Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua Negara melalui pengembangan kerjasama di bidang ketenagakerjaan;

llEPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM SALING PENGERTIAN AN TARA PEMERINTAH RE PUBLIK INDONESIA DIWAKILI OLEH DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN PEMERINTAH KERAJAAN HASHIMIAH YORDANIA DIWAKILI OLEH KEMENTERIAN PERBURUHAN MENGENAI PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN PENATA LAKSANA RUMAH TANGGA INDONESIA

Pemerintah REPUBLIK INDONESIA, selanjutnya disebut "INDONESIA". dan HASHIMIAH YOROANIA, selanjutnya disebut Pemerintah KERAJAAN ''YORDANIA", dan keduanya selanjutnya disebut "para Pihak"; Merujuk pada Memorandum Saling Pengertian, selanjutnya disebut "MoU", antara "para Pihak" mengenai Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang ditandatangani di Jakarta tanggal 2 Mei 2001; Berkeinginan untuk meningkatkan hubungan persahabatan antara kedua Negara melalui pengembangan kerjasama di bidang ketenagakerjaan; Menghargai rekomendasi-rekomendasi yang dibuat oleh Konferensi Regional Tingkat Menteri Bali mengenai Tindak Pidana Penyelundupan dan Perdagangan Orang serta Kejahatan Lintas Negara yang terkait; Menyadari bahwa penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja memerlukan pengaturan khusus yang disepakati oleh "para Pihak";

Indonesia

Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Negara masing-masing; DENGAN INI menyepakati pasal-pasal di bawah ini sebagai kesepahaman bersama:

Pasal 1 1.

Rekrutmen Penata Laksana Rumah Tangga Indonesia, selanjutnya disebut "PLRTI", di Yordania harus diatur sesuai dengan prosedur-prosedur, peraturanperaturan dan pedoman-pedoman yang disepakati para Pihak, sesuai dengan hukum, peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi terkait pengaturan "PLRTI" di Yordania, serta sesuai dengan persetujuan-persetujuan yang telah atau akan ditandatangani kemudian oleh kedua Pihak.

2.

Kedua Pihak harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menjamin bahwa "PLRTI" yang direkrut untuk bekerja di Yordania hanya bekerja di Yordania dan bukan di negara ketiga.

3.

Agen-agen Penempatan Yordania, selanjutnya disebut "Agen-agen Yorda nia", dan Agen-agen Penempatan Indonesia, selanjutnya disebut "Agen-agen Indonesia", harus menjamin bahwa "PLRTI" memiliki visa kerja yang sah untuk bekerja di Yordania sebelum keberangkatan mereka dari Indonesia.

Pasal2 "PLRTI" harus direkrut hanya melalui Agen-agen Indonesia dan Agen-agen Yordania yang resmi yang disetujui oleh kedua Pihak. Dilarang merekrut langsung "PLRTI".

Pasal3 1.

Kedua Pihak, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, harus memberikan daftar Agen-agen Yordania dan Indonesia yang resm i dalam waktu dua minggu sejak penandatanganan "MoU" ini. Perubahan apa pun atas daftar dimaksud harus disampaikan oleh para Pihak tidak lebih dari dua minggu sejak terjadinya perubahan tersebut.

2.

Kementerian Perburuhan Kerajaan Hashimiah Yordania, selanjutnya disebut "JMOL", dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman setiap tiga bulan sekali akan saling menyampaikan jumlah "PLRTI" yang tiba di dan meninggalkan Yordania; kedua pihak akan bekerjasama untuk memastikan jumlah tersebut.

3.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Depnakertrans", melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, harus menyampaikan kepada "JMOL" daftar seluruh PLRTI yang bekerja di Yordania selama lima tahun terakhir sebelum penandatanganan "MoU" ini, tanpa membedakan jenis pekerjaannya. Meskipun demikian, "Depnakertrans" setiap tahun akan memberikan kepada "JMOL" daftar "PLRTI" yang bekerja ke Yordania.

