PENGELOLAAN EKONOMI KEMARITIMAN YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

KEMENTERIAN PERENCANAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PENGELOLAAN EKONOMI KEMARITIMAN YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

Endah Murniningtyas Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya Alam Disampaikan pada Rapat Kerja Nasional dan Seminar Nasional “Ekonomi Maritim: Pengelolaan Ekonomi Maritim yang Mandiri dan Berkelanjutan” Wakatobi, 25 Januari 2015

KERANGKA PAPARAN

I.

II. III.

KELAUTAN DAN KEMARITIMAN DALAM RPJPN 2005-2025 DAN RPJMN 2015-2019 MENUJU POROS MARITIM PENGELOLAAN EKONOMI MARITIM YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

I

KELAUTAN DAN KEMARITIMAN DALAM RPJP 2005-2025 DAN RPJMN 2015-2019

3

8 MISI PEMBANGUNAN RPJPN 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing

3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

ARAH PEMBANGUNAN 1. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari 2. Meningkatkan dan menguatkan peranan SDM kelautan 3. Menetapkan wilayah NKRI, aset-aset, dan hal-hal yang terkait didalamnya, yang telah digariskan oleh hukum laut UNCLOS 1982 4. Melakukan upaya pengamanan wilayah kedaulatan yurisdiksi dan aset NKRI 5. Mengembangkan industri kelautan yang sinergis, optimal dan berkelanjutan 6. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut 7. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL RPJMN 2015-2019 NORMA PEMBANGUNAN

KEMARITIMAN DAN KELAUTAN DALAM RPJMN 2015-2019 Agenda 1. Menghadirkan negara untuk 6.1.2. Penguatan Sistem Pertahanan melindungi bangsa dan rasa aman WN 6.1.3. Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim 6.1.6. Memperkuat Peran dan Kerjasama Global dan Regional 2. Membangun dari Pinggiran dan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka NKRI

6.3.2. Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Terutama Kawasan Timur Indonesia

3. Memperkuat kehadiran Negara dalam Reformasi Sisten dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya

6.4..3 Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar dan Penambangan Liar

4. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional

6.6.1. Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor Strategis Ekonomi Domestik

6.7.5 Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

II

MENUJU POROS MARITIM

7

ARAHAN UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA SEBAGAI POROS MARITIM DUNIA 5 PILAR/ASPEK ARAHAN PRESIDEN Membangun kembali budaya maritim Menjaga dan mengelola sumberdaya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama

Membangun infrastruktur dan konektivitas maritim (tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik) dan industri perkapalan, serta wisata bahari

Diplomasi maritim

Membangun kekuatan pertahanan maritim. Slide - 8

INDONESIA MEMILIKI ASET POTENSIAL YANG BELUM DIMANFAATKAN SECARA OPTIMAL

WILAYAH

• Panjang Pantai 95.181 km • Jumlah Pulau 17.504 • Luas Laut 5,8 juta km2 • 12 lautan, 39 selat besar

MASYARAKAT

• Sekitar 161 juta masyarakat atau 60% penduduk tinggal di daerah pesisir

EKONOMI LAUT

• Sekitar 20% GDP dikontrIbusikan melalui sektor ekonomi kelautan • USD 1.500 trilyun/ tahun service and logistic dikirim melalui ALKI (UNCTAD, 2010) 9

APABILA TIDAK DIMANFAATKAN  BENEFIT FORGONE DAN LIABILTY YANG DITANGGUNG BENEFIT FORGONE

a. Panjang pantai, laut, posisi di tengah 2 benua dan 2 samudera b. Indonesia sejak lama sudah menjadi hub untuk oil traffics  namun masih pasif c. Potensi yang belum termanfaatkan dan teridentifikasi – ekonomi kelautan dan kemaritiman (perikanan, energi dan mineral, pelayaran, dlsb

LIABILITY

a. Aset sumberdaya kelautan akan di”jarah” masyarakat dunia b. Posisi geografis akan dimanfaatkan negara lain sebagai hub c. Indonesia akan menjadi negara “penonton”, penjaga lalu lintas tanpa mendapat manfaat d. Menjadi tempat “buangan” polusi yang ditimbulkan dari berbagai kegiatan tersebut. 10

UNTUK MENJADI POROS  PERLU ADA “DOMAIN” YANG DIKUASAI.

