REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN PERTANIAN HONGARIA MENGENAI KERJA SAMA BIDANG PERTANIAN
Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Pertanian Hongaria (untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak"),
MENYADARI pentingnya peran pertanian, pembangunan pedesaan dan agribisnis
dalam pembangunan ekonomi kedua negara,
MEMPERHATIKAN pentingnya penguatan kerja sama antara organisasi dan
institusi yang terlibat dalam penelitian pertanian, perdagangan, dan pembangunan pedesaan kedua negara,
BERTUJUAN untuk mempromosikan kerja sama ekonomi, ilmu pengetahuan, dan
teknologi antara kedua negara dalam bidang pertanian, pembangunan pedesaan dan agribisnis,
MERUJUK pada Persetujuan Kerjasama llmu Pengetahuan dan Teknik antara
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 5 September 1961 ,
SESUAI DENGAN hukum dan peraturan yang berlaku di negara masing-masing,
TELAH MENYETUJUI sebagai berikut :
PASAL 1 TUJUAN
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk mempromosikan dan mendorong kerja sama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknik di bidang pertanian, antara lembaga ekonomi, institusi pendidikan, dan organisasi bidang pertanian.
PASAL 2 BIDANG KERJA SAMA
Para Pihak akan mendukung dan mengembangkan kerja sama dalam bidangbidang berikut: 1. Pertukaran informasi di bidang persusuan, daging, buah dan sayuran, dan sektor biji-bijian; 2. Pertukaran informasi di bidang pertanian organik dan penelitian pangan, produksi dan kontrol pangan; pakan, phytosanitary (kesehatan tumbuhan), pendaftaran dan kontrol terhadap penggunaan produk keamanan pangan; 3. Pertukaran ahli di bidang laboratorium, pangan dan pakan ternak, peternakan dan pengembangbiakan ternak, pembangunan pedesaan, bioteknologi, bahan bakar nabati, sumber energi terbarukan, pertanian tepat guna; 4. Pertukaran informasi di bidang sistem pertanian berkelanjutan, yang dapat dianggap sebagai implementasi dari Sustainable Development Goals (SDGs) yang telah disetujui.
PASAL 3 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BERSAMA BIDANG PERTANIAN (JAWG)
1. Dalam rangka membentuk dan men1aga kerjasama dan hubungan terkait 1mplementasi dari Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak telah setuju untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama Bidang Pertanian pada tingkat Direktur (selanjutnya disebut sebagai "JAWG"). 2. Tugas dari JAWG adalah: a. Memonitor dan menganalisis implementasi dari program kerjasama ; b. Menyampaikan
proposal
untuk
memajukan
pengembangan
dan
peningkatan hubungan kerja sama ilmu pengetahuan dan ekonomi di bidang pertanian; c. Mengusulkan cara-cara untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam kerangka kerja sama; d. Melaksanakan kegiatan lain yang disetujui oleh Para Pihak. 3. JAWG wajib bertemu, bila diperlukan dan atas kesepakatan bersama, secara bergiliran di Hongaria dan Indonesia untuk menyusun rencana kerja dan meninjau implementasi rencana kerja dan Memorandum Saling Pengertian ini. 4. Setiap Pihak wajib menunjuk sekretariat penghubung untuk melakukan koordinasi antar lembaga dan dalam penugasan rutin JAWG.
PASAL4 PENGATURAN KEUANGAN
1. Pendanaan yang timbul dari kegiatan kerja sama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini wajib dibebankan pada Para Pihak, sehingga setiap Pihak wajib mendanai pengeluaran yang timbul dari bag1annya 2. Berdasarkan kesepakatan bersama, Para Pihak diperbolehkan mencari sumber pendanaan lain dalam kerangka bilateral atau multilateral untuk pelaksanaan aktivitas atau program yang diselenggarakan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 5 HAK KEKAY AAN INTELEKTUAL DI BIDANG PERTANIAN
1.
Para Pihak akan menghormati hukum dan peraturan terkait dari Pihak yang lain dalam hal persoalan hak kekayaan intelektual muncul dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Apabila dipandang perlu, Para Pihak akan membahas lebih lanjut persoalan hak kekayaan intelektual dalam JAWG.
