REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA SADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME REPUBLIK INDONESIA DAN KOMITE KEAMANAN NASIONAL REPUBLIK TAJIKISTAN TENTANG KERJA SAMA PENANGGULANGAN TERORISME
Sadan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Komite Keamanan Nasional Republik Tajikistan (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihuk"); Mempertimbangkan hubungan yang bersahabat dan kerja sama antara Indonesia dan Tajikistan; Menyadari kebutuhan untuk mencapai kerja sama yang lebih erat dalam mengatasi segala bentuk terorisme di wilayah kedua negara; Me ngakui kebutuhan untuk memperkuat kerja sama internasional di semua tingkat
dalam memerangi terorisme secara komprehensif; Berkeinginan untuk meningkatkan koordinasi dalam bertukar pengetahuan dan pengalaman, sesuai dengan kom itmen internasional kedua negara dan dalam batasan kewenangan yang diberikan kepada Para Pihak oleh legislasi nasional masing-masing; Berkeinginan untuk meningkatkan kerja sama penanggulangan terorisme antara instansi terkait dari Para Pihak dengan berpedoman pada prinsip saling menghormati terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, kesetaraan, resiprositas, dan keuntungan bersama;
Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara
masing-masing ; Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:
Pasal 1 Tujuan
Nota Kesepahaman ini akan memberikan kerangka kerja bagi kerja sama Para Pihak dalam mencegah , menanggulangi, dan memberantas terorisme internasional dalam segala bentuknya.
Pasal2 Area Kerja Sama
Para Pihak akan bertindak bersama-sama dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan masing-masing, dalam salah satu atau seluruh kegiatan berikut: a. Berbagi informasi tentang peraturan perundangan, kebijakan, dan strategi nasional yang berhubungan dengan penanggulangan terorisme; b. Bertukar pandangan, pengalaman, pembelajaran, dan praktik terbaik dalam penanggulangan terorisme; c. Mendorong kerja sama antara lembaga penegak hukum dan institusi lain di kedua
negara
yang
berhubungan
dengan
upaya
untuk
mencegah,
menanggulangi, dan memberantas terorisme; d. Memperkuat
pengembangan
kapasitas
dan
kemamp uan
penyelenggaraan seminar, konferensi, pelatihan, dan pendidikan; e. Pertukaran kunjungan pejabat tinggi dan ahli; dan f. Kerja sama lainnya yang dapat disepakati oleh Para Pihak.
melalui
Pasal3 Kelompok Kerja B ersama :
1) Dalam rangka melakukan koordinasi. pengawasan, evaluasi, identifikasi, dan persiapan program-program turunan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam Area Kerja Sama dari Nata Kesepahaman ini, Para Pihak harus menyelenggarakan sebuah Kelompok Kerja Bersama;
,
2) Kelompok Kerja Bersama dapat terdiri dari perwakilan terkait, dengan komposisi yang ditentukan oleh kedua belah Piheik, dan diketuai bersama-sama oleh . '
anggota paling senior dari masing-masing Pihak; 3) Kelompok Kerja Bersama menyelenggarakan pertemuan secara bergantian di Indonesia dan di Tajikistan pada tanggal yang disepakati bersama. Pertemuan 11
khusus dapat diselenggarakan sesuai kesepakatan kedua belah Pihak.
Pas al4 Pendanaan
.:
1) Pelaksanaan Nata Kesepahaman ini bergantung pad a ketersediaan dana dari masing-masing Pihak;
1
2) Kecuali disepakati lain secara tertulis, masing-masing pihak akan menanggung biaya dan pengeluaran untuk keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini. •
:
Pasal5 Penyeles aian Sengketa Setiap
perselisihan
yang
timbul
dari
interpretasi
dan
implementasi
Nota
Kesepahama n ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak atau melalui saluran diplomatik.
.
~
.
"
..
