.000.000

1.003.437

1.007.009

1.010.720

0

500.000

501.489

503.037

504.645

0

500.000

502.640

505.384

508.235

0

500.000

502.695

505.497

508.408

0

500.000

500.670

501.366

502.091

0

500.000

500.675

501.377

502.107

Luar Negeri dan Kepariwisataan Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Kepariwisataan yang ditindaklanjuti 00 Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Kepariwisataan yang ditindaklanjuti 00 Persentase Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Kepariwisataan yang ditindaklajuti 2522 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi Eselon II Asdep Urusan Perbaikan Iklim Usaha (Asdep 2/IV) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pengembangan iklim investasi Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan iklim investasi Rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan Iklim Investasi Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Persentase rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Iklim Investasi yang ditindaklanjuti

00 Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Iklim Investasi yang ditindaklanjuti 00 Persentase Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan Iklim Investasi yang ditindaklajuti 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang ditindaklanjuti 00 Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang ditindaklanjuti 00 Persentase Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi yang ditindaklajuti 2524 Koordinasi Kebijakan Kelautan, Perikanan dan Peternakan

0

2.300.000

2.306.393

2.313.036

2.319.940

0

1.000.000

1.002.778

1.005.665

1.008.664

0

700.000

702.547

705.193

707.944

0

600.000

601.068

602.178

603.332

Eselon II Asdep Urusan Perikanan dan Peternakan (Asdep 2/II) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kelautan, perikanan, dan peternakan Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kelautan, perikanan, dan peternakan Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kelautan, perikanan, dan peternakan yang diimplementasikan 00 Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kelautan, perikanan, dan peternakan yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditindaklanjuti

2525 Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura

0

2.300.000

2.307.028

2.314.335

2.321.924

0

1.200.000

1.201.572

1.203.207

1.204.905

0

600.000

604.041

608.241

612.604

0

500.000

501.415

502.887

504.415

0

2.500.000

2.516.432

2.533.505

2.551.244

Eselon II Asdep Urusan Perkebunan dan Hortikultura (Asdep 3/II) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perkebunan dan hortikultura Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pekebunan dan hortikultura Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan rempah-rempah Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perkebunan dan hortikultura yang diimplementasikan 00 Jumlah rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pekebunan dan hortikultura yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan rempah-rempah yang ditindaklanjuti 2526 Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara Eselon II Asdep Urusan Pertambangan Umum (Asdep 3/III) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERTAMBANGAN Prioritas Nasional -

Output Laporan rekomendasi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan

0

1.500.000

1.507.948

1.516.206

1.524.786

0

1.000.000

1.008.484

1.017.299

1.026.458

0

2.500.000

2.517.023

2.534.715

2.553.095

Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan KPS

0

1.250.000

1.253.921

1.257.996

1.262.229


0

750.000

754.659

759.502

764.533

0

500.000

508.443

517.217

526.333

di bidang mineral dan batubara Laporan rekomendasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang mineral dan batubara Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang mineral dan batubara yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang mineral dan batubara yang ditindaklanjuti 2527 Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama Pemerintah Swasta Eselon II Asdep Urusan Perumahan (Asdep 4/V) Fungsi PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM Sub Fungsi PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA Prioritas Nasional Output

Perumahan, Pertanahan dan KPS Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan KPS Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan KPS yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan KPS yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi sosialisasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan KPS

2528 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana Pangan,

0

2.100.000

2.116.340

2.133.319

2.150.961

0

1.000.000

1.003.986

1.008.129

1.012.433

0

600.000

606.566

613.388

620.477

0

500.000

505.788

511.802

518.051

0

2.400.000

2.404.487

2.409.150

2.413.997

dan Sumber Daya Hayati Eselon II Asdep Urusan Sarana dan Prasarana Pertanian dan Kelautan (Asdep 4/II) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan prasarana, sarana pangan dan sumber daya hayati Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana pangan dan sumber daya hayati Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian konflik lahan pertanian Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan prasarana, sarana pangan dan sumber daya hayati yang diimplementasikan 00 Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan prasarana, sarana pangan dan sumber daya hayati yang ditindaklanjuti 00 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian konflik lahan pertanian yang ditindaklanjuti 2529 Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas Eselon II Asdep Urusan Telematika dan Utilitas (Asdep 5/V) Fungsi EKONOMI Sub Fungsi TELEKOMUNIKASI

Prioritas Nasional Output Rekomendasi kebijakan telematika dan utilitas

0

900.000

903.169

906.462

909.883

Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

0

1.100.000

1.100.690

1.101.408

1.102.154

0

400.000

400.628

401.280

401.960

0

10.800.000

0

0

0

Laporan Peraturan pelaksanaan KEK

0

2.000.000

0

0

0

Lokasi KEK yang ditetapkan

0

1.500.000

0

0

0

Lokasi KEK yang telah beroperasi

0

5.400.000

0

0

0

Layanan Perkantoran

0

1.900.000

0

0

0

telematika dan utilitas Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Telematika dan Utilitas Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Telematika dan Utilitas yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Telematika dan Utilitas yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi sosialisasi Kebijakan Telematika dan Utilitas 5047 Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Eselon II Eselon II Penanggungjawab Kegiatan Belum Ada Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase penyelesaian peraturan Pelaksana Undang-Undang KEK 00 Jumlah beroperasinya KEK yang telah ditetapkan pada periode 2010-2014

00 Jumlah Penetapan KEK 00 Terselenggaranya layanan perkantoran 5200 Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

