LOGO
PERAN UMKM DAN LKM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL
Oleh:
Gunawan Sumodiningrat Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Disampaikan pada Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) Angkatan 30 Tahun 2012, Ruang Chandra, Gedung Kebon Sirih Lantai 6, Bank Indonesia, Jalan Thamrin No.2, Jakarta 5 September 2012.
UMKM-LKM 1. Membahas UMKM-LKM tidak lepas dari tujuan berbangsa bernegara, kesejahteraan umum, 2. Masalah utama pembangunan adalah kesenjangan disebabkan oleh kemiskinan dan pengangguran 3. Masalah utama perlu diselesaikan dengan penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan memperkecil kesenjangan pendapatan, 4. Berbagai program telah dilaksanakan sektoral, regional, khusus, 5. Program khusus yang menjadi unggulan adalah PNPM. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat,
Tujuan Pembangunan sbg Hakekat Berbangsa dan Bernegara 1. 2. 3. 4.
Melindungi warga negara Memajukan kesejahteraan umum Mencerdaskan kehidupan bangsa Menjaga ketertiban dunia Dapatkah UMKM dan LKM berperan dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara? Melaksanakan Empat Pilar Kebangsaan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat?
EMPAT PILAR KEBANGSAAN 1. Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tan Hanna Dharmma Mangrova, 2. Pancasila sebagai Dasar Negara, 3. diatur dalam UUD-1945, 4. berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia, NKRI. Pogramnya Pemberdayaan Masyarakat
Gotongroyong Kebersamaan Koperasi Community Development
HARAPAN PENYELENGGARA PERAN UMKM DAN LKM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL 1. Profil dan Kinerja UMKM dalam struktur perekonomian Indonesia: kontribusi pada pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, cakupan usaha dan wilayah, 2. Arah pengembangan UMKM (positioning UMKM serta industri lain di Indonesia), 3. Hambatan dan kendala yang dihadapi khususnya dalam meningkatkan standardisasi produk yang dihasilkan untuk meningkatkan daya saing, 4. Peran yang diharapkan dalam konteks percepatan pembangunan nasional dan peningkatan daya saing industri menghadapi MEA-2015 dan menuju Indonesia 2025 (sesuai Visi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025).
Daftar presentasi Profil dan Kinerja UMKM Arah pengembangan UMKM Hambatan dan kendala yang dihadapi Peran yang diharapkan
KONDISI EKSISTING DAN KONTRIBUSI KOPERASI DAN UMKM C.
PERAN KOPERASI DAN UMKM DALAM PEREKONOMIAN ATAP: USAHA BESAR ± 4,37 ribu (0,01%)
USAHA MIKRO DAN
KECIL SEBAGAI PONDASI PEREKONOMIAN NASIONAL
U S A H A M E N E N G A H
U S A H A M E N E N G A H
U S A H A M E N E N G A H
U S A H A M E N E N G A H
U S A H A M E N E N G A H
U S A H A M E N E N G A H
PILAR : USAHA MENENGAH ± 39,66 ribu (0,08%)
PONDASI : USAHA MIKRO DAN KECIL ± 51,22 juta (99,91%) 7
KONDISI EKSISTING DAN KONTRIBUSI KOPERASI DAN UMKM TAHUN 2008
B. Gambaran Umum UMKM Jumlah UMKM : 51,26 Juta (BPS 2008) Usaha Besar/Konglomerat : • Kekayaan Bersih/th Lebih dari 10 M • Hasil Penjualan Lebih dari 50 M Usaha Menengah: • Kekayaan Bersih/th > Rp 500 Jt s.d 10 M • Hasil Penjualan > Rp 2,5 M s.d 50 M Usaha Kecil : • Kekayaan Bersih/th > Rp 50 Jt s.d 500 Jt • Hasil Penjualan > Rp 300 Jt s.d 2,5 M
Usaha Mikro : Kekayaan Bersih/th < Rp 50 Jt Hasil Penjualan < Rp 300Jt
Kreteria sesuai UU No. 20/2008 ttg UMKM
Jumlah ± 4,37 ribu (0,01%)
Jumlah 39,66 ribu (0,08%)
Jumlah ± 520,22 ribu (1,01%) Jumlah ± 50,70 juta (98,90%)
