iklan dan promosi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Reklame/iklan dan promosi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem dan sosial masyarakat modern. Dewasa ini reklame/iklan sudah berkembang menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting tidak saja bagi produsen produk dan jasa tetapi juga bagi konsumen. Kemampuan reklame/iklan dan metode promosi lainnya dalam menyampaikan pesan kepada konsumen menjadikan kedua bidang tersebut memegang peran sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya.1 Berbagai bentuk usaha, mulai dari usaha eceran, hingga perusahaan multinasional mengandalkan reklame/iklan dan promosi untuk menjunjung pemasaran produk dan jasa mereka kepada masyarakat. Pada sistem ekonomi yang berlandaskan pada pasar, konsumen semakin mengandalkan reklame/iklan dan bentuk promosi lainnya untuk mendapatkan informasi yang akan mereka gunakan untuk membuat suatu keputusan, apakah akan membeli suatu produk dan jasa atau tidak. Semakin meningkat pengeluaran (belanja) reklame/iklan yang dilakukan perusahaan, maka semakin meningkat pula kuantitas pemasaran dari produk dan jasa tersebut. Hal ini membuktikan bahwa iklan/reklame dan promosi lainnya dalam

1

Lukman Wirianto, Peran Reklame/Iklan Dalam Mempromosikan Produk Dan Jasa, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, hal 7.

1

Universitas Sumatera Utara

2

memasarkan suatu produk cukup signifikan dalam mendukung pemasaran produk tersebut kepada masyarakat.2 Secara umum komponen promosi mencakup empat elemen dasar yaitu 1. Iklan (advertising), 2. Promosi perjanjian (sales promotion), 3. Publikasi humas (public

relation),

4.

Penjualan

pribadi

(personal

selling).

Namun

pada

perkembangannya promosi juga mencakup dua elemen tambahan yang juga cukup penting yaitu penjualan langsung (direct marketing) dan media komunikasi (interactive media). Dua elemen tambahan ini telah digunakan secara luas oleh pengelola pemasaran dewasa ini untuk berkomunikasi dengan masyarakat (konsumen) dalam memasarkan produk/jasa mereka.3 Secara umum media reklame/iklan yang sering digunakan oleh perusahaan kelas menengah ke atas adalah : 1.

Media Elektronik (televisi, radio, internet);

2.

Media Cetak (surat kabar, tabloid, majalah);

3.

Media Board Advertising (papan reklame).4 Media elektronik televisi merupakan media yang paling banyak digunakan

perusahaan dalam berkomunikasi dengan masyarakat konsumen, karena dinilai dapat lebih luas menjangkau masyarakat konsumen yang merupakan target/sasaran dari produk/jasa pemasaran tersebut. Namun media elektronik televisi juga memiliki 2

Gunawan Rusmanto, Promosi Melalui Media Iklan Televisi dan Efektivitasnya, Rajawali Press, 2010, hal 7. 3 Bambang Handoko, Pemasaran dan Promosi Abad Millenium, Prenada Media, Jakarta, 2010, hal 43. 4 Ratna Komala Sari, Media Promosi dan Efektivitasnya dalam Meningkatkan Pemasaran, Visi Media, Jakarta, 2011, hal 29.


3

kelemahan dalam penggunaannya. Kelemahan menggunakan media elektronik televisi sebagai media untuk melakukan reklame/iklan adalah : 1.

Biaya yang cukup mahal, dimana tayangan iklan berdurasi 10 (sepuluh) detik pada jam tayang utama (pukul 19.30-21.00 WIB) mencapai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

2.

Waktu penayangan yang cukup singkat sehingga pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat konsumen tentang informasi keunggulan dan keuntungan produk/jasa tersebut juga cukup terbatas.5 Penggunaan media elektronik radio juga sering digunakan oleh perusahaan

khususnya untuk kelas menengah ke bawah. Penggunaan media elektronik radio, dari segi biaya dipandang cukup efisien karena jauh lebih murah dibanding penggunaan media elektronik televisi. Namun kelemahan penggunaan media elektronik radio dalam melakukan reklame/iklan adalah : 1.

Jangkauan komunitas masyarakat konsumen yang menjadi target/sasaran dari produk/jasa perusahaan tersebut terbatas, karena dewasa ini pendengar radio dari segi kuantitas relatif sedikit.

2.

Produk/jasa yang diiklankan tidak dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat konsumen,

hanya

mengandalkan

kekuatan

audio

(suara)

tidak

dapat

menayangkan gambar.

5

Ibid, hal 32.


4

3.

