MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDIA TENTANG KERJA SAMA BIDANG PEMUOA DAN OLAHRAGA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA dan KEMENTERIAN URUSAN PEMUOA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDIA (selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama disebut sebagai "Para Pihak").
BERKEINGINAN untuk memperluas dan mempererat persahabatan antara kedua negara dan meningkatkan kerja sama antara Para Pihak dalam bidang Pemuda dan Olahraga; MEMPERTIMBANGKAN
pentingnya
untuk lebih
mempererat hubungan
persahabatan dan kerja sama antara kedua negara;
MENIMBANG Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dan Kementerian urusan Pemuda dan Olahraga Republik India tentang kerja sama bidang olahraga dan pemuda yang ditandatangani di Jakarta, tanggal 1 Desember 2008 yang berakhir pada tanggal 1 Desember 2011 ;
1
I
~ a:
MERUJUK pada Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan
~
Pemerintah Republik India tentang kerjasama ilmiah dan teknik yang
~ ~
~
ditandatangani pada tanggal 10 Februari 1982;
~
loo
~
SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing negara;
I
Telah menyepakati hal-hal sebagai berikut;
•
II IJ
~
PASAL 1 TUJUAN KERJASAMA
Memorandum Saling Pengertian ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pemuda dan olahraga antara Para Pihak atas dasar timbal balik, saling pengertian dan saling menguntungkan.
PASAL2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
l~
ti ~ ~
"'
It ~
.,"" ...
" .,. fl
Para Pihak sepakat untuk bekerjasama di bidang-bidang sebagai berikut:
Ill
1. Bidang Pemuda:
"
a. Program pertukaran pemuda;
r..
b . Pertukaran kunjungan para pejabat pemerintah yang berwenang atas
"'
pembuatan kebijakan kepemudaan;
~
~ ~
c. Kerja sama dalam pengembangan kewirausahaan pemuda
It:
d. Pertukaran pelatihan-pelatihan pemuda di berbagai bidang;
..
e. Mendorong kerjasama antara organisasi kepemudaan;
f. Pertukaran informasi mengenai urusan pemuda. 2. Bidang Olahraga: a. Pertukaran kunjungan para pejabat; b. Pertukaran kunjungan dan kerja sama antara pelatih, pakar, spesialis,
Ii
I./
.,,"" IJ
"
.
" ill
peneliti di bidang-bidang olahraga prestasi, olahraga masyarakat,
~
kedokteran olahraga dan hukum olahraga;
t
c. Mendorong kerjasama antara lembaga-lembaga olahraga di dua negara; d Pertukaran informasi, publikasi, data, dan bahan pengajaran bidang olahraga dan pendidikan jasmani sesuai dengan hukum yang berfaku di kedua negara; e. Kerja sama untuk meningkatkan prestas1 olahraga di dua negara termasuk kamp pelatihan, klinik pelatihan dan uji coba; f. Kerjasama dalam pembangunan industri olahraga g. Kerjasama dalam pengawasan anti doping di lingkungan olahraga; h. Menyelenggarakan kompetisi persahabatan dan pelatihan bersama berbagai cabang olahraga; i.
Mempromosikan dan mengembangkan olahraga tradisional.
3. Kegiatan-kegiatan kerjasama lainnya yang disepakati oleh para pihak yang berada di dalam lingkup Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL3 PELAKSANAAN
Pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib dilakukan melalui perancangan pengaturan-pengaturan khusus dalam bentuk-bentuk, antara lain, rencana kerja, program eksekutif, atau setiap bentuk pengaturan lain yang sama-sama disepakati. Pengaturan-pengaturan tersebut wajib menjabarkan antara lain program-program dan kegiatan-kegiatan, urusan keuangan dan tanggung jawab Para Pihak yang terlibat dan persoalan lain yang terkait. PASAL4 URUSAN KEUANGAN
Masing-masing
Pihak
wajib
menanggung
biayanya
untuk
mendanai
kegiatannya dalam rangka melaksanakan Memorandum Saling Pengertian ini dengan sumber dana yang dialokasikan di dalam anggarannya, sesuai dengan ketersediaan,
taksiran
undangan nasionalnya.
anggaran
dan
ketentuan-ketentuan
perundang-
PASALS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (1) Setiap Pihak wajib melindungi, di dalam wilayahnya, hak kekayaan
intelektual Pihak lain sesuai dengan peraturan dalam negeri yang berlaku di masing-masing negara. (2) Dalam hal pengaturan-pengaturan,program-program atau proyek-proyek khusus menghasilkan kekayaan intelektual, maka Para Pihak wajib membuat pengaturan tersendiri sesuai dengan peraturan perundangundangan mereka masing-masing.