PASAL 6 SUMBER DAYA GENETIK DAN PENGETAHUAN TRADISIONAL
1. Para Pihak wajib mengakui nilai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik (selanjutnya disebut sebagai "GRTK"), dan menegaskan bahwa akses ke GRTK, termasuk pengumpulan, pelestarian, dan pertukarannya wajib dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional dan ketentuan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan Protokol Nagoya tentang Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang, khususnya dengan memperhatikan prinsip persetujuan atas dasar informasi awal dan pembagian keuntungan yang adil dan seimbang. 2. Para Pihak dapat mengembangkan protokol untuk GRTK dalam kerangka JAWG untuk kegiatan yang dibentuk dalam kerangka kerja untuk implementasi Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 7 PERSETUJUAN TRANSFER MATERIAL PENELITIAN
Dalam hal bahan penelitian digunakan dalam program atau kegiatan yang dilaksanakan dibawah Memorandum Saling Pengertian ini, bahan dimaksud dapat dialihkan sesuai dengan hukum dan peraturan terkait yang berlaku di negara Para
I
~
'
:
II
Pihak melalui Persetujuan Transfer Material (MTA) yang terpisah yang disepakati
~Ii
oleh Para Pihak dan/atau perusahaan, institusi, dan agen ekonomi dari kedua
11
negara yang telah disetujui oleh Para Pihak.
11
~
' :
I
11
I
I~
PASAL 8 PENYELESAIAN SENGKETA
~
~I!
Ii. i
II
Ii
,I
ll
Setiap sengketa atau perbedaan yang timbul berdasarkan interpretasi atau implementasi Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negoisasi antara Para Pihak.
if,,
~ 11
PASAL 9
M
~
HUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
]
Memorandum Saling Pengertian ini wajib tidak mengurangi hak dan/atau komitmen dari Para Pihak yang dihasilkan dari perjanjian internasional bilateral atau multilateral lainnya yang disepakati oleh Pemerintah Hongaria atau Pemerintah Republik Indonesia sehubungan dengan keanggotaan mereka di organisasi internasional.
PASAL10 KERAHASIAAN
1. Para Pihak wajib mengambil tindakan untuk menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima atau diberikan kepada Pihak yang lain selama periode implementasi dari Memorandum Saling Pengertian ini atau persetujuan lainnya yang dibuat berdasarkan pada Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Para Pihak setuju bahwa ketentuan Pasal ini wajib terus mengikat antara Para Pihak meskipun telah dilakukan pengakhiran atas Memorandum Saling Pengertian ini. Ii I
3. Ketentuan Pasal ini wajib tidak mengesampingkan hukum dan peraturan dari Para Pihak.
PASAL11 AMAN DE MEN
1. Memorandum
Saling
Pengertian
ini
dapat
diamandemen
berdasarkan
kesepakatan bersama Para Pihak. 2. Amandemen tersebut wajib berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Memorandum Saling Pengertian ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL12 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Memorandum
Saling
Pengertian
ini
wajib
berlaku
pada
tanggal
penandatanganan terakhir. 2. Memorandum Saling Pengertian ini wajib berlaku selama 5 (lima) tahun, setelah itu wajib diperpanjang secara otomatis untuk periode-periode 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak mengenai keinginan untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki. 3. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini wajib tidak mempengaruhi keberlakuan dan jangka waktu pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang sedang berlangsung, yang telah dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini, hingga program dan/atau kegiatan dimaksud telah selesai.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DITANDATANGANI dalam rangkap dua di Jakarta dan Budapest dengan salinan dalam bahasa Indonesia, Hongaria dan lnggris, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Kementerian Pertanian
