MEMORANDUMSALINGPENGERT~N
.,
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA TEN TANG KERJA SAMA PARIWISATA
Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Filipina, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak" BERHASRAT untuk memperkukuh hubungan peiSahabatan dan saling pengertian yang ada antara kedua negara di bidang pariwisata. DllLHAMI oleh kesepakatan bersama untuk meningkatkan dalam batas-batas. kemampuan Para Pihak, pernngkatan keqa sama di bidang yang telah disebutkan di atas berdasarkan persamaan, salrng menghormati dan menguntungkan, MENIMBANG bahwa kedua negara merupakan anggola aktif Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara; MENYADARI peran panwisata dalam pembangunan ekonomi Para Pihak dan sebagai alat pemacu yang posit1f menuju perbaikan kualrtas hidup bagi seluruh rakyat, MEYAKINI akan peran pariwisata sebagai kekuatan pentmg dalam peningkatan perdamaian dan pengertian secara internasional yang lebih ba1k; MERUJUK pada PerjanJian Kebudayaan antara Republik Indonesia dan Republik Filipina yang ditandatangani di Manila pada tanggal 28 April 1959 dan Per:1anj1an Dasar tentang Kerja Sama Ekonomi dan Tekrns antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemenntah Republik Fil1pina yang ditandatangarn d1 Jakarta pada tanggal 8 Agustus 1974; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku d1 negara rnasing-masing. Telah menyetujui sebagai berikut:
Pasal I TUJUAN KERJA SAMA
Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk . a.
Meningkatkan kedatangan wisalawan ke kedua negara dari negara-negara penghasil wisatawan dunia melalui Republik Indonesia dan/atau melalui Republik Filipina;
b.
Mendorong penyebaran yang lebih luas 1umlah kunjungan wisatawan menuju ke berbagai daerah tujuan dan atraksi wisata di masing-masing negara;
c.
Mendorong kunjungan warganegara dan penduduk kedua negara ke masing-masing negara lainnya, dan
d.
Mendorong pertumbuhan industri pariwisata yang sehat di kedua negara.
Pasal II BADAN-BADAN PELAKSANA
a. Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Kementerian Negara Kebudayaan dan Pariwisata sebagai badan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. b. Pemerintah Republik Filipina menetapkan Departemen Pariwisata sebagai badan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Memorandum Saling Pengert1an ini.
Pasal Ill RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Kedua Pihak akan berupaya untuk meningkatkan kerja sama pariwisata berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara, dalam bidang-bidang sebagai berikut :
·a. Penelitian dan Pengembangan Para Pihak akan melaksanakan kerja sama di bidang penelitian dan pengembangan melalui pertukaran informasi mengenai hasil-hasil penelitian atau studi dalam ruang lingkup yang saling menguntungkan kedua belah Pihak;
b. Pendidikan dan Pelatihan
Para Pihak akan melaksanakan keqa sama dt bidang pendidikan dan pelatihan melalu1 pertukaran informast, studi banding atas program program pelat1han serta peningkatan kemampuan ba1k d1 sektor pemenntah maupun sektor swasta:
c. Promosi Para P1hak akan mendorong dan mempromosikan perjalanan perorangan maupun kelompok oleh warganegara Para P1hak bersangkutan, dan warganegara dari negara-negara ketiga untuk berkun1ung ke Indonesia dan Filipina. Para Pihak akan mempromosikan arus wisatawan melalu1 udara dan laut antar kedua negara dan akan mengupayakan kemudahan tersediar'ya
pelayanan-pelayanan pokok untuk tu1uan dimaksud. Para Pihak akan memberikan dukungan bagi kegiatan promos1 pariw1sata satu sama lain. dan apabila d1perlukan, akan melaksanakan program promosi bersama yang mehbatkan pertukaran pemuda dan mahas1swa, ker1a sama dalam periklanan, pengembangan paket-paket w1sata bersama, pertukaran produk dan penyebaran brosur, film dan foto termasuk slide dan mterlaid.
