REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JEPANG TENTANG PEMBERIAN AKSES DAN PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN REPATRIASI KERANGKA TENTARA JEPANG PADA PERANG DUNIA KEDUA 01 PROVINSI PAPUA
Pemerintah Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai "PRI") dan Pemerintah Jepang (selanjutnya disebut sebagai "PJ"), selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Kedua Pemerintah", MENGINGAT kepentingan PJ untuk mengumpulkan dan merepatnas1 kerangka tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua di Provinsi Papua, MEMPERTIMBANGKAN hubungan persahabatan dan kerja sama yang ada diantara Pemerintah dan rakyat kedua negara, BERKEINGtNAN untuk meningkatkan kerja sama di antara Pemerintah atas dasar prinsip-prinsip kemanusiaan, kesetaraan, saling menguntungkan, saling pengertian, dan saling menghormati, TELAH MENCAPAI pengertian sebagai berikut:
Paragraf I Tujuan
Memorandum ini berfungsi sebagai sebuah kerangka kerja antara kedua Pemerintah untuk pemberian akses dan pelaksanaan pengumpulan dan repatriasi kerangka tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua di Provinsi Papua.
Paragraf II Prinsip
1. Pemberian akses untuk pengumpulan dan repatriasi kerangka tentara Jepang .. pada Perang Dunia Kedua di Provinsi Papua kepada PJ akan dilakukan oleh
PRI sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang relevan. Pengumpulan dan repatriasi tersebut akan berada di bawah pengawasan PRI. 2. Pengumpulan dan repatriasi kerangka tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua di Provinsi Papua akan dicatat dan didokumentasikan oleh PJ. PJ akan memberikan salinan catatan dan dokumen tersebut kepada PRI. 3. Dalam melakukan kegiatan di bawah Memorandum ini, PJ harus menghormati kedaulatan Republik Indonesia. PJ harus memastikan bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatan di bawah Memorandum ini harus melakukan kegiatan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. 4. Setiap biaya pengumpulan dan repatriasi kerangka tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua di Provinsi Papua berdasarkan Memorandum ini akan ditanggung oleh PJ , kecuali untuk biaya yang berkaitan dengan pejabat PRI. 5. Kegiatan di bawah Memorandum ini akan dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat dimana pengumpulan dan repatriasi kerangka tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua akan dilakukan. 6. PJ akan memperhatikan kondisi lingkungan dan karakteristik sejarah dan lokasi di mana pengumpulan kerangka tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua akan dilakukan. 7. Jika timbul kerugian atau kerusakan yang dapat muncul atau merupakan akibat dari kegiatan pengumpulan kerangka tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua, PJ akan bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan sesuai ketersediaan sumber dayanya. 8. Kedua Pemerintah akan mengakui nilai-nilai sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. PJ akan mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang diperoleh dari kegiatan pengumpulan kerangka tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua di Provinsi Papua di bawah Memorandum ini. 9. Memorandum ini tidak menimbulkan hak atau kewajiban yang mengikat secara legal berdasarkan hukum internasional.
Paragraf Ill Pelaksanaan
1. Kegiatan di bawah Memorandum ini akan dilaksanakan melalui Rencana Kegiatan Tahunan yang diusulkan oleh PJ, dan akan berdasarkan persetujuan tertulis sebelumnya oleh PRJ. Rencana Kegiatan Tahunan tersebut akan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, jadwal, lokasi, tanggal, durasi, personil yang terlibat, dan hal-hal lainnya yang dapat diputuskan antara kedua Pemerintah. 2. Prosedur pemberian akses untuk pengumpulan dan repatriasi kerangka tentara Jepang pada Perang Dunia Kedua di Provinsi Papua akan ditentukan oleh PRJ , dengan berkonsultasi dengan PJ. 3. Kedua Pemerintah akan menunjuk otoritas berikut sebagai penanggung jawab pelaksana kegiatan-kegiatan di bawah Memorandum ini: a. b.
