BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Saat ini sudah harus dapat diterima bahwa globalisasi telah masuk dalam dunia bisnis di Indonesia. Globalisasi sudah tidak dapat ditolak lagi namun saat ini harus dapat dinyatakan bagaimana globalisasi tersebut menjadi manfaat bagi Indonesia. Hal ini terkait dengan perdagangan dan pergerakan roda ekonomi Indonesia yang mempunyai peran serta yang cukup tinggi dalam meningkatkan devisa Negara. Sektor perdangan baik yang terkait dengan ekspor dan impor merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari dunia bisnis di Indonesia. Terkait dengan itu para pelaku bisnis harus dengan bijak memilih instrument mana yang dapat digunakannya dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini pada dasarnya telah terjawab oleh karena semakin meningkatnya pelaku bisnis menggunakan instrument dalam menjalankan bisnisnya dengan mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan yang dimaksud adalah perseroan terbatas. Mengapa perseroan terbatas dijadikan instrument tersebut? Bahwasanya perseroan terbatas merupakan salah satu badan usaha yang relative dominan di dalam kegiatan perekonomian Indonesia karena memiliki sifat, ciri khas dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bentuk badan usaha lainnya, yaitu:
2
2
Irma Devita Purnama Sari, Pendirian Perseroan Terbatas, http: // www.google.com, prosedur pendirian PT, yang diakses pada tanggal 10 Juni 2009, hal 1
Universitas Sumatera Utara
1. Merupakan bentuk persekutuan yang berbadan hukum 2. Merupakan kumpulan modal / saham 3. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan para perseronya 4. Pemegang saham memiliki tanggung jawab yang terbatas 5. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi 6. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas 7. Kekuasaan tertinggi berada pada RUPS Perseroan Terbatas dominan dipergunakan oleh para pelaku usaha untuk mengembangkan
bisnisnya
karena
Perseroan
Terbatas
memiliki
beberapa
keuntungan yang membuatnya begitu menarik. Adapun keuntungan utama dari mendirikan Perseroan Terbatas adalah 3: 1. Memungkinkan pengumpulan modal besar 2. Memiliki status sebagai badan hukum 3. Tanggung jawab terbatas 4. Pengalihan kepemilikan lebih mudah 5. Jangka waktu tidak terbatas 6. Manajemen yang lebih kuat 7. Kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin
3
Abdul R. Saliman, Hermansyah dan Ahmad Jalis, Hukum Bisnis untuk Perusahaan, (Jakarta : Fajar Interpratama Offset, 2005 ), hal 104
Universitas Sumatera Utara
8. Biasanya untuk Penanaman Modal Asing ( PMA ) ada fasilitas bebas pajak ( tax holiday ) Selain memiliki keuntungan utama dari mendirikan Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas juga memiliki kelemahan, yaitu 4: 1. Kerumitan perizinan dan organisasi. Untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biayanya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Lalu dengan besarnya perusahaan tersebut, biaya pengorganisasian akan keluar sangat besar. Belum lagi kerumitan dan kendala yang terjadi dalam tingkat personel. Hubungan antar perorangan juga lebih formal dan berkesan kaku. 2. Pengenaan pajak ganda 3. Ketentuan Perundangan yang lebih ketat 4. Rahasia perusahaan relative kurang terjamin 5. Biasanya untuk PMA, sedikit rentan terhadap situasi dan kondisi social, politik dan keamanan suatu Negara. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
4
Ibid
Universitas Sumatera Utara
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 5 Dalam ketentuan perUndang-Undangan dan hukum yang mengatur di Indonesia menyatakan bahwa perseroan Terbatas adalah subjek hukum dimana Perseroan Terbatas sebagai suatu badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya atau “persona standi in judicio” telah membuat keberadaan perseroan sebagai subjek hukum mandiri yang dipersamakan dihadapan hukum dengan individu pribadi orang perseorangan, meskipun dapat menjadi penyandang hak dan kewajibannya sendiri, terlepas dari orang-orang yang mendirikan atau menjadi anggota dari badan hukum tersebut, Artinya, Perseroan itu dapat mempunyai harta kekayaan sendiri, hak-hak dan melakukan perbuatan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Seperti telah dikatakan bahwa sebagai suatu subjek hukum mandiri, badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum secara mandiri, tidaklah demi hukum mempunyai status yang sama dengan orang perorangan. Banyak hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang hanya dapat dimiliki dan dilaksanakan oleh orang perorangan semata-mata 6. Secara materiil, perusahaan sebagai subjek hukum mandiri tercakup dalam : 1. Kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya).
