REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PANGAN REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJA SAMA BIDANG PERTANIAN
Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Pangan Republik Belarus (untuk selanjutnya secara masing-masing disebut se!Jagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak");
MENYADARI peran pentingnya bidang pertanian dan pembangunan pedesaan
dalam pembangunan ekonomi dari kedua negara;
MEMPERHATIKAN pentingnya penguatan kerja sama antara organisasi-
organisasi dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penelitian pertanian dan perdagangan serta pembangunan pedesaan dari kedua negara;
BERTUJUAN untuk memajukan kerja sama ekonomi, ilmu pengetahuan dan
teknologi diantara kedua negara di bidang pertanian dan pembangunan pedesaan;
MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2000;
SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
negara masing-masing;
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PANGAN REPUBLIK BELARUS MENGENAI KERJA SAMA BIDANG PERTANIAN
Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian dan Pangan Republik Belarus (untuk selanjutnya secara masing-masing disebut se!Jagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak");
MENYADARI peran pentingnya bidang pertanian dan pembangunan pedesaan
dalam pembangunan ekonomi dari kedua negara;
MEMPERHATIKAN pentingnya penguatan kerja sama antara organisasi-
organisasi dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penelitian pertanian dan perdagangan serta pembangunan pedesaan dari kedua negara;
BERTUJUAN untuk memajukan kerja sama ekonomi, ilmu pengetahuan dan
teknologi diantara kedua negara di bidang pertanian dan pembangunan pedesaan; MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Belarus mengenai Kerja Sama Ekonomi dan Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 12 Mei 2000;
SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
negara masing-masing;
TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :
PASAL1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk memajukan kerja sama antara Para Pihak dan perusahaan, lembaga dan pelaku-pelaku ekonomi dari kedua negara yang beroperasi dibidang pertanian termasuk industri pangan dan manajemen sumber daya air.
PASAL 2 AREA KERJA SAMA
Para Pihak akan mendukung dan mengembangkan kerja sama dibidang-bidang sebagai berikut: 1. Produksi buah dan sayuran; 2. Produksi peternakan dan kesehatan hewan; 3. Mekanisasi kegiatan pertanian; 4. Manajemen sumber daya air; 5. Pengolahan, transformasi, pengepakan dan penyimpanan serta pemasaran produk pertanian; 6. Pendidikan dan pelatihan tenaga ahli; 7. Kegiatan ilmu pengetahuan dan kegiatan penelitian; 8. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL 3 KEGIAT AN KERJA SAMA
Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam kegiatan sebagai berikut: 1. Pertukaran informasi yang saling menguntungkan, termasuk dokumen pengaturan dan contoh-contoh produk; 2. Pengenalan terhadap teknologi baru dalam budidaya tanaman, produksi hewan, kesehatan hewan dan dalam industri pangan;
3. Mendukung pembentukan usaha bersama dibidang produksi pertanian dan pengolahan serta transformasi produk pertanian, pasokan bahan dan peralatan pertanian termasuk pupuk serta peralatan dan mesin pertanian; 4. Perluasan dan partisipasi kegiatan kerja sama bilateral dan multilateral dalam pembangunan pedesaan; 5. Penyelenggaraan kegiatan ekonomi dibidang pertanian dan industri pangan serta
bidang
terkait
lainnya
(penyelenggaraan
pameran,
lokakarya,
konferensi, simposium dan lain-lain); 6. Penyelenggaraan program pelatihan dan penelitian; 7. Pertukaran para ahli dan penyelenggaraan pertemuan untuk membahas isuisu yang menjadi kepentingan bersama; 8. Segala bentuk kemungkinan kerja sama teknis lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
PASAL4 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BERSAMA PERTANIAN
1. Dalam rangka menjalankan kerja sama dan kontak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama Pertanian (KKBP) pada tingkat Pejabat Senior setingkat Deputi Menteri.
2. Tugas KKBP adalah: • Memantau dan menganalisa pelaksanaan program kerja sama; • Mengajukan proposal untuk pengembangan lebih lanjut dan peningkatan hubungan ilmu pengetahuan dan ekonomi di bidang pertanian; • Mengusulkan solusi untuk mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi dalam kerangka kerjasama; • Melaksanakan kegiatan lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.
3. KKBP harus melakukan pertemuan, apabila dipandang perlu, dengan persetujuan bersama secara bergantian di Indonesia atau Belarus untuk
menyusun rencana kerja dan meninjau pelaksanaan rencana kerja dan Memorandum Saling Pengertian.
4. Setiap Pihak wajib menunjuk sekretaris penghubung untuk melakukan koordinasi antara lembaga dan untuk tugas-tugas rutin KKBP tersebut.
5. KKBP harus melaporkan kemajuan kerjasama kepada Komisi Bersama Antar Pemerintah Indonesia - Belarus mengenai Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi, llmu Pengetahuan dan Teknik.
PASAI 5 PENGATURAN KEUANGAN
1. Seluruh biaya perjalanan termasuk akomodasi, dari para anggota Kelompok Kerja Bersama Pertanian dan tenaga ahli dari Para Pihak akan ditanggung oleh Pihak pengirim kecuali disepakati sebaliknya oleh para Pihak.
2. Negara tuan rumah harus diinformasikan mengenai rencana kunjungan dimaksud sekurang-kurangnya satu bulan sebelum tanggal kedatangan.