Untuk Kementerian Pertanian
Republik Indonesia
Hongaria
DR.SANDOR FAZEKAS
Menteri Pertanian
Menteri Pertanian
Republik Indonesia
Hongaria
Tanggal ditandatangani
Tanggal ditandatangani
Jo.ko.rto. ) 2.b Okt.ober Zolb
hucle1..pt: ~+- 1 C-( l)u_t_l'\u~-i Jo~C'
i
\
REPUBLIK INDONESIA
SzANDEKNYILATKOZAT AZ INDONEZ KOZTARSASAG MEZOGAZDASAGI MINISZTERIUMA ES MAGYARORSzAG FOLDMUVELESUGYI MINISZTERIUMA KOZOTT A MEZOGAZDASAG TEROLETEN TORTEN6 EGYOTTMUKODESROL
Az
lndonez
Koztarsasag
Mezogazdasagi
Miniszteriuma
es
Magyarorszag
Foldmuvelesugyi Miniszteriuma (a tovabbiakban kulon-kulon mint ,,Fel", egyuttesen mint ,,Felek"),
TUDATABAN ANNAK, hogy a mezogazdasag, a videkfejlesztes es az agraruzletag mennyire jelentos szerepet jatszik a ket orszag gazdasagi fejlodeseben,
FIGYELEMBE
VEVE
a
ket
orszag
mezogazdasagi
kutatasban
es
kereskedelemben, valamint a videkfejlesztesben tevekenykedo szervezetei es intezmenyei kozotti egyuttmukodes erosftesenek fontossagat,
AZZAL A CELLAL , hogy elomozditsak a ket orszag kozotti gazdasagi, tudomanyos es technol6giai egyuttmukodest a mezogazdasag, a videkfejlesztes es az agraruzletag teruleten,
HIVATKOZVA az lndonez Koztarsasag Kormanya es a Magyar Nepkoztarsasag Kormanya kozott 1961 . szeptember 05-en Jakartaban alairt tudomanyos es muszaki egyuttmukodesi megallapodasra,
FIGYELEMMEL orszagaik iranyad6 toNenyeire es jogszabalyaira,
MEGALLAPODTAK az alabbiakr61:
1.CIKK CELKIT0ZES
Jelen Szandeknyilatkozat (tovabbiakban: ,,MOU") celja, hogy a mezogazdasag terOleten elomozditsa es osztonozze a gazdasagi, tudomanyos es muszaki egyottmukodest
a
gazdalkod6
egysegek,
az
oktatasi
intezmenyek
es
a
mezogazdasagi szeNezetek kozott.
2.CIKK EGY0TTMUKODESITER0LETEK
A Felek tamogatjak es fejlesztik az egyOttmukodest az alabbi teroleteken:
1. lnformaci6csere a tej-, hus-, gyomolcs- es zoldseg-, valamint gabonatermelo agazatok terOletein . 2. lnformaci6csere a biogazdalkodas es bioelelmiszer-kutatas, -termeles es ellenorzes, a takarmanytermeles, a noveny-egeszsegOgy, valamint a novenyvedo termekek hasznalatanak nyilvantartasa es ellenorzese terOleten . 3. A laborat6riumokban, az elelmiszer- es takarmanytermeles, az allattartas es allattenyesztes, a videkfejlesztes, a biotechnol6gia, a bioOzemanyag-gyartas, a meguju16 energiaforrasok, a precizi6s mez6gazdasag terOleten dolgoz6 szakertok csereje. 4. lnformaci6csere a mezogazdasag fenntarthat6bba tetele teruleten , az elfogadott fenntarthat6 fejlodesi celok vegrehajtasanak reszekent.
3.CIKK KOZOS MEZOGAZDASAGI MUNKACSOPORT LETREHOzASA
1. A jelen MOU vegrehajtasat el6segft6 egyuttmukodes es a kapcsolatok megteremtese es fenntartasa erdekeben a Felek megallapodtak abban, hogy Kozos Mezogazdasagi Munkacsapartat (a tavabbiakban .,KMM") haznak letre igazgat6i szinten. 2. A KMM feladatai az alabbiak: a. az
egyuttmukodesi
program
megvalosrtasanak
manitarozasa
es
elemzese b. a
mezogazdasag
teruleten
kialakult
tudamanyas
es
gazdasagi
kapcsalatak tavabbi fejleszteset es javfta sat celz6 javaslatak benyujtasa c. m6dszerek ajanlasa az egyuttmukodesi kereten belul felmerulo barmilyen nehezseg lekuzdesere d. a Felek altal egyeztetett egyeb tevekenysegek vegrehajtasa. 3. A
KMM,
szukseg
eseten,
kozos
megegyezessel
felvaltva
ulesezik
Magyararszagan es lndaneziaban, hagy munkatervet dalgazzan ki, es attekintse a munkaterv es a jelen MOU megval6sitasat. 4. Mindket Fel kapcsalattart6 titkart jelol ki a szervezetek kozotti koardinaci6, valamint a KMM mindennapi feladatainak ellatasara.