Pesan yang akan disampaikan tentang produk/jasa dengan hanya mengandalkan kekuatan audio, kemungkinan tidak dapat secara lengkap dipahami/dimengerti oleh masyarakat konsumen.6 Kemajuan teknologi informasi melahirkan suatu media sosial di dunia maya

yang dinamakan internet. Internet merupakan media komunikasi dunia maya yang pada

dewasa

ini

juga

banyak

dimanfaatkan

oleh

perusahaan

untuk

mereklamekan/mengiklankan produk/jasanya. Bahkan beberapa perusahaan juga telah membuat situsnya secara khusus di dunia maya tersebut. Tujuan dibuatnya situs oleh perusahaan tersebut di dunia maya adalah agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat konsumen khususnya para pengguna internet. Pada umumnya perusahaan yang membuat situsnya secara khusus di dunia maya, akan memperkenalkan dan memberitahukan secara spesifik produk/jasa yang akan dipasarkannya, baik secara manfaat penggunaan, keunggulan maupun keuntungannya. Produk/jasa yang akan dipasarkan tersebut akan ditampilkan di internet secara spesifik dan lebih menarik dari berbagai sisi pengambilan gambarnya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat konsumen yang menjadi sasaran dari produk jasa tersebut di internet, dapat melihat secara keseluruhan produk/jasa yang ditawarkan tersebut, sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan ketertarikan dari masyarakat konsumen yang menjadi sasaran di internet tersebut.7

6

Ibid, hal 33. Wilson Butarman, Internet dan Manfaatnya Sebagai Media Komunikasi Sosial di Dunia Maya, Erlangga, 2009, hal 16. 7


5

Penggunaan media elektronik internet untuk bereklame/beriklan juga memiliki

kelemahan

sebagaimana

halnya

media-media

elektronik

lainnya.

Kelemahan tersebut antara lain adalah : 1.

Masyarakat konsumen yang menjadi sasaran reklame/iklan di internet tersebut terbatas jumlahnya dan pada umumnya hanya kalangan menengah ke atas saja sebagai pengguna internet, namun tidak secara keseluruhan.

2.

Tidak dapat dilihat setiap saat produk/jasa yang direklamekan/diiklankan, karena harus terlebih dahulu membuka situs tersebut dan mengaksesnya dengan mengandalkan jaringan operator penyedia jasa internet.8 Media cetak berupa Surat Kabar Harian, Tabloid maupun majalah juga

banyak digunakan perusahaan untuk memasang reklame/iklan produk/jasanya. Pemasangan iklan di media cetak tersebut biasanya dilakukan perusahaan secara harian setiap kali terbit, atau langsung memesan untuk satu bulan secara berturutturut pada surat kabar harian dengan pembayaran secara keseluruhan di depan. Demikian pula untuk pemasangan iklan pada media cetak tabloid atau majalah yang pada umumnya terbit sekali seminggu atau sekali sebulan. Pemasangan iklan pada media cetak surat kabar harian, tabloid maupun majalah biayanya tergantung pada jumlah kolom yang digunakan dan warna yang digunakan. Bila jumlah kolom yang digunakan cukup besar dan berwarna, maka reklame/iklan tersebut memakan biaya yang cukup besar juga untuk sekali terbit. Bila reklame/iklan tersebut jumlah kolom yang digunakan kecil dan warna yang 8

Ibid, hal 18.


6

digunakan hitam putih, maka biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memasang reklame/iklan tersebut juga tidak besar. Iklan yang menggunakan jumlah kolom yang tidak terlalu besar dan tidak bewarna (hitam putih) biasanya disebut reklame/iklan keluarga/mini.9 Pemasangan reklame/iklan pada media cetak perlu penyesuaian dan pemilihan media cetak yang tepat dalam mempromosikan produk/jasa yang akan dipasarkan kepada masyarakat konsumen. Pensurvean kalangan pembaca media cetak terutama surat kabar harian wajib dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan pemasangan reklame/iklan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pemasangan reklame/iklan tersebut tidak menjadi salah sasaran terhadap konsumen yang hendak dituju sehingga maksud dari pemasangan reklame/iklan tersebut dapat sesuai dengan hasil yang diharapkan.10 Masing-masing media cetak memiliki kalangan pembacanya tersendiri dari mulai kalangan pekerja, pelajar, mahasiswa, pengusaha sampai masyarakat umum. Oleh karena itu perusahaan harus cermat dalam memilih media cetak yang akan digunakan sebagai sarana untuk mempromosikan produk/jasanya.11 Media cetak surat kabar harian, tabloid mingguan, majalah juga memiliki kelemahan dalam pemasangan reklame/iklan. Kelemahan tersebut antara lain adalah:12 1.

Jangkauan media cetak baik surat kabar harian, tabloid maupun majalah terbatas pada kalangan pembaca tertentu saja.

9 Citra Widianty, Iklan Sebagai Media Komunikasi dalam Menunjang Pemasaran Produk/Jasa, Salemba Empat, Jakarta, 2008, hal 32. 10 Elli Widodo, Iklan dan Pengaruhnya Terhadap Kuantitas Penjualan Produk/Jasa, Media Computindo, Jakarta, 2011, hal 18. 11 Muchtar Suriadi, Iklan Sebagai Sarana Promosi Paling Efektif, Graha Ilmu, Jakarta, 2010, hal 13. 12 Rusdi Hutomo, Efektivitas Media Cetak dalam Pelaksanaan Promosi Produk/Jasa, Armico, Bandung, 2010, hal 13.


7

2.

Biaya reklame/iklan yang dinilai cukup mahal untuk satu kali pemasangan. Pada dasarnya pemasangan papan reklame mempunyai prosedur dan tata cara

tersendiri dan dalam pelaksanaannya juga terkait antara beberapa pihak yang berkepentingan dalam pemasangannya, antara lain : 1.