PASAL 6 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BIDANG PERTANIAN
1. Para Pihak setuju bahwa setiap hak kekayaan intelektual yang dihasilkan secara bersama-sama dalam kerangka pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama sesuai dengan kontribusi mereka sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dan:
a. Masing-masing Pihak harus diizinkan untuk menggunakan kekayaan intelektual
tersebut
untuk
tujuan
pemeliharaan,
adaptasi
dan
penyempurnaan kekayaan intelektual tersebut; b. Masing-masing Pihak harus bertanggung jawab atas setiap tuntutan yang dibuat oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan kepemilikan dan legalitas dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawa oleh
Pihak tersebut di atas untuk pelaksanaan setiap kegiatan kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Jika salah satu Pihak berkeinginan untuk mengungkap data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini kepada Pihak ketiga, Pihak yang mengungkap harus memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan dilakukan.
3. Dalam hal suatu Pihak atau lembaga atas nama Pihak menggunakan kekayaan intelektual dimaksud untuk tujuan komersial, maka Pihak lainnya berhak untuk memperoleh pembagian royalti yang adil.
4.
Bilamana salah satu Pihak memerlukan kerja sama dengan pihak lain di luar Republik Indonesia dan Republik Belarus untuk kegiatan komersial yang dihasilkan dari kekayaan intelektual berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, Pihak tersebut akan memberikan preferensi kerjasama terlebih dahulu kepada Pihak lainnya berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, yang dapat ditanggalkan, apabila Pihak lain tersebut tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan yang saling menguntungkan.
PASAL7 SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
1. Para Pihak harus mengakui nilai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional (selanjutnya disebut sebagai "SDGPT") dan mengakui hak-hak pemegang
SDGPT
untuk
perlindungan
efektif
SDGPT
terhadap
penggunaan dan pemanfaatan ilegal dari ked ua Pihak sesuai dengan perjanjian internasional dimana Para Pihak adalah pihak.
2.
Penggunaan SDGPT dari para Pihak harus diatur dalam pengaturan khusus yang dibuat oleh Para Pihak dan perusahaan, lembaga dan pelaku ekonomi dari kedua Negara sesuai dengan kewajiban internasional serta
hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara-negara Pihak.
PASAL8 PERSETUJUAN PENGALIHAN MATERIAL UNTUK PENELITIAN
Apabila material penetlitian diperlukan untuk digunakan dalam kerja sama yang dilaksanakan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini, material dimaksud harus dialihkan sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku di negara-negara Para Pihak melalui Persetujuan Pengalihan
Material
terpisah
yang
dibuat oleh
Para
Pihak
dan/atau
perusahaan, lembaga dan pelaku ekonomi dari kedua negara sebagaimana disetujui oleh Para Pihak. PASAL9 PEMBATASAN KEGIATAN PERSONIL
Masing-masing Pihak harus mengambil langkah-langkah yang wajar untuk memastikan bahwa personil yang terlibat dalam kegiatan kerja sama dalam Memorandum Saling Pengertian ini harus menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan, integritas wilayah dari negara tuan rumah, harus memiliki tugas untuk tidak terlibat dalam urusan internal negara tuan rumah, dan tidak akan terlibat dalam kegiatan-kegiatan komersial atau kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini. PASAL10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
1. Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari penafsiran atau pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini harus diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi dan perundingan antara Para Pihak. 2. Memorandum Saling Pengertian ini tidak boleh mengurangi hak dan/atau komitmen dari Para Pihak yang dihasilkan dari setiap perjanjian bilateral atau multilateral
internasional
lainnya yang dibentuk oleh
Republik
Indonesia dan Republik Belarus atau keanggotaan mereka pada organisasi internasional.
PASAL11 AMAN DEM EN
1.
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah dengan persetujuan bersama dari Para Pihak.
2.
Amandemen dimaksud akan mulai berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dari Memorandum Saling Pengertian ini dan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL12 MULAI MASA BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan oleh Para Pihak.
2. Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan.
