REPUBLIK INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANT ARA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN KOMISI NASIONAL UNTUK PENGEMBANGAN DAN HIDUP TANPA NARKOBA REPUBLIK PERU TENT ANG KERJA SAMA TEKNIS DALAM PEMBERANTASAN PRODUKSI GELAP, ELABORASI DAN PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA, BAHAN-BAHAN PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Komisi Nasional untuk Pengembangan dan Hidup Tanpa Narkoba Republik Peru, selanjutnya secara individual disebut sebagai "Pihak" dan secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak";
MEMAHAMI
bahwa
penyalahgunaan
narkoba
dan
perdagangan
gelap
narkotika, bahan-bahan psikotropika, dan prekursor merupakan ancaman seri1us bagi keamanan nasional, kesehatan dan kesejahteraan bangsa dan membutuhkan upaya terpadu para Pihak di tingkat internasional;
MEMPERHATIKAN perkembangan kerja sama lebih lanjut dengan tujuan memberantas penyalahgunaan narkoba, dan perdagangan gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika, dan prekursor;
MENGAKUI kebutuhan untuk memperkuat dan melengkapi upaya-upaya yang tertuang dalam Konvensi Tunggal Narkotika, diadopsi di New York tanggal 30 Maret 1961; Protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika, diadopsi di Jenewa tanggal 26 Maret 1972; Konvensi tentang Psikotropika yang diadopsi di Wina tanggal 21 Februari 1971; dan Konvensi PBB Melawan Perdagangan
Gelap Narkotika dan Bahan-bahan Psikotropika, diadopsi di Wina tanggal 20 Desember 1988;
MENGAKUI pentingnya prinsi p kedaulatan, kesetaraan dan integritas teritorial; BERDASARKAN pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;
TELAH MENYEPAKATI sebagai· berikut;
· PASAL 1 TUJUAN Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara Sadan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan Komisi Nasional untuk Pengembangan dan Hidup Tanpa Narkoba Republik Peru untuk mengatasi secara lebih efektif berbagai aspek produksi gelap di bidang pemberantasan produksi, elaborasi, dan perdagangan gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor.
PASAL 2 ;
RUA'NG LINGKUP KERJA SAMA Ruang lingkup utama kerja sama kedua Pihak meliputi bidang penegakan hukum, namun tidak terbatas pada ruang lingkup sebagai berikut: 1)
;1;1
Pertukaran informasi dan data tentang perdagangan gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor, dan kejahatan pencucian uang terkait dengan
II
I
1,
kejahatan narkoba sesuai dengan hukum nasional Para Pihak; 2)
I
Kunjungan ahli untuk Pihak lainnya dengan tujuan untuk membahas kegiatan
,'
I
umum
bidang
pemberantasan
narkotika,
psikotropika dan
prekursor, dan kejahatan pencucian uang yang terkait dengan kejahatan
I
I'
narkoba; r~
I
3)
Organisasi dan penyelenggaraan seminar pelatihan umum bagi personel yang terlibat dalam penegakan hukum dan pemberantasan perdagangan gelap
narkotika,
ps1ikotropika,
dan
prekursor dengan
tujuan
untuk
mencegah kejahatan, meningkatkan keterampilan dan mengembangkan pengetahuan dan keahlian dalam
bidang
teori,
praktik dan teknis
lapangan; 4)
Pertukaran informasi tentang peraturan perundang-undangan Para Pihak dalam pemberantasan perdagangan dan aplikasi praktisnya;
5)
Pertukaran informasi tentang teknik baru untuk mengidentifikasi narkotika, psikotropika, dan prekursor;
6)
Penyediaan informasi jenis-jenis narkotika, psikotropika, dan prekursor yang
telah
digunakan
untuk
membuat jenis
baru
yang
mungkin
diperkenalkan di pasar; 7)
Pertukaran informasi tentang program alternative development; dan
8)
Bidang kerja sama lain yang telah disepakati oleh para Pihak. PASAL 3 BENTUK KERJA SAMA LAIN
Nata Kesepahaman ini tidak akan menghambat para Pihak mengembangkan bentuk-bentuk kerja sama lainnya, konsistensi terhadap perjanjian atau praktikpraktik khusus, sesuai dengan undang-undang tiap-tiap pihak dan perjanjian intemasional yang berlaku. PASAL 4 BADAN PELAKSANA Badan Pelaksana Nota Kesepahaman ini adalah: 1.
