MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON TENTANG KONSERVASI SPESIES SATWA TERANCAM DAN HABITATNYA
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Ditjen PHKA) dan the Zoological Society of London (selanjutnya disebut sebagai ZSL), secara bersama-sama disebut dengan "Para Pihak".
MEMPERTIMBANGKAN adanya kesamaan kepentingan Para Pihak dalam pengelolaan yang berkelanjutan pelestarian satwa liar Indonesia dan habitatnya, khususnya dalam mengimplementasikan suatu program pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam yang terkait dengan spesies satwa terancam yang terkena dampak akibat pembangunan ekonomi regional;
SESUAI DENGAN hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia mengenai kerjasama teknis internasiona I;
TELAH MENYETUJUI SEBAGAI BERIKUT:
PASALI TUJUAN Tujuan kerjasama ini adalah untuk mendukung upaya Ditjen PHKA dalam rekonsiliasi antara kepentingan konservasi spesies satwa liar terancam dan habitatnya dengan pembangunan ekonomi.
PASAL II RUANG LINGKUP Ruang lingkup kerjasama dalam Memorandum Saling Pengertian ini meliputi: 1. Peningkatan kapasitas pengelolaan spesies satwa terancam dan habitatnya di dalam dan di luar kawasan konservasi;
2. Promosi mekanisme pendanaan luar negeri untuk mendukung upaya Ditjen PHKA dalam mengembangkan konservasi spesies satwa terancam dan habitatnya melalui jasa lingkungan karbon; 3. Pengembangan kegiatan konservasi habitat satwa liar terancam melalui program pemanfaatan penyerapan/penyimpanan karbon; 4. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan program-program ekonomi alternatif, penyadartahuan dan edukasi konservasi guna mendapatkan dukungan serta manfaat yang lebih baik dari konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan - kawasan lindung.
PASAL III ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA OPERASIONAL
(1)
Program dan mekanisme kerjasama diatur dalam Ara han Program yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini;
(2)
Penjelasan rinci dari setiap program atau proyek akan dituangkan dalam Rencana Operasional. Rencana Operasional harus menjelaskan setiap kegiatan atau program secara terperinci termasuk tujuan, prosedur, dan pengaturan keuangan;
(3) Rencana Operasional harus disusun dan disepakati oleh Para Pihak; ( 4)
Pelaksanaan proyek-proyek atau program di bawah Memorandum Saling Pengertian ini harus dievaluasi setiap tahun.
PASALIV PERAN PARA PIHAK
(1) Kontribusi Ditjen PHKA adalah: a. Menunjuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen PHKA untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan proyek-proyek kerjasama untuk memastikan adanya manfaat dari program kerjasama ini; b. Memberikan arahan program dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan; c. Memberikan dukungan fasilitasi dan koordinasi dengan instansi-instansi lain mulai dari dalam lingkup Kementerian Kehutanan, kemeterian-kementerian lain, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya dalam hubungannya dengan pelaksanaan kegiatan/proyek dalam Memorandum Saling Pengertian ini;
d. Membantu dalam pengurusan perizinan yang diperlukan bagi tenaga ahli asing yang memenuhi syarat yang ditugaskan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada tentang izin penelitian;
(2) Kontribusi ZSL adalah: a. Bersama dengan Ditjen PHKA menyusun rancangan Rencana Kerja, melaksanakan kegiatan, dan membuat laporan sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini; b. Melibatkan staf Ditjen PHKA dalam pelaksanaan dan pengawasan kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini; c. Menyediakan bantuan teknis, peralatan, dan peningkatan kapasitas staf Ditjen PHKA serta UPT-nya melalui pelatihan, pertemuan, seminar dan kegiatan-kegiatan lainnya; d. Menyediakan tenaga ahli berkualitas yang dibutuhkan Ditjen PHKA untuk alih pengetahuan; e. Menyediakan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat agar mendapat dukungan serta manfaat yang lebih baik dari konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan yang dilindungi; f. Mendorong kerjasama serta dialog dengan instansi-instansi terkait di sektor kehutanan dan non-kehutanan, baik pada level nasional maupun internasional, serta organisasi-organisasi swasta yang diusulkan oleh Ditjen PHKA; g. Mendukung promosi upaya konservasi melalui pengembangan kampanye penyadartahuan untuk menjaga citra positif Indonesia melalui media lokal, nasional dan internasional; h. Menjamin tersedianya dukungan dana yang bersumber dari luar negeri untuk pelaksanaan kegiatan selama periode Memorandum Saling Pengertian ini, dengan target minimal sebesar US$ 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu dolar).