~
i
I' I
PasalG Kerahasiaan
1) lnformasi-informasi rahasia yang diberikan oleh Pihak diminta sesuai dengan Nota Kesepahaman tidak boleh diteruskan atau diungkapkan kepada pihak l<etiga tanpa persetujuan tertulis dari Pihak diminta; 2) lnformasi rahasia yang dipertukarkan antara Para Pihak hanya digunakan dalam
kerangka kerja Nota Kesepahaman ini. Pihak peminta harus menerapkan tingkat ~~
keamanan yang sama seperti Pihak diminta, dengan demikian mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kerahasiaan dari informasi rahasia ' dimaksud. '
'
Pasal7 Penolakan Pemberian lnformasi
Masing-masing Pihak dapat menolak memberikan informasi, jika Pihak tersebut menganggap bahwa dengan memberikan bantuan tersebut dapat mengancam kedaulatan; akan melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan, atau akan bertentangan dengan kepentingan dasar negara Pihak diminta. 1
1,:
Pasal8 Keabsahan terhadap Perjanjian Lainnya
Nota Kesepahaman ini tidak membatasi hak Para Pihak untuk membentuk perjanjian bilateral dengan subjek yang sama dengan Nota Kesepahaman ini dan tidak memengaruhi hak serta kewajiban Para Pihak dalam perjanjian internasional yang diikuti lainnya.
1,
Pasal9
!I
Perubahan
" ' •
Nota Kesepahaman ini dapat direvisi atau diubah sewaktu-waktu melalui persetujuan · tertulis Para Pihak. Revisi atau peri.1bahan tersebut akan berlaku pada tanggal
1
'
I
I
-
sebagaimana ditentukan oleh Para Pihak secara tertulis dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
Pasal 10
Jangka Waktu dan Masa Berakhir
1) Nata Kesepahaman mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan; 2) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu tiga (3) tahun, saat jatuh tempo, Nata Kesepahaman akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu tiga (3) tahun berikutnya; 3) Masing-masing Pihak dapat sewaktu-waktu mengakhiri pemberlakuan Nota Kesepahaman ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya tiga (3) bulan sebelumnya; 4) Berakhirnya masa Nata Kesepahaman ini tidak memengaruhi pelaksanaan kerja sama atau kegiatan yang sedang berlangsung yang telah disetujui oleh Para Pihak sebelum tanggal pengakhiran, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
Sebagai bukti, yang bertanda tangan di bawah ini dengan diberi kuasa oleh
Pemerintah masing-masing, telah menandatangani di Jakarta, pada tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Enam Belas dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, bahasa Tajik, dan bahasa lnggris, semua naskah tersebut memiliki keabsahan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK BADAN NASIONAL
UNTUK KOMITE
PENANGGULANGAN
KEAMANAN NASIONAL
TERORISME
REPUBLIK TAJIKISTAN
REPUBLIK INDONESIA
SUHARDI ALIUS
