MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (MP3ED)

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (MP3ED) KABUPATEN BANYUWANGI

Kerjasama

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI [Type the company name]

Dengan PUSAT INKUBATOR BISNIS DAN LAYANAN MASYARAKAT UNIVERSITAS BRAWIJAYA

I.

Latar Belakang Sumberdaya

Pembangunan Ekonomi Indonesia) secara Nasional, maka dan

perlu disusun profile pengembangan potensi keunggulan

strategis bagi tercapainya keberhasilan pembangunan. Apalagi hal itu

daerah. Berkenaan dengan hal ini, maka perlu dilakukan

didukung

Analisis

dengan

alam

sumberdaya

merupakan

manusia

yang

faktor

penting

unggul,

kuat

dan

Evaluasi

Ex-Ante

Pada

Rencana

Pengembangan

berdayasaing tinggi, tentu akan menjadi pendorong berbagai aspek yang

Keunggulan Pariwisata Ramah Lingkungan Untuk Percepatan

mendukung peningkatan pembangunan, baik di bidang ekonomi maupun

Pembangunan Kawasan Produktif di Kabupaten Banyuwangi

social dan budaya. Potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia

Dalam MP3EI 2011-2025.

merupakan factor kunci keberhasilan di era globalisasi. Kehadiran era globalisasi ini ditandai dengan semakin ketatnya persaingan serta tiadanya batasan antar Negara (borderless nation) dalam interaksi hidup dan kehidupan manusia. Untuk memenangkan dan menangkap peluang yang

ada,

pengelolaan

sumberdaya

alam

dan

pengembangan

sumberdaya manusia yang berkualitas akan mendorong terciptanya produktivitas yang tinggi dan menjadi modal dasar bagi peningkatan daya saing dan menjamin keberhasilan pembangunan perekonomian wilayah, regional, nasional dan internasional. 

Perlu dilakukan pemetaan terhadap potensi unggulan daerah.



Perlu dilakukan penilaian terhadap supply-side dan demand-side dalam implementasi pengembangan kapasitas sumberdaya.



Diperlukan perhatian serius serta fokus untuk mengemas potensi keunggulan Banyuwangi.



Dalam rangka memperluas kegiatan ekonomi yang berfokus pada

potensi

unggulan

daerah,

dan

upaya

mendukung

kebijakan MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan



Maksud dan tujuan

Kegiatan penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Daerah (MP3ED) Kabupaten Banyuwangi 2014 ini, dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran atau situasi perekonomian Kabupaten Banyuwangi yang berguna untuk membuat strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi. Melakukan pemetaan terhadap potensi unggulan daerah. Kegiatan tersebut meliputi: 1) Identifikasi terhadap potensi sumberdaya alam dan keunggulan masa depan di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi; 2) Identifikasi terhadap potensi pembangunan kawasan produktif di Banyuwangi; 3) Identifikasi

gambaran

utuh

tentang

situasi

sumberdaya

manusia di Banyuwangi yang sudah ada dibandingkan dengan pola kebutuhan masa depannya; dan 4) Melakukan

konsistensi

antara

kebijakan

dengan

pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan dan kesesuaian antara pencapaian pembangunan daerah

PENYUSUNAN MP3ED KABUPATEN BANYUWANGI

1

dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan

10) Identifikasi kelompok kegiatan regulasi (pendukung),

termasuk konsistensi antara RKPD dengan RPJMD,

11) Identifikasi

kelompok

konektivitas

ikutan

(penjamin

keberlanjutan pembangunan, sustainnability-based project),

RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah dan Nasional.

12) Identifikasi kelompok kegiatan regulasi ikutan (penjamin 

Sasaran Kegiatan

Sasaran

pelaksanaan

Percepatan

dan

kenyamanan berusaha), kegiatan

Perluasan

penyusunan

Masterplan

Pembangunan

13) Analisis potensi Pengembangan Kawasan Andalan.

Ekonomi

Daerah/MP3ED yakni untuk Pengembangan Kawasan Andalan

 Lokasi Kegiatan

Berbasis

Percepatan

Lingkup wilayah kegiatan Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Kawasan Produktif di Kabupaten Banyuwangi

Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi 2014

adalah:

adalah meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Banyuwangi

Ramah

Lingkungan

Dalam

Konteks

1) Identifikasi data dasar pembangunan di Banyuwangi,





2) Identifikasi potensi sumberdaya alam dan keunggulan masa depan di Banyuwangi, 3) Gambaran kondisi sumberdaya manusia yang sudah ada dan pola kebutuhan masa depannya, 4) Identifikasi

kompetensi,

pengetahuan,

dan

Data Dasar

Data dasar yang digunakan dalam melakukan kegiatan penyusunan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah : 1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten

keahlian

sumberdaya manusia yang dibutuhkan untuk mengelola

Data Penunjang

Banyuwangi Tahun 2012 - 2032; 2.

sumberdaya alam di di Banyuwangi,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 -2015;

5) Identifikasi kelompok kegiatan ekonomi utama produksi,

3.

Tatralok Kabupaten Banyuwangi;

6) Identifikasi kelompok kegiatan konektivitas utama,

4.

