KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

KP3EI

KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN KEGIATAN TIM KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KP3EI) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

LAPORAN KEGIATAN TIM KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (KP3EI) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAFTAR ISI DAFTAR ISI

1

KATA PENGANTAR

2

Resume “Strategi Pembangunan Kalimantan Timur Menuju Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”

3

Sekilas Tentang Kalimantan Timur

7

Kalimantan Timur dalam Koridor MP3EI

12

Proyek Infrastruktur MP3EI di Kalimantan Timur

16

Tentang KP3EI Provinsi Kalimantan Timur

23

Masterlist Kegiatan MP3EI Kaltim (Usulan Revisi Perpres MP3EI)

27

Pelaksanaan Pembangunan Proyek MP3EI di Kalimantan Timur

38

Kegiatan KP3EI Kalimantan Timur Tahun 2013

62

Laporan Kegiatan Tahun 2013

1.


KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum warrahmatullah wabarakatuh, Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesempatan yang diberikan kepada kita untuk terus berkarya dan berupaya melakukan langkah-langkah positif untuk membangun Indonesia, khususnya provinsi kita tercinta ini.

DR. IR. H. RUSMADI Ketua Harian KP3EI Kaltim

Sebagai amanah dari Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), pada tanggal 24 Oktober 2011, Gubernur Kalimantan Timur melantik Tim Komite Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) Provinsi Kalimantan Timur. Komite ini memiliki tugas melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan MP3EI, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta menetapkan langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan MP3EI di Kaltim. Sepanjang tahun 2012, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan berbagai upaya percepatan pembangunan ekonomi. Saat ini, upaya tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas. Disadari bahwa kelancaran aktivitas ekonomi salah satunya ditentukan oleh kondisi infrastruktur dasar. Infrastruktur yang handal sudah tentu akan memberi dampak positif terhadap kelancaran aktivitas ekonomi di kalimantan Timur, mulai proses produksi hingga distribusi. Upaya yang dilakukan ini mulai memperlihatkan titik terangnya. Salah satunya pada Bulan Oktober 2012 yang lalu, Bapak Presiden RI telah melakukan peresmian dan groundbreaking 7 proyek MP3EI di Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut, Beliau mengatakan bahwa saat ini Kalimantan Timur jauh lebih maju dibanding 8 (delapan) tahun yang lalu; Kalimantan Timur sudah berlari sangat kencang. Apresiasi ini tentu menjadi sebuah dorongan dan motivasi bagi seluruh tim KP3EI beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk terus berupaya meningkatkan kinerja dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang makmur dan sejahtera. Tentunya hal ini juga menjadi langkah masyarakat Kaltim untuk mewujudkan Indonesia sebagai bagian dari 10 negara maju di dunia pada tahun 2025. Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh


2.


RESUME “Strategi Pembangunan Kalimantan Timur Menuju Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan” (1) Secara geografis Kalimantan Timur, dengan luas wilayah 20,8 juta ha, berada ditengah-tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan luas wilayah mencapai sekitar 1,5 kali pulau Jawa dan Madura, Kalimantan Timur hanya dihuni oleh ±3,6 juta penduduk. Secara tradisional penduduk asli Kalimantan Timur bermukim di wilayah pedalaman, namun sejalan dengan perkembangan aktivitas perekonomian dengan dunia luar maka mayoritas masyarakat Kalimantan Timur saat ini bermukim disepanjang wilayah pesisir. Sektor Primer masih mendominasi struktur perekonomian Kalimantan Timur. Dalam kurun 2000-2011, peranannya cenderung terus meningkat. Sementara itu, peranan sektor sekunder terus menurun. Disisi lain, peran sektor tersier relatif stagnan, secara lebih rinci, sektor pertambangan dan penggalian dan sektor industri pengolahan memiliki peran dominan dalam perekonomian Kalimantan Timur.

Besarnya ketergantungan perekonomian pada sumberdaya yang tak terbarukan menjadi perhatian Pemerintah Kalimantan Timur dalam penetapan strategi pembangunannya. Menyadari bahwa sumberdaya tak terbarukan pada akhirnya akan menurun dan kemudian habis, maka pemerintah Kalimantan Timur menyikapinya dengan mempersiapkan lokomotif pertumbuhan ekonomi baru yang “sustainable”. Hal tersebut diinisiasi dalam visi pembangunan jangka menengah tahun 2009-2013 yakni “Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera”. Mengacu pada visi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan dua strategi besar dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan yakni Mengembangkan Industri Eksisting seperti Industri Pengilangan Minyak, Industri Pupuk, Industri Gas dan Usaha Pertambangan Batubara. Selain itu Pemerintah Daerah juga membangun dan mengembangkan Industri berbasis pertanian dengan pendekatan skala ekonomi dan klaster industri. Pengembangan Klaster Industri dilakukan Pemerintah Kalimantan Timur dalam upaya merubah struktur ekonomi produksi dari sekedar eksportir bahan mentah, menjadi eksportir bahan jadi/olahan (final/processed product) yang memiliki daya saing (competitiveness), nilai tambah (value added) dan mampu memberikan multiplier effects yang lebih signifikan bagi kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan (sustainable welfare). Laporan Kegiatan Tahun 2013

3.


RESUME “Strategi Pembangunan Kalimantan Timur Menuju Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan” (2) Saat ini terdapat 7 kawasan utama pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur yang dilakukan melalui pendekatan klaster Industri yakni Kawasan Industri Kariangau, Kawasan Industri dan Jasa Kota Samarinda, Kawasan Industri berbasis Gas dan Kondensat Bontang, Kawasan Industri berbasis Oleochemical Maloy, Kawasan Industri Pariwisata Derawan, Kawasan Delta Kayan Food Estate dan Kawasan Perbatasan Ri – Malaysia (Kawasan Strategis Nasional). Keberhasilan pembangunan kawasan-kawasan ini merupakan representasi dari wajah pembangunan masa depan Kalimantan Timur yang berdaya saing dan berkelanjutan. Salah satu kawasan yang sudah sangat maju dari sisi dokumen perencanaan maupun keterlibatan berbagai pihak adalah Pembangunan Kawasan Industri berbasis pertanian dan Oleochemical Maloy. Kawasan ini merupakan salah satu program Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana ditetapkan dalam Inpres No 1 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Prioritas Nasional Tahun 2010. Kawasan Maloy di Kabupaten Kutai Timur juga ditetapkan dalam Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia sebagai lokus kegiatan ekonomi utama kelapa sawit. Dalam menindaklanjuti penetapan tersebut Pemerintah Provinsi telah menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan mulai dari Feasibility Study, Masterplan dan Detail Engineering Design (DED). Dokumen perencanaan ini juga telah didukung dengan ketersediaan Dokumen Amdal Pembangunan Kawasan Industri. Pemerintah Provinsi bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah melakukan pembebasan lahan pada kawasan Industri Oleochemical Maloy. Selain itu Pemerintah Provinsi juga telah mengalokasikan dana guna pembangunan jalan dalam kawasan dan pembangunan kantor Pelabuhan CPO. Dukungan pembangunan Maloy juga mengalir dari Pemerintah Pusat. Melalui dana SAL 2012, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan dana sebesar Rp.257 Milliar untuk pembangunan Jalan Akses menuju Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy. Kementerian Perindustrian telah menyusun Dokumen Kelayakan Pembangunan Tangki Timbun. Pada tahun 2014 dialokasikan melalui APBN pada Kementerian perindustria untuk pembangunan Tangki Timbun di Kawasan pelabuhan Internasional Maloy. Kalangan pengusaha swasta juga menunjukkan antusias yang sangat tinggi terhadap Pembangunan Kawasan Industri oleochemical di Maloy. Sampai saat ini telah terdapat 13 perusahaan yang bergerak dibidang industri kelapa sawit yang telah menyatakan minatnya untuk melakukan investasi di Maloy. Perusahaan-perusahaan inilah yang diharapkan menjadi ”champion” dalam mewujudkan lokomotif pertumbuhan ekonomi baru berbasis sumberdaya alam yang dapat diperbaharui di Kalimantan Timur. Laporan Kegiatan Tahun 2013

4.


RESUME “Strategi Pembangunan Kalimantan Timur Menuju Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan” (3) Upaya untuk memberikan kemudahan dan insentif bagi para investor di Kawasan Maloy juga ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan mengusulkan Maloy menjadi Kawasan Ekonomi Khusus. Saat ini Maloy diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus melalui Joint Operation antara Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya dengan PT. Trans Kalimantan Economic Zone dan PT. Batuta Chemical Industrial Park. Nama yang diusulkan adalah Maloy Trans Kalimantan Economic Zone (MTKEZ). Secara umum Percepatan Pembangunan Kalimantan Timur sangat terstimulasi dengan ditetapkannya Perpres 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Tema pembangunan MP3EI Koridor III Kalimantan yakni Pusat Produksi Hasil Tambang dan Lumbung Energi Nasional telah selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Timur. Keunggulan komparatif potensi pertambangan dan energi yang sangat melimpah harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat sekaligus sebagai modal dasar untuk mendorong tumbuhnya ‘lokomotif’ tulang punggung perekonomian yang berkelanjutan. Kalimantan Timur memegang posisi strategis dalam MP3EI Koridor III Kalimantan baik dari penetapan lokus kegiatan ekonomi utama maupun jumlah dan nilai investasi yang tercatat. Dari 7 lokus yang terdapat dalam Koridor III Kalimantan 4 lokus (lokus 1,2,3 dan 7) berada di Kalimantan Timur. Sedangkan dari sisi jumlah dan nilai Investasi yang telah tercatat di KP3EI Pusat, terdapat 157 rencana investasi dengan nilai mencapai 688,3 T. Investasi ini terdiri dari Infrastuktur (43 proyek), Peternakan (20 proyek), Kelapa Sawit (36 proyek) Perkayuan (16 proyek), Industri (10 proyek), Pariwisata (4 proyek), Karet (2 proyek), Batubara (14 proyek) dan Migas (10 proyek). Besarnya nilai dan minat investasi ini, selain didorong oleh potensi daerah, juga merupakan salah satu keberhasilan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan prima bagi calon Investor. Berdasarkan hasil Kajian National University of Singapore (NUS) tahun 2010, Kalimantan Timur menempati peringkat terbaik ke 3 dari 33 provinsi di Indonesia terkait Daya Saing Investasi.


5.


RESUME “Strategi Pembangunan Kalimantan Timur Menuju Ekonomi Daerah Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan” (4) Komitmen yang kuat dari berbagai pihak dalam mensukseskan program MP3EI terlihat dari kemajuan berbagai proyek MP3EI di Kalimantan Timur. Secara sinergis, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan Swasta terus berkolaborasi guna melakukan percepatan pembangunan ekonomi. Keberhasilan pembangunan proyek-proyek yang telah berjalan, seperti Pelabuhan Peti Kemas Internasional Kariangau, Bandara Internasional Sepinggan, tentunya akan diikuti oleh proyek-proyek MP3EI lainnya menjadi dasar yang kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai sepuluh negara besar di dunia pada tahun 2025 dan enam negara besar dunia pada tahun 2050.


6.


TENTANG KALIMANTAN TIMUR


7.


ADMINISTRASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sebelum Pemekaran 10 Kabupaten 4 Kotamadya

Setelah Pemekaran 7 Kabupaten 3 Kotamadya


8.


Tentang Kalimantan Timur

Jembatan Mahakam, Samarinda

Provinsi Kalimantan Timur memiliki wilayah seluas ±208.657,74 km2 terdiri atas wilayah daratan seluas ±198.441,17 Km2 dan wilayah pengelolaan laut seluas ±10.216,57 Km2. Secara geografis, Provinsi terluas kedua di Indonesia ini terletak antara 4º24’ Lintang Utara (LU) dan 2º25’ Lintang Selatan (LS), serta antara 113º44’ dan 119º00’ Bujur Timur (BT).

Provinsi yang dihuni 3,7 juta jiwa ini dibagi menjadi 10 kabupaten, 4 kota, 136 kecamatan dan 1.445 desa/kelurahan (sebelum pemekaran) Berada pada jalur pelayaran internasional ALKI II tentu menjadi keuntungan Kaltim dalam mengembangkan berbagai sektor perekonomian di daerahnya. Di masa mendatang, ALKI II diproyeksikan akan menjadi perlintasan laut ekonomi dunia, mengingat ALKI I yang saat ini keberadaannya sudah padat. Potensi ekonomi yang akan berkembang tentu tidak hanya dalam level regional saja, melainkan internasional. Tentu hal ini akan mendukung tercapainya Kaltim sebagai lokomotif utama pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Kondisi ini juga didukung oleh keberadaan potensi keberagaman Sumber Daya Alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tak dapat diperbarui. Sumberdaya batubara di Kaltim pada tahun 2011 mencapai 28,93 Milliar ton, dengan produksi 65,9% dari total produksi nasional. Sementara untuk minyak bumi, jumlah cadangan di Kaltim sebesar 11% dari cadangan nasional; gas bumi 24,3% dari cadangan nasional.Tidak hanya sumberdaya energi yang tak dapat diperbarui, energi terbarukan yang dimiliki Kaltim antara lain tenaga air, dengan potensi 6969,9 MW, bio massa 4710 mw, serta potensi tenaga surya tersebar. Rencana pengembangan produk hilir kelapa sawit di Kalimantan Timur untuk mewujudkan Kaltim sebagai pusat agroindustri, bukanlah tidak beralasan. Hal ini didukung oleh ketersediaan bahan baku kelapa sawit. Pada tahun 2013, luas areal perkebunan sawit di Kaltim melebihi target 1 juta Hektar.


9.


Tentang Kalimantan Timur Produk Domestik Regional Bruto di Kalimantan Timur pada tahun 2011 adalah sebesar Rp. 419,10 Trilliun. Hasil studi yang dilakukan oleh lee kuan yew, Asia Competitiveness Institute, National University Singapore menyatakan bahwa Kalimantan Timur memiliki beberapa keunggulan, yakni dalam tingkat kompetitif, financial, bussiness, & manpower, stabilitas makro ekonomi, serta kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur. Riset ini juga menunjukkan bahwa Kalimantan Timur memiliki potensi besar untuk pengembangan industri manufaktur modern. Ditilik secara sektoral, struktur perekonomian Kalimantan Timur didominasi oleh sektor pertambangan, yakni 50,29%, diikuti sektor manufaktur 23,26%, perdagangan sebesar 7,85%, pertanian 5,71%, serta jasa 3,92%. Ini menunjukkan bahwa tingginya PDRB Kalimantan Timur sebagian besar bersumber dari ekstraksi sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui. Kinerja ekspor di Kalimantan Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini juga diikuti oleh peningkatan nilai investasi di kaltim. Pada tahun 2010 dan 2011, Kaltim memperoleh regional champion dalam bidang investasi, baik luar negeri maupun domestik. Pada tahun 2011, investasi luar negeri Kaltim menempati posisi 6 secara nasional, dan posisi 5 secara nasional untuk investasi domestik. Sektor Pertambangan Masih Mendominasi Struktur Ekonomi Kaltim


10.


Tentang Kalimantan Timur 47,4%

Pertambangan dan Penggalian 23,5%

Industri Pengolahan 8,62%

Perdagangan, Hotel, & Restoran

6,16%

Pertanian Jasa-Jasa/Service

4,17 %

Pengangkutan & Komunikasi

3,97%

Bangunan

2,98%

Keuangan, Persewaan, dan Jasa…

2,89% 0,27%

Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,00


10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

11.


KALIMANTAN TIMUR DALAM KORIDOR MP3EI


12.