0

17.500.000

17.566.928

17.636.465

17.708.717

Rekomendasi kebijakan MP3EI

0

9.000.000

9.028.839

9.058.802

9.089.935


0

6.500.000

6.533.667

6.568.646

6.604.991

0

2.000.000

2.004.422

2.009.017

2.013.791

0

2.000.000

2.003.918

2.007.990

2.012.221

Eselon II Eselon II Penanggungjawab Kegiatan Belum Ada Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output

Proyek - Proyek MP3EI yang akan ditindaklanjuti Laporan Sosialisasi/ diseminasi kebijakan MP3EI Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan MP3EI yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Proyek - Proyek P3EI yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi sosialisasi/desiminasi kebijakan MP3EI 00 Kajian Kebijakan dan Strategi Percepatan Pelaksanaan MP3EI 5226 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis Eselon II Eselon II Penanggungjawab Kegiatan Belum Ada Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan

0

900.000

901.684

903.435

905.253

0

500.000

500.421

500.858

501.313

0

600.000

601.813

603.697

605.655

0

2.000.000

2.002.749

2.005.605

2.008.573

0

900.000

901.217

902.482

903.796

0

600.000

600.568

601.157

601.770

0

500.000

500.964

501.966

503.007

Industri Kreatif dan Industri Strategis Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan dibidang Pengembangan Industri dan Industri Strategis yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan dibidang Pengembangan Industri Kretaif dan Industri Strategis 00 Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis 5227 Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri Eselon II Eselon II Penanggungjawab Kegiatan Belum Ada Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang Pengembangan Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan dibidang Pengembangan Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri yang ditindaklanjuti" 00 Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri 00 Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri 5228 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi

0

2.000.000

2.007.844

2.015.997

2.024.468

0

1.000.000

1.001.323

1.002.697

1.004.125

0

500.000

502.456

505.009

507.662

0

500.000

504.065

508.291

512.681

0

2.000.000

2.002.200

2.004.488

2.006.865

Eselon II Eselon II Penanggungjawab Kegiatan Belum Ada Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan di bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi 00 Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi 5229 Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan Eselon II

Eselon II Penanggungjawab Kegiatan Belum Ada Fungsi PELAYANAN UMUM Sub Fungsi LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Prioritas Nasional Output Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan bidang

0

900.000

901.123

902.291

903.504

Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan dibidang Ketenagakerjaan

0

600.000

600.142

600.290

600.443

Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang

0

500.000

500.935

501.907

502.918

0

56.406.500

56.528.881

56.656.036

56.788.150

0

31.406.500

31.429.985

31.454.385

31.479.738

Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan dibidang Ketenagakerjaan yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) pemahaman peserta terhadap materi sosialisasi kebijakan dibidang Ketenagakerjaan 00 Persentase (%) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Ketenagakerjaan 5266 Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Eselon II Eselon II Penanggungjawab Kegiatan Belum Ada Fungsi EKONOMI Sub Fungsi .NULL. Prioritas Nasional Output Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas

Rekomendasi Hasil Pre FS / Revisi Pre Fs Proyek Infrastruktur Prioritas

0

25.000.000

25.098.896

25.201.651

25.308.412

0

195.672.085

185.462.202

186.075.421

186.712.602

Indikator Kinerja Kegiatan 00 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Pre FS / Revisi Pre Fs Proyek Infrastruktur Prioritas Yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang ditindaklanjuti 00 Persentase (%) Pemahaman Peserta terhadap Materi sosialisasi Kebijakan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Yang Ditindaklanjuti JUMLAH I. ALOKASI ANGGARAN FUNGSI ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH)

KODE

FUNGSI / SUB FUNGSI 2014

1 01

2 PELAYANAN UMUM

2015

3

4

2016 5

2017 6

2018 7

0

38.800.000

28.092.937

28.189.508

28.289.852

0

36.300.000

25.583.639

25.670.545

25.760.844

0

2.500.000

2.509.298

2.518.963

2.529.008

0

148.972.085

149.423.279

149.892.140

150.379.326

04 .NULL.

0

56.406.500

56.528.881

56.656.036

56.788.150

04 PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM

0

27.400.000

27.548.661

27.703.148

27.863.680

04 TENAGA KERJA

0

1.000.000

1.001.290

1.002.631

1.004.026

04 PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN

0

20.965.585

21.018.930

21.074.369

21.131.976

04 PENGAIRAN

0

7.500.000

7.519.850

7.540.484

7.561.922

04 BAHAN BAKAR DAN ENERGI

0

8.000.000

8.017.516

8.035.718

8.054.630

04 PERTAMBANGAN

0

2.500.000

2.516.432

2.533.505

2.551.244

04 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

0

2.000.000

2.003.669

2.007.484

2.011.446

04 TRANSPORTASI

0

7.300.000

7.319.594

7.339.954

7.361.111

04 TELEKOMUNIKASI

0

2.400.000

2.404.487

2.409.150

2.413.997

04 EKONOMI LAINNYA

0

13.500.000

13.543.969

13.589.661

13.637.144

01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI 01 PEMBANGUNAN DAERAH 04

EKONOMI

06

PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM 06 PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA JUMLAH

