REPUBLIKINDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI KERAJAAN NORWEGIA TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI BERSAMA KERJA SAMA BILATERAL
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Kerajaan Norwegia yang selanjutnya secara individual disebut sebagai "Pihak" dan secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak"; BERKEINGINAN untuk mengkoordinasikan, menjajaki kemungkinan bidangbidang kerja sama baru, memperluas dan memperdalam hubungan bilateral yang dilandaskan saling menghormati dan saling menguntungkan di segala bidang serta selaras dengan prinsip-prinsip kedaulatan, integritas wilayah dan non-interferensi; MEMPERHATIKAN Deklarasi Bersama oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Kerajaan Norwegia mengenai Kerja Sama "Menuju Suatu Kemitraan Dinamis di Abad ke-21" yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 8 November 2010 ("Deklarasi Bersama "); MENGAKUI kemitraan kedua negara yang khas dan mencerminkan dimensi kerja sama bilateral dan multilateral dalam konteks arsitektur global yang terus berkembang, serta tuntutan globalisasi dan tantangan masa depan; BERKEINGINAN untuk meningkatkan hasil konkrit dan nyata dalam kerja sama bilateral, dan membangun upaya bersama dalam mengatasi baik tantangan regional ataupun global dengan tujuan mewujudkan kemitraan sejati;
1
BERDASARKAN hukum dan perundang-undangan yang berlaku di masingmasing negara ; TELAH MENCAPAI kesepahaman bersama sebagai berikut:
Pasal I Pembentukan Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral
Para Pihak dengan ini membentuk Komisi Bersama untuk Kerja Sama Bilateral, selanjutnya disebut sebagai "Komisi Bersama", dengan tujuan untuk mengembangkan dan memperluas upaya penciptaan aksi-aksi kerja sama konkrit untuk kepentingan kedua Negara yang bersahabat di berbagai bidang bilateral, isu-isu regional dan global.
Pasalll Tujuan
1.
Komisi Bersama akan mempertimbangkan cara-cara dan sarana untuk memastikan koordinasi dan pelaksanaan Nata Kesepahaman ("MoU").
2.
Untuk mencapai tujuan Mou ini, Komisi Bersama akan: a. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk bertukar pandangan, mengkaji dan mengana lisa semua aspek hubungan bilateral; b. Mempromosikan bidang kerja sama baru yang memungkinkan perluasan dan pendalaman hubungan bilateral; c. Mengidentifikasi, menganalisa dan merumuskan kemungkinan solusi bagi tantangan-tantangan; d. Membuat rekomendasi sebagaimana patutnya kepada pemerintah masing-masing mengenai tindakan apapun yang diperlukan untuk menciptakan hasil-hasil yang nyata dan mengelola kemajuan kemitraan di tahun-tahun mendatang; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang disepakati oleh Para Pihak.
Pasal Ill Cakupan
Ruang liingkup kerja Komisi Bersama akan mencakup berbagai aspek isu-isu bilateral regional, dan global yang menjadi kepentingan bersama, termasuk, namun tidak terbatas pada: 2
a.
lsu-isu bilateral yang dapat meliputi politik, keamanan, ekonomi, perdagangan, energi, investasi, lingkungan, sosial, budaya, ilmu pengetahuan dan kerja sama pendidikan, serta bidang-bidang lainnya yang menjadi kepentingan bersama Para Pihak;
b.
lsu-isu regional yang menjadi kepentingan bersama, yang dapat meliputi isu yang berkaitan dengan pemajuan kerja sama aktif di bidang ekonomi, sosial budaya, pembangunan regional dan bidang teknis, atas dasar kesetaraan dan saling menguntungkan;
c.
lsu-isu global yang menjadi kepentingan bersama yang meliputi isu-isu yang berkaitan dengan PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya.
Pasal IV Struktur
1.
Komisi Bersama akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri atau perwakilan masing-masing.
2.
Komisi Bersama dapat mengundang Menteri terkait atau Pejabat Senior mewakili Kementerian terkait, Kedutaan, badan pemerintahan atau pihak lain yang terkait untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam Pertemuan Komisi Bersama sebagaimana dipandang perlu.
3.
Setiap Pihak akan menentukan ukuran dan komposisi delegasi untuk pertemuan Komisi Bersama.
4.
Ketua Rapat Komisi Bersama akan secara bersama-sama diemban oleh masing-masing Kepala delegasi.
5.
