Dalam mempersiapkan masukan ILO kepada Komite Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 12 seri paparan teknis singkat (Technical Briefing Notes-TBNs) telah disusun untuk memenuhi dua tujuan. Pertama, sebagai dokumen latar belakang tentang persoalan dan pilihan-pilihan kebijakan kunci yang sangat penting bagi pengentasan kemiskinan. Dan kedua, sebagai pondasi dalam penyusunan laporan komprehensif: "Terbebas dari Kemiskinan: Masukan ILO atas PRSP Indonesia". Paparan teknis ini membahas: Pengembangan Keterampilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kehidupan yang Berkelanjutan. Tema-tema lain dalam seri paparan teknis singkat meliputi: •
Dimensi Ketenagakerjaan dalam Kebijakan Makro dan Sektoral
•
Desentralisasi dan Pekerjaan Mengaitkannya dengan MDGs;
•
Penciptaan Pekerjaan dan Pengembangan Usaha (Usaha Kecil, Menengah dan Ekonomi Lokal);
•
Lapangan Kerja bagi Kaum Muda: Jalan Setapak dari Sekolah menuju Pekerjaan;
•
Pembangunan Pedesaan: Akses, Ketenagakerjaan dan Peluang Meraih Pendapatan;
•
Mempromosikan Deklarasi ILO mengenai Prinsipprinsip dan Hak-hak Dasar di Tempat Kerja;
•
Menghapuskan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerja Anak;
•
Perlidungan Sosial bagi Semua;
•
Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik di Pasar Kerja dengan memperkuat Tripartisme dan Dialog Sosial;
•
Migrasi: Peluang dan Tantangan bagi Pengentasan Kemiskinan.
•
Jender dan Kemiskinan
yang
Layak:
Hak Cipta © Kantor Perburuhan Internasional 2004 Pertama terbit tahun 2004 Publikasi Kantor Perburuhan Internasional dilindungi oleh Protokol 2 dari Konvensi Hak Cipta Dunia (Universal Copyright Convention ). Walaupun begitu, kutipan singkat yang diambil dari publikasi tersebut dapat diperbanyak tanpa otorisasi dengan syarat agar menyebutkan sumbernya. Untuk mendapatkan hak perbanyakan dan penerjemahan, surat lamaran harus dialamatkan kepada Publications Bureau (Rights and Permissions), International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland. Kantor Perburuhan Internasional akan menyambut baik lamaran tersebut. _______________________________________________________________________________ ILO Seri Rekomendasi Kebijakan: Kerja Layak dan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia, 2004 ISBN 92 2 015540 0 _______________________________________________________________________________ Sesuai dengan tata cara Perserikatan Bangsa Bangsa, pencantuman informasi dalam publikasi publikasi ILO beserta sajian bahan tulisan yang terdapat di dalamnya sama sekali tidak mencerminkan opini apapun dari Kantor Perburuhan Internasional (International Labour Office) mengenai informasi yang berkenaan dengan status hukum suatu negara, daerah atau wilayah atau kekuasaan negara tersebut, atau status hukum pihak pihak yang berwenang dari negara tersebut, atau yang berkenaan dengan penentuan batas batas negara tersebut. Dalam publikasi publikasi ILO sebut, setiap opini yang berupa artikel, kajian dan bentuk kontribusi tertulis lainnya, yang telah diakui dan ditandatangani oleh masing masing penulisnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing masing penulis tersebut. Pemuatan atau publikasi opini tersebut tidak kemudian dapat ditafsirkan bahwa Kantor Perburuhan Internasional menyetujui atau menyarankan opini tersebut. Penyebutan nama perusahaan, produk dan proses yang bersifat komersil juga tidak berarti bahwa Kantor Perburuhan Internasional mengiklankan atau mendukung perusahaan, produk atau proses tersebut. Sebaliknya, tidak disebutnya suatu perusahaan, produk atau proses tertentu yang bersifat komersil juga tidak dapat dianggap sebagai tanda tidak adanya dukungan atau persetujuan dari Kantor Perburuhan Internasional. Publikasi publikasi ILO dapat diperoleh melalui penyalur penyalur buku utama atau melalui kantor kantor perwakilan ILO di berbagai negara atau langsung melalui Kantor Pusat ILO dengan alamat ILO Publications, International Labour Office, CH 1211 Geneva 22, Switzerland atau melalui Kantor ILO di Jakarta dengan alamat Menara Thamrin, Lantai 22, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Jakarta 10250. Katalog atau daftar publikasi terbaru dapat diminta secara cuma cuma pada alamat tersebut, atau melalui e mail:
[email protected] ;
[email protected]. Kunjungi website kami:www.ilo.org/publns ; www.un.or.id/ilo, www.ilo-jakarta.or.id Dicetak di Jakarta, Indonesia
PENGEMBANGAN KETERAMPILAN UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEHIDUPAN YANG BERKELANJUTAN Pendidikan di Indonesia telah berjalan cukup baik sebagaimana terlihat dalam kenaikan angka melek-huruf dan jumlah pendaftaran masuk sekolah di semua tingkat. Namun krisis ekonomi tahun 1997 agak mengganggu proses investasi sumber daya manusia. Krisis ekonomi itu tidak hanya mempengaruhi kemampuan masyarakat memperoleh penghasilan di masa sekarang namun juga ke depan, terutama kaum miskin karena hambatan dalam pendidikan. Tingkat melek-huruf di Indonesia tercatat 87 persen pada tahun 2000, yang menempatkan Indonesia dalam kelompok menengah dalam Indeks Pengembangan Manusia (human development index). 1 Hampir 59 persen tenaga kerja Indonesia tidak pernah sekolah atau tidak menyelesaikan sekolah dasar, atau sudah menyelesaikan sekolah dasar pada tahun 2002. Tenaga kerja yang memiliki diploma atau ijasah universitas hanya lima persen.
1
Dampak buruk yang signifikan dari krisis adalah banyak keluarga miskin cenderung menarik anakanaknya dari sekolah karena problem pendapatan, sehingga mereka tidak mampu lagi membayar uang sekolah atau biaya sekolah lain. Anak-anak yang berada pada kelompok usia kerja dihadapkan pada pilihan sulit: tetap melanjutkan sekolah atau segera keluar untuk bekerja dan menghasilkan uang. Tercatat banyak sekali anak-anak yang berhenti sekolah bahkan sebelum mereka menyelesaikan pendidikan sesuai dengan program wajib belajar (9 tahun). Mereka ini hampir pasti menjadi pekerja 1
Human Development Report 2002, Oxford University Press., Inc.
Perlindungan sumber daya manusia
Pengembangan Keterampilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kehidupan yang Berkelanjutan
yang tidak memiliki keterampilan dan kemampuan (u n q u a l i f i e d ) d a n m e r e k a i n i l a h y a n g a k a n menentukan seberapa tinggi produktifitas yang bisa dicapai dalam beberapa dekade ke depan. Menyadari betapa pentingnya mempertahankan investasi, setidaknya pada level pendidikan dasar, pemerintah Indonesia telah menyediakan program penanggulangan krisis. Selama krisis ekonomi, Pemerintah Indonesia telah meningkatkan anggaran pendidikan dasar terutama untuk program-program penanggulangan krisis dengan menyediakan beasiswa dan dana alokasi khusus untuk sekolah. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia. Biaya publik untuk pendidikan di Indonesia selalu rendah (lihat Tabel 1). Pemerintah, dengan bantuan Bank Dunia mencanangkan program nasional lima tahunan dengan menyediakan beasiswa bagi anak-anak miskin di sekolah lanjutan tingkat pertama, memberikan dana alokasi khusus kepada sekolahsekolah yang melayani masyarakat miskin, serta menggalang partisipasi masyarakat untuk mendukung pendidikan anak-anak mereka. Program ini masih berjalan dan diharapkan pada tahun depan pemerintah akan melanjutkan program dengan ini dengan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
2
Untuk mereka yang sudah tersisih dari pekerjaan, pemerintah menyediakan program untuk pekerja terampil dan pekerja tidak terampil. Pekerjaan padat karya biasa digunakan untuk memberikan kesempatan kerja kepada pekerja tidak terampil. Bagi pekerja terampil, telah dilaksanakan beberapa program pelatihan-kembali untuk mengarahkan mereka bekerja sendiri atau membuka usaha dengan mendasarkan diri pada sumber daya setempat. Sejauh ini, program tersebut masih berlanjut.
Tabel 1: Belanja Publik untuk Pendidikan (% dari PDB)
Negara
Peringkat dalam Indeks Pembangunan Manusia tahun 2003
%
%
Indonesia
112
1.0 (1990)
1.43 (1998)
Malaysia
58
5.2 (1990)
4.62 (1997)
Thailand
74
3.5 (1990)
4.70 (1998)
Kamboja
130
…..