PASAL 6 PEMBATASAN KEGIAT AN PERSONIL
(1) Setiap pihak wajib menjamin personl yang terlibat dalam kegiatan yang berhubungan
dengan
Memorandum
Saling
Pengertian
ini
akan
menghormati kemerdekaan politik, kedaulatan dan integritas wilayah negara tuan rumah , dan personel tersebut berkewajiban untuk tidak mencampuri
urusan
dalam negeri
negara tuan
rumah
dan
wajib
menghindari segala kegiatan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Memorandum Saling Pengertian ini. (2) Pelanggaran ayat I dari pasal ini dapat mengakibatkan pembatalan semua surat izin personil yang bersangkutan dan tindakan-tindakan lain yang
diperlukan sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tuan rumah. PASAL7 KERAHASIAAN
(1) Setiap Pihak wajib berusaha menghormati kerahasiaan dan ketertutupan dokumen, informasi dan data-data lain yang diterima atau diberikan oleh Pihak lain untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini.
(2) Jika salah satu Pihak ingin memberitahukan dokumen-dokumen dan infomasi rahasia kepada Pihak ketiga, maka Pihak tersebut wajib memperoleh izin sebelumnya dari Pihak lain. (3) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan-ketentuan pasal ini akan terus mengikat di antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini berakhir.
PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap persellsihan atau perbedaan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini wajib diselesaikan dengan damai dengan cara konsultasi dan/atau negosiasi melalui saluran diplomatik diantara Para Pihak.
PASAL 9 PERUBAHAN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah setiap saat atas persetujuan bersama secara tertulis oleh Para Pihak. Perubahan-perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL1 0 MULAI BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
(1) Memorandum Saling Pengertian ini harus mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya. (2) Memorandum Saling Pengertian ini tetap berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan harus secara otomatis diperpanjang untuk masa yang sama (3) Salah satu pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap saat, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain akan niatnya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini
sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhirannya yang dimaksud. (4) Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan, program, dan kegiatan yang dibuat menurut Memorandum Saling Pengertian ini hingga selesainya pengaturan, program dan/atau kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak menyepakati halhal lainnya. SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan d1bawah ini, telah menandatangani
Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT, dalam rangkap dua di New Delhi pada tanggal duabelas bulan
Desember tahun dua ribu enam belas dalam Bahasa Indonesia, India, dan lnggris, semua naskah memiliki keabsahan yang sama. Oalam hal terdapat perbedaan penafsiran tentang Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN
UNTUK KEMENTERIAN URUSAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INOIA
// EL
REPUBIJK INDONESIA
~ct11~St11i ~~1'i~t<>tt
~~~mrr~. ~
M
~rr ~ iftir ~ Cfl)- ~
m ~ ~ OliT 1fflT m ~ lilli<>if ~ 'H~~h1 Cfl).:>
.:>
~-~~it~ 'JilQ(1 Cfll1\~
m ~~~~ $ 310_tff{Ul J\;
~J=01Qfga t1JOt$fta1 ~ ~ :
~ =t1st$f'1<11 ~ ~
m1:T ~ tren t° ~ q iH•GftCflC11 , 3ITCRfi ~ Jttl
Jflt1Rtf{mrrm~$m11't1~4'a1 ~~~~' .:>
1 . ¥T~= Cfi.
¥1' 311CJOi-~ Cfll ~ Sflst;
'&. ~ iftfa ~r0C11 ff(Cfll:fl ~ $ .:>
4lU CflT JflGlif-~;
(i{J)T $
2. ~~: CJ;. ~ ~ ~ CfiT 3ITCJ;r-1RJVf; (Sf_
.,.G4hfl ~. ~.
