BEPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAVA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN FEDERAL TRANSPORTASI, INOVASI, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK AUSTRIA MENGENAI KERJA SAMA TEKNOLOGI INFRASTRUKTUR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementerian Federal Transportasi, lnovasi dan Teknologi, selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama dalam mengembangkan kerja
sama energi baru terbarukan antara Republik Indonesia dan Republik Federal Austria.
BERKEINGINAN untuk lebih mengembangkan hubungan persahabatan dan
memperkuat kerjasama Pernbangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) antara kedua negara, berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan;
MENGAKUI pentingnya energi terbarukan bagi pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan dari kedua negara;
MERUJUK pada Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Federal Austria mengenai Kerjasama Teknik yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 1980;
SESUAI DENGAN ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-
masing negara;
TELAH MENCAPAI pengertian-pengertian sebagai berikut:
Pasa11 Tujuan
Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk meningkatkan kerjasama PLTA antara para Pihak melalui kerjasama tingkat kementerian dan fasilitasi kegiatan sektor swasta.
Pasal2 Bidang Kerja Sarna
Kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini meliputi, namun tidak terbatas pada: 1. Mendorong dan meningkatkan investasi di bidang teknologi infrastruktur PLTA; 2. Mendorong transfer teknologi PLTA; 3. Mendorong dialog kebijakan perkembangan PLTA; 4. Pertukaran pengalaman dan implementasi di bidang teknologi PLTA; 5. Kerjasama ilmiah dan teknis; 6. Penelitian bersama, pendidikan, pelatihan, dan lokakarya dalam lingkup proyek-proyek tertentu ; 7. Eksplorasi potensi kerjasama pada bidang energi tenaga hidro lainnya di masa depan.
Pasal3 Lembaga Pelaksana Untuk keperluan pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini, lembaga pelaksana kerjasama ini adalah: 1. Untuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia: Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi; 2. Untuk Kementerian Federal Transportasi, lnovasi dan Teknologi Austria:
Kelompok Stat Alih Teknologi dan Penelitian Keamanan.
Pasal4 lmplementasi
Proyek kerja sama spesifik dan kegiatan yang dilaksanakan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini akan dinegosiasikan dan diwujudkan dalam pengaturan rinci terpisah antara kedua Pihak, yang mungkin mencakup subjek, prosedur dan jangka waktu kerja sama yang akan dilakukan, entitas yang terlibat, pendanaan, dan hal-hal lain terkait kondisi kerja sama tersebut.
Pasal5 Kelompok Kerja Bersama
1. Untuk tujuan diskusi dan pelaksanaan berbagai isu-isu terkait Memorandum
Saling Pengertian ini, para Pihak dapat membentuk Kelompok Kerja Bersama. Kelompok Kerja Bersama akan menjelaskan dan memperbarui daftar proyek yang dilaksanakan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Kelompok Kerja Bersama, yang terdiri dari wakil-wakil para Pihak, dapat bertemu secara berkala pada tanggal · yang ditentukan bersama oleh para Pihak dengan bergantian di Indonesia dan Austria. Tiap Pihak akan menanggung biaya yang berkaitan dengan partisipasi dalam pertemuan Kelompok Kerja Bersama.
Pasal6 Hak Atas Kekayaan lntelektual
1. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing Pihak, Para Pihak akan memberikan perlindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual,
termasuk
kepemilikan
dan
penggunaan
hukum,
yang
dipindahkan atau dibuat sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini. 2. lsu-isu perlindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual, termasuk perlindungan hak-hak pihak ketiga yang sah, dengan mempertimbangkan porsi kepemilikan yang berdasarkan pada kontribusi masing-masing, akan diatur oleh perjanjian proyek oleh Para Pihak, sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing.
Pasal7 Kerahasiaan
1. Tanpa mengesampingkan hukum dan peraturan yang berlaku di masingmasing Pihak, para Pihak akan menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau disampaikan ke Pihak lain selama periode pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini atau setiap perjanjian lain yang dibuat berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini. 2. Jika salah satu Pihak ingin mengirirnkan data atau informasi rahasia yang dihasilkan dari tindakan kerjasama sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, Pihak pengirim data atau informasi tersebut harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. 3. Para Pihak telah mencapai kesepahaman bahwa ketentuan Pasal ini akan terus berlaku efektif antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini diakhiri.
Pasal8 Penyelesaian Perbedaan
Perbedaan yang timbul terkait interpretasi dan implementasi dari Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi atas dasar sa ling pengertian dan itikad baik antara para Pihak.