5 6
Pasal 1 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 Hukum orang/pribadi, hukum keluarga, hukum waris tidak berlaku bagi badan hukum
Universitas Sumatera Utara
2. Kumpulan
modal
ini
dapat
melakukan
perbuatan
hukum
(rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking) (justru ini yang menjadi tujuan dari sifat dan keberadaan badan hukum ini), dan karenanya dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan. 3. Modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statuta atau anggaran dasarnya, yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kumpulan modal ini mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan kumpulan modal ini, yang berarti adanya pemisahan antara keberadaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus. 5. Keberadaan modal badan hukum ini tidak
dikaitkan dengan
keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statute atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan
hukum
ini dengan
segala
hak
dan
kewajibannya.
Universitas Sumatera Utara
6. Sifat keanggotaannya tidak permanen dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum ini sendiri adalah permanen atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya. 7. Tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut. 7 Selain Persyaratan materiil tersebut, keberadaan suatu badan hukum sebagai subjek hukum mandiri juga harus didasarkan pada persyaratan formil, yaitu proses pembentukannya yang harus memenuhi formalitas dari suatu peraturan perundang-undangan
yang
mengaturnya,
hingga
diakui
bahwasanya
suatu
perusahaan sebagai subjek hukum mandiri. Dalam perseroan terbatas, misalnya, syarat formil yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan terbatas untuk dapat diakui menjadi badan hukum adalah: 1. Akta pendirian dibuat dalam bentuk akta notaris 8; 2. Akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia 9; 3. Harus sekurangnya didirikan oleh dua orang/badan hukum yang cakap dan berwenang untuk bertindak dalam hukum sebagai pendiri 10; 4. Nama perseroan harus mengikuti aturan yang telah ditentukan 11; 5. Penyetoran modal harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan12;
7
Gunawan Widjaja, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT (Jakarta: forum sahabat, 2008), hal 30 8 Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. 9 Ibid 10 Ibid 11 Pasal 16 UU No. 40 Tahun 2007. 12 Pasal 34 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.
Universitas Sumatera Utara
6. Harus disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM dalam jangka waktu 60 hari terhitung sejak penandatanganan akta pendiriannya untuk memperoleh pengesahan 13; Saat diperolehnya pengesahan oleh Menteri Hukum dan HAM itulah yang menjadikan Perseroan Terbatas itu sebagai badan hukum dalam arti formil 14. Perseroan Terbatas dikelola oleh Direksi sebagai pengurus perseroan yang bertindak untuk kepentingan perseroan, dan bukan kepentingan satu atau lebih pemegang saham tertentu. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar 15. Direksi sendiri menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan ketentuan Anggaran Dasar 16. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan / manajemen Perseroan. Direksi haruslah memastikan bahwa perseroan telah sepenuhnya menjalankan seluruh ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 17.
13
Pasal 10 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Pasal 7 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007. 15 Pasal 1 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007. 16 Pasal 1 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 17 Pasal 97 ayat (1) – (3) UU No. 40 Tahun 2007 14
Universitas Sumatera Utara
Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan tidak terlepas dari Prinsip akuntabilitas Direksi Perseroan yang merupakan salah satu prinsip dari good corporate governance yang mempengaruhi Direksi dalam menjalankan Perusahaan agar
bisnis
berjalan
dengan
sukses.