Dalam melakukan peran koordinasi, Komisi Bersama memberikan pertimbangan pada laporan-laporan yang disampaikan oleh dialog dan konsultasi bilateral kedua negara yang ada.
6.
Kelompok kerja atau sub komite dapat dibentuk untuk melaksanakan kerja sama pada bidang-bidang tertentu. Kelompok kerja atau sub Komite sebagaimana dimaksud akan melaporkan kegiatannya kepada Komisi Bersama.
3
PasalV Mekanisme Rapat 1.
Pertemuan rutin Komisi Bersama akan diadakan setidaknya setiap 2 (dua) tahun atau setiap waktu sebagaimana disepakati oleh Para Pihak, secara bergantian di Indonesia dan Norwegia.
2.
Tanggal, tempat, agenda dan hal-hal lainnya akan disepakati oleh Para Pihak dan akan dikomunikasikan melalui saluran diplomatik.
3.
Ketika kedua belah Pihak dipimpin oleh Menteri Luar Negeri masingmasing, Pertemuan Komisi Bersama akan mencakup sesi retret untuk kedua menteri membahas isu-isu global yang menjadi perhatian bersama, sebagaimana dan jika dipandang perlu.
4.
Agenda tentatif Pertemuan Komisi Bersama akan diusulkan oleh negara tuan rumah Pertemuan.
5.
Semua
komunikasi
akan dilakukan
secara
tertulis
melalui
saluran
dip ~ omatik.
Pasal VI Risalah Rapat 1.
Hasil Pertemuan Komisi Bersama akan dibuat dalam bentuk Agreed Minutes.
2.
Negara tuan rumah akan bertanggung jawab atas penyusunan Agreed Minutes.
3.
Setiap dokumen dan informasi yang dianggap rahasia tidak akan dipertukarkan ke pihak ketiga tanpa persetujuan dari Pihak lainnya.
4.
Komisi Bersama dapat mengeluarkan pernyataan kepada pers jika dipandang layak.
PasalVll Penyelesaian Perbedaan Setiap perbedaan yang muncul dari penafsiran atau pelaksanaan Nata Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara Para Pihak. 4
Pasal VIII Am andemen MoU ini dapat direvisi atau diubah dengan persetujuan bersama Para Pihak. Revisi atau perubahan tersebut akan mulai berlaku pada tangga l yang diputuskan bersama oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian integral dari Mou L.:.
Pasal IX Masa Berlaku dan Pengakhiran 1.
~ A oU
ini akan mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh Para Pihak.
2. ·11c.J ini akan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan akan secara otomatis diperpanjang pada tiap saat berakhirnya untuk 5 (lima) tahun, Kecuali salah satu Pihak memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis :Tielalui saluran diplomatik keinginannya untuk mengakhiri MoU ini 6 ~~n am) bulan sebelum tanggal berakhirnya.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah telah menandatangani MoU ini. DIBUAT di Qc.l"D-:·:.O.. pada tangga l !:.i ,~'.\.lL 40 !> , dalam dua rangkap asli, nasing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris. Semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penaf 3i,·an, maka naskah bahasa lnggris akan berlaku.
UNTUK KEMENTERIAN LUAR NEGEPU REPUBLllV!ND
UNTUK KEMENTERIAN LUAR NE GERI KERAJAAN NORWEGIA
Signed
Signed
EGAWA
ESPEN BARTH EIDE MENTERI LUAR NEGERI
·nENTERI L 5 I
.
.
w ~
REPUBLIK INDONES A
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF NORWAY ON THE ESTABLISHMENT OF JOINT COMMISSION FOR BILATERAL COOPERATION
The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Norway hereinafter individually referred to as the "Party" and collectively hereinafter referred to as the "Parties"; DESIRING to coordinate, explore new possible areas of cooperation, expand and deepen bilateral relations in all fields based on mutual respect and common benefit as well as pursuant to the principles of sovereignty, territorial integrity and non-interference; TAKING INTO ACCOUNT the Joint Declaration by the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia and the Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Norway on Cooperation "Towards A Dynamic Partnership in the 21st Century" signed in Jakarta on 8 November 2010 ("Joint Declaration"); ACKNOWLEDGING the unique partnership of the two countries which reflects a dimension of bilateral and multilateral cooperation within the context of the evolving global architecture, and the demands of globalization and future challenges; DESIRING to intensify concrete and tangible results in the bilateral cooperation, and to establish joint efforts in addressing both regional and global challenges in order to implement a genuine partnership;
1
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of the respective countries; HAVE REACHED mutual understanding as follows:
Article I Establishment of Joint Commission for Bilateral Cooperation The Parties hereby establish a Joint Commission for Bilateral Cooperation, hereinafter referred to as the "Joint Commission", with the view of developing and w idening the development of concrete actions of cooperation for the interest of the two friendly countries in various fields of bilateral, regional and global issues.