SIRODJIDIN ASLOV
Kepala Badan Nasional
Menteri Luar Negeri
Penanggulangan Terorisme
REPUBUK INDONESIA
E,ll,,ll,OIIITJ1 TA
OxYM 6aillHH AreHTHH MJ.1ll11J1H My6opH3a 6ap 3H,l\,l\H TeppopH3MH "LJ,)'M:x,ypHH J1H,!J,OH e3H.H Ba K)'MHTaH ,!J,aB11aTHH aMHH.HTH MHllllHH t:J,yM:x,ypHH To~HKHCTOH
,!1,ap 6opaH x;aMKopl1,!1,ap caMTH My6opH3a 60 TeppopH3M
AreHT1111 M11111111M My6op M3a 6ap 3MM11 TeppopM3Ml1 l1,yMX)'p1111 I1HAOHe311>I Ba
KYMMTa11
ToY,1t1Klt1CTOH,
MJtIH6aoA «T apa<}:>x,o» HOM1t14a MewaBaHA,
Kiii
.LJ.aB11aTJ11JtI
aMH1t15IT1t1
M1t1AA1t11t1 l1,yMX)'p1t11t1
My:HOC1t16aTX,OJ11 AYCTOHa Ba x,aMKOpltlXOJ!l 6a:MHJ11 11HAOHe3M5l Ba ToY,MKMCT011po 6a MHo6aT rwp J11<}:>Ta, 60
4aptta3ap4owTM
p acMAaH
6a
HaTMY,ax,011
6aAaHATapw
x,aMKOpJ!lXO .LJ.ap My6opw3a 6ap 3MAAM x,aMa HaMyMOM Tepp o pM3M 4ap
1<,a11aMpaaJ1 Tapacpxo, Y,M:X,aTJ!l 603 x,aM 6e:x,Tap Ha tyAaHM x,aMKOpltlX,O Aa p caMTM M 1
TaY,pw6a Ba AOHMlllX,O, 60 MCT.i1<}:>04a a3 Meoepx,oJtI 6a:MHallMMllaAMM 3'bTMpO<}:>HaMy4a11 4,aBJiaTX,O Ba Aap 4011pa11 caAOX,J!l5ITM MaI<,OMOT:X,011 BaK011aT4opw Tapa<}:>x,o, MJCTa:x,KaM HaMyAaHM :x,aMKOpw x,o Aa p caMTM My6opw3a 6ap 3MM :.:: Teppopw3M 6a:MHH Ma1<,0MOTx,0111 BaKOJiaT4opu Tapa<}:>x;o,
KM
60 pJ1105l11
np11Hc11rrx,ow 3X,TMpOMH MycTa1<,1vnrnT11 Ta p a<}:>x,o, TaMOMM5ITM ap311, 6apo6apii aa 6a Hacpo1t1 Y,OHJ116:x;o acocHOK Ka p 4a MewaBaHA,
..
60 Ta10I
6a r a11a6orJ11
1<.ony1-1x.o sa
K,OM..LJ.ax.011
aMaAKyHaHAaM
K!llIIIBapx,o, 6a Mysoq:n11<,a11 3aJ7ui OMa4a114:
:
EMOIIITM
racpo.>.,')'MM
Ma3KYP
x,aMKOpYIX.OM
Tapacpx,o po 4ap caMTJ/I rreIIIrJ1Ip11, rraxIII 3J.1MM
:x;aMa
HaMy4x,ovi
reppop113\rM
51KY,OJIM
6al1HM
Kap4aH Ba My6op1t13a 6ao 6a:ilttta11MJ1111aAI7l
6a
TaH3MM
Me4apopaA.
MOAAaJ12 .LJ.011pa11 x,aMKOpHX,0
Tapacpx,o EMOIIITM racpo>.,')'M M Ma3ryppo 4ap acocM 3:x;Tl1f OMM K,OttyHx.0
Ba
K,OJ1,.:'1,aX,Ol1
AOXHllJIIAaBAaTJl:l
4ap
51K
e
:x;aMa
HaMy.411
cpaoOlll15ITX,Ol1 3ep1t1H aMaAM MeHaM05IH,d.: a) Ta604y1111
J/ITTJ/l./IOOT 0.111,.:'I, 6a K,OI-IJHry3opI7l, CMeCaTJ!l MMAAJl:l Ba
cTparenrnw aAOK,aMaH4 60 My6opM3a 6ap 3WMVI reppopw3M; 6) Ta604yAJtl
acpKop, TaY,p1t16a Ba
MalllfYAl151T)\Ol1 OM)'3J/IIIII7l
Aap
caMTJ/I My6opJ113a 6ap 311MM reppopH3M; B)
pox,aH.L1,03J1IJll :x;aMKOpHX.0 6a:iltHJtl
MaK,OMOTJ/l
X,J/lcp3J/l :x;yK,yK, Ba
AHrap COXTOpX,OJII 4Y KJ/lIIIBap l.J,l1X,aTI1 rrell1rJ1IpJl:l Ba My60plil3a 6ap 3Jl1Mlil reppopl13M; r) TaX,KMMJII 3a pcplil5ITX,O raBaccyrM ri
~
~
u., l'i IM
I""
6apry3o p.111J11
Ba
rycTapvril.IJ/I
ceM11Hapx,o,
6apHOMa:x;OJ/I KaC6Jlll!J Ta'bllJllMW;
J/IK,TH.Ll,OpM x,aMKOplilX,O
Kottcppottcx,o,
Kypcx,o
Ba
I
A) aw.i;oM AOAaHJ/1 ca¢apx,ov1 MyTa1<,06l11n1 xal1aTx;o11 caT)\J'.[ 6aJJ.aHA ·
Ba KOpllIMHOCOH; e) Ba AHrap caMT)\OV'I 6a-?iHJtt Tapa<}>x;o x;aM ox;a1-IrIIIYAa.
