REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE TENTANG KERJA SAMA BIDANG KEBUDAYAAN
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata Republik Demokratik Timor-Leste, untuk selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";
MEMPERTIMBANGKAN kepentingan bersama dalam mendorong kerja sama
bidang kebudayaan;
BERKEINGINAN untuk memperluas dan mengintensifkan kerja sama dibidang
kebudayaan ;
MERUJUK pada Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan
Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kerja Sarna Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 8 Juli 2005;
SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta prosedur dan kebijakan tentang kerja sama kebudayaan di masingmasing negara;
TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN sebagai berikut:
PASALI TUJUAN
Tujuan Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk meningkatkan kerja sama kebudayaan berdasarkan kesetaraan, resiprositas dan saling menguntungkan, serta memajukan hubungan dan saling pengertian antara Para Pihak.
PASAL II Ruang Lingkup Kerja Sarna
Para Pihak akan mendorong dan memfasilitasi kerja sama dalam ruang lingkup sebagai berikut:
1. Pembentukan kontak reguler antara institusi, dan ahli kebudayaan; 2.
Pertukaran kunjungan oleh seniman dan delegasi asosiasi seni dan budaya, serta pertukaran materi dan informasi yang berhubungan dengan seni dan budaya;
3.
Penyelenggaraan acara budaya secara resiprokal, termasuk pameran seni, pentas musik, serta ulasan film dan teater;
4.
Kerja sama antara kantor arsip negara, museum, dan perpustakaan;
5.
Kerja sama dalam pelestarian warisan budaya benda dan tak benda, termasuk kerja sama antara lembaga yang bertanggung jawab untuk pelestarian monumen bersejarah dan penelitian arkeologi.
PASAL Ill Pengaturan Teknis dan Keuangan
1.
Kerja sama di bawah MSP ini dilaksanakan dengan membuat pengaturan khusus.
2.
Pengaturan tersebut menjelaskan perihal keuangan , rincian program, proyek, jadwal, tanggung jawab Para Pihak dan hal-hal terkait lainnya.
3.
Pelaksanaan kegiatan di
bawah
MSP ini wajib disesuaikan
pada
ketersediaan dana dan personil dari Para Pihak. 4.
Jika dipandang perlu, Para Pihak dapat mengundang pihak ketiga untuk terlibat dalam pelaksanaan MSP ini. Kerja sama tersebut harus disepakati oleh kedua belah pihak dan diatur dalam pengaturan terpisah.
PASAL IV Kelompok Kerja Bersama
1.
Para Pihak sepakat untuk membentuk kelompok kerja bersama untuk memfasilitasi, memantau, dan meninjau pelaksanaan MSP ini secara teratur.
2. Kelompok
Kerja
Kementerian
Bersama akan diketuai
Pendidikan
dan
Kebudayaan
bersama Republik
oleh
perwakilan
Indonesia dan
perwakilan Kementerian Pariwisata Republik Demokratik Timor-Leste, dengan keikutsertaan lembaga lain yang sesuai, dan akan bertemu setidaknya sekali dalam setahun, baik di Indonesia maupun di Timor-Leste.
3. Dalam kondisi tertentu dimana pertemuan tidak dapat dilaksanakan, pertukaran terse but.
dokumen
akan dilakukan sebagai
pengganti
pertemuan
PASAL V Perlindungan Hak Kekayaan lntelektual
1.
Setiap Pihak wajib melindungi, dalam wilayahnya, hak kekayaan intelektual dari Pihak lainnya sesuai dengan hukum nasional yang berl aku di negara masing-masing.
2.
Dalam hal pengaturan spesifi k, program atau proyek yang menghasilkan hak kekayaan intelektual, maka hak kekayaan tersebut harus dimiliki bersama, dan Para Pihak akan membuat pengaturan terpisah sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing negara untuk perlindungan hak-hak tersebut.
PASAL VI Kerahasiaan
1.
Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi, dan data-data lainnya yang diterima atau diberikan oleh Pihak lainnya untu k pelaksanaan MSP ini atau perjanjian lainnya yang dibuat berdasarkan MSP ini.
2.
Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini akan terus mengikat untuk jangka waktu yang disepakati diantara para Pihak meskipun MSP ini berakhir.
PASAL VII Pembatasan Kegiatan Personil
Setiap Pihak wajib menjamin bahwa personilnya yang terlibat dalam kegiatankegiatan di bawah MSP ini harus menghormati integ ritas wilayah dan kemerdekaan politik negara tuan rumah , berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara tersebut ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari MSP ini.
PASAL VIII Penyelesaian Sengketa
Setiap sengketa yang timbul dari penafsiran dan/atau pelaksanaan dari MSP ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi diantara Para Pihak.