Pasal4 Pengguna wajib memperoleh izin kerja dan tinggal yang diperlukan oleh "PLRTI" atas biaya pengguna. Apabila pengguna tidak melaksanakan kewajibannya untuk memperoleh izin-izin tersebut, yang bersangkutan wajib membayar seluruh denda sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, kecuali jika denda tersebut, menurut "JMOL", disebabkan oleh "PLRTI".

Pasal5 "JMOL" harus mengambil langkah-langkah agar pengguna atau agen-agen memenuhi prosedur yang dipersyaratkan bagi pemulangan atau pemindahan "PLRTI" kepada pengguna lain apabila telah terjadi perlakuan buruk berdasarkan keputusan pengadilan dan/atau keputusan Komisi Bersama pada "JMOL".

Pasal6 Agen-agen kedua Pihak wajib menempatkan "PLRTI" dalam batas umur yang sah menurut hukum (23 - 40 tahun).

Pasal7 Kontrak kerja harus disetujui dan dicap oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman.

Pasal8 Pengguna harus mengasuransikan dan membayar polis asurans1 Jiwa demi kepentingan "PLRTI" untuk jangka waktu dua tahun pada perusahaan asuransi Yordania yang terakreditasi dan terdaftar.

Pasal9 Agen-agen Yordania harus memberikan kepada Pengguna-pengguna, bekerja sama dengan "JMOL", publikasi yang instruktif mengenai hak-hak dan budaya "PLRTI" untuk mengurangi situasi kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat adanya perbedaan budaya.

Pasal 10 Agen-agen Yordania harus menyimpan daftar seluruh "PLRTI" yang telah mereka tempatkan. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman dapat meminta salinan daftar tersebut kepada "JMOL".

Pasal11 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, melalui "JMOL", berhak untuk memanggil "PLRTI".

Pasal 12 "PLRTI" tidak boleh dipindahkan kepada pengguna lain selama masa kontrak kerja, kecuali jika disetujui oleh "JMOL" melalui formulir khusus. "PLRTI" dan Pengguna baru harus membuat kontrak kerja yang menjamin hak-hak dan kom itmen-komitmen mereka termasuk kewajiban pengguna baru untuk menanggung tiket pulang "PLRTI" ke Indonesia. "JMOL" setiap bulan harus menyampaikan salinan formulir khusus tersebut kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman.

Pasal1 3 1.

Pengguna harus membuka rekening bank atas nama dan untuk "PLRTI". Pengguna harus membayarkan gaji bulanan "PLRTI" melalui rekening tersebut dalam waktu tidak lebih dari tujuh hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran gaji yang bersangkutan. Pengguna dan "PLRTI" wajib menyimpan tanda bukti pembayaran bank sebagai bukti pembayaran gaji.

2.

Pengguna dilarang mempekerjakan "PLRTI" untuk jenis pekerjaan selain daripada yang tertera dalam ko ntrak kerja. Pengguna harus menyediakan akomodasi, makanan dan pakaian yang layak, satu hari istirahat dalam satu minggu dan perawatan medis bagi "PLRTI". Pengguna tidak boleh melarang "PLRTI" untuk berkorespondensi dan menjalankan kegiatan keagamaannya. Jam kerja tidak boleh melebihi melebihi batas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait di Yordania.

Pasal 14 Kedua Pihak harus saling memberikan daftar seluruh biaya yang terkait yang diperoleh agen masing-masing.

Pas al 15 Kedua Pihak harus mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, termasuk penegakan hukum, dalam rangka mencegah penempatan "PLRTI" ke Yordania melalui saluran apapun selain prosedur-prosedur sesuai dengan ketentuan dalam "MoU" ini. Kedua Pihak harus menjamin bahwa agen-agen yang terlibat dalam penempatan ilegal harus diproses secara hukum sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kedua Pihak.

Pasal1 6 1.