5.54 (1998)
Singapur
28
…..
3.07 (1995)
Sumber: Indikator Pembangunan Dunia 2002 dan Laporan Pembangunan Manusia 2003
Salah satu indikasi kegagalan pasar dalam sistem pendidikan dan pelatihan terlihat dari fakta bahwa permintaan di pasar kerja tidak bisa dipenuhi oleh sisi penawarannya sendiri. Dengan kata lain, pasar kerja memerlukan jenis-jenis pekerja yang tidak disediakan oleh sistem pendidikan dan pelatihan. Untuk menjawab kenyataan ini, pemerintah, terutama Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkenalkan kebijakan “link and match ” d a n “demand driven training ”. Kedua kebijakan ini bertujuan memadukan sistem pendidikan dan pelatihan dengan pasar kerja, meningkatkan kesempatan memperoleh pekerjaan kepada para lulusan sekolah serta memenuhi kebutuhan para pemberi kerja.
3
Kebijakan sumber daya manusia di Indonesia selama ini mempunyai cakupan yang luas. Pemerintah selama ini memusatkan perhatian pada perluasan pendidikan dasar yang sekarang sudah menjadi kebutuhan universal. Perluasan sekolah lanjutan tingkat pertama lebih banyak menunjang kelanjutan pendidikan ke sekolah menengah atas, dan bukan untuk bisa segera dapat bekerja. Ini sebagian disebabkan oleh keinginan memperoleh penghasilan lebih besar sesuai tingkat pendidikan. Data menunjukkan bahwa pekerja yang tidak pernah sekolah dan mereka yang tidak menyelesaikan sekolah dasar memperoleh penghasilan bulanan di bawah garis kemiskinan,
Pengembangan sumber daya manusia
Pengembangan Keterampilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kehidupan yang Berkelanjutan
yaitu masing-masing 28 dolar AS (Rp 237.000) dan 37 dolar AS (Rp 313.000) setiap bulan pada tahun 2002. Gambaran ini sangat kontras dengan penghasilan bulanan rata-rata pekerja yang menyandang gelar dari perguruan tinggi yang mencapai 154 dolar AS (Rp 1.306.000).2 Hubungan antara tingkat upah dan pencapaian pendidikan digambarkan dalam Bagan 1.
Grafik: Tingkat Upah Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Indonesia
Keterangan •
NS =Tidak pernah sekolah
•
•
PS = Tamat SD
•
Gen JSS =SLTP Umum
•
Voc JSS =SLTP Kejuruan
•
Gen SSS =SLTA Umum Voc SSS =SLTA Kejuruan
•
Pendidikan lanjutan tingkat atas dan universitas tumbuh menjamur karena semakin tingginya permintaan masyarakat atas pendidikan, dan pasar kerja pada satu tahap terus menyerap lulusan pendidikan yang semakin tinggi. Kehadiran banyak lembaga pendidikan belakangan ini yang sebagian disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak lagi membatasi ekspansi sekolah swasta, telah memberikan jawaban atas permintaan masyarakat akan pendidikan yang semakin meningkat.
4
Sistem pendidikan di Indonesia terdiri dari tingkat pra-sekolah dan pendidikan dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama, sekolah lanjutan tingkat atas, dan sekolah tinggi (politeknik, diploma, akademi dan universitas), serta pendidikan luar sekolah. Pendidikan kejuruan juga mulai disediakan untuk tingkat lanjutan pertama dan lanjutan atas. 2
Situasi Tenaga Kerja di Indonesia 2002, Badan Pusat Statistik Indonesia
Pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) ditujukan kepada mereka tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai alasan yang berbeda-beda. Pendidikan informal ini diselenggarakan dalam bentuk Paket A (setara sekolah dasar), Paket B (setara sekolah lanjutan tingkat pertama), Paket C (setara sekolah lanjutan tingkat atas) serta sejumlah paket pelatihan keterampilan termasuk pelatihan kewiraswastaan. Yang disebut terakhir disesuaikan dengan sumber daya lokal dan kebutuhan masyarakat setempat. Pendidikan luar sekolah umumnya diselenggarakan di pusat-pusat belajar masyarakat yang terdapat di seluruh Indonesia. Pemerintah (Depdiknas) sejalan dengan proses desentralisasi telah melaksanakan beberapa reformasi dalam pendidikan sebagaimana dibahas di bawah ini.