KALIMANTAN TIMUR DALAM KORIDOR MP3EI

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dilegalkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 memiliki beberapa strategi pengembangan. Strategi pengembangan tersebut dilakukan melalui pembagian wilayah Indonesia menjadi 6 (enam) koridor ekonomi, dimana Kalimantan Timur merupakan bagian dari MP3EI koridor Ekonomi Kalimantan. Setiap koridor ekonomi memiliki tema pembangunan masing-masing. Pemilihaan tema untuk tiap-tiap koridor, bukanlah tidak beralasan, melainkan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Koridor Ekonomi Kalimantan memiliki tema sebagai “Pusat produksi dan pengolahan hasil tambang & lumbung energi nasional”. Terdapat 7 lokus pengembangan dikoridor ekonomi kalimantan, 4 diantaranya terletak di kaltim. Lokus lokus tersebut yakni lokus 1 di Kutai Timur, lokus 2 di Balikpapan, lokus 3 di Kutai Kartanegara, dan lokus 7 yang berfokus pada pengembangan infrastruktur perkeretaapian Berdasarkan hasil inventarisasi tim KP3EI Pusat, terdapat 157 rencana investasi proyek MP3EI di kaltim dengan nilai mencapai 688,3 T. Investasi ini terdiri dari Infrastuktur (43 proyek), Peternakan (20 proyek), Kelapa Sawit (36 proyek) Perkayuan (16 proyek), Industri (10 proyek), Pariwisata (4 proyek), Karet (2 proyek), Batubara (14 proyek) dan Migas (10 proyek) Guna membiayai seluruh proyek MP3EI, dibuthkan investasi yang tidak sedikit. Dana pemerintah tidak mungkin dapat memenuhi nilai investasi tersebut. Disinilah konsep implementasi MP3EI terlihat. Dalam rangka melakukan percepatan pembangunan, Pemerintah akan bekerjasama dengan berbagai pihak baik BUMN, maupun swasta asing dan nasional. Peranan Pemerintah akan lebih diberatkan pada regulasi, koordinasi, fasilitasi berbagai hal yang menyangkut investasi. Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu bentuk fasilitasI dan katalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam melakukan percepatan pembangunan di Koridor Ekonomi Kalimantan. Laporan Kegiatan Tahun 2013

13.


PENDEKATAN KLASTER INDUSTRI

Pengembangan wilayah di Kalimantan Timur dilakukan dengan pendekatan klaster industri. Pendekatan ini digunakan karena diyakini akan memberikan dampak positif terhadap beberapa aspek penting dalam pergerakan roda perekonomian, diantaranya peningkatan nilai tambah, produktivitas, inovasi, serta memperluas lapangan pekerjaan. Terdapat 7 kawasan industri yang tersebar di wilayah selatan hingga ke utara. Provinsi Kalimantan Timur Masingmasing kawasan industri memiliki potensi dan keunggulan masingmasing dan tentu saling berkaitan. Disinilah titik awal pergerakan ekonomi. Keunggulan masing-masing kawasan industri, akan melahirkan suatu keterhubungan/interkoneksi, yang akan berlanjut pada ketergantungan/interpendensi, hingga interelasi antar kawasan industri, antar provinsi, regional, nasional, bahkan internasional. Tujuh kawasan industri tersebut yakni : 1. Kawasan Industri Kariangau, Balikpapan, dengan basis aneka industri. 2. Kawasan Industri jasa Kota Samarinda, dengan aktivitas utama di sektor jasa dan pusat pemerintahan 3. Kawasan Industri berbasis migas dan kondensat, Bontang 4. Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy, dengan basis kegiatan pada pertanian dan oleochemical 5. Kawasan Industri Pariwisata, Kepulauan Derawan 6. Kawasan Industri Pangan, Kayan Delta Food Estate

7. Kawasan Perbatasan RI-Malaysia (Kawasan Strategis Nasional) Laporan Kegiatan Tahun 2013

14.


PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

Kawasan Perbatasan (Kawasan Strategis Nasional)

Delta Kayan Food And Rice Estate

Kawasan Industri pariwisata, Kep. Derawan

Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy Kawasan Industri Migas dan Kondensat, Bontang

Kawasan Industri Jasa, Kota Samarinda

Kawasan Industri kariangau


15.


PROYEK INFRASTRUKTUR MP3EI DI KALIMANTAN TIMUR


16.


PROYEK-PROYEK MP3EI DI KALTIM YANG SEGERA Di-GROUNDBREAKING dan DIRESMIKAN 2013 SEGERA GROUNDBREAKING NO 1 2 3 4 5

PROYEK Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Panjang Pembangunan Jembatan Loa Kulu Pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat Pembangunan Bandara Maratua Pembangunan rel kereta api Kutai Barat - Balikpapan

NILAI INVESTASI Rp. 1,6 Triliun Rp. 750 Miliar Rp. 505 Miliar Rp. 270 Miliar US$ 1,8 Miliar

6

Pembangunan Rel Kereta Api Wahau – Lubuk Tutung

Rp. 9,1 Triliun

7 8 9

Pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Pembangunan Institut Seni Budaya Kalimantan Pembangunan Trans Studio Kalimantan

Rp. 1 Triliun Rp. 1 Triliun Rp. 1 Triliun

SEGERA DIRESMIKAN NO 1 2 3

PROYEK Pengembangan Bandara Internasional Sepinggan, Balikpapan Pembangkit listrik limbah cair kelapa sawit PT. REA Kaltim Pembangkit listrik limbah cair kelapa sawit Prima Mitra Jaya Mandiri, 830 KW

NILAI INVESTASI Rp. 1,6 Triliun Rp. 50 Miliar Rp. 25 Miliar

4

Pembangunan Bandara Long Bawan Nunukan

Rp. 150 Miliar

5

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy

Rp. 4,8 Triliun


17.


PROYEK-PROYEK MP3EI YANG SUDAH DIRESMIKAN DAN SUDAH DI-GROUNDBREAKING (1) NO.

PROYEK

KETERANGAN

1.

Pelabuhan Peti Kemas Internasional Kariangau

Diresmikan 24 Oktober 2012

2.

Pembangunan Bandara Kalimarau di Berau

Diresmikan 24 Oktober 2012

3.

Pengembangan Bandara Internasional Sepinggan, Balikpapan

SEGERA DIRESMIKAN

4.

Pabrik Pupuk Kaltim 5 di Bontang

Groundbreaking 24 Oktober 2012

5.

Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy, Kutim


6.

Pembangunan Bandara Samarinda Baru


7.

Pembangunan Jembatan Kembar di Sungai Mahakam


8.

Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda 99 km

Telah di-Groundbreaking

9.

Pembangunan PLTU – Kerjasama dengan PLN 2x100 MW (Program Nasional 10.000 MW)


10.

Pembangunan PLTG – IPP – 2x41 MW di SenipahSamboja


11.

Pembangunan PLTU 2x25 MW di KIK-Kariangau (Kerjasama PT. Gunung Bayan – Pemkot Balikpapan)


12.

Pembangunan Jembatan Pulau Balang (Bentang Pendek dan Bentang Panjang)


13.

Pembangunan jalan akses Km. 13 - Terminal peti kemas kariangau


14.

Pembangunan Waduk Sungai Wain


15.

Pembangunan Terminal Peti Kemas Palaran

Telah diresmikan

16.

Pembangunan jalan akses menuju TPK Palaran



18.


PROYEK-PROYEK MP3EI YANG SUDAH DIRESMIKAN DAN SUDAH DI-GROUNDBREAKING (2) NO.

PROYEK

KETERANGAN

17.

Lanjutan Pembangunan Jembatan Mahkota II


18.

Pembangunan Convention Hall


19.

Pembangunan Kayan Delta Food Estate


20.

Pembangunan Pelabuhan Internasional CPO (Sisi darat)

21.

Peningkatan kondisi jalan Sp. Perdau - Maloy


22.

Pembangunan jalan Talisayan - Batu Lepok; Sangkulirang-Lepok 1;Lepok 2


23.

Jalan Akses Kawasan Industri Maloy, 17 Km


24.

Pembangunan Rel Kereta Api Ma. Wahau - Lb. Tutung


25.

Pembangunan Rel Kereta Api Tabang - Lb. Tutung


26.

Pembangunan Jalan Kabupaten


27.

Pembangunan Bendungan Kaliorang


28.

Pembangunan Sistem Distribusi Air Baku Sistem Sekerat


29.

Pembangunan Bendungan Marangkayu


30.

Pembangunan jalan akses dan paralel perbatasan


31.

Pembangunan Bandara Datah Dawai


32.

Pembangunan Bandara Long Bawan


33.

Pembangunan Bandara Long ampung



19.


PROYEK-PROYEK MP3EI YANG AKAN DI-GROUNDBREAKING (1) NO.

PROYEK

KETERANGAN

1

Pembangunan Rel Kereta Api Kutai Barat – Balikpapan (Kerjasama dengan JSC Russian Railways)

Akan di-Groundbreaking

2

Pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK)


3

Pembangunan Institut Seni dan Budaya (ISBI)


4

Pembangunan Balai Latihan Kerja Internasional, Balikpapan


5

Pengembangan Blok Mahakam (South Mahakam)


6

Pengembangan Blok Rapak Ganal , Muara Rapak


7

Pembangunan Kampus Pendidikan Pelita Harapan (Lippo Group)


8

Pembangunan Rumah Sakit Internasional (Siloam Hospital – Lippo Group)


9

Pembangunan Education Center


10

Pembangunan SKOI (Sekolah Khusus Olahraga Internasional)


11

Trans Studio Kaltim di Samarinda


12

Pembangunan Kaltim Zoo (Kaltim Park) di wilayah KRUS di Lempake, Samarinda


13

Pembangunan Hotel Trans Luxury (Hotel Bintang 5) di lokasi ex.Hotel Lamin Indah di Samarinda


14

Pembangunan Jembatan Loa Kulu


15

Pembangunan PLTD Loa Raya, Tenggarong – Kukar


16

Pembangunan Rel Kereta Api (Kerjasama  RAK/RMII – UEA) Ma. Wahau – Lubuk Tutung (135 km)


17

Pembangunan Coal Terminal di Lubuk Tutung


18

Pembangunan PLTU Mulut Tambang di Wahau 1400 MW (Kerjasama MEC-Nalco India)


19

Pembangunan SMELTER Aluminium – Wahau (Kerjasama MEC Nalco India)



20.



PROYEK

KETERANGAN

20

Pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat, Kab. Kutai Barat


21

Infrastructure Industry Batubara (Kerjasama dengan PT. BCIP)


22

Pembangunan Bandara, Jalan lingkar, dan Pelabuhan Lok Thuan, Bontang


23

Pembangunan Bandara Tana Paser, Kab. Paser


24

Pembangunan Tower Telekomunikasi di Kecamatan Perbatasan


25

Kaltim Air / Kaltim Aviation Holding


26

Pembangunan Kawasan Industri Nuklir Kerjasama dengan BATAN dan HIPNI


27

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sebaung 2 x 5 MW dengan kabel bawah laut menuju Nunukan (15.000 m) dan Sebatik (3.500m)


Pengembangan Kawasan Wisata di Kep. Derawan dan sekitarnya


28 29

Pembangunan Jalan Poros Kab. Tana Tidung


30

Pembangunan / pengembangan Pelabuhan Mangkajang, Berau


31

Pembangunan Pelabuhan Mantaritip, Berau


32

Pembangunan PLTA Kayan, Malinau (Hanergy Holding Group)


33

Pembangunan Dermaga Sungai, Danau Penyebrangan di Kec. Lumbis dan Kec Sembakung


34

Pembangunan Bandara Maratua


35

Pembangunan Dermaga Sungai, Danau Penyebrangan di Kec. Lumbis dan Kec Sembakung



21.



PROYEK

KETERANGAN

36

Pembangunan Bandara Maratua


37

Pengembangan Kawasan Industri Pengolahan Batubara (PT. BCIP)


38

Pembangunan Supermall, Balikpapan


Groundbreaking dan peresmian beberapa proyek MP3EI di Kaltim oleh Bapak Presiden RI , 24 Oktober 2012


22.


TENTANG KP3EI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


23.


KP3EI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dokumen MP3EI menjelaskan bahwa pada tingkat daerah, Gubernur berperan sebagai ujung tombak bagi pelaksanaan program-program MP3EI. Pelaksanaan tugas-tugas tersebut dibantu oleh tim kerja dan sekretariat. Tim kerja bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan proyek investasi dan proyek infrastruktur dengan seluruh pemangku kepentingan, memecahkan masalah teknis yang bersifat antar sektor/antar kementerian, serta memastikan dukungan pemerintah atas pelaksanaan MP3EI. Sekretariat merupakan tim pendukung, yang memiliki tugas dalam pengembangan sistem dan mengoordinasikan seluruh upaya koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Sekretariat juga bertugas membantu sejumlah analisis yang diperlukan untuk perumusan teknis oleh tim kerja. Bersamaan dengan Rapat Koordinasi Gubernur dan 14 Bupati/Walikota di Kalimantan Timur, Pada tanggal 24 Oktober 2011, Gubernur Melantik anggota KP3EI Provinsi Kaltim. Tim KP3EI Kaltim terdiri atas kepala SKPD dan instansi terkait, perguruan tinggi, juga dunia usaha. Sesuai dengan penjelasan dokumen MP3EI, bahwa pelaksanaan tugas Ketua harian KP3EI dibantu oleh Tim Kerja Regulasi, Tim Kerja Konektivitas, Tim Kerja SDM dan IPTEK, dan Kesekertariatan. Laporan Kegiatan Tahun 2013

Surat Keputusan Gubernur Kaltim Pembentukan Tim KP3EI

24.


STRUKTUR ORGANISASI KP3EI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Berlandaskan Perpres 32/2011, Personil KP3EI Provinsi Kalimantan Timur, Ditetapkan Melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 500/K.675/2011

• •

PENANGGUNG JAWAB GUBERNUR KALTIM WAKIL GUBERNUR

•

KETUA SEKRETARIS DAERAH

•

• • • • • •

•

KETUA HARIAN KETUA BAPPEDA KALTIM

WAKIL KETUA ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SETDA PROV

ANGGOTA Bupati/Walikota SeKaltim Rektor UNMUL Rektor UNV. Borneo Tarakan Asisten Pemerintahan Setdaprov Asisten Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Asisten Administrasi Umum Setdaprov

TIM KERJA KONEKTIVITAS

TIM KERJA REGULASI

TIM KERJA SDM DAN IPTEK

Untuk membantu tim KP3EI dalam menjalankan tugas, dibentuk pula tim Sekretariat KP3EI Prov. Kaltim, yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Harian


25.