SUMBER : DIOLAH DARI DATA UMKM TAHUN 2008, BPS 2009
8
MISI Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur VISI • Masyarakat berakhlak berdasarkan falsafah Pancasila Bangsa yang berdaya saing
• demokratis berlandaskan hukum • Aman, damai, dan bersatu Pemerataan pembangunan dan berkeadilan Asri dan lestari
• • Negara kepulauan berbasis kepentingan nasional • Berperan penting dalam pergaulan dunia internasional
ARAH
KEBIJAKAN
Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) yang berbasis iptek dan berdaya saing
Peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas
• Koperasi : meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya • Pemberdayaan usaha mikro : meningkatkan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah
Peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (000 Miliar Rupiah) Jenis Usaha Usaha Mikro
2006
2009
Proporsi (%)
Kenaikan
1.017
1.751
33.08
1.72
Usaha Kecil
329
528
9.97
1.60
Usaha Menengah
436
713
13.47
1.63
UMKM
1.783
2.993
56.53
1.67
Usaha Besar
1.387
2.301
43.47
1.65
Total
3.171
5.294
100.00
1.67
Sejak 2004 klasifikasi UKM dirubah dengan UMKM untuk menampung usaha mikro yang belum termasuk dalam pengertian usaha formal. Upaya ini dilakukan untuk menampung perkembangan usaha sektor formal dalam rangak penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian UMKM senagt tepat sebagai upaya pemeberdayaan usaha mikro yang masuk dalam skala usaha ekonomi produktif. Pengakuan usaha mikro dalam UMKM memberikan landasan penting dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi landasan pengembangan usaha kecil, menengah dan menjadi besar dalam perubahan struktur masyarakat. Meskipun tidak selalu usaha mikro harus meningkat menjadi usaha kecil, menengah dan menjadi usaha besar. Namun UMKM menampung klaster keberadaan masyarakat sebagai pelaku usaha ekonomi produktif dan bukan usaha sosial semata.
Profil dan Kinerja UMKM Hakikat pembangunan nasioonal adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Salah satu solusi yang baik adalah melalui UMKM yang merupakan wujud pelaku ekonomi yang nyata, ekonomi rakyat, pelaku ekonomi riil dengan skala usaha mikro kecil dan menengah. UMKM menyerap cukup banyak pekerja yaitu 99.401.775 pekerja pada tahun 2010 dan mempunyai tren terus meningkat, UMKM adalah unit usaha bagi mayoritas penduduk Indonesia UMKM Berdasarkan Tenaga Kerja yang Diserap 99.401.775 100.000.000 96.211.332
98.000.000 94.024.278
96.000.000
94.000.000 90.491.930
92.000.000 90.000.000
87.909.598
88.000.000 86.000.000 84.000.000 82.000.000 2006
2007
2008
2009
2010
Profil dan Kinerja UMKM UMKM berdasarkan unit usaha 53.823.732 54.000.000
52.764.503
53.000.000 51.409.612
52.000.000
50.145.800
51.000.000 50.000.000
49.021.803
49.000.000 48.000.000 47.000.000 46.000.000 2006
2007
2008
2009
2010
UMKM berdasarkan PDB harga berlaku (milyar rupiah) 1.400.000 1.200.000
1.035.615
1.100.671
1.165.753 1.212.599
Selain dalam penyerapan tenaga kerja, UMKM menciptakan 52.823.732 unit usaha, 1.282 triliyun rupiah berdasarkan PBD harga berlaku atau sekitar 57,83% dari PDB serta menciptakan investasi sebesar 972 triliyun
1.282.572
UMKM berdasarkan Investasi atas dasar harga berlaku (milyar) 927.352
1.000.000 781.357 800.000
1.000.000
597.363
600.000
800.000
455.239 366.942
600.000
400.000
400.000
200.000
200.000
0
0 2006
2007
2008
2009
2010
2006
2007
2008
2009
2010
Hambatan UMKM Internal Hambatan Internal UMKM
1. Modal UMKM kurang Bankable
2. SDM
3. Hukum
