KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERANAN KEK DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL DAN DAERAH Ir. Deddy Koespramoedyo, MSc. Direktur Tata Ruang dan Pertanahan - Bappenas
Bandung, 26 Oktober 2010 1
LATAR BELAKANG •
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 mengamanatkan pendekatan regional sebagai salah satu strategi untuk mencapai tujuan pembangunan.
•
Dalam pengembangan wilayah Nasional, pembagian peran dan fungsi masingmasing Daerah sangat penting dalam membentuk pola dan struktur ruang nasional dalam pola NKRI.
•
Pengelolaan SDA perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dikaitkan dengan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya ruang nusantara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.
•
Dari sudut pandang nasional, pengembangan KEK harus mampu menjadi lokomotif dalam menggerakkan ekonomi regional
•
Peran PEMDA sangat penting karena dapat menjamin berlangsungnya KEK.
2
TAHAPAN RPJPN 2005-2024 RPJM 4 (2020-2024) RPJM 3 (2015-2019) RPJM 2 (2010-2014) RPJM 1 (2005-2009) Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian.
Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan iptek.
Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif.
3
PRIORITAS RPJMN 2010-2014 PENGEMBANGAN WILAYAH Terwujudnya kehidupan bangsa yang lebih demokratis ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
RPJM 2 (2010-2014) Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan iptek, memperkuat daya saing perekonomian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel yang ditandai dengan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimun (SPM) di semua tingkatan pemerintahan. Meningkatnya kesejahteraan rakyat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antarindividu, antarkelompok masyarakat dan antardaerah, dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa Mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan Meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
4
ARAH KE-5 RPJPN 2005-2025 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN
1. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memerhatikan potensi
dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah 2. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayahwilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis 3. Rencana Tata Ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. 4. Kapasitas pemerintah daerah terus dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat, kelembagaan, kapasitas keuangan, serta kapasitas legislatif daerah. Selain itu pemberdayaan masyarakat terus dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, akses modal usaha dan SDA, kesempatan menyampaikan aspirasi, dan kesempatan mengelola usaha ekonomi produktif.
5
KETERKAITAN PERDAGANGAN ANTARPULAU 6,58%
1,82% 83,10%
8,39% 81,54% 14,83%
54797.00 (minimum)
73,01%
4,32%
5,26% 7,85% 9,49%
245594.00 398937.00 (median)
19,51% 70,85%
639154.00 1339115.00 (maximum)
84,32%
22,2%
Pengganda Output Antarwilayah Wilayah
Perdagangan Intrawilayah
Sumatra
JawaBali
Kalimanta n
Sulawes i
Indonesi a Timur
Perdagangan antarwilayah ke Sumatera
Sumatra
1.559
0.088
0.081
0.015
0.011
Perdagangan antarwilayah ke Jawa
Jawa-Bali
0.158
1.599
0.097
0.201
0.158
Perdagangan antarwilayah ke Kalimantan
Kalimantan
0.023
0.056
1.480
0.068
0.022
Perdagangan antarwilayah ke Sulawesi
Sulawesi
0.002
0.008
0.005
1.460
0.028
0.003
0.017
0.002
0.009
1.307
Perdagangan antarwilayah ke Indonesia Timur Indonesia
Timur
Sumber: IRIO 2005, Diolah
Transaksi ekonomi sebagian besar hanya dalam wilayah6 keterkaitan antarwilayah belum optimal
GEOPOSISI : JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL
7
PELABUHAN TERBESAR DI INDONESIA MENURUT NILAI EKSPOR US$ JUTA (2006) Blang Lancang Belawan Dumai
Batu Ampar Sekupang
Bontang
Amamapare Tanjung Priok
Tanjung Emas Bima
Tanjung Perak
>>5000 4001-5000
3001-4000 2001-3000 1001-2000 <1000
(dalam juta US$)
1
Tanjung Priok
26.076
2 3 4 5 6 7 8 9
Bontang Tanjung Perak Dumai Belawan Amamapare Tanjung Emas Batu Ampar Balikpapan
9.074 8.146 6.582 4.580 3.430 2.839 8 2.830 2.115
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KAWASAN STRATEGIS
9
DEFINISI Dalam UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di
dalam Penjelasan Bab II (Pasal 5 Ayat 5), pengertian Kawasan Strategis adalah kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis kawasan strategis antara lain kawasan strategis dari sudut pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup
10
ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS 2010-1014