11
Mo;i.;i.aM3 fypyx;11 MYIIIaTapaK11 x;aMKOpH
1) Eo MaK,caAH x;aMox;attr coxTaH, Ha3opaT, ap3e6M: sa OMOAa HaMy.a.aHJ/I 6apHOMax;o Ba cpao01Ul>ITx;oe, KJ/I A.ap A.OMpaH x;aMKOpHx;o TJ116K,M J/IH EMOllITJ/1 Ta¢o.x;yM rrew611ttJ/i rapAl1AaaHA, Tapa¢x;o f ypjx;H MYWTap aKJ/I x;aMKopIII TaoCJ/IC MeAHx;attA;
2) Ao30l1 f y p yx;M AaXllAOPM
Tapa¢x;o
MyruTa paKJ/1
J116opaT
6yA.a,
x;aMKopIII
60
a3
HaM05IHAaJ<;OJ/1
nellIHJ/IX:OAM
BaKoJJ.aTAOpH
6aJJ.aH,ll,TI0511i1 q;OHJ116x;o Taollt:JIIH Merap.a.aHA;
3) rypyx;u MYillTapaKJ/1 x;aMKOpJlr Box)ipHX:OJ/1 xyApO 6a HaB6aT 1
TJ116K,J11 MJBO¢J11K,aJ11 newaKM: Ba MyxllaTX,OJ/1 MyK,appapttaMyAaM Tapa¢x;o 21,ap MH4,0He3J/151 Ba e Aap Toq;J/IKJi1CTOH
6apry3op MeKyHa,ll,. BoxypHJ/1
Maxcyc MeTaBoHaA Aap acocH 3apy pJ115IT Ba MJBO¢J111<,aJ11 T apa¢x;o ry3apoHJ114,a wasa.a..
I
,,
Mo;i.4a114 Ma611aFry3opH
1) Mtt EMOllITJ/1 racpo.x;yM 60 Aaptta3ap.a.omTJ/1 1i1MKOH1i15ITX:OJ11 1
MO.llli15IBJ11J11 Tapa¢x;o TaT6J11K, MernaBaA;
2)
Ap3Hlli
Ba
xapoq;0Tx;o111 allOf\aMaHA
60
J11lliTJ11POK
.a.ap
cpaoOJJ.J115ITX:OJ11 51Kq;051 Aap acocJ11 x;aMJ/IH EMOlliT1i1 ra¢o~M a3 q;OHJ116J11 Tapacpx;o rrapAOXT Merap.a.a.a.;
Mo44a115
Xa111111 6ax.cx.o TaMOMJlf 6ax;cx;o Bo6acTa 6a wapx; aa TaT6MK,M
JlfH EMOlllTM I
TacpOXJM TaBaccyn1 ManrnapaT)\O Ba rycpT)'IllYHJ.1AM 6aMH11 T apacpx;o Bae 60 pO:x;>\011 A11IIAOMaTJli: x;aJIAy cpaCA MemaBaHA
Mo44a116
I
Ma xM IrTHOKiif
I
1) x;ap
Ma'bllYMOTJlf Maxcp11e, K11 a3 q;oH11611 51Ke a3 Tapacpx;o , .. ' neIIIH11)\0A rap,L1.11,L1.aacT, Ba oa EMOI11T11 TacpOXJM11 Ma3KYP AaXJl AOpa,4, . 5I K