Atas nama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: Deputi Hukum dan Kerja Sama;
2.
Atas nama Komisi Nasional untuk Pengembangan dan Hidup Tanpa Narkoba Republik Peru: Direktur untuk Global Affairs.
PASAL 5
P~NQ~MA"~~ 'Nf g~M~t' Para pihak h•rui mengadopii i&luruh
tindakan.,.tinga"iln Yilrn;J
dl~1rllJ~qn ~nt~•
menj amio .. pengamanan . _informasi. .. .yang_. dipertuk.arkao .. b~roasarkan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing. PASAL 6 PERTEMUAN BILATERAL 1 1
•
Untuk meninjau secara berkala situasi yang terkait dengan peredaran gelap narkoba dan prekursor, dan kemajuan yang telah dicapai dalam
pelaksanaan Nata Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menjadi tuan rumah Pertemuan Bilateral secara rutin dan bergantian melalui video conference atau di wilayah para pihak. Dalam pertemuan-pertemuan ini,
upaya-upaya bersama yang sedang berlangsung akan ditinjau ulang dan ruang lingkup kerja sama baru akan diidentifikasi dan dikembangkan. 2.
Apabila diperlukan, pertemuan-pertemuan khusus dapat dilaksanakan.
I
I
· PASAL 7 PENGATURANPERSONEL
1.
Para Pihak akan menunjuk ataritas yang berwenang untuk dapat memfasilitasi masuknya, tinggal, dan keberangkatan persanel yang terlibat secara resmi dalam berbagai kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Nata Kesepahaman ini.
2.
Para persanel tersebut wajib mematuhi ketentuan imigrasi, perpajakan, bea cukai, kesehatan, dan keamanan nasianal yang berlaku di negara penerima dan tidak boleh melaksanakan setiap kegiatan yang tidak terkait dengan tugas resmi.
3.
Para persanel tersebut harus meninggalkan negara penerima sesuai dengan ketentuan dan peraturan nasianal negara penerima tersebut.
4.
Para Pihak harus menjamin bahwa persanel yang terlibat dalam kegiatan yang dibangun dalam Nata Kesepahaman ini mempunyai asuransi medis dan asuransi jiwa.
PASAL 8 HUBUNGAN INSTITUSIONAL
Persanel yang ditugasi aleh Para Pihak untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diatur dalam Nata Kesepahaman ini wajib mengikuti petunjuk dan arahan dari institusi tempat mereka bertugas; dengan demikian, tidak ada hubungan insititusianal yang akan dibentuk dengan Pihak lainnya, yang bersifat substitusi atau gabungan.
PASAL 9 BIAYA DAN PENGELUARAN Setiap Pihak harus menanggung biaya dan pengeluaran sendiri, kecua li disepakati oleh para Pihak berdasarkan kasus per kasus.
PASAL10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perbedaan yang timbul
dari
penafsiran dan
pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan/atau negosiasi.
PASAL11 HUKUM INTERNASIONAL Nota Kesepahaman ini tidak akan memberikan kewajiban hukum internasional kepada para Pihak, namun mencerminkan niat untuk memperkuat hubungan antara para pihak yang menandatangani Nota Kesepahaman ini, sesuai dengan kompetensi kelembagaan masing-masing.
PASAL12 AMENDEMEN Nota Kesepahaman ini dapat diperbaiki atau diamendemen sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh para Pihak. Perbaikan atau amendemen dimaksud mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
PASAL13 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk masa berlaku yang sama, kecuali jika salah satu Pihak berkeinginan untuk menghentikan kesepakatan tersebut dengan pemberitahuan tertulis paling lambat
6
(enam)
bulan
sebelum
tanggal
habis
masa
berlaku
Nota
Kesepahaman ini.
'
nll
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa berdasarkan legislasi nasional masing-masing telah menandatangani Nota Kesepahaman ini.
DITANDATANGANI di Lima pada tanggal 2 Mei 2013 dalam dua salinan asli dalam bahasa Indonesia, Spanyol dan lnggris, kedua naskah mempunyai kej..,u t :m hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka nask<-4.I bahasa lnggris yang berlaku.
