REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA SADAN STANDARDISASI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (BSN) DAN BIRO STANDAR INDIA REPUBLIK INDIA (BIS) TENTANG KERJASAMA STANDARDISASI
Sadan Standardisasi Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disebut BSN) dan Biro Standar India Republik India (selanjutnya disebut BIS) untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".
BERTEKAD untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kerjasama antara kedua negara dan rakyatnya ;
MEMPERTIMBANGKAN mempromosikan
dan
kepentingan memperkuat
bersama
kerjasama
kedua teknis
negara
dalam
untuk
semangat
kesetaraan dan manfaat bersama;
MENGAKUI
kebutuhan
kerjasama
teknis
yang
akan
meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui fasilitasi perdagangan kedua negara;
BERDASARKAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH MENCAPAI KESEPAKATAN SEBAGAI BERIKUT:
PASAL 1 TUJUAN
Tujuan Nata Kesepahaman ini adalah untuk memfasilitasi kerjasama yang lebih erat dan menyediakan mekanisme antar kedua Pihak untuk dapat bekerja bersama-sama dalam memperkuat kegiatan standardisasi dengan tujuan mendorong perdagangan yang saling menguntungkan.
PASAL 2 LINGKUP KERJASAMA
Para Pihak, sesuai dengan kompetensi dan menurut hukum dan peraturannya yang relevan, akan mendorong dan meningkatkan kerjasama di bidang-bidang berikut:
2.1. Standardisasi
a) Para Pihak akan bertukar informasi ilmiah dan teknis tentang isuisu/bidang standardisasi sesuai kesepakatan bersama. b) Para Pihak akan melaksanakan penelitian terkait dengan standardisasi secara timbal balik dan lingkup lain yang disepakati bersama, yang mungkin diperlukan. c) Salah satu Pihak mengizinkan adopsi standarnya menjadi standar nasional Pihak lainnya berdasarkan kesepakatan bersama.
d) Kedua belah Pihak akan saling bertukar informasi terkait tanggapan terhadap standar internasional, pada berbagai tahap pengembangan.
2.2. lnformasi Teknis
Para Pihak akan bertukar informasi dalam bentuk berikut: a) Katalog standar nasional, beserta dengan norma dan prosedur; b) lnformasi dan materi tentang program pelatihan dan peningkatan keterampilan tenaga ahli di bidang
standardisasi dan penilaian
kesesuaian; c) Publikasi bersama; d) Seminar, konferem;i, simposium, diskusi meja bundar bemama.
2.3. Pengembangan Kapasitas
Para Pihak akan menyediakan program pengembangan kapasitas bagi personel Pihak lainnya di bidang standardisast, dan tukar menukar tenaga ahli dalam
kegiatan pengembangan standar dan penilaian kesesuaian secara
timbal balik dan di lingkup lain yang disepakati bersama, yang mungkin diperlukan. PASAL 3 PENGATURAN TEKNIS
a) Dalam rangka mengimplementasikan Nota Kesepahaman ini, kelompok kerja dapat dibentuk yang terdiri dari perwakilan kedua belah pihak untuk merumuskan program-program implementasi pada bidang yang disepakati bersama. Program-program ini dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari otoritas yang relevan dari kedua belah pihak. b) Dalam rangka memfasilitasi kerjasama di bawah Nata Kesepahaman ini, pengaturan teknis dapat disusun yang mencakup prosedur rinci di bidang yang disepakati bersama dan hal-hal lain yang sesuai termasuk, jika dipandang perlu, pengaturan pendanaan program
PASAL4 PENGATURAN PENDANAAN a) Para Pihak akan menanggung biaya yang berkaitan dengan aktivitas yang timbul dari atau sebagai akibat dari Nata Kesepahaman ini dengan syarat yang disepakati bersama antara Para Pihak. b) Biaya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Nata Kesepahaman ini tergantung dari ketersediaan dana dan personil dari Para Pihak. c) Apabila dipandang perlu dan dengan persetujuan bersama, para Pihak dapat meminta dana dari pihak ketiga untuk membiayai program-program di bawah Nota Kesepahaman ini.