1

• Inggris (menguasai aspek keuangan dan regulasi), 6

2

3

4

• Denmark (mengontrol 15% kapasitas kapal kontainer global melalui Maersk Group)

• Amerika Serikat (menguasai Communications/SLOCs),

• Korea Selatan (raksasa galangan kapal dunia),

• Singapore (operator pelabuhan terbesar dunia).

7

8

• Filipina juga termasuk pemasok pelaut terbesar dalam industri pelayaran global.

• Indonesia : ... ?

RANCANG BANGUN

UNTUK INDONESIA: EKONOMI LAUT DAN MARITIM MERUPAKAN MENJADI ANDALAN/DOMAIN SEBAGAI POROS MARITIM  Pemanfaatan ekonomi kelautan dan kemaritiman sebagai modal untuk menjadi pusat geoekonomi dan geopolitik dunia.

EKONOMI LAUT DAN MARITIM SBG ASET ANDALAN

TATA KELOLA DAN ASPEK PENDUKUNG

PELINDUNG KEDAULATAN NKRI

PERIKANAN

PENGATURAN RUANG LAUT

MINERAL DAN MIGAS (SEABED)

TRANSPORTASI (TOL LAUT) DAN INDUSTRI MARITIM

ALUR LAUT DAN PENGAWASAN KEAMANAN (SIPIL/COAST GUARD)

IPTEK

POTENSI EKONOMI BARU: JASA LINGKUNGAN DAN WISATA, KEHATI LAUT, ENERGI BARU

PESISIR DAN PULAU2 KECIL

BUDAYA DAN SDM

KUALITAS DAN DAYA DUKUNG LAUT

PERTAHANAN, KEAMANAN DAN POLITIK 12

CIRI SEBAGAI POROS MARITIM BERKONTRIBUSI DALAM PERADABAN MARITIM DUNIA BERPERAN DALAM GLOBAL SUPPLY CHAIN SYSTEM DIPLOMASI DAN KEBIJAKAN MARITIM DUNIA

SYARAT

1 • AKTIF • MENGUASAI SAMUDRA (HINDIA TIMUR UTARA DAN PASIFIK BARAT DAYA)

2 3

• • • •

BERPERAN: - PASAR (PANGSA) - HIERARCHY (HUB) -NETWORK (DIPLOMASI)

INDIKATOR

1

• Laut menjadi sumber kehidupan dan penghidupan yang dikelola secara optimal dan berkelanjutan;

2

• Ekonomi dan Perdagangan yang dominan memanfaatkan laut – memiliki peran global

3

• Memiliki kekuatan Angkatan Laut yang mampu melindungi dan menegakkan kedaulatan nasional • Diplomasi internasional 13

Share (%) PDB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Bidang Kelautan terhadap Total PDB Nasional MASIH SANGAT POTENSIAL UNTUK DIKEMBANGKAN

Sumber : Kusumastanto dalam FGD Poros Maritim 2015

III

PENGELOLAAN EKONOMI MARITIM YANG MANDIRI DAN BERKELANJUTAN

15

8 Membangun Politik dan Diplomasi Kelautan Indonesia

5 7

Menjaga Kualitas an Daya Dukung Laut bagi Keberlanjutan Bangsa dan egara Indonesia