Pasal9 Amandemen
Salah satu Pihak dapat mengajukan amandemen Memorandum Saling Pengertian ini secara tertulis pada saat kapanpun. Amandemen yang disetujui para Pihak akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan. Perubahan tersebut akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
Pasal10 Mulai Berlaku, Durasi, dan Pengakhiran
1. Memorandum Saling Pengertian ini akan berlaku efektif pada tanggal penandatanganannya. 2. Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku efektif selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk 5 (lima) tahun berikutnya dengan persetujuan bersama dari para Pihak. 3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini pada saat kapanpun dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik kepada Pihak lainnya minimal 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini. 4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi setiap program atau proyek yang sedang berlangsung di bawah Memorandum Saling Pengertian ini sampai penyelesaiannya.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DITANDATANGANI dalam dua salinan di Jakarta pada hari ..... ..... .... . . UMC\. 'Me~..· . d an Inggns, . . ......\,v'A"' . .. ...... .... .. .. ..-1-0t4 .. .... , d a Iam b a hasa In d ones1a t angga I ..... semua naskah dimaksud berkekuatan sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran Memorandum Saling Pengertian, naskah bahasa lnggris yang wajib berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN ENERGI
UNTUK KEMENTERIAN FEDERAL
DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
TRANSPORTASI, INOVASI DAN TEKNOLOGI AUSISIA
Signed
Signed
JEROWACIK
DORIS BURES
Menteri
Menteri
p
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FEDERAL MINISTRY FOR TRANSPORT, INNOVATION AND TECHNOLOGY OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA ON HYDROPOWER INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY COOPERATION
The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia and the Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology of the Republic of Austria, hereinafter referred to as "the Sides";
CONSIDERING their mutual interest in developing
renewable
energy
cooperation between the Republic of Indonesia and the Federal Republic of Austria;
DESIRING to further develop the friendly relations and strengthen cooperation in hydropower between their two countries, based on the principles of equality and mutual benefit;
ACKNOWLEDGING the importance of renewable energy to the economic growth and development of both countries;
REFERRING to the Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Austrian Federal Government Concerning Technical Cooperation, signed in Jakarta on October 27, 1980;
PURSUANT to the prevailing laws and regulation of their respective countries;
HAVE reached the following understanding: Article 1 OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding is to enhance hydropower cooperation between the Sides through ministerial-level collaboration and the facilitation of private sector activity.
Article 2 SCOPE OF COOPERATION
Cooperation under this Memorandum of Understanding may include, but is not limited to: 1.
Encouragement and promotion of investment in hydropower infrastructure technology;
2. Encouragement of transfer of technology on hydropower; 3. Encouragement of policy dialogue on hydropower development; 4.
Exchange of experience in the field of hydropower technology and implementation on hydropower development;
5.
Scientific and technical collaboration on hydropower development;
6.
Joint research, education, training, and workshops within the scope of defined projects;
7.
Exploring the potential for future collaboration in other areas of hydropower energy.
Article 3 EXECUTING INSTITUTION
For the purposes of the implementation of this Memorandum of Understanding, executing institutions for this cooperation will be:
1. For the Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia: Director General of New, Renewable Energy and Energy Conservation; 2.
For the Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology of the Republic of Austria: Staff Group for Technology Transfer and Security Research.
Article 4
IMPLEMENTATION Specific
cooperative
Memorandum
will
be
projects
and
negotiated
activities and
implemented
embodied
in
under
separate
this
detailed
arrangements between the both Sides, which may cover the subject, procedure and term of cooperation to be undertaken, the entities involved, funding, and other appropriate matters related to the condition of such cooperation.
Article 5
JOINT WORKING GROUP 1.
For the purpose of discussion and implementation of various issues pertaining of this Memorandum of Understanding, the Sides may set up a Joint Working Group. The Joint Working Group will elaborate and update the project list implemented under this MoU.
2.
The Joint Working Group, consisting of the representatives of the Sides, may meet periodically on mutually determined dates by the Sides alternately in Indonesia and Austria. Each Sides will cover its expenses relating to as participation in the meetings of Joint Working Group.
Article 6 INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
1. In accordance with the laws and regulations prevailing in each of the Sides, the Sides will provide effective protection and distribution of intellectual property rights, including its ownership and legal use, which are being transferred
or
created
in
accordance
with
this
Memorandum
of
Understanding. 2. The issues of protection and distribution of intellectual property rights, including protection of a third party's legitimate rights, taking into full consideration the equitable portion of ownership based on the contribution of the respective participants, will be regulated by each project agreement concluded by the Sides, in accordance to their respective laws and regulations.
Article 7 CONFIDENTIALITY
1. Without any prejudice to the laws and regulations in force in each Side, the Sides will undertake to observe the confidentiality of documents, information and other data received or supplied to the other Side during the period of the implementation of this Memorandum of Understanding or any other agreements made pursuant to this Memorandum of Understanding. 2. If one of the Sides wishes to transmit to a third party, data or confidential information resulting from the actions of cooperation led according to this Memorandum of Understanding, the transmitting Side must obtain prior written consent from the other Side before transmitting any data or information. 3. The Sides have reached an understanding that the provision of this Article will continue to be effective between the Sides notwithstanding the cancellation of this Memorandum of Understanding.
Article 8 SETTLEMENT OF DIFFERENCES Any differences arising in relation to the interpretation and implementation of this Memorandum of Understanding will be settled amicably by consultation or negotiation on the basis of mutual understanding and goodwill between the Sides.
Article 9
AMENDMENT
Either Side may request at any time in writing, amendment of this Memorandum of Understanding. Any amendment consented by the Sides will come into effect on the date of its signing. The amendment will form an integral part of this Memorandum of Understanding.
Article 10 EFFECTIVENESS, DURATION, AND CANCELLATION
1. This Memorandum of Understanding will become effective on the date of its signing. 2. This Memorandum of Understanding will remain effective for 5 (five) years and may be extended for another 5 (five) years by mutual consent of the Sides. 3. Either Side may cancel this Memorandum of Understanding by giving notifications to the other Side in writing at least 6 (six) months in advance of its intended date of cancellation, via diplomatic channels. 4. Termination of this Memorandum of Understanding will not affect the validity and duration of any ongoing programs or projects undertaken under this Memorandum of Understanding until the completion of such programs or projects.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding. ~-\V.
:10~
Done in duplicate at 1.~~~~n the ....... ~~~ in the Indonesian, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of the interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
For the Ministry of Energy and
For the Federal Ministry for Transport,
Mineral Resources of the Republic
Innovation and Technology of the
of Indonesia
Republic of ~ia
Signed
Signed JEROWACIK Minister
f!
DORIS BURES Minister