3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari setiap program yang sedang berjalan dan atau kegiatan-kegiatan yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya program dan/atau kegiatan tersebut.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini telah menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT di Jakarta, pada 19 Maret 2013 secara rangkap, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Rusia, dan lnggris, seluruh naskah berkekuatan sama. Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafsiran, naskah bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN
UNTUK KEMENTERIAN
PERTANIAN REPUBLIK
PERTANIAN DAN PANGAN
INDONESIA
REPUBLIK BELARUS
Signed
Signed
SUSWONO
VLADIMIR MAKEi
Menteri Pertanian
Menteri Luar Negeri
I·
REPUBLIK INDONESIA
MEMOPAH,ll:YM 0 B3AHMOITOHHMAHIUI MEJK,[l:Y MHHHCTEPCTBOM CEJibCKoro X03.SIHCTBA PECITYliJIHKH HH,[l:OHE3H.SI H MHHHCTEPCTBOM CEJibCKoro X03.SIHCTBA H IlPO,[l:OBOJibCTBH.SIPECilYliJIHKHliEJIAPYCb no BOITPOCAM COTPY,[l:HHlJECTBA B OliJIACTH CEJibCKOro X03.SIHCTBA
M11tt11cTepcTBO
ceJibCKoro
M11tt11cTepcTBO
ceJibCKoro
X035IHCTBa X035IHCTBa
Pecrry6JI11K11
11
11HJI.OHe3115I
rrpo.n.oBOJibCTBl15I
11
Pecrry6JI11K11
EeJiapycb, 11M ettyeMbie B .n.aJibHeifrneM CTopottaM11,
OC03HaBa5I Ba:arnyIO pOJib ceJibCKOro X035IHCTBa 11 pa3Bl1Tl15I
ceJibCKOH
MeCTHOCTl1 B 3KOHOM11qecKOM pa3Bl1Tl111 JI.BYX rocy.n.apCTB,
rrp11H11Ma5I BO BHl1MaH11e BmKHOCTb yKperrJieHl15I CO'fPYJl.Hl1qecTBa MeJK.n.y opraHl13aU115IMl1
11
yqpeJKJI.eHl15IMl1,
yqaCTBYIOIU11Ml1
B
pean113au1111
Meporrp115ITl1H B o6JiaCTl1 ceJibCKOro X035IHCTBa, TOprOBJll1 11 pa3Bl1Tl15I ceJibCKOH MeCTHOCTl1 JI.BYX rocy.n.apcTB,
ueJibIO 11 TeXHOJior11qecKoro
rrpOJI.Bl1JKeH11e
3KOHOM11qecKoro,
CO'fPYJl.Hl1qecTBa
MeJK.n.y
JI.BYM5I
rocy.n.apcTBaMl1
B o6JiaCTl1 ceJibCKOfO X035IHCTBa 11 pa3Bl1Tl15I ceJibCKOH MeCTHOCTl1,
ocHOBbIBa5ICb
Ha
CorJiarneH1111
MeJK.n.y
ITpaB11TeJibCTBOM
Pecrry6JI11K11
11HJI.OHe3115I 11 ITpas11TeJibCTBOM Pecrry6JI11K11 EeJiapycb 06 3KOHOM11qecKoM
2 11 TexHw1ecKoM
co'I'py.n;m.P1ecTBe,
rro.n;ru1caHHOM
B
,[(:>KaKapTe
12
Ma5I
2000 ro.n;a,
B COOTBeTCTBlll1 c .n;ell:CTBYIOIIJ;l1M 3aKOHO,l],aTeJibCTBOM CB011X C1JJaH,
.n;orOBOp11Jil1Cb 0 Hl1)1(CCJie,ll,yIOrn;eM:
CTaTLH 1 l(eJIL
QeJibIO HacTm1rn:ero MeMopaH,n;yMa 51BJI51CTC51 pa3Bl1T11e C01JJY.IJ.H11qecTBa, KaK MC)l(.IJ.Y CTopoHaMl1, TaK 11 MC)l(.IJ.Y opraHl13aI..1;1151Ml1, yqpe)l(,ll,CHl151Ml1, X0351HCTBYIOIIJ;l1Ml1 cy6oeKTaMl1 06011x rocy,ll,apCTB,
ocyrn:ecTBJ151IOIIJ;l1Ml1
,ll,e51TCJibHOCTb B o6JiaCTl1 CCJibCKOrO X0351HCTBa, rrpOI13BO,ll,CTBa rmrn;eBhIX rrpo.IJ.yKTOB, yrrpaBJICHl151 BO,ll,HbIMl1 pecypcaMl1.
CTaTLH
2
HanpaBJiemrn coTpy.LJ:uHqecTBa
CTopOHbl pa3Bl1BaIOT C01JJY.ll.Hl1qecTBO ITO CJIC.IJ.YIOIIJ;l1M HanpaBJICHl151M:
1.
np0113BO,ll,CTBO rrpo.IJ.yKI..1;1111 paCTCHl1CBO,l],CTBa;
2.
)1(11BOTHOBO,ll,CTBO 11 BeTep11Hap1151;
3.
MexaHl13aI..1;1151 CCJibCKOX0351HCTBCHHOrO rrp0113BO,ll,CTBa;
4.
yrrpaBJICHl1e BO,l],HbIM11 pecypcaM11;
5.
rrepepa60TKa, yrraKOBKa, xpaHCHl1C l1 c6hIT CCJibCKOX0351HCTBCHHOH npO.IJ.YKI..1;1111;
6.
06yqeH11e 11 IIO,l],rOTOBKa CIICI..1;11aJII1CTOB;
7.
HayqHQ-11CCJIC,ll,OBaTeJibCKa51 ,ll,C51TCJibHOCTh;
3
8.
.n:pyrtte
HanpaBneHH.SI
CO'fPY.LJ:HHqecTBa
B
o6nacTH
cenhcKoro
X03.SIHCTBa no B3aHMHoii .n:oroBopeHHOCTH CTopoH.
CTaTbSI 3
opMbI coTpy.n:ttuqecTBa
CO'fPY.LJ:HHqecTBO
Me)l(.LJ:Y
CTopoHaMH
ocyrn:ecTBJI.HeTc.SI
B
cne.n:yIDrn;Hx
1.
o6MeH HH$OpMal(Heii, rrpe.n:cTaBJI.Sll01ll;eii B3aHMHblll HHTepec, B TOM qHcne HOpMaTHBHbIMH npaBOBbIMH aKTaMH;
2.
rrpe.n:cTaBneHHe
HOBbIX
0
HH$OpMal(HH
TeXHOJIOI'H.SIX
B pacTeHHeBO.LJ:CTBe, )l(llBOTHOBO.LJ:CTBe, BeTepHHapHH H B o6naCTH rrpOH3BO.LJ:CTBa TIHrn;eBbIX rrpO.LJ:YKTOB;
3.