0

7.900.000

7.945.986

7.993.773

8.043.424

0

7.900.000

7.945.986

7.993.773

8.043.424

0

195.672.085

185.462.202

186.075.421

186.712.602

2017

2018

K. BIAYA PROGRAM

BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

(DALAM RIBUAN RUPIAH) 2014

1

2015

2

2016

3

4

5

6


0

1.188.410

0

0

0

b. Non Operasional

0

194.483.675

185.462.202

186.075.421

186.712.602

a. Belanja Pegawai

0

763.440

0

0

0

b. Belanja Barang

0

194.796.045

0

0

0

c. Belanja Modal

0

112.600

0

0

0


0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

189.806.500

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

5.865.585

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

L. STRATEGI PENCAPAIAN HASIL :

M. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN


KEGIATAN

URAIAN PENDAPATAN

1

2

3

2014

JUMLAH

-

2015

4

2016

5

2017

2018 8

7

6


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

JAKARTA, 06-10-2014 Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA RINCIAN BIAYA PENCAPAIAN HASIL UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN 2015



B. UNIT ORGANISASI




E. PROGRAM

: (035.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Perekonomian

F. HASIL

: Meningkatnya budaya organisasi berbasis kinerja dan kompetensi serta tata kelola organisasi yang baik

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA

: 01 Persentase kepatuhan terhadap ketentuan di bidang perencanaan anggaran, keuangan, perlengkapan, dan kepegawaian

PROGRAM 02 Indeks kepuasan pelayanan kesekretariatan dan pengawasan 03 Persentase penggunaan aplikasi di bidang kesekretariatan 04 Kualifikasi Laporan Keuangan tetap "Wajar Tanpa Pengecualian" 05 Persentase Sumber Daya Manusia yang memenuhi standar kompetensi H. RINCIAN BIAYA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE

I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

1

2

2486 Peningkatan Pelayanan Perencanaan

2014 VOLUME SATUAN 3


JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

0

0

0

5.500.000

0

5.500.000

28 Dokumen

0

5 Dokumen

5.500.000

0

5.500.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

5.500.000

0

5.500.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

5.200.000

0

5.200.000

c. Belanja Modal

0

0

0

300.000

0

300.000


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

Output Dokumen perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 1 / 7

H. RINCIAN BIAYA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE

I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA 2

1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

h. Belanja Lain-Lain

0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

5.500.000

0

5.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.500.000

0

9.500.000

Laporan Komunikasi Publik Kebijakan Bidang Perekonomian

3 Laporan

0

2 Laporan

7.500.000

0

7.500.000

Laporan kegiatan persidangan Kementerian Koordinator

1 Laporan

0

1 Laporan

500.000

0

500.000

1 Laporan

0

1 Laporan

500.000

0

500.000

1 Laporan

0

3 Laporan

1.000.000

0

1.000.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

9.500.000

0

9.500.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

9.500.000

0

9.500.000

3. SUMBER DANA

2487 Peningkatan dan Pengelolaan Layanan Persidangan, Hukum dan Humas Output

Bidang Perekonomian Laporan dukungan kegiatan Menko Perekonomian dan Fasilitasi Naskah Kebijakan Menteri Laporan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan masalah hukum dan perundang-undangan, serta Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 2 / 7



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

9.500.000

0

9.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

87.620.057

4.500.000

92.120.057

4 Laporan

0

1 Laporan

2.545.000

0

2.545.000

1 Laporan

0

1 Laporan

855.000

0

855.000

Laporan pelaksanaan fungsi kerumahtanggaan

1 Laporan

0

1 Laporan

855.000

0

855.000

Laporan pelaksanaan fungsi pengelolaan Barang Milik

1 Laporan

0

1 Laporan

855.000

0

855.000

1 Laporan

0

1 Laporan

4.324.170

0

4.324.170

12 Bulan

0

24 Bulan

78.185.887

0

78.185.887

0

0

3 Unit

0

4.500.000

4.500.000

3. SUMBER DANA

2488 Peningkatan dan Pengelolaan Pelayanan Umum (Manajemen) Output Laporan administrasi dan pengembangan sumber daya manusia Laporan pelaksanaan sistem akuntansi instansi, verifikasi, dan perbendaharaan

Negara Laporan pelaksanaan pelayanan administrasi umum terhadap fungsi tata usaha pimpinan Layanan perkantoran Peralatan dan Fasilitas Perkantoran RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT :

Halaman : 3 / 7



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

78.185.887

0

78.185.887

b. Non Operasional

0

0

0

9.434.170

4.500.000

13.934.170

a. Belanja Pegawai

0

0

0

59.900.157

0

59.900.157

b. Belanja Barang

0

0

0

27.719.900

195.200

27.915.100

c. Belanja Modal

0

0

0

0

4.304.800

4.304.800


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

87.620.057

4.500.000

92.120.057


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

2489 Pengawasan Inspektorat

0

0

0

600.000

0

600.000

Laporan hasil pengawasan yang dilaksanakan

1 Laporan

0

4 Laporan

550.000

0

550.000

Laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan

3 Laporan

0

3 Laporan

50.000

0

50.000

0

0

0

0

0

0

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

Output

(internal dan eksternal) RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional

Halaman : 4 / 7



1 b. Non Operasional



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

0

0

0

600.000

0

600.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

600.000

0

600.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

600.000

0

600.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

7 Laporan

0

7 Laporan

2.500.000

0

2.500.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2490 Penelaahan Kebijakan Bidang Perekonomian Output Laporan hasil telaahan yang dilaksanakan dalam upaya mendukung upaya pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 5 / 7



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

a. Operasional

0

0

0

78.185.887

0

78.185.887

b. Non Operasional

0

0

0

27.534.170

4.500.000

32.034.170

a. Belanja Pegawai

0

0

0

59.900.157

0

59.900.157

b. Belanja Barang

0

0

0

45.519.900

195.200

45.715.100

c. Belanja Modal

0

0

0

300.000

4.304.800

4.604.800


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

3. SUMBER DANA

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT : KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 6 / 7