Pihak Pemerintah Pemerintah yang dimaksud disini adalah pemerintah daerah (kabupaten, kota) tempat dimana papan reklameakan dipasang. Pemerintah kota/kabupaten memiliki kewenangan memberi izin pemasangan papan reklame dimaksud sesuai dengan peraturan daerah setempat yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, yang kemudian melimpahkannya di bawah wewenang dinas pertamanan.

2.

Pihak Perusahaan Advertising Pihak perusahaan advertising dalam operasionalnya wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha pemasangan papan reklame dengan terlebih dahulu melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan.

3.

Pihak Yang Memiliki Tempat untuk Pemasangan Papan Reklame Tempat yang digunakan untuk pemasangan papan reklame dapat berupa tanah atau bangunan milik perorangan atau milik pemerintah. Pihak perusahaan advertising wajib mengadakan perjanjian kepada pihak pemilik tanah/bangunan baik perorangan maupun pemerintah tersebut. Perjanjian yang dilakukan perusahaan advertising dengan pemilik lahan/bangunan tempat pemasangan papan reklame merupakan suatu perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1548 KUH Perdata, sedangkan perjanjian yang dilakukan


8

oleh perusahaan advertising dengan perusahaan/produsen yang berkeinginan mengiklankan jasa/produknya melalui perusahaan advertising merupakan perjanjian pemborongan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1601 b KUH Perdata. Pasal 1548 KUH Perdata menyatakan bahwa “Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama sewaktu-waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Pasal 1601b KUH Perdata menyatakan bahwa “Pemborogan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, sipemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan. PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemasangan papan reklame didirikan pada tahun 1994 dan mulai beroperasi pada tanggal 20 Mei 1994, dengan alamat kantor cabang terletak di Jl. Amaluhur No. 118 Medan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kota Medan dalam pemasangan papan reklame adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2004 tentang pajak reklame dan keputusan Walikota Medan No. 26 tahun 2004 tentang pelaksanaan peraturan daerah kota Medan No. 2 tahun 2004 tentang pajak reklame. Menurut pasal 1 ayat (5) Peraturan Daerah (Perda) kota Medan No.2 tahun 2004 tentang pajak reklame menyatakan bahwa, “Penyelenggaraan reklame adalah


9

orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri, atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.” Pasal 1 ayat (7) Perda No. 2 tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa, “Reklame papan/billboard adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, callibrete, vinyle, termasuk seng atau bahan lain yang sejenis di pasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan, halaman atau di atas bangunan.” Dengan demikian perusahaan advertising juga membutuhkan sarana untuk memasang papan reklame kosong agar dapat dipasarkan kepada produsen, produk/jasa sebagai sarana reklame/iklan produk/jasa tersebut.13 Sebelum perusahaan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising melakukan pemasangan papan reklamepada tempat yang ditunjuk dan telah disepakati oleh para pihak, maka pimpinan perusahaan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising wajib terlebih dahulu menghubungi pemilik tempat dimaksud dan membuat suatu perjanjian sewa menyewa terhadap tempat/bangunan tempat didirikannya papan reklame tersebut. Selain dari itu setelah memperoleh izin dari pemilik tempat/bangunan, perusahaan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising wajib pula meminta persetujuan dari warga disekitar tempat/bangunan berdirinya papan reklame. Hal ini berhubungan dengan resiko yang akan terjadi dan harus dihadapi oleh masyarakat yang rumahnya berada disekitar tempat/bangunan berdirinya papan reklame tersebut.

13

Perusahaan Periklanan Juga Membutuhkan Iklan Untuk Promosi Jasa Iklannya, Citra Graha Persada, Jakarta, 2010, hal 31.


10

PT. Samsung Elektronik Indonesia adalah sebuah perusahaan penghasil produk elektronik dengan merek Samsung diantaranya adalah lemari es, mesin cuci, air conditioner (AC), audio tape, VCD/DVD, televisi dan handphone (telepon genggam). Perjanjian kerjasama pemasangan papan reklame antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising adalah untuk iklan promosi produk elektronik handphone (telepon genggam) merek Samsung dalam berbagai type produk handphone tersebut, diantaranya adalah produk handphone merek Samsung type C.3520 (model lipat), Samsung C.3350 X Cover Z (batang) Samsung S.5610 (batang) Samsung Champ 303 K (touch screen) dan handphone Samsung dengan sistem operasi (OS) Android seperti Samsung Galaxy dengan type S.5360 Galaxy Y, type S.5660 Galaxy Gio, type S.5830 Galaxy Ace, dan type I.8150 Galaxy Wonder. Kedelapan item produk handphone tersebut dipasang gambarnya pada papan reklame (Billboard) di Jalan Krakatau Simpang Jalan Jemadi Medan. Pemasangan papan reklame untuk produk handphone Samsung tersebut dipasang secara horizontal (mendatar) tanpa ada halangan apapun dari benda apapun sehingga kedelapan item produk handphone Samsung tersebut dapat terlihat dengan jelas dari dua arah (depan dan belakang) oleh para pengguna jalan umum/jalan raya yang melintas di sekitar jalan Krakatau Simpang Jalan Jemadi tersebut. Kedelapan item produk handphone Samsung dibuat dalam gambar berwarna sesuai atau paling tidak mendekati warna produk aslinya dengan menggunakan warna yang cerah dan bercahaya sehingga dapat menimbulkan ketertarikan bagi masyarakat pengguna jalan disekitar wilayah tersebut