Kabupaten Banyuwangi dalam angka;

7) Identifikasi kegiatan ekonomi ikutan (pendukung),

5.

Dokumen Potensi sektor ekonomi unggulan

8) Identifikasi kelompok kegiatan Iptek (pendukung),



Standar Teknis

9) Identifikasi kelompok kegiatan SDM (pendukung),


2

Peraturan

Presiden

No.

32

Tahun

2011

tentang

7.

Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Masterplan Percepatan dan Perluasaan Pembangunan Ekonomi

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan,

Indonesia (MP3EI) 2011-2025.

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah



Referensi Hukum

Kabupaten/kota;

Referensi Hukum yang digunakan dalam melakukan kegiatan penyusunan Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Banyuwangi adalah : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

8.

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 9.

Pemerintahan

Pengganti

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

10.

Peraturan

perundang-undangan

terkait

lainnya

yang

berlaku.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan



Ruang Lingkup Kegiatan Ruang

Ruang; Undang-Undang No 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

lingkup

pelaksanaan

kegiatan

penyusunan

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Daerah/MP3ED

yang

menuangkan

Kajian

Pengembangan

Kawasan Andalan Berbasis Ramah Lingkungan Dalam Konteks

2025; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Percepatan Pembangunan Kawasan Produktif ini meliputi empat bagian sebagai berikut:

Publik; 6.

Daerah

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5.

Keuangan

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006

Daerah;

4.

Pengelolaan

Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

3.

Pedoman

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-

2.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah;


3









Pertama, manajemen data. Manajemen data dilakukan

Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa di 7°43’–8°46’ Lintang

sejak pengumpulan data hingga mempersiapkan data agar

Selatan

dapat dilakukan analisis data.

Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember,

Kedua penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk

Samudera Indonesia dan Selat Bali. Kabupaten ini adalah kabupaten

memformulasikan informasi yang dihasilkan dari analisis

terluas di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 5.782,50 km2 dan

data agar mudah dicermati dan dipahami para pemangku

sebagian besar merupakan daerah kawasan hutan. Area kawasan hutan

kepentingan.

ini mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar

Ketiga, analisis data. Analisis data dilakukan sejak

66.152 ha atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha

tabulasi data hingga tersusun kodifikasi untuk penyajian

atau 14,21%, permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau

data dan hasil analisisnya.

22,04%, dan sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya.

Keempat, Pelaporan. Pelaporan dilakukan dalam tiga

Panjang garis pantai sekitar 175,8 km dengan jumlah pulau 10 buah.

tahapan, yaitu: tahap pertama disusun laporan awal kajian,

dan



113°53’–114°38’

Bujur

Timur,

berbatasan

dengan

Kondisi Daratan

tahap kedua disusun laporan antara, dan tahap terakhir

Wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi terdiri atas dataran

adalah laporan akhir (Hasil Kajian) mendukung MP3EI 2011-

tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk

2025.

perkebunan dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut. Secara topografi, bagian barat dan utara pada umumnya merupakan

II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran awasan

Perhatian

Banyuwangi

rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan

mencakup seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi,

utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibanding

sebagian

dan

dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagian besar

Kabupaten Situbondo. Untuk memahami KPI Banyuwangi, maka

mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah

diperlukan pemahaman wilayah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten

hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan

wilayah

Investasi Kabupaten

(KPI)

Bondowoso


4

tanah. Dataran rendah terbentang luas dari selatan hingga utara dan di

Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 24 kecamatan, yaitu

dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir sepanjang tahun.

Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar,

Kabupaten Banyuwangi memiliki 35 DAS, sehingga selain dapat mengairi

Cluring, Gambiran, Tegalsari, Glenmore, Kalibaru, Genteng, Srono,

hamparan sawah yang sangat luas juga berpengaruh positif terhadap

Rogojampi,

tingkat kesuburan tanah.

Banyuwangi, Giri, Kalipuro, dan Wongsorejo.

Di

kawasan

perbatasan

dengan

Kabupaten

Kabat,

Singojuruh,

Sempu,

Songgon,

Glagah,

Licin,

Bondowoso

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat

terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung

dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan

Raung (3.282 m) dan Gunung Merapi (2.800 m), yang keduanya adalah

sebagian besar merupakan dataran rendah.Tingkat kemiringan rata-rata

gunung api aktif. Perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan

pada wilayah bagian barat dan utara 400, dengan rata-rata curah hujan

merupakan kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar

lebih tinggi bila dibanding dengan bagian wilayah lainnya.Daratan yang

alam, yakni Taman Nasional Meru Betiri. Pantai Sukamade merupakan

datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150,

kawasan pengembangan penyu. Di Semenanjung Blambangan juga

dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah

terdapat cagar alam, yaitu Taman Nasional Alas Purwo.

tingkat kesuburan tanah.

Selain potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi terletak pada ketinggian 0 sampai dengan >

merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan, serta

2500 meter diatas permukaan laut. Ketinggian tempat tersebut dapat

memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak

dibedakan atas :

yang merupakan sumber pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Selain itu, dengan bentangan pantai yang cukup panjang, pengembangan sumberdaya

kelautan

dapat

dilakukan

dengan

berbagai

-

wilayah 131.714 Ha (38,10 % dari luas kabupaten). Ketinggian ini

upaya

terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali

intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut. Pantai timur Banyuwangi (Selat Bali) merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Di Muncar terdapat pelabuhan perikanan.