Article II Objective 1.
The Joint Commission will consider ways and means to ensure proper coordination and implementation of this Memorandum of Understanding ("MoU").
2.
To achieve the objective of this MoU, the Joint Commission will: a. Hold coordination and consultations to exchange views, review and examine all aspects of bilateral relations. b. Promote new areas of cooperation that allow the expanding and deepening bilateral relations. c. Identify, analyse and formulate possible solution of challenges. d. Make recommendation as appropriate to their respective governments on whatever necessary measures to produce tangible results and manage the progress of the partnership in the coming years. e. Implement other tasks as agreed by the Parties.
2
Article Ill Scope The scope of work of the Joint Commission will cover various aspects of bilateral, regional, global issues of common interest, including, but not limited to: a.
Bilateral issues which may include political, security, economic, trade, energy, investment, environment, social, cultural, scientific and educational cooperation, as well as other fields of common interest of the Parties;
b.
Regional issues of mutual interest, which may include those relating to promotion of active cooperation in the economic, socio-cultural, regional development and technical fields, on the basis of equality and mutual benefit;
c.
Global issues of common interest which include issues relating to the UN and other international organizations.
Article IV Structure 1.
The Joint Commission will be chaired by the Ministers of Foreign Affairs or their respective representatives.
2.
The Joint Commission may invite relevant Ministers or Senior Officials representing related Ministries, Embassies, governmental agencies or other relevant parties to attend and participate in the Joint Commission's Meeting as deemed as necessary.
3.
Each Party will determine the size and the composition of its delegation to the meeting of the Joint Commission.
4.
The Chair of the Joint Commission's Meeting will be jointly assumed by the Head of the respective delegations.
5.
In conducting coordination role, the Joint Commission considers the reports submitted by any existing bilateral dialogues and consultations of the two countries.
6.
Working groups or sub committees may be established to carry out cooperation on specific common fields. Such working groups or sub committees will report their work to the Joint Commission.
3
Article V Mechanism of Meeting
1.
The regular Joint Commission's Meeting will be held at least every 2 (two) years or at any time agreed by the Parties, alternately in Indonesia and Norway.
2.
The dates, venue, agenda and other matters will be agreed upon by the Parties and communicated through diplomatic channels.
3.
When both parties are led by their respective Foreign Ministers, the Joint Commission's Meeting will include a retreat session for the two ministers to discuss global issues of common concern as and when necessary.
4.
The provisional agenda for regular Joint Commission's Meetings will be proposed by the host country of the Meeting.
5.
All communication will be conducted in writing through diplomatic channels.
I
Article VI Minutes of Meeting
1.
The results of the Joint Commission's Meeting will be made in the form of Agreed Minutes. I
2.
The host country will be responsible for the preparation of the Agreed Minutes.
3.
Any documents and information exchanged which are deemed confidential will not be transferred to a third party without consent of tfhe other Party.
4.
The Joint Commission may issue statements to the press as deemed appropriate.
Article VII Settlement of Differences
Any differences that arise from the interpretation or implementation of this MoU will be settled amicably through consultation or negotiation between the Parties.
4
Article VIII Amendments
This MoU may be revised or amended by mutual consent of the Parties. Such revision or amendment will enter into effect on a date mutually decided by the Parties and will be an integral part of this Mou.
Article IX Entry into Effect and Termination
1.
This MoU will enter into effect on the day of signature by the Parties.
2.
This MoU wil l remain in effect for a period of 5 (five) years and upon the expiry thereof will be automatically renewed every 5 (five) years, unless either Party notifies the other Party its intention in writing through diplomatic channels to terminate th is MoU 6 (six) months prior to the intended termination date of this MoU.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has signed this MoU. DONE in 0~,cu-to. on :3 D u.l<j .2..-01.~ , in two originals, each in Indonesian and English languages. All texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.
FOR THE MINISTRY OF FORE~ AFFAIRS OF THE REPI Jl:3LIC1>F INDONESIA
FOR THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE KINGDOM OF NORWAY
Signed
Signed
ESPEN BARTH EIDE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
MINISTER FOR "OREIGN AFFAIRS
5