PASAL IX Penangguhan
Setiap Pihak memiliki hak, untuk alasan keamanan, ketertiban umum atau kesehatan masyarakat, untuk menangguhkan sementara waktu, baik secara keseluruhan ataupun sebagian, pelaksanaan MSP ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis melalui saluran diplomatik.
PASAL X Amandemen
MSP ini dapat ditinjau ulang dan diubah setiap saat, dengan kesepakatan tertulis dari Para Pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari MSP ini.
PASAL XI Mulai Berlaku, Masa Berlaku, dan Pengakhiran
1.
MSP ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan tertulis terakhir dari satu Pihak ke Pihak lainnya melalui saluran diplomatik yang menyampaikan telah selesainya prosedur internal.
2.
MSP ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak melalui saluran diplomatik.
3.
Salah
satu
Pihak dapat mengakhiri
MSP
ini
setiap saat dengan
memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya mengenai keinginannya untuk mengakhiri MSP ini setidaknya 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
4.
Pengakhiran MSP tidak akan mempengaruhi keabsahan dan masa berlaku setiap pengaturan, program, kegiatan atau proyek yang dibuat berdasarkan MSP ini sampai selesainya pengaturan, program, kegiatan atau proyek tersebut, kecuali Para Pihak memutuskan sebaliknya.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini.
DIBUAT dalam rangkap dua di Dili pada tanggal 26 Agustus 2014, dalam bahasa Indonesia, bahasa Portugis dan bahasa lnggris, seluruh naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam Bahasa lnggris yang berlaku .
UNTUK KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Signed MOHAMMAD NUH MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNTUK KEMENTERIAN PARIWISATA REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR-LESTE
Signed FRANCISCO KALBUADI LAY MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE 0 MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA DA REPUBLICA DA INDONESIA
E 0 MINISTERIO DO TURISMO DA REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE SOBRE A COOPERACAO NO DOMiNIC DA CULTURA
0 Ministerio da Educa9ao e Cultura da Republica da Indonesia e 0 Ministerio do Turismo da Republica Democratica de Timor-Leste, doravante designados "Partes";
COSIDERANDO o interesse mutua na promo9ao da coopera9ao no dominic da cultura;
DESEJANDO expandir e intensificar a coopera9ao no dominic da cultura;
CONSIDERANDO o acordo entre o Governo da Republica da Indonesia e o Governo da Republica Democratica de Timor-Leste sabre a Coopera9ao Cultural e Educacional, de 8 de Julho de 2005; EM CONFORMIDADE com a legisla9ao e regulamentos vigentes , bem como com os procedimentos e politicas relativas paises;
Chegaram ao seguinte entendimento:
a coopera9ao cultural dos respetivos
ARTIGO I Objectivo
0
presente Memoranda de Entendimento (MdE) tern como objetivo o
desenvolvimento da cooperac;ao cultural com base de igualdade, reciprocidade e beneffcio mutuo, e a promoc;ao de relac;oes de entendimento entre ambas as Partes.
ARTIGO II Ambito da Coopera~ao
As partes devem incentivar e facilitar a cooperac;ao nas seguintes areas: 1. 0
estabelecimento
de
contactos
regulares
entre
instituic;oes,
especialistas e individuos com interesses comuns no dominio da cultura; 2. Visitas de intercambio e col6quios por artistas e associac;oes de arte e cultura, bern como o intercambio de artes relevantes e informac;oes e materiais relacionadas
a cultura;
3. Organizac;ao con junta de eventos culturais, incluindo exposic;oes. de arte e cultura, concertos, exibic;oes de filmes, teatro, simp6sio em artes e temas relacionadas
a cultura, etc;
4. Cooperac;ao regular entre arquivos de Estado, museus, bibliotecas e outras instituic;oes culturais relevantes, tais como escolas de artes e musica, etc; 5. Colaborac;ao regular no campo do patrimonio cultural tangivel e intangivel, incluindo a cooperac;ao entre as instituic;oes responsaveis pela preservac;ao e investigac;ao do patrim6nio cultural arquitect6nico, arqueol6gico, antropol6gico e intangivel.
ARTIGO Ill Programas tecnicos e financeiros
1. A cooperagao ao abrigo do presente MdE deve ser implementada atraves
da celebragao de programas especificos. 2. Os programas acima referidos especificam os assuntos financeiros, programas detalhados, projetos, calendarizagao, responsabilidades das Partes e outros assuntos relacionados. 3. A implementagao de atividades ao abrigo do presente MdE esta sujeita a disponibilidade de fundos e recursos humanos das Partes. 4. Se por necessario, as ambas partes poderao convidar a terceiraparte para envolver a implementagao o presenteMdE. Tal como a cooperagao deve ser acordada por ambas as partes e regulados de entendimento separado.