Ketinggian 0 – 100 meter diatas permukaan laut meliputi luas

kecamatan Singojuruh, Songgo, Genteng, Glenmore dan Kalibaru.

-

Ketinggian 100 – 500 meter diatas permukaan laut meliputi luas wilayah 159.056 Ha ( 46,01 % ) dari luas kabupaten. Ketinggian ini terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi kecuali kecamatan Banyuwangi, Muncar, dan Purwoharjo.


5

-

Ketinggian 500 – 1000 meter diatas permukaan laut meliputi luas

PARIWISATA, JASA DAN PERDAGANGAN YANG TERINTEGRASI DENGAN KEGIATAN EKONOMI RAKYAT (UKM)

wilayah 36.191 Ha (10,47%) dari luas kabupaten. Ketinggian ini terdapat

di

kecamatan

Wongsorejo,

Giri,

Glagah,

Songgon,

Genteng, Glenmore, dan Kalibaru.

-

PENATAAN PARIWISATA, PERDAGANGAN DAN JASA YANG TERINTEGRASI

Ketinggian 1000 – 1500 meter diatas permukaan air laut meliputi

Kondisi Eksisting 2019


luas wilayah 10.226,5 Ha (2,96%) dari luas kabupaten. Ketinggian Kondisi Eksisting 2017

ini terdapat di kecamatan Wongsorejo, Giri, Glagah, Songgon, Genteng, Glenmore, dan Kalibaru.

-

Ketinggian 1500 – 2000 meter diatas permukaan air laut meliputi


PENINGKATAN INVESTASI DAN SARANA WISATA, PERDAGANGAN DAN DAYA SAING INDUSTRI

luas wilayah 5.075,5 Ha (1,48%) dari luas Kabupaten Ketinggian ini terdapat di kecamatan Wongsorejo, Giri, Glagah, Songgon, dan


Glenmore.

INVENTARISASI POTENSI INVESTASI DAN PROMOSI KE MULTI

Di Kabupaten Banyuwangi tekstur geologi hasil gunung api kwater muda memiliki angka paling tinggi yaitu sebesar 131.547 Ha atau

PROMOSI DAN POLA INTEGRASI PARIWISATA BANYUWANGI DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

STAKEHOULDER, PENGUATAN INVESTASI DAN DAYA SAING


38,05% dari luas wilayah Kabupaten. Lapisan batuan ini paling tinggi

PENGUATAN PROGRAM DAN

terdapat di Kecamatan Glenmore yaitu seluas 26.260 Ha atau 19,96%

INVESTASI

KEBIJAKAN PENDUKUNG

dari luas total hasil gunung api kwater muda. Sedangkan ynag paling rendah adalah lapisan andesit yaitu 8.654 Ha atau 2,50% dari luas wilayah dan tersebar dikecamatan Pesanggaran, Glenmore, dan Kalibaru. III. TINJAUAN KEBIJAKAN  Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Gambar : Road Map MP3ED

Kebijakan pembangunan yang dibahas pada bagian ini meliputi Rencana Pembangunan DAYA Jangka SAING Panjang (RPJP) baik di tingkat nasional maupun Propinsi Jawa Timur. Pembahasan kebijakan


6

pembanguan jangka menengah bertujuan untuk melihat arahan

- Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Bermoral, Beretika dan

umum maupun yang spesifik untuk masing-masing sektor dalam

Berbudaya,

kaitannya dengan pengembangan wilayah Kab. Banyuwangi. RPJP Nasional adalah arahan kebijakan sektoral nasional dalam jangka waktu 20 tahun. Dalam konteks pengembangan Kab. Banyuwangi.  Visi & Misi Pembangunan Nasional

- Terwujudnya Peranan Indonesia yang Meningkat Dalam Pergaulan Dunia Internasional, 

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJM)

Nasional Penyusunan RPJM Nasional bersumber dari penjabaran RPJP

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang Maju, Mandiri, dan Adil yang mengarah pada pencapaian tujuan nasional

Nasional.

seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Visi pembangunan

kementerian/lembaga

nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat

kementerian/lembaga, 2) penyusunan RPJM daerah untuk mencapaian

kemajuan, kemandirian dan keadilan yang ingin dicapai.

tujuan pembangunan nasioanal, dan 3) pedoman pemerintah dalam

berfungsi

dalam

sebagai:

menyusun

1)

pedoman

rencana

strategis

Agenda peningkatan kesejahteraan rakyat meliputi :

Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang Maju, Mandiri dan Adil,

-

Nasional

penyusunan rencana kerja pemerintah.