PASAL 5 HAK KEKAY AAN INTELEKTUAL
a) Kekayaan intelektual yang dihasilkan
oleh salah satu Pihak dalam
pelaksanaan Nata Kesepahaman ini akan tetap menjadi milik Pihak tersebut. b) Hak Kekayaan lntelektual yang dihasilkan dari kegiatan di bawah Nota Kesepahaman ini akan dimiliki secara bersama-sama dan tunduk pada pengaturan terpisah di antara kedua belah Pihak.
PASAL6 KERAHASIAAN
a) Masing-masing Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data lain yang diterima dari atau yang diberikan ke Pihak lain selama periode pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atau perjanjian lain yang dibuat berdasarkan Nota Kesepahaman ini. b) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam pasal ini akan tetap mengikat kedua belah pihak setelah berakhirnya Nota Kesepahaman. c) Ketentuan dalam pasal ini tidak akan mengabaikan hukum dan peraturan yang berlaku di Para Pihak.
PASAL 7 PENYELESAIAN SENGKETA
Setiap perbedaan atau perselisihan yang mungkin timbul dari penafsiran atau penerapan ketentuan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak.
PASAL8 AMANDEMEN
Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambah setiap saat secara tertulis dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak Pengaturannya menjadi bagian yang integral dari Nota Kesepahaman ini.
PASAL 9 BAHASA
Para Pihak menyetujui penggunaan bahasa lnggris sebagai bahasa kerja.
PASAL10 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU, DAN PENGAKHIRAN
a) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada saat tanggal penandatanganan. b) Nota Kesepahaman ini akan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan diperpanjang untuk 3 (tiga) tahun berikutnya, kecuali salah satu Pihak mengakhiri Nota Kesepahaman dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis melalui jalur diplomatik kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir. c) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu dari segala kegiatan yang berlangsung atas dasar Nota Kesepahaman ini, sampai selesainya seluruh kegiatan-kegiatan tersebut. SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini telah diberi kuasa oleh
Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.
DIBUAT, dalam rangkap dua di New Delhi, India, pada tanggal dua belas bulan
Desember tahun dua ribu enam belas, dengan dua salinan asli, masing-masing dalam Bahasa Indonesia, Bahasa India, dan Bahasa lnggris, semua naskah tersebut berkekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan terhadap penafsiran Nota Kesepahaman ini, naskah Bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Badan Standardisasi
Untuk Biro Standar India
Nasional Republik Indonesia
Republik India
-
Af~
Or. DESRA PERCAYA
ALKA PANDA
Director General for Asia-Pacific
Direktur Jenderal
and African Affairs, Ministry of Foreign Affairs
REPUBLIK INDONESIA
~ a101c1~
*
~ 1TIOlCii ~ (~ ~ ~ Cfi61" ~ ~ 'QCf ~
~5~$~~101 ~ 3ITto ~ ~q~q;
~
anrvrc>r
3ITto ~ ( ~ ~ q1Q
*
~ :tt1Cfct ~ ~ "tfai 3fr Cfi61" dim t ;
~~it 'QCf ~
*Glm' aHAI01 3tOjCfQC1 ~ 'QCf
q;)-
~ttA$f'tC1r ~c\lm~ ~ ifot~
tr)
:AictC1 :fia~~4i , ~. ~. a~c>til"1 , fcffirr-famr
2.3 ~ f9'sf101
¥1:41''1 ~ ~ ~ fc:r°Q'" q1ffi" ~ ~ CfiT VCfl ~ ~ ~ I ~ ctil~Sf;li
qm c);- ~ ~ c);- 310jli)C\ir1 c);- if1G cti14'1~a ~ ~ I ~ ~ 'Hli$f't(11 ~ ~ 3c=cl"1 'H~4)t11 qi)- WT11 ~ c);- ~ ctil~Sf;#i ~ ~rrf)4 ~
~ ~ ~ 3t1Cf~4cti ~ dfm, <=ff 4'lf4'l ~ ~ "QCf ~ 341
m-scr (1cti;fl4?1 ~ f9'~1Ra ~
"1T ~
t1
Cf)}
tnffi" c);- ~ 3f'mt 'A ~Ji ffi cf:t ~ra'f ~ fcf:ilfl" "lffi fclfil" ~ mtftta 1:1T ~ 'A1f$(tC1 I "filqo:f c);-
<Sr)
qfivlll'FkF~4 ~ ~ ~ CfiT ~~~~~~I
~ 'A1f$i'tct1 "filqo:f ~ ~ ~ c);- 41r~rci;q1;1 ~ ft:rc!"
