Dialog Dengan Dunia Usaha Dalam Rangka Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

KADIN INDONESIA

Dialog Dengan Dunia Usaha Dalam Rangka Penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025

KADIN INDONESIA

1. Forum dialog strategis integrasi fungsi perencanaan, proses dan pelaksanaan untuk tingkat pencapaian yang optimal 2. Delegasi pengusaha nasional dan daerah, BUMN, Asosiasi, Ketua Umum KADIN Provinsi, pengurus KADIN Indonesia 3. Sasaran strategis KADIN Indonesia 2010-2015 1. Pemberdayaan ekonomi daerah 2. Percepatan pembangunan infrastruktur 3. Kemandirian pangan dan energi 4. Penciptaan wirausaha baru 5. Optimalisasi hubungan internasional

KADIN INDONESIA SASARAN STRATEGIS 2010 - 2015 KADIN INDONESIA Sasaran Strategis 2010-2015 KADIN INDONESIA DUKUNGAN PEMERINTAH & DPR

ROADMAP KADIN INDONESIA Persaingan Global

Penguatan Kapasitas & Kapabilitas Organisasi Kadin

KADINDA PROPINSI, KABUPATEN, KOTA

PENGUSAHA NASIONAL & ASING BUMN UMKM & KOPERASI MASYARAKAT

Investasi Daerah

Percepatan Kebangkitan Ekonomi Daerah

Masyarakat Ekonomi Asean 2015

Penciptaan Iklim Usaha yang sehat, Berkepastian Hukum, Bersih & Berwawasan Lingkungan

Peningkatan Kualitas & Kuantitas SDM Pengusaha Indonesia

Peningkatan & Optimalisasi Hubungan Internasional

KEPEMIMPINAN EFEKTIF, KAPASITAS & KAPABILITAS INDEPENDEN INOVATIF

Percepatan Infrastruktur Wirausaha Baru

Peningkatan ekspor dan investasi

EKONOMI TANGGUH & BERKEADILAN

1 Kemandirian Nasional

Kemandirian Pangan dan Energi

PROGRAM

KOMITE BILATERAL/ KADIN INT’L

PEMETAAN KEKUATAN

ASOSIASI/ HIMPUNAN

SASARAN STRATEGIS

Anti Korupsi

2 Industri Berdaya Saing Tinggi

Kemakmuran & Kemajuan Indonesia

5 Sumber Daya Manusia Unggul

Proses

Demokrasi

Globalisasi WTO,EU,ASEA N APEC,ASEM, FTA.FPA

3 Pilihan Tujuan Investasi 4 Pemerataan Pembangunan Daerah Lingkungan Hidup

-

KADIN INDONESIA

Rekomendasi KADIN Indonesia 1. Percepatan penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Percepatan pembuatan RUU Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan 3. Penyusunan peraturan pelaksanaan pendukung UU 4. Koridor Ekonomi Indonesia 5. Insentif fiskal dan non fiskal 6. Pelaksanaan Public Private Partnership dengan semangat berbagi resiko antara pemerintah dan pengusaha

KADIN INDONESIA

Investasi swasta 2011-2015 Diperkirakan USD 62 Milyar oleh pengusaha nasional dan asing dalam pembangunan infrastruktur dan perekonomian Indonesia

15 Maret 2011



Dalam rangka menindaklanjuti direktif Presiden RI terkait dengan penyusunan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025.



Dalam rangka mempersiapkan agar Rapat Kerja antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 28 Maret 2011 nanti berlangsung efektif.



Sebagai informasi, dalam rangka MP3EI ini telah diselenggarakan beberapa kali pertemuan, yaitu: Retreat pada tanggal 30 Desember 2010, Rapat Kerja antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN pada tanggal 21-22 Februari 2011.