Sasaran Pembangunan Nasional



RPJM

pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada

-

Penanggulangan Kemiskinan

pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut :

-

Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur

Terwujudnya daya saing bangsa untuk mencapai masyarakat

-

Ketahanan Pangan

yang lebih makmur dan sejahtera,

-

Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengelolaan Bencana

- Terwujudnya Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum,

- Peningkatan Pengelolaan BUMN

- Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta

- Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari

- Perbaikan Iklim Ketenagakerjaan

ancamanbaik dalam negeri maupun luar negeri,

- Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro

- Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan,

- Pembangunan Perdesaan

- Terwujudnya Indonesia yang Asri dan Lestari,

- Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Wilayah


7

- Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang Berkualitas

- Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan yang

dalam menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD.  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi 2010 – 2015

Berkualitas

- Peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial - Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Kecil Berkualitas Serta Pemuda dan Olahraga

kunci visi pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang memiliki makna strategis dan mencerminkan aspirasi masyarakat. Ketiga kata kunci tersebut

akan dirumuskan dalam

misi pembangunannya

dengan

- Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, peningkatan pelayanan umum,

- Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian

membangun semangat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan

Fungsi Lingkungan Hidup



Sejahtera, Adil, Beriman dan Berbudaya merupakan tiga kata

supremasi hukum danpemberdayaan perempuan serta menciptakan

- Percepatan Pembanguan Infrastrutur

pemerintah yang bersih, efektif dan efisien.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)



Kabupaten Banyuwangi 2005 – 2025

"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI,

Visi :

KEBIJAKAN RPJD KABUPATEN BANYUWANGI

SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 adalah “KABUPATEN BANYUWANGI YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS DAN ECOTOURISM TERPADU“ memberikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang jelas. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD secara bertahap. Arah kebijakan tersebut merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah

PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA". 

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi untuk mewujudkaan visi yang telah ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi kepala daerah Kab. Banyuwangi memperlihatkan secara jelas tahapan yang penting dalam proses pembangunan di Kab. Banyuwangi. 

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

(RTRW)

Kabupaten

Banyuwangi


8

Rencana Struktur Ruang

-

-

Penetapan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Hingga tahun 2014 batas wilayah kota di Kab. Banyuwangi masih mengacu pada Perda No 12 Tahun 1988 tentang Batas Wilayah Kota dimana terdiri dari 18kecamatan. Tetapi sejak

tahun 2005, wilayah

kecamatan yang ada di Kab. Banyuwangi bertambah dari 18 kecamatan menjadi 24 kecamatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan

- UU NO. 10/2009 Tentang Kepariwisataan Beberapa hal yang esensial termuat dalam UU No. 10/2009 tentang Kepariwisataan. Dari pemahaman terhadap definisi, diperoleh rujukan :

-

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk

kembali terhadap perda batas wilayah di Kab. banyuwangi karena

tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan

adanya perkembangan jumlah kecamatan tersebut.

-

Pemanfaatan Benda Cagar Budaya

daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Rencana Pola Ruang

-

Rencana Pengembangan Kawasan Lindung Penetapan kawasan lindung di Kab. Banyuwangi pada dasarnya merupakan penetapan fungsi kawasan agar wilayah yang seharusnya dilindungi dan memiliki fungsi perlindungan dapat dipertahankan, untuk mempertahankan ekosistem sebagai kawasan perlindungan sekitarnya.Melihat definisi tersebut, maka secara umum rencana pengembangan kawasan lindung di Kab. Banyuwangi  Rencana Induk Pariwisata Daerah (RIPD) Kabupaten

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

-

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesame wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Banyuwangi Acuan kebijakan untuk landasan hokum berkaitan dengan pariwisata

-

Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi

meliputi :

utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan

- UU NO. 5/1992 Tentang Benda Cagar Budaya

pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya,

-

Pengertian Benda Cagar Budaya

-

Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya

-

Pengelolaan Benda Cagar Budaya

pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan


9



Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil

- Penanganan Terhadap Kawasan Rawan Bencana

(RZWP3K) Kabupaten Banyuwangi

- Pengembangan kawasan perikanan

Tujuan, Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

-

- Penataan sistem jaringan prasarana wilayah - Pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan,

Tujuan

daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumber daya

Tujuan dari penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi

alam.

adalah “Mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian bersinergi dengan pengembangan perikanan, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berdaya saing dan berkelanjutan”. Tujuan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten

Banyuwangi

merupakan

arahan

perwujudan

dan

pengendalian ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi yang ingin dicapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dimasa akan datang.



Rencana Pengembangan Kawasan Industri (BIEW) Dewasa ini telah berkembang kawasan-kawasan industri sesuai

dengan karakteristiknya masing-masing.Untuk menyamakan persepsi maka berikut ini adalah beberapa pengertian yang berkaitan dengan kawasan industri. 

Pengertian

 Tujuan pembangunan Kawasan Industri  Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Pesisir Dan Pulau-

 Pembangunan Kawasan Idnustri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan

Pulau Kecil

Industri

Kebijakan penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

 Dalam pengembangan Kawasan Industri perlu memperhatikan prinsip

Kabupaten Banyuwangi adalah :

– prinsip

- Mengoptimalkan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Kabupaten Banyuwangi



- Pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis

Studi Pemilihan Lokasi Dan Rencana Induk Kawasan Industri Terpadu BIEW

Rencana induk kawasan industri di Kabupaten Banyuwangi diarahkan

- Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung

pada Kecamatan Wongsorejo, lebih tepatnya pada Desa Bangsring,

- Rencana Penetapan Kawasan Strategis

dimana rencana ini meliputi rencana linkage system jenis industri


10

potensial, rencana penggunaan lahan,rencana pembagian zona industri,

Sistem Keterpusatan menggambarkan sebuah sistem alokasi ruang

rencana vegetasi, rencana sirkulasi, dan rencana utilitas.

untuk

pelayanan

fasilitas

dan

kegiatan

yang

mempengaruhi

kecenderungan pergerakan penduduk, arah dan dampak perkembangan 

Rencana Pengembangan Kawasan Bandara

kawasan, serta hirarki jaringan jalan.