"Depnakertrans" akan menjamin bahwa "PLRTI" telah dilatih, berkualifikasi, dan disertifikasi oleh "Depnakertrans".

2.

"PLRTI" harus mematuhi arahan-arahan dari Pengguna dan menghormati hukum, peraturan-peraturan, adat istiadat dan tradisi di Kerajaan Hashimiah Yordania.

Pasal 17 1.

"Depnakertrans" harus melakukan Pembekalan Akhir Pemberangkatan, agar "PLRTI" dapat menyesuaikan diri dengan bahasa dan sensitivitas budaya dalam rangka mengurangi kesalahpahaman yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya.

2.

Setelah kedatangan "PLRTI" di Yordania, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman, bekerjasama dengan "JMOL", dapat melakukan program pra penempatan dalam rangka membiasakan "PLRTI" dengan hukum, peraturanperaturan, prosedur dan kebudayaan di Kerajaan Hashimiah Yordania.

Pasal18 Agen-agen Indonesia harus memeriksakan kesehatan "PLRTI" di rumah sakit atau pusat kesehatan yang dinominasikan oleh "Depnakertrans" dan diotentikasi oleh Kedutaan Besar Yordania di Jakarta. Laporan medis tersebut harus menyertakan tes kesehatan terkait dan harus disahkan dan dicap oleh Kedutaan Besar Yordania di Jakarta dalam rangka menjamin bahwa "PLRTI" sehat secara fisik dan mental dan sepenuhnya siap untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja.

Pasal19 1.

"Depnaketrans" harus mewajibkan agen-agen Indonesia untuk mengganti, atas biaya mereka sendiri (dalam waktu kurang dari dua bulan), jika "PLRTI" tidak berkualifikasi, yang dibuktikan dengan ketiadaan sertifikat kompetensi atau jika mereka menolak untuk bekerja tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut Agen-agen Indonesia harus hukum sesuai etentuan dalam "MoU" ini. mengganti kepada Pengguna, melalui agen-agen Yordania, segala pengeluaran yang timbul akibat ketidakmampuan dalam memberikan pengganti.

2.

Apabila dalam kurun waktu satu bulan pertama sejak kedatangan "PLRTI" ke Yordania ditemukan bahwa yang bersangkutan tidak sehat fisik atau mental, atau menderita penyakit menular, atau hamil, maka agen-agen Yordania dan Indonesia harus menanggung semua biaya yang telah dikeluarkan oleh Pengguna termasuk tiket pesawat. "PLRTI" harus diganti tanpa membebani Pengguna dengan pengeluaran tambahan.

Pas al20 Kedua Pihak harus mengambil langkah hukum termasuk penjatuhan sanksi dan pengenaan denda terhadap agen-agen masing-masing yang melanggar hukum, peraturan-peraturan, dan instruksi-instruksi kedua Pihak serta ketentuan dalam "MoU " ini.

Pasal21 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman akan menginformasikan kepada "JMOL" apabila ada "PLRTI" yang lari ke Kedutaan Besar setelah meninggalkan rumah penggunanya. "JMOL" selanjutnya harus turun tangan dalam menyelesaikan masalah dan kasus-kasus yang belum selesai yang timbul antara "PLRTI", Pengguna dan agen-agen Yordania, melalui komisi yang dibentuk untuk tujuan tersebut oleh "JMOL", bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amman.

Pasal22 Hak untuk menjalani proses peradilan tetap dijamin untuk para pihak yang terkait dalam kontrak kerja untuk mendapatkan ganti rugi yang timbul akibat terjadinya pelanggaran terhadap hukum, peraturan-peraturan serta instruksi-instruksi terkait di Kerajaan Hashimiah Yordania.

Pasal23 1.

Para Pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Bersama yang terdiri dari pejabat-pejabat terkait dari masing-masing Pemerintah untuk mendiskusikan berbagai hal yang timbul dari pelaksanaan "MoU" ini.

2.