Untuk PRJ: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; Untuk PJ: Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang.
4. Untuk menjamin kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan di bawah Memorandum ini, kedua Pemerintah akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan dimaksud melaJui konsultasi tahunan.
Paragraf IV Penangguhan
PRI dapat menangguhkan secara sementara, sebagian atau seJuruhnya, pelaksanaan kegiatan di bawah Memorandum ini untuk alasan keamanan dan keselamatan di Provinsi Papua. Penangguhan tersebut atau pencabutan penangguhan akan disampaikan segera kepada PJ melalui saJuran diplomatik.
ParagrafV Perubahan
Memorandum ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari kedua Pemerintah. Perubahan Memorandum ini akan muJai berlaku pada tanggal yang dapat disepakati oleh kedua Pemerintah.
Paragraf VI Mulai Berlaku, Masa Berlaku, dan Pengakhiran
1. Kerja sama di bawah Memorandum ini, dimulai sejak tanggal penandatanganan dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis oleh kedua Pemerintah. 2. Memorandum ini dapat diakhiri oleh salah satu Pemerintah setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Memorandum ini 6 (enam) bulan sebelumnya.
Ditandatangani di Jakarta pada tanggal dua puluh bulan November tahun dua ribu tiga belas dalam rangkap dua, dalam Bahasa Indonesia, Jepang, dan lnggris. Semua naskah memiliki nilai yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran , maka naskah dalam Bahasa lnggris yang akan dirujuk.
Untuk Pemerintah Republik Indonesia
Untuk Pemerintah Jepang
Signed
Signed
Kacung MJrijan Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Yoshinori Katori Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh , Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia
REPUBLIK INDOI'IESIA .r~:1'7~tll~:to•t 7.>JJ.=lk1it!'f..:;k~C7) 13 *~(7)
ll.1tC7)1&~ ~ ~ltl~M-t 7.>m~C7)# 4& VQl~M-t 7.>
~~~*v7~~oo~~~a*~~~~~n~•
(Jl).r r-1 :--- t:.:f~7~Jr.f (GODJ ~-t;:,) &va*~Jr.f (Jl).r r a (GOJ) J ~ -t.::,, l2J, r.:. it,~ .a:* ~ ~ "C fii!iiOO~Jr.f J c-t.::,) ~-;;t,
~ ~ t:;f.V7~foOO~Jr.f ;<1s:~J(.f
.r~7"71·1H.::tolt Qm=(:1(1!t~:;k~(l) f3 ;$:~(l)ift'l!tC7)1&~
c 1t'fflll~{if-Q f3 *~Kf
(GOJ) C7) 00
•L'l~tiir: L,
ii!iiOO~Jff&ViiliiOO!E~(l)00(l)~MM~&V~ff(l)~n~~-L,
Ali,
!Jl~, ~lifiJ~, tEI1D!!M&V:t61i.J!(l)Jjj(JliH~£--::5
~ilL"C ,
J2A r (l)ii\~l.:~ ~ ft.o
JJIJJ: .. .
~(!9
.:.(!)·~~,1<7"7ffl~~~Q·=~ft~::k~(l)f3*~(!)~~-(!)7?~~(!)#4&V~~ ~(l)!&~c~~(l)~~(l)ft.~C7)fe!ii00~(1)~m~c~;:,o
JJ21J: Jjj(Jllj 1.
J<7"71H 1.::to1t.::, m=~tt:t~*~C7) a *~(l)ift1t(l)lflZ~ c 1ffl~(l)t-=. ~(!)~~(!)a *~m (GOJ) -C7)ftlj.~'i,
I.:J:: l?fib~;:,o 2.