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni

0

0

0

105.720.057

4.500.000

110.220.057


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

I. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION) :

Kegiatan ini dilaksanakan oleh 1 Satker J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN


KEGIATAN

1

SUMBER PENDAPATAN

2

JUMLAH

Telah disepakati Oleh Pimpinan/Panitia Anggaran Komisi ... Nama

2014

3

Paraf

Tanggal

2015

4

5

a. Perpajakan b. PNBP 1. Umum 2. Fungsional

0 0 0 0

0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian





B. UNIT ORGANISASI




E. PROGRAM

: (035.01.06) Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

F. HASIL

: 01 Meningkatnya Efektivitas Koordinasi Kebijakan Ekonomi Makro dan Keuangan 02 Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (Kur) 03 Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Bidang Pertanian dan Kelautan Secara Optimal 04 Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Di Bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Kehutanan Secara Optimal 05 Meningkatnya Kualitas Koordinasi Kebijakan Bidang Industri, Perdagangan, Iklim Usaha, Umkm dan Pariwisata 06 Meningkatnya Koordinasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Secara Optimal 07 Meningkatnya Koordinasi Di Bidang Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional Secara Optimal

G. INDIKATOR KINERJA UTAMA

: 01 Tersusunnya 5 peraturan perundangan yang menunjang pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter

PROGRAM 02 Tercapainya target 50% TPID mencapai inflasi di bawah rata-rata inflasi nasional 03 Tercapainya target penyaluran KUR sebesar Rp 40 Triliun untuk tahun 2014 04 Tingkat (Indeks) efektivitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang pangan dan sumber daya hayati 05 Persentase rekomendasi koordinasi yang dapat diimplementasikan di bidang pangan dan sumber daya hayati 06 Tingkat (Indeks) pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang pangan dan sumber daya hayati 07 Persentase penggunaan energi alternatif (di luar minyak bumi) dalam total bauran energi nasional 08 Persentase rekomendasi kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral 09 Persentase penyelesaian masalah di bidang energi dan sumber daya mineral 10 Persentase pengurangan BBM bersubsidi oleh energi alternatif 11 Persentase partipasi stakeholder terhadap kebijakan Extractive Industries Transparancy Initiative 12 Indeks Efektifitas Koordinasi Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan bidang Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 13 Persentase rekomendasi hasil Koordinasi yang dapat diimplementasikan di bidang Industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 14 Indeks pelaksanaan sinkronisasi kebijakan bidang industri, Inovasi Teknologi dan Kawasan Ekonomi 15 Indeks efektifitas koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan bidang perniagaan dan kewirausahaan

Halaman : 1 / 47


16 Persentase rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang perniagaan dan kewirausahaan yang diimplementasikan 17 Persentase Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang perniagaan dan kewirausahaan yang ditindaklanjuti 18 Tingkat (Indeks) Efektivitas Koordinasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 19 Persentase (%) Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang Dapat Diimplementasikan 20 Tingkat (Indeks) Pelaksanaan Sinkronisasi Kebijakan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 21 Indeks Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Internasional 22 Persentase (%) rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi internasional yang ditindaklanjuti 23 Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi internasional H. RINCIAN BIAYA PROGRAM ALOKASI ANGGARAN (RIBUAN RUPIAH) KODE

I. KEGIATAN II. RINCIAN BIAYA MENURUT KELOMPOK BIAYA, JENIS BELANJA DAN SUMBER DANA

1

2

2492 Koordinasi Kebijakan Bidang Moneter, Neraca Pembayaran,



JUMLAH 4 0

0

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

0

2.000.000

0

2.000.000

1 Rekomendasi

0 12 Rekomendasi

735.250

0

735.250

1 Rekomendasi

0

9 Rekomendasi

911.750

0

911.750

1 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

353.000

0

353.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

0

0

0

0

0

0

dan Perluasan Kesempatan Kerja Output Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan moneter, neraca pembayaran dan perluasan kesempatan kerja Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan moneter, neraca pembayaran, dan perluasan kesempatan kerja Rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan moneter, neraca pembayaran dan perluasan kesempatan kerja RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA a. Belanja Pegawai

Halaman : 2 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000.000

0

3.000.000

5 Laporan

0

4 Laporan

1.000.000

0

1.000.000

0

0

1 Laporan

500.000

0

500.000

0

0

5 Rekomendasi

1.500.000

0

1.500.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

3.000.000

0

3.000.000

3. SUMBER DANA

2495 Koordinasi Pengembangan dan Penerapan Sistem Nasional Single Windows dan Integrasi ke dalam Sistem ASW Output Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan penerapan dan pengembangan sistem NSW Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan Sistem NSWi Rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Sistem NSW RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 3 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

3.000.000

0

3.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

3.000.000

0

3.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

5 Rekomendasi

0

5 Rekomendasi

1.000.000

0

1.000.000

5 Laporan

0

4 Laporan

500.000

0

500.000

0

0

1 Laporan

500.000

0

500.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

3. SUMBER DANA

2496 Koordinasi Penataan Kelembagaan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi Output Rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan UKM Berbasis Teknologi RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