Skenario Pengembangan Kawasan Strategis Sekitar Bandar



Udara Blimbingsari Pengembangan

Kawasan

Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari

Strategis

Sekitar

Bandar

Udara

Berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan pola ruang dari hasil

Blimbingsarididasarkan kepada kebijakan, kebutuhan, potensi dan

surveyprimer dan survey sekunder serta analisa, maka diketahui bahwa

permasalahan yang ada.

Kawasan StrategisSekitar Bandar Udara Blimbingsari berkembang dan

Adapun skenario pengembangan sub kawasan bandar udara Blimbingsari

meningkat intensitasnya.Pusatperkembangan kawasan dipicu tidak lain

adalah:

karena keberadaan Bandar UdaraBimbingsari sendiri. Untuk itu, maka

1. Menetapkan dan Mengembangkan kegiatan perdagangan jasa

perkembangan kawasan yang menjadi perhatianutama adalah pada

yangmendukung kegiatan bandara

kawasan sekitar pusat-pusat pertumbuhan dan sepanjang koridorjalan

2. Mengembangkan sistem jaringan

arteri Banyuwangi-Jember dan jalan utama menuju Bandar Udara

3. Mengembangkan kawasan permukiman untuk mengakomodasi arah

Blimbingsari.

pertumbuhan kawasan

 Pembagian Sub Kawasan Dan Blok

4. Menyusun program yang lebih rinci

Sub Kawasan adalah bagian dari Kawasan yang dibatasi dengan batasan

5. Meningkatkan kapasitas dan sirkulasi pergerakan

fisik dan terdiri dari beberapa blok dan memiliki pengertian yangsama

6. Mengembangkan sistem pelayanan utilitas

dengan subzona. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa Kawasan

7. Mengembangkan intensitas bangunan dan kegiatan secara efesien

terbagi dalam 3 (tiga) Sub Kawasan.



Sistem Keterpusatan Kawasan Strategis Sekitar Bandar

 Penetapan Pola Ruang, Kode Zona Dan Subzona

Udara Blimbingsari

Jenis kawasan yang terdapat di BWP Kawasan Strategis Sekitar Bandar Udara Blimbingsari terbagi menjadi kawasan lindung dan kawasan


11

budidaya. Zona-zonayang terdapat dalam kawasan lindung antara lain

transportasi jalan juga berperan untuk membuka akses bagi wilayah-

meliputi zona perlindungan setempat, zona ruang terbuka hijau, dan

wilayah terpencil dan memperbaiki akses bagi kawasan yang relatif

zona rawan bencana. Sedangkan zona zona yang yang berada di

terbelakang.

kawasan budidaya merupakan zona tempat berlangsungnya berbagai

Provinsi Jawa Timur dikelompokan menjadi tujuh golongan prasarana

aktivitas manusia. Selanjutnya zona maupun subzone ini dituangkan

berikut : Jaringan Jalan Tol, Jaringan Jalan Nasional, Jaringan Jalan

dalam bentuk blok-blok. Rencana pola ini nantinya berfungsi sebagian

Provinsi,

zoning map bagi peraturan zonasi.

Kabupaten/Kota, Jalan Lingkar Perkotaan, Terminal Penumpang Barang.

Arahan

Jalan

pengembangan

Lintas

Selatan,

prasarana

Jaringan

transportasi

Jalan

jalan

Tembus

Antar

Berikut rencana pengembangan prasarana transportasi jalan

- Rencana Transportasi Lokal

untuk Provinsi Jawa Timur :

- Kebijakan Transportasi Jawa Timur

- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jaringan Jalan Tol

- Sistem Transportasi Jalan Raya Dalam

rangka

mendukung

- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jaringan Nasional perkembangan

wilayah

dan

kelancaran arus koleksi dan distribusi barang dan jasa, maka fungsi jaringan jalan harus disesuaikan. Peningkatan fungsi berarti akan mempengaruhi pola pembangunan geometrik dan konstruksi jalan. Sesuai dengan ketentuan UU no 38 tahun 2004 tentang jalan dikaitkan dengan penetapan orde kota-kota di Jawa Timur. 

Arahan Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan di Jawa Timur

- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jaringan Provinsi - Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jalan Lintas Selatan

- Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Jaringan Jalan Lingkar

- Rencana Pengembangan Prasarana Terminal Penumpang Jalan IV.

KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG MP3EI

Pengembangan prasarana transportasi jalan bertujuan untuk memajukan dan meratakan pembangunan di wilayah Jawa Timur.

1.