PASAL V KETERLIBATAN PIHAK LAIN (1) Jika dipandang perlu, ZSL dapat bekerjasama dengan pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada organisasi-organisasi non pemerintah lainnya, instansi-instansi pemerintah, badan-badan swasta, lembaga akademik dan masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini;
(2) Kerjasama tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh Ditjen PHKA dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan Republik Indonesia.
PASAL VI STATUS ASET
Aset-aset yang dibeli oleh ZSL dan digunakan untuk proyek apapun dalam kerangka kerjasama ini akan menjadi milik Ditjen PHKA, dan setelah berakhirnya masa kerjasama harus diserahkan kepada Ditjen PHKA untuk digunakan dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.
PASAL VII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(1) Hak kekayaan intelektual atas semua catatan, laporan, peta, hasil survey, basis data, lembar pengetahuan, foto, video atau informasi lain, baik berwujud maupun tidak berwujud fisik yang dihasilkan dari kegiatan bersama antara Ditjen PHKA dan ZSL berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama oleh kedua belah pihak, kecuali hak kekayaan intelektual yang secara hukum dimiliki oleh pihak ketiga; (2)
Para Pihak harus saling berkonsultasi dan mendapatkan ijin sebelum menggunakan hasil dari kerjasama sebagaimana tercantum pada ayat 1 pasal ini;
(3)
Masing-masing pihak diijinkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut dengan tujuan untuk memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki kekayaan intelektual tersebut bagi tujuan sebagaimana tercantum di dalam ruang lingkup kerjasama;
( 4) Masing-masing pihak akan bertanggung jawab terhadap tuntutan dari pihak ketiga manapun atas kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawanya ke dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini; (5) Semua publikasi dalam rangka pelaksanaan program kerjasama harus mencantumkan logo Ditjen PHKA dan ZSL dan menyebutkan Ditjen PHKA dan ZSL sebagai mitra pelaksana. Berdasarkan keterlibatan mereka, personel Para Pihak yang terlibat dipastikan disebut sebagai penulis pada publikasi dan mendapatkan salinan publikasi tersebut; (6) ZSL akan menggunakan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerjasama dengan Ditjen PHKA ini hanya untuk kepentingan konservasi yang tidak mendatangkan laba; (7) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan /atau bersifat rahasia yang merupakan hasil dari kegiatan kerjasama Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga manapun, harus memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari pihak pengungkapan apapun dilakukan;
informasi yang dalam rangka pihak tersebut lain sebelum
(8) Jika salah satu pihak membutuhkan kerjasama dengan pihak lain di luar Ditjen PHKA dan ZSL, pihak tersebut akan berkonsultasi baik dalam hal bentuk kerjasama maupun implikasinya, khususnya terhadap hak kekayaan intelektual yang muncul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini; (9)
Bagi pengambilan spesimen dalam rangka kegiatan penelitian, maka pengambil spesimen tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang yang berkaitan dengan Material Transfer Agreement yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
(10) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam pasal ini.