Perusahaan
harus
dapat
mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Dengan adanya akuntabilitas sebagai kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban berarti akan lebih jelas mengenai kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab maupun menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ Direksi kepada pihak yang memiliki hak / kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban / keterangan. Tujuan dari penerapan bisnis ini adalah agar setiap proses pengambilan keputusan ataupun kinerja masing-masing perilaku bisnis dalam perusahaan dapat dimonitor, dinilai, dikritisi atau dapat ditelusuri sampai bukti dasarnya yang dalam hal ini dubutuhkan suatu sistem yang seimbang antara pelaku bisnis perusahaan dan ditetapkan hak, tanggung jawab serta sistem pelaporannya. Untuk itu, Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan Pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan
Universitas Sumatera Utara
maksud dan tujuan Perseroan 18. Karena tujuan perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan Perseroan. B. Perumusan Masalah Sesuai topik pembahasan diatas, penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu antara lain sebagai berikut : 1. Bagaimana
Kewenangan Direksi perseroan
dalam
melaksanakan
pengurusan perusahaan ? 2. Bagaimana prinsip akuntabilitas dalam Good Corporate Governance ? 3. Bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas Direksi Perseroan dalam penerapan Good Corporate Governance ?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan : a. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas Direksi dalam sebuah perseroan. b. Untuk mengetahui tentang kewenangan Direksi Perseroan dalam menjalankan perusahaan. c. Untuk mengetahui perbedaan prinsip akuntabilitas dengan prinsipprinsip lainnya dalam Good Corporate Governance.
18
Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007
Universitas Sumatera Utara
d. Untuk mengetahui penerapan prinsip akuntabilitas Direksi Perseroan dalam penerapan Good Corporate Governance.
2. Manfaat Penulisan Manfaat Penulisan yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Secara Teoritis Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan akan memberi kontribusi pemikiran serta menimbulkan pemahaman tentang pentingnya prinsip akuntabilitas Direksi Perseroan dalam penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan. b. Secara Praktis Secara Praktis, pembahasan terhadap masalah ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembaca, khususnya bagi para pelaku bisnis pada suatu perusahaan terutama para direksi sebagai bentuk kajian akademis dalam menambah wawasan pengetahuan terutama dalam bidang pengelolaan perusahaan D. Keaslian Penulisan “Tinjauan Prinsip Akuntabilitas Direksi Perseroan dalam Penerapan Good Corporate Governance” yang diangkat menjadi judul skripsi ini belum pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan kalaupun ada substansi
Universitas Sumatera Utara
pembahasannya berbeda. Penulisan skripsi ini disusun melalui referensi buku-buku, media cetak, dan elektronik serta bantuan dari berbagai pihak. Jadi, penelitian ini dapat disebut “asli” dan sesuai dengan azas-azas keilmuan yaitu jujur, rasional, dan objektif serta terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran
ilmiah.
Dengan
demikian
keaslian
skripsi
ini
dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. E. Tinjauan Kepustakaan Adapun yang menjadi pengertian secara etimologis daripada judul skripsi ini adalah: 1. Tinjauan adalah : (1) Meninjau, melihat, sesuatu yang lebih jauh dari tempat ketinggian. (2) Melihat, memeriksa, mengintai, menyelidiki, ,memeriksa untuk mempelajari. 19 2. Prinsip Akuntabilitas adalah : Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaku bisnis perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 20 3. Direksi adalah : Pengurus Perseroan yang bertindak untuk kepentingan perseroan dan bukan kepentingan satu atau lebih pemegang saham tertentu. 21
19
Tim penyusun kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus besar bahasa Indonesia, ed.3, cet.2, Balai Pustaka, Jakrta, 2002. 20 Surat Keputusan Direksi PTPN IV Nomor: 04/Dirut/Kpts/01/I/2006 tentang Kebijakan Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi Pelaku Bisnis PT. Perkebuana Nusantara IV (Persero)
Universitas Sumatera Utara
4. Persero adalah 22 : (1) Saham, andil, dsb. (2) Menunjuk kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). 5. Penerapan Good Corporate Governance adalah 23: (1) Membangun
pemahaman,
kepedulian
dan
komitmen
untuk
melaksanakan GCG oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham Pengendali, dan semua karyawan; (2) Melakukan kajian terhadap kondisi perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan GCG dan tindakan korektif yang diperlukan; (3) Menyusun program dan pedoman pelaksanaan GCG perusahaan; (4) Melakukan internalisasi pelaksanaan GCG sehingga terbentuk rasa memiliki
dari semua pihak dalam perusahaan, serta pemahaman atas
pelaksanaan pedoman GCG dalam kegiatan sehari-hari; (5) Melakukan penilaian sendiri atau dengan menggunakan jasa pihak eksternal
yang independen untuk memastikan penerapan GCG
secara berkesinambungan. Hasil penilaian tersebut diungkapkan dalam laporan tahunan dan dilaporkan dalam RUPS tahunan.