~~ft;rQ-~. ~ fa:ntcrt, ~ ~ 3ttt ~CfilOff t° ITT~
nn'mrr, fin)at:na1
~ C4ctf?i41~~~~M3ttt ~
~~~'H~
Cfit~~'"' ~ 3frtRft 'ff 61"1~ ~ ~ 3frlf $cfoll1i ~ ~ ~ ~Pr $c1''1 t1i1 ~ Rlctil'H ~ ~ ~ ~ '5t1Qt111 I ~ $<•fotr#i1 ~ ~ iffii1' ~ ~-~ ~ ~ ~ ~
3141ma-4 "nn~~ ~qar~. G1"1lt4 '{~iCfiii ~ ~·{1~4 fcltUG1~~~ ~ ~~
*
J11ciR:a ~ ~ ~ ttA$1'ta1 ~ Cfi)" ctitlf1.,..~C1 ~ ~ ft:rQ' ~
(1) ~qar ~~r*~~Cfil¥~ 3f1f1'lut
* ~ JI.-llm*~~
~GitRCfiWro~~WT~I
~~ CfitfflCfi A"1at1Vi ~r~'ll"1crflffiCfi :t=at1:4C11, ~ 3fi'l" ~
3f&sa1
*~ ~ ~ <1m ~ ~ t1A$11C11 ~ ~ ~4l"1cr11 3fi'l" mm*
GTitTcfi ~ ~ Cfil ~Cfi(>f I q
o:Jffe crtm1
(2) ~ 311rj-c,~ ~ ~'ll'Wlh 1 <); 3~ElCl1 ~ A'51illCl1 ~Tl it Sl~~C"I Cf111_c111 ~ ffi~4ifi ~ 3rvm'Tt~Cfll~Cf1~~31ti'fillq:fl ~ ~{@ ~~~~ ~ ~ ~
~
311'44-7
(2) ~~qa;cfrffi"qa;~ e1~qcrfl4 G@ICl;;;fi ~~Cf;)"~~~~.
ffi
~ cftmr q~ ~ qa; ~ '{ct,irjtHkl ~ CfltJITI
(3) ~ qa; 'H(
M~
~~tflffi"~~~~~I
a)i;IT trm ~ ~ ~ 'HIH$if('f I ~ ~ c:tllG41 m Cfll 'lflc;:q 401 ~ CfiRUT 3("qti'Tt ~ ~ 3fr" ~ m ~~ 'll\1fti'ff"it
tromr ~Im CffiiT ~
3tij~4-9
~"liif
~ ti1t$i'ta1 ~ ~ M
tran- ~ Jntmt f<'lfiac:t
~ar~61~~~Mw~mrr~~~~~~
3rtt ~ 't1A$'ita1 ~ q;r ~ .wr M-1 3t iji:Ol4-1 0
vsmr # ltr.fT, amti' ~ q :cfi4:a,.. (1)~'AA$'itctt~~~~~~~~~JmrnTI (2) ~
*
*
~ tnlTCf ~WIT~~~~
~ ~: fcl@t~ct ~ \1t1Q411 I
(3) ~~~~~qa;~~ 'HA$i1<"1t ~~'tiAI~ ~~c-rrfu:g~ ~ 6(~~q;r~~(1~~~'HAIC(1fcfl"maT~61
(4) ~ 'HA$'f't<"11 ~ ~ ti"ll~ ~ ~ 'HA$ft<"1t ~ ~ ~ fo?fcsqtfa<"1 ~ ~(i;;;f r:R , Cfil :Q Sfi
3fk Cfil 4Cf1~jq ~ ~ 3ttt 3f<'rlU q{ ~ $<'1"t Irt , 'fll ~SfiA ~/llT
'flt4'fl~1q *tiA1q01 ~~"S1lmfo:rtr~~~fcri"M~ ~'Ht<"la o:J" ~I
12 Rfi~>< 2016 ~ ~. ~
3rtt ~ 3TillfT ~ ~ ~ ~ ~
~. ~qro~~~'111AlfUJ'fl ~I ~'t1A$ft<'11 ~~&11&41 ~ficiu ~~ fclfi<11fd ~~~~ ~QTO~~I
1-\/AJ\..
\;'-'L-.
.. ~.~·~········
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF INDIA ON YOUTH AND SPORTS COOPERATION
THE MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS OF THE REPUBLIC OF INDIA (hereinafter referred to as "the Party" and collectively as "the Parties").
DESIRING to expand and strengthen the friendship between both countries and to promote cooperation between the Parties in youth and sports matters; CONSIDERING the importance to further strengthening the friendly relations and cooperation between both countries;
TAKING INTO ACCOUNT the Memorandum of Understanding between The State Ministry of Youth and Sport Affairs of The Republic of Indonesia and The Ministry for Youth Affairs and Sports of The Republic of India on Youth and Sport Cooperation signed at Jakarta, on 1st
December 2011 .