11

yang melihatnya. Ukuran papan reklame yang disepakati kedua belah pihak yaitu lebar 5 (lima) meter, panjang 10 (sepuluh) meter, untuk 1 (satu) slide papan reklame. Pemasangan iklan produk handphone Samsung pada papan reklame merupakan iklan tambahan bagi perusahaan elektronik Samsung, karena selain menggunakan sarana papan reklame, Samsung juga menggunakan media televisi, dan media cetak dalam mempromosikan produk-produk handphone terbarunya, terutama untuk handphone yang berbasis sistem operasi (OS) Android yang sedang gencar dipromosikan oleh perusahaan Samsung, dalam upaya merebut pangsa pasar handphone Pintar (Smartphone) dari pesaing-pesaing utamanya seperti Blackberry, Iphone, HTC, Nokia dan Sony Ericsson. Oleh karena itu perusahaan Samsung elektronik telah menggunakan tiga sarana reklame/iklan dalam mempromosikan produk-produk handphone terbarunya, khususnya yang memiliki sistem operasi (OS) Android yang sekarang sedang digemari oleh para pengguna handphone. Ketiga sarana reklame/iklan tersebut adalah televisi, media cetak, dan papan reklame. Perusahaan Samsung elektronik mengeluarkan dana yang cukup besar dalam mereklamekan/mengiklankan produkproduk handphone terbarunya tersebut di ketiga media reklame/iklan tersebut. Untuk media televisi Samsung memilih RCTI dan SCTV sebagai sarana iklan untuk mempromosikan produk-produknya, sedangkan untuk media cetak Samsung memilih kompas dan analisa yang dinilai perusahaan Samsung cukup tepat untuk mengiklankan produk-produk handphone terbarunya.


12

Alasan Samsung memilih media elektronik televisi RCTI dan SCTV dalam mengiklankan produknya adalah karena kedua media elektronik tersebut berdasarkan survei

yang dilakukan

perusahaan

Samsung pada tahun

2011,

memiliki

pemirsa/penonton paling banyak diantara seluruh media elektronik televisi yang ada di Indonesia. Demikian pula untuk media cetak, Samsung memilih kompas dan analisa sebagai media cetak untuk mengiklankan produknya karena berdasarkan survei yang dilakukan perusahaan samsung pada tahun 2011, memiliki pembaca terbanyak diantara media cetak yang ada di Indonesia.14 Untuk media papan reklame (advertising) Samsung telah menetapkan pilihan kepada PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising sebuah perusahaan advertising berskala nasional yang telah berpengalaman dalam dunia advertising selama kurun waktu 15 (lima belas) tahun lebih dan telah banyak menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia dalam melayani jasa reklame/periklanan. Perjanjian kerjasama jasa pemasangan papan reklame juga telah ditandatangani oleh PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising pada tanggal 6 Januari 2012 karena telah adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak berdasarkan surat penawaran yang diajukan oleh PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising tertanggal 4 Januari 2012. Oleh karena itu perjanjian kerjasama pemasangan papan reklame untuk produk handphone Samsung telah dipandang sah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata

14

Eko Imam Suryanto, Prospek Perusahaan Advertising di Indonesia, Media Ilmu, Jakarta, 2011, hal 26.


13

yang menyatakan bahwa syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah, 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Pasal 1320 KUH Perdata tersebut di atas merupakan landasan hukum bagi legalitas dari suatu perjanjian, apapun bentuk dan jenisnya yang dimaksud dengan sepakat antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya ke dalam perjanjian adalah suatu kesepakatan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga. Kecakapan para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan bertindak untuk membuat perjanjian tersebut. Hal yang diperjanjikan harus jelas dan tertentu dan obyek yang diperjanjikan merupakan obyek yang halal. Legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang.15 Tiap orang bebas membuat perjanjian apa saja dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, untuk semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini menjadi dasar dari kebebasan membuat perjanjian bagi siapa saja yang akan mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Konsekuensi hukum dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata tersebut adalah bahwa setiap orang/pihak yang telah mengikatkan dirinya ke dalam suatu perjanjian harus mematuhi perjanjian

15

Salim HS, Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika, Jakarta, 2001,hal 14.


14

tersebut karena telah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang telah menandatanganinya.16 Demikian pula halnya dengan perjanjian Pemasangan Papan Reklame antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising, harus pula tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata sebagai landasan hukum sahnya suatu perjanjian. Apabila perjanjian Pemasangan Papan Reklame antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising telah disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka sejak saat kesepakatan dan penandatanganan tersebut, maka perjanjian itu telah berlaku sebagai undang-undang yang harus dipatuhi/ditaati oleh kedua belah pihak tanpa terkecuali. Pengingkaran perjanjian tersebut oleh salah satu pihak akan mengakibatkan terjadinya tuntutan hukum bagi pihak lain yang merasa dirugikan dengan pengingkaran tersebut. Klausul dalam perjanjian Pemasangan Papan Reklame tersebut tidak lagi mempunyai dampak hukum apabila perjanjian tersebut telah berakhir, karena jangka waktunya atau karena diakhiri oleh para pihak atas dasar kesepakatan bersama. Oleh karena itu tulisan ini akan membahas secara lebih mendalam mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemasangan papan reklame, faktorfaktor yang dapat menimbulkan sengketa dalam praktek pelaksanaan perjanjian pemasangan papan reklame dan juga bagaimana penyelesaian hukum sengketa tersebut dilakukan. Perjanjian pemasangan papan reklame antara PT. Samsung 16

Suharnoko, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung 2009, hal 11.


