PERAN NEGARA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Universitas Airlangga 20 Juni, 2013
Purbaya Yudhi Sadewa Anggota Komite Ekonomi Nasional Ekonom Danareksa Research Institute
1
Pemerintah: Pusat & Daerah (Provinsi, Kab/Kota)
2
BUMN & BUMD
3
Bank Indonesia
-2-
Jepang dan Korea Keluar dari Middle Income Trap Setelah Mengalami Pertumbuhan Ekonomi Tinggi 20.00
10.00
20.00
9.00
15.00
8.00 10.00
7.00
18.00 15.00
16.00 14.00
10.00
6.00
5.00
5.00 0.00
12.00 5.00
10.00
4.00
Korea GDP (% YoY)
1.00
2.00 Mar-11
Mar-09
Mar-07
Mar-05
Mar-03
Mar-01
Mar-99
Mar-97
0.00 Mar-95
Mar-93
Mar-91
Mar-89
Mar-87
Mar-85
Mar-83
Mar-71
(10.00)
Mar-81
Korea Lending Rate (%) - Kanan Mar-77
0.00 Mar-58 Mar-60 Mar-62 Mar-64 Mar-66 Mar-68 Mar-70 Mar-72 Mar-74 Mar-76 Mar-78 Mar-80 Mar-82 Mar-84 Mar-86 Mar-88 Mar-90 Mar-92 Mar-94 Mar-96 Mar-98 Mar-00 Mar-02 Mar-04 Mar-06 Mar-08 Mar-10 Mar-12
-15.00
4.00
(5.00)
Mar-75
Japan Lending Rate (%)- Kanan
2.00
6.00
Mar-73
Japan GDP (% YoY)
8.00 0.00
Mar-79
3.00
-5.00
-10.00
20.00
Sumber: IMF, CEIC
Sebelum menjadi high-income countries, Jepang dan Korea memiliki periode dimana pertumbuhan ekonominya amat cepat (hingga di atas 10%).
Perekonomian China yang tumbuh cepat dalam beberapa tahun terakhir menimbulkan perkiraan China akan dapat menghindari middle income trap. -3-
Transformasi Ekonomi Korea Struktur perekonomian Korea mengalami perubahan yang serupa dengan Jepang.
Korea: Pangsa Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
%GDP 30 25
26.5 20 15 10
5
2.4 2010
2008
2006
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
0
Kinerja sektor 28.1 Manufaktur yang tetap baik membuat laju pertumbuhan Korea relatif lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan Jepang ketika negara-negara Sumber: IMF, CEIC tersebut sudah Maju.
Korea: Pangsa Sektor Manufaktur
%GDP 30
26
22
18
16.9 14
2010
2008
2006
-4-
2004
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
10 1970
Pangsa sektor Pertanian terus mengalami penurunan. Sementara sektor Manufaktur terus mengalami kenaikan.
Pelajaran dari Jepang dan Korea Untuk menjadi negara high income country diperlukan periode dengan laju pertumbuhan ekonomi amat tinggi selama beberapa tahun. Di Jepang dan Korea ada masa dimana ekonomi kedua negara tersebut tumbuh dengan laju di atas 10% (untuk Jepang hingga 15 tahun). Sektor Manufaktur tidak boleh diabaikan. Perlu modal pendidikan (dasar) yang cukup. Ada kebijakan Industri yang jelas dan kebijakan yang jelas dari pemerintah untuk sektor Manufaktur (termasuk dukungan sektor finansialnya). Hal yang perlu dilakukan Indonesia, antara lain:
Harus menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.
Kondisi infrastruktur kita harus diperbaiki untuk meningkatkan daya saing sektor manufaktur, maupun daya saing perekonomian secara keseluruhan.