4. CIKK FINANSZiROzASI FELTETELEK
1. A jelen
MOU
kereteben
vegzett egyuttmukodesi
tevekenysegek
saran
keletkezett koltsegeket a Felek aly m6don viselik, hagy mindket Fel a sajat reszerol felmerult koltsegeket finanszirazza. 2. A Felek hazzajarulasaval, ket- vagy tobboldalu kapcsalataik mas finanszf razasi forrasai is igenybe vehetoek a Mau kereteben megval6sul6 tevekenysegek vagy programak vegrehajtasa saran.
5.CIKK MEZOGAZDASAGGAL OSSZEF0GG6 SZELLEMI TULAJDONHOZ F0z6o6 JOGOK
1. A Felek teljes koruen tiszteletben tartjak a masik Fel vonatkoz6 torvenyeit es jogszabalyait olyan esetekben, amikor a jelen MOU kereten belOI vallalt tevekenysegekkel osszefOggesben szellemi tulajdonhoz tuzodo jogokat erinto kerdesek merOlnek tel. 2. A Felek szOkseg eseten a KMM kereten belOI tovabbi megbeszeleseket folytatnak a szellemi tulajdonhoz tuzodo jogokkal kapcsolatos kerdeseket illetoen.
6. CIKK GENETIKAI EROFORRASOK ES HAGYOMANYOS TUDAS
1. A Felek elismerik a genetikai eroforrasok es a genetikai eroforrasokhoz kapcsol6d6 megerositik,
hagyomanyos hogy
osszegyujteset,
a
tudas
GKHT-hez
megorzeset
es
erteket torteno
(a
tovabbiakban
hozzaferes
kicsereleset
is
-
-
.GEHi), es ideertve
biztosftasa
azok
nemzeti
torvenyeiknek, valamint a biol6giai sokfelesegrol sz616 egyezmeny (CBD) es a genetikai eroforrasokhoz val6 hozzateresrol es a hasznalatukb61 szarmaz6 elonyok igazsagos es meltanyos megosztasar61 sz616 Nagojai Jegyzokonyv rendelkezeseinek megfelel6en tortenik, kOlonos tekintettel az elozetesen kozolt hozzajarulas es az elonyok igazsagos es meltanyos megosztasanak elvere. 2. A Felek a KMM kereten belOI a GEHT-re vonatkoz6 jegyzokonyvet dolgozhatnak ki
a
jelen
MOU
tevekenysegekhez.
vegrehajtasahoz
kapcsol6d6
munkatervben
fog lalt
7.CIKK KUTATASI ANYAGOK ATADASAR6L SZ6L6 MEGALLAPODAS
Amennyiben a jelen MOU ertelmeben vegzett programok es tevekenysegek soran kutatasi anyagokat hasznalnak fel, ezeket az anyagokat a Felek orszagaiban hatalyos torvenyeknek es rendeleteknek megfeleloen at lehet adni az anyagok atadasar61 sz616 kulon megallapodasokkal, amelyeket a Felek es/vagy a ket orszag vallalatai, intezmenyei es gazdasagi szereploi kotnek meg, a Felek j6vahagyasat61 toggoen .
8.CIKK VITAS KERDESEK RENDEZESE
A jelen MOU ertelmezesevel es vegrehajtasaval osszetoggesben felmer016 barmilyen vitat vagy nezetkulonbseget a Felek bekes uton, a Felek kozotti konzultaci6k es targyalasok kereteben rendeznek.
9.CIKK KAPCSOLAT A NEMZETKOZI MEGALLAPODASOKKAL
Ez a MOU nem csorbitja a Felek azon jogait es/vagy kotelezettsegvallalasait, amelyek Magyarorszag Kormanya vagy az lndonez Koztarsasag Kormanya altal kotott
barmilyen
ketoldalu
vagy
tobboldalu
nemzetkoz1
megallapodasb61
szarmaznak nemzetkozi szervezetekben val6 tagsagukb61 kovetkez6en.