KEANGGOTAAN KP3EI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA REGULASI KETUA : Kepala BPPMD Prov. Kaltim WAKIL KETUA : Kepala Badan Pertanahan Nasional Prov. Kaltim ANGGOTA : 1. Kepala Dinas Pertambangan & Energi Prov. Kaltim 1. Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kaltim 2. Kepala Dinas Perkebunan Prov. Kaltim 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Prov. Kaltim 4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prov. Kaltim 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Prov. Kaltim 6. Kepala Dinas Perindagkop & UMKM Prov. Kaltim 7. Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Prov. Kaltim 8. Kepala Dinas Peternakan Prov. Kaltim 9. Kepala Badan Ketahanan Pangan & Penyuluhan Prov. Kaltim 10. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kaltim 11. Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kaltim 12. Kepala Biro Perbatasan, Penataan Wilayah & Kerjasama Setda Prov. Kaltim 13. Kepala Perwakilan BP. Migas KalimantanSulawesi 14. Ketua KADIN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA KONEKTIVITAS KETUA : Kepala Dinas Perhubungan Prov. Kaltim WAKIL KETUA : Kepala Dinas PU Prov. Kaltim ANGGOTA : 1. Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman, Daerah Terpencil Prov. Kaltim 1. Kepala Dinas Kominfo Prov. Kaltim 2. Kepala Biro Pembangunan Daerah Setda Prov. Kaltim 3. General Manager PT. PLN Wilayah Kaltim 4. General manager PT. PLN Pembangkit Listrik & Jaringan 5. PT. TELKOM 6. Kepala Cabang PT. Angkasa Pura I 7. General Manager PT. Pelindo IV Balikpapan 8. General Manager PT. Pelindo IV Samarinda


SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA SDM DAN IPTEK KETUA : Kepala Balitbangda Prov. Kaltim WAKIL KETUA : Kepala Bandiklat Prov. Kaltim ANGGOTA : 1. Wakil Rektor IV Unmul 2. Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan & Penjamin Mutu Universitas Borneo Tarakan 3. Kepala BPS Kaltim 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Prov. Kaltim 5. Kepala Dinas Kesehatan Prov. Kaltim 6. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Prov. Kaltim 7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim 8. Kepala LAN Kaltim 9. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Kaltim 10. Kepala Biro Humas & Protokol Setda Prov. Kaltim

Pelantikan Anggota KP3EI Kaltim

26.


MASTERLIST KEGIATAN MP3EI KALTIM (Usulan Revisi Lampiran Perpres MP3EI)


27.


Yang sudah masuk dalam lampiran Perpres : SEKTOR

Investasi (Miliar Rp.) BUMN/BUMD/ APBD Campuran INVESTOR

APBN

Bandara Pelabuhan Jalan Perkeretaapian Energi Sumber Daya Air

TOTAL

690 1.638 9.242

1.600 1.350

TOTAL

510 3.013 4.300

3.038

2.800 6.001 16.580 9.100 6.236

9.100 6.236 290

10.880

4.018

290

18.286

7.823

41.007

120,00 100,00 80,00 60,00

18,21 50,21

20,00 -

-

-

100,00

100,00

100,00

-

-

18,32

57,14

40,00

25,93

22,50 55,74 24,64 -

27,30 -

Bandara

APBN

Jalan

APBD

Energi

BUMN/BUMD/INVESTOR

Campuran

Pada saat Rakor MP3EI KE Kalimantan di Pontianak, dilaksanakan pembahasan revisi lampiran Perpres MP3EI (terutama sektor infrastruktur). Total proyek yang sudah masuk dalam lampiran adalah berkisar Rp.41 Triliun. Mengingat masih banyak proyek MP3EI yang belum masuk dalam lampiran tersebut, beberapa kegiatan kembali diusulkan untuk dimasukkan dalam lampiran Perpres MP3EI. Laporan Kegiatan Tahun 2013

28.


Usulan revisi Lampiran Perpres MP3EI SEKTOR

APBN

Bandara Pelabuhan Jalan Perkeretaapian Energi Sumber Daya Air

TOTAL

6.319

Investasi (Miliar Rp.) BUMN/BUMD/ APBD INVESTOR

4.375 1.300 4.554 22.000

2.237 24.000 28.308

3.600

256

9.919

2.493

Campuran

52.308

TOTAL

913

4.375 1.300 13.110 46.000 28.308 4.769

33.142

97.862

Persentase sumber investasi

120,00 100,00

19,14

80,00

34,74

60,00

17,06

5,37

47,83

100,00

100,00

100,00

40,00

75,49

20,00 -

Bandara

Pelabuhan APBN

APBD

48,20

52,17

Jalan

Perkeretaapian

BUMN/BUMD/INVESTOR

Energi

Sumber Daya Air

Campuran

Usulan ini telah disampaikan kepada Tim KP3EI Kemenko, Tim Konektivitas, serta Tim Kerja KE Kalimantan.

IMPLEMENTASI MP3EI DIYAKINI DAPAT MENDONGKRAK PEREKONOMIAN KALTIM Laporan Kegiatan Tahun 2013

29.


PROYEK MP3EI DI KALTIM YANG TERLAMPIR DALAM PERPRES NO.32/2011 SEKTOR TRANSPORTASI (1) NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12 13

PROYEK MP3EI Pembangunan Jalan Tol/Bebas Hambatan Balikpapan - Samarinda (99,02 km) Pembangunan Jembatan Pulau Balang bentang panjang 1,300 meter Penanganan jalan Samarinda-Bontang, SangattaMaloy 304,5 km Pelebaran jalan samarinda menuju tenggarong (Pengembangan Destinasi Pulau Parai Kumala Tenggarong) Penanganan Jalan Tj. Selor – Tj. Redeb – Maloy (Kaltim) (523 km) Pembangunan Jembatan Pulau Balang bentang pendek 470 meter Penanganan jalan penanganan jalan Batas kalteng - Sp. Blusuh - Gusiq - Kota Bangun Tenggarong - Samarinda (408,2 km) Penanganan Jalan Samarinda - Sanga-sanga (Akses TPK Palaran) pelebaran jalan menuju kawasan wisata Kep. Derawan; 30 km (Pengembangan Destinasi Pulau Derawan dan Tanjung Batu) Pembangunan jalan lingkungan kawasan wisata terpadu (Pengembangan destinasi pulau derawan dan tanjung batu) Pengembangan Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan Pembangunan Bandara Samarinda Baru Pembangunan Rel Kereta Api Muara Wahau Lubuk Tutung (130 Km)

14 Pengembangan kapasitas Pelabuhan Maloy


INVESTASI (Miliar Rp.)

PELAKSANA

6.300

Pemrov &BPJT

1.600

Kemen. PU & Pemrov

2.072

Bina Marga

400

Kemen. PU

3.290

Kemen. PU

488

Pemprov

1.880

Kemen. PU

200

Pemprov

200

Pemkab. Berau

150

Pemkab. Berau

1.600

PT. Angkasa Pura I

1.200

Pemprov

9.100

MEC Coal Pte. Ltd

1.000

Kemenhub, Kemen. Perindustrian, Pemprov, BUMN, KPS

30.


PROYEK MP3EI DI KALTIM YANG TERLAMPIR DALAM PERPRES NO.32/2011 SEKTOR TRANSPORTASI (2) NO 15 16 17 18 19 20 21 22

PROYEK MP3EI Pengembangan Pelabuhan Peti Kemas Internasional Kariangau Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Penajam Pasir Kuala Semboja (Kariangau) Pembangunan Faspel Laut Maloy/Sangkulirang Kanpel Sei Nyamuk Pelabuhan Tanah Grogot Kanpel Nunukan Pengembangan pelabuhan Peti Kemas Palaran, Samarinda Pengembangan pelabuhan Tarakan (50 Km)

23 Pelabuhan Tongkang Tanjung Isuy (90 Km) 24

Pembangunan infrastruktur pelabuhan Batu Bara MEC Coal Project TOTAL


PELAKSANA

713

Kemenhub, Pemprov, Pelindo

598

Kemenhub

357 192 163 152

Kemenhub Kemenhub Kemenhub Kemenhub

800

Investor, APBN

500

Kemenhub & Pelindo IV Kementerian Perhubungan

176 1.350

MEC Coal Pte. Ltd

34.481

SEKTOR SUMBER DAYA AIR NO 1.

PROYEK MP3EI Pembangunan Bendungan Wain

INVESTASI (Miliar Rp.) 290

PELAKSANA Pemprov Kaltim

SEKTOR ENERGI NO

PROYEK MP3EI

3.

Pembangunan PLTU Muara Jawa/Teluk Balikpapan (FTP1) 2x 110 MW Pembangunan transmisi listrik di Kalimantan Timur sampai 2015 (1000 kms) Pembangunan PLTU Kaltim (FTP2) 2x100 MW

4.

Pembangunan PLTU Melak (FTP2) 14 MW

1. 2.

TOTAL



PELAKSANA

2470

PT. PLN

1036

PT. PLN

2470

PT. PLN - IPP

260

PT. PLN - IPP

6236

31.


Usulan Revisi Lampiran Perpres MP3EI


32.


1. Sektor Transportasi - Bandara NO

USULAN REVISI MASTERLIST MP3EI


PELAKSANA

1

Bandara Kalimarau, Berau

460

2 3 4

250 250 250 300

Kemenhub, Pemprov

270

Kemenhub, Pemprov

50

Kemenhub, Pemprov

8

Pembangunan bandara Datah Dawai Pembangunan bandara Long Bawan Pembangunan bandara Long Ampung Pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Bulungan Pembangunan Bandara Pulau Maratua Di Kab.Berau Pemanfaatan Bandara Eks. Kiani Kertas – Berau Pengembangan Bandara Juwata Tarakan

Kemenhub, Pemkab Berau Kemenhub, Pemprov Kemenhub, Pemprov Kemenhub, Pemprov

400

9

Pengembangan Bandara Bontang

400

Kemenhub, Pemprov Pemprov, Kemenhub, PT. LNG Kemenhub, Pemprov Kemenhub, Pemprov, Pemkab Paser Pemprov , Kemenhub, PT. KPC, Pemkab Kutim Pemprov, Kemenhub, Pemkab Kutim Kemenhub, Pemprov

5 6 7

10 Pengembangan Bandara Melalan, Kutai Barat

375

11 Pembangunan Bandara Tana Paser

400

12

Pengembangan Bandara Sangkima, Kutai Timur

350

13 Pembangunan Bandara Ma. Wahau

350

14 Pengembangan Bandara Nunukan

200

15 Pengembangan Bandara RA. Bessing, Malinau TOTAL


70 4.375

Kemenhub, Pemprov

33.


2. Sektor Infrastruktur Jalan dan Jembatan NO

USULAN REVISI MASTERLIST MP3EI

INVESTASI (Miliar Rp.) 383

PELAKSANA

1

Jembatan Mahakam IV (Jembatan Kembar)

2

Pembangunan Jembatan Loa Kulu

750

Kemen. PU

3 4

Peningkatan Jalan Sp. Perdau- Maloy Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Maloy Pembangunan Jalan dalam Kawasan Industri Maloy Peningkatan Jalan Talisayan - Batu LepokSangkulirang Pembangunan Rel Kereta Api Tabang - Lb. Tutung Pembangunan Pelabuhan Internasional CPO (Sisi darat) Pembangunan jalan Sangkulirang - Batu lepok 1 Pembangunan jalan Sangkulirang - Batu lepok 2 Pembangunan Jalan Kabupaten Jalan dalam kawasan industri Maloy Lanjutan Pembangunan Jembatan Mahkota II Pembangunan Jalan Akses Jembatan Pulau Balang Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Samarinda Tenggarong Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Bontang Sangatta - Maloy Pembangunan Jalan Outter Ring Road Kota Samarinda

831 258

Kemen. PU Kemen. PU

768

Pemprov

575

Pemprov

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 Pembangunan Jembatan Tering Pembangunan Jalan Akses perbatasan sepanjang 433 Km Pembangunan Jalan Paralel Perbatasan sepanjang 20 920 Km 21 Pembangunan Jalan Poros Kabupaten Tana Tidung 22 Pembangunan Jembatan di Kawasan Perbatasan 19

PT. Gunung Bayan 150

Pemprov

179 182 62 100 653 325

Pemprov Pemprov Pemkab Kutim Pemprov Pemkot Samarinda Pemprov, Kemen PU Investor, APBN, APBD Kaltim, APBD Kab/Kot Investor, APBN, APBD Kaltim, APBD Kab/Kot

500 500 300 150 1176

Kemen. PU, Pemprov Kemen. PU, Pemprov Pemkab Kubar Kemen. PU, Pemprov Pemkab

4280

Kementerian PU

200 200

Kementerian PU Kemen. PU, Pemprov Kemen. PU, Pemprov , Pemkot Bontang Kemen. PU, Pemprov, Pemkab Kubar

23 Pembangunan Jalan Lingkar Kota Bontang

200

24 Pembangunan Jembatan Tullur Aji Jejangkat

550


Pemprov

34.


3. Sektor Perkeretaapian USULAN REVISI MASTERLIST MP3EI Pembangunan Rel Kereta Api 1. Kutai Barat - Balikpapan

NO

Tanjung Redep, Bulungan, Kutai Timur, Batu Licin. KA Batubara 2. (Porocahu - Bangkuang sepanjang 185 km), Kalimantan Timur

TOTAL


PELAKSANA

24.000

JSC Russian Railways

22.000

Vestindo Primaland, Itochu Corporation, PT. Jasapower Indonesia, IL & FS Transportation Network Limited, Soma- Ircon-Avantika Consortium, China Communications Construction Company, PT. MAP Resources Consortiums, PT. Darshanaa Consortium, PT. Bakrie Indo Infr

46.000

4. Sektor Pelabuhan NO 1 2 3 4 5

USULAN REVISI MASTERLIST INVESTASI MP3EI (Miliar Rp.) Pengembagan Pelabuhan Tanjung 200 Redeb, Berau Pengembangan Pelabuhan 200 Malundung, Tarakan Pengembangan Pelabuhan 200 Nunukan Pengembangan Pelabuhan Lok 200 Thuan, Bontang Pengembangan Pelabuhan 200 Penyeberangan/Ferry Tarakan Pelabuhan Kuala Samboja 300 TOTAL


PELAKSANA Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim Pemerintah Pusat, Pemprov Kaltim

1.300

35.


5. Sektor Energi NO 1. 2.

USULAN REVISI MASTERLIST MP3EI Pembangunan jaringan transmisi untuk beberapa ruas dan gardu induk di Kalimantan Timur Pembangunan PLTA Kayan 1200 MW

3.

Pembangunan PLTS Sebatik Pembangunan PLTU Embalut 4. (Ekspansi) 50 MW Pembangunan PLTU Kaltim (MT) 55 5. MW Pembangunan PLTU Tanah Grogot 14 6. MW Pembangunan PLTU Kaltim (FTP2) 7. 2x100 MW Pembangunan PLTU 2 x 15 di 8. Kariangau Pembangunan PLTU Melak (FTP2) 14 9. MW 10. Amonium Nitrat Plant (300.000 ton) 11. Power Plant 1400 Mw 12. PLTU 2x41 MW 13 Alumunium Smelter TOTAL



PELAKSANA

96

Kementerian ESDM

4600

Hanergy Holding Group

11

PT.PLN PT Cahaya Fajar Kaltim, PT. PLN-IPP PT Indo Ridlatama, PT. PLN - IPP PT Mahajaya Arya Satya, PT. PLN - IPP Progres sudah 30% , Sudah Masuk RUPTL PLN Progress sudah 70%, Sudah masuk RUKD Provinsi

660 860 260 2.600 360 260

5.000 10.000 1.100 2.500 28.308

PT. Pupuk Kalimantan Timur MEC – NALCO India IPP MEC – NALCO India

36.


PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI MP3EI PELAKSANA-STATUS Pemerintah Segera diresmikan Segera Groundbreaking Sudah beroperasi Sudah Groundbreaking BUMN Segera diresmikan Investor Segera diresmikan Segera Groundbreaking Sudah beroperasi Sudah Groundbreaking Campuran Segera diresmikan Segera Groundbreaking Sudah beroperasi Sudah Groundbreaking Grand Total

5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 -

JUMLAH PROYEK TOTAL NILAI INVESTASI 32 19,46 Triliun 1 250 Miliar 6 3,27 Triliun 1 460 Miliar 24 15,48 Triliun 1 1,6 Triliun 1 1,6 Triliun 17 607 Triliun 2 75 Miliar 7 541 Triliun 3 25 Triliun 5 41,18 Triliun 8 19,74 Triliun 1 4,8 Triliun 1 1 Triliun 1 714 Miliar 5 13,23 Triliun 58 648,56 Triliun

0,77% 0,47%

0,53% 0,36%

Alokasi dana pembangunan infrastruktur Kaltim 2009-2013 hanya berkisar 2-3 Triliun per-tahun


Kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur di Kaltim mencapai Rp.648,56 Triliun, sementara kemampuan pendanaan pemerintah terbatas. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan pendanaan dari berbagai pihak, dalam hal ini BUMN dan Investor 37.


PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK MP3EI DI KALIMANTAN TIMUR


38.


Proyek MP3EI di Kaltim yang didanai oleh dana APBD Provinsi Kalimantan Timur sebagian besar merupakan proyek infrastruktur.

Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia

Saat ini, infrastruktur tengah gencar dibangun sebagai wujud peranan pemerintah dalam fasilitasi dan katalisasi aktivitas perekonomian, yakni menyediakan infrastruktur dasar yang handal.

Pemerintah Provinsi menyadari bahwasanya infrastruktur merupakan salah satu ujung tombak gerak perekonomian di suatu wilayah. Kegiatan ekonomi, mulai dari produksi hingga konsumsi tidak akan berlangsung lancar tanpa tersedianya sarana infrastruktur yang baik dan memadai. Infrastruktur yang handal, tentu merupakan dukungan besar terhadap aspek konektivitas, baik intra dan inter kawasan industri maupun antar koridor. Bahkan, tidak hanya berhenti hingga antar koridor, konektivitaspun dibangun hingga skala internasional.


Peta Sebaran Kawasan Industri di kaltim

39.


7 PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI KALIMANTAN TIMUR (TERMASUK KALTARA)


40.


Kawasan Industri Kariangau Infrastruktur yang telah dan sedang dibangun guna mendukung Kawasan Industri Kariangau dan sekitarnya yakni :

1. Pelabuhan Internasional Peti Kemas Kariangau Pelabuhan TPK Kariangau mulai dibangun pada tahun 2008, di atas tanah seluas 75,5 Ha dengan total Investasi mencapai Rp.757 Milyar. Pembiayaan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, serta BUMN (PT. Pelindo IV). Luas lapangan pe-numpukan TPK Kariangau tahap I sekitar 4 Ha, dan tahap II sekitar 10 Ha, dengan kapasitas 25 Box Container/jam/crane. Kapasitas terminal saat ini sebesar 250.000 TEUs dengan rencana pengembangan hingga 600.000 TEUs. Pelabuhan ini diproyeksikan akan menjadi pelabuhan Inter-nasional Hub terbesar di Kalimantan Timur, nantinya akan menerapkan konsep Green Port. Jumlah crane yang ada saat ini sebanyak 6, yakni 2 di pelabuhan, dan 4 di lapangan penumpukan. Pada tanggal 24 Oktober 2012, Kariangau telah diresmikan oleh Presiden SBY, dan telah siap dioperasikan. Uji coba pelaksanaan telah dilakukan pada 30 Agustus 2012, dengan 20 unit kapal, 2.600 TEUs container.

2. Jalan Akses menuju Terminal Peti Kemas Kariangau dari jalan nasional utama (Km.13), saat ini juga tengah dibangun, dengan panjang 13,5 Km, 2 jalur dan 4 lajur. Pada tahun anggaran 2013 telah dilakukan lanjutan pembangunan jalan akses tersebut serta pembangunan satu buah jembatan di sisi kiri Sungai Wain. Jalan akses ini ditargetkan tuntas pada tahun 2014. Laporan Kegiatan Tahun 2013

Jalan akses menuju Pelabuhan Kariangau. Progress penyelesaian 2 (dua) jalur

41.


3. Pengembangan Bandara Sepinggan, Balikpapan

Internasional

 Proyek ini merupakan investasi PT. Angkasa Pura I dengan nilai Rp.1,8 T.  Akan beroperasi Februari 2014

Progress Flyover dan Bangunan Terminal Penumpang


Pekerjaan pengembangan terbagi menjadi 4 paket pekerjaan, Paket 1 meliputi Terminal Kargo Hanggar A1, Apron, Apron Service Building, Gedung Administrasi, Shelter Alat Berat, Ekspedisi Muatan Udara, Airline Office; Paket 2 meliputi Terminal Penumpang 110.000 m2 dengan daya tampung 10 Juta penumpang/tahun dengan menggunakan 11 Garbarata; Paket 3 meliputi Infrastruktur, Flyover, Jalan, Area Parkir, dan Paket 4 meliputi Hanggar A2, Apron, Tower. Ditargetkan operasional pada Bulan Februari 2014

42.


3. Pembangunan Jalan Tol Balikpapan – Samarinda (99,02 Km)

D1

KEBUTUHAN

ALOKASI DANA PEMBANGUNAN AWAL

NAMA PAKET :

FORMAT PANTAU KEGIATAN K Rp.6,2 Triliun APBD 2013 Rp.2 Triliun

PEMBANGUNAN JALAN TOL PAKET II SAMBOJA - PALARAN I

NILAI KONTRAK

SKP

Rp.1,85 Triliun

KPA

Alam

PROGRES S/D OKTOBER KODE PAKET : 2013 : ALAMAT

61,81%

DENAH LOKASI

TARGET AKHIR 2013

KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %)

84,63%

1. 2. 3. 4.

Jalan akses tol (400 m)

Progress masing-masing paket : NO 1 2 3 4 5



PAKET Paket 1 (Km.13 Balikpapan - Samboja) Paket 2 (Samboja - Palaran I) Paket 3 (Samboja - Palaran II) Paket 4 (Palaran - Jembatan Mahkota II) Paket 5 (Km. 13 - Sepinggan)

Progress s/d Oktober 2013 88,02% 22,07% 90,88% 77,81% 34,33%

Target Akhir 2013 90% 39% 100% 78,61% 61%

1. 2. 3.

K 1.

Pada masing-masing paket, saat ini telah selesai dibangun rigid pavement sepanjang 1 Km. Untuk penyediaan badan jalan masih dalam tahap KONDISI SAAT PENGECEKAN percepatan penyelesaian sesuai target. TANGGAL :

TANGGAL :

KENDALA/PERMASALAHAN

 Menunggu Persetujuan Pola Ruang untuk perubahan kawasan yang DPCLS dari DPR-RI dan Kementerian Kehutanan (terkait trase tol yang melewati TAHURA). Untuk trase HLSM telah diterbitkan surat izin pinjam pakai kawasan Laporan Kegiatan Tahun 2013 Rekap Uraian Pekerjan

3. 4. 5. 1. 2.

 Trase jalan sebagian kecil melalui Tahura Bukit Soeharto dan Hutan Lindung Sungai Manggar.

No

2.

Bobot

3. 4. 5. 6. 7. 8.

No 1

Progress Pembangunan Paket 2 Status

Kunlap :

2

43.


5. Pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Kawasan Industri Kariangau dilakukan melalui pembangunan beberapa pembangkit tenaga listrik, diantaranya PLTU Kariangau 2x110 MW, yang merupakan bagian dari program nasional. Proyek ini telah digroundbreaking oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur dan Bapak Dahlan Iskan (Dirut PLN) dengan investasi sebesar Rp. 2,3 Triliun. Infrastruktur kelistrikan lainnya antara lain pembangunan PLTU 2x15 MW oleh PT. Gunung Bayan, serta saat ini tengah dibangun PLTU Kariangau 2x(120-150) MW dengan investasi Rp. 2,5 Triliun.

6. Pemenuhan kebutuhan air bersih Kawasan Industri Kariangau bersumber dari Sungai Wain, dimana saat ini tengah dilakukan pembangunan Bendungan Sungai Wain. Bendungan ini akan memiliki kapasitas 4,2 juta m3 dengan output 262 lt/detik. Target penyelesaian tahun 2013 adalah 36%. Kegiatan Konstruksi Bendungan Sungai Wain

Pembangunan jalan akses menuju Bendungan Wain

ALOKASI DANA PEMBANGUNAN BENDUNGAN : TA. 2012

Rp. 50 Miliar

Pek. Pondasi Spillway

TA. 2013

Rp. 30 Miliar

Tubuh Bendungan


44.


7. Aspek konektivitas juga ditunjang oleh pembangunan infrastruktur perkeretaapian. Pemerintah Provinsi telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Kalimantan Rail PTE Ltd terkait pembangunan rel kereta api dari Kutai Barat menuju Balikpapan hingga Kab. Murung Raya, Kalimantan Tengah sepanjang 243 Km dengan nilai investasi mencapai US$ 2,4 Miliar. Pembangunan rel kereta api ini akan dibagi menjadi 2 tahap pengembangan.

Penandatanganan MoU antara Pemprov Kaltim dengan Kalimantan Rail PTE Ltd

Pada tahap pertama, akan dibangun dari Balikpapan hingga Kutai Barat sepanjang ±183 Km, dengan biaya US$ 1,8 Miliar. Tahap kedua, rel kereta api ini akan diteruskan hingga Kalimantan Tengah sepanjang 60 Km. Kedepannya, infrastruktur perkeretaapian ini tidak hanya digunakan untuk mengangkut batu bara, tetapi juga akan digunakan untuk mengangkut penumpang. 8. Jembatan Pulau Balang, sebagai bagian dari jaringan jalan lintas selatan, merupakan salah satu prioritas pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur. Bentang pendek Jembatan Pulau Balang saat ini telah mencapai progress 65.18%, dan ditargetkan selesai bangunan pelengkung pada tahun 2013. Sedangkan untuk bentang panjang, mulai didanai oleh APBN tahun 2013 sebesar Rp. 99,5 Miliar dan saat ini sedang diusulkan untuk masuk dalam program multiyears APBN.

Progress Pembangunan Jembatan Pulau Balang bentang Pendek


45.


Kawasan Industri Dan Jasa, Kota Samarinda Infrastruktur yang telah dan sedang dibangun guna mendukung Kawasan Industri Jasa Kota Samarinda dan sekitarnya yakni :

1. Terminal Peti Kemas Palaran TPK Palaran telah selesai dibangun pada tahun 2010, dan saat ini telah beroperasi. Kendala yang dihadapi saat ini adalah belum dibangunnya gedung terminal penumpang dan general cargo. Aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Samarinda telah dipindahkan ke Pelabuhan Peti Kemas Palaran. Terminal Peti Kemas Palaran

2. Jalan Akses Menuju TPK Palaran dibangun guna mempercepat dan memperlancar implementasi perpindahan aktivitas bongkar muat ke TPK Palaran. Pembiayaan dilakukan melalui mekanisme Multiyears Contract APBD Kaltim 2011 – 2013 senilai Rp. 367 Miliar.

Jalan Akses TPK Palaran (Samarinda – sanga-sanga)

3. Jembatan Mahkota II, sebagai penghubung Samarinda Kota dengan Samarinda Seberang di sisi barat kota, saat ini pengerjaannya telah mencapai 87%.

Progress Pembangunan Jembatan Mahkota II


46.

Paket

:

KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA at PROVINSI KALIMANTAN : Kelurahan Sungai Siring - Kota Samarinda TIMUR KONDISI SAAT PENGECEKAN ( Tgl 30 Sept. 2013 )

4. Bandara Samarinda Baru, sebagai relokasi dan pengembangan Bandara Temindung, akan memiliki terminal penumpang seluas 15.000 m2 dengan daya tampung 2,5 juta penumpang per tahun. Pembangunan bandara samarinda baru sisi darat didanai oleh APBD Provinsi kaltim dengan skema multiyears contract senilai Rp. 676 Miliar. Groundbreaking BSB telah dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur serta Walikota Samarinda dan kemudian oleh Bapak Presiden SBY pada tanggal 24 Oktober 2012. Tahun 2014 akan dilanjutkan pembangunan sisi udara. KONDISI SAAT PENGECEKAN ( Tgl 30 Sept. 2013 )

5.

Jembatan Kembar Sungai Mahakam yang dibangun dalam rangka mengatasi overcapacity Jembatan Mahakam, dilaksanakan melalui multiyears contract APBD Kaltim. Penyelesaian sebagian tubuh jembatan ditargetkan akan selesai pada tahun 2013. Panjang bentang Jembatan Kembar adalah 400 meter dengan lebar 17.02 meter, dengan tinggi clearance vertikal sepanjang 17.5 meter. Dana pembangunan Jembatan Kembar adalah Rp.383 Milliar. Diharapkan dengan terbangunnya jembatan ini, sisi utara dan selatan Kota Samarinda dapat terhubung oleh prasarana jembatan yang representatif .

PERESMIAN : …………………………………………..

TARGET AKHIR PEKERJAAN

erjaan Design erjaan Persiapan erjaan Struktur erjaan Arsitektur

Jenis Pekerjaan 4. Pekerjaan Mekanikal, Elektrikal, Plumbing dan Elektronika Bandara 5. Pekerjaan Signase 6. Pekerjaan Parkir Dan Landscape


47.


Kawasan Industri Berbasis Migas Dan Kondensat, Bontang Pembangunan Pabrik Kaltim-5

Proyek “Pabrik Kaltim-5” merupakan proyek pengganti Pabrik Kaltim-1 yang sudah tua dan dianggap tidak lagi efisien dalam pemakaian energi gas bumi per ton urea. Proyek yang merupakan investasi dari PT. Pupuk Kaltim dengan nilai Rp.6,1 Trilliun ini telah dimulai pembangunannya pada bulan Maret 2012, oleh konsorsium Indonesia-Jepang. Pabrik Kaltim-5 akan memiliki kapasitas 2500 Metric Ton Per Day (MTPD) ammonia, dan 3500 MTPD urea. Dengan terselesaikannya proyek ini, Kalimantan Timur akan menjadi produsen amoniak dan urea Terbesar di Asia Tenggara. Laporan Kegiatan Tahun 2013

48.


Kawasan Industri Dan Pelabuhan Internasional, Maloy SEGERA DITETAPKAN MENJADI KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK)

Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy, di Kutai Timur merupakan Kluster Industri berbasis Pertanian dan Oleochemical. Pengembagan KIPI Maloy telah diamanahkan dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menyiapkan lahan industri dan pelabuhan seluas 5.305 ha, dengan pengembangan tahap awal seluas 1.000 Ha. Dalam Draft RTRWP Kaltim, Maloy berada pada lahan dengan status Kawasan Budidaya Non-Kehutanan (KBNK), dan termasuk dalam kawasan strategis Provinsi. Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah mengusulkan pembantukan Konsorsium Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, dengan luas areal 32.800 Ha. KEK Maloy diproyeksikan akan menjadi KEK Terbesar di Indonesia melebihi KEK Sungai Mangke seluas 2.002,77 Ha dan melebihi Kawasan Ekonomi Khusus Inceon di Korea Selatan dengan luas wilayah sekitar 20.900 Ha. Persyaratan untuk penetapan KEK telah selesai dilengkapi dan saat ini dalam pembahasan di dewan KEK Nasional. 49.



Infrastruktur yang telah dan sedang dibangun guna mendukung Kawasan Industri Dan Pelabuhan Internasional Maloy beserta wilayah sekitarnya yakni :

1. Pembangunan Pelabuhan CPO Maloy

FORMAT PANTAU KEGIATAN KON

D1laut pelabuhan CPO Maloy dengan kedalaman Sisi berkisar 15-20 meter PROVINSI - KALIMANTA memiliki kapasitas hingga 100.000 DWT. Pembangunan dimulai pada tahun 2014, akan dilakukan pembangunan tanki timbun oleh Kementerian Perindustrian

: Pembangunan Sisi Darat Pelabuhan Laut Maloy NAMA 2013PAKET melalui dana APBN sebesar Rp.100 Miliar. Pada tahun

ALAMAT

SK KP Ala

: Maloy Teluk Naga Kabupaten Kutai Timur

DENAH LOKASI

KONDISI SEBELUM DIBANGUN (NOL %) 1. 2. 3. 4.