Halaman : 4 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

0

1.000.000

1 Rekomendasi

0 12 Rekomendasi

426.580

0

426.580

1 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

298.800

0

298.800

5 Rekomendasi

0

3 Rekomendasi

274.620

0

274.620

3. SUMBER DANA

2497 Koordinasi Pembiayaan Kredit, Asuransi, dan Remitansi Untuk Pekerja Migran Output Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran Rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan pembiayaan kredit, asuransi dan remitansi untuk pekerja migran RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT :

Halaman : 5 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

1.000.000

0

1.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

1.000.000

0

1.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

1.000.000

0

1.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

1 Rekomendasi

0 12 Rekomendasi

1.200.000

0

1.200.000

Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan BUMN

1 Rekomendasi

0 10 Rekomendasi

350.000

0

350.000

Rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan BUMN

5 Rekomendasi

0

450.000

0

450.000

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2498 Koordinasi Kebijakan Bidang BUMN Output Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan BUMN

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

Halaman : 6 / 47

5 Rekomendasi



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

5 Rekomendasi

0

5 Rekomendasi

1.000.000

0

1.000.000

5 Laporan

0

4 Laporan

500.000

0

500.000

0

0

2 Laporan

500.000

0

500.000

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2499 Koordinasi Kebijakan Bidang Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen Output Rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan kebijakan persaingan usaha dan perlindungan konsumen RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT :

Halaman : 7 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.500.000

0

5.500.000

5 Rekomendasi

0

5 Rekomendasi

4.500.000

0

4.500.000

5 Laporan

0

4 Laporan

500.000

0

500.000

0

0

2 Laporan

500.000

0

500.000

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2500 Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan sistem logistik nasional dan Fasilitasi perdagangan Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan

Halaman : 8 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

5.500.000

0

5.500.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

5.500.000

0

5.500.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

5.500.000

0

5.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

5 Rekomendasi

0 12 Rekomendasi

1.165.900

0

1.165.900

3 Rekomendasi

0 11 Rekomendasi

681.600

0

681.600

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2501 Koordinasi Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Daerah Output Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah

Halaman : 9 / 47



1

Rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan ekonomi



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

0

0

7 Rekomendasi

652.500

0

652.500

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

1 Laporan

0

1 Laporan

1.500.000

0

1.500.000

1 Laporan

0

1 Laporan

1.000.000

0

1.000.000

dan keuangan daerah RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2502 Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan Output Laporan rekomendasi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang ketenagalistrikan Laporan rekomendasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang ketenagalistrikan

Halaman : 10 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

1 Rekomendasi

0 12 Rekomendasi

1.100.000

0

1.100.000

Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan fiskal

1 Rekomendasi

0 26 Rekomendasi

400.000

0

400.000

Rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan fiskal

1 Rekomendasi

0

500.000

0

500.000

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2503 Koordinasi Kebijakan Bidang Fiskal Output Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi kebijakan fiskal

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT :

Halaman : 11 / 47

2 Rekomendasi



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.000.000

0

3.000.000

1 Laporan

0

1 Laporan

1.800.000

0

1.800.000

1 Laporan

0

1 Laporan

1.200.000

0

1.200.000

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2504 Koordinasi Kebijakan Bidang Energi Baru dan Terbarukan Output Laporan rekomendasi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang energi baru dan terbarukan Laporan rekomendasi hasil kegiatan monnitoring dan evaluasi kebijakan di bidang energi baru dan terbarukan RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

Halaman : 12 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

3.000.000

0

3.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

3.000.000

0

3.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

3.000.000

0

3.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

4 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

700.000

0

700.000

2 Laporan

0

2 Laporan

650.000

0

650.000

4 Laporan

0

4 Laporan

650.000

0

650.000

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2505 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Manufaktur Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang Pengembangan Industri Manufaktur Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan dibidang Pengembangan Industri Manufaktur Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Industri Manufaktur RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT :

Halaman : 13 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.500.000

0

7.500.000

4 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

850.000

0

850.000

4 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

500.000

0

500.000

1 Laporan

0

4 Laporan

150.000

0

150.000

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2506 Koordinasi Kebijakan Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air Output Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Urusan Infrastruktur Sumber Daya Air Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan bidang Infrastruktur Sumber Daya Air

Halaman : 14 / 47



1

Rekomendasi Hasil Koordinasi Kebijakan Dalam Rangka



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

1 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

600.000

0

600.000

3 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

150.000

0

150.000

0

0

4 Rekomendasi

2.650.000

0

2.650.000

0

0

4 Rekomendasi

2.000.000

0

2.000.000

0

0

2 Laporan

600.000

0

600.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

7.500.000

0

7.500.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

7.500.000

0

7.500.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

7.500.000

0

7.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0

Kerjasama Indonesia Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di Indonesia Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Urusan Kerjasama Indonesia Singapura untuk Pengembangan BBK (Batam-Bintan-Karimun) dan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Lainnya di Indonesia Rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara Indonesia RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

Halaman : 15 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.300.000

0

7.300.000

Rekomendasi Kebijakan Transportasi

2 Rekomendasi

0

2 Rekomendasi

2.840.800

0

2.840.800

Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan

1 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

1.718.900

0

1.718.900

2 Laporan

0

2 Laporan

397.800

0

397.800

1 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

1.628.800

0

1.628.800

1 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

713.700

0

713.700

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

7.300.000

0

7.300.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

7.300.000

0

7.300.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

2507 Koordinasi Kebijakan Infrastruktur Transportasi Output

Kebijakan Transportasi Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan Transportasi Rekomendasi Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK Rekomendasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Sistem Transportasi JABODETABEK RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

