A. Latar Belakang Pembangunan aparatur Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keseluruhan
proses
pembangunan
nasional
yang
diarahkan
untuk
mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur Negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara Negara dan pemerintah
harus
mampu
menampilkan
akuntabilitas
kinerjanya
dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Untuk mewujudkan aparatur Negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif. stabil, dan dinamis. Selain itu diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur
1
penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, dan fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
B. Tugas Dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung sebagai berikut: 1. Kedudukan Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 2. Tugas Pokok Sekretariat DPRD Kota Bandung mempunyai tugas menyelenggarakan dan mendukung tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bandung menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan daerah; b. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah; c. Penyelenggaraan Rapat-rapat; d. Penyelenggaraan serta penyediaan koordinasi tenaga ahli yang
2
diperlukan oleh DPRD.
C. Tata Kerja Sekratariat DPRD Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009, tata kerja Sekretriat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Bandung, sebagai berikut : 1. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat, serta instansi lain di luar Sekretariat DPRD, sesuai dengan tugas pokok; 2. Sekretaris DPRD wajib mengawasi bawahannya dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Sekretaris DPRD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya; 4. Sekretaris
DPRD
wajib
mengikuti
dan
mematuhi
petunjuk
dan
bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu ; 5. Setiap laporan yang diterima oleh sekretaris dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut;
3
6. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasilain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; 7. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris DPRD dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala, dalam rangkan pemberian bimbingan kepada bawahan.
D. Lingkungan Strategis Sumber Daya Manusia Jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang sebanyak 91 orang dengan komposisi sebagai berikut : a. Komposisi menurut golongan pangkat : -
Golongan IV
:
-
Golongan III
: 52 Orang
-
Golongan II Golongan I
: 27 Orang : 7 Orang
5 Orang
b. Komposisi menurut tingkat pendidikan : -
Sarjana (Strata 2) :
-
Sarjana (Strata 1) : 34 Orang
-
Sarjana Muda
:
-
SMU/sederajat SLTP/sederajat
: 38 Orang : 3 Orang
-
SD/sederajat
:
8 Orang 1 Orang
7 Orang
E. Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2009
4
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan susunan organisasi, Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2009 susunan organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung meliputi: 1. Bagian Hukum dan Pearturan Perundang-undangan membawahi: a. Sub Bagian Perundang-undangan b. Sub Bagian Persidangan c. Sub Bagian Dokumentasi 2. Bagian Umum membawahi: a. Sub Bagian Tata Usaha b. Sub Bagian Rumah Tangga c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol 3. Bagian Keuangan a. Sub Bagian Anggaran b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan
F. Tujuan dan Mamfaat Good Governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam
rangka
itu
diperlukan
pengembangan
dan
penerapan
sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan memiliki legitimasi sehingga penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara
5
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepentingan umum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan pasal tersebut, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Dalam rangka itu dikeluarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilaporkan pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat
DPRD
Kota
Bandung
ini
dimaksudkan
untuk
mewujudkan
manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban
untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan
dan
kegagalan
pelaksanaan misi organisasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Sekretariat
DPRD Tahun 2012 disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai unit kerja yang memberikan
6
pelayanan
administratif
kepada
anggota
DPRD
secara
periodik,
serta
pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan Sekretariat DPRD berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai menuju terselenggaranya “Good Governance“ pada tahun 2012. Sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/8/Y/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan pedoman pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dan sesuai dengan Peraturan Menteri
Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD diharapkan dapat bermanfaat untuk : (1)
mendorong Sekretariat DPRD untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar;
(2)
menjadikan Sekretariat DPRD yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
(3)
bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
(4)
penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
(5)
penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
(6)
penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
7