cfi'I" ~ mrr 4lr rnq;l cfi'I" ~ cfi'I" u
w ~M
.~
-crci" JjC('fC11 q;r 3f0j41<401 ~ ~ ~ ai101il~C11 ~~I (SJ)
m
~ ~ ti 6"1 C1 ~ fcfl' ~ t1"1$'itC11 ~ ~ ti "11~ ~ a1a't~ qaTI- ~ iftil" ~
310j-c.3e\ ~~~~~~~I 1T)
~ 310jmG ~ ~ ~ ~ ~ qaTI° ~ fck\4"1101 ~ C1lIT fcl~4Al q;r ll¥Q
~~Wrrl
~t1"1$'itC11 ~~s.n-~~~3nWfl'l~C1 t16"1Q ~m~C1lrr1m
:fi'{fict ~~~~I ~m1'tr.r~:tt'1$41C11 ~q;r ~~~I
.ll•:r;c):a 1o ~ ~.
JrZriit, 3ftt :a 111f4t
Cfl)
~ 'fl1'1$41C11 ~ ~ ~ cfi'r ~ ~ ~ Wrrl
~
~ '81'1$41(11 ~ 3 (~
rt (iCfl 1imTcfl" ~ Jttt ~ ~ 3 (~ ~ ~ ~
~ ~. ~ (iCfl ~ VCfi traT ~ aJ:t$ila1 ~ q;)- t1J:t1c:a
~ 'H"llfG:i ~ 6 (~ ~ ~ {1"'111f°lltfl ~ ~ ~ ~ ¢
m
~ ~~ ~
~ ~ Thl~C1
*~q;t1 1T)
~ tl1'1$41C1 I ~ cfi'r 'fi"ll~ ~ 'fi1'1$/tC11 ~ c)l ~ cfi'r 'lit~~~ ~~ ~CiCfl ~~~ 3fcrltt~ "43ilfclC1 ~~I
~mR* JNift~'tt'
~~µrt~ fa:fiiH ~~ faarffcft, ~ 3IT'!IT, RtTT ~*GT~~ *~~~ti ~trrO~~~m~I ~'fi1'1$i!C11 ~~C41MI tR ~ cfi'r ~
*
~ trrO mr
~ii~\ ~
-
3fRCfil tisr
Asia, Pacific and African Affairs ~r "'1;ct<>f'4
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL STANDARDIZATION AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE BUREAU OF INDIAN STANDARDS OF THE REPUBLIC OF INDIA ON STANDARDIZATION COOPERATION
The National Standardization Agency of the Republic of Indonesia (hereinafter referred as BSN) and the Bureau of Indian Standards of the Republic of India (hereinafter referred as BIS), hereinafter also collectively referred as "the Parties";
DESIRING to strengthen the existing friendly relations and cooperation between the two countries and the people;
CONSIDERING their common interest to promote and foster technical
cooperation in the spirit of equality and mutual benefits;
RECOGNIZING the need for technical cooperation which will enhance the economic development through trade facilitation of both countries;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations in their respective countries;
HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:
ARTICLE 1 OBJECTIVES
The objectives of this Memorandum of Understanding (MoU) are to facilitate closer cooperation and provide mechanism by which Parties can work together for strengthening standardization with the aim to promote mutual trade.
ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION
The Parties shall within their competence and in accordance with their respective relevant laws and regulations, encourage and promote cooperation in the following areas:
2.1 . Standardization
a) The Parties shall exchange scientific and technical information on issues/areas of standardization as mutually agreed upon. b) The Parties may carry out research works relating to standardization on reciprocal
basis and other areas of mutual interest, as may be
appropriate. c) Each Party may allow adoption of its standards as national standards by other party on mutually agreed terms. d) The Parties will exchange comments on international standards at various stages of development.
2.2. Technical Information
The Parties shall exchange information in the following forms: a) Catalogues of national standards, as well as norms and procedures; b) Information and materials on training programs and experts skill improving in the fields of standardization and conformity assessment; c) Joint publications; d) Joint seminars, conferences, symposiums, round table discussions.
-2-
2.3. Capacity Building The Parties shall provide capacity building for the other Party's personnel in the field of standardization, and exchange of expert at the activities of standards development and conformity assessment on reciprocal basis and other areas of
mutual interest. as may be appropriate ARTICLE 3 TECHNICAL ARRANGEMENT
a) In order to implement this MoU, a working group shall accordingly be set up of the representatives of the Parties to formulate implementation programs in the field mutually agreed. These programs shall be implemented after the approval of relevant authorities of the Parties. b) In order to facilitate cooperation envisaged by this MoU, technical arrangement may be concluded covering detailed specifications in the fields mutually agreed and other appropriate matters including, if it is deemed necessary, the financial arrangement of programs.
ARTICLE4 FINANCIAL ARRANGEMENT
a) The Parties shall bear the costs related to any activity arising from or as a result of this MoU on terms to be mutually agreed between the Parties.
b) Such costs for the implementation of activities pursuant to this MoU are subject to availability of fund and personnel of the Parties. c) Whenever deemed necessary and by mutual consent, the Parties may request for funding from third party to finance the programs under this MoU.
ARTICLE 5 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
a) Any intellectual property brought by one Party for the implementation of this MoU shall remain the property of that Party.
-3-
b) Any intellectual property rights resulted from activities under this MoU shall be jointly owned and subject to separate arrangement concluded between the Parties.
ARTICLE 6 CONFIDENTIALITY
a) Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied to the other Party during the period of the implementation of this MoU or any other agreements made pursuant to the MoU. b) The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding termination of this MoU. c) The provision of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Parties.
ARTICLE 7 SETTLEMENT OF DISPUTE
Any difference or dispute that may arise out from the interpretation or implementation of the provisions of this MoU shall be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
ARTICLE 8 AMENDMENT
This MoU may be amended and/or supplemented at any time in writing by mutual consent of the Parties. Such amendments shall form an integral part to this MoU.
-4-
ARTICLE 9 LANGUAGE
Parties agree to use English as a working language.
ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND TERMINATION
a) This MoU shall enter into force on the date of its signing. b) This MoU shall be in force for a period of 3 (three) years and shall be extended consecutively for 3 (three) years, unless either Party notifies the other Party in writing through diplomatic channel of its intention to terminate this MoU, 6 (six) months prior to its termination. c) The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any arrangement made under this
MoU
until the completion of such
arrangement.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned being duly authorized by their
respective Government, have signed this MoU.
DONE, in duplicate, at New Delhi, India, on this twelfth day of December two
thousand and sixteen, in two originals, each in Bahasa Indonesia, Hindi, and English , all texts being equally authentic. In case of divergence of the interpretation of this MoU, the English text shall prevail.
For the National Standardization
For the Bureau of Indian Standards
Agency the R__,e~-
of The the Republic of India
Af~ DR. DESRA PERCAYA
ALKAPANDA
Director General for Asia~Pacific
Director General
and African Affairs, Ministry of Foreign Affairs 5-