.{ :--- t:;f ~7 ~fo!E(l)IMJ-f*'~l~t'E-=> "C, ~ :--- r.:f~7~Jff (GOI) ~(l)l&~c1fflll~'i~ :--- l".:f~7i!{[Jff (GOI) (l)~tf(l)r~fibnQo
J<:1'71iH~:to~tom=~t:lt!il::k~(l)a*~(l)lf:tff(l)ll:lZ~c~i!tf'i,
a*~Jff
caoJ>
1:::.
J::-=>"C~~~hX~t~hoo f3*i!{[J(.f(GO~ ~~CT)J::~~m~&VX&~-1:---~* ~7~Jff
3.
(GOI) ~~m~"t"o o
.:.(l):Jti!J(l)r~(l)J!It.J~ff~ 1:::.~
•m-too
a*~~ (GOJ)
L,
13*~Jff (GOJ) ~jA ~ r.:f~7*fiJ!E(l)j:,.j;i~
J'J:, .:.(!)1!;tf(l)r(l)iiS'I'Jt~tte•-tQ a*~Jff(l)Ajl;oi, .{
O)JW~~J:, ~~;v- ~~liC"C$~~")~;:13*~}(;J
(GOJ)
r.:im~~;h,Qo
Jl51J{ ~J!
::. Q)JtiHJ:, jilij§Y~~O)amH.: J: QlliJ~I.:£--:5v'""C, v''"Y~b~!l!\:~ Qo ::. O)j!:.Q)-{-0:> J: ? tt~!l!f'i, jilij!E~J(>fl.: J: '=' -r~}E ~ .tLt.::.l3 M~':\ ~ OO~irr Qo Jl61J{ BftM, WJOO&V~T
1.
::. O)Jt1!/Q)r-e(7) ~n f'i!B-~ (7) 13 n") ~ OOMI ~,
2 ~r~1ktU!~ ~, jilij®i&J(>fO)niii r.: J: Q fii1
#I.: J:? ""(kf~T Q;: C~~"t:~ Qo
2.
::. O):R:l!H'i, ::. Q)jtf}Q)~ 7 Q)g~a- 6 f!lf.l wH.:ifoo\:iill~T {>::. ~ 1.: J: '?, c'i:.:> ~ iP O);tJff~llt'--:>\:t~TT.O:. ~il~-c+~
Qo
2 0 1 3 iF 1 1 A 2 0 13, :/1>' .1J;v7' ~.::f3v'""C, -1/ J";fy7alt, 13*~liHJ~1UH.:J: Q}jj( *~ =iii! 1.:~4; ~ tLt.:.o ~-r 0):)(1!H'i~ l..,
<{iffi{ifit-~ ~,
14~~1.:.fl!1~~~ it? Qm~f'i, ~Jt]jS
~Jl«~;h,Qo
-1/ i".::f.~7~fo!E~Jff(7)f.::.6?1.:
Signed
Signed jJ:}-::1/
~!.!b-1'/
~!t~Jt1t~:Sc1t~NO
13 *~J(>f (!) t.:. bi) 1.:
J&l& ~~~
:R:~
ff-1/~"*~713*®*~~~~m*~
~
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF JAPAN ON PROVISION OF ACCESS FOR AND CONDUCT OF COLLECTION AND REPATRIATION OF THE REMAINS OF JAPANESE SOLDIERS OF WORLD WAR II IN THE PROVINCE OF PAPUA The Government of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "the GOI") and the Government of Japan (hereinafter referred to as "the GOJ"), hereinafter collectively referred to as "the two Governments", TAKING INTO ACCOUNT the interest of the GOJ to collect and repatriate the remains of Japanese soldiers of World War II in the Province of Papua, CONSIDERING the friendly relations and existing cooperation between the two Governments and the people of the two countries, DESIRING to intensify their cooperation on the basis of the principles of humanity, equality, mutual benefits, mutual understanding and mutual respect, HAVE REACHED the following recognition: .. .
y
•
#
Paragraph I Objective This Memorandum will serve as a framework between the two Governments for providing access to and conducting collection and repatriation of the remains of Japanese soldiers of World War II in the Province of Papua. Paragraph II Principles 1.