1. 2. 3.

Desain Pelabuhan CPO Maloy Sisi Darat

Gedung Workshop yang Telah Dibangun Tahun 2012

Pelabuhan CPO Maloy Sisi Darat seluas 115,38 Ha dibangun dengan dana APBD Kaltim. Pembangunan sisi darat ini meliputi gedung kantor, workshop dan fasilitas pendukung lainnya. Tahun 2013 dibangun kantor pengelola, KONDISI SAAT PENGECEKAN masjid, pemadam kebakaran, pos jaga, dan jalan lingkungan TANGGAL : 05-05-2013 TANGGAL : 05-05-2013

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

No 1 2

Bobot Kegiatan konstruksi fasilitas pelabuhan sisi darat Rekap Uraian Pekerjaan Kondisi Saat Ini (%) 1 Pendahuluan 1.3106 * Selama TA. 2013 terjadi penutupan jalan, penghentian pekerj 2 Kantor Pengelola 21.4226 kelompok masyarakat ( sebanyak 6 kali) 50. 3 Masjid 6.6413 * Ada kelompok yang belum terselsesaikan (ganti rugi kuburan) Laporan Kegiatan Tahun 2013 4 PMK 5.3005 No


2. Pembangunan jalan akses maloy antara lain :  Peningkatan kondisi dan kapasitas ruas-ruas jalan Nasional, seperti SamarindaBontang; Bontang-Sangata;Sangatta-Sp.Perdau-Maloy melalui dana APBN. Untuk ruas Sp. Perdau-Maloy, terdapat 2 paket pekerjaan. Paket 1 senilai Rp. 8,9 M dan Paket 2 Multiyears Contract TA 2012-2014 dengan nilai investasi Rp. 155 M;  Jalan akses sepanjang 12 Km + 5 Km, dibiayai melalui dana Sisa Anggaran Lebih (SAL) APBN Tahun 2012 sebesar Rp. 258 Miliar.  Pembangunan jalan kabupaten melalui APBD Kabupaten Kutai Timur sebesar Rp. 62 Miliar  Pembangunan ruas jalan Talisayan – Batu lepok – Sangkulirang sepanjang 209 Km, dibangun melalui APBD Provinsi dengan skema Multiyears Contract 2011 – 2013 senilai Rp. 628 milliar  Pembangunan jalan dalam kawasan maloy senilai Rp. 100 Miliar melalui APBD Kaltim 2012 dan Rp. 30 Miliar ditahun 2013.

JALAN DALAM KAWASAN MALOY

Panjang total : 11,44 Km Terbagi menjadi 3 jalur :  Jalur A : 6,24 Km (lebar row 47 m)  Jalur B : 2,33 Km(lebar row 40 m)  Jalur C : 2,87 Km (lebar row 26 m) Tahun 2012 telah tertangani land clearing jalur A sepanjang 6,24 Km dan Rigid 1,24 Km x 7 m Tahun 2013 ditangani land clearing jalur B dan C, perbaikan geometrik dan penyiapan badan jalan

Pelebaran Ruas Sp.Perdau – Ma.Lembak 4,5 m menjadi 6 m


Jalan dalam kawasan produk Rigid Pavement

Progress Ruas Sangkulirang – Batu Lepok 2

51.


3. Berdasarkan hasi studi kelayakan, pemenuhan kebutuhan air baku di Kawasan Industri maloy membutuhkan kapasitas sebesar 472 L/detik. SISTEM SELANGKAU : Renc. Pengambilan debit : 500 l/detik Panjang pipa transmisi : 10,85 Km

SISTEM KALIORANG : Renc. Pengambilan debit : 350 l/detik Panjang pipa transmisi : 12,99 Km

LOKASI KIPI MALOY

SISTEM SEKERAT : Renc. Pengambilan debit : 500 l/detik Panjang pipa transmisi : 20,17 Km

 Saat ini terdapat 3 sistem yang potensial untuk menjadi sumber air baku KIPI MALOY, yakni : • Sistem Sekerat • Sistem Selangkau • Sistem Kaliorang  Dari ketiga sistem tersebut, sistem yang akan dioptimalkan adalah Sistem Kaliorang dan sistem Sekerat. Prioritas adalah pada Sistem Sekerat  Pada sistem sekerat dibangun free intake dan reservoir pada tahun 2013, dengan dana Rp. 5,03 Miliar metode pengaliran ke Kawasan Maloy adalah dengan pipanisasi sistem pompa  Selain dimanfaatkan untuk air baku KIPI Maloy, sistem sekerat juga dibutuhkan untuk suplai air baku masyarakat setempat (kebutuhan kapasitas sekitar 150 l/detik)  Kebutuhan dana pembangunan sistem sekerat berkisar Rp. 123 Miliar  Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) direncanakan pada APBD tahun 2014 Laporan Kegiatan Tahun 2013

52.


4. Guna mendukung sektor kelistrikan Maloy, akan dibangun Power plant dengan kapasitas 2x100 MW. Investasi sektor kelistrikan di Maloy, juga akan dilakukan oleh MEC Coal dan NALCO. Perusahaan tersebut akan berinvestasi sebesar US$ 1,5 Miliar untuk menghasilkan 1.400 MW listrik. Daya tersebut akan digunakan untuk peleburan smelter/aluminium sebesar 1.250 MW, dan selebihnya untuk digunakan oleh masyarakat setempat.

Ilustrasi Lokasi Pembangunan

5. MEC Coal dan NALCO akan membangun komplek peleburan aluminium terpadu dan terbesar di Asia, dengan nilai investasi US$ 2 Miliar. Dari pabrik peleburan tersebut, akan menghasilkan 500.000 ton aluminium per tahun dan akan diekspor ke negaranegara di Asia Tenggara. Pembangunan smelter ini telah mendapat persetujuan dari BKPM RI melalui surat No. 1.849/III/PMA/2009 tanggal 31 Desember 2009.


53.


7. Kegiatan perekonomian di Maloy juga akan didukung oleh infrastruktur perekeretaapian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Ras Al-Khaimah investment group akan membangun rel kereta api swasta pertama di Indonesia. Moda kereta api ini akan menghubungkan Muara Wahau ke lubuk tutung, dimana di lubuk tutung juga akan direncanakan pembangunan pelabuhan batubara. Nilai investasi pembangunan kereta api ini adalah US$ 1,5 Billion, dengan panjang 135 Km.

8. Pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat. Jembatan ini dibangun guna menghubungkan Kabupaten Kutai Barat, Kutai Kartanegara dan Kutai Timur dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Industri Maloy. Jembatan akan dibangun dengan konstruksi bangunan atas beton bertulang (plat dek) dengan kabel penggantung. Hingga saat ini, telah dilakukan penyiapan lahan, tiang pancang dan pondasi.


Progress Pembangunan

54.


Kawasan Industri Pariwisata, Kepulauan Derawan Kepulauan Derawan merupakan salah satu kekayaan alam yang dapat dijadikan primadona pariwisata di kalimantan Timur. Guna mendukung sektor pariwisata di Kepulauan Derawan, dibangun berbagai infrastruktur penunjang aksesibilitas menuju Kepulauan Derawan. 1. Pembangunan Bandara Kalimarau, Berau. Bandara Kalimarau dibangun dari dana APBN, APBD Provinsi, serta APBD Kabupaten Berau, dengan nilai investasi sebesar Rp.460 Milyar. Saat ini Bandara Kalimarau telah beroperasi, dengan landas pacu 2250 x 30 m. Bandara Kaliamarau diresmikan oleh Bapak Presiden SBY pada tanggal 24 Oktober 2012.

2. Pembangunan Bandara Maratua Bandara yang berlokasi di Pulau Maratua ini ditargetkan memiliki runway sepanjang 1.200 meter. Pada tahun 2013 dilakukan peningkatan menjadi Agregat A panjang 400 m x 30 m. Tahun 2014 direncanakan peningkatan konstruksi aspal 1.200 m x 30 m Tahap 1. Pekerjaan Apron dan Taxi Way didanai APBN tahun 2014


55.


Kawasan Industri Pangan, Kayan Delta Food Estate Guna mendukung ketahanan pangan nasional, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendeklarasikan program pengembangan kawasan pangan skala luas, yakni pengembangan 200.000 Ha Rice/Food Estate. Pengembangan tersebut akan dilakukan pada lahan-lahan kering, potensi daerah irigasi, serta beberapa potensi daerah rawa, yang tersebar di 10 Kabupaten di Kalimantan Timur (termasuk Kaltara) Berdasarkan hasil indikasi awal, luas potensi pengembagan rice/food estate di Kalimantan Timur adalah seluas 302.484 Ha. Luasan tersebut kemudian diklarifikasi oleh Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil klarifikasi, luasan pengembangan rice food estate menjadi 343.461 Ha. Rincian potensi lahan disajikan dalam tabel berikut :

POTENSI LAHAN (HA) KABUPATEN

LUAS INDIKASI PEMPROV

HASIL KLARIFIKASI KABUPATEN

BERAU

11.901,42

62.751

BULUNGAN

73.976,77

50.000

KUTAI BARAT

56.942,42

70.000

KUKAR

76.826,99

36.347

KUTAI TIMUR

39.545,58

62.630

MALINAU

1.306,60

1.933

NUNUKAN

12.434,19

46.700

PENAJAM PASER UTARA

9.474,48

1.400

PASER

15.159,44

5.500

TANAH TIDUNG

4.916,93

6.200

302.484,81

343.461

TOTAL


56.


Tim Percepatan Rice/Food Estate melakukan berbagai upaya guna mempercepat perwujudan kawasan pangan skala luas ini. Selain melakukan survei pada lokasi-lokasi potensial, Tim Percepatan Rice/Food estate juga melakukan kegiatan publikasi potensi Rice/Food estate kepada para investor. Hingga saat ini, terdapat 20 investor yang menyatakan minatnya untuk ambil bagian dalam program ini. Total lahan yang diajukan oleh investor-investor tersebut berkisar 550.945 Ha.

Tahap awal 200.000 Ha Rice/Food Estate dilakukan di Delta Kayan, Kabupaten Bulungan seluas 50.000 Ha. Lahan ini telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 490/K-VI/520/2011. Pada tanggal 26 September 2011, Bapek Menteri Pertanian RI telah melakukan penanaman perdana, sekaligus launching program food estate di Kabupaten Bulungan. Pengelolaan lahan food estate di Delta Kayan saat ini dilakukan oleh 3 investor, warga setempat, juga transmigran. Investor tersebut yakni : 1. PT Agro Sumber Kencana (MIWON), bergerak di bidang budidaya jagung dengan kebun inti direncanakan seluas 3.200 Ha. 2. PT Sang Hyang Seri (SHS), bergerak bidang budidaya padi dengan luas areal 3.000 Ha. Kegiatan yang sudah dilakukan antara lain pembuatan master plan, investasi pendirian pabrik benih dengan alokasi biaya sekitar Rp 5 miliar oleh perusahaan, serta melakukan penangkaran benih. 3. PT Nusa Agro Mandiri (Solaria Grup), bergerak di bidang budidaya kedelai, jagung dan air tawar dengan luas areal 1.980 Ha. Telah membuka lahan sawah 120 Ha, 60 Ha telah ditanami padi, 20 Ha telah panen. Saat ini dalam penanaman tahap II Laporan Kegiatan Tahun 2013

57.


Pada tanggal 12 Juni 2012, Gubernur Kaltim melakukan panen padi perdana di area Food Estate milik PT. Nusa Agro Mandiri (NAM), Solaria Group di Desa Salim Batu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan diatas areal 40 hektar dengan 74 petak sawah dengan hasil panen diperkirakan mencapai 60 ton. Rata-rata per-hektar menghasilkan 1,5 ton. Dukungan infrastruktur dalam rangka pengembangan food estate di Kabupaten Bulungan yakni dengan melakukan pembangunan saluran primer dan sekunder di Delta Kayan, Tanjung Buka; melalui program normalisasi saluran dan pembuatan saluran pembuangan. Kegiatan ini sudah dimulai sejak tahun 2011 dan masih akan berlanjut di tahun 2014

Areal Delta Kayan Food Estate

Contoh Saluran yang dibangun Laporan Kegiatan Tahun 2013

58.


Kawasan Perbatasan RI-Malaysia (Kawasan Strategis Nasional) Kawasan perbatasan Provinsi Kalimantan Timur mencakup luas wilayah ± 47.930,45 km2. Luasan tersebut membentang sepanjang 1.038 km, yaitu dari arah selatan, seputar wilayah Lasan Tuyan di Kabupaten Kutai Barat hingga kearah utara di sekitar Sebatik di Kabupaten Nunukan.

Garis perbatasan tersebut mencakup 3 Kabupaten, yaitu Nunukan dan Malinau (Prov. Kaltara) dan Kutai Barat (Kaltim) sebagai ujung tombak yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia (Serawak dan Sabah). Sebagian besar kawasan perbatasan Kalimantan Timur adalah perbatasan darat dengan Malaysia, sedangkan perbatasan laut berada disekitar Sebatik dan Nunukan. Saat ini, wilayah perbatasan masih banyak yang terisolasi akibat tidak lancarnya aspek aksesibilitas. Pemerintah Provinsi terus berupaya membuka keterisolasian tersebut melalui pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan RI-Malaysia. Kondisi topografi dan medan yang cukup berat menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan. Namun secara umum kendala teknis tersebut masih dapat diatasi. Upaya Pemerintah Provinsi untuk membangun jalan akses dan jalan paralel di kawasan perbatasan ini, juga masih terkendala status kawasan, dimana pada beberapa lokasi pembangunan jalan melewati Taman Nasional Kayan Mentarang.

Kebutuhan biaya pembangunan jalan paralel perbatasan sepanjang 920 Km diperkirakan mencapai Rp.3,5 Triliun; sedangkan jalan akses diperkirakan membutuhkan dana Rp. 4,7 Triliun. Saat ini, telah terbuka jalan, baik akses maupun paralel sekitar 67% (913 Km). Pemerintah Provinsi bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten terus berupaya melakukan pembangunan, peningkatan, maupun rehabilitasi terhadap kondisi jalan di kawasan perbatasan.


59.


Mengingat beberapa kendala topografis yang masih belum dapat diatasi, aksesibilitas melalui transportasi darat menjadi terbatas. Untuk mengatasinya, Pemerintah Provinsi mencoba membuka akses melalui moda transportasi udara, yakni dengan membangun sarana Bandar Udara di wilayah Perbatasan RI-Malaysia. Bandar udara dibangun di 3 (tiga) kabupaten perbatasan, yakni Malinau, Nunukan dan Kutai Barat. Ketiga bandara tersebut ditargetkan memiliki runway sepanjang 1.600 meter, dibangun menggunakan dana APBD Provinsi dengan skema Multiyears Contract dan dikerjasamakan dengan TNI-AD. Ketiga bandara tersebut yakni : 1. Pembangunan Bandar Udara Long Bawan, Kabupaten Nunukan 2. Pembangunan Bandara Long Ampung, Kabupaten Malinau 3. Pembangunan Bandara Datah Dawai, Kabupaten Kutai Barat.

Konsep Pengembangan Jembatan Udara di Kalimantan Timur


60.


1. Pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK), berlokasi di Kota Balikpapan, dengan target 5 Fakultas dan 26 Program Studi. Saat ini, telah dilakukan penerimaan dua angkatan Mahasiswa ITK. Untuk sementara proses perkuliahan dilaksanakan di ITS Surabaya, menunggu penyelesaian pembangunan gedung kampus

2. Pembangunan Institut Seni Budaya Indonesia, berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program studi yang ditawarkan antara lain seni tari, seni etnomusikologi, kriya seni, dan televisi. Saat ini telah diterima mahasiswa/i ISBI. Mahasiswa/I tersebut dititipkan di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.


61.


KEGIATAN KP3EI TAHUN 2013


62.


KEGIATAN TIM KP3EI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, 2013 NO

KEGIATAN

TANGGAL

Kunjungan JICA; Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Maloy

10 Januari

2 Kunjungan DPRD PPU, jembatan P. Balang

11 Januari

1

LOKASI R. Rapat Bid. PPW, Samarinda R. Rapat Propeda Bappeda Prov. Kaltim

3

Pra-Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi MP3EI Koridor Ekonomi Kalimantan

11-12 Juni

Pontianak

4

Lokakarya “Mainstreaming Green Growth" MP3EI Koridor III Kalimantan

18 Juli

Samarinda

5

Kunjungan Wamen Bappenas dan Wamen Perindustrian ke Maloy

19 Agustus

Maloy, Kutai Timur

6

Rapat Upaya Percepatan Revitalisasi dan Reformulasi KAPET SASAMBA

20 Agustus

Balikpapan

Focus Group Discussion Penyusunan Rencana 7 Kerja Kerjasama Green Growth di Kalimantan Timur

24 September

Balikpapan

8

Focus Group Discussion "Greening MP3EI" Maloy 2 Oktober Sebagai Pilot Project Green Growth di Kaltim

Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI terkait 9 Draft Pola Ruang Rencana Tata Ruang Provinsi Kaltim Seminar Penguatan Koordinasi Perencanaan, 10 Monitoring, dan Evaluasi Program MP3EI di Kalimantan Timur

Samarinda

7 Oktober

Jakarta

8-9 Oktober

Balikpapan

17-18 Oktober

Balikpapan

11

Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Kaltara

12

Rapat Koordinasi rencana pembangunan infrastruktur 2014-2018

26 Oktober

Jakarta

13

Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition

13 – 15 November

Jakarta

14

Forum Pemantauan Pelaksanaan Proyek-proyek Strategis di 6 (enam) Koridor MP3EI

27-28 November

Jakarta


63.


1. Kunjungan JICA; Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Maloy 10 Januari 2013

Berdasarkan surat permohonan kunjungan Tim JICA PPP Network Enhancement,Tim Kerja Konektivitas, Komite Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia, Nomor 195/SET.KON.KP3EI/12/2012 Tanggal 12 Desember 2012, dilakukan diskusi pengembangan infrastruktur Kawasan Perhatian Investasi (KPI) Maloy pada tanggal 10 Januari 2013, di Ruang Rapat Bidang PPW, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang dihadiri oleh Tim Kerja Konektivitas KP3EI Pusat, Perwakilan JICA, Tim KP3EI Prov. Kaltim, Dinas Perhubungan, Konsultan pembangunan jalan akses maloy, serta Tim Badan Pengelola KIPI Maloy Beberapa hasil diskusi adalah sebagai berikut : 1.

JICA merupakan lembaga independen Pemerintah Jepang yang bergerak dalam kerjasama pembangunan internasional. Lembaga ini merupakan salah satu sektor privat yang masuk dalam list tim kerja konektivitas KP3EI yang diharapkan dapat menjadi mitra dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur MP3EI di Kaltim melalui skema Public Private Partnership (PPP). 2. Perwakilan JICA yang didampingi tim KP3EI pusat ingin memperoleh informasi lebih mendetail terkait beberapa infrastruktur pendukung KPI Maloy, antara lain :  Pengembangan Pelabuhan Maloy  Pengembangan Pelabuhan Maloy eksisting (Sangkulirang)  Peningkatan jalan Tg. Selor - Tg. Redeb - Maloy  Peningkatan jalan Samarinda - Bontang - Sangatta - Maloy (287 Km)  Infrastruktur perkeretaapian untuk mendukung pengembangan sektor batubara MEC  Infrastruktur pelabuhan batubara untuk mendukung pengembangan sektor batubara MEC Laporan Kegiatan Tahun 2013

64.


3. KP3EI Prov. Kaltim memberikan informasi secara menyeluruh terkait KPI Maloy (KIPI MALOY) yakni aspek regulasi, keunggulan maloy, upaya yang telah dilakukan, dokumen yang telah disusun, serta rencana implementasi ke depan. 4. Saat ini sudah ada 15 investor yang menyatakan ketertarikannya untuk melakukan pengembangan di KPI Maloy. Namun, belum dibicarakan lebih lanjut mengenai skema kerjasama yang akan diterapkan. 5. Hasil pertemuan dengan tim KP3EI Kaltim terkait rencana pengembangan Pelabuhan Maloy akan dibahas oleh tim internal JICA untuk menentukan langkah/tindak lanjut yang akan dilakukan; 6. Demikian pula dengan tim konektivitas KP3EI, hasil diskusi ini juga akan dibincangkan kembali dengan tim konektivitas KP3EI pusat guna memberikan rekomendasi pengembangan pelabuhan internasional di maloy, Kutai Timur. 7. Sebelum JICA dan tim konektivitas memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat, terlebih dahulu draft rekomendasi akan disampaikan kepada KP3EI Kaltim sesuai hasil diskusi.


65.


2. Kunjungan Anggota DPRD Penajam Paser Utara, Koordinasi Pembangunan Jembatan Pulau Balang 11 Januari 2013

Berdasarkan surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 005/10/Pimp-DPRD/I/2013, Tanggal 7 Januari 2013 Perihal Koordinasi, dilaksanakan Rapat Koordinasi Pembangunan Jembatan Pulau Balang di Ruang Rapat propeda, Lt. 2 Kantor Bappeda Prov. Kaltim. Hadir dalam rapat koordinasi ini Kepala Bappeda Prov Kalimantan Timur, Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalimantan Timur, Dinas Perhubungan Prov. Kaltim, serta beberapa pihak terkait Poin penting hasil pertemuan antara lain sebagai berikut : • Pembangunan Jembatan Pulau Balang, baik bentang panjang maupun bentang pendek serta jalan pendekat merupakan program prioritas dalam mendukung pengembangan ekonomi dan menciptakan konektivitas transportasi di Kalimantan Timur. • Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk membangun jembatan bentang pendek dan mendukung penyelesaian pembangunan bentang panjang. • Pembangunan Jembatan Pulau Balang Bentang Panjang, didanai oleh APBN, dimulai pada TA. 2013 dan direncanakan multiyears tahun 2014-2018. • DPRD Penajam Paser Utara (melalui Komisi III) mendukung pembangunan Jembatan Pulau Balang, terutama pembangunan jalan akses di sisi Kabupaten Penajam Paser Utara serta pengadaan lahan di sisi Kabupaten penajam Paser Utara. • Terhadap hasil informasi dari Komisi III DPRD Penajam, berkaitan dengan kualitas jalan Semoi - Sepaku - Petung, akan dilakukan monitoring untuk melihat kondisi jalan, apakah masih memenuhi persyaratan teknis. 66.



3. Pra-Rapat Koordinasi dan Rapat Koordinasi MP3EI Koridor Ekonomi Kalimantan Pontianak, 11 – 12 Juni 2013 

 



Acara Rapat Koordinasi MP3EI Koridor Ekonomi Kalimantan diawali oleh Pra-Rapat Koordinasi dalam rangka finalisasi laporan Bapak Menteri Pertanian (selaku Ketua Tim Kerja Koridor Ekonomi Kalimantan) kepada Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pra-Rapat Koordinasi diikuti oleh Tim Kerja KE-Kalimantan, Tim Kerja Konektivitas, serta KP3EI 4 (empat) Provinsi di Kalimantan. Beberapa isu dan permasalahan dalam pelaksanaan MP3EI di Kalimantan, yakni :  Kurangnya pasokan listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri pengolahan di Koridor Kalimantan memerlukan percepatan pembangunan power plant dengan dukungan Kementerian ESDM, Kemenristek, dan PLN  Terhambatnya pembangunan jalan bebas hambatan Samarinda – Balikpapan terkait masalah tumpang tindih kawasan hutan di ruas/paket 2 (8,155 km melewati hutan lindung Manggar) dan ruas/paket 2 & 3 (25,06 km melewati kawasan konservasi Bukit Suharto). Rencana aksi yang perlu dilakukan adalah koordinasi intensif untuk memperoleh keputusan dari Kementerian Kehutanan terkait dengan: a) Izin pinjam pakai kawasan hutan, dan b) Perubahan status kawasan hutan.  Lambatnya proses penetapan KEK di Maloy Kalimantan Timur, memerlukan rencana aksi melalui:  Penetapan perubahan kawasan hutan oleh Kemenhut untuk percepatan Perda RTRW Kutai Timur  Percepatan penyiapan data dukung secara lebih intensif dan lengkap terkait dengan penetapan investor dan delineasi wilayah KEK di Maloy oleh Provinsi Kaltim  Koordinasi intensif untuk memperoleh dukungan dari Dewan KEK Nasional  Lambatnya proses persetujuan substansi RTRW dan penerbitan Perda RTRW 4 (empat) Provinsi di Kalimantan  Terhambatnya pelaksanaan investasi food estate di Ketapang (Kalbar) dan Bulungan (Kaltim) memerlukan percepatan dukungan infrastruktur jalan dan saluran irigasi spesifik lokasi  Terbatasnya penyediaan air baku untuk kebutuhan kawasan industri dan keperluan sehari-hari masyarakat. Permasalahan ini perlu segera dilakukan upaya percepatan proses pembangunan sarana penyediaan air baku melalui koordinasi dengan Kemen PU dan Pemprov-Pemkab yang terkait dengan upaya pembangunan waduk, bendungan, dan sarana instalasi pengolahan air bersih Dalam Pra-Rapat Koordinasi ini, juga dilakukan klarifikasi terhadap validasi kegiatan-kegiatan strategis yang dilakukan KP3EI Provinsi Se-Kalimantan


67.


.....Lanjutan 













Rapat Koordinasi dihadiri oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Menteri Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI (Selaku Ketua KE Kalimantan), Wakil Menteri PPN/Bappenas, KP3EI Pusat, pihak Investor, KP3EI seluruh Provinsi di Kalimantan, serta berbagai pihak terkait Berdasarkan laporan Bapak Menteri Pertanian RI, Kawasan Perhatian Investasi (KPI) strategis Koridor Ekonomi Kalimantan yang telah sukses pelaksanaannya adalah KPI Tanah Laut (Kalsel) dengan kegiatan yang menangani jaminan bahan baku dan ketersediaan listrik untuk besi baja yang dilaksanakan oleh PT.Delta Prima Steel Selama 2 (dua) tahun implementasi MP3EI, nilai investasi tertinggi proyek yang telah digroundbreaking dicapai oleh Provinsi Kalimantan Timur dan nilai terendah adalah Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, yang memimpin secara langsung Rapat Koordinasi pada Hari Selasa menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :  Sejak di-launching pada tanggal 27 Mei 2011, telah divalidasi sebanyak 1203 proyek MP3EI dengan nilai Rp. 4.713 Triliun, yang terdiri atas sektor riil sebanyak 330 proyek dengan nilai Rp. 2.295 Triliun dan sektor infrastruktur sebanyan 944 proyek dengan nilai Rp. 2.417,4 Triliun  Saat ini tengah disusun penyempurnaan dokumen MP3EI dengan target penyelesaian Juni 2013, dimana Rapat Koordinasi ini merupakan salah satu tahapan dari penyempurnaan dokumen tersebut.  Proses penyempurnaan buku MP3EI akan menambah komponen berkelanjutan yakni Greening MP3EI, yang telah dikoordinasikan oleh Bappenas dengan menambahkan prinsip-prinsip pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS) dan juga Water, Energy, Health, Agriculture, Biodiversity (WEHAB) Bapak Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan progress pelaksanaan MP3EI di Kalimantan Timur, proyek-proyek yang telah diresmikan dan digroundbreaking, serta rencana peresmian dan groundbreaking dalam waktu dekat. Proyek-proyek yang akan segera di-groundbreaking antara lain adalah : Pembangunan Jembatan P. Balang Bentang Panjang, Pembangunan Jembatan Loa Kulu, Pembangunan Jembatan Aji Tullur Jejangkat, Pembangunan Bandara Maratua, Pembangunan Rel Kereta Api Kutai Barat - Balikpapan, Pembangunan Rel Kereta Api Ma. Wahau - Lubuk Tutung, Pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Pembangunan Institut Seni Budaya Kalimantan, dan Pembangunan Trans Studio Kalimantan. Proyek-proyek yang akan segera diresmikan antara lain adalah : Pengembangan Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, Pembangkit listrik limbah cair kelapa sawit PT. REA Kaltim, Pembangunan Bandara Long Bawan Nunukan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy


68.


Dokumentasi Kegiatan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian bersama Menteri Kehutanan RI

Rapat Koordinasi MP3EI Koridor Ekonomi Kalimantan Laporan Kegiatan Tahun 2013

69.


4. Lokakarya “Mainstreaming Green Growth" MP3EI Koridor III Kalimantan Samarinda, 18 Juli 2013 Workshop ini diselenggarakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan Global Green Growth Institute (GGGI). Dihadiri oleh 96 partisipan, terdiri atas Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah, sektor swasta, akademisi, NGOs serta tim GGGI. Agenda Setting the scene

Planning details

Bappenas and GGGI introduced the partnership and the Indonesia program

Details on RPJMD and EK Vision 2013 were presented by EK government

Our inputs Overview of green growth principles relevant to RPJMD and best practices in industries

Reflection Confirming and addressing the gaps through group discussion

Cross cutting issues Infrastructure, good governance, legal enforcement, human capacity, climate change, environment, pollution, gender empowerment, immigration, HDI & equity, human capital dividend

Mainstreaming Green Growth Participants Laporan Kegiatan Tahun 2013

70.


Results and Next Steps

Active participation, understanding and acceptance of GGGI and the Indonesia Program, valuable input from stakeholders

Strong commitment from EK government to integrate green growth into RPJMD and using the results of the workshop to review the planning document

Continue building relationship with stakeholders Stakeholder meeting in Central Kalimantan* Component 2 – REDD+ finance to support EK in the area of community forest, sustainable forest management, and forest management unit

GGGI to continue working with Bappeda EK in integrating green growth into RPJMD Subsequent workshop/meeting in EK which focus on technical substances

*Note: This workshop was fully focused on issues in EK. Participants from Central Kalimantan Province were invited to share their view and to have open dialogue with us

Discussion Process


71.