5
Badan ini menggantikan BP3 (Bantuan Pembangunan dan Penyelenggaraan Pendidikan). Dewan Sekolah didirikan di tingkat kabupaten/ kotamadya dan komite sekolah tingkat sekolah. Perbedaan antara badan sebelumnya (BP3) dan badan ini (komite sekolah) adalah dalam soal keanggotaan. Keanggotaan komite sekolah, selain guru dan orang tua, terdiri juga dari unsur-unsur masyarakat (industri, LSM, akademisi, dll.) Ini menjadi salah satu mekanisme untuk memperoleh masukan bagi sistem pendidikan “link and match”.
Dewan atau komite sekolah
Ini menggambarkan bahwa sekolah mempunyai hak otonomi untuk mengurus masalahnya sendiri.
Manajemen berbasis-sekolah
Ujian akhir nasional yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat sekarang diselenggarakan oleh sekolah dengan bimbingan dari pemerintah pusat. Ini berlaku juga dalam pengembangan kurikulum, namun standar kompetensi tetap menjadi wewenang pemerintah pusat.
Ujian akhir nasional
Pengembangan Keterampilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kehidupan yang Berkelanjutan
Pendidikan dan pelatihan kejuruan
Keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan kejuruan atau pelatihan kejuruan.
Pendidikan kejuruan
Pendidikan kejuruan di Indonesia diselenggarakan oleh negara, swasta dan pusat pelatihan perusahaan. Pendidikan kejuruan di Indonesia lebih banyak mencakup bidang ekonomi dan manajemen (administrasi, akuntansi, pemasaran, manajemen, dan sebagainya). Pendidikan kejuruan teknik meliputi menggambar, survai dan pemetaan, konstruksi bangunan, bangunan air, instalasi listrik, penggunaan listrik, permesinan, elektronik komunikasi, permesinan mobil, montir umum dan pemeliharaan kapal. Pendidikan kejuruan dapat memberi manfaat namun biayanya relatif tinggi. Oleh karena itu pengembangannya perlu ditetapkan dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan. Hasil survei tahun 2000 menunjukkan bahwa jumlah sekolah kejuruan pemerintah mencapai 4.522 sekolah dan jumlah siswanya 2.027.464 orang. Sementara itu, jumlah sekolah umum pemerintah tercatat 7.785 buah dengan murid sebanyaknya 3.024.176 siswa.3 Seperti dikemukakan sebelumnya, sekolah kejuruan terutama terdiri dari sekolah ekonomi dan manajemen (SMEA) dan sekolah teknik (STM). Kedua bidang kejuruan ini mencakup 89 persen jumlah siswa sekolah menengah kejuruan, sebagian besar dari mereka menjadi siswa sekolah swasta. Pendidikan kejuruan dianggap lebih mahal daripada pendidikan umum. Namun demikian, belanja negara untuk pendidikan kejuruan selama ini relatif lebih rendah dibanding pendidikan menengah umum.
6
Pemberian keterampilan tingkat pendidikan menengah atas lebih banyak dilakukan oleh lembaga swasta: jumlah lulusan sekolah menengah umum dari sekolah swasta hampir sama besar dengan jumlah lulusan sekolah pemerintah, dan bahkan lebih besar lagi bila sekolah agama tidak dimasukkan. Jumlah lulusan lembaga pendidikan pasca-sekolah menengah dan universitas swasta dua kali lebih banyak dibandingkan lulusan lembaga pemerintah. Untuk menindak-lanjuti kebijakan “link 3
Buku Statistik Tahunan Indonesia 2002, Badan Pusat Statistik Indonesia
and match”, Departemen Pendidikan Nasional telah memperkenalkan sistim pendidikan ganda sejak 1994. Dengan pola ini, siswa akan menjalani proses pemagangan dan ini menyebabkan masa sekolah di sekolah kejuruan tingkat atas berubah dari tiga tahun menjadi empat tahun. Pola ini memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja dalam perusahaan yang sesungguhnya. Program ini diselenggarakan melalui kemitraan dengan perusahaan swasta. Namun, keberhasilan sistem ini masih perlu dievaluasi.
Dalam hal pelatihan, penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh pemerintah, pusat pelatihan swasta atau perusahaan. Pelatihan oleh pemerintah hanya sebagian kecil dari apa yang dilakukan swasta. Lembaga pelatihan swasta harus terdaftar di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau di Departemen Pendidikan Nasional, yang keduanya mengutamakan para pencari kerja. Pelatihan di perusahaan juga banyak dilakukan tetapi diutamakan untuk tenaga kerja mereka sendiri.
