REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
PERAN PROVINSI DALAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
WAKIL MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ WAKIL KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Jakarta, 10 Maret 2011
OUTLINE • POTENSI PEREKONOMIAN INDONESIA • PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KORIDOR EKONOMI INDONESIA) • PERAN PENTING PROVINSI
2
POTENSI PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT INI
• BERPELUANG MENJADI 10 BESAR EKONOMI DUNIA DI TAHUN 2030 • MEMILIKI BONUS DEMOGRAFI 2030 • KEKAYAAN SUMBER DAYA ALAM MELIMPAH • MENINGKATNYA KEPERCAYAAN INTERNASIONAL
SAAT INI TEPAT UNTUK TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA
3
PROGRAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
• MENGGUNAKAN PENDEKATAN WILAYAH UNTUK AKSELERASI PEREKONOMIAN KONEKTIVITAS NASIONAL • MENGIDENTIFIKASI 6 KORIDOR EKONOMI YANG MENCAKUP SEBAGIAN BESAR WILAYAH INDONESIA
SUMATERA BAGIAN TIMUR– BARAT LAUT JAWA JAWA BAGIAN UTARA KALIMANTAN SULAWESI JAWA TIMUR – BALI – NUSA TENGGARA PAPUA 4
DASAR PENGEMBANGAN KORIDOR EKONOMI INDONESIA
STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DALAM KONEKTIVITAS NASIONAL
PENGEMB WILAYAH
PETA JALAN
KONEKTIVITAS NASIONAL: INTRA DAN INTER PULAU & INTERNASIONAL
SISTEM LOGISTIK NASIONAL
PERAN DAERAH SANGAT PENTING
SIST. TRANSPORT NASIONAL
Koridor ekonomi Indonesia mengadopsi strategi pengembangan wilayah sebagai dasar pengembangannya daerah merupakan vocal point 5
PERAN DAERAH DALAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KORIDOR EKONOMI INDONESIA)
PERAN PUSAT: REGULASI DAN INVESTASI (PEMERINTAH DAN SWASTA)
Daerah perlu melakukan sinergi dalam alokasi sumber daya, pengembangan sektor unggulan, sarana prasarana, dan rencana tata ruang dengan konsep koridor ekonomi Indonesia
KORIDOR EKONOMI INDONESIA
PERAN DAERAH: REGULASI, LOKASI, INVESTASI (PEMERINTAH DAN SWASTA), DIRECT USER
•SESUAI DENGAN SUMBER DAYA (KEUANGAN DAN MANUSIA), SEKTOR UNGGULAN, SARANA PRASARANA , DAN TATA RUANG DI DAERAH 6
PERAN DAERAH DALAM PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KORIDOR EKONOMI INDONESIA)
LOKASI
REGULASI
SUMBER DAYA KERANGKA PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN DAERAH & PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH
PELAKSANA
RPJMD DAN RKPD Sinergi tersebut dituangkan dengan dukungan regulasi, lokasi, sumberdaya, dan pelaksanaan melalui kerangka penyelenggaraan pembangunan dan target pembangunan di daerah (RPJMD dan RKPD)
7
PROVINSI HARUS MENGAMBIL PERAN DALAM SINERGI PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA
PERAN DAN FUNGSI PROVINSI DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DAERAH PROVINSI MEMILIKI PERAN KUAT DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DI DAERAH) KEBERHASILAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA MEMERLUKAN KOORDINASI PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DAERAH MENJAGA KUALITAS HASIL DAN PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN (DAERAH DAN NASIONAL)
Sesuai UU 32/2004 dan revisi PP 19/2010 Peran dan Fungsi Gubernur sebagai kepala daerah Provinsi: 1. Wakil Pemerintah Pusat di daerah 2. Koordinasi penyelenggaraan pemerintah di daerah (Kab/Kota) 3. Menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintahan kabupaten 8 dan kota.
8
PERAN DAN FUNGSI PROVINSI DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DI DAERAH SINERGI PEMBANGUNAN
HANYA DENGAN PERAN KUAT PROVINSI PERCEPATAN DAN PERLUASAN EKONOMI INDONESIA AKAN BERHASIL
RPJMN&RKP
RPJMD & RKPD
KORIDOR EKONOMI, MASTER PLAN WILAYAH,DST
PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH
PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL
Sekian dan Terima Kasih.
10