Harus ada keberpihakan anggaran untuk mewujudkan hal tersebut. -5-
KONDISI ANGGARAN
Tax collection rate ditingkatkan Surplus anggaran
Anggaran selalu defisit
Sumber: Kemenkeu, KEN
APBN selalu defisit, sehingga membuat APBN menjadi rentan bila ada perubahan kondisi makro ekonomi. Pendapatan harus ditingkatkan lagi. Efisiensi pengumpulan pajak harus ditingkatkan bila kita ingin APBN yang berkesinambungan. Tax Collection Rate hasus ditingkatkan hiingga di atas 14.5% dari PDB (Malaysia sekitar 14.3, Brasil 15.6, China 18,4%). -6-
Postur Pengeluaran Harus Diubah Porsi Belanja Pegawai terus membesar (Belanja rutin mendominasi).
Belanja Barang dan Modal (total) turun Subsidi energi secara bertahap harus dikurangi, dana untuk program yang produktif, termasuk pembangunan infrastruktur. Alokasi untuk daerah semakin besar. Implementasi harus lebih efektif.
Sumber: Kemenkeu
-7-
BELANJA BARANG DAN MODAL Total Belanja Barang dan Modal Turun (% PDB)
Pertumbuhan Belanja modal Melambat di 2013.
Sumber: Kemenkeu, KEN
Indonesia sudah berupaya meningkatkan belanja modal. Namun, secara total belanja barang dan modal di 2013 turun. Pertumbuhan belanja modal di 2013 juga menurun. Dampak terhadap perekonomianakan relatif lebih rendah di 2013. Pertumbuhan belanja modal (termasuk rasio terhadap PDB) harus diperhatikan. -8-
BELANJA INFRASTRUKTUR
Gap belanja infrastruktur sekitar 275 triliun rupiah
Sumber: Kemenkeu, KEN
Belanja Infrastruktur terus mengalami kenaikan. Namun masih belum cukup untuk ukuran ekonomi Indonesia. Pada tahun 2013, belanja infrastruktur baru mencapai sekitar 2 persen dari PDB (idealnya 5% dari PDB).
Gap pembiayaan infrastruktur di 2013 (sekitar 275 triliun rupiah) hampir sama besar dengan subsidi energi di 2013. Harus dilakukan realokasi secara bertahap ke depan untuk meningkatkan belanja infrastruktur. -9-
IMPLEMENTASI ANGGARAN HARUS DIPERBAIKI Share, %
Pertumbuhan, %YoY
Kontribusi, %
Expenditures 2011
2012 Q1 12 Q1 13 2011
2012 Q1 12 Q1 13 2011
2012 Q1 12 Q1 13
1. Consumption Expenditures: Household
54.6
54.6
54.3
55.6
4.7
5.3
4.9
5.2
2.7
2.9
2.8
2.9
2. Consumption Expenditures: Government
9.0
8.9
7.0
6.8
3.2
1.2
6.4
0.4
0.3
0.1
0.4
0.0
3. Gross Fixed Capital Formation
32.0
33.2
31.9
32.0
8.8
9.8
10.0
5.9
2.1
2.4
2.3
1.4
4. Export of Goods and Services
26.3
24.3
24.9
23.3
13.6
2.0
8.2
3.4
6.3
1.0
3.9
1.6
5. Import of Goods and Services
24.9
25.8
24.7
24.4
13.3
6.6
8.9
-0.4
4.8
2.5
3.3
-0.2
100.0 100.0 100.0 100.0
6.5
6.2
6.3
6.0
6.5
6.2
6.3
6.0
GROSS DOMESTIC PRODUCT 6. Change in Stock & statistical discrepancies
3.0
5.0
6.7
6.6
n.m
n.m
n.m
n.m
n.m
n.m
n.m
n.m
7. Total Consumption
63.6
63.4
61.3
62.5
4.5
4.8
5.1
4.7
2.9
3.0
3.2
2.9
8. Domestic Demand
95.6
96.6
93.1
94.5
5.7
6.2
6.4
5.0
5.0
5.4
5.5
4.3
Sumber: BPS
APBN yang ada pun belum dapat diimplementasikan secara optimal, sehingga kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian cenderung lemah. Pemerintah mengalami masalah penyerapan anggaran sejak tahun 2008. Tanpa perbaikan implementasi anggaran, rencana kebijakan fiskal menjadi tidak optimal. - 10 -
Kebijakan Fiskal Kebijakan fiskal adalah instrumen kebijakan pembangunan. Karena itu, alokasi APBN/APBD harus sesuai dengan strategi pembangunan yang sedang diimplemetnasikan. Untuk membuat APBN lebih berkesinambungan, sisi pendapatan APBN harus ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan dengan:
Peningkatan efisiensi pengumpulan pajak dengan: o Koordinasi antar instansi terkait untuk memastikan seluruh warga negara yang mempunyai pendapatan di atas PTKP (Pendapatan Tidak Kena Pajak) membayar pajak dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. o Pengenaan pajak yang lebih tinggi atau harga yang lebih tinggi untuk energi, sumber daya alam, atau polusi, yang juga akan mendorong terjadinya konservasi sumber daya alam.