7
Pelatihan keterampilan oleh pemerintah diselenggarakan oleh Departemen-departemen seperti Departemen Tenaga Kerja, Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan, dan beberapa Departemen lain. Kegiatan beberapa lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan adalah sesuai dengan Keputusan Presiden No. 34/1972 yang menetapkan bahwa (a) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan umum dan pendidikan kejuruan; (b) Menteri Tenaga Kerja menangani pelatihan kejuruan bagi sektor non-pemerintah; dan (c) Lembaga Administrasi Negara menangani pendidikan dan pelatihan pegawai negeri. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, beberapa fungsi ini dialihkan kepada daerah. Pemerintah pusat hanya bertanggung jawab menetapkan standar dan petunjuk pelaksanaan, tetapi sebagian besar pelaksanaannya diserahkan kepada daerah. Ini berlaku dalam pendidikan dan pelatihan. Dalam hal pelatihan, misalnya, Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebelumnya berada di bawah Depnakertrans sekarang menjadi milik pemerintah daerah; kecuali enam BLK yang tetap dipegang oleh Depnakertrans
Pelatihan kejuruan
Pengembangan Keterampilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kehidupan yang Berkelanjutan
dan dirancang menjadi pusat percontohan.4 Namun demikian, BLK ini dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan perusahaan. Lebih dari itu, lulusannya juga tidak bisa mendapatkan manfaat dari pelatihan tersebut (pendapatan, lamanya mencari pekerjaan dan pengangguran), dan lulusannya pada kenyataannya tidak dibedakan dengan pencari kerja lainnya. Unit Pelatihan Bergerak sudah digunakan untuk memberikan pelatihan pengetahuan dan keterampilan dasar di tempat-tempat terpencil dan ini diselenggarakan dengan dukungan balai-balai latihan kerja kecil milik Depnakertrans. Program pelatihan di bawah Depnakertrans meliputi sejumlah besar kelompok dan bidang. Dalam prakteknya, program diutamakan kepada para pencari kerja (mereka yang putus sekolah tetapi kemudian banyak diminati oleh lulusan sekolah menengah) yang mendapatkan pelatihan di BLK dan mereka yang bekerja sendiri dalam usaha kecil atau pertanian yang mendapatkan pelatihan baik dari Dinas Tenaga Kerja maupun melalui Dinas Tenaga Kerja atau unit pelatihan bergerak yang diperbantukan pada balai latihan kerja. Direktorat Produktifitas Nasional, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab atas pengembangan, pengelolaan dan pemberian pelatihan keterampilan manajemen dan jasa konsultasi kepada sejumlah besar perusahaan swasta.
Pelatihan lainnya
8
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengembangkan tiga program lagi untuk “mengembangkan peluang kerja bersifat padatkarya, menggunakan teknologi tepat-guna, dan diaplikasikan pada tenaga kerja terdidik dan tenaga kerja di sektor informal”. Ketiga program itu adalah “Program Relawan Terdidik”, “Pelatihan dalam Teknologi Tepat-Guna”, dan “Pelatihan untuk Usaha 4
Terdapat 153 Balai Latihan Kerja/Kursus Latihan Kerja di 50 kota dan sisanya ada di pedesaan. Pada awalnya, orientasi lembaga tersebut adalah menyediakan pelatihan yang sepenuhnya disubsidi di dunia kerja (permesinan, pertanian, pengelasan, dll) berbeda dengan pusat pelatihan swasta dan perusahaan dalam tanggung jawab memenuhi permintaan di dunia kerja. Meskipun demikian, karena hambatan pendanaan, pelatihan untuk keterampilan yang membutuhkan biaya besar (seperti komputer, menjahit, turisme, dan mengemudi) lebih banyak diselenggarakan swasta. Ukuran pembiayaan mulai diperkenalkan.