Pendidikan pelaku UMKM rendah
Aspek Legalitas usaha lemah
4. Akuntabilitas
Cukup banyak UMKM yang mengalami masalah pembukuan
UMKM
Hambatan UMKM Eksternal Hambatan Eksternal UMKM
1. Iklim Iklim usaha belum kondusif bagi UMKM di Indonesia
2. Infrastruktur Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan iptek
3. FTA
4. Akses
Perdagangan bebas membuat persaingan UMKM semakin besar
Banyak UMKM yang tidak mempunyai jaringan akses pasar ke luar
UMKM
Peluang dan Tantangan UMKM Masyarakat Ekonomi Asia mempunyai dampak yang besar terhadap UMKM, terutama dampaknya dalam persaingan dalam globalisasi. Munculnya perdagangan bebas, membuat UMKM yang ada akan menghadapi persainga yang sangat hebat. Diperlukan peningkatan daya saing. Pemberdayaan. Efek globalisasi akan membuat persaingan UMKM terutama yang menggunakan barang lokal akan terhimpit oleh pesaing-pesaing dari luar yang lebih modern. UMKM di Indonesia akan semakin tenggelam oleh gempuran pesaing dari Asia
Goal: To promote, through concrete efforts, effective cooperation and mutual assistant to narrow the development gap among ASEAN Member State (AMS) and between ASEAN and the rest of the world. To achieve closer economic integration, To supplement national efforts directly aimed at poverty reduction and the promotion of equitable and inclusive development
ASEAN Economic Community A. Single Market and Production Base B. Competitive Economic Region C. Equitable Economic Development, D. Integration Global Economy Tantangan bagi UMKM untuk bersaing mengimbangi pasar dunia. Perlu kualitas dan daya saing yang tinggi. Pemberdayaan ekonomi UMKM.
Solusi Mengatasi Masalah Internal UMKM Program pemerintah sudah mengarah kepada pemberdayaan UMKM melalui PNPM Fokus perhatian perlu kepada optimalisasi PNPM menjadi sebuah gerakan nasional pemberdayaan masyarakat, PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. BERDAYA (community participation)
MANDIRI (Community Institution)
MADANI (Community Engagement)
Dari IDT ke PNPM • IDT: Inpres Desa Tertinggal, fokus pemberdayaan manusia, • P3DT: Program Prasarana Pendukung Desa Tertinggal, fokus pembangunan prasarana, • PPK: Program Pengembangan Kecamatan, fokus pembangunan kelembagaan, pengembangan ekonomi rakyat, dan pengelolaan keuangan, ada Unit Pengelola Keuangan, • P2KP: Program penanggulangan Kemiskinan Perkotaan, fokus pemberdayaan masyarakat kota, • PNPM: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, sinerji berbagai program pemberdayaan manusia, usha, prasana, lingkungan, kelembagaan dalam satu wadah koordinasi, Trust Fund (fun) Kunci keberhasilan PNPM pada 6 Target: 1.Tersedia Lokal leader sebagai pendamping masyarakat, 2.Optimalisasi potensi wilayah lokal, 2. Berkembangnya usaha ekonomi produktif dalam kelompok community driven development, 4.Adanya pengelolaan keuangan, 5.Komunikasi pendamping dengan masyarakat, 6.Pelaporan dan keberlanjutan program pasca proyek,
5 PILAR ARAH KEBIJAKAN PNPM 1.Integrasi Program Pemberdayaan 2.Penguatan Kelembagaan Masyarakat 3.Peningkatan dan Keberlanjutan Pendampingan 4.Peningkatan Peran Pemerintah Daerah 5.Penguatan Tata Kelola, Transparansi dan Akuntabilitas
PENGEMBANGAN UMKM Melalui Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan
Konsep PNPM sudah benar perlu dimantabkan disepakati bersama dan dilaksanakan dengan sepenuh hati
STRATEGI PEMBERDAYAAN PILAR EKONOMI 1
BUMN
2
• Penguasaan Negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.