15

Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu dan dengan ketentuan-ketentuan tertentu pula yang telah disepakati kedua belah pihak. B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1.

Bagaimana hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian Pemasangan Papan Reklame antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising di Medan?

2.

Faktor-faktor apa saja yang dapat menimbulkan sengketa dalam praktek pelaksanaan perjanjian Pemasangan Papan Reklame antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising di Medan?

3.

Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian Pemasangan Papan Reklame antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising di Medan?

C. Tujuan Penelitian Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :


16

1.

Untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban para pihak yakni PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising dalam perjanjian pemasangan papan reklame di Medan.

2.

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang dapat menimbulkan sengketa dalam praktek pelaksanaan perjanjian Pemasangan Papan Reklame antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising di Medan.

3.

Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa dalam praktek pelaksanaan perjanjian Pemasangan Papan Reklame antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising di Medan.

D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbang saran dalam ilmu hukum pada umumnya dan hukum perjanjian pada khususnya, terutama mengenai kedudukan para pihak dalam perjanjian pemasangan papan reklame, disamping itu juga dapat menjadi literatur dalam memperkaya khazanah dan kepustakaan serta perkembangan ilmu hukum bidang keperdataan dan kenotariatan di perguruan tinggi.

2.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pihak yang melaksanakan perjanjian pemasangan papan reklame, agar para pihak


17

lebih mengetahui dan memahami secara mendalam hak dan kewajiban para pihak sesuai prosedur hukum perjanjian jual beli yang terdapat dalam KUH Perdata dan juga memahami tata cara praktek pelaksanaan perjanjian pemasangan papan reklame tersebut apabila terjadi perbedaan pendapat ataupun perselisihan antara kedua belah pihak dalam upaya mencari penyelesaian sesuai prosedur hukum yang berlaku pula. Kepada masyarakat pada umumnya, agar dapat mengetahui secara lebih mendalam tentang kedudukan hukum para pihak dalam Pemasangan Papan Reklame antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan baik diperpustakaan Ilmu Magister hukum maupun pada perpustakaan Magister Kenotariatan di lingkungan Universitas Sumatera Utara (USU) Medan sejauh yang diketahui tidak ditemukan judul yang sama dengan judul penelitian ini. Adapun judul penelitian yang ada kaitannya dengan masalah perjanjian adalah sebagai berikut : 1.

Nazwa Muis (NIM : 057011063), dengan judul Analisis Terhadap Risiko Hukum Yang Terjadi Dalam Pemasangan Papan Reklame (Studi di Kota Medan). Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut di atas adalah : Bagaimana penerapan Peraturan Daerah kota Medan tentang pembayaran pajak pemasangan papan reklame dan bagaimana pertanggungjawaban resiko yang timbul apabila


18

terjadi kerugian karena keadaan memaksa (force majeure) dalam pemasangan papan reklame tersebut. 2.

Yulizar Andythia (NIM : 097011091), dengan judul Tanggung Jawab Lembaga Penyiaran Radio Dan Produsen Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pemasangan Iklan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut di atas meliputi ruang lingkup hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemasangan iklan melalui radio, bagaimana penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan perjanjian pemasangan iklan radio tersebut dan perlindungan pemerintah terhadap lembaga penyiaran dan konsumen dari iklan yang menyesatkan. Substansi permasalahan yang dibahas didalam penelitian tersebut di atas

adalah berbeda pembahasannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, karena belum ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini. F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.

Kerangka Teori Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis

mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.17

17

Fungsi

teori

dalam

penelitian

ini

adalah

untuk

memberikan

M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung 1994, hal 80.


19

pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati18. Menurut teori

konvensional,

tujuan

hukum

adalah

mewujudkan

keadilan

(recht

gewichtigeheid), kemanfaatan dan kepastian hukum (rechtzekerheid).19 Apeldoorn menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil, untuk mencapai kedamaian hukum, harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan penyatuan antara kepentingan yang bertentangan satu sama lain, dan setiap orang harus memperoleh hak-haknya sesuai hukum yang berlaku dalam hal mewujudkan keadilan.20 Menurut W. Friedman, suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut.21 Pembahasan tentang hubungan perjanjian para pihak pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dalam hubungannya dengan masalah keadilan. Perjanjian sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan satu dan lain pihak menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Oleh karena itu teori yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan/keseimbangan yang dipelopori oleh Aristoteles. Keadilan/keseimbangan

menurut

Aristoteles

adalah

suatu

tindakan

untuk

memperlakukan setiap orang/pihak sebagai subjek hukum secara seimbang (proporsional) sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.22 Di dalam karya