21
Gunawan Widjaja, Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris dan pemilik PT (Jakarta: forum sahabat, 2008), hal 30 22 Ahmad Yani dan gunawan widjaja, Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas, pada pendahuluan Hal 1 23 Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Corporate Governance di Indonesia, (Jakarta, 2006), hal 27
Universitas Sumatera Utara
Dari Pengertian atau batasan-batasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dan manfaat Prinsip Akuntabilitas Direksi Perseroan dalam Penerapan Good Corporate Governanace adalah memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional,
transparan,
dan
efisien dengan
mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam Perusahaan tersebut dan memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung jawab yang telah ditetapkan.
F. Metode penelitian 1. Bentuk penelitian Dalam menyusun skripsi ini, penelitian menggunakan metode hukum normatif, yaitu penelitian dengan hanya menggunakan data-data sekunder atau disebut juga dengan metode kepustakaan yang berkaitan dengan merger yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia. 2. Alat pengumpul data Untuk melengkapi dan memenuhi materi skripsi, maka Penulis mencari dan mengambil materi data-data sekunder, yaitu sebagai berikut : A. Bahan Hukum Primer Yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 tentang Direksi Perseroan, dan Keputusan
Universitas Sumatera Utara
Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada BUMN. B. Bahan Hukum Sekunder Yaitu semua dokumen yang merupakan informasi, atau hasil kajian tentang Prinsip akuntabilitas Direksi Perseroan dalam Penerapan Good Corporate Governance. Seperti : Buku-buku, seminar-seminar, jurnaljurnal hukum, majalah-majalah, Koran-koran, karya tulis ilmiah, lampiran-lampiran, beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan permasalahan diatas. C. Bahan Hukum Tertier Yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keteranganketerangan yang mendukung bahan baku primer dan bahan baku sekunder, seperti : kamus, ensiklopedi, dan lain-lain.
G. Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan dan penjabaran penulisan, penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
BAB I
Bab ini merupakan bab pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan.
BAB II
Merupakan suatu bab yang membahas secara mendasar tentang Direksi perseroan yang masih mendasar, yaitu antara lain mengulas secara singkat tentang Perseroan Terbatas, Organ-organ Perseroan Terbatas,
Pengertian
Direksi
dalam
Perseroan,
kewenangan,
kewajiban, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Tujuan pengelolaan perusahaan bagi direksi. BAB III
Dalam Bab ini akan dibahas secara singkat mengenai Prinsip akuntabilitas Direksi Perseroan dalam ruang lingkup Good Corporate Governance
dengan
prinsip-prinsip
lain
di
Good
Corporate
Governance, pengertian akuntabilitas, perbedaan akuntabilitas dengan prinsip-prinsip lain di Good Corporate Governance dan Tujuan prinsip akuntabilitas dalam Good Corporate Governance. BAB IV
Dalam
Bab
mempengaruhi
ini
akan
kinerja
dibahas Direksi
mengenai Perseroan,
akuntabilitas Hubungan
bisa
prinsip
akuntabilitas dengan kewenangan Direksi pada perseroan, dan manfaat prinsip akuntabilitas bagi Direksi dalam menjalankan perseroan.
Universitas Sumatera Utara
BAB V
Merupakan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan juga bagi orang-orang yang membacanya.
Universitas Sumatera Utara