UN1"UK BADAN NARKOTIKA
UNTUK KOM ISI NASIONAL UNTUK
NASIONAL REPUBLIK
PENGEMBANGAN DAN HIDUP
INDONESIA
TANPA NARKOBA REPUBLIK PERU
Signed
ANANGIS'MNDAR
Signed ~At<MEN
n A SiAS CLAUX
Kepala Badan f.Jarkotika
Presiden Eksekutif untuk Komisi
Nasional
Nasiona l untuk Pengembangan dan Hidup Tanpa Narkoba
REPUBLIK
DO
IA
MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA JUNTA NACIONAL DE NARCOTICOS DE LA REPUBLICA DE INDONESIA y
LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS DE LA REPUBLICA DEL PERU RESPECTO DE LA COOPERACION TECNICA PARA LA LU CHA CONTRA LA PRODUCCION ILICITA, PREPARACION Y TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS Y SUS PRECURSORES
La Junta Nacional de Narc6ticos de la Republica de Indonesia y la Comisi6n Nacional para el Desarrollo y la Vida sin Drogas de la Republjca del Peru, en adelante referidos en forma individual como la "Parte" y en forma colectiva como las "Partes";
COMPRENDIENDO que el consumo de drogas y el trafico ilicito de estupefacientes y sustancias psicotr6picas y sus precursores es un problema que constituye un grave peligro para la seguridad nacional, la salud y el bienestar de las naciones, y demanda esfuerzos conjuntos de las Partes a nivel internacional;
INTERESADOS en una mayor cooperaci6n en el desarrollo con el prop6sito de luchar contra el consumo de drogas y el trafico ilicito de estupefacientes, sustancias psicotr6picas y sus precursores;
RECONOCIENDO la necesidad de fortalecer y complementar las medidas dispuestas en la Convenci6n Unica sobre Estupefacientes aprobada en Nueva York el 30 de marzo de 196 1; el Protocolo de Enmienda de la Convenci6n Unica sobre Estupefacientes aprobado en Ginebra el 26 de marzo de 1972; el Convenio sobre Sustancias Psicotr6picas aprobado en Viena el 21 de febrero de 1971; y la Convenci6n de las Naciones Unidas contra el Trafico Ilicito de Estupefacientes y Sustancias Psicotr6picas aprobado en Viena el 20 de diciembre de 1988;
RECONOCIENDO la importancia del principio de soberania, de igualdad y el derecho a la integridad territorial;
CONFORME a las normas y reglamentos vigentes de sus respectivos paises; SE ACUERDA lo siguiente:
ARTICULO PRIMERO OBJETIVO El objetivo de este Memorandum de Entendimiento es promover la cooperaci6n entre la Comisi6n Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas de 1a Republica del Peru y la Junta Nacional de Narc6ticos de La Republica de Indonesia, para enfrentar con mayor eficacia los diversos aspectos de la producci6n, la preparaci6n y trafico ilicito de estupefacientes, sustancias psicotr6picas y sus precursores.
ARTICULO SEGUNDO AREAS DE COOPERACION Las principales areas de cooperaci6n entre las Partes en el campo de la aplicaci6n de la ley contra las drogas ilicitas incluiran, entre otras, las siguientes areas y modalidades: 1)
Intercambio de informaci6n y datos sabre el trafico ilicito de estupefacientes, sustancias psicotr6picas, sus precursores y el delito de lavado de dinero relacionado con los delitos de drogas antes mencionados, conforme a las leyes nacionales de las Partes;
2)
Visitas de expertos a la otra Parte, con el fin de discutir actividades en comun en el area de la lucha contra el trafico ilicito de estupefacientes, sustancias psicotr6picas, sus precursores, y el delito de lavado de dinero relacionado con los delitos de drogas antes mencionados;
3)
La organizaci6n y realizaci6n de seminarios de capacitaci6n mutua para el personal involucrado en aplicaci6n de la ley y la lucha contra el trafico ilicito de estupefacientes, sustancias psicotr6picas y sus precursores, con el fin de prevenir los delitos, mejorar sus capacidades, y desarrollar el conocimiento y la competencia en el campo te6rico, practico y tecnico;
4)
Intercambio de informaci6n sabre las leyes de las Partes en el area de la lucha contra el trafico de estupefacientes y su aplicaci6n practica; Intercambio de informaci6n sabre nuevas tecnicas para identificar a los estupefacientes, sustancias psicotr6picas y sus precursores; Provision de informaci6n sabre tipos de estupefacientes, sustancias psicotr6picas y sus precursores que han sido utilizados para preparar nuevos estupefacientes quimicos que han sido o podrian ser introducidos en el mercado;
7)
Intercambio de informaci6n sobre programas de desarrollo altemativo; y
8)
Otras areas de cooperaci6n que sean acordadas por las Partes.