ARTIGO IV Grupo de Trabalho Conjunto
1. As Partes acordam no estabelecimento de urn grupo de trabalho conjunto para facilitar, monitorizar e rever a implementagao do presente MdE numa base regular. 2. 0 Grupo de Trabalho conjunto deve ser co-presidido por representantes do Ministerio de Turismo da Republica Democratica de Timor-Leste e doMinisterio da Educagao da Republica da Indonesia e com a participagao de outras agencias apropriadas, devendo reunir-se, pelo menos, uma vez por ano, na Indonesia ou em Timor-Leste. 3. Em certas circunstancias, quando o encontro nao puder realizar-se, devem ser trocados documentos em Iugar do referido encontro.
ARTIGOV Prote~ao
dos Direitos de Propriedade lntelectual
1. Cada Parte deve proteger quaisquer direitos resultantes de propriedade intelectual usados pela outra Parte para a implementayao do MdE de acordo com as respetivas leis e regulamentos dos respetivos nos quais a Republica Democratica de Timor-Leste e a Republica da Indonesia sejam Partes. 2. A proteyao de quaisquer direitos de propriedade intelectual resultantes da implementayao deste MdE deve ser estipulada em acordo(s) especifico(s) a ser(em) concluido(s) entre as Partes.
ARTIGOVI Confidencialidade
1. As Partes devem comprometer-se a observar confidencialidade e segredo em relayao a documentos, informayoes e outros dados recebidos ou fornecidos pelas Partes para implementayao deste MdE ou nos termos do mesmo. 2. As Partes acordam que a
previsao deste artigo deve continua·r a ser
obrigat6ria para urn periodo a acordar entre as ambas, nao obstante a cessayao deste MdE.
ARTIGO VII Limita~ao
de Pessoal
As Partes devem assegurar-se que o seu pessoal envolvido em atividades ao abrigo deste MdE deve participar apenas em atividades sob o quadro do MdE, com respeito das leis nacionais e regulamentos dos respetivos paises.
ARTIGO VIII Resoluc;ao de Litigios
Qualquer controversia relativa
a interpretagao e/ou
implementagao deste MdE
deve ser resolvida amigavelmente atraves de negociagao ou consulta entre as Partes.
ARTIGO IX Suspensao
Gada Parte reserva-se ao direito de suspender, no todo ou em parte, a implementagao do presente MdE, por razoes de Seguranga, Ordem Publica ou Saude Publica, atraves de notificagao escrita
a outra
Parte atraves de canais
diplomaticos.
ARTIGOX Aditamentos
0 presente MdE pode ser revisto e aditado a todo o tempo, por escrito, por mutuo consentimento das Partes. 0 referido aditamento deve entrar em vigor nessa mesma data ou noutra determinada pelas Partes e deve constituir parte integrante do presente MdE.
ARTIGOXI Entrada em Vigor, Durac;ao e Termo
1. 0 presenteMemorando de Entendimentoentraem vigor na data da recepgao
da ultimanotificagao,porescrito e porcanaisdiplomaticos, de uma Parte paraoutra Parte, ap6s a conclusaodos respectivosprocedimentosinternos. 2. Este MdE deve permanecer em vigor durante o periodo de 5 (cinco) anos e pode ser prorrogado por igual periodo, por mutuo consentimento das Partes, por escrito e por canais diplomaticos.
3. Qualquer das Partes pode cessar o presente MdE, a todo tempo, atraves de notificac;ao escrita
a outra
Parte da sua intenc;ao de o fazer, com o minimo
de 6 meses de antecedencia. 4. A cessac;ao do presente MdE nao afeta a validade e durac;ao de quaisquer entendimentos, programas, atividades ou projetos ao abrigo do presente
a
MdE ate
respetiva finalizac;ao dos mesmos, a nao ser que as Partes
decidam noutro sentido.
TESTEMUNHAM, os abaixo-assinados, devidamente autorizados para o efeito pelos
seus
respectivos
governos,
a
assinatura
deste
Memoranda
de
Entendimento.
FEITOem
Dili,aos26 de Agosto de 2014,
em
duplicado,
nas
linguas
portuguesa, indonesia, e inglesa. Todas as versoes sao igualmenteautenticas. No caso de alguma divergencia de interpretac;ao deste Memoranda de Entendimento, deve prevalecer a versao inglesa .