18 19

Lexy J Molloeng, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hal 35. Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian Filosofi dan Sosiologi). Pernada Media, Jakarta,

hal 85. 20

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal 57. W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus atas teori-teori hukum, diterjemahkan dari buku aslinya legal Theory terjemahan Muhammad. 21

22

K. Bertens, Etika Bisnis, Kanisius, Yogyakarta, 2000, hal 86.


20

ilmiahnya yang berjudul “Nichomacthean Ethics”, Aristoteles menjabarkan keadilan/keseimbangan tersebut menjadi 3 (tiga) pengertian yaitu : a. Keadilan distributif (distributive justice), yang mempunyai pengertian dimana semua hak-hak dan keuntungan harus dibagi secara adil. b. Keadilan retributif (retributive justice), dimana hak-hak dan keuntungan dibagi berdasarkan andil atau jasa-jasanya. c. Keadilan kompensatoris (compensatory justice), dimana hak-hak dan keuntungan dibagikan kepada pihak lain berdasarkan besar kerugian yang dideritanya.23 Dari beberapa pengertian tentang keadilan tersebut di atas, keadilan distributif dipandang sebagai awal mula segala jenis teori keadilan. Dinamika keadilan yang berkembang di masyarakat dalam telaah para ahli hukum pada umumnya berlandaskan pada teori keadilan distributif, meskipun dengan berbagai versi dan pandangan masing-masing, oleh karena itu dalam suatu perjanjian harus dilandasi pemikiran proporsional yang terkandung dalam keadilan distributif. Keadilan dalam melaksanakan perjanjian lebih termanifestasi apabila kepentingan para pihak terdistribusi sesuai dengan hak dan kewajibannya secara proporsional.24 Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata yang terdiri dari 18 Bab dan 631 Pasal, dimulai dari Pasal 1233 sampai dengan pasal 1864 KUH Perdata. Secara garis besar, perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata adalah perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, kerja, perkumpulan, hibah, penitipan barang,

23 24

Otje Salman, Teori Hukum. Rajawali Press, 2009. Hal. 52. Munir Fuady, Hukum Kontrak, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal 38.


21

pinjam pakai bunga tetap dan abadi, untung-untungan, pemberian kuasa penanggung utang dan perdamaian. Dalam teori ilmu hukum perjanjian-perjanjian di atas disebut dengan istilah perjanjian nominaat. Di luar KUH Perdata dikenal pula perjanjian lainnya, seperti perjanjian joint venture, produce sharing, franchise, perjanjian kerja sewa dan lain sebagainya. Perjanjian jenis ini disebut innominaat yaitu perjanjian yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan masyarakat. Keberadaan perjanjian baik nominaat maupun innominaat tidak terlepas dari adanya sistem yang berlaku dalam hukum perjanjian itu sendiri.25 Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (open system) yang mengandung kebebasan untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Jika dianalisa lebih lanjut maka ketentuan Pasal tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk :26 1.

Membuat atau tidak membuat perjanjian;

2.

Mengadakan perjanjian dengan siapapun;

3.

Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;

4.

Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.

25 26

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hal 29. M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1996, hal 43.


22

Hukum perjanjian adalah bagian dari hukum perdata (Privat). Hukum ini memusatkan perhatian pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (Self Limpoused Obligation). Disebut sebagai bagian dari hukum perdata disebabkan karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian murni menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perjanjian. 27 Dalam suatu perjanjian terdapat 5 (lima) asas yang dikenal dalam ilmu hukum perdata. Kelima asas itu antara lain adalah asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik dan asas kepribadian.28 Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa asas kebebasan berkontrak termaktub dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pihak yang sepakat melakukan perjanjian dianggap mempunyai kedudukan yang seimbang serta berada dalam situasi dan kondisi yang bebas menentukan kehendaknya untuk melakukan perjanjian. Kebebasan berkontrak juga ditegaskan dalam Pasal 1321 KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu kesepakatan ini dibuat harus bersifat bebas. Kesepakatan tidaklah sah apabila diberikan berdasarkan kekuatan atau diperbolehnya dengan penipuan atau paksaan.29 Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah 27

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Alumni Bandung, 1994, hal 16 Qirom A. Meliala, Pokok-pokok Hukum Perikatan beserta perkembangannya, Liberty Yogyakarta, 1985, hal 18. 29 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal 34. 28


23

adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Asas kepastian hukum yang lazim disebut juga dengan asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas ini mensyaratkan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Asas itikad baik (good faith) tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyatakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang mengikatkan diri ke dalam perjanjian tersebut. Asas itikad baik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, harus memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaian terletak pada akal sehat dan keadilan serta dibuat ukuran yang obyektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang obyektif. Asas kepribadian (rechtpersonality) merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan diri. Pernyataan kedua belah pihak yang memiliki kesesuaian inilah yang disebut dengan kesepakatan (konsensus)30. Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Penilaian terlarang dalam hal ini adalah apabila 30

RM. Suryodiningrat, Asas-asas Hukum Perikatan,Tarsito, Bandung, 1985, hal 23.