Halaman : 16 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

a. Rupiah Murni

0

0

0

7.300.000

0

7.300.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.200.000

0

2.200.000

3 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

1.200.000

0

1.200.000

3 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

600.000

0

600.000

0

0

1 Rekomendasi

400.000

0

400.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.200.000

0

2.200.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.200.000

0

2.200.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

2508 Koordinasi Kebijakan Bidang Kehutanan Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kehutanan Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Heart of Borneo RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 17 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

3. SUMBER DANA a. Rupiah Murni

0

0

0

2.200.000

0

2.200.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.365.585

0

9.365.585

1 Laporan

0

1 Laporan

1.200.000

0

1.200.000

1 Laporan

0

1 Laporan

800.000

0

800.000

1 Laporan

0

1 Laporan

6.327.096

0

6.327.096

1 Laporan

0

1 Laporan

1.038.489

0

1.038.489

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

9.365.585

0

9.365.585

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

9.365.585

0

9.365.585

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

2509 Koordinasi Kebijakan Bidang Geologi Output laporan rekomendasi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang sumber daya dan lingkungan geologi dan lingkungan geologi Laporan rekomendasi dari hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan percepatan pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif Laporan Persentase pemangku kepentingan di sektor industri migas dan pertambangan yang telah melaksanakan program transparasi Laporan pelaksanaan diseminasi/sosialisasi kegiatan EITI RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 18 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

3.500.000

0

3.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

5.865.585

0

5.865.585

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

2 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

591.000

0

591.000

1 Laporan

0

2 Laporan

198.000

0

198.000

0

0

4 Kesepakatan

1.211.000

0

1.211.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0

3. SUMBER DANA

2510 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Amerika dan Pasifik Output Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik Laporan Hasil Sosialisasi Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Amerika dan Pasifik RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 19 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.700.000

0

2.700.000

2 Rekomendasi

0

5 Rekomendasi

124.000

0

124.000

1 Laporan

0

1 Laporan

108.000

0

108.000

0

0

4 Kesepakatan

2.468.000

0

2.468.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.700.000

0

2.700.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.700.000

0

2.700.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

3. SUMBER DANA

2511 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Asia Output Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Asia Laporan sosialisasi hasil-hasil kerja sama ekonomi Asia Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Asia RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 20 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.700.000

0

2.700.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.700.000

0

2.700.000

0 10 Rekomendasi

200.000

0

200.000

1 Laporan

0

2 Laporan

250.000

0

250.000

0

0

5 Kesepakatan

2.250.000

0

2.250.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.700.000

0

2.700.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.700.000

0

2.700.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0

3. SUMBER DANA

2512 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Output Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

2 Rekomendasi

Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Laporan Hasil Sosialisasi Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 21 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.700.000

0

2.700.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

2 Rekomendasi

0

3 Rekomendasi

95.000

0

95.000

2 Laporan

0

3 Laporan

308.000

0

308.000

0

0

5 Kesepakatan

1.597.000

0

1.597.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

3. SUMBER DANA

2513 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Output Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama ekonomi Multilateral dan pembiayaan Laporan Hasil Sosialisasi Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Multilateral dan Pembiayaan RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 22 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

2 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

230.000

0

230.000

1 Laporan

0

3 Laporan

330.000

0

330.000

0

0

6 Kesepakatan

1.940.000

0

1.940.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

3. SUMBER DANA

2514 Koordinasi Kebijakan Bidang Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Output Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Ekonomi Regional Laporan Hasil Sosialisasi Kerjasama Ekonomi Regional Kesepakatan Kerjasama Ekonomi Regional RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 23 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

2 Laporan

0

1 Laporan

1.500.000

0

1.500.000

1 Laporan

0

1 Laporan

1.000.000

0

1.000.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0

3. SUMBER DANA

2515 Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi Output Laporan rekomendasi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang minyak dan gas bumi Laporan rekomendasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang minyak dan gas bumi RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 24 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.700.000

0

2.700.000

1 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

1.700.000

0

1.700.000

1 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

1.000.000

0

1.000.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.700.000

0

2.700.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.700.000

0

2.700.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

3. SUMBER DANA

2516 Koordinasi Kebijakan Pangan Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pangan Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pangan RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 25 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.700.000

0

2.700.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

0

1.000.000

1 Rekomendasi

0 12 Rekomendasi

465.000

0

465.000

Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan KUR

1 Rekomendasi

0

7 Rekomendasi

210.000

0

210.000

Rekomendasi hasil telaah/kajian kebijakan KUR

1 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

325.000

0

325.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

1.000.000

0

1.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

1.000.000

0

1.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

3. SUMBER DANA

2517 Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Output Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan KUR

RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 26 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

1.000.000

0

1.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

1 Rekomendasi

0 12 Rekomendasi

1.300.000

0

1.300.000

1 Rekomendasi

0

8 Rekomendasi

325.000

0

325.000

1 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

375.000

0

375.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

3. SUMBER DANA

2518 Koordinasi Kebijakan Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Output Rekomendasi dari hasil koordinasi, sinkronisasi dan sosialisasi kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Rekomendasi monitoring dan evaluasi kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Rekomendasi dari hasil telaahan/kajian kebijakan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 27 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

3 Rekomendasi

0

5 Rekomendasi

1.000.000

0

1.000.000

5 Laporan

0

4 Laporan

500.000

0

500.000

0

0

1 Laporan

500.000

0

500.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0

3. SUMBER DANA

2519 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi, dan UKM Output Rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijaikan Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi dan UKM Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi dan UKM Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Pengembangan Kewirausahaan, Koperasi dan UKM RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 28 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.400.000