OKa3aHHe co.n:eiiCTBH.SI B opraHH3al(Hli COBMeCTHbIX rrpe.n:rrpH.SITHii B c
rrpOH3BO.LJ:CTBa
H
IlOCTaBKH
rrpo.n:yKl(HH,
rrepepa60TKH
ceJibCKOX03.SIHCTBeHHOii
ceJibCKOX03.SIHCTBeHHbIX
MaTepHanOB
H HHCT}JyMeHTOB, B TOM qHcne y.n:o6peHHii, ceJibCKOX03.SIHCTBeHHOii TeXHHKH H o6opy.n:oBaHH.SI;
4.
pa3pa60TKa rrpoeKTOB
COBMeCTHbIX
pa3BHTH.SI
.LJ:BYCTOpOHHHX
ceJibCKHX
H
TeppHTOpHii
H
MHOrOCTOpOHHHX yqacTHe
B
3THX
rrpoeKTax;
5.
opraHH3al(H.SI MeporrpH.SITHii 3KOHOMHqecKoro xapaKTepa B o6naCTH ceJibCKoro
X03.SIHCTBa,
( opraHH3al(H.SI
.HpMapoK,
rrpOH3BO.LJ:CTBa BbICTaBOK,
TIHrn;eBoii
ceMHHapoB,
rrpo.n:yKl(lili
KOH$epeH1(Hii,
CHMTI03HYMOB H T.Il. );
6.
opraHH3al(H.SI
HCCJie.LJ:OBaTeJibCKHX
B o6naCTH ceJibCKoro X03.SIHCTBa;
H
o6yqaIOrn;Hx
rrporpaMM
4
7.
o6MeH
cITeu;:m urn:cTaMII
II
opraHII3au;m1
BCTpe-q
ITO
BOITpocaM,
ITpe,n:cTaBJUIIOII(IIM B3aIIMHbIH IIHTepec;
8.
mo6bie ,n:pyrIIe B03MO)l(Hbie cpopMbl corpy,n:HII"LieCTBa ITO B3aIIMHOH ,n:orosopeHHOCTII C TopoH.
CTaTbSI 4 CoJ)J;aHue cosMeCTHoii: pa6oqeu rpy1111L1 no ceJihCKoMy xoJSIHCTBY
1.
B
u;emrx Koop,n:IIHaU:IIII corpy,n:HII"LieCTBa II HaJia)KIIBaHII51 CB513eii
ITO BbIIIOJIHeHmo ITOJIO)KeHIIii HaCT0511I(ero MeMopaH,n:yMa, CTopoHbI .n:orosopIIJIIICb
C03,n:aTb X0351HCTBY
ceJibCKOMY
COBMeCTHYIO ITO,n:
pa6o"L£yIO
rpyrmy
ITO
3aMeCTIITeJieii
PYKOBO):(CTBOM
MIIHIICTPOB, ,n:anee IIMeHyeMyIO «Pa60-qa51 rpyITITa» .
2.
3a,n:a"L£aMII pa6o"L£eii rpyITITbI 51BJI51IOTC51: •
MOHIITOpIIHr
aHaJIII3
Ii
BbIIIOJIHeHII51
COBMeCTHbIX
ITporpaMM
corpy,n:HII"LI ecTBa; •
BHeceHIIe
ITpe,n:JIO)KeHIIH
pa3BIITIIIO
ITO
Ii COBeprneHCTBOBaHIIIO Hay"LIHbIX Ii 3KOHOMII"L£eCKIIX OTHOilleHIIH
B o6JiaCTII ceJibCKoro X0351HCTBa; •
ITpe,n:Jio)KeHIIe
cIToco6oB
perneHII51
ITpo6JieM,
B03HIIKaIOII(IIX
B ITpou;ecce ocyll(ecTBJieHII51 corpy,n:HII"LieCTBa; •
BbIIIOJIHeHIIe
,n:pyroii
,n:e51TeJibHOCTII
ITO
B3aIIMHOH
.n:orosopeHHOCTII CTopoH.
3.
Pa6o"L£a51 rpyITITa ITpOBO):(IIT 3ace,n:aHII5l ITO B3aIIMHOMY corJiaCIIIO CTopoH
JIII6o
EeJiapycb
B
PecITy6JIIIKe
B u;eJI51X
11H,n:oHe3II51,
pa3pa6oTKII
pa6o"L£IIX
JIII6o
B
ITJiaHoB,
PecITy6JIIIKe aHaJIII3a
ITO,n:Be,n:eHII51 IIToroB pa6oTbI B paMKax HaCT0511I(ero MeMopaH,n:yMa;
II
5 4.
Ka)K,ll;a51 M3 CTopoH orrpe,ll;eJrneT KOHTaKTHOe nm~o ( ceKpeTap51) ,ll;JI51 KOOp,ll;MHal(MM pa60Tbl c 3aMHTepecosaHHbIMM opraHM3a1(M51MM M ,ll;Jl51 BbIIIOJIHeHM51 ,ll;pyrMX He06XO,ll;MMbIX 3a,ll;aLJ ,ll;Jl51 o6ecrreLJeHM51 pa60Tbl Pa6oqeii rpyrrrrhI.
5.
Pa6oqa51
rpyrma
OTLIMTbIBaeTC51
o
rrepe.ll:
Me)KrrpaBMTeJibCTBeHHOii
pe3yJibTaTax
COTPY.ll:HMLJeCTBa
I1H.lJ:OHe3MiicKo-EenopyccKoii
COBMeCTHOii KOMMCCMM no TOproBoMy, 3KOHOMMLJeCKOMy, HayqHoMy
CTaTLSI
5
«l>uHaHCOBhle BODpOChl
1.