Kelompok Kerja Bersama harus mengadakan pertemuan tahunan secara bergantian di Indonesia dan Yordania. Tempat dan waktu pertemuan akan disepakati bersama oleh para Pihak.

Pasal24 "MoU" ini dapat ditinjau atau diubah berdasarkan permintaan tertulis dari salah satu Pihak melalui saluran diplomatik. Perubahan tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari "MoU" ini dan akan mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan para Pihak.

Pasal25 1.

"MoU" ini akan mulai berlaku sejak tanggal penandatangan.

2.

"MoU" ini akan berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan secara otomatis akan diperbarui untuk jangka waktu yang sama, kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri "MoU" ini, paling lambat enam bulan sebelum berakhirnya "MoU" ini.

3.

Pengakhiran "MoU" ini tidak akan mempengaruhi keabsahan kegiatan apa pun yang tengah berlangsung berdasarkan "MoU" ini sampai selesainya kegiatan terse but.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani "MoU" ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Bali , Indonesia, pada tanggal 27 Juni 2009 dalam bahasa Indonesia, Arab and lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam Bahasa lnggris yang akan berlaku.

Untuk Pemerintah Republik Indonesia

Untuk Pemerintah Kerajaan Hashimiah Yordania

Signed

Signed

Dr. Erman Suparno

Dr. Gazi Shbaikat

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Menteri Perburuhan

o~IJ ~W\ cSji.ll o)jJ I ~J~\ ~_)~ ~~ J ~\ o_;\jJ I ~lf.l\ ~.l_;'il ~ Sl J\ ~~ 0

J~ ~~ ~'ii J ·LW1 ~~\&.. ~~ •• t:.~-: .... J _) .. J~ \~\ r.:--

'[

O'

ft

'-._/

-

(_

f

·~

f''t~

OI

~

{..

(:'.

{..

.

rf t

\

c .c:c... ~---

'(-

,tt

~' £

~

C-~

l~

~

[,[

!G

~· ~·

r-~

-

o•

Cf,·

L

[

);,.

~(!_

Gp-

~· ~

1·

i

~!

~

~\

t

{..

r

,~:

<;;·

~

f

OI

L

l

,t'

1-.

:f

~-

f

C·

[

.....

0 \

,,.-... ----1 '-'

~

.c:-

~'g

~. I>

'Ci.

Etf

·~'t

'_./

w

~ r~

~ {.. o~

1·· r~

~

~

~

[.

-

[

CL·

'I>
(:'.

{..

:[

[•

T

i v

-

(_

•

L

,.-._ ~ 'I>
0\

~

Ul

't -· ~t' £ . t' r '"~~ '· . .~'_,

~ );. fl I>_

f

t;l~ · ~-

V

~ 'I>
(:'.

·ct... ·ct... ~

t;·

~

O'

l':

.::.·

V'

f;

OI

-

~,·

I>

~ t;·

~

-· - L

{_,

~ .~ ~·

'e,

L

-

ttrt

(ff§'

{.. CL:....t:.. E 'Ci ·- - .c:-

~

c.

i;;

' - ·'I>
~

~

~t~ ~.

{..

~i=~-~ - "

l-·ct.\f~ .... f

~'h

r· rt ·~ ,f \- -

t, [• .t -...::;

L' ( E~ t;· - - .

~

~

-E

ES l . ~

~ r;:fl

:~'ft t. -

'l

~ . re.. 't {.. .~ . I>

'(

~- c. E ~· r- t'

~

(' l. f:

1t

r\ { . - " "1 .c

.

E: {.~.. -~f [• ~- E: t ~

0\

.....

0-. ...._,

~

O\

-·

ct_{..

f f2 ~f~·l l- t -

.

,~"

~ \- L· C-<j;·

' \ -

1..:

-

-rt (' [

c~

~

~'

t

.

·Ei

'f

'E:

' (!:

~

0\

~

o•

L

E.c· f t:· -

L

!:'. -\...

~·

-

~·

. .w

[. i- ~:r t. 1-. ~ii

. c·

"

I:' 1i,

• {..

