REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEPARTEMEN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI REPUBLIK AF RI KA SE LAT AN MENGENAI KERJASAMA PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Departemen Perdagangan ·dan lndustri Republik Afrika Selatan, (selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "para Pihak";
BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerjasama ekonomi bilateral antara para Pihak berdasarkan kesetaraan dan saling menguntungkan antara Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari para Pihak;
MENGINGAT peran UKM sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi di kedua negara;
MENGAKUI perlunya untuk memperluas dan memperkuat kerjasama atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan antara UKM dari para Pihak;
MERUJUK pada Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan tentang Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral,ditandatangani di Durban, 23 Maret 2004;
MEMPERTIMBANGKAN Deklarasi Bersama mengenai Kemitraan Strategis untuk Masa Depan Damai dan Sejahtera antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan ditandatangani di Tswane, 17 Maret 2008;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing;
TELAH MENCAPAI persetujuan sebagai berikut:
PASALI TUJUAN KERJASAMA
Tujuan Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mendorong, memajukan dan memberikan kontribusi bagi pembentukan hubungan saling menguntungkan dalam pengembangan Koperasi dan UKM antara para Pihak.
PASAL 2 KEGIATAN KERJASAMA
Di dalam penunjukkan wewenang dan sesuai dengan hukum peraturan dan perundang-undangan
dari para
Pihak,
para
Pihak akan
mendorong dan
memberikan kontribusi bagi peningkatan kerjasama bilateral guna mendukung pengembangan Koperasi dan UKM melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1. Pertukaran informasi mengenai program-program kebijakan pengembangan UKM, termasuk program pertukaran praktisi dalam rangka pelatihan dan pengembangan.
2. Memfasilitasi kerjasama usaha antara Koperasi dan UKM melalui beberapa upaya
antara
lain
promosi
dagang
dan
pameran-pameran,
kerjasama
pemasaran serta menciptakan kemitraan usaha.
3. Memfasilitasi akses terhadap teknologi bagi UKM kedua negara.
4. Mengidentifikasi peluang-peluang bagi Koperasi dan UKM di sektor-sektor yang spesifik yang merupakan kepentingan bersama bagi kedua negara.
5. Mendukung dan
memfasilitasi
simposium
bilateral,
seminar,
konferensi,
lokakarya dan pertemuan dengan partisipasi dari perwakilan-perwakilan Koperasi dan UKM.
6. Menyediakan peluang-peluang dan dukungan untuk Koperasi dan UKM untuk membuka akses pasar di kedua Negara dan ke Negara-Negara potensial lainnya.
7. Area lain yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak.
PASAL3 KELOMPOK KERJA BERSAMA
1. Kelompok Kerja Bersama yang terdiri dari perwakilan yang ditunjuk oleh para Pihak akan dibentuk dengan maksud untuk memformulasikan, melaksanakan, mengkoordinasikan
dan
memantau
kegiatan-kegiatan
kerjasama
yang
ditentukan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Para anggota dari Kelompok Kerja Bersama terdiri dari perwakilan yang bertanggung jawab terhadap pengembangan Koperasi dan UKM.
3. Fungsi
Kelompok
Kerja
Bersama
adalah
untuk
mengembangkan
dan
membahas kemungkinan bidang-bidang kerjasama atas persetujuan para Pihak, mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan rencana tindak dari kerjasama yang disepakati berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini dan mempertimbangkan isu-isu dari kepentingan bersama yang timbul dari pelaksanaannya.
4. Pertemuan-pertemuan Kelompok Kerja Bersama akan diselenggarakan jika dipandang perlu pada waktu yang disepakati bersama secara bergantian sekurang-kurangnya setahun sekali di Republik Indonesia dan Republik Afrika Selatan.
5. Kelompok Kerja Bersama akan melaporkan secara berkala kepada Menteri terkait yang bertanggungjawab terhadap pengembangan Koperasi dan UKM dan kepada Komisi Bersama bagi Kerjasama Bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Afrika Selatan yang dibentuk dibawah Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Afrika Selatan mengenai Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerjasama Bilateral ditandatangani di Durban pada 23 Maret 2004.