Penerimaan dari komoditas SDA dipakai untuk investasi SDM, infrastruktur dan modal sosial untuk memfasilitasi diversifikasi dan meng-upgrade industri (perubahan struktur industri)
- 11 -
...Kebijakan Fiskal Dalam pembiayaan:
Memonetize cadangan sumber daya alam.
Deepening pasar surat utang negara dalam negeri. Hal ini akan memudahkan pemerintah dalam membiayai program pembangunan.
Pinjaman pemerintah: untuk pembiayaan investasi, dan bukan untuk pengeluaran rutin
Dalam hal belanja: Pemerintah berperan penting dalam mendorong industri melalui penyediaan infrastruktur utama. Anggaran infrastruktur harus ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 5% dari PDB. Subsidi dikembalikan sebagai instrumen perlindungan sosial dengan mengubah secara bertahap subsidi harus dirubah menjadi subsidi ke orang. Kelebihan anggaran dapat digunakan untuk meningkatkan belanja infrastruktur (dalam jangka panjang), maupun pendidikan. Alokasi belanja modal (dan barang) harus ditingkatkan. - 12 -
...Kebijakan Fiskal Dalam hal implementasi anggaran, penyerapan anggaran harus ditingkatkan, melalui:
o Meningkatkan koordinasi antar departemen. o Membuat sistem monitoring pencairan APBN (dan APBD) yang lebih rutin. o Menciptakan sistem disinsentif bagi departemen atau daerah yang lambat mencairkan anggarannya. o Pengelolaan APBN dan APBD dikaitkan dengan kinerja, dan dilakukan berdasarkan indikator yang jelas dan terukur. o Pemeringkatan daerah dapat digunakan untuk memacu para pemimpin di daerah untuk menerapkan kebijakan fiskal yang baik dan prudent. Dengan kondisi APBN yang lebih baik, maka pemerintah dapat dengan lebih leluasa menjalankan kebijakan Fiskal counter cyclical (ekspansi
pada saat resesi, dan kontraksi pada saat ekonomi memanas) bila diperlukan. - 13 -
Kebijakan Countercyclical 144
130
LEI (LHS)
CEI (RHS)
Indonesia melakukan kebijakan countercyclical
136
Periode Resesi
124
128
119
Periode ekspansi
120
113
Indonesia melakukan 112 kebijakan Procyclycical 104
108
Periode ekspansi
96 88
97 91
Periode ekspansi
80
102
86
Periode ekspansi Jul-12
Oct-11
Jan-11
Apr-10
Jul-09
Oct-08
Jan-08
Apr-07
Jul-06
Oct-05
Jan-05
Jul-03
Apr-04
Oct-02
Jan-02
Apr-01
Jul-00
Oct-99
Jan-99
Apr-98
Jul-97
Oct-96
Jan-96
Apr-95
Jul-94
Oct-93
Jan-93
Apr-92
Jul-91
Oct-90
80 Jan-90
72
Sumber: KEN
Kebijakan fiskal harus ekspansif ketika perekonomian menurun. Kegagalan melakukan hal tersebut membuat ekonomi kita terpuruk ke dalam resesi yang dalam di tahun 1997/1998. Kebijakan ekspansif di tahun 2008/2009 turut membantu mencegah keterpurukan. - 14 -
Meningkatkan Pelaksanaan Otonomi dengan Sistem Pemeringkatan
Sistem peratingan ini harus dapat memberikan reward kepada daerah yang telah berusaha menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pada saat yang bersamaan sistem peratingan ini harus juga dapat memberikan kesempatan kepada daerah yang tertinggal untuk memperbaiki kinerjanya. Kriteria yang digunakan dalam peratingan ini dipilih secara fair dan harus dapat dinilai secara transparan. - 15 -