L 'I>
0.

OI

~(t

~ -

f.): t~.~: ~ <2 ~ !. f .t' E f ~. ~ 'fu ·ct,·.~~. -

. '!;;

{..

c. . f.. &' ~· <2 \,

~r. L;;~. C... {..

L

',r_ ~ 1·"I:

• '\-'I>
~ t;· ).

~ L, ·~rt

I

/'I>
~

[ E'l [ . ~·

CL·

( 9) o.l\.JI

(10) o.l\.JI

( 11 ) o.l\.JI 04 ~_,..1.il

Jfa ~k ~1~.ll...W 01 0Lc ~ ~_,..1.il ~_)~ ;;_)ti...J ~ . ~.JJJI ~1 o)jJ J~

( 12) o.l\.JI ;/\ , ~\ ;;~ , ·;!\

J)L:. _;..::..· \ ~

~t......a . c.s-'.I\ ~ •. .. J ,lj\

~L.....::i r~-' .~l.b...I u-aWI c~~I

09_,

J _)-lA · · ~k

~

I Jil _)~ .

;/

~.b ~ ~.J.J':ll ~1 o)j_, ~lyi ~

~Lilj:ill_,~~~~J..1.i~\ Jy..JI ~k C'1 JAC .llc ~ji;i ~~\ ~\ ~ JL.....i)-:i 4.J.J;/\ ~I o)j.J ('~J . '+i.J_,c ;)_fiij ~ "-4\j:ill ~.b <.s9 ~ .uLc ~ ~_,..1.i;/I ;;.Jli...JI ~I 4~ u-aWI C~yWll 04

( 13 ) o.l\.JI

(14) oJW) :u.....:JI wl~ ~WI ~LS:i.11.J f' ~)I 4....:.:i1j ~~.JY.YI 1Ag • ;.,.~ ~.Jfa. ~_;hjl f' fa.

Jg'.i· a=-\.' ~.J.l.iYl.J ~J.JYI ~jill ~lS:..a f'.fo ~I

( 15) oJW\

(16) oJW\ J_).-W1 A.__l.olc u_,_5.:i 0 1 ~.J.l.i'i 1o~1 .J A.__1.oW1 tS__,_:rn o_;1 J.J 0 ~-g''""'·'' ~ o..'.)lg .•..,

: 1yi

" '.J o'

A. ;.,

A·i· A.J ~Y.J 4__u..'.)..c 4.!·"

( 18) oJW\

'j. "

.1

.!\J.l.i'il

l;

'(>

l.o

1.~- i·~

~-

~i

f;' [

Cft·

-

f-

ih[

~f ·(;. lA

'e; c-

~-.

i: -

~- ~

~1-

~ (.

·[ E

c· .t

~.C

·t;1..: ··(;.1.

[·

tf~-

[

0\

.,

'-"

N N

,.-..

f;" c_

(

o•

.

~

L

l.o

Gj_

C- [

c_l.o'

f ,r :f

E1

r

t ~'- ~-f;

l i " Cf.;,[.

'l [ ~};

l· ~ ;- ~·

.~

f [t 'i. ~

L' .

-

t t~,f

.c-v ~· ~·

E· ~ - ~ ~ l L' ~

I:. L~.

l.o

l.o

L

i

~· L_

L:

f ~. [-. f ~''i,. 1. E ., :f { ~-~ E f£1

.

.t

f ~t.r [rr ~ t [

L'

~

[

0\

.,

.._.,

N

,.-..

r

r-

t

~

£'

k" 'r.. ~t: ~

-~

.

.

~,_'

v'

"( ,.r o·.

v

't·

~- ~-

-~

~··

r..c-1.): ~r ~

r:;·'

Tu~.),

&.

f

'"'\>

0 ~-~··.

t'

-~.r

~1~: t \

(,.

'e; - ~

~.

- [• l.o .c-

~- l.o

~~

~

,E r:

[•

'

·[

~

...