KOPERASI
• Mengorganisir usaha-usaha rakyat menjadi usahausaha mikro. kecil, menengah, informal menjadi formal (soko guru perekonomian Indonesia).
SWASTA
• Diperkenankan untuk menguasai cabang-cabang produksi yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
3
Sinergi antara Institusi UMKM
BUMS BUMN
memenuhi kebutuhan dalam negeri menjaga ekonomi belum berkembang
UMKM
Kepentingan nasional profesional
Internasional
BUMN Sinergi harus terjadi antara UMKM, BUMD dan BUMS sehingga terjadi saling keterikatan . Pilihan UMKM membangun landasan ekonomi tidak bersaing dengan Usaha Besar dan BUMN, dengan BUMN jelas tidak bersaing. Dengan Usaha Besar perlu ada regulasi pemerintah membatasi posisi. Kebijakan pemerintah melalui Kementerian UMKM telah melakukan upaya dengan berbagai program bekerjsama dg Kementerian Industri, Perdagangan, BPPT, Menristek
BUMS
Pembiayaan UKM melalui LKM 1. 2. 3. 4.
5.
LKM umumnya berada atau minimal dekat dengan kawasan pedesaan sehingga dapat dengan mudah diakses oleh pelaku ekonomi di desa Masyarakat desa lebih menyukai proses yang singkat dan tanpa banyak prosedur Karakteristik usaha tani umumnya membutuhkan kredit yang tidak terlalu besar sehingga sesuai dengan kemampuan finansial LKM Dekatnya lokasi LKM dan petani memungkinkan pengelola LKM memahami betul karakteristik usahatani sehingga dapat mengucurkan kredit secara tepat waktu dan jumlah Adanya keterkaitan socio-cultural serta hubungan yang bersifat personal-emosional diharapkan dapat mengurangi sifat moral hazard dalam pengembalian kredit
Pembiayaan LKM Bank melalui KUR terhadap UMKM 14000 12000 10000 2008-2009
8000
2010
6000
2011
4000 2000 0 BNI
BRI
Sumber: Depkop.go.id
Mandiri
BTN
Bukopin
BSM
BPD
Peran UMKM yang diharapkan dalam konteks percepatan pembangunan nasional MEA menjadikan globalisasi menjadi nyata. (Inisiatif Asean Integration, Connectivity, • Persaingan semakin tinggi. UMKM perlu mempunyai daya tahan tinggi. Perlu Fokus ke pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan daya saing untuk memenuhi kebutuhan sendiri. MP3EI peluang besar bagi UMKM untuk berkembang. MP3EI memerlukan modal besar, investasi besar, Pemerintah sendiri tidak mampu. Perlu mengembangkan produktivitas usaha besar, menciptakan surplus, yang menjadikan tabungan dan investasi dalam negerim sebagai sumber pertumbuhan. UMKM akan mendapat manfaat jika koridor wilayah terbuka. • Ikut mendapatkan akses. Tapi juga berhadapan dengan produk yang datang dari luar. UMKM perlu lebih berdaya saing. Pemerintah perlu memberikan lebih banyak pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan. • Sebaiknya pemerintah inward looking untuk pemberdayaan UMKM, optimalkan Program Pemberdayaan Masyarakat, PNPMoutward looking peningkatan daya saing BUMN dan Usaha Besar.
Arah Pengembangan UMKM • UMKM membangun landasan ekonomi masyarakat. Usaha Besar lingkup nasional memenuhi hidup orang banyak. BUMN menjadi usaha lingkup internasional. • •
Digambarkan dalam 3 pelaku ekonomi nasional, mempunyai bagian tugas masing-masing. BUMN perlu pembenahan. Melaksanakan usaha yang tidak dapat dilakukan swasta besar dan UMKM. BUMN membangun usaha baru, menciptakan usaha nasional.