PASAL4 KOMUNIKASI
Pemberitahuan, perizinan, persetujuan, permintaan atau komunikasi lain yang diperlukan atau diijinkan untuk diberikan atau dibuat di bawah Memorandum Saling Pengertian ini harus dilakukan tertulis dan disampaikan melalui pos tercatat ke alamat atau dikirim ke alamat surat elektronik atau nomor faksimili dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia atau Kementerian Perdagangan dan lndustri Republik Afrika Selatan, atau ditunjukkan ke alamat lain atau alamat surat elektronik atau nomor faksimili lain yang telah diinformasikan oleh salah satu Pihak, kecuali ditentukan lain, dianggap akan
I
diberikan atau dibuat ketika dikirim ke penerima di alamat tersebut atau alamat surat elektronik atau nomor faksimili yang sepatutnya diakui.
PASAL 5 KERAHASIAAN
1. Setiap Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima atau diberikan oleh Pihak lain selama periode pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini akan terus berlaku dengan tidak mengabaikan adanya pengakhiran atas Memorandum Saling Pengertian ini.
3. Ketentuan Pasal ini tidak boleh mengabaikan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.
PASAL6 PENGATURAN BADAN-BADAN TERKAIT
1. Dalam rangka memfasilitasi kerjasama bilateral, para Pihak akan mendorong, sebagaimana
layaknya,
adanya
pengaturan
tambahan
antara
badan
pemerintah, dan perusahaan dari para Pihak, dengan memberikan spesifikasi dari persyaratan dan kondisi suatu program dan proyek kerjasama khusus, prosedur yang harus diikuti, dan hal-hal lain yang layak diketahui.
2. Kerjasama para Pihak akan dilaksanakan berdasarkan rencana kegiatan dengan
mempertimbangkan
kegiatan-kegiatan
Memorandum Saling Pengertian ini.
konkrit
atas
pelaksanaan
PASAL 7 KERJASAMA DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL
Para Pihak akan saling berkonsultasi i dan bertukar pandangan dalam organisasi internasional di bidang Koperasi dan UKM.
PASAL8 PENGATURAN PEMBIAYAAN PIHAK KETIGA
Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan rencana tindak, para Pihak dapat mengundang Pihak ketiga untuk bekerja samadalam bidang Koperasi dan UKM dengan para Pihak, untuk membiayai pelaksanaan rencana tindak. Mekanisme keterlibatan pihak ketiga harus disetujui secara tertulis oleh para Pihak sebelum keterlibatan tersebut dilaksanakan.
PASAL 9 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
1. Para pihak setuju bahwa setiap Hak Kekayaan lntelektual yang timbul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama dan:
a.
Setiap pihak diizinkan untuk menggunakan Hak Kekayaan lntelektual tersebut untuk tujuan pemeliharaanm adaptasi dan penyempurnaan Hak Kekayaan lntelektual tersebut.
b.
Setiap pihak bertanggung jawab atas setiap tuntutan yang diajukan oleh pihak ketiga yang berkaitan dengan kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan Hak Kekayaan lntelektual yang dibawa oleh Pihak tersebut di atas
untuk
pelaksanaan
setiap
Memorandum Saling Pengertian ini.
kegiatan
kerjasama
berdasarkan
2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengungkap data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, maka Pihak yang mengungkap data wajib
memperoleh
izin
terlebih
dahulu
dari
Pihak
lainnya
sebelum
pengungkapan dilakukan.
3. Dalam hal Hak Kekayaan lnteletual digunakan oleh salah satu Pihak dan/atau lembaga atas namapemerintah untuk tujuan komersial, maka Pihak lainnya wajib memperoleh yang adil.
4. Apabila salah satu pihak memerlukan kerjasama dengan pihak lain selain Republik Indonesia dan Republik Afrika Selatan untuk kegiatan komersial yangdihasilkan dari Hak Kekayaan lntelektual yang diatur oleh Memorandum Saling Pengertian ini, Pihak tersebut akan memberikan preferensi kerjasama terlebih dahulu kepada Pihak lainnya berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, yang mana akan dikecualikan, jika Pihak lain tersebut tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan yang saling menguntungkan.
PASAL10 SUMBER DAYA GENETIK, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
1. Para Pihak wajib mengakui nilai dari sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional (selanjutnya "SDGPTEBT"), dan mengakui hak pemegang SDGPTEBT bagi perlindungan yang efektif terhadap penyalahgunaan dan pemanfaatan secara tidak patut SDGPTEBT dari kedua Pihak.