0\

0 .._.,

N

..-

f

~

c_1

f~°f'

.. l.o ..

:~

-

. l.o

E'v t

-· ·(;.

·(;.

~{. -

I

N

i

~t ~ (:'.:

_:.

f
C·

l 1 fr

C· ..C

...2

L(.,

.'

I

~\

·(· v- ·

·t··. f. 'r

\

f;"

'f ~ ~. ·~ ~· ~· ·t.

I: · - c_~

,,,. l.o

t.

L

~

E

1:

•

.

I

I

l.o

c

{l ~1

~:

C- Lo•

·f -·

1-. 'e; c-·l. 1: f) i 'e; ~ 'fi- 'Ci... ·~ :__

~.

·(;.

,l.o,

~

~

f ~t :f ~ -~ ~ ~ ~

~ ~ ~ L

I

ti f \.. ,, (• 'r.: ~ t·

\e_~

i '[

l,,.

~~:Et-:

~l C·

\

~ ~ .~~ •Gj_ f)

I

·~ ~- ~: !;;·

l.o .

I:'.

g;£ -'t~ \ - · .c[' 1'.'

v

-

~ ~· ·~ ~

•

rt[!;;f-[ t· '-°t! ~

f

'"'\>

~-). f rJ

t~-1_~ :~.

~

~f ~· ~ c_

f ~-l tJ tt.~ 'f f

.

,·

tE~~- ~

-

;_f4-l.o

c_

l.o

1 [~ ~ f. ~ E: f)·~ c_ £.t t 1-(• 'f.. «· f2

~~· 'Gi..

~~

1

.r

..c . ~· I:'. -~

I:'.

~- '1--

[.tr f. !:-

[·.

~

0\

.,

\0 .._.,

~

,,-.....

I:'.

·t.'

~~

l'..,

~f'

r c.

~f

:C

C·

't -· l.o

£~ :f f)

~l

c...

,-

~-

. l.o

·~

:

~I\

!:~ '}f

. ·r

l.o

l

,c;-

l.o

·~

f

~

--- - ·---- -·-· -----

I, t '>

~ "'=

-

A

;.;

i<

.

J

REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA REPRESENTED BY MINISTRY OF MANPOWER AND TRANSMIGRATION AND GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN REPRESENTED BY MINISTRY OF LABOUR ON THE PLACEMENT AND PROTECTION OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS

The Government of the REPUBLIC OF INDONESIA, hereinafter referred to as "INDONESIA", and the Government of the HAS HEMITE KINGDOM OF JORDAN, hereinafter referred to as "JORDAN", and both parties hereinafter referred to as

the "Parties"; Referring to the Memorandum of Understanding, hereinafter referred to as "MOU", between the "Parties" concerning Placement of Indonesian Manpower signed in Jakarta on 2 May 2001; Desiring to enhance the friendly relations between the countries of the two parties through development on the cooperation in the field of Manpower; Cherish the recommendations endorsed by the Bali Regional Ministerial Conference on people smuggling and trafficking in persons and related transnational crimes; Realizing that the placement and protection of Indonesian Manpower requires the special arrangement agreed by the "Parties"; Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries;

HEREBY agree to the following articles of mutual understanding:

Article 1

1.

The recruitment of Indonesian domestic workers hereinafter referred to as "IDW", in Jordan shall be regulated in accordance with the procedures, regulations, and guidelines agreed on by the two parties, and in accordance with the laws. regulations, and instructions organizing the "IDW" in Jordan, and finally in accordance with agreements signed or will be signed later between the two parties.

2.

Both Parties shall take necessary measure to ensure that the "IDW" recruited to work in Jordan shall be employed only in Jordan and not to third country.

3.

The Jordanian employment agencies, hereinafter referred to as "Jordanian Agencies" and the Indonesian employment agencies, hereinafter referred to as "Indonesian Agencies" shall ensure that the "IDW" have obtained a valid working visa to Jordan prior to departing Indonesia. Article 2

The "IDW" shall be recruited only through licensed Indonesian Agencies and licensed Jordanian Agencies adopted by both Parties. No direct recruitment of the "IDW" is allowed. Article 3

1.