7

Budaya Bahari/Laut Bangsa Indonesia

Mewujudkan Tata Ruang laut yang Ramah

Pengembangan Industri Perikanan Berkelanjutan

2

Pesisir dan Pembangunan Pulau Kecil Migas dan DOM yang Strategis Mineral untuk AIN dan Ekonomi MensejahteraNasional kan PengembangLaut sebagai an Ekonomi Jembatan Baru (energi, Kesejahteraan wisata, dan yang potensi soft Berkualitas lainnya)

4

9

1

3

Keamanan Laut Indonesia yang Berdaulat (SIPIL)

6

1. Bangun Kelembagaan yang Memperkuat dan Menumbuhkan 2. Pembiayaan 3. Kerjasama yang Menjaga Kedaulatan (INI GEOPOLITIK)

5 Pembangunan SDM dan Iptek Kelautan yang Unggul dan Mensejahterakan

Mempertahankan Negara Kepulauan (Bahari) Indonesia (HANKAM)

Ini bagaimana membangun pertahanan laut, darat dan udara menjadi satu kekuatan untuk Poros Maritim

MENJA DI POROS MARITI M DUNIA

1 Konektivitas laut penting untuk menghubungkan pulau2, namun perlu didukung dengan adanya pembangunan wilayah

17

Membangun konektivitas laut

Pembangunan Wilayah

MEMBANGUN KONEKTIVITAS:

ENERGI DAN LISTRIK:

- Pengembangan 24 pelabuhan untuk menunjang tol laut - Pengembangan pelabuhan penyeberangan (210  370) - Pembangunan kapal perintis 50104 (moda lain: jalan;kereta api 5.434km8.692km; Kab/kota 100% dijangkau broadband). - Industri pelayaran dan galangan kapal

- Rasio elektrifikasi 81,5%  97% - Konsumsi listrik/kapita: 843 kWh  1.200 kWh - Pembangunan jargas 11.960 km  18.322 km; Pembangunan SPBG: 40  118 - Gas kota: 188 ribu rumah  1,1 juta rumah - DMO gas bumi 53%  64% - DMO batubara: 24%  60%; kilang baru 1

PDB: Sumatera 23 jd 24; Jawa 58 jd 55;Bali-Nus-Kal-Maluku-Papua: 18-21 PEMBANGUNAN WILAYAH: - Pembangunan Perdesaan (-5 ribu ds tertinggal; 2 rb desa mandiri). - Pembangunan kws perbatasan 3 10 - Pembangunan daerah tertinggal - Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa (7 KEK; 14 KI) - Pembangunan kawasan Perkotaan - Industri, pasar dan pariwisata

PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH: - Keuangan, - Kelembagaan - Aparatur

18

2

PERIKANAN BERKELANJUTAN 3. Peningkatan produksi perikanan dan

1. Penanganan Illegal fishing: Pembentukan Satgas Illegal Fishing Penindakan kapal illegal Peningkatan pengawasan

laut: Penguatan armada perikanan rakyat; Jaringan irigasi tambak (190 ribu ha  305 ribu ha); Dukungan dan pembinaan untuk produksi rumput laut dan perikanan (24 jt ton  40-50 jt ton) ; Pengembangan sistem logistik ikan; Pengembangan industri kelautan

Meningkatkan dan Mempertahankan kualitas, daya dukung dan kualitas fungsi lingkungan laut Perluasan area/kawasan konservasi laut 15,7 juta ha  20 juta ha.

2. Peningkatan Tata Kelola: Pembentukan pengelolaan WPP Pengelolaan perijinan kapal perikanan Pengembangan pelabuhan perikanan 21+3 baru

4. Meningkatkan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir: Peningkatan produksi dan produktivitas;peningkatan kapasitas industri kecil; pola kemitraan, peningkatan kesra masyarakat di pulau2 kecil. 19

PETA PELABUHAN PERIKANAN INDONESIA

Sumber: http://www.pipp.djpt.kkp.go.id/index.php/profil_pelabuhan, 2014 No

WILAYAH

PPS

PP N

1.