1
Pemerintah: Pusat & Daerah (Provinsi, Kab/Kota)
2
BUMN & BUMD
3
Bank Indonesia
- 16 -
Dominasi BUMN Amat Signifikan KINERJA BUMN INDONESIA BUMN
PENJUALAN (Rp Juta) 2010
2011
LABA BERSIH TERATRIBUSI (Rp Juta) 2012 RKAP
2010
2011
PT Pertamina
438,011,566
589,765,881
527,128,069
16,775,554
PT PLN
102,973,531
208,017,823
214,187,411
Sub total (PT Pertamina & PT PLN)
540,985,097
797,783,704
741,315,480
73,810,253
119,460,370
BUMN Terbuka- Non Perbankan
132,657,793
BUMN Terbuka BUMN Lainnya Total
BUMN Terbuka- Perbankan
% terhadap PDB
2012 RKAP
21,192,302
23,500,568
10,086,686
7,193,870
12,499,671
26,862,240
28,386,172
36,000,239
146,121,123
16,748,933
33,934,918
39,410,959
212,522,376
244,185,652
24,674,541
30,884,444
35,522,978
206,468,046
331,982,746
390,306,775
41,423,474
64,819,362
74,933,937
216,958,788
247,985,804
309,423,706
20,162,159
22,323,409
26,940,727
964,411,931
1,377,752,254
1,441,045,961
88,447,873
115,528,943
137,874,902
15.03
18.61
16.90
1.38
1.56
1.62
Sumber: KemenBUMN, KEN
Kontribusi BUMN Indonesia terhadap perekonomian cukupt signifikan. Pada tahun 2011:
Penjualan mencapai 1337 triliun rupiah (18,61% dari PDB).
Laba mencapai 116 triliun rupiah (1,56% dari PDB).
- 17 -
BUMN dan Middle Income Trap Country Pangsa BUMN dalam Sepuluh Perusahaan Terbesar (%)
Sumber: World Bank
Contoh negara yang sukses keluar dari middle income trap adalah Jepang dan Korea. Besarnya peran BUMN tidak menjamin lebih cepat keluar dari middle income trap. BUMN Singapura hanya menyumbang 23 persen dalam sepuluh besar perusahaan di sana. - 18 -
Dunia Usaha Sebagai Penggerak Ekonomi BUMN memiliki peran penting pada perekonomian Indoesia. BUMN dapat digunakan sebagai perpajangan tangan pemerintah untuk mengimplementasikan proyek-proyek pembangunan tertentu/belum diminati oleh perusahaan swasta. Fungsi ini sebaiknya tetap dipertahankan ke depan. Namun, untuk bertransformasi menjadi negara maju, Indonesia tidak dapat hanya bertumpu pada BUMN (sedikit negara maju yang ekonominya didominasi oleh BUMN), Indonesia perlu dukungan pelaku usaha swasta. Dunia usaha secara keseluruhan (baik swasta maupun BUMN secara berimbang) harus menjadi driver dari pertumbuhan ekonomi
- 19 -
...Dunia Usaha Sebagai Penggerak Ekonomi Perlu diciptakan iklim usaha yang kompetitif agar BUMN dan pelaku usaha swasta dapat saling melengkapi dalam menciptakan kemakmuran bersama. Konglomerasi BUMN harus diwaspadai. BUMN tidak boleh berperilaku sebagai oligopolis, karena pada akhirnya akan cenderung menciptakan inefisiensi. Perlu ada pemisahan yang tegas antara peran regulator (kementrian yang mengawasi BUMN tertentu) dengan peran pengusaha (BUMN). Iklim kompetitif bagi dunia usaha secara keseluruhan (BUMN maupun swasta) harus terus dijaga. Peran KPPU harus ditingkatkan lagi ke depan, antara lain dengan: Membuat stadar kompetensi yang baik bagi anggota KPPU. Dalam hal BUMN: KPU harus mengawasi peran regulator di dalam BUMN (harus ada pemisahan yang tegas).
