NOTA KESEPAHAMAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DE NGAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRATIK FEDERAL ETHIOPIA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KONSUL TASI BILATERAL Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Federal Ethiopia ( selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" secara bersama dan "Pihak" secara terpisah); Dalam rangka untuk lebih memperkuat dan memperdalam hubungan persahabatan dan kerja sama yang telah ada antara Para Pihak; Mempertimbangkan manfaat daripada pembentukan forum saling tukar pandangan secara teratur untuk meningkatkan kerjasama bilateral yang saling menguntungkan dan isu-isu international yang menjadi kepentingan bersama; Menginginkan untuk membentuk forum konsultasi bilateral yang bertahan dalam jangka waktu lama yang akan dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan dari Para Pihak; Menghormati pnns1p-pnns1p kepentingan bersama;
kedaulatan,
integritas
teritori,
kesetaraan
dan
Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut: PASAL1 UMUM Para Pihak dengan ini membentuk sebuah forum bilateral untuk konsultasi (selanjutnya disebut sebagai "Forum Konsultasi Bilateral") yang akan diselenggarakan secara bergantian di Indonesia dan di Ethiopia sekurang-kurangnya setiap dua (2) tahun atau pada waktu yang baik menurut Para Pihak untuk mengevaluasi dan meningkatkan kerjasama bilateral mereka serta untuk melakukan tukar pandangan tentang isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama. PASAL 2 KERJA SAMA ANTAR MISI DAN DELEGASI Para Pihak akan mendorong perwakilan diplomatik dan konsuler mereka termasuk perwakilan tetap mereka di Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional lainnya, serta delegasi mereka pada Sidang-sidang di PBB dan pada sidang-sidang internasional lainnya, untuk memelihara kerjasama yang dekat dan untuk melakukan saling tukar informasi dan pandangan tentang masalah-masalah yang menjadi kepentingan bersama. PASAL 3 WILAYAH KERJA SAMA 1.
Para Pihak, dalam kerangka pertemuan Forum Konsultasi Bilateral akan meninjau ulang, mengevaluasi, dan meningkatkan perkembangan kerja sama mereka dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, investasi, pertahanan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, teknis, konsuler dan bidang-bidang lainnya yang menjadi kepentingan bersama.
AA
2.
Para Pihak juga akan melakukan tukar pandangan mengenai perkembangan isuisu internasional dan regional yang menjadi perhatian bersama dan meningkatkan kerjasama bilateral mereka pada organisasi-organisasi dan forum-forum regional dan internasional. PASAL 4 TITIK FOKAL
Otoritas yang bertanggung jawab untuk mengawasi koordinasi dan tindak lanjut dari Nata Kesepahaman ini adalah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Demokratik Federal Ethiopia PASAL 5 PERTEMUAN FORUM KONSULTASI BILATERAL
1.
Delegasi Forum Konsultasi Bilateral akan dipimpin oleh Menteri atau Pejabat Senior dari Kementerian Luar Negeri masing-masing Pemerintah, yang bertindak sebagai Ketua Bersama. Komposisi delegasi akan ditentukan oleh Para Pihak.
2.
Perwakilan dari kementerian lain, badan pemerintah, organisasi publik kalangan bisnis lainnya dari kedua Negara dapat menjadi Anggota Delegasi.
3.
Para Pihak, jika diperlukan, dapat membentuk Kelompok Kerja dalam Forum Konsultasi Bilateral.
4.
Agenda dari Forum Konsultasi Bilateral, demikian juga dari Kelompok Kerja, tanggal dan tempat pertemuan akan disepakati bersama melalui saluran diplomatik.
dan
PASAL 6 IMPLEMENTASI DARI HASIL PERTEMUAN FORUM KONSUL TASI BILATERAL
Para Pihak akan meningkatkan pengorganisasian dan pelaksanaan yang sesuai dari kegiatan dan program bersama yang telah disepakati bersama selama pertemuan Forum Konsultasi Bilateral, melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Demokratik Federal Ethiopia dan melalui perwakilan diplomatik dan konsuler mereka. PASAL 7 PERUBAHAN
1.
Nata Kesepahaman ini dapat ditambah atau dirubah setiap waktu berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak.
2.
Setiap penambahan atau perubahan yang telah disepakati oleh Para Pihak akan berlaku pada tanggal yang akan ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian integral dari Nata Kesepahaman ini. PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan antara Para Pihak mengenai interpretasi dan/atau pelaksanaan dari Nata Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi.
PASAL 9 LINGKUP APLIKASI Para Pihak setuju bahwa tidak ada hal dalam Nata Kesepahaman ini akan berpengaruh terhadap kewajiban-kewajiban mereka dalam perjanjian-perjanjian internasional yang ada atau kewajiban-kewajiban yang timbul dari organisasiorganisasi regional atau internasional dalam mana Republik Indonesia atau Republik Demokratik Federal Ethiopia menjadi Pihak. PASAL 10 MASA BERLAKU, DURASI DAN TERMINASI
1.
Nata Kesepahaman ini mulai berlaku sejak pada tanggal penandatanganannya.
2.
