SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH Ir. Diah Indrajati, M.Sc Plt. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
Disampaikan dalam acara: Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Tahun 2017 Makassar, 28 Februari 2017
DASAR HUKUM SINKRONISASI DAN HARMONISASI PEMBANGUNAN
PASAL 258 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014
DILAKUKAN DALAM BENTUK KOORDINASI TEKNIS
PASAL 259 AYAT 1 UU 23 TAHUN 2014 Untuk mencapai target pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (3) dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah.
KOORDINASI KORTEK
Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target pembangunan nasional.
ANTARA K/L DAN PEMDA PROVINSI DIKOORDINASIKAN OLEH MENDAGRI DAN MENPPN
Koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan. PASAL 259 AYAT 2 UU 23 TAHUN 2014
ANTARA PROVINSI DAN KAB/KOTA DIKOORDINASIKAN OLEH GUBERNUR
Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. PASAL 259 AYAT 3 UU 23 TAHUN 2014
JENIS-JENIS KORTEK Koordinasi teknis pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah. PASAL 259 AYAT 4 UU 23 TAHUN 2014
KOORDINASI TEKNIS PEMBANGUNAN BAPPENAS
Pioritas Nasional K/L
PERAN KEMENDAGRI Ditjen Bina Bangda Memastikan kesesuaian kegiatan dengan urusan pemerintahan dan pembagian kewenangan antar level pemerintahan
Sinkronisasi usulan kegiatan daerah yang akan dibiayai APBN dengan kegiatan K/L dan Prioritas nasional K/L
KOORDINASI TEKNIS UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
DAERAH
BAPPENAS
DAERAH
Sinkronisasi koodifikasi program Sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dalam UU 23/2014 Sinkronisasi target daerah sesuai kondisi, potensi dan intensitas urusan pemerintahan PERAN KEMENDAGRI
KEMENDAGRI
Dukungan Kegiatan daerah dari APBD
Membahas kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung pelaksanaan kegiatan prioritas nasional K/L
KEMENDAGRI
Sinkronisasi usulan prioritas Daerah dan prioritas K/L K/L
Sinkronisasi pencapaian prioritas nasional melalui kegiatan K/L, serta target Kementerian untuk mendung target nasional
-
Prioritas Daerah
BAPPENAS
K/L
Prioritas Lainnya
DAERAH
TUJUAN DAN OUTPUT
TUJUAN
OUTPUT
ASPEK STRATEGIS ASPEK STRATEGIS KORTEK BAGI PEMERINTAH PUSAT
2
1
3
MENJADI FORUM BAGI K/L UNTUK MENDORONG DAERAH MENERAPKAN NSPK YG DISUSUN K/L YANG SELAMA INI MASIH TERHAMBAT PELAKSANAANNYA
SARANA UNTUK TERLAKSANANYA PRIORITAS NASIONAL TERKAIT SEKTOR K/L MELALUI PEMBAGIAN TARGET YANG JELAS ANTARA PUSAT DAN DAERAH, SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG SELARAS ANTARA PUSAT DAN DAERAH
SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PUSATDAERAH MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RKP TAHUN 2018 DAN RENJA K/L
ASPEK STRATEGIS ASPEK STRATEGIS KORTEK BAGI PEMERINTAH DAERAH
2
1
3
A. MENJADI FORUM UNTUK MENYUARAKAN KEBUTUHAN DAERAH DALAM MENDUKUNG PENCAPAIAN TARGET NASIONAL B. DAERAH PAHAM DLM MENINDAK LANJUTI NSPK YG DIBUAT K/L
MENDUKUNG PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL MELALUI PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN DAN DIANGGARKAN DAERAH, SERTA SELARAS DENGAN KEGIATAN PUSAT
BERITA ACARA KORTEK YG BERISI SINKRONISASI PROGRAM DAN KEGIATAN PUSAT-DAERAH MENJADI BAHAN MASUKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD TAHUN 2018 DAN RENJA PERANGKAT DAERAH
RKPD disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat (Pasal 263 ayat 4)
PENTINGNYA PENYELARASAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NKRI
RPJM NASIONAL
RPJMD PROVINSI
RPJMD KAB/KOTA
PENCAPAIAN SASARAN
PENJABARAN SASARAN
HUBUNGAN ANTARA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA IMPLEMENTASI RPJMD • Pasal 5 ayat (2) UU SPPN, “RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. “ • Pasal 263 ayat (3) UU Pemda “RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.” • Pasal 272 ayat (3) UU Pemda “Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.”
PEMBAGIAN PERAN ANTARA KEMENDAGRI DAN BAPPENAS DALAM RANGKA PENYELARASAN RPJMN DAN RPJMD BAPPENAS
RPJPN
RPJMN
RTRW RTR
KEMENDAGRI c.q. Ditjen Bina Bangda
RENSTRA SKPD-Prov.
RPJMD K/K
RPJPD K/K RTRW RDTR
RENJA K/L
RKPD Prov.
RPJMD Prov.
RPJPD Prov.
Perpres 11 Tahun 2015
RENSTRA K/L
RTRWN
Perpres 66 Tahun 2015
RKP
RENJA SKPD-Prov.
RKPD K/K RENSTRA SKPD-K/K
RENJA SKPD-K/K
PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN SEB MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL Nomor: 050/4963/SJ dan 0430/M.PPN/12/2016 Menjamin sinergitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN menjadi prioritas dalam RPJMD terkait; Harmonisasi hubungan pusat-daerah dan antardaerah dalam rangka upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional;
TUJUAN:
Optimalisasi penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
Penyesuaian alokasi anggaran pembangunan pusat dan daerah
Optimalisasi potensi dan keanekaragaman daerah.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2015-2016
Perubahan regulasi terkait UU Pemda
Kebijakan Nasional atas kondisi yang berkembang.
UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mengakibatkan adanya perubahan: a. Pembagian Urusan Pemerintahan antar tingkatan pemerintahan. b. Organisasi Perangkat Daerah. c. Standar Pelayanan Minimal yang lebih menekankan kepada pemenuhan kebutuhan dasar warga negara Indonesia. d. Mekanisme koordinasi dalam perencanaan, dimana Kemendagri bersama Kementerian PPN/Bappenas menindaklanjuti amanat UU No 23 Tahun 2014 khususnya terkait penyelenggaraan rapat koordinasi teknis sebagai upaya mengkoordinasikan kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional.
Kualitas dokumen perencanaan.
Dokumen perencanaan daerah lainnya (RTRW, RPJPD, RKPD, dsb).
TINDAK LANJUT SETELAH PELAKSANAAN KORTEK
•
•
•
•
• •
•
• •
Terima Kasih