4

MESKIPUN KITA SUDAH MENJALANKAN PEMBANGUNAN EKONOMI, BERDASARKAN  RPJMN TH 2010 – 2014  RKP & RKPD TAHUNAN  APBN & APBD TAHUNAN

KITA MESTI MELAKUKAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI KITA 5 – 10 TH MENDATANG

5

AGAR PERCEPATAN & PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI EFEKTIF, KITA MEMERLUKAN

MASTER PLAN KITA SUSUN BERSAMA  PEMERINTAH (PUSAT & DAERAH)  PELAKU EKONOMI & USAHA (NEGARA & SWASTA)  PEMANGKU KEPENTINGAN LAIN

“TOP-DOWN” & BOTTOM-UP” APPROACH

MASTER PLAN P3EI      

   

6

KONKRIT  SASARAN JELAS KUANTITATIF & KUALITATIF DENGAN “TIME LINE” TUGAS & KEWAJIBAN PUSAT & DAERAH JELAS SIAPA “INVEST” DI MANA, BERAPA BANYAK LAPANGAN KERJA YANG DIBUKA (JOB CREATION) DAPAT DIHITUNG KEBIJAKAN & REGULASI YG TEPAT DITENTUKAN “DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM” (JIKA ADA) DISUSUN AKUNTABILITAS KPD PUBLIK MENJADI PENTING “WORLD CLASS”, DALAM ARTI MASTER PLAN YG CREDIBLE

MASTER PLAN PENTING TAPI LEBIH PENTING IMPLEMENTASINYA SEKARANG INI, SAMBIL MEMPERSIAPKAN MASTER PLAN, KITA TELAH & TERUS BEKERJA • MENJELASKAN KPD CALON INVESTOR  BUMN, SWASTA DLM NEGERI, DAN MITRA INVESTOR DARI NEGARA SAHABAT • KITA BICARA KORIDOR EKONOMI, ZONA EKONOMI DAN KLASTER INDUSTRI • KITA MENENTUKAN DI MANA INVESTASI ITU DIHARAPKAN, KAPAN DAN BERAPA BESAR

7

ALHAMDULILLAH PROSES BERLANGSUNG BAIK, SEJAUH INI SEMUA “ON TRACK” CONTOH :  KITA INGIN JUMLAH INVESTASI (GABUNGAN) MENCAPAI US$ 200 MILYAR  KITA INGIN BUMN MENJADI PILAR & KONTRIBUTOR UTAMA  KITA INGIN BUKAN HANYA KOMITMEN, TETAPI SUDAH “AGREEMENT”

KETIKA MASTER PLAN SAYA SYAHKAN NANTI, SEMUA SUDAH SIAP

8

“PENYAKIT” DAN FAKTOR-FAKTOR YG BIKIN GAGAL”  PEM PUSAT (UTAMANYA BIROKRASI) LAMBAT & TIDAK  

 

SEJALAN DGN MASTER PLAN PEM DAERAH (KARENA ADA KEPENTINGAN SENDIRI) TIDAK MEMPERLANCAR & CENDERUNG MENGHAMBAT  (CONTOH SIKAP BUP/WAKOT) INVESTOR “INGKAR JANJI” GAGAL MEMENUHI KOMITMEN & RENCANANYA ADA REGULASI YG MENGHAMBAT, TAPI TIDAK SEGERA KITA PERBAIKI KEPENTINGAN & PROSES POLITIK YG TIDAK SEHAT

9

DI ERA DEMOKRASI DAN TRANSPARANSI MARI SAMA-SAMA BERTANGGUNG-JAWAB KEPADA RAKYAT    

SIAPA YG MENGHAMBAT ? SIAPA YG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB SIAPA YG INGKAR JANJI ? AKHIRNYA, SIAPA YG BIKIN GAGAL ?

RAKYAT PERLU TAHU

10

11

MASTER PLAN 

DOKUMEN UTAMA  DITANDA-TANGANI PRESIDEN



DOKUMEN “PELAKSANAAN”  DITANDATANGANI BERSAMA : MENTERI, GUBERNUR DAN INVESTOR UTAMA



Adanya kesamaan pandangan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Dunia usaha menyangkut lingkup perbaikan regulasi dan peningkatan infrastruktur utama yang dibutuhkan untuk mendorong percepatan investasi oleh para pelaku usaha.



Komitmen dari para pengusaha untuk merencanakan investasi dalam rangka mendukung Masterplan P3EI, setidaknya sampai dengan 2014, setelah seluruh hambatan tersebut di atas diselesaikan (inidikatif).

No.

Regulasi

Isu/Permasalahan

Status/Keterangan

UNDANG - UNDANG 1

UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Berkenaan dengan belum proporsionalnya kedudukan antara pengusaha dan pekerja, terutama di dalam hal kontrak kerja, outsourcing, dan pesangon.

--

2.