0

5.400.000

1 Rekomendasi

0

8 Rekomendasi

3.000.000

0

3.000.000

1 Rekomendasi

0

8 Rekomendasi

1.500.000

0

1.500.000

1 Laporan

0

8 Laporan

900.000

0

900.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

5.400.000

0

5.400.000

3. SUMBER DANA

2520 Koordinasi Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal Output Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal Rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal Laporan Sosialisasi Kebijakan Penataaan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

Halaman : 29 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

5.400.000

0

5.400.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

5.400.000

0

5.400.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

5 Rekomendasi

0

5 Rekomendasi

1.000.000

0

1.000.000

5 Laporan

0

4 Laporan

500.000

0

500.000

0

0

1 Laporan

500.000

0

500.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

3. SUMBER DANA

2521 Koordinasi Kebijakan Bidang Perdagangan LN dan Kepariwisataan Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan perdagangan luar negeri dan kepariwisataan Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Kepariwisataan Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Perdagangan Luar Negeri dan Kepariwisataan RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

Halaman : 30 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.500.000

0

3.500.000

4 Rekomendasi

0

5 Rekomendasi

1.000.000

0

1.000.000

2 Laporan

0

4 Laporan

500.000

0

500.000

0

0

5 Rekomendasi

500.000

0

500.000

0

0

4 Laporan

500.000

0

500.000

0

0

1 Laporan

500.000

0

500.000

3. SUMBER DANA

2522 Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang pengembangan iklim investasi Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan iklim investasi Rekomendasi hasil koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Laporan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi

Halaman : 31 / 47



1

Laporan dan rekomendasi hasil telaahan/kajian kebijakan



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

0

0

1 Laporan

500.000

0

500.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

3.500.000

0

3.500.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

3.500.000

0

3.500.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

3.500.000

0

3.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.300.000

0

2.300.000

5 Rekomendasi

0

2 Rekomendasi

1.000.000

0

1.000.000

5 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

700.000

0

700.000

Pengembangan Iklim Investasi RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2524 Koordinasi Kebijakan Kelautan, Perikanan dan Peternakan Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang kelautan, perikanan, dan peternakan Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang kelautan, perikanan, dan peternakan

Halaman : 32 / 47



1

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

2 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

600.000

0

600.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.300.000

0

2.300.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.300.000

0

2.300.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.300.000

0

2.300.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.300.000

0

2.300.000

10 Rekomendasi

0

2 Rekomendasi

1.200.000

0

1.200.000

pengembangan ekonomi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2525 Koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perkebunan dan hortikultura

Halaman : 33 / 47



1

Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

10 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

600.000

0

600.000

0

0

1 Rekomendasi

500.000

0

500.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.300.000

0

2.300.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.300.000

0

2.300.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.300.000

0

2.300.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

1 Laporan

0

1 Laporan

1.500.000

0

1.500.000

kebijakan pekebunan dan hortikultura Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan rempah-rempah RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2526 Koordinasi Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara Output Laporan rekomendasi hasil kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang mineral dan batubara

Halaman : 34 / 47



1

Laporan rekomendasi hasil kegiatan monitoring dan evaluasi



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

1 Laporan

0

1 Laporan

1.000.000

0

1.000.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.500.000

0

2.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

500.000

2.500.000

Rekomendasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan KPS

3 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

1.250.000

0

1.250.000


3 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

750.000

0

750.000

kebijakan di bidang mineral dan batubara RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2527 Koordinasi Kebijakan Bidang Perumahan, Pertanahan, dan Kerja Sama Pemerintah Swasta Output

Kebijakan Perumahan, Pertanahan dan KPS

Halaman : 35 / 47



1

Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Perumahan, Pertanahan



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

0

0

2 Laporan

0

500.000

500.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

500.000

2.500.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

500.000

2.500.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

500.000

2.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.100.000

0

2.100.000

4 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

1.000.000

0

1.000.000

dan KPS RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2528 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Prasarana, Sarana Pangan, dan Sumber Daya Hayati Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan prasarana, sarana pangan dan sumber daya hayati

Halaman : 36 / 47



1

Rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

4 Rekomendasi

0

1 Rekomendasi

600.000

0

600.000

0

0

1 Rekomendasi

500.000

0

500.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.100.000

0

2.100.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.100.000

0

2.100.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.100.000

0

2.100.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.400.000

0

2.400.000

kebijakan prasarana, sarana pangan dan sumber daya hayati Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian konflik lahan pertanian RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

2529 Koordinasi Kebijakan Bidang Telematika dan Utilitas Output

Halaman : 37 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

Rekomendasi kebijakan telematika dan utilitas

3 Rekomendasi

0

2 Rekomendasi

900.000

0

900.000

Rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

4 Rekomendasi

0

2 Rekomendasi

1.100.000

0

1.100.000

0

0

3 Laporan

400.000

0

400.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.400.000

0

2.400.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.400.000

0

2.400.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.400.000

0

2.400.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.800.000

0

10.800.000

1 Peraturan

0

1 Peraturan

2.000.000

0

2.000.000

kebijakan telematika dan utilitas Laporan Hasil Sosialisasi Kebijakan Telematika dan Utilitas RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

5047 Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Output Laporan Peraturan pelaksanaan KEK