2. SDGPTEBT wajib dilindungi terhadap penyalahgunaan dan pemanfaatan secara tidak patut SDGPTEBT di kedua Pihak.
3. Setiap perolehan, pemanfaatan atau penggunaan dari SDGPTEBT melalui usaha yang tidak adil atau terselubung merupakan suatu tindakan pemanfaatan secara tidak patut. Pemanfaatan tidak patut juga termasuk mendapatkan keuntungan bisnis dari perolehan, pemanfaatan atau penggunaan SDGPTEBT ketika seorang pengguna SDGPTEBT mengetahui, atau tidak mempedulikan, yang diperoleh atau dimanfaatkan melalui cara yang tidak adil dan aktivitas komersil lainnya yang bertentangan dengan praktek hukum yang tidak adil atas SDGPTEBT.
4. Sesuai dengan kewajiban sebagaimana tercantum dalam ayat 3 dari Pasal ini, setiap
pihak wajib,
dalam
hal
perlindungan
kekayaan
intelektual
dari
SDGPTEBT, menyepakati, di dalam wilayahya, (i) kepada orang-orang warganegara asli, atau berdomisili di wilayah, setiap dari pihak lain, dan (ii) kepada entitas hukum atau orang-orang asli, di dalam wilayah pihak lain, memiliki keaslian dan pembentukan efektif untuk penciptaan, produksi dan transaksi dari SDGPTEBT, perlakuan yang sama sebagaimana diterapkan kepada warga negaranya.
5. Setiap akses dan penggunaan SDGPTEBT dari masing-masing pihak di bawah pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Para Pihak wajib memasUkan bahwa masyarakat lokal harus diinformasikan terlebih dahulu mengenai akses dan hasil dari aktivitas kerjasama dan kolaborasi dari penggunaan SDGPTEBT.
6. Ketika kerjasama dan/atau aktivitas kolaborasi di bawah Memorandum Saling Pengertian memanfaatkan SDGPTEBT untuk tujuan komersial, pihak tersebut, atas nama masyarakat lokal, berhak atas kekayaan intelektual, yang sesuai, dan pembagian keuntungan.
7. Manfaat-manfaat dari perlindungan SDGPTEBT kepada para pemegangnya termasuk pembagian yang adil dan layak dari manfaat-manfaat yang timbul dari bisnis dan industrialisasi penggunaan SDGPTEBT tersebut.
8. Upaya hukum harus diberikan guna memberikan pemulihan bagi pemegang SDGPTEBT dalam hal pembagian manfaat yang adil dan layak sebagaimana dalam paragraf 7 tidak terjadi.
PASAL11 PEMBATASAN AKTIVITAS PERSONIL
Setiap orang yang terlibat dalam kegiatan terkait dengan Memorandum Saling Pengertian ini wajib menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan dan integritas wilayah dari negara tuan rumah, dan wajib menghindari kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan dan maksud dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL12 AMANDEMEN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat ditinjau kembali secara berkala dan dapat diamandemen atas persetujuan bersama dari para Pihak. Amandemen tersebut wajib dilakukan tertulis dan berlaku pada tanggal yang disepakati oleh para Pihak dan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian.
PASAL13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perselisihan
yang
mungkin
timbul
dalam
pelaksanaan
ketentuan
dari
Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan melalui upaya negosiasi diantara para Pihak
PASAL14 MULAI BERLAKU, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
sejak
tanggal
penandatanganan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
2. Memorandum Saling Pengertian akan di perpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kecuali salah satu Pihak memberitahukan pihak lainnya secara tertulis 90 hari sebelumnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini.
3. Berakhirnya masa berlaku Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari program-program yang dibuat dibawah Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya program tersebut kecuali para Pihak menentukan sebaliknya.
Sebagai Bukti, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini.
Dibuat
dalam rangkap dua
di.f.'~~{~q~.
dua ribu dua belas dalam bahasa Indonesia, dan lnggris, seluruh naskah memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang akan berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN KOPERASI
UNTUK KEMENTERIAN
DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK AFRIKA SELATAN
Signed
Signed
Choirul Djamhari
Keabecoe Motlhoioa
Deputi Menteri
Acting CEO SEDA
-,
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY FOR COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA CONCERNING COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT COOPERATION
The Ministry for Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia and The Department of Trade and Industry of The Republic of South Africa, (hereinafter singularly referred to as the'Party' and collectively referred to as 'the Parties');
DESIRING to further promote bilateral economic cooperation between the Parties on the basis of equality and mutual benefit among Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs) of the Parties;
NOTING the role of SMEs as integral part of economic development in both countries;
RECOGNIZING the need to expand and strengthen cooperation on the basis of equality and mutual benefit among SMEs of the Parties;
REFERRING to the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa on the Establishment of A Joint Commission for Bilateral Cooperation signed at Durban on 23rd of March 2004;
TAKING INTO ACCOUNT, The Jornt Declaration on Strategic Partnership for a Peaceful and Prosperous Future between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of The Republic of South Africa signed in Tswane on 17 March 2008;
PURSUANT TO the prevailing laws and regulation of their respective countries;
HAVE REACHED the following understanding:
ARTICLE 1 OBJECTIVE OF COOPERATION
The objective of this Memorandum of Understanding is to encourage, promote and contribute to the establishment of mutual beneficial relations in the development of Cooperatives, and SMEs between the Parties.