Bee
pacxo,ll;hI
Ha
rrpe,ll;cTaBMTeneii
rrepee3,ll;bI
LIJieHOB
Pa6oqeii
rpyrrrrhI,
rrpO)KMBaHMe,
CTopoH,
.ll:pyrMx HeCeT
HarrpaBJI51IOll.J,a51 CTopoHa, ecJIM CTopoHbI He ,ll;Orosop51TC51 06 MHOM OIIJiaTbl
IIOp51,ll;Ke paCXO,ll;OB.
2.
,ll;OJl)l(Ha
IlpMHMMaIOll.J,a51
6bITb
rrpe,ll;yrrpe)K.lJ:eHa
0 rrpe,ll;CT051ll.J,eM BM3MTe He II03,ll;Hee O,ll;HOro MeC511(a ,ll;O ,ll;aTbl Bl13HTa.
Ilpasa Ha o6beKThl HHTCJIJie1nyaJILHOH co6CTBCHHOCTH B o6JiaCTH ceJILCKoro X03SIHCTBa
1.
CTopoHbI rrpM3HaIOT, LITO rrpasa Ha o6neKTbI HHTeJIJieKTYaJibHOii co6CTBeHHOCTH, HaCT051ll.J,ero
C03,ll;aHHbie
MeMopaH.lJ:yMa,
COBMeCTHO
B
rrpMHa,ll;Jie)KaT
paMKax 06e11M
peaJIH3a1(Hl1 CTopoHaM
B
cooTBeTCTBMM co BKJia,ll;OM CTopoH B C03,ll;aHMe YKa3aHHbIX rrpas Ha
6 pe3yJihTaTbI HHTeJIJieKryaJibHOll co6CTBeHHOCTH H B COOTBeTCTBHH c HX 3aKOHO,ll;aTeJibCTBaMI1, a TaK)l(e qTo: a. mo6a51 l13 CTopoH MO)l(eT l1CIIOJib30BaTb C03.n;aHHbie COBMeCTHO o6beKTDI l1HTeJIJieKTYaJihHOH co6CTBeHHOCTI1 .n:m1 co6CTBeHHbIX HY)l(.ll:;
b.
mo6a51
l13
CTopoH,
COBMeCTHOH
rrpe.n:ocTaBHBIIIa51
.n:e51TeJibHOCTI1 Ha
B
.ll:JI51
ocy:mecTBJieHI151
paMKax
MeMopaH.n:yMa
rrpasa
o6beKTDI
co6CTBeHHOCTI1,
HeCeT OTBeTCTBeHHOCTb ITO
HaCTOHIIJ,ero
HHTeJIJieKTYaJII>Hoii l1CKaM rpeTbeii
CTOpOHbI B OTHOIIIeHI1l1 3aKOHHOCTI1 l1CIIOJib30BaHI151 o6beKTOB l1HTeJIJieKTYaJibHOll co6CTBeHHOCTI1.
2.
EcJIH
o.n:Ha l13 CTopoH
)l(eJiaeT rrpe.n:ocTaBHTh rpeTI>ei1: cTopoHe
rronyqeHHbie B pe3yJihTaTe COBMeCTHOll .n:e51TeJibHOCTI1 B paMKax peantt3aQHI1
HaCTOHIIJ,ero
MeMopaH.n:yMa
KOHcptt.n:eHQHaJihHI>Ie
CBe.n:eHI151 l1 (I1JII1) l1HYIO I1HcpopMaQHIO, TO TaKa51 CTopoHa .ll:OJI)l(Ha rroJiyqHTh
rrpe.n:sapttTeJibHoe
IIHCI>MeHHoe
cornactte
.n:pyroi1:
CTopoHI>I.
3.
B
cJiyqae
l1CIIOJib30BaHI151
IlpaBttTeJihCTBa
o.n:Hoii
B
l13
COBMeCTHO
C03.ll:aHHbIX
KOMMepqecKMX CTopoH
H
o6beKTOB
QeJI51X
(I1JII1)
OT
l1MeHI1
opraHH3aQHeii
l1HTeJIJieKryaJibHOH
co6cTBeHHOCTI1 .n:pyra51 CTopoHa HMeeT rrpaBo Ha paBHYIO .n:on10 B03Harpa)l(.n: eHI151.
4.
EcJIH o.n:Hoi1: l13 CTopoH rpe6yeTC51 OKa3aHHe co.n:ei1:cTBI151 rpeTI>eii cTopoHI>I .n:nH peantt3aQHI1 3a rrpe.n:enaMH TeppttToptttt Pecrry6nttKI1 I1H.n:oHe3l151
M
Pecrry6JIHKI1
c l1CIIOJib30BaHI1eM
o6beKTOB
EenapycI>
KOMMepqecKHX
l1HTeJIJieKTYaJihHOH
rrpoeKTOB
co6CTBeHHOCTI1,
co3.n:aHHhIX B paMKax peantt3aQHH HacTOHIIJ,ero MeMopaH.n:yMa, TO
7 .n:pyra51 CTopoHa HMeeT rrpenMyrn:ecTBeHHoe rrpaBo Ha yqacTne B peann3au;nn TaKnx rrpoeKTOB.
CTaTbSI 7 reHeTuqecKUe pecypcbl H Tpa,ll;HI.J,HOHHOe 3HaHUe
I.