• Perlu perubahan mindset. •
UMKM membangun landasan ekonomi Indonesia melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Menyelesaikan masalah utama pembangunan: pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan kesenjangan pembangunan. Perubahan pola pikir kita dan pengambil keputusan.
• UMKM untuk pemberdayaan masyarakat. UMKM untuk penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan masalah bangsa. •
Perlu ada regulasi membatasi peran: BUMN, Usaha Besar dan Swasta. Swasta dan Usaha Besar tidak bersaing dengan UMKM.
Peluang Pengembangan UMKM-LKM • Program Kementerian • MP3EI: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia • PNPM: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat • Potensi Bank Indonesia Agent of Development • Gerakan Nasional Pemberdayaan UMKM-LKM
PROGRAM PEMBERDAYAAN KUMKM
1
Pelaksanaan Revitalisasi Kelembagaan Koperasi melalui Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (GEMASKOP)
2
Penyediaan modal dan akses kepada sumber dan lembaga keuangan
3
Peningkatan kualitas dan kapasitas kompetensi SDM;
4
Peningkatan kemampuan pemasaran UMKMK
5
Peningkatan akses informasi usaha bagi UMKMK
6
Menjalin kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha (UMKMK, Usaha Besar dan BUMN)
1. Tindak lanjut Penyiapan Bahan Kebijakan tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, meliputi : a. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam b. Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan dan Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan (LPPKJK) c. Peraturan Presiden tentang Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Jasa Keuangan (LPS-KJK) d. Peraturan Menteri tentang Cetak Biru (Blue Print) Pengembang Koperasi Jasa Keuangan e. Rancangan Peraturan Presiden tentang Induk Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/KJKS (APEX-LKM) 2. Penyiapan Materi Rancangan Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro
1. Fasilitasi dan seleksi peserta Program Penberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Pensertipikatan Hak atas Tanah; 2. Fasilitasi percepatan pembentukan Perusahan Penjaminan Kredit Daerah; 3. Pengembangan peran Asuransi, Jasa Keuangan,Pembiayaan UKM Expor, Implementasi Kebijakan Perpajakan dan sinergi pembiayaan dengan anggaran daerah. 4. Pengembangan Jaringan Usaha Antar Koperasi 5. Fasilitasi Konversi LKM menjadi KSP/KJKS 6. Pengembangan dan Pengendalian KSP dan KJKS 7. Pengembangan pembiayaan Lembaga Keuangan Non Bank bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 8. Pengembangan Linkage Program
Strategi Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia A. Triple Track Strategy
1
2
3
Pro-Growth Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 7,7% di tahun 2014 Pro-Poor Mengurangi angka kemiskinan dengan target angka 8%-10% Pro-Job Berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan target angka pengangguran sebesar 5%-6%