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Berkenaan dengan belum jelasnya berbagai aturan pelaksanaan, terutama: • Mekanisme pengubahan dari PKP2B dan KK menjadi ijin usaha sesuai UU • Adanya ketetapan bahwa 1 perush, 1 jenis mineral/komoditi • Jangka waktu ijin usaha yang total 40 tahun (20+10+10) tanpa adanya kepastian usaha.

--

No.

Regulasi

Isu/Permasalahan

Status/Keterangan

UNDANG – UNDANG

3

Pelaksanaan UU No. 26 Tahun 2006 tentang Tata Ruang

Proses penetapan menjadi Perda yang berkepanjangan sangat berpotensi mengganggu percepatan investasi

• Rencana tata ruang yang sah ini menjadi syarat untuk implementasi investasi di banyak sektor • Lamanya proses penetapannya sendiri terkait dengan mekanisme dalam UU 41/1999 Tentang Kehutanan

4

Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian

Masih belum adanya kepastian mengenai pemisahan antara penyelenggara prasarana (kel) dan sarana (rolling stock)

PT. KAI masih berfungsi ganda, sebagai regulator dan sekaligus sebagai pelaku (investor)

No.

Regulasi

Isu/Permasalahan

Status/Keterangan

UNDANG - UNDANG 5

Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2008 Tentang Penerbangan

Terkait dengan pemisahan operator bandar udara (badan usaha), otoritas bandar udara (regulator) dan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan

6

UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Terkait dengan pemisahan antara otoritas pelabuhan (yang menjalankan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan) dan operator yang pada intinya adalah Badan Usaha (BUMN/D dan swasta)

7

Percepatan RUU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan

Dibutuhkan untuk memperkuat dasar hukum pengadaan tanah yang sangat diperlukan untuk pembangunan serta mempercepat proses yang ada

Saat ini sedang dalam pembahasan di DPR. Direncanakan selesai pada pertengahan 2011.

No.

Regulasi

Isu/Permasalahan

Status/Keterangan

PERATURAN PEMERINTAH 1

Revisi PP 1/2007 jo 62/2008 Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu

Dengan keluarnya UU 39/2009 Tentang KEK, perlu adanya penyesuaian definisi dari “daerah-daerah tertentu”

RPP tentang Pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk KEK sedang disusun.

2

Pelaksanaan PP No. 94/2010 Tentang penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

Terutama terkait dengan pasal 29 yang mengatur tentang fasilitas pembebasan pajak (tax holiday) dan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan sesuai UU 25/2007 tentang Penanaman Modal

Agar segera dikeluarkan petunjuk pelaksanaannya (Permenkeu) agar segera bisa diimplementasikan

Selain daftar di atas, selama diskusi di dalam Gugus Tugas Koridor selama 3 minggu terakhir ini juga diidentifikasi sejumlah bottlenecks (per sektor/per koridor) yang perlu segera diselesaikan (daftarnya terdapat dalam bahan yang dibagikan)  Agar daftar tersebut juga dicermati apakah ada isu/permasalahan yang belum teridentifikasi

   

 

Besarnya investasi Waktu implementasi Bidang usaha Lokasi Rencana penyerapan tenaga kerja (bila sudah berjalan) Kendala yang dihadapi saat ini

Koridor

Total Investasi (Triliun Rupiah)

Sumatera

371.7

Jawa

250.2

Kalimantan

266.8

Sulawesi - Maluku Utara

511.0

Bali Nusa Tenggara

112.0

Papua - Maluku

169.8

Total Keterangan : BUMN 50% Swasta 50%

1,681.5

Banda Aceh

BIMP-EAGA Medan

1

IMT-GT

4

3

Manado Sofifi

Pekanbaru

Pontianak Samarinda Palu

Tj. Pinang

Padang

Manokwari

Gorontalo

Jayapura

Jambi Mamuju

Palangkaraya

Palembang

Kendari

Pkl. Pinang

Bengkulu

Lampung Jakarta Serang

Sorong

Banjarmasin

2

Wamena

Makassar

Semarang Surabaya

5 Mataram

Jogjakarta

6

Ambon

Merauke

Denpasar Kupang

Pusat ekonomi mega 1

Pusat ekonomi

KE Sumatera

2 KE Jawa

Usulan lokasi KEK

Usulan lokasi KEK yang merupakan FTZ

3

KE Kalimantan

5 KE Bali – Nusa Tenggara

4

KE Sulawesi – Maluku Utara

6 KE Papua – Maluku

6 Koridor Ekonomi Prioritas: Berbasis Komoditi/Sektor Unggulan Wilayah

20

Rangkuman Tema Pengembangan Koridor Ekonomi Indonesia

21

Koridor Ekonomi Sumatera "Sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional"