CTopoHbI
rrpn3HaIOT
ll rpa.n:11u;110HHOro o6Jia.n:aTeJieii
3HaqnMOCTb
3HaHl151
f PT3
(.n:anee
reHeTnqecKnx
fPT3)
-
Ha 3$$eKTl1BHYIO 3arn:11Ty
11
pecypcoB
rrp113HaIOT
f PT3
rrpaBa
OT He3aKOHHOfO
11crroJib30BaHl151 11 He3aKOHHoro rrp11cBoeH115I 06e11M11 CTopoHaM11 B COOTBeTCTBl111
c Me)K.IJ:yHapo.n:HbIMl1
.n:oroBopaM11,
y qacTHl1KaMl1
KOTOpbIX 51BJI51IOTC51 CTopoHbI.
2.
McrroJib30BaH11e
fPT3
c OT.IJ:eJibHbIMl1
corJiarneHl151Ml1,
CTopoH
peryJI11pyeTC5I
B
3aKJIJOqeHHbIMl1
cooTBeTCTB1111 CTopoHaM11
11 rrpe.n:rrp1151Tl151Ml1, opraH113all;l151Ml1 11 cy6neKTaMl1 X0351HCTBOBaHl151 CTpaH
CTOpOH
B
o6513aTeJibCTBaMl1
COOTBeTCTBl111
c
Me)K.IJ:yHapo.n:HbIMl1 3aKOHO.IJ:aTeJibCTBaMl1
11 .n:eHCTByIOrn:l1Ml1
rocy.n:apcTB CTopoH.
CTaTbSI 8 CorJiameHHSI o nepe.LJ:aqe pe3yJibTaToB uccJie.LJ:OBaHuii
B
cJiyqae,
ecJI11
corpy.n:H11qecTBO
B
paMKax
HacTo51rn:ero
MeMopaH.n:yMa rrpe.n:rroJiaraeT 11CIIOJib30BaH11e pe3yJibTaTOB 11CCJie.IJ:OBaHllH, TaK11e pe3yJibTaTbI 11CCJie.IJ:OBaHl1H MoryT rrepe.n:aBaTbC51 B COOTBeTCTBl111 c 3aKOHO.IJ:aTeJibCTBaM11
rocy.n:apcTB
CTopoH
rrocpe.n:cTBOM
3aKJIJOqeHH51
OT.IJ:eJibHbIX corJiawem1ii 06 11CIIOJib30BaHl1ll pe3yJibTaTOB 11CCJie.IJ:OBaHl1H, 3aKJIJOqeHHbIX
Me)K.n:y
CTopoHaMn
11
I
11JI11
c
o.n:o6peH115I
CTopoH
8 rrpe.nrrpll51Tll51Mll,
opraHM3aI..J;M51Mll
ll
cy6oeKTaMM
X0351HCTBOBaHM51
rocy.napcTB CTopoH.
OrpaHuqeHu.H
):(JIB
nepcoHaJia
KaJK.n,a51 113 CTopoH rrp11H11MaeT Heo6xo.n,11Mb1e MepbI )J,JI51 Toro, qT06b1 ee rrpe.n,cTaB11TeJIM, paMKax
3a.n,ei1:CTBOBaHHbie B ocyrn:ecTBJieHMll corpy.n,H11qecTBa B
HacToHrn:ero
He3aBMCMMOCTb,
MeMopaH.n,yMa,
cyBepeHMTeT,
yBaJKaJIM
rroJI11T11qecKy10
Tepp11TOpllaJibHYIO
:u;eJIOCTHOCTb
rrpMHl1MaIOrn:ero rocy.napcTBa, a TaKJKe He BMellIMBaJillCb BO BHyTpeHHMe .n,eJia rrp11HMMaIOrn:ero rocy.napCTBa, He 3aHl1MaJIMCb HM KaKMMll Bll)J,aMM KOMMepqecKOH llJill JII06oi1: .npyroi1: .n,e51TeJibHOCTll, rrpOTl1BOpeqarn;11M11 :u;eJI51M 11 3a.n,aqaM HacToHrn:ero MeMopaH.n,yMa.
CTaTL.H 10 Pa3pemeuue cnopoB
1.
JII06ble crropbl 11Jil1 paCXOJK)J,eHM51, B03HMKaIOrn;Me 113 TOJIKOBaHM51 11JI11 rrpaKTMKl1 rrp11MeHeH115I .n,aHHoro MeMopaH.n,yMa, pa3pelliaIOTC51 CTopoHaM11
Ha
ocHoBe
.npyJKeCTBeHHbIX
KOHCYJibTa:u;11i1:
II
rreperoBopoB CTopoH.
2.
HacT0Hrn:11i1:
MeMopaH.n,yM
He
BJIM51eT
Ha
rrpaBa
11
( 11JI11)
o6513aTeJibCTBa CTopoH, BbITeKa10rn:11e 113 .npyr11x .n,BycTopoHHIIX 11JI11 MHOrOCTOpOHHllX
MeJK)J,yHapo.n,HbIX
.noroBopoB,
3aKJIJOqeHHbIX
MMHMCTepcTBOM ceJibCKoro X0351HCTBa Pecrry6JIMKM I1H.n,oHe31151 11 M11H11cTepcTBOM
ceJibCKoro
X0351HCTBa
11
rrpo.n,oBOJibCTBM»
Pecrry6JI11K11 EeJiapycb, 11JI11 cJie.n,y10rn:11e 113 qJieHCTBa Pecrry6JI11K11
9 11 PecITy6n11K11
Eenapych
Me)K.n:yHapo.n;HhIX
B
opraH113au:m1x.