ARTICULO TERCERO OTRAS FORMAS DE COOPERACION Este Memorandum de Entendimiento no evitara que las Partes desarrollen otras formas de cooperaci6n que sean consistentes con los convenios o practicas especificos, de acuerdo con sus respectivas ]eyes nacionales y los convenios intemacionales aplicables.
ARTICULO CUARTO AGENCIAS EJECUTORAS Las Agencias Ejecutoras para este Memorandum de Entendimiento seran: 1.
La Direcci6n de Compromiso Global en representaci6n de la Comisi6n N acional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.
2.
La Direcci6n de Cooperaci6n y Derecho en representaci6n de la Junta Nacional de Narc6ticos;
ARTICULO QUINTO PROTECCION DE LA INFORMACION Las Partes adoptaran todas las medidas necesarias para garantizar la protecci6n de la informaci6n que se intercambia en virtud de este Memorandum de Entendimiento, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.
ARTICULO SEXTO REUNIONES BILATERALES 1.
Con el fi n de revisar la situaci6n acerca de las drogas ilicitas y sus precursores, y el avance logrado en la implementaci6n de este Memorandum de Entendimiento, las Partes conv1enen en realizar altemativamente y de forma peri6dica Reuniones Bilaterales, sea mediante video conferencia o en los territorios de las Partes. En estas reumones se podra identificar nuevas areas para cooperaci6n y desarrollar esfuerzos conjuntos que se vienen realizando los cuales seran revisados. En caso de ser necesario, se pueden convocar reuniones extraordinarias.
ARTICULO SETIMO REGLAMENTO DEL PERSONAL 1.
Las Partes facilitaran la entrada permanencia y salida del personal que este oficialmente dedicado a las actividades relacionadas con este Memorandum de Entendimiento, a traves de sus autoridades competentes.
2.
Dicho personal cumplira con las disposiciones vigentes de migraciones, tributaci6n aduanas, salud y seguridad nacional en e] pais receptor, y no podra realizar ninguna actividad que no se relacione con sus tareas oficiales.
3.
El personal saldra del pais receptor de conformidad con las leyes y disposiciones nacionales.
4.
Las Partes garantizaran que su personal dedicado a las actividades establecidas en este Memorandum de Entendimiento tengan las p6lizas de salud y seguro de vida. ARTICULO OCTA VO VINCULO INSTITUCIONAL
El personal designado por las Partes que realizara las actividades estipuladas en este Memorandum de Entendimiento continuara bajo la direcci6n y dependencia de la instituci6n a la cual pertenece; por lo tanto, no se creara vinculo institucional con la otra Parte, que bajo ninguna circunstancia sera considerado como empleador suplente o conjunto. ARTICLO NOVENO COSTOS Y GASTOS Cada Parte asumira sus propios costos y gastos, a menos que se acuerde lo contrario por las Partes de fonna individual. ARTICULO DECIMO DEFINICION DE DISCREPANCIAS Toda discrepancia que resulte de la interpretaci6n e implementaci6n de este Memorandum de Entendimiento sera resulta de forma amigable por ambas Partes a traves de consultas o negoc1ac10nes. ARTICULO DECIMO PRIMERO OBLIGACIONES INTERNACIONALES Este Memorandum de Entendimiento no generara obligaciones legales intemacionales para ninguna de las Partes, mas bien refleja la intenci6n de fortalecer las relaciones entre las Partes que suscriben este Memorandum de Entendimiento de conformidad con su competencia institucional. ARTICULO DECIMO SEGUNDO ENMIENDA Este Memorandum de Entendimiento podra ser revisado o enmendado en cualquier momento mediante consentimiento mutuo por escrito de las Partes. Dicha revision o enmienda tendra efecto en la fecha fijada de mutuo acuerdo por ambas Partes y se integrara a este Memorandum de Entendimiento.
