BEPUBLI~
llVDO:NESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO) PADA KERJA SAMA PERDAGANGAN
Kementerian
Perdagangan
Republik
Indonesia
(selanjutnya
disebut
"KEMENDAG") dan Japan External Trade Organization (selanjutnya disebut "JETRO"), sebuah perusahaan agensi administratif dari Jepang, secara bersama-sama disebut "kedua pihak". BERKEINGINAN untuk memperkuat ikatan persahabatan dan kerja sama
antara kedua pihak dan untuk meningkatkan arus perdagangan pada masingmasing negara; MENIMBANG pentingnya pengembangan kerja sama persahabatan lebih jauh
dan mendukung Indonesia terkait kebijakan untuk melipat tigakan ekspor dalam lima tahun, dan untuk mencapai tujuan melipat gandakan arus perdagangan dan investasi antara ASEAN dan Jepang pada tahun 2022 dibawah ASEAN - Japan 10 - year Strategic Economic Cooperation Roadmap; SESUAI hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara serta
prosedur dan kebijakan kerja sama; TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:
1
PARAGRAFI TUJUAN
1. Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini (selanjutnya disebut "MSP") adalah untuk mendorong dan meningkatkan kerja sama saling percaya antara Jepang dan Indonesia dalam rangka mendukung dan meningkatkan ekspor Indonesia yang memperhatikan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi kedua negara. 2. MSP ini tidak menciptakan kewajiban hukum yang mengikat, memberikan hak baru.
PARAGRAF II LINGKUP KERJASAMA
Program-program kerja sama antara kedua pihak akan dilaksanakan sejalan dengan program-program KEMENDAG dalam pengembangan ekspor, sebagai berikut : a) Pengembangan produk UKM untuk pasar ekspor termasuk dukungan pembentukan Mutual Recognition Agreement (MRA), produk halal, dll. ; b) Mengembangkan kemampuan UKM dalam kegiatan usaha; c) Meningkatkan ekspor produk-produk bernilai tambah d) Meningkatkan keterlibatan produk Indonesia dalam Global Value Chain e) Mempertahankan pasar yang sudah berkembang dan mapan f)
Mengembangkan pasar-pasar ekspor baru
g) Meningkatkan promosi, fasilitasi dan kerja sama teknis bagi pelaku usaha nasional h) Meningkatan kapasitas dan; i)
Bentuk kerja sama lain yang akan disepakati oleh kedua pihak.
2
PARAGRAF Ill SK EMA Skema kerja sama dalam MSP terdiri dari : a) Pengiriman Tenaga Ahli b) Saling bertukar hubungan publik dan jasa-jasa lainnya c) Pelatihan , magang, lokakarya, seminar, dan pertemuan bisnis d) Bertukar informasi, menyediakan pengenalan dan promosi kerja sama bisnis mengenai peraturan perundang-undangan dan iklim usaha; e) Mempromosikan manfaat kedua organisasi; dan f)
Konsultasi dan bertukar informasi mengenai praktek-praktek terbaik.
PARAGRAF IV PENDANAAN Seluruh kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan MSP ini dapat dibiayai oleh masing-masing pihak, mempertimbangkan anggaran dari masing-masing institusi berdasarkan pengaturan khusus antara kedua pihak mengenai kegiatan atau program tersendiri.
PARAGRAFV PELAKSANAAN Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, kedua pihak dapat melakukan identifikasi, peninjauan ulang, dan diskusi mengenai pelaksanaan programprogram dalam MSP ini. Kegiatan-kegiatan yang telah dijelaskan dalam MSP ini dapat dilaksanakan melalui kesepakatan khusus, program atau proyek yang dibuat oleh kedua pihak.
3
PARAGRAF VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Kedua pihak akan mengawasi dan mengevaluasi kegiatan proyek yang sedang berjalan dan perkembangannya terhadap pencapaian hasil yang diharapkan dengan menggunakan kontrol beserta sistem internal masing-masing. Kedua pihak secara bersama-sama menata evaluasi proyek, termasuk menentukan kerangka acuan dan meninjau ulang dokumen evaluasi.
PARAGRAF VII KERAHASIAAN
Kedua pihak berkeinginan untuk saling menukar semua informasi yang diperlukan untuk melaksanakan MSP secara efektif. Kedua pihak akan memberikan pemberitahuan awal mengenai infomasi atau data apapun yang dipertukarkan berdasarkan MSP ini yang dipandang rahasia dan tidak akan membuka informasi atau data demikian kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan secara tertulis. Kedua pihak tidak akan saling bertukar informasi atau membuka informasi kepada pihak ketiga jika melakukan hal tersebut dapat bertentangan dengan hukum, peraturan atau kebijakan masing-masing yang berlaku.
PARAGRAF VIII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Kedua pihak menyetujui bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan MSP ini akan menjadi milik bersama dan penggunaannya akan menjadi subyek pada pengaturan terpisah diantara kedua pihak.
4
PARAGRAF IX PERUBAHAN MSP ini dapat diubah setiap waktu melalui konfirmasi persetujuan tertulis oleh kedua pihak. Perubahan akan berlaku efektif 30 hari setelah tanggal persetujuan mengenai perubahan telah dikonfirmasi oleh kedua pihak.
PARAGRAF X KETENTUAN LAIN - LAIN a) MSP ini hanya menetapkan persyaratan dan kondisi dimana kedua pihak setuju untuk bekerjasama dengan satu sama lain dan tidak menciptakan kewajiban hukum yang mengikat kedua pihak; b) Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan dari MSP ini harus diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama antara kedua pihak.