24

objek yang diperjanjikan merupakan sesuatu yang terlarang, atau berlawanan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Peristiwa pengikatan diri kedalam satu perjanjian ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu berupa suatu perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan atas apa yang diucapkan atau dituliskan oleh para pihak yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban.31 Dari rumusan di atas dapat dikatakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum yang lahir dari adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya pada lapangan harta kekayaan dan pihak kedua berhak untuk menuntut prestasi yang disepakati bersama. Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan tentang orang-orang yang dipandang tidak cakap bertindak membuat perjanjian yaitu : 1.

Orang yang belum dewasa sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 330 KUH Perdata yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin.

2.

Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 433 KUH Perdata yaitu mereka yang ditaruh di bawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dirinya sakit otak atau 31

Munir Fuady, Op Cit, hal 42.


25

mata gelap atau terlalu boros, sehingga tidak mampu bertanggung jawab atas kepentingan sendiri karena itu dalam melakukan suatu perbuatan hukum mereka diwakili oleh pengampunya (curator).32 3.

Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang pada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Hal ini termaktub dalam Pasal 1467 KUH Perdata bahwasanya antara suami isteri tidak diperbolehkan persetujuan jual beli Pasal 1678 KUH Perdata juga menentukan bahwa antara suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan dilarang mengadakan penghibahan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian benda-benda bergerak yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan penghibah. Perjanjian Pemasangan Papan Reklame antara PT. Samsung Elektronik

Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising merupakan perjanjian innominaat (on benoemde). Perjanjian innominaat biasa juga disebut sebagai perjanjian tidak bernama (ongenoemde overeenkomst) yang merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai perjanjian yang timbul, tumbuh dan hidup dalam masyarakat dan perjanjian tersebut belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan.33 Perjanjian innominaat (tak bernama) dapat diartikan sebagai perjanjian-perjanjian yang muncul dan berkembang dalam masyarakat karena kebutuhan masyarakat itu sendiri. Contoh Perjanjian innominaat (tak bernama)

32 33

Wirjono Prodjo Dikoro, Asas Hukum Perdata, SUMUR, Bandung, 1992, hal 7. Ridwan Susanto, Perjanjian-perjanjian Di Luar KUH Perdata, Prenada Media, 2010, hal 10.


26

tersebut antara lain adalah; perjanjian production sharing, joint venture, perjanjian karya, leasing, beli sewa, franchise, perjanjian konstruksi dan termasuk perjanjian pemasangan papan reklame yang akan dibahas dalam tulisan ini. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum perjanjian innominaat (tak bernama) adalah sebagai berikut : 1.

Adanya kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;

2.

Adanya subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban subyek hukum dalam perjanjian innominaat adalah debitor dan kreditor, badan pelaksanaan badan usaha atau tetap, pengguna jasa dan penyedia jasa dan lain-lain;

3.

Adanya obyek yang erat kaitannya dengan prestasi, pokok prestasi dalam perjanjian innominaat tergantung pada jenis perjanjian yang menjadi pokok prestasinya. Di dalam penulisan ini yang menjadi pokok prestasi adalah melaksanakan pemasangan/pendirian papan reklame untuk produk elektronik handphone merek Samsung di Jalan Jemadi Simpang Jalan Krakatau Medan.34 Hukum perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata yaitu pada Pasal 1319

KUH Perdata yang menyatakan bahwa, “Semua perjanjian baik mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu”. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa perjanjian, baik yang mempunyai nama dalam KUH Perdata maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu (tidak bernama) tunduk pada buku III KUH Perdata. 34

Amir Rusdi, Perjanjian Dagang, Media Computindo, Jakarta, 2008, hal 16.


27

Dengan demikian para pihak yang mengadakan perjanjian innominaat tidak hanya tunduk pada berbagai peraturan yang mengaturnya, tetapi para pihak juga tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Berbagai ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian innominaat yang terdapat di luar KUH Perdata, diantaranya adalah artikel 1355 NBW, Stb 1973 Nomor 289 tentang Beli Sewa Rumah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba (Franchise), Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Perindustrian dan Perdagangan Nomor Kep-122/MK/IV/12/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/KPB/I/1974 tentang Perizinan Usaha Leasing. Secara khusus, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian innominaat dapat dilihat dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah disebutkan di atas. KUH Perdata merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat umum, sedangkan ketentuan hukum yang mengatur perjanjian innominaat merupakan ketentuan hukum yang bersifat khusus. Dengan demikian berlaku asas “Lex Specialis derogate lex generali”, yang artinya undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum. Pada saat undangundang yang bersifat khusus tidak mengatur secara rinci tentang masalah hukum tertentu, maka dapat digunakan undang-undang yang bersifat umum. Pasal 1320 KUH Perdata bila dihubungkan dengan Pasal 1335 Juncto Pasal 1337 KUH Perdata, diatur sebagai tujuan bersama yang hendak dicapai oleh para


28

pihak dalam hubungan perjanjian yang mereka buat, sedangkan isi perjanjian terkait dengan penentuan sifat serta luasnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perjanjian para pihak terkait dengan substansi hak dan kewajiban yang saling dipertukarkan oleh para pihak.35 Pada dasarnya setiap perjanjian yang dibuat para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau dengan itikad baik oleh masing-masing pihak. Namun dalam kenyataannya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sering kali menimbulkan sengketa. Untuk itu diperlukan suatu pranata hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Pola penyelesaian sengketa dalam bidang perjanjian dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian besar yaitu : 1.