ARTICl ,LO DECIMO TERCERO VIGENCIA, DURACION Y RESOLUCION Este Memo a. lum de Entendimiento -._:trara en vigencia en la fecha de suscripci6n y tendr a efecto por un )eriodo de cinco (5) afios, renovable automaticamente por el mismo pe. :m.! .... , salvo que a _,i ma de las Partes notifique a la otra Parte por escrito de su intenci6n de resolver este Memo1a: um de Entendimiento seis (6) meses antes de la fecha de vencimiento. EN SENAL DE CONFORMIDAD, It 1nfrascritos debidamente autorizados conforme a sus !...:yes nacionales suscriben este Memorandum de Entendimiento.
respectiva~
de 2013 en Jos idiomas Dado en de, 1 eiemplares en ,!_;·,.,,,~ , el :J.$o 6t. IVl~o indonesio, es1•aiiol e ingles, siendo todos los textos exactos. En caso de haber alguna discrepa•1cia en la interpretaci6n, el textv en idioma ingles prevalecera.
POR LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
POR LA JUNTA NACION AL DE NARCOTICOS DE LA REPUBLICA DE INDONESIA
Signed
Signed j Carmen Masias Claux
Anang Iskal('1ar
)ENTA EJECUTIVA DE LA 1SION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS
JEFE DE LA JUNTA Nt\CIONAL DE NARCOTI(l)S
J
~ ..S [
co~ .
-EPUBLIKINDONESIA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE NATIONAL COMMISSION FOR DEVELOPMENT AND LIFE WITHOUT DRUGS OF THE REPUBLIC OF PERU CONCERNING TECHNICAL COOPERATION ON COMBATING ILLICIT PR.ODUCTION, ELABORATION AND TRAFFICKING OF NARCOTICS PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR PRECURSORS
The National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the National Commission for Development and Life without Drugs of the Republic of Peru hereinafter referred to individually as "the Party" and collectively referred to as "the Parties"; UNDERSTANDING that drug abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropic substances, and their precursors is a problem which constitutes a serious danger to national security, health and welfare of nations and demands integrating efforts of the Parties on international level; INTERESTED in further cooperation development with the purpose of combating drug abuse and illicit trafficking of narcotics, psychotropic substances, and their precursors;
I
I
RECOGNIZING the need to strengthen and complement the measures provided in the Single Convention on Narcotic Drugs, adopted in New York, on March 301h, 1961; the Protocol Amendin~ the Single Convention on Narcotic Drugs, adopted in Geneva, on March 261 , 1972; the Convention on Psychotropic Substances, adopted in Vienna, on February 21 51 , 1971, and the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, adopted in Vienna on December 201h, 1988; RECOGNIZING the importance of the principle of sovereignty, equahty and the right to territorial integrity; PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their respective countries;
HAVE AGREED as follows: II
ARTICLE 1 OBJECTIVE
I
f.·
II 11
The objective of this Memorandum of Understanding is to promote cooperation between the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the National Commission for Development and Life without Drugs of the Republic of Peru to address more effectively various aspect of illicit production, elaboration and traifficking in narcotics, psychotropic substances and their precursors. ARTICLE 2 AREAS OF COOPERATION
The main areas of cooperation between the Parties in the field of law enforcement against illicit drugs shall include, but not be limited to the following areas and modalities: 1)
Exchange of information and data on illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their precursors and money laundering crime related to the above mentioned drug crimes, in accordance with the national legislation of the Parties;
2)
Visits of experts to the other Party, with the purpose to discuss common activities in the area of combating illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their precursors and money laundering crime related to the above mentioned drug crimes; Organization and execution of mutual training seminars for personnel engaged in law enforcement and in combating illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, and their precursors, with the aim to prevent crimes, improve their skills, and to develop knowledge and expertise in the theoretical, practical and technical fields; Exchange of information about legislation of the Parties in the area of combating drug trafficking and their practical application; Exchange of information concerning new techniques to identify narcotic drugs, psychotropic substances, and their precursors; Provision of information of types of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors, which have been used to build new chemical narcotics that are or may be introduced in the market; Exchange of information on alternative development programme; and Any other areas of cooperation as agreed by the Parties.