10 Direktif Presiden 1. 2.
Ekonomi harus tumbuh lebih tinggi. Pengangguran harus menurun dengan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. 3. Kemiskinan harus lebih menurun. 4. Pendapatan per kapita harus meningkat. 5. Stabilitas ekonomi terjaga. 6. Pembiayaan (financing) dalam negeri makin kuat dan meningkat. 7. Ketahanan pangan dan air meningkat. 8. Ketahanan energi meningkat. 9. Daya saing ekonomi nasional menguat dan meningkat. 10. “Green Economy” (Ekonomi Ramah Lingkungan) diperkuat. 30
Note: “10 Direktif Presiden” disampaikan oleh Presiden pada Rapat Kerja Bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Tampak Siring, Bali, tanggal 19-21 April 2010
A. LANDASAN KEBIJAKAN
1. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 3. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Tahun 2005 - 2025 4. UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 5. UU Nomor 47 Tahun 2009 tentang APBN 2010, RKP 2010 6. PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7. Perpres Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
8. Perpres Nomor 05 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010 - 2014
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011, Tanggal 20 Mei 2011 • • • •
A. Latar Belakang B. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia C. Posisi Indonesia dalam Dinamika Regional dan Global D. Potensi dan Tantangan Indonesia – – – – –
• • •
Potensi Indonesia A. Penduduk dan Sumber Daya Manusia B. Sumber Daya Alam C. Letak Geografis Tantangan Indonesia
E. Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Not Business As Usual F. MP3EI Merupakan Bagian Integral Perencanaan Pembangunan Nasional G. Kerangka Desain MP3EI
Percepatan Transformasi Ekonomi Melalui Not Business As Usual
Visi 2025 diwujudkan melalui 3 misi utama: 1. Peningkatan nilai tambah dan perluasan nilai rantai produksi, 2. Mendorong peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran, 3. Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses dan pemasaran
Peluang besar bagi UMKM memanfaatkan fasilitas kebijakan pemerintah. Berbagai kementerian yang terkait dengan UMKM telah melaksanakan perencanaan mengantisipasi peluang kebijakan pemerintah
PELAKSANAAN PROGRAM-PROGRAM PRO-RAKYAT UU No.05 /Th.2010 Tentang RPJMN 2010 – 2014 dan Keppres No. 15/Th.2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Program Pro-Rakyat mencakup 3 Klaster, yaitu : Klaster 1: Bantuan Sosial, Klaster 2: PNPM Mandiri Klaster 3: KUR
PROGRAM KLASTER Klaster 1 Bantuan Sosial Raskin,PKH, Jamkesmas dan Beasiswa Miskin sudah berjalan dengan baik, namun perlu penyempurnaan tata laksana. PKH, yang merupakan Pemberian Uang Tunai Bersyarat, dengan sasaran dari Th. 2011 untuk 1,116 juta RTSM, di 25 Prov, 119 Kab/Kota & 1,379 Kec. Anggaran Rp. 1,6 T. Th. 2012 untuk 1,516 juta RTSM, di 33 Prov, 167 Kab/Kota & 1,895 Kec. Anggaran 1,8 T. Memerlukan penyempurnaan tata laksana di bidang: verifikasi, proses pembayaran serta peningkatan koordinasi Kemsos, Kemkes, Kemdiknas dan Dinas-Dinas terkait di Daerah
Klaster 2 PNPM Mandiri mencakup 6622 Kec (Th.2011), 6672 Kec (Th.2012) di 33 Provinsi, & 6860 Kec (2012). Perlu Komitmen daerah dalam penyediaan Dana Daerah Untuk Urusan Bersama (DDUB),
Klaster 3 Kredit Usaha Rakyat
Pelaksanaan KUR dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Perlu peningkatan pengawasan penggunaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), Perlu integrasi program pemberdayaan masyarakat lainnya kedalam PNPM, serta integrasi PNPM dengan fasilitas pembiayaan lainnya (c.q. KUR, CSR).
20
ARAH KEBIJAKAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PROGRAM PRO-RAKYAT KEBIJAKAN EKONOMI-MAKRO Klaster-1 RTHM
1. BEASISWA MISKIN 2. JAMKESMAS 3. RASKIN 4. PKH 5. Dll.
RTM
Klaster-2
Klaster-3
PROGRAMPROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, serta Perluasan dan Peningkatan Kesempatan Kerja
RTSM
Klaster-4 RTHM
RTM *)
RTSM *)
1. 2. 3. 4. 5. 6.
PROGRAM RUMAH SANGAT MURAH PROGRAM KENDARAAN ANGKUTAN UMUM MURAH PROGRAM AIR BERSIH UNTUK RAKYAT PROGRAM LISTRIK MURAH & HEMAT Program Peningkatan Kehidupan Nelayan *) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan *)
Pengurangan Angka Kemiskinan
*) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan dan Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat Miskin Perkotaan merupakan program dengan target sasaran kelompok tertentu, pada umumnya 60% RTS termiskin.