Halaman : 38 / 47



1 Lokasi KEK yang ditetapkan



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

1 Lokasi

0

1 Lokasi

1.500.000

0

1.500.000

0

0

2 Lokasi

5.400.000

0

5.400.000

12 Bulan

0

36 Bulan

1.900.000

0

1.900.000

a. Operasional

0

0

0

1.188.410

0

1.188.410

b. Non Operasional

0

0

0

9.611.590

0

9.611.590

a. Belanja Pegawai

0

0

0

763.440

0

763.440

b. Belanja Barang

0

0

0

9.923.960

0

9.923.960

c. Belanja Modal

0

0

0

112.600

0

112.600


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

10.800.000

0

10.800.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.500.000

17.500.000

3 Rekomendasi

0

2 Rekomendasi

0

9.000.000

9.000.000

Lokasi KEK yang telah beroperasi Layanan Perkantoran RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

5200 Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Output Rekomendasi kebijakan MP3EI

Halaman : 39 / 47



1




JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

3 Rekomendasi

0

2 Rekomendasi

0

6.500.000

6.500.000

1 Laporan

0

2 Laporan

0

2.000.000

2.000.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

0

17.500.000

17.500.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

0

17.500.000

17.500.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

0

17.500.000

17.500.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

4 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

900.000

0

900.000

Kebijakan Proyek - Proyek MP3EI yang akan ditindaklanjuti Laporan Sosialisasi/ diseminasi kebijakan MP3EI RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

5226 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis

Halaman : 40 / 47



1

Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

2 Laporan

0

2 Laporan

500.000

0

500.000

5 Laporan

0

4 Laporan

600.000

0

600.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pengembangan Industri Kreatif dan Industri Strategis RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

5227 Koordinasi Kebijakan Bidang Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri Output

Halaman : 41 / 47



1

Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

4 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

900.000

0

900.000

2 Laporan

0

2 Laporan

600.000

0

600.000

5 Laporan

0

4 Laporan

500.000

0

500.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

dibidang Pengembangan Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan dibidang Pengembangan Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Inovasi Teknologi dan Rekayasa Industri RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

Halaman : 42 / 47



1

5228 Koordinasi Kebijakan Bidang Pengembangan Kawasan



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

4 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

1.000.000

0

1.000.000

2 Laporan

0

2 Laporan

500.000

0

500.000

5 Laporan

0

4 Laporan

500.000

0

500.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

Ekonomi Output Rekomendasi hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dibidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan di bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Laporan Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan Kawasan Ekonomi RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

Halaman : 43 / 47



1 j. SBSN PBS



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

4 Rekomendasi

0

4 Rekomendasi

900.000

0

900.000

2 Laporan

0

2 Laporan

600.000

0

600.000

5 Laporan

0

4 Laporan

500.000

0

500.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

2.000.000

0

2.000.000


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5229 Koordinasi Kebijakan Bidang Ketenagakerjaan Output Rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi kebijakan bidang Ketenagakerjaan Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi kebijakan dibidang Ketenagakerjaan Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang Ketenagakerjaan RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

Halaman : 44 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56.406.500

0

56.406.500

0

0

9 Rekomendasi

31.406.500

0

31.406.500

0

0

8 Rekomendasi

25.000.000

0

25.000.000

a. Operasional

0

0

0

0

0

0

b. Non Operasional

0

0

0

56.406.500

0

56.406.500

a. Belanja Pegawai

0

0

0

0

0

0

b. Belanja Barang

0

0

0

56.406.500

0

56.406.500

c. Belanja Modal

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

56.406.500

0

56.406.500


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

5266 Koordinasi Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Output Rekomendasi Kebijakan Ekonomi Terkait Penyediaan Infrastruktur Prioritas Rekomendasi Hasil Pre FS / Revisi Pre Fs Proyek Infrastruktur Prioritas RINCIAN BIAYA KELUARAN MENURUT : 1. KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

Halaman : 45 / 47



1



JUMLAH 4

ANGKA DASAR 6

INISIATIF BARU 7

JUMLAH 8


0

0

0

0

0

0

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

a. Operasional

0

0

0

1.188.410

0

1.188.410

b. Non Operasional

0

0

0

176.483.675

18.000.000

194.483.675

a. Belanja Pegawai

0

0

0

763.440

0

763.440

b. Belanja Barang

0

0

0

176.796.045

18.000.000

194.796.045

c. Belanja Modal

0

0

0

112.600

0

112.600


0

0

0

0

0

0

e. Belanja Subsidi

0

0

0

0

0

0

f. Belanja Hibah

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

a. Rupiah Murni

0

0

0

171.806.500

18.000.000

189.806.500


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

d. PNBP

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

g. Stimulus

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

5.865.585

0

5.865.585

j. SBSN PBS

0

0

0

0

0

0

JUMLAH BIAYA PROGRAM MENURUT : KELOMPOK BIAYA

2. JENIS BELANJA

3. SUMBER DANA

I. OPERASIONALISASI KEGIATAN (PROGRAM IMPLEMENTATION) :

Kegiatan ini dilaksanakan oleh 2 Satker J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN

(DALAM RIBUAN RUPIAH) KODE 1

KEGIATAN

SUMBER PENDAPATAN

2

3

Halaman : 46 / 47

2014 4

2015 5

J. RINCIAN RENCANA PENDAPATAN


KEGIATAN

1

SUMBER PENDAPATAN

2

JUMLAH

Telah disepakati Oleh Pimpinan/Panitia Anggaran Komisi ... Nama

2014

3

Paraf

Tanggal

2015 5

4


0 0 0 0

0 0 0 0


0 0 0 0

0 0 0 0

Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


B. VISI : Terwujudnya Lembaga Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Yang Efektif dan Berkelanjutan

Recommend Documents