Overview Terdiri dari 7 hub: Medan, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Serang, Jakarta Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar ~3.4x dari $139 milyar di 2010 ke $473 milyar di 2030 dengan laju pertumbuhan koridor sebesar 6.3% dibandingkan estimasi baseline 4.5%

Klaster industri karet dan sawit, KEK

Sektor Fokus dan Strateginya

Klaster industri sawit, KEK

FTZ

1. Minyak Kelapa Sawit/CPO  Fokus pada industri hulu melalui peningkatan panen dan konversi mature plantation. 2. Karet  Meningkatkan hasil panen dan memperluas industri hilir 3. Batubara  Meningkatkan produksi pertambangan melalui percepatan infrastruktur rel kereta api.

Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan Pelabuhan: • Metro Medan, Dumai, Palembang Rel Kereta/Jalan: • Trans Sumatera (Rel kereta/Jalan), termasuk rel kereta untuk CPO di Riau. Pembangkit Listrik di Sumatera • Pembangkit Listrik di Sumatera untuk menumbuhkan industri hilir • Mine-mouth dan processing plant untuk batubara di Sumatera Selatan 22

Koridor Ekonomi Jawa

Overview

"Pendorong Industri dan Jasa Nasional" Klaster industri mesin , alat angkut

Klaster industri petrochem

Klaster industri perkapalan

Terdiri dari 4 hub: Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya

Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar ~4.2x dari $304 milyar di 2008 ke $1,282 milyar di 2030 dengan estimasi laju pertumbuhan koridor 7.5% dibandingkan estimasi baseline 5.8%

Fokus Sektor & Strategi – basis manufaktur yang luas: 1. Produk makanan  Fokus untuk memindahkan hambatan untuk mengkapitalisasi tumbuhnya permintaan domestik 2. Tekstil Merebut pasar domestik dari impor dan memperkuat Indonesia sebagai negara pilihan sumber produksi 3. Industri Alat angkut  Mengembangkan kapabilitas untuk nilai tambah pengolahan yang lebih tinggi, menarik lebih banyak peralatan pengolahan asli.

Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan

Klaster industri tekstil

Klaster industri makanan & minuman

Pelabuhan: • Jakarta, Semarang, Surabaya Rel Kereta/Jalan: • Trans Jawa (Jakarta-Cikampek-Bandung-SemarangSurabaya Pembangkit Listrik • Ekspansi Pelabuhan di Jakarta • Pembangkit listrik di Jawa Barat dan Jawa Tengah 23

Koridor Ekonomi Kalimantan "Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional"

Overview Terdiri dari 4 hub: Pontianak, Palangka Raya, Balikpapan dan Samarinda Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar ~2.6x dari $59 milyar di 2008 ke $152 milyar di 2030 dengan estimasi laju pertumbuhan koridor sebesar 3.6% dibandingkan estimasi baseline sebesar 5.8%

Fokus Sektor Saat Ini 1. Migas  Eksplorasi lebih banyak untuk memastikan pertumbuhan produksi yang stabil 2. Minyak Kelapa Sawit  Meningkatkan produksi panen, beralih ke produk dgn nilai tambah tinggi dan produk hilir. 3. Batubara  Meningkatkan produksi dgn membangun infrastruktur yg dapat mencapai tambang di pedalaman

Industri Berkelanjutan di Masa Depan 1. Perikanan  memperluas industri akuakultur udang 2. Kayu  Membangun industri hutan yang berkelanjutan & memperluas ke produksi bernilai tambah tinggi (kertas) 3. Karet  Meningkatkan industri karet

Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan

Klaster industri besi-baja

Pelabuhan Sungai  Fasilitas Barge Loading Pelabuhan yang menghubungkan Rel Kereta Api untuk membawa batubara melalui sungai; Sungai Barito dan Mahakam Rel Kereta Api  Dibutuhkan untuk membuat pertambangan batubara di pedalaman layak secara ekonomi; Kal-Teng Jalan Tol  Konektivitas yg lebih baik antara perkebunan kelapa sawit dan pertambangan dapat meningkatkan produksi CPO; Kalimantan Tengah dan Barat 24

Koridor Ekonomi Sulawesi ''Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional''