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
Within the designated authorities and in accordance with the laws and regulation of the Parties, the Parties will encourage and contribute to the promotion of bilateral cooperation to support the development of Cooperatives and SMEs through the following activities:
1.
Exchange of information on policy initiatives on SMEs development, including exchange programs of practitioners for training and development.
I
I
2.
Facilitate business cooperation among SMEs through such means as trade promotion and exhibitions, marketing cooperation as well as creation of the
I
business partnerships.
3.
Facilitate access to technology for the SM Es in both countries.
4.
Identify opportunities for Cooperatives and SM Es in specific sectors that are of common interest to both countries.
5.
Support and facilitate bilateral symposium, seminars, conference, workshop and meeting with the participation of Cooperatives and SM Es representatives.
6. Provide opportunities and support for Cooperatives and SMEs to open market access in both countries and to other promising countries.
7.
Other areas as may be mutually agreed upon by the Parties.
ARTICLE 3 JOINT WORKING GROUP
1.
A Joint Working Group composed of representatives designated by the Parties with a view to formulate, implement, coordinate, and monitor the collaborative activities determined under this Memorandum of Understanding is hereby established.
2.
The members of Joint Working
Group composed
of representatives
responsible for Cooperatives and SME development.
3.
The function of the Joint Working Group is to develop and discuss the possible areas of cooperation agreed upon by the Parties, coordinate and monitor the implementation of action plans of the agreed cooperation based on this Memorandum of Understanding and to consider issues of mutual interest arising from its implementation.
4.
The Joint Working Group meetings will be held as and when necessary on mutually agreed dates alternately at least once a year in the Republic of Indonesia and the Republic of South Africa.
5.
The Joint Working Group shall report periodically to the respective Minister responsible for Cooperatives and SMEs development and Joint Commission for Bilateral Cooperation between the Republic of Indonesia and The Republic of South Africa established under the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of South Africa on the Establishment of A Joint Commission for Bilateral Cooperation signed at Durban on 23rd of March 2004.
ARTICLE 4 COMMUNICATIONS
Any notification, approval, consent, request or other communications required or permitted to be given or made under this Memorandum of Understanding shall be in writing and delivered by registered mail to the address or sent to the electronic mail address or facsimile number of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia or the Small Enterprise Development Agency of South Africa as the case may be, shown below or to such other address or electronic mail address or facsimile number as either Party may have notified the sender and shall, unless otherwise provided herein, be deemed to be duly given or made when delivered to the recipient at such address or electronic mail address or facsimile number which is duly acknowledged.
ARTICLE 5 CONFIDENTIALITY
1.
Each Party shall undertake to observe the confidentially and secrecy of documents, information and other data received or supplied to other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or
any
other
agreements
made
pursuant
to
the
Memorandum
of
Understanding.
2.
The Parties agree that the provision of this article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
3.
The provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties.
ARTICLE 6 ARRANGEMENT WITH RELEVANT AGENCIES
1. With a view to facilitating the bilateral cooperation, the Parties shall encourage, where appropriate, the conclusion of supplementary arrangements between the government agencies, and enterprises of the respective Parties specifying the terms and conditions of particular collaborative programs and projects, the procedures to be followed and other appropriate activities.
2. The cooperation between the Parties will be carried out on the basis of action plans determining concrete events on realizing of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 7 COOPERATION IN INTERNATIONAL ORGANIZATION
The Parties shall consult closely and exchange their views in international organization in the fields of Cooperatives and SM Es.
ARTICLE 8 THIRD PARTY FINANCIAL ARRANGEMENT
With a view to facilitating the implementation of action plans, the Parties shall be able to invite third party to cooperate in the sphere of cooperatives and SM Es with the Parties, for financing the implementation of action plans. The mechanism of the involvement of the third party shall be agreed in writing by the Parties prior to the involvement.
ARTICLE 9 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1.
The
Parties
agree
that
any
intellectual
property
arising
under
the
implementation of this Memorandum of Understanding will be jointly owned and:
a.