- 20 -
1
Pemerintah: Pusat & Daerah (Provinsi, Kab/Kota)
2
BUMN & BUMD
3
Bank Indonesia
- 21 -
Pertumbuhan Ekonomi dan Suku Bunga PDB(YoY%) 8
Inflasi/suku b unga (%)
6.02
11
6.11
6.16
6.29
7
6.36
13
6
9
5
7
4
5
3
3
2
1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 2008
2009
Pertumbuhan Ekonomi
2010
2011
2012
TD 3M
2013
Inflasi tahunan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga (berkorelasi negatif). Suku bunga yang relatif rendah akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sumber: BI, BPS
Tingkat bunga sangat tergantung pada laju inflasi di dalam negeri. - 22 -
Kebijakan Moneter Tidak Optimal Suku Bunga Pinjaman (%) 18 15
Indonesia
12 Malaysia
9
Suku bunga pinjaman lebih tinggi dari negara tetangga kita Spread bunga yang tinggi
Philippines
6 Thailand
3 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Selisih Bunga Pinjaman-Deposito(%) 9 8 7 Indonesia
6 5
Malaysia
4 Philippines
3 2
Thailand
1 0 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Sumber: BI, CEIC - 23 -
Perbankan diduga berperilaku Oligopolistik: Suku bunga pinjaman sulit turun (Oligopolistik di sistem perbankan). Spread antara suku bunga pinjaman dan deposito tertinggi di dunia.
...Kebijakan Moneter Tidak Optimal CEI
P1
P2
P3
129 123
Bi sempat menaikkan bunga dari bulan Mei – Oktober 2008
117 111 105 99 93 87 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Sumber: KEN
Terlalu fokus terhadap inflasi terkadang tidak baik (Inflation targeting yang terlalu ketat harus dihindari) - 24 -
Mengoptimalkan Kebijakan Moneter Tugas dari Bank Indonesia bukan hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga bertanggung jawab terhadap pertumbuhan, dan penyerapan tenaga kerja. Suku bunga dipakai sebagai kebijakan counter cyclical, untuk mendorong pembangunan infratruktur dan meng-upgrade industri pada saat resesi. Sequencing kebijakan liberalisasi keuangan domestik maupun perdagangan internasional untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan selama masa transisi. Tidak ada one-size fits all policy (satu kebijakan untuk semua).
- 25 -
Mengoptimalkan Kebijakan Moneter Kendalikan inflasi (Efektifkan TPI dan TPID). Menjalankan kebijakan moneter yang konsisten. Kurangi perilaku oligolistik di sistem finansial: Tingkatkan persaingan antar bank. Tingkatkan persaingan dalam sistem finansial (Hindari sistem perbankan yang terlalu dominan).
- 26 -
KETERBATASAN UMK Kemampuan Sumber Daya Manusia
Jejaring dan jangkauan pemasaran
Kemampuan teknologi Terbatasnya UMKMK dalam mengakses kredit/pembiayaan dari Perbankan Terbatasnya kemampuan UMKMK dalam menyediakan agunan. - 27 -
Pendekatan Korea Memajukan UMKM •Investment capital • Fiscal funds
Contribution Government
Korea Credit Guarantee Specialized Bank for SMEs * Industrial Bank of Korea
Private Financial Institutions *Commercial banks •Local Banks •Merchant Banks •Investment finance companies •Mutual savings and finance companies
Venture capital companies
Korea Technology Credit
•Loans and equity •Managerial and technical advisory service
loans
•Guarantee •investment
Small and Medium Industry promotion •Managerial and technical advisory services •Training •Leasing •Loans through the industrial Bank of Korea
Small and medium-sized enterprises
•Equity •Conditional
leasing
Bank of Korea
Leasing Companies
Financial assistance - 28 -
Terima Kasih