1st
December 2008 which expired on
REFFERING to the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Scientific and Technical Cooperation signed at Jakarta, on 10 February 1982.
PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries; HAVE reached the following understanding: ARTICLE 1 AIMS OF COOPERATION
This Memorandum of Understanding aims to promote cooperation in the field of youth and sports between the Parties on the basis of reciprocity, mutual understanding and benefit.
ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION
The Parties agree to cooperate in the following areas: 1. Youth matters: a. Youth exchange program; b. Exchange of visits by government officials in charge of youth policy making; c . Cooperation in the development of youth entrepreneurship;
d. Exchange of youth trainings in various areas; e. Encouraging cooperation between youth organizations; f.
Exchange of information on youth matters.
2. Sports matters: a. Exchange of visits of officials; b. Exchange of visits and cooperation between coaches, experts, specialists, and researchers in the fields of competitive sports, sports for all, sports science, sports medicine, and sports law; c. Encouraging cooperation between sports organizations of the two countries;
d. Exchange of information. publication, data and teaching materials on sports and physical education in accordance with the law in force in both countries; e. Cooperation to improve sports achievement of the two countries, including training camp, coaching clinic. and try-nut; f.
Cooperation in the development of sports industry;
g. Cooperation
in
the anti-doping control in sports environment;
h. Organizing friendly competition and joint training of various sports; i.
Promoting and developing traditional sports.
3. Other cooperative activities agreed upon by the Parties falling within the scope of this MoU.
ARTICLE 3 IMPLEMENTATION
The implementation of this Memorandum of Understanding shall be carried out through the development of specific arrangements in the forms of, among other things, plan of action, executive programs, or any other mutually agreed form of arrangement. Such arrangements shall specify inter alia programs and activities, the financial matters, responsibilities of the Parties involved and other related matters.
ARTICLE 4
FINANCIAL MATTERS
Each Party shall bear its cost to finance its activities to implement this Memorandum of Understanding with the resources allocated in its budgets, according to the availability, budgetary appraisal, and the provisions of its national legislation.
ARTICLE 5 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
(1) Each Party shall protect, within its territory, intellectual property rights of the other Party in accordance with the domestic law in force in their respective countries.
(2) In case specific arrangement, programs or projects may result in intellectual property, the Parties shall conclude separate arrangement in accordance with their respective laws and regulations
ARTICLE 6 LIMITATION OF ACTIVITIES OF PERSONNEL
(1 ) Each Party shall assure that its personnel involved in the activity related to
this Memorandum of Understanding will respect political independence, sovereignty, and territorial integrity of host country, and the personnel will have a duty not to interfere in internal affairs of the host country and shall avoid any activity inconsistent with the purposes and objectives of this Memorandum of Understanding.
(2) The violation of paragraph 1 of this Article may result in revocation of all permits of the personnel concerned and other necessary measures in accordance with the prevailing laws and regulations of the host countries.
ARTICLE 7 CONFIDENTIALITY
(1) Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from or supplied by the other Party for the implementation of this Memorandum of Understanding;
(2) If either Party wants to disclose the confidential documents and information to the third party, that said Party shall have prior consent from the other Party;
(3) The Parties agree that the provisions of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any dispute or difference arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultations and/or negotiations through diplomatic channels between the Parties.
ARTICLE 9 AMENDMENTS
This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutually written consent of the Parties. Such amendments shall enter into force on the date as determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE 10 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
(1) This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its
signing.
(2) This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall be automatically extended for the same period.
(3) Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time, by giving a written notification to the other Party of its intention to terminate this Memorandum of Understanding at least 6 (six) months prior to the intended date of its termination.
(4) The termination of the present Memorandum of Understanding shall not
affect the validity and duration of any arrangement, program and activity made under the present Memorandum of Understanding until the completion of such arrangement, program and/or activity, unless the Parties agree otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of
Understanding.
DONE, in duplicate, at New Delhi, on the twelfth of December in the year two
thousand and sixteen in Indonesian, Hindi, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF YOUTH
FOR THE MINISTRY OF YOUTH
AND SPORTS OF
AFFAIRS AND SPORTS OF THE
THE REPUBLIC OF INDONESIA
REPUBLIC OF INDIA
for Youth and Sports Affairs