Mengendalikan arahan perencanaan tata ruang, selektif dalam

Transportasi jalan berperan untuk melayani wilayah dalam dua bentuk

pemberian

pelayanan utama. Pertama untuk melayani aktifitas ekonomi dalam

penghutanan/penghijauan lahan kritis dan pembuatan mitigasi

bentuk pelayanan terhadap pergerakan orang, barang, dan jasa. Kedua,

bencana untuk antisipasi dini, dengan rincian:

ijin

industri


yang

rawan

pencemaran,

12

c. Meningkatkan upaya penegakan hukum secara konsisten

 Mengarahkan pembangunan kehutanan pada : a. Memperbaiki

sistem

pengelolaan

hutan

kepada pencemar lingkungan,

termasuk

d. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan

meningkatkan pengawasan dan penegakan hukumnya

hidup, dan

dan

e. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu

b. Mengefektifkan sumber daya yang tersedia dalam

lingkungan hidup dan berperan aktif sebagai kontrol

pengelolaan hutan;

sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup;

 Mengarahkan pembangunan kelautan pada: a. Membangun

sistem

pengendalian

dan

 Kerjasama

pengawasan

merehabilitasi ekosistem yang rusak seperti mangrove dan terumbu karang, c. Mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di wilayah pesisir, laut dan perairan tawar dan d. Menggiatkan kemitraan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut;

pembangunan

(mainstreaming)

berkelanjutan

ke

kawasan

Membangun

dan

memelihara

infrastuktur

perhubungan,

kebinamargaan, pengairan, keciptakaryaan atau permukiman, energi dengan memprioritaskan untuk kepentingan mendorong perekonomian pariwisata dan pengentasan kemiskinan  Pengembangan Kawasan Perkotaan Banyuwangi Kota Banyuwangi sebagai Kota Besar menunjukkan adanya penyatuan antar Kota Banyuwangi dengan sekitarnya, terutama pada kecamatan Kalipuro, Glagah, Licin dan Kabat. Perkembangan selanjutnya pada kawasan perkotaan kecamatan ternyata menunjukan adanya

prinsip-prinsip seluruh

penanganan

menunjukkan adanya perkembangan kawasan yang linier dan memusat

 Mengarahkan pembangunan lingkungan hidup pada: a. Mengarusutamakan

dalam

yang berbatasan; 2.

b. Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut serta

wilayah

lindung, kawasan budidaya dan pemanfaatan struktur ruang

dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, yang disertai dengan penegakan hukum yang ketat,

lintas

penyatuan Kalipuro, Glagah, Licin dan Kabat.

bidang

pembangunan, b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup,


13

 Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Berdasarkan

Dasar-dasar pengembangan yang digunakan dalam

sistem

arahan

pengembangan

struktur

ruang,

arahan

pengembangan transportasi darat di Kabupaten Banyuwangi meliputi

jaringan prasarana wilyah adalah tatanan transportasi dengan hirarki

jaringan jalan dan terminal.

yang lebih tinggi dalam hal ini adalah Tatranas dan Tatrawil serta



kebijakan wilayah yang terkait dengan pengembangan transportasi baik

Kondisi perkerasan jalan di Kabupaten Banyuwangi secara umum dapat

yang bersifat nasional, regional maupun lokal.Pengembangan yang

dikatakan cukup baik. Perkerasan jalan menuju tempat-tempat penting

dilakukan

dari

dan daerah tujuan utama di Kabupaten Banyuwangi hampir seluruhnya

transportasi

yang

diperkeras aspal, yakni 95 % dengan perkerasan aspal, serta 5 %

perencanaan

yang

dengan perkerasan kerikil dan makadam.

adalah

pengembangan diharapkan

pengembangan

infrastruktur

keduanya

dan

dapat

jaringan pelayanan

menjadi

suatu

yang

terdiri

terintegrasi dengan aspek pendukung pembangunan lainnya sehingga pengembangannya

dapat

mendukung

pembangunan

Pengembangan

Jalan raya

Kabupaten

Banyuwangi kearah yang lebih baik.  Rencana



Jalan

Uraian mengenai pengembangan jaringan prasarana moda jalan raya di Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

Sistem

Jaringan

Prasarana

1.

Transportasi

Jalan arteri, yaitu jalan umum yang berfungsi melayanai angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan

Sistem jaringan transportasi di Kabupaten Banyuwangi lebih

rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara

didominasi oleh transportasi darat terutama jalan raya dan sebagian kereta api, sedangkan untuk transportasi laut saat ini terdapat

berdaya guna.

2.

Jalan kolektor, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani

prasarana penangkapan ikan dan dikembangkan pelabuhan laut yang

angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan

melayani pelayaran nasional maupun internasional. Transportasi udara

jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan

di masa mendatang akan ditingkatkan melalui peningkatan frekuensi

masuk dibatasi.

penerbangan, pembuatan jalur penerbangan baru, dan pengembangan inter konektivitas antar kota di Indonesia. 

Transportasi Darat

3.

Jalan Lokal, yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.