Mandiri dan Sektor Informal”. Selain itu, Depnakertrans juga menyelenggarakan pelatihan melalui pemagangan. Sementara itu, departemen Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan program untuk Pengusaha Ekonomi Lemah. Program Relawan Terdidik memberikan pelatihan dan menciptakan peluang kerja kepada tenaga terdidik yang belum bekerja dan merangsang lulusan perguruan tinggi untuk menjadi relawan dalam reformasi pembangunan. Bagian pelatihan dari program ini dimaksudkan untuk mengajarkan keterampilan yang sesuai untuk mendirikan usaha kecil dan bagian yang menangani kesempatan kerja menugaskan lulusan perguruan tinggi ke pedesaan untuk melaksanakan kegiatan sukarela. Kelompok sasarannya adalah para lulusan pendidikan politeknik dan universitas yang belum bekerja. Walaupun program ini dikelola oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, para pesertanya berasal juga dari departemen-departemen lain. Di masa lalu, relawan lulusan perguruan tingi dapat menjadi pegawai negeri dengan memperoleh pelatihan tambahan untuk dapat bekerja di sektor publik. Pelatihan Teknologi Tepat-Guna bertujuan menciptakan peluang kerja kepada mereka yang kurang terdidik di daerah pedesaan miskin dengan memanfaatkan sumber daya setempat. Program ini diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja di semua propinsi. Tenaga-tenaga yang berkemampuan diambil dari instansi pemerintah, bank, dan LSM dan diberikan pelatihan selama enam minggu dalam teknologi yang sesuai bagi masyarakat. Alih keterampilan dan pengetahuan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan perorangan dan kelompok untuk membuat barang-barang dari sumber daya setempat untuk dijual.
9
Kemungkinan besar tidak banyak evaluasi yang diadakan untuk program pelatihan ini. Walaupun biayanya tinggi, insentif untuk para fasilitator umumnya dianggap rendah. Lingkup pelatihan kepada fasilitator terbatas, dan tidak ada tindaklanjut yang dapat dilakukan oleh fasilitator. Program Pelatihan Kewirausahaan dan Usaha Mandiri Lainnya. Sejak krisis, banyak perhatian dicurahkan pada usaha mikro dan kecil
Pengembangan Keterampilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kehidupan yang Berkelanjutan
menengah (UKM). Banyak kebijakan pemerintah telah dicanangkan untuk mengembangkan sektor ini. Program pengembangan usaha mikro dan UKM terdapat di berbagai departemen, antara lain di Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Koperasi dan UKM, Departemen Dalam Negeri dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Bantuan untuk pengembangan usaha mikro dan UKM diberikan juga oleh banyak LSM, Organisasi Masyarakat Madani, dan lembagalembaga donor seperti Canadian International Development Agency (CIDA), International Labour Organization (ILO), Asian Development Bank (ADB), dan Bank Dunia. Pengembangan UKM juga menjadi salah satu perhatian khusus dari kelompok kerja APEC. Program kewirausahaan seringkali dilaksanakan antar-departemen (modalnya dilaksanakan bersama antara Depnakertrans dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan). Beberapa program memberikan pelatihan selama dua bulan dan menawarkan pelatihan dalam keterampilan dasar yang diperlukan untuk menjalankan usaha kecil; tenaga pelatih tambahan seringkali dikontrak dari lembaga-lembaga swasta dan dilaksanakan di lokasi kecil yang disewa sementara untuk kegiatan ini. Pelatihan manajemen juga ditawarkan untuk lulusan sekolah menengah dan sebagian juga kepada lulusan perguruan tinggi untuk mendirikan usaha kecil. Ada juga program khusus untuk tamatan sekolah dasar dan mereka yang putus sekolah di sekolah lanjutan pertama, tentang keterampilan dasar yang dapat digunakan untuk menjalankan usaha mandiri. Dalam beberapa program, para peserta diberikan bantuan uang. Pelatihan Pemagangan. Dengan bantuan dana luar negeri (Pinjaman dari Bank Dunia 2705-IND) pada akhir tahun 1980-an, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengembangkan program pemagangan yang dilaksanakan dengan menggabungkan pelatihan di dan di luar tempat kerja dan berjangka waktu satu atau dua tahun. Namun demikian, program khusus ini tidak pernah dilaksanakan tapi pola pemagangan lain diperkenalkan pada tahun 1994.
10
Sertifikasi keterampilan
Belakangan ini diajukan usulan untuk membentuk Badan Sertifikasi Nasional Profesi (BSNP). Persetujuannya masih dalam proses.
Direncanakan, badan ini akan bekerjasama dengan para asosiasi profesi karena mereka dianggap sebagai yang paling tepat menentukan standar dan sertifikasi profesional. Diyakini bahwa penentuan standar bukanlah peran pemerintah, melainkan harus diserahkan kepada asosiasi terkait.