10. CIKK TITOKTARTAS
1. A Felek intezkedeseket hoznak a masik Feltol kapott vagy a hozza eljuttatott
dokumentumok, informaci6k es egyeb adatok bizalmas es titkos minositesenek tiszteletben tartasanak erdekeben a jelen MOU vagy a jelen MOU alapjan kotott egyeb megallapodas vegrehajtasi idoszaka soran. 2. A Felek megallapodnak, hogy a jelen cikkben foglalt rendelkezes kotelezoen tovabb el, tekintet nelkOI arra, hogy a Felek a jelen MOU-t megszOntetik. 3. A jelen cikkben toglalt rendelkezes nem csorbitja a Felek iranyad6 torvenyeinek es rendeleteinek ervenyet.
11. CIKK MODOSiTASOK
1. A jelen MOU a Felek kozos j6vahagyasaval m6dosfthat6.
2. A m6dositasok a jelen MOU 12. cikkeben toglalt rendelkezeseknek megfeleloen lepnek hatalyba, es a MOU elvalaszthatatlan reszet kepezik.
12. CIKK HATAL YBALEPES, IDOTARTAM ES MEGSZUNES
1. A jelen MOU az utols6 alairas napjan lep hatalyba.
2. A jelen MOU ot (5) evig marad ervenyben, azt kovet6en automatikusan tovabbi 5 (ot) eves idoszakra meghosszabbodik, kiveve, ha valamelyik Fel legalabb 6 (hat) h6nappal a szandekolt megszontetesi idopontot megelozoen irasban ertesiti a masik Felet azon szandekar61, hogy megszOnteti a jelen MOU-t. 3. A jelen MOU megszunese nem erinti a jelen MOU kereteben zajl6 programok es/vagy tevekenysegek ervenyesseget es idotartamat a sz6ban forgo programok es/vagy tevekenysegek befejezeseig.
A FENTIEK HITELEOL az alulirott szemelyek alairtak ezt a MOU-t. ALAiRVA ket eredeti peldanyban. Jakartaban es Budapesten, indonez, magyar es
angol nyelvu masolati peldanyokban, melyek szovege egyarant eredetinek minosOI. Ertelmezesi elteresek eseten az angol nyelvu szoveg az iranyad6.
Az lndonez Koztarsasag Mezogazdasagi
Magyarorszag Foldmuvelesugyi
Miniszteriuma neveben
Miniszteriuma neveben
'
Magyarorszag Foldmuvelesugyi
mezogazdasagi minisztere
Minisztere
Alairas kelte:
jo.Ua.ll'to.. > z.r., Oc..t:o'cev ?-o\.b
Alairas kelte: -i... . -'~ ..-.. 1 • ,.,._.,""1 ~~
.)-1r
I ""'-''l ~
cl;...cuuJ.-{,J' CA.
I
REPUBIJK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF AGRICU LTURE OF HUNGARY ON COOPERATION IN TH E FIELD OF AGRICULTURE
The Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and the Ministry of Agriculture of Hungary (hereinafter individually referred to as "the Party" and collectively referred to as "the Parties"),
BEING AWARE OF the significant role of agriculture, rural development and
agribusiness in the economic development of the two countries,
TAKING INTO ACCOUNT the importance of strengthening cooperation between
organizations and institutions involved in agricultural research and trade and rural development of the two countries,
AIMING TO promote economic, scientific and technological cooperation between
the two countries in the field of agriculture, rural development and agribusiness,
REFERRING TO the Agreement on Scientific and Technical Cooperation between
the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People's Republic, signed in Jakarta on 5 September 1961
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations in their respective countries,
HAVE AGREED on the following:
ARTICLE 1 OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to promote and encourage economic, scientific and technical cooperation in the field of agriculture between economic units, educational institutions and agricultural organizations.
ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION
The Parties will support and develop collaboration on the following areas: 1.
Exchange of information in the fields of dairy, meat, fruit and vegetables, and grain sectors;
2.
Exchange of information in the fields of organic farming and food research, food production and control, feed, phytosanitary (plant health), registration and control of the use of plant protection products;
3.
Exchange of experts working in the areas of laboratories, food and fodder, animal husbandry and breeding, rural development, bioengineering, biofuel, renewable energy sources, precision agriculture;
4.