Both Parties shall provide each other through the Embassy of the Republic of Indonesia in Amman with a list of the authenticated Jordanian and Indonesian Agencies within two weeks as of the date of this "MOU". Any changes occurred on the aforementioned list should be passed to the parties no later than two weeks from the change occurrence.

2.

The Jordanian Ministry of Labour, hereinafter referred to as "JMOL", and The Embassy of the Republic of Indonesia in Amman should quarterly provide each other with the number of the "IDW" who entered and left from Indonesia to Jordan vice versa; both parties should cooperate to fix the accurate figure thereof.

3.

Ministry of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia, hereinafter referred to as "IMMT", shall provide the "JMOL" through the Embassy of the Republic of Indonesia in Amman with a list of all the "IDW" who worked in Jordan during the last five years prior to the date of signing this "MOUU regardless their occupation. However, the "IMMT" shall keep providing the "JMOL" with a list of the "IDW" who work in Jordan annually. Article 4

The Employer shall obtain the required working and residency permits at his/her own expenses for the "IDW", if the Employer fails to obtain the permits, he/she shall pay the penalties stated in the relevant legislations, unless the fines caused by the "IDW", as determined by the "JMOL".

Article 5

The "JMOL" shall take measures to enforce the Employer or the agency to complete procedures required for return ing of the "IDW" or for their transferring to another Employer in case of mistreatment on the basis of judicial court decision and/or decision by the Joint Committee at the "JMOL". Article 6

The Agencies of both Parties are obliged only to deploy the "IDW" within the legal age (23 - 40 years). Article 7

The working contract shall be approved and stamped by the Embassy of the Republic of Indonesia in Amman. Arti cle 8

The Employer shall obtain and pay a life insurance policy for the benefit of the "lDW", the life insurance policy shall be valid for two years, issued at an accredited and registered insurance company. Article 9

The Jordanian Agencies shall provide the Employers, in cooperation with the "JMOL", the instructive publications regarding the rights of the "IDW" and their culture to minimize the misunderstanding situations that might occur due to cultural differences. Article 10

The Jordanian Agencies shall keep a register for all the "IDW" they have placed. The Embassy of the Republic of Indonesia in Amman may request the "JMOL" for a copy of the aforementioned register. Article 11

The Embassy of the Republic of Indonesia in Amman has the right to call for any "IDW' through the "JMOL". Arti cle 12

The "IDW" shall not be transferred to work to another Employer during the contract period unless the "JMOL" approved otherwise by applying so on a special form. The "IDW" and the new Employer shall make a contract that guarantees th eir rights and commitments including the obligation of the new Employer to bear the return ticket of the "IDW". The "JMOL" shall forward monthly copies of the special form to the Embassy of the Republic of Indonesia in Amman.

Article 13

1.

The Employer shall open a bank account in the name and for the "IDW". The Employer shall deposit the "IDW" monthly salary as of the date of commencing the work to that account within seven days of the due date. The Employer and the "IDW' shall keep a copy of the bank deposit receipt to prove the salary payment.

2.

The Employer shall not employ the "IDW" in any work other than the one described in the working contract. The Employer shall provide the "IDW", and in a suitable way, with accommodation, meals, clothing, a weekly one day rest, and medical care. The Employer must not place any restrictions upon the "IDW" correspondence and religious practice. The working hours should not exceed the hours stated in the relevant legislations of Jordan. Article 14

Both parties shall provide each other with a list of all the related financial cost that is collected by the Agencies of respective parties. Article 15

Both Parties shall take necessary measures complied with the regulations and procedures, including legal enforcement, to prevent any placement of the "IDW" to Jordan through any channel other than procedures in accordance with the provisions of the "MOU". Both Parties shall ensure that the Agencies involved in such an illegal placement shall be brought into legal proceedings according to the laws and regulations of both Parties. Article 16

1.