5. Kunjungan Wamen Bappenas dan Wamen Perindustrian ke Maloy Samarinda, 19 Agustus 2013 Kunjungan Wamen Bappenas Lukito Dinarsyah Tuo dan Wamen Perindustrian Alex Retraubun diikuti beberapa pejabat eselon I di jajaran masing-masing kementerian serta dihadiri para pimpinan SKPD di lingkup Pemprov Kaltim serta tim Pemkab Kutai Timur. Wakil Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Lukita Dinarsyah Tuwo menegaskan bahwa program prioritas pembangunan ekonomi di Kaltim yang dilaksanakan Gubernur Awang Faroek Ishak bersama jajaran Pemprov, khususnya berkaitan dengan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Maloy harus dilanjutkan dan dituntaskan. Dengan berbagai potensi alam yang berlimpah, Kaltim telah memberikan sumbangan besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, maka pengembangan kawasan industri ini mutlak harus dilakukan. “Tidak salah Bapak Presiden menetapkan Kaltim sebagai target penting dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Kaltim perlu berbangga memiliki pemimpin yang berkomitmen kuat untuk memajukan daerah guna mencapai kesejahteraan rakyat,” ujar Bapak Wamen Bappenas dalam kunjungan keduanya ini. Pada dasarnya pemerintah pusat telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pembangunan daerah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional khususnya pembangunan dan pengembangan KIPI Maloy dengan kucuran dana APBN. Sementara itu Wamen Perindustrian Alex Retraubun mengungkapkan program pembangunan dan pengembangan KIPI Maloy di Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur sudah memenuhi persyaratan untuk pengembangan kawasan industri nasional. Menurut Alex, pemerintah pusat melalui Kementerian Perindustrian menetapkan agenda kegiatan agar terjadi pertumbuhan ekonomi tersebar tidak saja di pulau Jawa. Kementerian telah menetapkan agenda hilirisasi industri yang berarti pembangunan kawasan KIPI Maloy yang terpadu dan terintegrasi ini akan mampu meningkatkan nilai ekonomi produk-produk industri turunannya,”. Pemerintah telah bertekad untuk berupaya meminimalisir penjualan komoditi mentah atau bahan mentah untuk diekspor. Bahan mentah tersebut harus diproses atau diolah terlebih dulu, sehingga nilai eknomi yang diperoleh akan semakin besar dan memiliki daya saing. “Kami berkeyakinan bahwa tidak ada alasan bagi pusat untuk tidak mendukung penuntasan pembangunan dan pengembangan KIPI Maloy termasuk kawasan kluster industri lainnya di Kaltim” tegasnya. Laporan Kegiatan Tahun 2013

72.


Dokumentasi Kegiatan

Gubernur Kalimantan Timur Memberikan Penjelasan Tentang Progress Pembangunan KIPI Maloy Kepada Wamen Bappenas dan Wamen Perindustrian Laporan Kegiatan Tahun 2013

73.


6. Rapat Upaya Percepatan Revitalisasi dan Reformulasi KAPET SASAMBA Balikpapan, 20 Agustus 2013 Rapat dibuka oleh Bapak Walikota Balikpapan, dan dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (dipimpin oleh Bapak Asisten II Setdaprov Kaltim), Kepala Bappeda Kota Balikpapan, Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, Kepala Bappeda Kota Samarinda, KADIN Kaltim, serta tim dari Kementerian Pekerjaan Umum  



 





Rapat ini merupakan bagian dari proses pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan merevisi Keputusan Presiden (Keppres) No. 150/2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Revisi Keppres yang selama ini menjadi dasar hukum pengembangan KAPET tersebut merupakan langkah awal revitalisasi KAPET sesuai amanat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI pada Juli 2008 dan Komisi VI DPR RI pada Februari 2011 Terdapat tiga hal utama yang perlu diperhatikan dalam merevitalisasi fungsi KAPET. Tiga hal tersebut antara lain kerjasama wilayah, kelembagaan, serta investasi. Konsep Perpres yang sedang dibahas ini harus dapat menjawab isu-isu dan permasalahan yang ada di KAPET. Beberapa hal yang diatur dalam konsep Perpres ini, antara lain adalah mengenai kelembagaan, pengelolaan, dukungan Pemerintah dalam mendorong investasi hingga pendanaan KAPET. Sistem manajemen dan pola kerja BP-KAPET SASAMBA merupakan hal yang sangat penting. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa KAPET adalah kebijakan pusat yang tidak dibutuhkan daerah, dan harus diubah, bahkan menurut perwakilan KADIN Kaltim, peran BP-KAPET SASAMBA hampir tidak ada. Namun, terdapat pula beberapa pendapat yang menyatakan bahwa peranan BP-KAPET SASAMBA masih dibutuhkan. Terkait dengan kebijakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), KAPET memegang peran besar dalam upaya pelaksanaan MP3EI. MP3EI memerlukan perencanaan komprehensif dalam meningkatkan hubungan hulu-hilir. Hulu sebagai sentra produsen disiapkan oleh KAPET yang terkoneksi dengan hilir yang merupakan pusat pertumbuhan MP3EI. BP-KAPET SASAMBA harus mampu mereformasi kinerja kelembagaannya agar mampu mengikat dan mengkoordinir berbagai sektor dan stakeholder yang bergerak di KAPET-SASAMBA baik di pusat maupun di daerah untuk mengupayakan percepatan dan pengembangan KAPET SASAMBA.


74.


DOKUMENTASI KEGIATAN

Walikota Balikpapan Membuka Rapat Upaya Percepatan Revitalisasi dan Reformulasi KAPET SASAMBA

Pemaparan Kegiatan Pembangunan yand dilaksanakan di KAPET SASAMBA oleh Kepala Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah Laporan Kegiatan Tahun 2013

75.


7. Focus Group Discussion Penyusunan Rencana Kerja Kerjasama Green Growth di Kalimantan Timur Balikpapan, 24 September 2013 









Focus Group Discussion dibuka oleh Ketua Harian Dewan Perubahan Iklim (DDPI), Bapak Dady Ruchiyat. Dalam pemaparannya, disampaikan konsep pembangunan Kaltim jangka panjang, yang telah dideklarasikan sebagai Visi Kaltim 2030; Transformasi Ekonomi Pasca Migas dan Tambang. Pada tanggal 30 Juli 2013, bersamaan dengan pelaksanaan Kaltim Summit II, Pemerintah Provinsi Kaltim Menandatangani Nota kesepahaman dengan Global Green Growth Institute (GGGI) untuk kerjasama penerapan pertumbuhan ekonomi hijau (Green Growth) di Kalimantan Timur. Dalam Nota Kesepahaman tersebut dicantumkan lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan oleh kedua pihak, yakni : • Kolaborasi dalam mengadopsi pendekatan pertumbuhan hijau dalam proses perencanaan pembanguna (RPJMD 2014-2018), perumusan visi Kaltim 2030 dan master plan percepatan pembangunan ekonomi yang relevan dan mendukung pertumbuhan di daerah pedesaan dan perkotaan di kaltim; • Ekplorisasi/Identifikasi potensi transfer teknologi yang mendukung energi baru dan terbarukan; • Dukungan bagi kabupaten percontohan di Kaltim melalui fasilitasi sektor pemerintah dan swasta dalam investasi hijau dan pembangunan rendah karbon. Focus Group Discussion yang dilaksanakan merupakan upaya untuk mengoperasionalkan kesepahaman yang telah dibentuk. Output yang dihasilkan dalam FGD ini antara lain : (1) Kerangka Waktu Implementasi dan daftar kegiatan pada rencana kerja pelaksanaan Green Growth di Kalimantan Timur bulan September 2013 – Desember 2014, (2) Kesepakatan indikator pencapaian green growth di Kaltim. Secara umum, terdapat 6 (enam) kegiatan utama dalam rencana kerja kerjasama green growth di Kaltim, antara lain : • Mendukung adopsi Kerangka Green Growth dalam proses penyusunan RPJMD (2014-2018) • Adopsi Kerangka Green Growth pada proyek MP3EI dan non MP3EI • Kaijian potensi pengembangan energi baru dan terbarukan sesuai dengan potensi SDA di Kaltim • Penerapan strategi pemanfaatan lahan terdegradasi • Peningkatan kapasitas SDM dalam mengimplementaskan prinsip-prinsip Green Growth • Monitoring dan evaluasi Pada kegiatan utama poin kedua, akan dilakukan pemilihan 1-2 proyek MP3EI dan proyek non MP3 EI dalam rangka penerapan Green Growth Assessment Proces (GGAP) dan Extended Cost Benefit Analysis (CBA). Berdasarkan hasil diskusi, Project yang diusulkan untuk di jadikan Pilot Project penerapan Green Growth adalah Kawasan Industri Maloy. Konsep pengembangan serta hal hal lain terkait Pilot Project ini akan didiskusikan kemudian guna memperoleh gambaran detail


76.


8. Focus Group Discussion “Greening MP3EI” Maloy sebagai Pilot Project Green Growth di Kaltim Samarinda, 02 Oktober 2013 Focus Group Discussion ini merupakan tindak lanjut dari rapat pembahasan rencana kerja untuk kerjasama green growth antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Global Green Growth Institute/ GGGI pada tanggal 24 September 2013 di Hotel Gran Senyiur Balikpapan. Pada tanggal 30 Juli 2013, bersamaan dengan pelaksanaan Kaltim Summit II, telah ditandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Green Growth antara Pemerintah Provinsi Kaltim dengan Global Green Growth Institute/GGGI. Dalam Nota kesepahaman tersebut disebutkan bahwa lingkup kerjasama akan mencakup :  Kolaborasi dalam mengadopsi pendekatan pertumbuhan hijau dalam proses perencanaan pembangunan, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kaltim 2014-2018, Visi Kaltim 2030 dan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan ekonomi Indonesia di Kalimantan Timur, yang mendukung pertumbuhan hijau di daerah pedesaan dan perkotaan ;  eksplorasi potensi transfer teknologi yang mendukung energi baru dan terbarukan ;dan  Mendukung kebupaten percontohan di Kaltim melalui fasilitasi sektor pemerintah dan swasta dalam investasi hijau dan pembangunan rendah karbon. Sesuai dengan lingkup dalam kesepahaman tersebut, Pemprov Kaltim dengan dukungan teknis dari GGGI pada tahap awal akan melakukan penyusunan model Green Growth pada Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional Maloy. Apabila dimungkinkan maka akan dilakukan modeling green growth pada berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kaltim baik secara mandiri oleh sumberdaya manusia Kaltim atau dengan dukungan teknis dari GGGI kedepan. Tujuan FGD :  untuk memahami berbagai dimensi Green Growth dan mengaplikasikannya ke dalam tahapan perencanaan pembangunan KIPI Maloy;  menentukan keterkaitan antar kegiatan maupun antar sektor yang mampu mendukung pembangunan berdasarkan konsep Green Growth.  Mendapatkan pemahaman dasar untuk memilih dan melaksanakan proyek serta memberikan alternatif kebijakan yang diperlukan sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka panjang di Kaltim.


77.



Kepala Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah Memberikan Gambaran Terkait Progress Pembangunan KIPI Maloy

Peserta Diskusi (SKPD Terkait dan Tim GGGI)


78.


9. Rapat Dengar Pendapat dengan DPR-RI terkait Draft Pola Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kaltim Samarinda, 07 Oktober 2013 





Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Kalimantan Timur dengan agenda utama pembahasan usulan Perubahan Kawasan Hutan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur, dipimpin oleh M. Romahurmuziy pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 pukul 10.00 WIB. Berdasarkan hasil usulan, terdapat perubahan areal penggunaan lain (APL) yang berasal dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan kawasan Pelestarian Alam (KPA) serta Hutan Lindung (HL). Perubahan Peruntukan tersebut berdampak penting, cakupan luas dan bernilai strategis bagi pengembangan wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahap ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memerlukan persetujuan DPR-RI terkait usulan DPCLS sebesar 73.731 Ha. Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, trase yang melintasi TAHURA Bukit Soeharto (Paket 2 dan 3) dan Hutan Lindung Sungai Manggar (Paket 1) masih memerlukan pembahasan dengan DPR-RI, mengingat perubahan peruntukan dan fungsi kawasan serta proses Pinjam Pakai pada trase tersebut merupakan perubahan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis (DPCLS). Pada saat ini telah diterbitkan surat oleh Kementerian Kehutanan SK. No. 603/Menhut-II/2013 tanggal 6 Sept 2013 tentang Izin Pinjam Pakai terhadap trase yang melintasi Hutan Lindung Sungai Manggar seluas 57,40 ha. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga mengajukan usulan perubahan terhadap status Taman Nasional Kutai (TNK) di Kabupaten Kutai Timur menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) karena terdapat kawasan permukiman penduduk lokal yang telah mendiami Taman Nasional Kutai (TNK) jauh sebelum diterbitkan Peraturan yang melegalisasi status kawasan tersebut sebagai Taman Nasional pada tahun 1953. Hingga saat ini, masyarakat lokal di Kawasan TNK Kabupaten Kutai Timur telah mencapai ±45.000 jiwa yang tersebar di 3 penjuru kecamatan yaitu di Kecamatan Sangkima, Kecamatan Teluk Pandan dan Kecamatan Sangatta Selatan. Permukiman di Taman Nasional Kutai juga dilengkapi oleh ketersediaan fasilitas umum, fasilitas sosial dan didukung oleh aksesibilitas jalan nasional. Selain itu, sebagian besar kawasan kini telah menjadi daerah eksplorasi PT. Pertamina EP


79.


LANJUTAN .........  Taman Nasional Kayan Mentarang merupakan Kawasan Strategis Nasional dengan luas 1.298.726 Ha. Areal TN Kayan Mentarang yang diusulkan seluas ±55.341 Ha dialokasikan untuk permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan lahan garapan masyarakat di Kabupaten Nunukan. Luas usulan perubahan didasarkan atas kesepakatan antara masyarakat adat dengan Kemenhut (PHKA) disaksikan oleh Pemerintah daerah dan para pihak yang terkait. Rekomendasi Menhut menjadi APL adalah seluas 25.514 Ha dari KSA/KPA dan 11.180 Ha dari HL dengan total usulan APL seluas 36.694 Ha. Namun, rekomendasi sebesar 2% dari total luasan TN Kayan Mentarang masih belum dapat mencukupi untuk menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai beranda depan NKRI.  Kawasan lain yang direkomendasi oleh Menteri Kehutanan menjadi APL adalah Areal Transmigrasi Semoi III, Kecamatan Sepaku seluas 613 ha untuk permukiman transmigrasi. Selain itu, Tim Terpadu Provinsi Kalimantan Timur juga merekomendasikan Kawasan Cagar Alam Teluk Adang seluas 14.221 ha dan Teluk Apar seluas 484 ha sebagai APL karena di kedua kawasan tersebut telah dihuni oleh 7.073 orang, dilengkapi oleh fasilitas umum, fasilitas sosial dan pelabuhan rakyat, namun SK Menhut Nomor 554 menyatakan bahwa kedua kawasan cagar alam ini tidak dapat direkomendasikan sebagai Areal Penggunaan Lain (APL).  Komisi IV DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Kehutanan dengan menghadirkan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara beserta Bupati/Walikota se-Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara dan Tim Terpadu untuk mendapatkan penjelasan atas Surat Menteri Kehutanan Nomor: 469/Menhut-II/2013 tanggal: 2 Agustus 2013 ke DPR RI sehubungan dengan usulan perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Timur.


80.



Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI

Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI


81.