Sasaran : • Terciptanya iklim kondusif bagi investor melalui kejelasan peraturan perundangan yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong perkembangan KAPET, KPBPB dan KEK. • Terbentuknya kelembagaan pembinaan dan pengawasan di tingkat pemerintah pusat serta kelembagaan pengelolaan dan pengusahaan di tingkat pemerintah daerah dan pengelola kawasan yang profesional. • Terbangunnya sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, air baku, dan permukiman yang mendukung pengembangan kawasan, serta sarana dan prasarana pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan kawasan. Arah Kebijakan :“mengembangkan kawasan strategis sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki skala aktifitas yang berorientasi nasional dan internasional dengan mengutamakan peningkatan iklim kondusif bagi para investor melalui penguatan regulasi dan pengembangan kelembagaan yang profesional dengan dukungan pemerintah yang konsisten dan berkomitmen baik di tingkat pusat dan daerah serta didukung oleh pengembangan sarana dan prasarana, sehingga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar 11 kawasan”
11
STRATEGI PENGEMBANGAN KEK 2010-2014
1. Penciptaan iklim investasi yang kondusif di KEK: a) Penetapan lokasi KEK; b) Penyelesaian peraturan operasional KEK; c) Penyelesaian RTR KEK dan Rencana Detail KEK; d) Koordinasi perencanaan dan implementasi pembangunan KEK; 2. Pengembangan Pengusahaan Kawasan KEK: SOP, NSPM, Pelayanan one stop service 3. Percepatan pembangunan sarana prasarana KEK: SOP, NSPM, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dasar. 12 12
PRIORITAS NASIONAL TERKAIT KAWASAN STRATEGIS DALAM RPJMN 2010-2014
13
14
15
16
17
18
19
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS • KAPET diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kemampuan suatu wilayah mengembangkan daya saing produk unggulan sesuai dengan kompetensi sumber daya lokal dan diharapkan dapat berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah-wilayah yang kesenjangannya masih tinggi • KPBPB diselenggarakan sebagai upaya untuk memperluas dan memodernisasikan perekonomian melalui pengembangan industri manufaktur dan industri logistik sebagai respon terhadap pertumbuhan perdagangan dunia yang cepat dan peningkatan efisiensi pemanfaatan transportasi terutama kepelabuhanan baik laut maupun udara • KEK diselenggarakan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu yang ditujukan untuk melipatgandakan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memberikan dampak yang besar pada peningkatan lapangan kerja dalam negeri 20
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU (KAPET) NO
PROVINSI
1
Aceh
2
Nusa Tenggara Barat
3
Nusa Tenggara Timur
4
Kalimantan Barat
5
Kalimantan Tengah
6
Kalimantan Selatan
7
Kalimantan Timur
8
Sulawesi Utara
9
Sulawesi Tengah
10 Sulawesi Selatan 11 Sulawesi Tenggara 12 Maluku 13 Papua
NAMA KAPET Banda Aceh Darussalam (Kota Sabang dan kab sekitar) Bima (Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu) Mbay (Kabupaten Ngada, Pulau Flores) Khatulistiwa (Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kapuas Hulu) Daskakab (Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuan dan Barito - meliputi: Palangkaraya, Barito Utara, Barito Selatan, Kapuas Batulicin (Kab Kotabaru) Sasamba (Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kab Kutai Kartanegara) Menado Bitung (Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara) Palapas *) (Palu, Donggala, Parigi Mountong, Sigi) Pare Pare (Kab Parepare, Barru, Sidrap, Pinrang, Enrekang Bank Sejahtera Sultra *) (Kota Kendari, Kabupaten Kolaka, Konawe, Kabupaten Pomalo)* Seram (Kab. Seram Bagian barat, Seram Bagian Timur, Maluku Tengah) Teluk Cendrawasih *) (Kab Biak Numfor, Kab Yapen, Kab Waropen, Kab. Supiori, Kab Nabire).
21
KAWASAN PELABUHAN BEBAS DAN PERDAGANGAN BEBAS (KPBPB)
No
Provinsi
KPBPB
1
Aceh
Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Sabang
2
Kepulauan Riau
Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Batam Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Bintan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas Karimun
22
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
23
Kawasan Ekonomi Khusus Kawasan tertentu di mana diberlakukan ketentuan khusus di bidang : 1. Kepabeanan (customs & excise); 2. Perpajakan (tax); 3. Perijinan (licensing) one stop services 4. Keimigrasian; 5. Ketenagakerjaan Kawasan khusus ditunjang oleh : • Ketersediaan infrastruktur yang andal; • Badan pengelola yang profesional dengan standar internasional.
Tujuan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Peningkatan investasi; Penyerapan tenaga kerja, baik langsung maupun tak langsung; Penerimaan devisa sebagai hasil dari peningkatan ekspor; Meningkatkan keunggulan kompetitif produk ekspor; Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal, pelayanan dan kapital bagi peningkatan ekspor; Mendorong terjadinya peningkatan kualitas SDM melalui technology transfer.
24
Prinsip dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
a. Konsistensi Kebijakan; b. Biaya Minimum (Least Cost); c. Keadilan; d. Tertib Tata Ruang; dan e. Dukungan Pemerintah Daerah.