Provision of access for collection and repatriation to the GOJ of the remains of Japanese soldiers of World War II in the Province of Papua will be carried out by the GOt in accordance with the relevant laws and regulations of the
Republic of Indonesia. Such collection and repatriation will be under supervision of the GO I. 2.
The collection and repatriation of the remains of Japanese soldiers of World War II in the Province of Papua will be recorded and documented by the GOJ. The GOJ will provide such records and documents to the GO I.
3.
In conducting the activities under this Memorandum, the GOJ shall respect the sovereignty of the Republic of Indonesia. The GOJ shall ensure that its personnel engaged in the activities under this Memorandum shall conduct the activities in accordance with the laws and regulations of the Republic of Indonesia.
4.
Any cost of the collection and repatriation of the remains of Japanese soldiers of World War II in the Province of Papua under this Memorandum will be borne by the GOJ , except for the costs related to the officials of the GO I.
5.
Activities under this Memorandum will be conducted with due regard to the interest of the local communities in which the collection and repatriation of the rema1ns of Japanese soldiers of World War II will be carried out.
6.
The GOJ will take due account of the environment and historical character of the site in which the collection of the remains of Japanese soldiers of World War II will be conducted.
7.
If there is any loss or damage which may arise or result from the activities of collection of the remains of Japanese soldiers of World War II, the GOJ will bear liability for such loss or damage within its available resources.
8.
The two Governments will recognize the value of genetic resources and traditional knowledge. The GOJ will prevent any misuse or misappropriation of the genetic resources and traditional knowledge gained from activities of collection of the remains of Japanese soldiers of World War II in the Province of Papua under this Memorandum.
9.
This Memorandum does not give rise to legally binding rights or obligations under International law.
Paragraph Ill Conduct
1. Activities under this Memorandum will be conducted through an annual plan of activities proposed by the GOJ, which will be subject to written approval by the GOI. Such annual plan of activities will include, but not limited to, schedule, sites, date, duration, personnel involved, and such other matters as may be decided upon between the two Governments. 2. The procedures for provision of access for collection and repatriation of the remains of Japanese soldiers of World War II in the Province of Papua will be determined by the GOI, in consultation with the GOJ. 3.
The two Governments will designate the following authorities as focal points for the conduct of activities under this Memorandum: a. For the GO I: Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia; b. For the GOJ: Ministry of Health Labor and Welfare of Japan.
4. With a view to ensuring smooth and effective conduct of activities under this Memorandum, the two Governments will evaluate the activities carried out under this Memorandum through annual consultation.
Paragraph IV Suspension
The GOI may suspend temporarily, either in whole or in part, the conduct of activities under this Memorandum for the reasons of security and safety in the Province of Papua. Such suspension or the lifting of the suspension will be notified immediately to the GOJ through diplomatic channels.
Paragraph V Modification
This Memorandum may be modified at any time upon mutual written consent of the two Governments. Such modification of this Memorandum will commence on the date as may be determined by the two Governments.
Paragraph VI Commencement, Duration and Termination
1.
Cooperation under this Memorandum will commence on the date of its signature and continue for a period of 2 (two) years and may be extended by mutual written consent of the two Governments.
2. This Memorandum may be terminated by either Government at any time by giving a written notice 6 (six) months in advance of its intention to terminate this Memorandum.
Signed at Jakarta on the twentieth day of November in the year two thousand and thirteen in duplicate, in Indonesian, Japanese and English languages. All texts have equal value. In any case of divergence of interpretation, the English text will be referred to.
For the Government of the Republic of Indonesia
Signed Kacung Marijan Director General of Culture, Ministry of Education and Culture
For the Government of Japan
Signed Yoshinori Katori Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Indonesia , Embassy of Japan in Indonesia