PELO MINISTERIO DA EDUCACAO E CUL TURA DA REPUBLICA DA INDONESIA
Signed MOHAMMAD NUH MINISTRO DA EDUCACAO E CULTURA
PELO MINISTERIO DO TURISMO DA REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE ·
Signed FRANCISCO KALBUADI LAY MINISTRO DO TURISMO
REPUBLIK INDOI'IESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY FOR TOURISM OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON COOPERATION IN THE FIELD OF CULTURE
The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry for Tourism of the Democratic Republic of Timor-Leste hereinafter referred to as "the Parties";
CONSIDERING their mutual interest in promoting cooperation in the area of
culture; DESIRING to expand and to intensify cooperation in the field of culture;
REFERRING to the Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on Cultural and Educational Co-Operation on 8 July 2005; PURSUANT to the prevailing laws and regulations, as well as the procedures
and policies concerning cultural cooperation in their respective countries;
HAVE REACHED AN UNDERSTANDING as follows:
ARTICLE I Objective
The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to develop cultural cooperation on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit, and to promote relations and mutual understanding between the Parties.
ARTICLE II Scope of Cooperation
The Parties shall encourage and facilitate cooperation on the following areas:
1. Establishment of contact between the interest institutions and expert of culture; 2.
Exchange of visit by artist and delegation from artistic associations as well as exchanges of cultural related information and materials;
3. Organization of cultural events on a reciprocal basis, including art exhibitions, music events, as well as film and theatre reviews; 4. Cooperation between state archives, museum and libraries; 5. Cooperation to preserve tangible and intangible cultural heritage, including cooperation between institution responsible for conservation of historical and artistic monuments and archeological research .
ARTICLE Ill Technical and Financial Arrangements
1. The cooperation under this MoU shall be implemented by concluding specific arrangements. 2. Such arrangements specify financial matters, detailed programs, projects, schedules, responsibilities of the Parties and other related matters.
3.
The implementations of the activities under this MoU are subject to the availability of fund and personnel of the Parties.
4.
If deemed necessary, the Parties may invite a third party to involve in the implementation of this MoU. Such cooperation shall be agreed by both Parties and regulated in separate arrangement.
ARTICLE IV Joint Working Group
1.
The Parties agreed to establish a joint working group to facilitate , monitor, and review the implementation of this MoU on a regular basis.
2.
The Joint Working Group shall be co-chaired by a representative of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and a representative of Ministry for Tourism of the Democratic Republic of TimorLeste with participation of other agencies as appropriate, and shall meet at least once a year, either in Indonesia or Timor-Leste.
3.
In a certain circumstance where the meeting could not be held , documents shall be exchanged in lieu of such a meeting.
ARTICLE V Protection of Intellectual Property Rights
1.
Each Party shall protect, within its territory, intellectual property rights of the other Party in accordance with the domestic law in force in their respective country.
2.
In case of specific arrangement, programs or project result in intellectual property rights, such property rights shall be jointly owned, and the Parties shall conclude separate arrangement in accordance with the laws and regulations of the respective countries for the protection of such rights.
ARTICLE VI Confidentiality
1.
The Parties shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information, and other data received or supplied by the Parties for the implementation of this MoU or any other agreement made pursuant to this MoU .
2.
The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding for a period to be agreed upon between the Parties notwithstanding the termination of this MoU.
ARTICLE VII Limitation of Personnel
Each Parties shall ensure that its personnel involved in the activities under this MoU shall respect territorial integrity and political independence of the host country, shall have a duty not to interfere with the domestic affairs of the said country neither to conduct the activities inconsistent with the purpose and objective of this MoU.
ARTICLE VIII Settlement of Dispute
Any dispute arises from the interpretation and/or implementation of this MoU shall be settled amicably through negotiation or consultation between the Parties.
ARTICLE IX Suspension
Each Party reserves the right, for reasons of security, public order or public health, to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this MoU by giving written notification through diplomatic channels.
ARTICLE X Amendment
This MoU may be reviewed and amended at any time, by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall come into effect on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this MoU.
ARTICLE XI Entry Into Force, Duration And Termination
1. This MoU shall enter into force on the date of the receipt of the last written notification from one Party to another Party through diplomatic channels informing the completion of its internal procedures.
2. This MoU shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be extended for other periods by mutual written consent of the Parties through diplomatic channels.
3. Either Party may terminate this MoU at any time by giving written notification to the other Party of its intention to terminate this MoU at least 6 (six) months in advance of the intended date of termination.
4. The termination of this MoU shall not affect the validity and duration of any arrangements, programs, activities or projects made under this MoU until
the completion of such arrangements, programs, activities or projects unless the Parties decided otherwise.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in duplicate at Dili on 261h of August 2014, in Indonesian, Portuguese, and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this Memorandum of Understanding, the English text shall prevail.
FOR THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE MINISTRY FOR TOURISM OF THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE
Signed
Signed
MOHAMMAD NUH MINISTER OF EDUCATION AND CULTURE
FRANCISCC KALBUADI LAY MINISTER FOR TOURISM