21
Peran Bank Indonesia sebagai Agent of Development
Alokatif
Melakukan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat
Distributif
Pemerataan pertumbuhan ekonomi kepada semua segment masyarakat
Stabilitatif
Menciptakan kondisi ekonomi khususnya di bidang perbankan yang stabil
Peran Bank Indonesia saat ini lebih terfokus kepada statibilatif dibandingkan dengan alokatif (pertumbuhan) dan distributif (pemerataan) yang keduanya menciptakan kesejahteraan) 3 kluster pemberdayaan masyarakat perlu menjadi sebuah urutan kluster atau perubahan struktur dari masyarakat sosial masyarakat ekonomi mekanisme pasar
Kondisi Perbankan saat ini
Hampir semua negara di Asia Tenggara mempunyai batasan yang cukup ketat bahkan untuk negara yang heterogen seperti di Singapura. Bank Asing di Indonesia mempunyai kesempetan untuk memiliki bank hampir 100%. Perlu Bank atau lembaga keuangan yang memberikan perhatian lebih banyak kepada UMKM sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan tetap berpedoman pada prinsip perbankan .
Agent of Development: Pemberdayaan Masyarakat • Independen dalam pengambilan keputusan, • Tidak independen thd masalah bangsa, Melaksanakan fungsi negara: Alokatif, distributif, stabilitatif. Pertumbuhan, pemerataan, stabilitasi
Peran Bank Indonesia sebagai Agent of Development • Produk besar BI: – PHBK dan KKMB sekarang diadopsi PNPM, bisa lebih dioptimalkan dengan OVOP-One Village One Product – Klaster pembangungan daerah sebagai pusat pertumbuhan , – Bermacam Pusat Informasi, P3UKM, SIB, SIABE, SISLUK, SPKUI, SIPMK, dll, – Perlu disosialisasikan.
www.bi.go.id Bank Indonesia sbg sponsor Tim Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat, Kader Bangsa Wirausaha
Pembiayaan UMKM melalui Trustfund Akademisi
Bisnis
Goverment
Community
PNPM Bersama Bangun Bangsa
UMKM
Bank
PNPM Mandiri Implementation Mechanism Design
PIU of PNPM-Core in Local Government (APBN/APBD)
Local government capacity building and local implementors
BLM (Community Direct Grant/Block Grant )
+
Community Trust Fund
Facilitator/Community Empowerment Process Assistance
PIU PNPM strengthened in Local Government (APBN/APBD)
Road, Drinking Water, Housing, School Building, Hospital, UMK, Revolving Fund, Livestock, etc.
Facilitator/Activity Implementation Assistance (prepared by related sector)
41 41
Program Hubungan Bank dengan Kelompok swadaya masyarakat (PHBK) Bentuk Hubungan: 1.Langsung 2.Kerjasama 3.Penjaminan
BANK 2
Menghubungkan Bank dengan masyarakat miskin produktif yang fisible tapi tidak bankable, melalui wadah kelompok swadaya masyarakat
LPSM 1
Forum Bank, LPSM, LSM
3
KSM/LSM
Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB)
KKMB sebagai fasilitator, dinamistor, motivator, pendamping masyarakat berhubungan dengan bank
Dalam MOU Bank Indonesia dengan Komite Penanggulangan Kemiskinan, BRI sebagai koordinator Pemberdayaan KKMB.
BANK
KKMB BDSP
Nasabah
What Next ? 1. Perlukah perencanaan strategis pembangunan UMKM dan LKM menjadi sebuah Gerakan Nasional? 2. Jika ya, siapa yang harus merencanakan? 3. Bagaimana merencanakan? Bank Indonesia bisa lebih proporsional sebagai agent of development menjadi mitra utama Gerakan Nasional Pemberdayaan Masyarakat dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki saat ini dalam koridor: alokasi, distribusi, stabilisasi; menjaga oertumbuhan, pemerataan, stabilisasi dengan meneliti, mendidik, mengabdi untuk kejayaan negara dan bangsa. www.bi.go.id
Terima kasih perhatiannya Salam NKRI-165 Bersama Bangun Bangsa