25
Peranan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Pemerintah Pusat
Pemerintah Daerah
• Perumusan kebijakan dan kerangka regulasi;
•
Lahan, penataan ruang, dan infrastruktur;
•
Sistem perijinan/pelayanan terpadu;
•
Peraturan daerah yang kondusif bagi investasi.
•
Dukungan terhadap keamanan dan ketertiban
• Ketersediaan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM); • Pengembangan skema insentif fiskal dan non-fiskal;
Kawasan Ekonomi Khusus
• Fasilitasi terhadap proses perpajakan, bea cukai, keimigrasian dan
(K E K)
ketenagakerjaan; • Menyiapkan paket kawasan untuk ditawarkan kepada investor • Promosi
26
Kekuatan Daya Saing Kawasan Ekonomi Khusus 1. Layanan terpadu kelas dunia (pajak, bea cukai, keamanan, ketenagakerjaan, imigrasi, perijinan) 2. Akses Infrastruktur Kelas Dunia (Listrik, Bahan Bakar, Air, Telekomunikasi, Transportasi, Pelabuhan, Logistik) 3. Pelabuhan: 24 hours open, terminal handling cost (THC) kelas dunia, handling speed kelas dunia 4. Corruption free 5. World class security 6. World class labor relation 7. Organisasi pengelola yang profesional 8. Complaint Desk
27
Tantangan Pengembangan KEK di Indonesia • Menciptakan stabilitas ekonomi makro di tingkat nasional, regional dan lokal • Memberikan kepastian kebijakan dalam berinvestasi (tata ruang, ketenagakerjaan, pertanahan,kepabeanan, imigrasi) • Peningkatan kualitas infrastruktur dengan standar internasional (jalan tol, pelabuhan, bandara) • Menyediakan pelayanan publik yang profesional dengan prinsip mempermudah proses berinvestasi (simplifikasi perpajakan, one stop services) • Reformasi birokrasi (non-high cost economy dan non-corruption) • Penataan sistem keuangan yang akuntabel dan transparan • Penyediaan tenaga kerja yang kompetitif
28
UU No. 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS • KEK : kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu • KEK dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional • KEK terdiri atas satu atau beberapa Zona: pengolahan ekspor; logistik; industri; pengembangan teknologi; pariwisata; energi; dan/atau ekonomi lain. • Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja. • Di dalam setiap KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK. • Fasilitas kemudahan: Pajak (PPN, PPnBM, PPH impor), bea cukai, pajak dan retribusi daerah, pertanahan, perijinan, imigrasi, investasi, tenaga kerja dan kemudahan lainnya. 29
KRITERIA PEMILIHAN LOKASI KEK Pasal 4
a. b. c.
d.
Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung; Pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan mendukung KEK; terletak pada posisi yang dekat dengan jalur perdagangan internasional atau dekat dengan jalur pelayaran internasional di Indonesia atau terletak pada wilayah potensi sumber daya unggulan; dan Mempunyai batas yang jelas. 30
Persyaratan Pengajuan KEK Pasal 6 ayat (2)
a. peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk; b. rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan peraturan zonasi; c. rencana dan sumber pembiayaan; d. analisis mengenai dampak lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial; dan f. jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis.
31
ILUSTRASI ZONA DALAM KEK
Zona Pengolahan Ekspor Zona Industri
Zona Logistik Zona Pariwisata Zona Energi
Zona Ekonomi Lainnya
Zona Pengembangan Teknologi 32
KELEMBAGAAN
Nasional Provinsi A
Provinsi B
33
PERATURAN PELAKSANAAN UU KEK Peraturan Pemerintah (PP): 1. Tata Cara Penyelenggaraan KEK 2. Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator 3. Fasilitas PPh, dan 4. Fasilitas Kepabeanan Keputusan Presiden (Kepres): 1. Dewan Nasional 2. Dewan Kawasan Peraturan Presiden (Perpres): Keanggotaan, Tata Kerja, dan Kesekretariatan Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Peraturan Dewan Nasional: Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
34
KESIMPULAN Kebijakan nasional mendukung pengembangan KEK dalam RPJM 2010-2014 dan akan dikembangkan 5 KEK sampai 2014. Dampak positif pembangunan KEK: meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan (trickle down effect) dan menambah lapangan kerja Dampak negatif : Daerah tidak mendapatkan pajak langsung dan potensial terjadi ketimpangan sosial kalau tidak diantisipasi dini. Upaya yang perlu dilakukan untuk pengembangan KEK di Jawa Barat adalah: • Dukungan penuh dari Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) dan masyarakat setempat. • Melakukan studi kelayakan (target pasar, pesaing, demand-supply side, dsb) • Mencantumkan dalam RTRW Kabupaten dan Provinsi • Mengajukan usulan lokasi kepada Dewan Nasional
35
36