Melalui jalur musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak;

2.

Melalui jalur mediasi dengan menggunakan mediator, atau melalui jalur alternatif penyelesaian sengketa (alternative dispute resolution);

3.

Melalui litigasi (pengadilan).

2.

Konsepsi Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping sarana yang

lainnya, seperti asas dan standar. Oleh karena itu kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum. Konsep adalah suatu konstruksi mental, yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu

35

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian (Asas Proporsional Dalam Kontrak Komersial), Lambang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal 199.


29

proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.36 Kerangka konsepsional mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum perjanjian Pemasangan Papan Reklame.37 Konsep merupakan salah satu bagian penting dari teori. Dalam suatu penelitian, konsepsi dapat diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi sesuatu yang konkrit, yang disebut dengan defenisi operasional, pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai, oleh karena itu dalam penelitian ini dirumuskan kerangka konsepsi sebagai berikut : 1.

Perjanjian pamasangan papan reklame adalah suatu hubungan hukum antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising dalam hal pelaksanaan Pemasangan Papan Reklame di Medan untuk produk Elektronik handphone merek Samsung dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

2.

Papan reklame adalah suatu media berbentuk persegi empat yang digunakan untuk mempublikasikan produk/jasa tertentu yakni produk elektronik handphone merek Samsung kepada khalayak, agar dapat diketahui dan dikenal secara luas.

3.

PT. Samsung Elektronik adalah perusahaan yang bergerak di bidang produk elektronik, khususnya handphone yang mempunyai merek Samsung. 36

Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, 1996, hal 397. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal 7. 37


30

4.

PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa advertising/reklame/iklan suatu produk/jasa melalui media papan reklame yang dipasang pada perempatan jalan atau pada suatu tempat tertentu yang strategis sehingga dapat dilihat oleh masyarakat luas khususnya para pengguna jalan umum.

5.

Klausul perjanjian adalah butir perjanjian yang dibuat secara tertulis yang memuat syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan pemasangan papan reklame antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising di Medan yang merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat secara profesional, adil dan seimbang.

6.

Sengketa adalah suatu keadaan hukum dimana terjadi perbedaan pendapat (opini) antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian pemasangan papan reklame yang membutuhkan suatu penyelesaian secara hukum pula.

7.

Wanprestasi adalah suatu keadaan hukum dimana salah satu pihak ingkar janji/cidera janji sehingga menimbulkan akibat hukum suatu kerugian kepada pihak lain yang terlibat di dalam perjanjian pemasangan papan reklame tersebut.

8.

Hak dan kewajiban adalah suatu keadaan hukum yang melahirkan prestasi di satu sisi dan kontraprestasi di sisi lain yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak yang terlibat didalam perjanjian pemasangan papan reklame.

G. Metode Penelitian 1.

Sifat dan Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif),

dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai perjanjian dan bahan hukum lainnya.


31

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan. 2.

Sumber Data Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data sekunder

yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan yang terdiri dari : 1.

Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan primer adalah Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan perjanjian Pemasangan Papan Reklame antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising.

2.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku, hasil-hasil penelitian dan atau karya ilmiah hukum tentang hukum perjanjian pada umumnya dan perjanjian Pemasangan Papan Reklame pada khususnya.

3.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi pertunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, kamus umum dan lain sebagainya.

3.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data sekunder (bahan hukum) dalam penelitian ini

dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (library research). Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder,


32

dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi, dan menganalisa data primer, sekunder maupun tertier yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu dalam penelitian ini juga dilakukan pengumpulan data primer dengan teknik wawancara, menggunakan pedoman wawancara terhadap manajer operasional PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising dan kepala Cabang PT. Samsung Elektronik Indonesia di Medan, yang dalam penelitian ini memiliki kapasitas sebagai informan dan narasumber. 4.

Analisis Data Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan

data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data.38 Di dalam penelitian hukum normatif maka analisis pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis primer, sekunder maupun tertier, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.39 Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum tertulis yang digunakan adalah klausul perjanjian kerjasama pemasangan papan reklame antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising di Medan, hukum perjanjian sebagaimana yang termuat dalam KUH Perdata```, literatur-literatur dan karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah hukum periklanan yang terkait dengan pembahasan

38 39

Bambang Suggono, Metode Penelitian Huluan, raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 106. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986, hal 25.


33

dalam penelitian ini, yang dijadikan pedoman untuk menghasilkan jawaban yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Semua data yang diperoleh tersebut di atas di analisa secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode logika deduktif, yaitu penarikan kesimpulan diawali dari hal-hal yang bersifat umum (kaidah hukum yang terdapat dalam KUH Perdata) menuju hal-hal yang bersifat khusus (Pemasangan Papan Reklame antara PT. Samsung Elektronik Indonesia dengan PT. Sumo Internusa Indonesia Advertising di Medan.40

40

Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 36.


iklan dan promosi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Recommend Documents