6e p 1130115IT11 xarr1111 Tapa¢11 AMrap 6a T apa¢11 ceIOM l!fHT111<,011
e 11¢lllo
KapAa HaMelllaBaA;
2) Tacu11cp11 Ta60Ay1111 MabllYMOTX.O 6aill:HM T ap acpx;o Tattx,o Aap A0111pa11 x;aMKOp11x;o11 5IKq;05IJtI T1161<,11 EMOlllTM Ta¢ox.JMM Ma3KYP cypa: n1p11¢Ta, Tapacp11 AacTpacryHaHAa, Ma'bllYMOTpo Ta)\111111, My1<,011ca Ba TacH11¢ HaMyAa, 6a Tapaq:n11 npco11KyttaHAa Me¢11p11cTaA
qopax;o11
3apy p11po 6apo11 x;111cp311 Maxcp1115ITM11 TaCHMcp11 Mab11yMoT Mea1-1,L1,erna,L1,.
Mo44a11 7 Pa4 HaMy4aH11 X.aMKop:i1 x;ap
51Ke
a3
T apacpx;o
MeTaBoHaA
nelliH11x;o,L1,
HaMyAaH11
Ma'b11yM0Tpo paA HaM05IA Ba ca6a6x;ov1 paA Kap,ll,aHpo rµapx; HaA11x.aA, ar ap
qJH11H lll)'MOpaA, K11 :w-1;poM wapTx,011 x;aMKop1111 a1101<,aMaHA 60
paCOH11,L1.aHJ/1 K)'MaK
e n elllHJtI:x;OA
HaMyAaHl1 MaollyMOT, 3x;T11MO/l11JIT11
6a MaHcp11aT11 K11lllBapaI11 3apap pacott11Aatt po 6a M11eH MeopaA-
r
'
Mo,ll,,ll,a118 3'bTM60p HMC6aT 6a ,ll,Mrap mapTHOMax;o 11H EMOll1Tli1 Tatj)OXJM XYK.Y~ill LJ;OHJ116x;opo 6ap oJ11 lllOMJ/IA m y4aH 6a
lllapTHOMax;oJ11
AJ"1,0HJ116a
Map 6y4
Ta¢oXYM MaXjl,yA HaMeK)'HaA. Ba a3
411rap
U1apTHOMax;OJ1
6ap
6a
x;aAa¢ x;oJtI
JtIH
EM OII.ITJ1
XYK,YK.Y yx;AaAopw.x;oJ11 Ta p a<j>.x;o, KJ/l
6ai'IHallM ll/1a/lM
6apMe05IHA,
Ta'bCitlp
HaMery3opaH,4.
Mo,ll,,ll,aM 9 BopM,ll, Kap,ll,aHM TaFftMpOT
Eo po3JtirnM Tapacpx;o 6a EMOll1T11 Tacpo:icyMJtI Ma3KYP MeTaBOHC\A TafHJtIPY
J.1AOBax;Oli1
A0311Ma
BOp114
Kap Aa
II.IaBaHA,
KJtl
I<,JtlCMJtl
Y;YAOHaII.IaBaHAa 11 Oil Me60II.Ia4 Ba 60 rrpOTOKOA)\OJ.1 ailO.x;M4a 6a paCMJ15IT ' Aa posap,ll,a II.IyAa, a3 p y3J1 6a J1M3opacoHJ1J.1 Tapacpxo 3'LT116op rraIII,ll,v MeKyttaH,4.