Para Pihak akan melaksanakan program-program promosi bersama yang mehputi "program kembar" d1mana setiap Pihak akan mempromosikan dan memasarkan daerah tujuan w1sata Pihak lainnya secara bersamaan dengan program promos1 masing-masing dalam pasar-pasar w1sata internasional melalu1 program-program par1wisata bersama, demiktan halnya mendorong w1satawan yang mengunjungi negara salah satu P1hak untuk memperpanjang kun1ungan mereka ke daerah tujuan wisata masingmas1ng Pihak, yang sesuai dengan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi masing-masing Pthak d. Pertemuan, lnsentif, Konvensi dan Pameran (MICE)
Para P1hak akan melakukan upaya kerjasama di bidang pertemuan, 1nsentif, konvensi dan pameran yang akan dilakukan melalui pertukaran informasi mengenai fasilitas/penyelenggaraan MICE, dan melalui penyelenggaraan bersama konferens1 dan pa meran
e. Kerja Sama Sektor Swasta Para P1hak akan mendorong usaha-usaha panwisata terkait di masmgmasing negara khususnya biro-biro perjalanan dan lembaga lainnya, untuk men1al1n kontak-kontak b1snis, menciptakan program-program promos1 investasi serta sallng bertukar pengalaman dan informasi yang menyangkut
sistem yang sedang berlaku di masing-masing negara. Kerja sama ini juga akan mendorong pengembangan program-program promosr bersama yang akan memasarkan Indonesia dan Fil1pina dalam satu paket wisata.
Pasal iV PELAKSANAAN
a. Perwak1lan Sadan Pelaksana yang telah d1tunjuk oleh Para Pihak, btla perlu bertemu secara bergantian di kedua negara untuk menilai dan memantau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian in1. b.
Untuk memfasilitasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, kedua Pihak akan menyusun tata cara, rencana dan program-program kerja sama yang direkomendasikan guna mencapai tujuannya melalui kantor
penghubung khusus yang ada pada badan resmi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal II. PasalV HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DAN KERAHASIAAN
Perlindungan HAK akan diberlakukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional Para Pihak. Seluruh informasi yang diterima atau dipertukarkan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan disampaikan kepada pihak ketiga tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari Pihak terikat lainnya.
Pasal VI PERUBAHAN
Salah satu Pihak dapat mengajukan perubahan atau modifikasi secara tertul1s dari setiap bag1an pada Memorandum Saling Pengertian ini. Perubahan atau modifikasi tersebut berlaku sesuai dengan ketentuan mengenai tanggal berlaku yang disepakati oleh kedua belah Pihak.
PasalVll PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perselisihan diantara Para Pihak yang berkaitan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara bersahabat rnelalui konsultasi dan/atau negosiasi antara Para Pihak, melalui saluran diplomatik.
Pasal VIII MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
(1) Memorandum Saling Pengertian ini mular berlaku pada tangga pemberrtahuan secara tertulis yang terakhir oleh Para P1hak yang memberrtahukan bahwa prosedur internal untuk mulai berlakunya telah d1penuh1 (2) Memorandum Saling Pengertian inr berlaku untuk 1angka waktu 5 (Irma) tahun dan kemudran akan secara otomatis drperpanjang untuk 2 (dua) tahun selanjutnya kecual1 drakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik paling tidak 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Memorandum Saling Pengert1an ini. (3) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini trdak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku setiap program dan proyek yang sedang berjalan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan menandatangani Memorandum Saling Pengertian inr
d1
bawah
ini,
telah
DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggc ~ JJ.c ulan November tahun dua nbu satu, dalam bahasa Indonesia dan ua. 1asa nggrrs yang semuanya mempunya1 kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran darr naskah Memorandum Saling Pengertian inr naskah bahasa lnggrrs yang berlaku.
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
UNTUK PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA
Signed
Signed 'CEO'NIDES T. CAuJI DU 1 A BESAR REPL # ~ FILIPINA UNTUK REPUBUK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON TOURISM COOPERATION
The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines, hereinafter referred to as "the Parties". DESIRING to strengthen the friendly relations and mutual understanding existing between the two countries in the field of tourism; INSPIRED by a common commitment to enhance within their capabilities, the promotion of cooperation in the afore-mentioned field on the basis of equality, mutual respect and benefit; CONSIDERING that both countries are active members of the Association of Southeast Asian Nations; COGNIZANT of the role of tourism in their economic development and as a positive instrument towards the improvement of the quality of life for all peoples; CONVINCED of the role of tourism as a vital force in promoting peace and better international understanding; REFERRING to the Cultural Agreement between the Republic of the Philippines and the Republic of Indonesia signed at Manila on 28 April 1959 and the Basic Agreement on Economic and Technical Co-operation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of the Philippines signed at Jakarta on 8 August 1974. PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries; Have agreed as follows:
ARTICLE I Aims of Cooperation This Memorandum of Understanding (MOU) aims to : a. b. c. d.