CTaTLSI 11 H3Meueum1
1.
CTOpOHhI ITO B3al1MHOH .n:oroBopeHHOCTl1 MoryT BHOC11Th 113MeHeHl151 B HaCT05II.D:l1ii MeMopaH.n;yM.
2.
l13MeHeHl151 BCryITaIOT B C11JIY B COOTBeTCTBl111 c ITOJIO)KeHl15IMl1 CTaThl1
12
HaCT05II.D:ero
MeMopaH.n;yMa
11
5IBJI5IIOTC51
ero
HeoTbeMJieMoii qacThIO.
CTaTLSI 12 BcTynneuue B cuny, cpoK ,n:eiicTBHSI u npeKpam.euue ,n:eiicTBHSI
1.
HacT05.lru:11ii MeMopaH.ll:YM BCryITaeT B c11ny c .n:aThI ero ITO.n;IT11caH115I CTopoHaM11.
2.
HacT05.lru:11ii MeMopaH.n;yM 3aKJII01IaeTC51 cpoKOM Ha ,[(eiicTBl1e
MeMopaH.n;yMa
aBTOMaT11qecK11
5
(IT51Th) neT.
ITpo.n:neBaeTC51
Ha
ITocne.n:y10ru:11e IT5IT11JieTH11e ITep110.n:h1, ecn11 Hl1 o.n:Ha 113 CTopoH He IT03):(Hee 3a
6
qeM
(rnecTh) MeC5IU:eB .n:o 11cTeqeH115I oqepe.n:Horo IT5ITl1JieTHero
ITep110.n:a He yBe):(OMl1T .n:pyryIO CTopoHy B ITl1ChMeHHOll cpopMe ITO ):(l1ITJIOMaT11qecKl1M
KaHaJiaM
0
CBOeM
HaMepeHl111
ITpeKpaTl1Th
.n:eiicTB11e HaCT05II.D:ero MeMopaH.n;yMa.
3.
IIpeKparu:eH11e .n:eiicTBl151 .n:aHHoro MeMopaH.n:yMa He ITOBJil151eT Ha .n:eiiCTBl1TeJihHOCTh
11
ITPO.ll:OJI)KeH11e
pa60ThI
paHee
HaqaThIX
ITporpaMM 11 (11n11) MepoITp115ITl1ii, KOTOpbie B03Hl1KJil1 B paMKax pean113au:1111 .n:aHHoro MeMopaH.n;yMa, .n:o 11x ITOJIHoro 3aBeprneH115I.
10 CoBeprneHo B r.,D;)l(aKapTe
19
MapTa
2013
ro.na B .ll:Byx 3K3eMmrnpax,
Ka)l(,nhIH Ha HH.D:OHe3HHCKOM, pyccKOM H aHrJIHHCKOM .sI3hIKax, rrpnqeM BCe TeKCThl HMeIOT O)l:HHaKOBYIO CHJIY.
B
cJiyqae B03HHKHOBeHH.sI pa3HOrJiaCHH
B TOJIKOBaHHH 6y,neT HCIIOJih30BaThC.sI TeKCT Ha aHrJIHHCKOM .sI3hIKe.
3A MHHHCTEPCTBO
3A MHHHCTEPCTBO
CEJihCKOro X035IHCTBA
CEJihCKoro X035IHCTBA H
PECilYiiJIHKH HH,lI;OHE3H51
IlPO,lI;OBOJlhCTBHH PECITYiiJIHKH IiEJIAPYCh
Signed
Signed
CYCBOHO
BJIA,lI;HMHPBJIA,lI;HMHPOBlflI
MuuucTp ceJibCKoro X03HHCTBa
MAKER MHHHCTp HHOCTpaHHblX ,ll;eJI
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF AG RIC ULTURE AND FOOD OF THE REPUBLIC OF BELARUS ON COOPERATION IN THE AGRICULTURAL FIELD
The Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Belarus (hereinafter individually referred to as "the Party" and collectively referred to as "the Parties");
BEING AWARE OF the significant role of the agriculture and rural development
in the economic development of the two countries; TAKING INTO ACCOUNT the importance of strengthening cooperation
between organizations and institutions involved in agricultural research and trade and rural development of the two countries; AIMING TO promote economic, scientific and technological cooperation
between the two countries in the field of agriculture and rural development; REFERRING TO the Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Republic of Belarus on Economic and Technical Cooperation, signed in Jakarta, May 12, 2000; PURSUANT TO the prevailing laws and regulations in their respective
countries; HAVE AGREED on the following:
ARTICLE 1 OBJECTIVE
The objective of the Memorandum of Understanding is to promote cooperation both between the Parties and enterprises, institutions and economic agents from the two countries which operate in the field of agriculture including food industry and water resource management.
ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION
The Parties will support and develop collaboration on the following areas: 1.
Fruits and Vegetables production;
2.
Livestock production and Veterinary;
3.
Mechanization of agricultural works;
4.
Water resource management;
5.
Processing, transformation, packaging and storage and marketing of agricultural products;
6.
Education and training of specialists;
7.
Scientific and research activity;
8.
Other related areas that are of interest and mutually agreed upon by the Parties. ARTICLE 3 FORMS OF COOPERATION
The Parties agree to cooperate in the following forms: 1.
Exchange of information of mutual interest, including regulatory documents and samples of products;
2.