PARAGRAF XI WAKTU BERLANGSUNG, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN a) MSP ini akan dimulai sejak tanggal penandatanganan; b) MSP ini akan berlangsung selama 5 (lima) tahun; c) Pihak
manapun
dapat
mengakhiri
MSP
ini,
dengan
memberikan
pemberitahuan tertulis setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran; d) Pengakhiran kegiatan MSP ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi program-program atau proyek-proyek yang dibuat berdasarkan MSP sampai dengan penyelesaian program-program atau proyek-proyek kecuali ditentukan lain oleh kedua pihak.
5
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani MSP ini.
DITANDATANGANI rangkap dua di Tokyo, pada hari ke-23 bulan Maret tahun 2015 dalam bahasa lnggris dan bahasa Indonesia. Keduanya memiliki keaslian yang sama. Jika terjadi perbedaan penafsiran maka naskah bahasa lnggris yang berlaku .
- -
RACHMAT GOBEL
HIROYUKI ISHIGE
Menteri Perdagangan
Pimpinan
Republik Indonesia
JETRO
6
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION (JETRO) ON TRADE COOPERATION
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as "MOT") and Japan External Trade Organization (hereinafter referred to as "JETRO"), an incorporated administrative agency of Japan, collectively hereinafter referred to as "both sides". DESIRING to strengthen the bonds of friendship and cooperation between both
sides and to increase the flow of trade into their respective countries; CONSIDERING the need of further development of friendly partnership and to
support Indonesia in its policy to triple export in five years, and to help achieve the objectives of doubling trade and investment flows between ASEAN and Japan by 2022 under ASEAN - Japan 10 - year Strategic Economic Cooperation Roadmap; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries
as well as the procedures and policy of the cooperation ; HAVE AGREED as follows:
1
PARAGRAPH I OBJECTIVE
1. The objective of this Memorandum of Understanding (hereinafter referred to as the "MoU") is to encourage and increase bona fide of the cooperation between Japan and Indonesia in order to support and increase Indonesian export referring the sustainability of both countries' economic development. 2. This MoU does not create any legally binding obligations, confer any rights newly.
PARAGRAPH II SCOPE OF COOPERATION
The cooperation programs between both sides will be implemented in line with the MOT programs on export development, as follows: a) Product development of SMEs for export market includes supporting the establishment of the Mutual Recognition Agreement (MRA), halal product, etc; b) Developing SMEs respond capability to business activities; c) Increasing export of value added product; d) Improving the involvement of Indonesian product in the Global Value Chain; e) Maintaining developed and established market;
f) Developing the new export markets; g) Enhancing promotion, facilitation and technical cooperation for national entrepreneurs; h) Building capacity and; i)
Other forms of cooperation as mutually agreed upon by the both sides.
2
PARAGRAPH Ill SCHEME
The scheme of cooperation under this MoU consists of: a) Dispatching of Expert; b) Exchanging mutual public relations and other services; c) Training, internship, workshop, seminar and business matching; d) Sharing information, providing introductions and promoting business · collaboration related to laws and regulations and business environment; e) Promoting the utilization of both organizations; and
f) Consultation and information sharing on best practices. PARAGRAPH IV FUNDING
All activities performed under this MoU may be funded by each side, considering to budget of each institution and according to specific arrangement between both sides on individual event or program.
PARAGRAPHV IMPLEMENTATION
For the purposes of the effective implementation, both sides may be identifying, reviewing , and discussing on the implementation of programs under this MoU. Activities described in this MoU may be implemented through the specific arrangements, programs, or projects made by both sides.
PARAGRAPH VI MONITORING AND EVALUATION
Both sides will monitor and evaluate ongoing project activities and progress towards achieving expected results using its internal systems and controls. Both sides will jointly manage project evaluations, including determining terms of reference and reviewing evaluation documents.
3
PARAGRAPH VII CONFIDENTIALITY Both sides intend to exchange with each other all information necessary to allow for the effective implementation of this MoU. Both sides will provide prior notification of any information or data shared under this MoU deemed to be confidential and will not disclose such information or data to any third party without prior written consent. Both sides will not exchange information with each other or disclose information to third parties if doing so would contravene any of their respective applicable laws, legislation or policies.
PARAGRAPH VIII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Both sides agree that any intellectual property arising from the implementation of this MoU will be jointly owned and its utilization shall be subject to a separate arrangement between both sides.
PARAGRAPH IX MODIFICATION This MoU may be modified at any time through mutual confirmed written consent on both sides. Modification will be effective 30 days after the date of consent on modification has been confirmed by both sides.
PARAGRAPH X MISCELLANEOUS PROVISIONS a) This MoU merely sets out the terms and conditions upon which both sides agree to collaborate with each other and does not constitute a legally binding obligation on both sides. b) Any
disputes
or
differences
arising
out
of the
interpretation
or
implementation of this MoU shall be settled amicably by mutual consultation between both sides. 4
PARAGRAPH XI COMMENCEMENT, DURATION AND TERMINATION
a) This MoU will commence on the date of its signature; b) This MoU will continue for a period of 5 (five) years; c) Either side may terminate this MoU, by giving written notification at least 3 (three) months prior to its intended termination date; d) Termination of the MoU will not affect the validity and duration of any ongoing programs or projects made under this MoU until the completion of ~-··
·- · ·
. such ~rograms or projects unless confirmed by both -Si~~~
'"· ., ' · L.
r
..\.. .,
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned , have signed this MoU. SIGNED in duplicate in Tokyo, on this 23rd day of March year of 2015 in the
English and Indonesian languages. Both texts are equally authentic. In the case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.
RACHMAT GOBEL
HIROYUKI ISHIGE
Minister for Trade
Chairman and CEO
Republic of Indonesia
JETRO
5