Increase tourist arrivals to both countries from world tourist generating market, through the Republic oflndonesia and/or through the Republic of the Philippines; Encourage a wider distribution of visitors to the various tourist destinations and attractions in each other's country; Encourage visits of both nationals and residents to each other's country; and Encourage the healthy growth of the tourism industry in both countries.
ARTICLE II Executing Agencies a.
The Government of the Republic of Indonesia designates the State Ministry of Culture and Tourism as the agency responsible for the implementation of this Memorandum.
b.
The Government of the Republic of the Philippines designates the Department of Tourism as the agency responsible for the implementation of this Memorandum.
ARTICLE III Areas of Cooperation Both Parties shall endeavor to promote tourism cooperation in accordance. with the laws and regulations of their countries in the following areas :
a.
RESEARCH AND DEVELOPMENT The Parties shall undertake cooperation in the areas of research and development through exchange of information on results of researc~ or studies in areas that shall benefit both Parties.
b.
EDUCATION AND TRAINING The Parties shall undertake cooperation in the areas of education and training through exchange of information, comparative studies on training programs and skills improvement in both public and private sectors.
c.
PROMOTION
The Parties shall encourage and promote individual or group travel by their respective citizens and citizens of third countries to Indonesia and the Philippines. The Parties shall promote tourist flows by air and sea between both countries and shall endeavor to facilitate the supply of essential services for that purpose. The Parties shall provide support for each other's tourism promotion activities, and whenever necessary, undertake joint promotion programs involving youth and student exchanges, cooperation on advertising, development of joint tour packages, production exchange and dissemination of their respective brochures, films, and photographs including slides, interlaid. The Parties shall undertake joint promotion programs that include a "twinning program" whereby each Party shall promote and sell the other's destinations jointly with its own in international tourist markets through joint tourism programs, as well as encourage tourists visiting the countries of the Parties to extend their visits to each other's destinations, which shall all be in compliance with their respective national laws and regulations. d.
MEETING, INCENTIVE, CONVENTIONS AND EXHIBITIONS
The Parties shall undertake cooperative efforts in the areas of meetings, incentives, conventions, and exhibitions through exchange of information on MICE facilities/events, and through joint organization of conferences and exhibitions. e.
PRIVATE SECTOR COOPERATION
The Parties shall encourage their respective tourism-related establishments, particularly travel agencies and other institutions, to establish business contacts, to create investment promotion programs, and to exchange experiences and information regarding theit existing systems. These establishments shall likewise be encouraged to develop joint promotional programs that would market Indonesia and the Philippines under one tour package.
ARTICLE IV Implementation
a.
The Representatives of the designated Executing Agencies of the Parties shall, when necessary, meet alternately in the two countries to assess and monitor the implementation of this Memorandum of Understanding.
b.
To facilitate the implementation of this Memorandum of Understanding, both Parties shall set down the procedures, plans and recommended programs of cooperation toward achieving its aims through specific contact offices within their respective competent official agencies as mentioned in Article II.
ARTICLEV
,
Intellectual Property Rights and Confidentiality
The protection of intellectual property rights shall be enforced in conformity with the respective national laws and regulations of the Parties. All information acquired or exchanged by virtue of this Memorandum of Understanding shall not be transmitted to a third party without the prior written consent of the other Party.
ARTICLE VI Amendment
Either Party may request in wntmg an amendment or modification of any part of this Memorandum of Understanding. Such amendment or modification shall enter into force in accordance with the provision on entry into force agreed by both Parties.
ARTICLE VD Settlement of Disputes
Any dispute between the Parties concerning the interpretation and/or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations between the Parties, through diplomatic channels.
ARTICLE VIII Entry into Force, Duration and Termination
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of the later written notification by the Parties, indicating that the internal procedure for its entry into force have been complied with. This Memorandum of Understanding shall remain valid for a period of five (5) years and shall be automatically renewed for another two (2) years, unless either Party terminates it by giving written notification through diplomatic channels, at least six (6) months prior to its expiration.
The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the validity and duration of any on-going programs and projects under this Memorandum of Understanding. In Witness Whereof, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding.
Done in duplicate at Jakarta on the. i.~!J.f&.day of November in the year of two thousand one in the Indonesian and English languages, both texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail. I
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Signed P / I GEDJ;'ARDIKA ST~STER OF CULTURE
AND TOURISM
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES
Signed
I
:tE0NIDES T. CADAy AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF THE P.HaIPPINES TO INDONESIA