10. Seminar Penguatan Koordinasi Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Program MP3EI di Kalimantan Timur Balikpapan, 8-9 Oktober 2013 1. Pemaparan dari Bapak Maliki, ST, MSIE, Ph.D, Kasubbid Pengembangan Program Kemiskinan Kementerian Bappenas Tentang Strategi dan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Dalam Implementasi MP3EI pada Kawasan Perhatian Investasi (KPI) di Kaltim.  Prinsip utama dalam pelaksanaan konektivitas MP3EI ialah Meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, Menurunkan biaya logistik mengurangi ekonomi biaya tinggi, Mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan Mewujudkan sinergi antar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi  Strategi Penguatan Konektivitas di Kaltim ialah dengan Value Creation (Sinkronisasi dan integrasi kebijakan terkait konektivitas dan pembangunan koridor ekonomi) dan Asset Creation (Membangun infrastruktur konektivitas yang terintegrasi dengan pembangunan koridor ekonomi dan melakukan debattlenecking proyek konektivitas)  Dalam memilih proyek-proyek yang akan dimasukkan ke dalam revisi masterlist digunakan beberapa kriteria bersifat kualitatif, termasuk diantaranya: • Nilai Strategis Proyek: Diprioritaskan bagi proyek-proyek yang memiliki ruang lingkup dan nilai investasi yang signifikan. • Lokasi Proyek: Diutamakan bagi proyek-proyek yang berada atau berdekatan dengan 6 koridor ekonomi, KPI, KEK dan KSPN. • Kesiapan Proyek: Aspek yang dipertimbagkan diantaranya adalah kesiapan lahan, kejelasan sumber pendanaan, komitmen pelaksana dan tahapan pelaksanaan proyek. • Kesesuaian dengan rencana induk dan kriteria teknis pengembangan masing-masing sektor (misalnya kesesuaian dengan RUPTL untuk proyek sektor energi dan ketersediaan sumber air baku untuk proyek sumber daya air) 2. Pemaparan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Mengenai Kebijakan Investasi & Optimalisasi PTSP Dalam Mendorong Daya Saing Global Indonesia.  7 arah kebijakan penanaman modal, yakni : • Perbaikan iklim penanaman modal • Mendorong persebaran penanaman modal • Fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi • Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (Green Investment) • Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) • Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal • Promosi Penanaman Modal Laporan Kegiatan Tahun 2013

82.


 Fokus Investasi tertuju pada main goals, yakni diversifikasi ekonomi, lebih banyak nilai tambah, dan daya saing  Pada Tahun 2012, Kaltim menduduki posisi ke-4 provinsi terbesar nilai realisasi investasi PMDN dan posisi ke-5 dalam nilai realisasi invetasi PMA di Indonesia, dan menduduki peringkat pertama dalam nilai realisasi investasi PMDN dan PMA di Pulau Kalimantan.  PTSP dalam pelaksanaannya di bantu dengan aplikasi secara elektronik yakni Sistem Pelayanan Informasi Pelayanan Perizinan Secara Elektronik (SPIPISE)  Kab/Kota di Kaltim yang telah melakukan implementasi SPIPISE pada PTSP-nya ilah Berau, Nunukan, Tarakan, Balikpapan, Bontang, dan Kutai Kartanegara  Upaya BKPM dalam mendorong peningkatan investasi ialah : • Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) • Peningkatan Peram Front Office dan BKPM sebagai Clearing House • Peningkatan Kerjasama Penanaman Modal • Peningkatan peran BKPM untuk Deregulasi dan Debottlenecking Peraturan Terkait Investasi • Peningkatan Promosi Penanaman Modal • Peningkatan Peran Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 3. Pemaparan dari Dr. Muhrizal, Litbang Kementerian Pertanian Tentang Strategi Sinergi & Koordinasi Pemangku Kepentingan dan Pelaku Kegiatan di Koridor MP3EI Kalimantan.  Rekapitulasi validasi Proyek Kaltim status 25 September 2013 ialah terdapat 32 proyek yang telah divalidasi dengan nilai investasi 169,75 Miliar dan sebanyak 28 proyek yang belum divailidasi dengan nilai investasi yang tercacat ialah 198,5 Miliar.  Kawasan Perhatian Investai (KPI) yang berada di Kaltim sebanyak 5 KPI (Bulungan, Kutai Kartanegara, Kutai Tinur, Bontang, dan Balikpapan)  Permasalahan utama dalam impelemnetasi MP3EI ke Kalimantan ialah Sarana transportasi row material, RTRW Provinsi, Tumpang Tindih lahan, Perijinan, Skim Pembiayaan, Infrastruktur, dan Pembebasan lahan 4. Pemaparan dari Bapak Edib Muslim, Kepala Divisi Humas dan Protokol Sekretariat KP3EI, Kementerian Perekonomian, mengenai Evaluasi 3 Tahun (2011–2013) Pelaksanaan MP3EI di Indonesia.  Perlunya pengayaan substansi, antara lain : • Terkait Aspek Kemaritiman: Pada beberapa bagian, diperkuat uraian menyangkut aspek ini untuk memberikan pengertian bahwa pengembangan setiap Koridor Ekonomi (KE) tidak terpisah satu dengan lainnya, dan sesungguhnya tidak melulu terkait dengan konektivitas yang bertumpu pada transportasi darat saja. Selain itu diperkuat pula keterkaitannya dengan kebijakan (blue print) Sislognas yang sesuai Peraturan Presiden 26/2012. Laporan Kegiatan Tahun 2013

83.


•







Terkait Pemberdayaan UMKM: Pada beberapa bagian, diperkuat uraian menyangkut aspek ini untuk menghilangkan stigma bahwa MP3EI hanya untuk kepentingan usaha skala menengah dan besar saja. Pemberdayaan UMKM (terutama kegiatan ekonomi lokal terkait) menjadi keniscayaan dan bagian yang integral sesuai dengan semangat “perluasan” yang menjadi prinsip yang dasar bagi penyusunan MP3EI. Semangat percepatan implementasi program-program MP3EI sesungguhnya telah menyebar, tidak hanya di kalangan pemangku di Pusat, melainkan oleh para pemangku di daerah-daerah. Untuk sinkronisasi lebih lanjut, intensifikasi sosialisasi di tingkat Kabupaten/Kota masih diperlukan. Keterlibatan Tim Kerja Koridor Ekonomi akan sangat membantu. Dari komitmen investasi (setelah validasi) sebesar Rp. 4.481 triliun, setelah 26 bulan pelaksanaan, lebih dari 14% sudah memulai implementasi (GB). Progres ini menggembirakan mengingat bahwa saat identifikasi 2011 lalu, kesiapan dari proyek-proyek yang diidentifikasi memang tidak sama, bahkan ada yang berdurasi jangka menengah maupun panjang. Selain terkait isu RTRW dan pelepasan kawasan hutan, untuk percepatan lebih lanjut terdapat isu kurangnya pasokan energi khususnya di KE Kalimantan dan KE Bali – NT . Terkait dengan itu, untuk KE Kalimantan, terdapat identifikasi baru akan besarnya potensi sumber energi (PLTA) di Sungai Kayan ~ 7.000 MW

Kepala Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah Saat Memaparkan Progress Pelaksanaan MP3EI di Kalimantan Timur Laporan Kegiatan Tahun 2013

84.


11. Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara Balikpapan, 17-18 Oktober 2013  Rapat Koordinasi dibuka dan dipimpin oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur DR.H. Awang Faroek Ishak, dihadiri oleh Pj. Gubernur Kaltara, Ketua DPRD Kaltim, Bupati Malinau, Walikota Tarakan, perwakilan Bupati Tana Tidung, Anggota DPRD Prov. Kaltim, Kepala SKPD, serta Tim Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.  Inti dari rapat koordinasi ini adalah bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendukung sepenuhnya pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diseluruh bidang. Dukungan ini akan diberikan dalam bentuk dana pendampingan, hibah, serta bantuan seperti layaknya bantuan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan saat masih bergabung bersama Kaltim  Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan turut membantu upaya Pemerintah Provinsi Kaltara untuk mendapatkan dana pembangunan yang bersumber dari APBN.  Seluruh anggota DPRD Kaltim sepakat untuk turut mendukung program pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.  Pejabat Gubernur Kalimantan Utara, DR.Ir. H. Irianto Lambrie menyampaikan rencana pembahasan pembangunan di Kaltara dengan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta beberapa kementerian terkait. Diharapkan Gubernur dan Jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat mendampingi sekaligus memberikan dukungan.  Beberapa arahan Bapak Gubernur Kalimantan Timur terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara antara lain : • Seluruh program pembangunan di Provinsi Kaltara yang didanai APBD Kaltim dan belum tuntas, harus dituntaskan, baik program Multiyears maupu program tahunan • Mengingat kondisi geografis Kaltim yang sangat dinamis karena memiliki topografi yang sangat variatif, maka sarana transportasi udara menjadi salah satu alternatif dalam rangka percepatan peningkatan aksesibilitas ke wilayah-wilayah terisolasi. Untuk itu, diharapkan kepada Dinas Perhubungan Kaltim agar membuat perencanaan bandara di seluruh Kabupaten/Kota dengan minimal panjang runway 1.800 meter. • Kepada Pemerintah Provinsi Kaltara segera mencari alternatif lokasi kota baru di Bulungan, sebagai wilayah perkotaan Kaltara. Dalam hal ini diusulkan di wilayah Tanah Kuning. • Agar Pelabuhan Liem Hie Djung, Nunukan dibantu perbaikannya dalam APBD 2014. Setelah dilakukan perbaikan baru dilakukan penyerahan kepada Pemerintah Kabupaten  Pejabat Gubernur Kalimatan Utara mengharapkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merancang pengembangan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara beserta rencana pegembangan infrastruktur perkotaan.


85.



Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara (1)

Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Provinsi Kalimantan Utara (1)


86.


12. Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Infrastruktur 2014-2018 Balikpapan, 26 Oktober 2013  Penentuan prioritas pembangunan bidang infrastruktur dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan 2018, yang telah dituangkan dalam Draft Ranwal RPJMD 2014 - 2018. Selain itu juga harus mengakomodir program unggulan gubernur terpilih (sebagai dedicated program) serta arahan-arahan Bapak Gubernur dalam berbagai pertemuan  Program prioritas juga akan didasarkan atas evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya (2009-2013)  Penganggaran program pembangunan tidak boleh lepas dari dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (RKPD 2014). Terhadap program pembangunan yang mendukung pencapaian target RPJMD 2018 dan program unggulan Gubernur terpilih namun belum masuk dalam RKPD 2014, akan ditelaah lebih lanjut  Kepada tim bidang infrastruktur (Bappeda dan SKPD terkait), segera menyusun langkah penyelesaian/solusi terhadap proyek-proyek inftrastruktur yang belum tuntas.  Sebagai landasan yang memberikan kepastian hukum pembangunan di Kaltim, hal terkait tata ruang perlu diberikan perhatian yang serius. Tim tata ruang telah melakukan revisi detail penataan ruang terutama struktur ruang guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kaltim tahun 2018. Prioritas tahun 2014 : harmonisasi penataan ruang terutama pada kawasan strategis yang telah ditetapkan oleh Bapak Gubernur Kaltim.  Pembinaan Jasa Konstruksi di Kaltim telah memperlihatkan kinerja yang sangat baik (Nomor 3 terbaik secara nasional tahun sebelumnya dan nomor 2 pada tahun ini) oleh karena itu hal ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.  Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan diharapkan berorientasi pada hasil. Penentuan prioritas diutamakan pada obyek yang menjadi konsumsi publik  Pada tahun 2014 agar dipersiapkan penganggaran untuk penyelesaian Bandara Samarinda Baru. Walaupun telah ada investor namun sebaiknya dipersiapkan untuk antisipasi jika investor tersebut mundur. Hal ini dalam rangka percepatan operasional Bandara Samarinda Baru  Diharapkan kepada seluruh tim baik SKPD Teknis maupun Bappeda, Biro Keuangan, Biro Bangda, sebelum merencanakan dan menganggarkan sebaiknya pertimbangkan baik-baik masalah kewenangan  Kedepannya tidak ada lagi simple fight desain perencanaan yang dilaksanakan bersamaan dengan tahun penganggaran kegiatan fisik tidak lagi ditoleransi  Guna optimalisasi pekerjaan, diharapkan pembagian penaganan jalan, dimana penanganan efektif akan dilakanakan dinas sementara fungsional akan ditangani UPTD Laporan Kegiatan Tahun 2013

87.



Kepala Dinas Perhubungan didampingi Plh. Kepala Bappeda Kaltim dan Kepala Bidang Prasarana Pengembangan Wilayah

Suasana Rapat koordinasi Rencana Pembangunan Infrastruktur 2014-2018


88.


13. Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition Jakarta Convention Center, 13 – 15 November 2013

Gubernur Kalimantan Timur mengikuti kegiatan Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2013 yang diselenggarakan oleh Pemerintah bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Event akbar dipenghujung tahun ini diadakan untuk menarik calon-calon investor, khususnya untuk sektor infrastruktur. Pada kesempatan ini, proyek-proyek prioritas yang dijadwalkan segera diimplementasikan dipamerkan kepada calon investor dan komunitas konstruksi yang ingin mendapat bisnis dan proyek baru. Tema yang diangkat pada acara konferensi dan pameran internasional itu adalah “MP3EI: Membangun Industri dan Kemitraan yang dapat Menyediakan Infrastruktur Indonesia”. Acara ini juga diikuti oleh beberapa acara, antara lain “Regional Government Conference (GRC) on Sustainable and Inclusive Infrastructure Development”, pameran teknologi bandar udara “Green Airports Indonesia”, pameran teknologi telekomunikasi dan media, “Connect Indonesia’13", serta “Meaningful Broadband Indonesia Congres’13". “IIICE merupakan pameran terbesar di Indonesia yang mempromosikan agenda MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Menggabungkan IIICE dan Konstruksi Indonesia akan memberi lingkup lebih luas untuk para peserta dan memberi manfaat besar bagi pelaksanaan MP3EI,” Laporan Kegiatan Tahun 2013

89.


13. Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition Jakarta Convention Center, 13 – 15 November 2013

Bapak Gubernur Kalimantan Timur Memberikan Penjelasan Pembangunan Infrastruktur MP3EI Kaltim Kepada Bapak Menteri Koordinator Perekonomian RI


90.


14. Forum Pemantauan Pelaksanaan Proyek-Proyek Strategis di 6 (enam) Koridor MP3EI Jakarta, 26 – 27 November 2013 Forum pemantauan Proyek-proyek strategis MP3EI di 6 (koridor) MP3EI dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pelaksanaan dilakukan selama 2 (hari). Hari pertama merupakan sesi diskusi seluruh koridor, kemudian hari kedua diskusi kelompok dimana dibahas secara detail progress pelaksanaan proyekproyek MP3EI di masing-masing provinsi. Mengingat investasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyekproyek MP3EI tidak sedikit, maka Badan Koordinasi Penanaman Modal menghimbau kepada seluruh provinsi untuk mendalami dan mengimplementasi skema Public Private Partnership (PPP). Bappenas memiliki daftar proyek yang siap ditawarkan kepada BUMN maupun swasta dengan total investasi hingga US$ 47,47 Miliar (27 Proyek). Dari 27 proyek tersebut terdapat 2 (dua) proyek MP3EI di Kalimantan Timur, yakni Pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda sebagai proyek prospektif dan Pembangunan Pelabuhan Internasional Maloy sebagai proyek potensial. Selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan MP3EI di Kalimantan Timur, total proyek yang aktif dan valid berjumlah 58 proyek, dimana 96% diantaranya merupakan proyek infrastruktur. Proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah (baik APBN maupun APBD) berjumlah 32 proyek dengan total investasi Rp.19,46 Triliun, 24 proyek diantaranya telah di-groundbreaking dengan total investasi 15,46 Triliun. Proyek yang dilaksanakan oleh BUMN adalah Pengembangan Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan dengan nilai investasi Rp.1,6 Triliun. Proyek ini hampir selesai dan akan beroperasi pada Bulan Februari 2014. Laporan Kegiatan Tahun 2013

91.


14. Forum Pemantauan Pelaksanaan Proyek-Proyek Strategis di 6 ( enam) Koridor MP3EI Jakarta, 26 – 27 November 2013

Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Proyek-proyek Strategis MP3EI Laporan Kegiatan Tahun 2013

92.




Sekertariat KP3EI ProvinsiKalimantan Timur BAPPEDA PROV. KALTIM Jl. Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda Telepon 0541-741044; Faximile 0541-742283 www.bappeda.kaltimprov.go.id


KOMITE PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Recommend Documents