-··--
ARTICLE 3 OTHER FORMS OF COOPERATION
This Memorandum of Understanding shall not prevent the Parties from developing other forms of cooperation, consistent with specific agreements or practices, in accordance with its respective national legislation and the applicable international agreements.
I
ARTICLE 4 EXECUTING AGENCIES
The Executing Agencies for this Memorandum of Understanding shall be: 1.
2.
On behalf of the National Narcotics Board: the Deputy for Law and Cooperation; On behalf of the National Commission for Development and Life without Drugs: the Directorate for Global Affairs.
ARTICLE 5 PROTECTION OF THE INFORMATION
The Parties shall adopt all the necessary measures to guarantee the protection of the information exchanged under this Memorandum of Understanding, in accordance with their applicable laws and regulations.
ARTICLE 6 BILATERAL MEETINGS 1.
In order to review the situation dealing with illicit drugs and their precursors and progress made in the implementation of this Memorandum of Understanding, the Parties agree to carry out alternatively Bilateral Meetings periodically either by video conference or in the territories of the . Parties. In these meetings, ongoing joint efforts shall be reviewed and new areas for cooperation may be identified and developed.
2.
In case of necessity, extraordinary meetings may be convened.
I•
I
q '
~~ -
I
J ARTICLE 7 PERSONNEL REGULATIONS
I
1.
The Parties through their competent authorities shall facilitate the entrance, stay and departure of the personnel who is officially involved in the activities derived from this Memorandum of Understanding.
1,,, '
2.
3. 4.
Such personnel shall comply with the immigration, tax, customs, health and national security provisions in force in the receiving country and may not carry out any activity unrelated to their official duties. The personnel shall leave the receiving country in accordance with the national legislation and provisions. The Parties shall ensure that their personnel involved in the activities established in this Memorandum of Understanding have medical, and life insurance policies. ARTICLE 8 INSTITUTIONAL RELATION
The personnel assigned by the Parties to carry out any of the activities established in this Memorandum of Understanding shall continue under the direction and dependence of the institution to which they pertain; therefore, no institutional relation shall be created with the other Party, which in no case whatsoever shall be considered as a substitute or joint employer. ARTICLE 9 COST AND EXPENDITURE Each Party shall bear its own cost and expenditure, unless otherwise agreed by the Parties on a case by case basis. ARTICLE 10 SETTLEMENT OF DIFFERENCES Any differences arising from the interpretation and implementation of this Memorandum of Understanding, shall be settled amicably by both Parties through consultation or negotiation. ARTICLE 11 INTERNATIONAL OBLIGATIONS
1 '
1 •
ll
This Memorandum of Understanding shall not generate international legal obligations for neither of _the ~a~ies, ~ut reflects the intention to stren,. gth~n the relations b9tween the part1ai &1gnmg thli Mim~m~nQ~m Rf ~n~-r~liln~m~, In accordance with their institutional competences.· ·,
ll
···· :::~:'.:::··"··· ....... 'IJ'W~VT
.
This Memorandum of Understanding may· be revised or amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such revision or amendment shall enter into force on the date mutually determined by both Parties and shall form an integral part of th is Memorandum of Understanding.
ARTICLE 13 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing and will be valid for the period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for the same period unless either of the Parties notifies the other in writing, of its intention to terminate this Memorandum of Understanding 6 (six) months prior to the expiration of its termination. IN WITNESS WHEREOF, the und.ersigned being duly authorized in accordance with their respective national legislation, have signed thisMemorandum of Understanding. DONE in duplicate in Lima on the 2nd of May 2013, in the Indonesian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.
I'
l(f.
v
FOR THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
FOR THE NATIONAL COMMISSION FOR DEVELOPMENT AND LIFE WITHOUT DRUGS OF THE REPUBLIC OF PERU
Signed
Signed
ANANG ISlG\NDAR Head of the Nati«1nal Narcotics Board
CARMEN MASiAS CLAUX Executive President of the National Commission for Development and Life without Drugs
I•