Sumatera

2

PP. Belawan; PP. Bungus

3

PP. Sibolga; PP. Sungailiat; PP. Tanjung Pandan

2.

Jawa

2

PP. Cilacap; PP. Nizam Zachman Jakarta

6

PP. Pekalongan; PP. Palabuhan Ratu; PP. Kejawanan; PP. Karangantu PP. Brondong; PP. Prigi

3.

Bali-Nusa Tenggara

-

1

PP. Pengambengan

4.

Kalimantan

-

1

PP. Pemangkat

5.

Sulawesi

2

1

PP. Kwandang

6.

Maluku-Papua

-

3

PP. Ambon; PP. Tual; PP. Ternate

TOTAL

6

15

PP. Bitung; PP. Kendari

3

DESTINASI PARIWISATA LAUT

Wisata perlu didukung: - Kota jasa-khas dan cantik: akomodasi, logistik/ketersediaan bahan; layanan jasa - SDM - Air bersih, listrik, sanitasi (toilet standar) - Transportasi lokal/guide dan komunikasi

Pasar potensial: - Pesta/adat/kebudayaan – event - Kerajinan, souvenir - Ciri khas daerah: biodiversity sbg lambang - Industri kreatif lokal 21

POTENSI BARU Ekonomi Biodiversity

Destinasi wisata lokal

• Rumput laut – produk turunan – bahan kosmetik • Spa dan layanannya • Suplemen herbal berbasis lokal, jamu • Biodiversity lokal lainnya • Kebun raya, taman kehati dll

• Tempat bersejarah • Legenda • Kuliner lokal (makanan dan minuman) • Fasilitas publik, museum • Desa wisata-pesta budaya atau ke khasan lain

4

Pulau-Pulau Kecil Strategis

: Perbatasan, terluar/ Terdepan : Bukan Perbatasan EKONOMI: • Terdapat 92 Pulau-Pulau Kecil Terluar yang pengelolaannya memerlukan perhatian khusus karena menjadi lokasi penempatan titik dasar penarikan garis batas laut. Sekitar 33 pulau berpenduduk selebihnya tidak berpenduduk • Potensi : wisata bahari, perikanan, jasa kelautan • Kawasan yang perlu diprioritaskan pengembangannya tersebar di 11 provinsi, 28 kabupaten.

TITIK PERTAHANAN STRATEGIS:

•

Memiliki nilai strategis dalam aspek hankan –titik pengamanan terluar

•

Pulau terluat perlu dimanfaaftkan sebagai titik/pos pertahanan strategis. 23

PEMISAHAN ANTARA PENGAMANAN HANKAM DAN PENEGAKAN HUKUM/SIPIL 







HANKAM NKRI Pelanggaran garis batas negara dan kedaulatan negara Pengamanan garis perbatasan dari masuknya pihak asing Perlu mengembangkan titiktitik pertahanan strategis – bebas aktif Penyatuan antara sistem hankam darat-laut-udara

PENGAWASAN PELAYARAN SIPIL  Pengawasan kapal pelayaran

(Menhub): awak legal dan kompeten; memenuhi standar pelayaran;  Pengawasan penangkapan ikan (men KKP)  Pengawasan Compliance: berlayar dan menangkap ikan  Menginduk ke IMO…

OLEH MENHANKAM-MENKOPOLKAM 24

PENUTUP • Kemaritiman dan kelautan  membuka perluasan dari bidang pertanian dari hanya darat  laut dengan segala isi (fisik dan non fisik) • Pengelolaan (produksi dan perdagangan) komoditas perlu diperluas konteksnya dan posisinya di tengah2 bidang lain yang juga berubah. • Pengembangan bukan hanya produk primer, turunan dan kombinasinya dengan berbagai hal (budaya, dan keberadaan SDM, IT dll)

TERIMA KASIH

Perkembangan PDB Atas Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Bidang Kelautan

Sumber : Kusumastanto dalam FGD Poros Maritim 2015