Nata Kesepahaman ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya kecuali salah satu Pihak memberitahu Pihak yang lain secara tertulis melalui saluran diplomatik mengenai maksud untuk mengakhiri Nata Kesepahaman ini 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya.
3.
Pengakhiran Nata Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi proyek atau program yang dilakukan dalam kerangka Nata Kesepahaman ini yang belum sepenuhnya selesai dieksekusi pada saat berakhirnya Nata Kesepahaman, kecuali sebelumnya telah disepakati oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah menandatangani Nata Kesepahaman ini dalam rangkap dua, masing-masing dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. DIBUAT di Addis Ababa pada tanggal 29 bulan Januari tahun 2015,
Tedros Adhano Ghebreyesus Menteri Luar Negeri
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA ON THE ESTABLISHMENT OF A BILATERAL CONSULTATIVE FORUM
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, (hereinafter jointly referred to as the "Parties" and separately as the "Party"); With a view to further strengthen and deepen the existing friendly relations and cooperation between the Parties; Considering the benefits of establishing a regular mechanism for the exchange of views on promoting mutually beneficial bilateral cooperation and cooperation in international issues of mutual interest; Desiring to establish a lasting and long-term bilateral consultation forum which will operate in conformity with the laws and regulations of the Parties; Respecting the principles of sovereignty, territorial integrity, equality and mutual interest; Have reached the following understandings:
ARTICLE 1 GENERAL The Parties hereby establish a bilateral forum for consultations (hereinafter referred to as "Bilateral Consultative Forum"), to be convened alternately in Ethiopia and Indonesia at least every two (2) years or at any time mutually convenient to both Parties to review and promote their bilateral cooperation as well as to hold exchange of views on regional and international issues of common concern.
ARTICLE2 COOPERATION BETWEEN MISSIONS AND DELEGATIONS The Parties will encourage their diplomatic missions and consular posts including their permanent missions to the United Nations (UN) and other international organizations, as well as their delegations to the UN Conference and other international conferences, to maintain close co-operation and to hold exchange of information and views on matters of mutual interest.
ARTICLE3 AREAS OF COOPERATION 1. The Parties, within the Bilateral Consultative Forum sessions, will review, evaluate, and promote the development of their cooperation in the fields of politics, security, economy, trade, investment, defense, culture, education, science, technology, technic, consular affairs and other areas of mutual interest. 2. The Parties will also conduct exchange of views on the development of regional and international issues of mutual concern, and promote their bilateral cooperation in regional and international organizations and fora.
ARTICLE4 FOCAL POINT The responsible authorities which shall oversee the coordination and follow-up of this Memorandum of Understanding shall be the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.
ARTICLES MEETINGS OF THE BILATERAL CONSULTATIVE FORUM 1. The Delegations of the Bilateral Consultative Forum will be presided over by a Minister or Senior Officials of the Ministry of Foreign Affairs of the respective Governments, acting as the Co-Chairman. The composition of the delegation will be determined by the Parties. 2. Representatives of other ministries, government bodies, public organization and business circles of the two countries may participate as Members of the Delegation. 3. The Parties, as deemed necessary, may set up Working Groups within the Bilateral Consultative Forum.
4. The agenda of the bilateral consultative Forum as well as the Working Groups, the date and place of meetings will be agreed upon through diplomatic channels.
ARTICLE6 IMPLIMENTATION OF THE BILATERAL CONSULTATIYE FORUM SESSIONS OUTCOMES
The Parties will promote organization and appropriate implementation of joint activities and programs, as may be mutually agreed during Bilateral Consultative Forum sessions, through the Ministry of Foreign Affairs of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and through their diplomatic and consular representatives.
ARTICLE7 AMENDIMENT
1. This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual consent of the Parties. 2. Any addition or amendment which has been agreed upon by the Parties will come into effect on such date as will be determined by the Parties and will form an integral part of this Memorandum of Understanding.
ARTICLES SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute between the Parties on the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably through consultations or negotiations. ARTICLE9 SCOPE OF APPLICATION
The Parties agree that nothing in the present Memorandum of Understanding will affect their obligations under existing international treaties or obligations arising from regional or international organizations of which the Federal Democratic Republic of Ethiopia or the Republic of Indonesia is Party.
ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding will enter into force from the date of its signature. 2. This Memorandum of Understanding will remain in force for a period of 5 (five) years and will be automatically renewed for a successive period of five (5) years unless one of the Parties notifies the other in writing through diplomatic channels of its intention to terminate the Memorandum of Understanding six months prior to its expiration. 3. The termination of this Memorandum of Understanding will not affect the projects or programs undertaken in the frame work of this Memorandum of Understanding which have not been fully executed at the time of the termination, unless otherwise agreed by the Parties.
In witness whereof, the undersigned have signed this Memorandum of
Understanding in duplicate, Indonesian and English languages, both texts being equally authentic.
Done at Addis Ababa on this 29th Day of the Month of January in the year 2015.
FOR THE GOVERNMENT OF
FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA
THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
~~ Tedros Adhanom Ghebreyesus (PhD) Minister for Foreign Affairs
Minister of Foreign Affairs