The "IMMT" shall ensure that the "IDW" are trained, qualified, and officially certified by the "IMMT".

2.

The "IDW' have to comply with the directives of the Employer and respect laws, regulations, customs, and traditions of the Hashemite Kingdom of Jordan. Article 17

1.

The "IMMT" shall enroll pre-departure training to ensure that the "IDW" would be adjusted with the language and cultural sensitivity with a view of reducing misunderstanding that might occur due to the cultural differences.

2.

Upon the arrival of the "IDW" to Jordan, the Embassy of the Republic of Indonesia in Amman, in cooperation with the "JMOL", may enroll predeployment program in order to have the "IDW" familiarized with the laws, regulations. procedures, and the culture of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Article 18

The Indonesian agency shall carry out a medical check up for the "IDW" at hospitals or medical centers nominated by the "IMMT" and authenticated by Jordanian Embassy in Jakarta. The medical report shall include related medical tests and shall be authorized and stamped by the Jordanian Embassy in Jakarta with a view of ensuring that the "IDW" are physically and mentally healthy and fully ready to carry out the duties as stated in the working contract. Article 19

1.

The "IMMT" shall oblige the Indonesian Agencies to substitute, on their own expenses, the "IDW" (not later than two months) if they are not qualified which is determined by the unavailability of their certificate of competence or if they refuse to work without any legal reason in accordance with the terms of this "MOU". The Indonesian Agencies shall compensate, through the relevant Jordanian Agencies, the Employer of any expenses arising from the failure of such substitution.

2.

Within the first month of their arrival to the Hashemite Kingdom of Jordan and it is found that the "IDW" is not physically or mentally healthy fit, or suffering from a contagious disease, or pregnant, the Jordanian Agencies and Indonesia Agencies shall bear all cost and fees paid by the Employer including flight tickets. The "IDW" shall be substituted without any additional expenses born by the Employer. Article 20

Both Parties shall take legal action including penalties and fines against its respective Agencies which violate the relevant laws , regulations, and instruction s of both Parties and the provisions of this "MOU". Article 21

The Embassy of the Republic of Indonesia in Amman shall inform the "JMOL" concerning the UIDW" who seek refuge in the Embassy of Indonesia in Amman after leaving the houses of their Employers. The "JMOL" shall in turn solve the problems and suspended cases of the "IDW' occurred between and among the Employers, the "IDW", and the Jordanian Agencies throughout the committee formed for that purpose in the "JMOL" in cooperation with the Embassy of Indonesia in Amman. Article 22

The right to have judicial trial is secured for the relevant parties of the working contract for any compensation arising out from the violations of the relevant laws, regulations, and instructions of the Hashemite Kingdom of Jordan.

Article 23

1.

The parties agree to establish a Joint Working Group comprising the relevant officials from the respective Governments to discuss any matter arising from the implementation of this "MOU".

2.

The Joint Working group shall meet annually alternately in Indonesia and Jordan. The venue and date of the meeting will be mutually agreed by the Parties. Article 24

This "MOU" can be revised or amended through a written request by either Party through diplomatic channels. Such amendment will be an integral part of this "MOU" and will be effective on the date as determined by the Parties. Article 25

1.

This "MOU" shall be effective as of the date of its signing.

2.

This "MOU" shall be valid for five years and automatically renewed for similar period, unless either Party inform the other of its intention to terminate this "MOU", minimum six month prior to its termination.

3.

The termination of this "MOU" shall not affect the validity of any ongoing activities under its provisions until the completion of such activities.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this "MOU". DONE in duplicate, at Bali, Indonesia, on the 2J1h of June, 2009, in Indonesian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic.

For the Government of the Republic of Indonesia

Signed

For the Government of the Hashemite Kingdom of Jordan Signed

Dr. Erman Suparno

Dr. Gazi Shbaikat

Minister of Manpower and Transmigration

Minister of Labour