Overview Terdiri dari 5 hub: Manado, Gorontalo, Kendari, Mamuju dan Makassar Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar ~4.4x dari $21 milyar di 2008 ke $94 milyar di 2030 dengan estimasi laju pertumbuhan koridor sebesar 7.7% dibandingkan estimasi baseline 6.0%

Sektor Fokus dan Strategi 1. Tanaman Pangan  Meningkatkan produktivitas yang menjamin ketahanan pangan nasional 2. Perkebunan  Beralih ke produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi 3. Perikanan  Mengurangi tangkapan perikanan laut, membangun produksi akuakultur 4. Pertambangan Nikel  Meningkatkan ekspor nikel setengah-jadi

Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan Irigasi – Kebutuhan peningkatan panen pertanian pangan dan perkebunan; Sulawesi Selatan.

Klaster perkebunan (kakao, jagung)

Klaster industri Nikel

Fasilitas Pelabuhan – Dibutuhkan untuk penanganan yang lebih baik bagi produk industri pertanian; Pelabuhan Makassar, Bitung, Kendari. Suplai Listrik - Listrik merupakan kebutuhan kunci untuk pemrosesan nikel; Sulawesi Tenggara 25

Koridor Ekonomi Bali-NT ''Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional''

Overview Terdiri dari 3 hub: Denpasar, Mataram dan Surabaya Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar ~4.3x dari $18 milyar di 2008 ke $76 milyar di 2030 dengan estimasi laju pertumbuhan koridor sebesar 7.6% dibandingkan estimasi baseline 5.6%

Bali Based Hub Lombok based Hub

Sektor Fokus dan Strategi 1. Pariwisata  Meningkatkan jumlah kunjungan turis maupun pengeluaran pariwisata. Memanfaatkan Bali sebagai gerbang untuk mempromosikan kunjungan ke daerah tujuan wisata lain 2. Pertanian dan Peternakan  Meningkatkan produktifitas lahan dan mengembangkan kegiatan produksi sampai dengan hilir

Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan Pintu gerbang pariwisata nasional

Klaster Peternakan

Bandara: Ekspansi Ngurah Rai, pembangunan bandara internasional baru di Bali Pelabuhan: Terminal cruise Tanah Ampo / Benoa Jalan: Trans-Bali toll road, akses Sarangan – Tj. Benoa Energi: Pembangkit listrik di Bali 26

Koridor Ekonomi Papua-Maluku "Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera"

Overview Terdiri dari 5 hub: Sorong, Manokwari, Wamena, Jayapura dan Merauke Koridor diestimasikan dapat meningkatkan PRDB sebesar ~6.3x dari $13 milyar di 2008 ke $83 milyar di 2030 dengan estimasi laju pertumbuhan koridor sebesar 9.6% dibandingkan estimasi baseline sebesar 7.0%

Sektor Fokus dan Strategi 1. Pertambangan (terutama tembaga dan emas)  Mendorong eksplorasi lokasi tambang baru melalui dukungan infrastruktur. Mendorong "forward integration" dengan melalui kegiatan produksi hilir 2. Pertanian dan Perkebunan  Meningkatkan produksi melalui Merauke Integrated Food dan Energy Estate (MIFEE) & menghasilkan produk bernilai tambah tinggi

Infrastruktur Kunci yang Dibutuhkan Klaster industri Migas

Klaster pertanian (MIFEE)

Jalan – Jalan Trans-Papua dan jalan akses Merauke Pelabuhan – Pelabuhan di Jayapura dan Merauke Energi – Mengembangkan PLTA Urumka untuk mengurangi ketergantungan pembangkit listrik BBM 27

“Konsultasi dan Pengembalian Formulir Isian” Hari/Tanggal: Rabu, 16 Maret 2011 Tempat: Ruang Puri Asri Lt.1 Hotel Le Meridien, Jakarta

Hari/Tanggal: Kamis – Jumat, 17 – 18 Maret 2011 Tempat: Ruang Topaz Lobby Level Hotel Nikko Jakarta Waktu: 10.00 – 16.00 WIB CP: Sdr. Ronald Sianipar (087887273694) Email:[email protected]

Liason Officer KADIN Didie W. Soewondho Email: [email protected] [email protected] www.kadin-indonesia.or.id HP: 08161869382 CP: Sdr. Ronald Sianipar (087887273694) Email: [email protected]