Mo44aM 10 Myx,AaTM aMaA Ba 1<;aTb rapt1,Mt1,aH
EMOII.ITJ.1 Ta¢oXYMJ1 Ma3KYP
a3 caHaJ1 6a J1M30pacoHJ111 OH 6a
f
6a TaBpitl aBTOMaTIII,
6a x;aMJll H
Myx;taT (ce COJlJtl ,ll,Hrap)
TaMAHA Merap4aA; x;a p 51Ke a3 Ta p acpx;o 3'h fllr6opliI x;aM11 H EMOIJJTJtl Ta¢o~'YMPO Aap Ka4 0M sa1<,Te, KJ.1 tta6oIIIaA,
60 pox;J.1 ce Mox; n eIII 6a Tap311 orox;
ttaMyAaHM T apacpM AM r ap, MeTaBottaA 1<,an
KJHClA·
I<;anJ.1 aMaAM EMOlllTJtI Tacpox;yM 11a60514 6a 3'bTJ16op sa MyMaT!~ · x;aMa ryHa 6apttOMax;OJ.1 Y;OpM Ba
e cpaoOJ1J.15IT.x;oe,
KJ.1 K,a611 a3 I<,aTDJ.1
-
aMa:~ MH ~=o~~:T:<j>O'l)'M pm ;a11403i1 m y4aaH,I\, TO 3fl'10MM qyHMH I 6apHOMa.x;o Ba cpaoOllJ/UIT.x;o Ta'bCl!Ip ry3opaA
IllaxcoH11 3ep11H11 BaKollaT,21,op MH EMOllITM racpoXJ'Mpo ,21,ap • wax;p11 lJ,aKapTa
«1» aBrycrw co.11J11 2016 Aa p
AY ttycx a11 ac11 x;ap KaA OM 6a
1 I
3a6oax;o11 11HAOHe3t1, TO\.J;M:KM Ba aHrllJIICM 6a JIIM30 paCOH11A3HA,
KM :
.x;aMa11 MaTtt.x;o 30T116opw 5IKXe11a ,21,o paHA X,aHrOMM 11xT11AocpoT ,21,ap 1 Tacpc11pw MH EM OllITM Tacpo>cyM, MaTHM aHr1111cJii.
acp3aAM>IT xox;a,21,
,21,0llIT.
A3 Tapa<J.:n1
A3 Tapa<}>H
AreHTHH MHllAHH M)760pH3a 6ap
K)'MHTaH 4aB11aTHH aMHHHTH
3H44H TeppopH3MJ1
MJ11111HJ1 l.J;yMx;ypHH
l.J;)'Mx;ypHH J1H40He3HH
To~HKHCTOH
Cyx;ap4H All.aye
CHpo~H4HH Ac110B
Cap4opH AreHTHH MHllllHH My6opH3a 6ap 3Htl,tl,M TeppopH3M
Ba3npn Kopx;on xopM'ift:
I
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL COUNTER TERRORISM AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE STATE COMMITTEE FOR NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJ IKIST AN ON COUNTER-TERRORISM COOPERATION
The National Counter Terrorism Agency of the Republic of Indonesia and the State Committee for National Security of the Republic of Tajikistan (hereinafter referred to as "Parties");
Considering the friendly relation and cooperation between Indonesia and Tajikistan;
Realizing the need to achieve greater cooperation in addressing threats posed by terrorism in all its forms within the territory of either country;
Recognizing the need to strengthen international cooperation at all levels in
countering terrorism in a comprehensive manner;
Desiring to enhance coordination of the exchange of knowledge and experience, in
compliance with the international commitments of both countries and within the limits of the power assigned to the Parties by their respective legislation;
Desiring to enhance counter-terrorism cooperation between relevant agencies of the
Parties guided by the principies of mutual respect for sovereignty, territorial integrity, equality, reciprocity, and mutual benefit;
Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective countries;
Have reached the following understanding:
Article 1 Objective
This Memorandum of Understanding shall provide a framework for cooperation between the Parties in preventing, countering , and combating international ten0risf'Y'
1
in all its forms. ;
I
Article 2 Scope of Cooperation i
Both Parties shall act jointly to implement this Memorandum of Understanding, in accordance to its respective national legislations and regulations , in any or all of the following activities:
·'
I
a. Sharing of information on legislation, national policies, and strategies that are related to counter-terrorism;
I
I
b. Exchange of views, experiences, lessons learned , and best practices in countering terrorism;
11
:
j c. Promoting cooperation between the two countries' law enforcement agencies and other institutions related to the effort to prevent, counter, and combat terrorism; d.