14

JalanLintas Selatan



Rencana

Jalan arteri primer merupakan jalan yang menghubungkan secara Kabupaten

berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat

Banyuwangi meliputi dua ruas jalan yakni, ruas jalan arteri sebagai jalan

kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Jalan arteri primer

utama dan ruas jalan kolektor sebagai jalan sirip atau penghubung ruas

ini juga melayani angkutan utama yang merupakan tulangpunggung

jalan

transportasi nasional yang menghubungkan pintu gerbang utama

utama.

pembangunan

Kebutuhan

jalan

panjang

lintas

jalan

selatan

arteri

di

74,30

Km

yang

menghubungkan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember meliputi ruas jalan :

(pelabuhan utama dan/atau bandar udara kelas utama). 

Jalan Kolektor Primer



Banyuwangi - Rogojampi

Jalan kolektor primer 1 adalah jalan kolektor primer yang



Rogojampi - Genteng

menghubungkan antar Ibukota Provinsi (PKW dengan PKW); Jalan



Genteng - Glenmore

Kolektor primer 2 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan



Glenmore - Kendeng Lembu

Ibukota Provinsi (PKW) dengan Ibukota Kabupaten/Kota (PKL); serta



Kendeng Lembu - Malangsari

Jalan Kolektor Primer 3 adalah jalan kolektor primer yang menghubungkan antar Ibukota Kabupaten/Kota (PKL dengan PKL).

Jalan Tol



 Terminal

Pengembangan jalan tol dilakukan untuk:

Terminal transportasi merupakan prasarana angkutan yang



Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;



Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi

merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus

barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan

penumpang dan barang. Berdasarkan jenis angkutannya terminal

ekonomi;

dibedakan menjadi :



Meringankan

beban

dana

pemerintah

melalui

partisipasi

pengguna jalan; dan 

Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

a)

Terminal Penumpang,

b)

Terminal Barang, Seiring dengan perkembangan Kabupaten Banyuwangi, untuk itu

perlu direncanakan pengembangan terminal baik terminal barang 

Jalan Arteri Primer

maupun

penumpang.

menunjang

segala

Pengembangan

aktivitas

maupun


terminal

tersebut

dapat

kegiatan

terutama

sektor

15

perekonomian.

Rencana

pengembangan

terminal

di

Kabupaten



Penyiapan

Banyuwangi adalah sebagai berikut:

jalur

KA

bagi

peningkatan

KA

Regional

dan

AntarPropinsi

A. Terminal Penumpang



Peningkatan kondisi rel untuk memperbaiki kinerja dalam hal keamanan dan kenyamanan

B. Terminal Peti Kemas C. Terminal Kargo

Pengembangan fungsi pelabuhan di Kabupaten Banyuwangi ada

Angkutan Umum



Rencana Pengembangan Transportasi Laut



D. Terminal Agribis

beberapa bagian yaitu pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan

Tersedianya sarana angkutan umum yang memadahi dan menjangkau

dan pelabuhan ikan.

seluruh wilayah Kabupaten merupakan bagian dari sistem transportasi.

1. Pelabuhan penyeberangan

Data jaringan angkutan umum yang tersedia memperlihatkan bahwa

2.Pelabuhan laut

belum seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi terjangkau pelayanan angkutan umum yang tersedia.

3.Pelabuhan Ikan 

 Rencana Pengembangan Kereta Api Pokok pengembangan jaringan prasarana Kereta Api menurut Tatrawil Jawa Timur adalah :

Rencana Pengembangan Transportasi Udara Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan

bandara baru antara lain:

-

Ketersediaan lahan

-

Sesuai dengan pembagian fungsi lahan per kabupaten

Penyiapan jalur KA bagi peningkatan KA Regional

-

Aksesbilitas besar

Penyiapan jalur KA bagi peningkatan KA Antar Propinsi

-

Memenuhi syarat teknis



Penyiapan prasarana bagi Angkutan Masal Cepat



Penyiapan prasarana bagi Angkutan Komuter GKS

 

Dan yang sesuai dengan kondisi di Kabupaten Banyuwangi adalah : 

Penyiapan prasarana bagi angkutan missal cepat



Penyiapan jaringan yang lebih baik bagi kepentingan dengan mempertimbangkan factor perkembangan wilayah dan juga potensi permintaan perjalanan.

V.

PELAKSANAAN DAN TATA KELOLA MP3EI

 Tahapan Pelaksanaan MP3EI merupakan rencana besar berjangka waktu panjang bagi pembangunan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, implementasi yang


16

(quick-wins).

bertahap namun berkesinambungan adalah kunci keberhasilan MP3EI.

konektivitas

Implementasi MP3EI ini direncanakan untuk dilaksanakan didalam 3

kompetensi yang dapat mendukung kegiatan ekonomi utama.