Exchange of information in the field of making agriculture more sustainable, considered as part of the implementation of the agreed Development Goals (SDGs);
Sustainable
ARTICLE 3 ESTABLISHMENT OF JOINT AGRICULTURE WORKING GROUP
1. In order to establish and maintain cooperation and contacts for the implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties have agreed to establish a Joint Agriculture Working Group at Director level (hereinafter referred to as the "JAWG"). 2. The tasks of the JAWG are: a. To monitor and analyze the implementation of the cooperation program; b. To submit proposals for the further development and improvement of scientific and economic relations in the field of agriculture; c. To propose ways to overcome any eventual difficulties in the framework of cooperation; d. To perform other activities as may be agreed upon by the Parties. 3. The JAWG shall meet, if deemed necessary, by mutual consent alternatively in Hungary and the Republic of Indonesia to make a work plan and review the implementation of the work plan and this Memorandum of Understanding. 4.
Each Party shall designate its liaison secretary for coordination between agencies and for the routine duties of the JAWG.
ARTICLE 4 FINANCIAL ARRANGEMENT
1. Expenses arising from the cooperation activities carried out under this Memorandum of Understanding shall be covered by the Parties, so that each Party shall finance expenses arising from its own part. 2. Subject to their consent, the Parties may seek other financing resources within their bilateral or multilateral framework for the implementation of activities or programs carried out under this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 5 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ON AGRICULTURE
1. The Parties will fully respect the relevant laws and regulations of the other Party in cases where intellectual property rights issues emerge in connection with the activities undertaken in the framework of this Memorandum of Understanding. 2.
If deemed necessary, the Parties will further discuss intellectual property rights matters within the JAWG.
ARTICLE 6 GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE
1. The Parties shall recognize the value of genetic resources and traditional knowledge associated with genetic resources (hereinafter referred to as the "GRTK") and reaffirm that access to GRTK, including their collection , conservation and exchange shall be carried out in accordance with their national laws and the provisions of the Convention on Biological Diversity (CBD) and the Nagoya Protocol on Access and Benefit-Sharing, particularly taking into account the principles of prior informed consent and of fair and equitable benefit sharing. 2. The Parties may develop a protocol for GRTK within the framework of the JAWG for activities established in the workplan for the implementation of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 7 RESEARCH MATERIAL TRANSFER AGREEMENT
In the event that research materials are used in the programs or activities carried out under this Memorandum of Understanding, such materials may be transferred in accordance with the relevant laws and regulations in force in the countries of the Parties through separate Material Transfer Agreements concluded between the
Parties and/or enterprises, institutions and economic agents from the two countries subject to approval by the Parties.
ARTICLE 8 SETILEMENT OF DISPUTES
Any dispute or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and negotiations between the Parties.
ARTICLE 9 RELATION TO INTERNATIONAL AGREEMENTS
This Memorandum of Understanding shall not prejudice any rights and/or commitments of the Parties resulting from any bilateral or multilateral international agreements concluded by the Government of Hungary or the Government of the Republic of Indonesia following their membership in international organizations.
ARTICLE 10 CONFIDENTIALITY
1. Each Party shall undertake measures to observe the status of confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied to the other Party during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding. 2. The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
3. The provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties.
ARTICLE 11 AMEN DMENTS
1. This Memorandum of Understanding may be amended by mutual consent of the Parties. 2. The amendments shall enter into force in accordance with the provisions of Article 12 of this Memorandum of Understanding and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 12 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the last signature. 2. This Memorandum of Understanding shall be valid for a period of 5 (five) years, thereafter it shall be automatically extended for further periods of 5 (five) years, unless either Party gives written notification to the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding at least 6 (six) months prior to the intended date of termination. 3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any on-going programs and/or activities made under this Memorandum of Understanding until the completion of such programs and/or activities.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding.
SIGNED in two original copies at Jakarta and Budapest, in duplicates, each in Indonesian, Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence in interpretation, the English text shall prevail.
For the Ministry of Agriculture
For the Ministry of Agriculture
of the Republic of Indonesia
of Hungary
~ MRAN SULAIMAN
DR. SANDOR FAZEKAS
Minister of Agriculture
Minister of Agriculture
of the Republic of Indonesia
of Hungary
Date signed:
Jo..~o..rto.. , z.G Oc.w~v 2.o\b
Date signed: ~i.~t:: , c./JxCLM.~ .2&1G