Strengthening capacity building and capabilities through conducting seminar&, conferences, training, and education;
11
e. Exchange of visit of high ranking officials and experts; and f.
Other areas that may be agreed by the Parties.
Article 3 Joint Working Group
1) In order to coordinate, oversee, evaluate, identify, and prepare subsequent programs and activities conducted within the Scope of Cooperation of this
_J
Memorandum of Understanding, the Parties shall maintain a Joint Working
Group; 2) The Joint Working Group may consist of relevant representatives with the composition to be determined by both Parties, and it shall be co-chaired by the most senior member from either Party; 3) The Joint Working Group shall hold its meeting alternately in Indonesia and Tajikistan on a date mutually agreed upon. It may hold a special meeting as mutually agreed upon by both Parties. ~
~
Article 4
~
Funding
1) The Implementation of this Memorandum of Understanding will be subject to the 11
availability of funds of each Party; 2) Unless otherwise agreed in writing , each Party will bear the cost and expenses for its participation in activities under this Memorandum of Understanding.
Article 5 Settlement of Disputes
Any dispute arising out of the interpretation and implementation of this Memora1dum of Understanding shall be settled amicably through consultations or negotiations between the Parties or through diplomatic channels.
I
' '
Article 6 Confidentiality
1) Any confidential information provided by the requested Party pursuant to this Memorandum of Understanding shall not be passed or disclosed to any thir~ party without the written consent of the requested Party; 2) Classified information exchanged between the Parties shall only be used within the framework of this Memorandum of Understanding . The requesting Party shall apply an equivalent security classification to that of the requested Party, therefore taking the necessary actions to safeguard the classified information.
,...
·...
ii'
I
Article 7 Refusal to Provide Information
Either Party may refuse to provide information or reject the conditions concerning requests for information, if it concludes that acceding to the request would represent 'I
a threat to the sovereignty, would contravene the laws or regulations, or would be contrary to other essential interests of the requested Party's country.
Article 8 Validity in Respects of Other Agreements
This Memorandum of Understanding shall not limit the right of the Parties to enter into bilateral treaties on the subject matters of this Memorandum of Understanding
1
and shall not affect the rights and obligations of the Parties under other international
~
agreements in which they participate.
: •
Article 9 Amendment
This Memorandum of Understanding can be reviewed or amended at any time by mutual consent by the Parties. Such revision or amendment shall enter into force on such date as may be determined by the Parties in writing and shall form an
in~agr'31
part of this Memorandum of Understanding
Article 10 Duration and Termination
1) The Memorandum of Understanding shall come into force on the date of its signature; 2) This Memorandum of Understanding shall remain in effect for three (3) year:., upon the expiration thereof, it shall be automatically renewed for a further period of three (3) years;
3) Either Party may at any time terminate this Memorandum of Understanding by giving three (3) months in advance written notification to the other Party; 4) The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the implementation of on-going cooperation or activities that had been approved by 1
,
the Parties prior to the date of termination , unless otherwise agreed by Ute Parties.
In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their
respective Governments, have signed at Jakarta, on the First of August Two Thousand Sixteen in two original copies in Indonesian, Tajik, and English languages, all texts being equally authentic. Any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FOR THE NATIONAL COUNTER TERRORISM AGENCY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE STATE COMMITTEE FOR NATIONAL SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
SUHARDI ALIUS Head of Indonesian National Counter Terrorism Agency
SIRODJIDIN ASLOV Minister of Foreign Affairs