(tiga) fase hingga tahun 2025, sebagai berikut:

Penyiapan

SDM

difokuskan

pada

Secara khusus, di dalam jangka pendek, MP3EI difokuskan pada pelaksanaan berbagai rencana aksi yang harus diselesaikan hingga tahun 2014. Rencana aksi yang dipersiapkan dalam jangka pendek ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa inisiatif strategik dapat terlaksana serta menjadi dasar pada percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi

pada

fase-fase

berikutnya. Untuk itu,

pembentukan dan operasionalisasi Tim Pelaksana MP3EI perlu segera diselesaikan disamping penyelesaian debottlenecking regulasi dan pelaksanaan investasi di berbagai kegiatan ekonomi utama oleh seluruh pihak terkait. Selanjutnya pada fase 2 (2016-2020), kegiatan akan

difokuskan

untuk

mempercepat

pembangunan

proyek

infrastruktur jangka panjang, memperkuat kemampuan inovasi untuk peningkatan daya saing kegiatan ekonomi utama MP3EI, peningkatan tata kelola ekonomi di berbagai bidang, serta mendorong perluasan pengembangan industri yang akan menciptakan nilai tambah. Pada Sebagaimana terlihat didalam gambar 6.1, masing–masing fase

fase

3

(2021-2025), kegiatan

MP3EI

lebih

difokuskan

untuk

mempunyai fokus yang berbeda. Pada fase 1 (2011–2015), kegiatan

pemantapan daya saing industri dalam rangka memenangkan

difokuskan

persaingan

untuk

pembentukan

dan

operasionalisasi

institusi

pelaksana MP3EI. Institusi pelaksana MP3EI ini kemudian akan

global

serta

penerapan

teknologi

tinggi

untuk

pembangunan berkelanjutan.

melakukan penyusunan rencana aksi untuk debottlenecking regulasi, perizinan, insentif,dan pembangunan dukungan infrastruktur yang

 Perbaikan Regulasi dan perizinan

diperlukan, realisasi komitmen investasi, serta dilakukan penguatan


17

Untuk mendukung realisasi percepatan dan perluasan kegiatan ekonomi

utama,

infrastruktur,

selain

diperlukan

percepatan

pembangunan

dukungan

non-infrastruktur

1.

Peraturan daerah yang diidentifikasi dapat menghambat investasi

dukungan

seperti pada beberapa peraturan daerah tentang retribusi daerah

berupa

dan lain sebagainya, yang perlu ditinjau ulang untuk memastikan

pelaksanaan, penetapan atau perbaikan regulasi dan perizinan. Perbaikan regulasi dan perizinan lintas sektor di tingkat nasional

pelaksanaan MP3EI sesuai yang diharapkan; 2.

Percepatan pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan

adalah yang terkait dengan penataan ruang, tenaga kerja, perpajakan

berusaha di daerah kepada Badan Perizinan Terpadu Satu Pintu

dan kemudahan dalam penanaman modal di Indonesia. Adapun

(BPTSP);

perbaikan regulasi dan perizinan di tingkat daerah adalah yang terkait

3.

Efisiensi lembaga perizinan dan pengelolaan investasi daerah.

dengan sektor mineral, kehutanan, dan transportasi (perkeretaapian,



Pemantauan dan Evaluasi

pelayaran, penerbangan) serta penyediaan infrastruktur dasar. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam perbaikan regulasi dan perizinan adalah sebagai berikut:

Dalam

rangka

mengawal

implementasi

berbagai

langkah

percepatan dan perluasan yang telah dirumuskan oleh MP3EI, akan dibentuk Tim Pelaksana MP3EI. Tim yang dimaksud akan dipimpin

Mempercepat penyelesaian peraturan pelaksanaan perundang-

langsung oleh Bupati Banyuwangi agar dapat lebih efektif di dalam

undangan;

melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi, maupun di dalam

2.

Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan yang sudah ada;

mempercepat

3.

Merevisi atau menerbitkan peraturan yang sangat dibutuhkan

menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam tahap

untuk mendukung strategi MP3EI;

pelaksanaan MP3EI. Tim ini akan beranggotakan seluruh pemangku

Memberikan insentif kepada kegiatan-kegiatan ekonomi utama

kepentingan yang terdiri dari unsur pemerintah pusat, pemerintah

yang sesuai dengan strategi MP3EI;

daerah dan dunia usaha.

1.

4. 5.

Mempercepat dan menyederhanakan proses serta memberikan kepastian perizinan.

pengambilan

keputusan

yang

diperlukan

untuk

Tim Pelaksana MP3EI akan terdiri atas Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi dan Tim Teknis Percepatan dan

Perbaikan dan Perizinan di Kabupaten Banyuwangi Permasalahan yang teridentifikasi di daerah yang membutuhkan

Perluasan

Pembangunan

Ekonomi

dengan

penjelasan

sebagai

berikut:

perbaikan regulasi dan perizinan adalah:


18

- Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Kabupaten Banyuwangi merupakan tim yang beranggotakan SKPD Kabupaten Banyuwangi, BUMN dan BUMD Wilayah Banyuwangi yang memiliki andil dalam pelaksanaan MP3EI. Komite ini bertugas untuk mengkoordinasikan

dan

mengarahkan

serta

melaporkan

hasil

pelaksanaan MP3EI Kabupaten Banyuwangi pada Menteri Pekerjaan Umum selaku Ketua Tim Kerja Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Koridor Jawa;

- Tim Teknis Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Kabupaten Banyuwangi beranggotakan SKPD Kabupaten Banyuwangi terkait pelaksanaan Program MP3EI. Tim Teknis bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan proyek investasi dan infrastruktur

terkait

kegiatan

ekonomi

utama

pendukung

percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Kabupaten Banyuwangi dengan seluruh pemangku kepentingan kemudian mensosialisasikan, menfasilitasi serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program MP3EI Kabupaten Banyuwangi.


19

MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH (MP3ED)

Recommend Documents