Lulusan sekolah yang masih muda yang kebanyakan kurang berpengalaman memerlukan informasi dan jasa konsultasi tentang dunia kerja dan berbagai aspek yang terkait. Sekolah dan universitas memberikan bimbingan dan jasa konsultasi agar para lulusan sekolah dapat menyesuaikan diri dalam perspektif kerja. Walaupun program ini (berlaku bagi lembaga publik dan swasta) sudah diberlakukan selama beberapa tahun, tampaknya belum semua sekolah dan universitas telah ikut-serta dalam kegiatan ini. Dari sisi permintaan, pemerintah (Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) melaksanakan pendaftaran para pencari kerja dengan menerbitkan kartu kuning untuk mencari pekerjaan.5 Namun demikian, keberhasilan penempatan tenaga dengan menggunakan kartu kuning ini dipertanyakan. Proyek percontohan untuk layanan kesempatan kerja di seluruh daerah Jakarta Raya sudah dilaksanakan beberapa tahun lalu, dan tampaknya kekurangan dana menjadi alasan tidak langgengnya proyek ini. Baru-baru ini, Depnakertrans meluncurkan pasar kerja on-line melalui situs web departemen.
11
Sehubungan dengan ini, pemerintah (Depnakertrans) mewajibkan pihak swasta (perusahaan swasta) melaporkan lowongan kerja di perusahaan mereka sesuai dengan UndangUndang No. 7 tahun 1981 tentang Lowongan Kerja. Lagi-lagi tingkat kepatuhan perusahaan relatif rendah. Belakangan ini diselenggarakan beberapa bazar lowongan kerja atas prakarsa pemerintah (Depnakertrans) dan kalangan perguruan tinggi. Beberapa perusahaan ikut-serta dalam bazar kerja ini dimana minat para pencari kerja sangat besar, 5
Kartu kuning merupakan pertanda bahwa seseorang sudah terdaftar. Surat lamaran kerja ke instansi pemerintah harus disertai kartu kuning. Namun demikian, prosedur kartu kuning ini sebetulnya tidak ada gunanya.
Bagaimana menyiapkan lulusan sekolah memasuki pasar kerja
Pengembangan Keterampilan untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kehidupan yang Berkelanjutan
yang menggambarkan betapa tingginya tingkat pengangguran kaum muda dan tingginya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan.
Rekomendasi kebijakan
Banyak program pelatihan publik yang tidak dirancang sedemikian rupa agar dapat mengatasi kegagalan pengembangan keterampilan. Sebagian program dicanangkan dan ada lagi program lain yang dikembangkan tanpa ada koordinasi dengan bantuan donor. Secara keseluruhan, biaya satuannya tinggi dan cukup banyak menyerap dana pemerintah. Pelatihan bergerak biasanya memakan biaya tinggi dan dilaksanakan di bawah kapasitas yang ada. Agar program seperti itu beroperasi penuh dengan mutu yang sesuai, diperlukan alokasi dana pemerintah yang lebih besar. Peningkatan mutu memerlukan dana tambahan. Karena pelatihan bergerak diselenggarakan terutama di daerah pedesaan, manfaatnya perlu dibandingkan dengan biaya investasi alternatif atas sumber daya manusia (seperti pendidikan dan kesehatan) atau prasarana. Koordinasi antara Departemen-Departemen yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pelatihan perlu juga ditingkatkan: diperlukan adanya satu mekanisme tunggal untuk mengembangkan pelatihan oleh swasta dalam pemberian bimbingan nasional dan mendorong pelaksanaannya dalam pola desentralisasi.
12
Perlu adanya re-evaluasi atas keberlangsungan program-program yang ada terutama yang dilaksanakan dalam skala besar, misalnya, sistem pendidikan ganda atau program pemagangan. Berdasarkan pemikiran ini, sangat diperlukan adanya mekanisme yang efektif untuk pemantauan keberhasilan program pendidikan/ pelatihan dari segi keterkaitannya dengan pasar tenaga kerja (efektifitas biaya, penempatan kerja dan indikator keberhasilan lainnya). Kajian atas kegunaan ‘kartu kuning’ perlu dilakukan agar segera bisa diputuskan apakah cara ini perlu diteruskan atau diganti dengan cara lain. Sebaliknya, gagasan baru seperti pasar kerja online perlu ditingkatkan dan dibina melalui pemantauan dan evaluasi reguler.