Introduction of new technologies in plant growing, animal production, veterinary and in food industry;
3. Support establishment of joint ventures in the sphere of agricultural production and processing and transformation of agricultural products, supply of agricultural materials and instruments including fertilizers and agricultural machinery and equipment; 4.
Elaboration of joint bilateral and multilateral projects of rural development and participation in them;
5.
Organization of economic activities in the field of agriculture and food industry and other related areas (organization of fairs, exhibitions, workshops, conferences, symposiums etc.);
6.
Organization of research and training programmes;
7.
Exchange of specialists and organization of meetings on issues of mutual interest;
8.
Any other technically possible form of cooperation as mutually agreed upon by the Parties.
ARTICLE 4 ESTABLISHMENT OF JOINT AGRICULTURE WORKING GROUP
1.
In order to maintain the cooperation and contacts in the implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties have agreed to establish a Joint Agriculture Working Group (JAWG) at Senior Official equivalent to Deputy Minister level.
2.
The tasks of the JAWG are: • To monitor and analyze the implementation of the cooperation program; • To submit proposals for the further development and improvement of scientific and economic relations in the field of agriculture; • To propose ways to overcome any eventual difficulties in the framework of cooperation; • To perform other activities as may be agreed upon by the Parties.
3.
The JAWG shall meet, if deemed necessary, by mutual consent alternately in Indonesia and Belarus to make a work plan and review the implementation of the work plan and the Memorandum of Understanding.
4.
Each Party shall designate its liaison secretary for coordination between agencies and for the routine duties of the JAWG.
5.
The JAWG shall
report the
progress
of the
cooperation
to the
intergovernmental lndonesian-Belarusian Joint Commission on Trade, Economic and Technical Cooperation.
ARTICLE 5 FINANCIAL ARRANGEMENTS
1.
All travel expenses including accommodation, of the Joint Agriculture Working Group members and specialists of the Parties shall be borne by the sending Party unless otherwise agreed by the Parties.
2.
The host country shall be informed of the intended visits at least one month prior to the date of arrival.
ARTICLE 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ON AGRICULTURE
1. The Parties agree that any intellectual property rights jointly created under the implementation of this Memorandum of Understanding shall be jointly owned in accordance with their share under respective laws and regulations and:
a. Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purpose of maintaining, adapting and improving the relevant property;
b. Each Party shall be liable for any claim made by any third party pertaining to ownership and legality of the use of the intellectual property rights which is brought in by the aforementioned Party for the implementation of any cooperation activities under this Memorandum of Understanding.
2.
If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third Party, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made.
3.
In the event that the intellectual property is used by the Party and/or institutions thereof on behalf of the Government for commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain equitable portion or royalty.
4.
Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the Republic of Indonesia and the Republic of Belarus for any commercial undertaking
resulted
from
intellectual
property
covered
by
this
Memorandum of Understanding, this Party will give first preference of the cooperation to the other Party under this Memorandum of Understanding, which will be waived, if the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner.
ARTICLE 7 GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1. The Parties shall recognize the value of genetic resources and traditional knowledge (hereinafter "GRTK") and recognize the rights of holders of GRTK to the effective protection of GRTK against illegal use and illegal appropriation of both Parties in accordance with international agreements to which the Parties are party .
2.
The use of GRTK of the Parties shall be regulated in specific arrangements concluded by the Parties and enterprises, institutions and economic agents
from the two countries in accordance with international obligations and applicable laws and regulations in force in the countries of the Parties.
ARTICLE 8 RESEARCH MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
In the event that required research materials used under collaboration carried out within the present Memorandum of Understanding, such materials may be transferred in accordance with laws and regulations in force in the countries of the Parties through separate Material Transfer Agreements concluded between the Parties and/or enterprises, institutions and economic agents from the two countries subject to approval by the Parties.
ARTICLE 9 LIMITATIONS OF PERSONNEL ACTIVITIES
Each Party shall take reasonable measures to make sure that its personnel engage in
the
cooperative
activities
related
to this
Memorandum
of
Understanding shall respect political independence, sovereignty, territorial integrity of the host country, shall have a duty not to interfere in internal affairs of the host country, and will not involve in any commercial activities or any other activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 10 SETTLEMENT OF DISPUTES
1. Any dispute or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties.
2.
This Memorandum of Understanding shall not prejudice any rights and/or commitments of the Parties resulting from any other bilateral or multilateral international agreements concluded by the Republic of Indonesia and the Republic of Belarus or following their membership in international organizations.
ARTICLE 11 AMENDMENTS
1. This Memorandum of Understanding may be amended by mutual consent of the Parties.
2.
The amendments shall enter into force in accordance with the provisions of Article 12 of this Memorandum of Understanding and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 12 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing.
2. This Memorandum of Understanding shall be valid for a period of 5 (five) years, thereafter it shall be automatically extended for further periods of 5 (five) years, unless either Party gives written notification to the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding at least 6 (six) months prior to the intended date of termination.
3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any on-going programs and/or activities made under this Memorandum of Understanding until the completion of such programs and/or activities.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding.
Done at Jakarta, on the 19th day of March 2013 in duplicate, each in Indonesian, Russian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF
FOR THE MINISTRY OF
AGRICULTURE OF
AGRICULTURE AND FOOD OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
THE REPUBLIC OF BELARUS
Signed
Signed
SUSWONO
VLADIMIR MAKEi
Minister of Agriculture
Minister of Foreign Affairs