Each Party shall be allowed to use such intellectual property for the purposes of maintaining, adapting and improving the relevant property;
b.
Each Party shall be liable for any claim made by any third party pertaining to ownership and legality of the use of the intellectual property rights which is brought in by the aforementioned Party for the implementation of any cooperation activities in virtue of this Memorandum of Understanding.
2.
If either Party wishes to disclose confidential data and/or information resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made.
3.
In the event that the intellectual property is used by the Party and/or institutions thereof on behalf of the Government for commercial purposes, the other Party shall be entitled to obtain equitable portion of royalty.
4.
Whenever either Party requires the cooperation of another party outside the Republic of Indonesia and the South Africa for any commercial undertaking resulted
from
intellectual
property
covered
by
this
Memorandum
of
Understanding, this Party will give first preference of the cooperation to the other Party under this Memorandum of Understanding, which will be waived, if the other Party is unable to participate in a mutually beneficial manner.
ARTICLE 10 GENETIC RESOURCES, TRADITIONAL KNOWLEDGE AND FOLKLORE
1.
The Parties shall recognize the value of genetic resources, traditional knowledge and folklore (hereinafter "GRTKF'), and recognize the rights of holder GRTKF to the effective protection over GRTKF against misuse and misappropriation of both Parties.
2.
GRTKF shall be protected against misuse and misappropriating in both Parties.
3.
Any acquisition, appropriation or utilization of GRTKF by unfair or illicit means constitutes an act of misappropriation. Misappropriation may also include deriving commercial benefit from the acquisition, appropriation or utilization of GRTKF when the person using GRTKF knows, or is negligent in failing to know, that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest practices that gain inequitable from GRTKF.
4.
Subject to compliance with its obligation referred to in Paragraph 3 of this Article, each Party shall, in respect of the intellectual property protection of GRTKF, accord, within its territory, (i) to natural persons who are nationals of, or are domiciled in the territory of, any of the other Party, and (ii) to legal entities which or natural persons who, in the territory of any of the other Party, have a real and effective establishment for the creation, production and transaction of GRTKF, the same treatment that it accords to its nationals.
5.
Any access to and use of GRTKF of the respective Party under the implementation of this Memorandum of Understanding shall require prior consent permit from the relevant authorities of the party. The Parties shall ensure that the local communities concerned shall be prior informed consent with the access and informed with the results of the cooperative and/or collaborate activities using such GRTKF.
6.
When the cooperative and/or collaborate activities under this Memorandum of Understanding utilize GRTKF for commercial purpose, the party, on behalf of its local communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual property, where appropriate, and associated benefit sharing.
7.
The benefits of protection of GRTKF to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial or industrial use of that GRTKF.
Legal means should be available to provide remedies for holders of GRTKF in cases where the fair and equitable sharing of benefits are provided for in paragraphs 7 has not occurred.
ARTICLE 11 LIMITATION OF PERSONNEL ACTIVITIES
Any persons engaged in activities related to this Memorandum of Understanding shall respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of the host country, and shall avoid any activities inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 12 AMENDMENT
This Memorandum of Understanding will be subjected to periodical reviews and may be amended by mutual consent of the Parties. Such amendment shall be in writing and come into force on the date as agreed upon by the Parties which shall form an integral part to the Memorandum of Understanding.
ARTICLE 13 SETTLEMENT OF DISPUTE
Differences which may arise in the application of the provisions of this Memorandum of Understanding shall be settled by means of negotiations between the Parties.
ARTICLE 14 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signing and shall be in force for period of 3 (three) years.
2. The present Memorandum of Understanding shall automatically be extended fora 3 (three) year-period unless one of the Parties notifies the other party in writing at least 90 days in advance of its intention to terminate the Memorandum of Understanding.
3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any on-going programs and projects made under this Memorandum of Understanding until the completion of such programs and projects unless the Parties decide otherwise.
I
I
In Witness Whereof, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding
E,,
L
Done in duplicate at ... 9.!.~ ...l?:!.e!.~':1. . on
. ,. . N°J1'""'6er .'1:?:/t!.~.'f....., ..~:?!... day of .... .... in the
year of two thousand and twelve in Indonesian and English languages, all text are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF
FOR THE DEPARTMENT OF
COOPERATIVES AND SMALL
TRADE AND INDUSTRY
AND MEDIUM ENTERPRISES
OF THE REPUBLIC OF
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
SOUTH AFRICA
Signed
Signed
Choirul Djamhari
Keabecoe Motlhoioa
Deputy Minister
Acting CEO of SEDA