PASAL VIII SUMBER DAYA GENETIK DAN KEARIFAN TRADISIONAL (1)
Para Pihak harus mengakui nilai sumber daya genetik dan kearifan tradisional (selanjutnya disebut SGKT), dan mengakui hak-hak pemegang SGKT untuk perlindungan yang efektif atas penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran dari kedua belah pihak;
(2)
SGKT harus dilindungi terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dari kedua belah pihak;
(3)
Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SGKT dengan cara tidak adil atau terlarang merupakan tindakan kesalahan penafsiran. Penyalahgunaan juga termasuk pengambilan keuntungan komersial yang berasal dari akuisisi, penggunaan atau pemanfaatan SGKT saat orang yang menggunakan SGKT tersebut tahu atau lalai bahwa SGKT tersebut diperoleh dengan cara tidak adil yang artinya kegiatan komersial lainnya bertentangan dengan praktek-praktek yang jujur yang menghasilkan manfaat yang tidak adil dari SGKT;
( 4) Tunduk pada kepatuhan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 Pasal ini, setiap Pihak wajib, dalam hal perlindungan kekayaan intelektual dari SGKT, menurut dalam wilayahnya, (i) orang alam yang warga negara, atau berdomisili di wilayah setiap Pihak lain dan (ii) hak hukum yang atau perorangan yang, di wilayah salah satu Pihak lain, memiliki bentuk usaha nyata dan efektif untuk perlindungan, penciptaan dan transaksi SGKT, perlakuan yang sama yang diberikan kepada warga negaranya sendiri; (5)
Setiap akses ke dan penggunaan SGKT masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan memerlukan persetujuan izin dari Pihak berwenang yang relevan. Pihak harus menjamin bahwa masyarakat setempat harus diinformasikan sebelumnya setuju dengan akses dan informasi dengan hasil dari kegiatan koperasi dan atau kolaborasi yang menggunakan SGKT tersebut;
(6)
Ketika kegiatan koperatif dan kolaboratif di bawah Memorandum Saling Pengertian ini memanfaatkan SGKT untuk tujuan komersial, maka Pihak, atas nama masyarakat lokal yang bersangkutan, akan berhak atas hak kekayaan intelektual, apabila memungkinkan, dan pembagian manfaat yang terkait;
(7)
Manfaat perlindungan SGKT yang pemegangnya berhak meliputi pembagian yang adil dan merata dari manfaat yang timbul dari penggunaan komersial industri SGKT;
(8)
Upaya hukum harus ada untuk menyediakan pertolongan bagi pemegang SGKT pada kasus-kasus dimana pembagian manfaat yang adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam Ayat 7 Pasal ini belum terjadi.
PASALIX PERJANJIAN TRANSFER MATERIAL (1)
"Material" berarti setiap material dari tanaman dan hewan termasuk asal virus, termasuk material reproduksi dan perkembang-biakan vegetatif, mengandung unitunit fungsional dari hereditas dan material lain yang berkaitan dengan Sumber Daya Genetika dan Kearifan Tradisional;
(2) Semua material penelitian atau sumber daya yang digunakan dalam kerjasama akan ditransfer menggunakan Standard Material Transfer Agreement (SMTA) yang diputuskan antara penyedia dan pengguna. Perjanjian tersebut harus tunduk pada persetujuan dengan pihak berwenang resmi terkait dari para pihak; (3)
Material atau sumber daya tersebut yang akan dialihkan pada penandatanganan SMTA dan akan tunduk pada undang-undang, peraturan serta regulasi bio-safety dan bio-prospecting yang tepat;
( 4) Salah satu pihak dapat menggunakan material-material tersebut, namun akan memberikan kredit penuh kepada sumber material; (5) Seandainya program atau proyek kerjasama berdasarkan Perjanjian harus melibatkan transfer material atau sumber daya, maka Para Pihak sepakat untuk memfasilitasi transfer di bawah kondisi perjanjian ini, sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing pihak, dengan memperhatikan hukum internasional dan perjanjian yang mengikat Para Pihak; (6) Semua paspor data yang tersedia dan, tunduk pada hukum yang berlaku, setiap informasi deskriptif non-rahasia terkait yang tersedia lainnya, harus dibuat tersedia dengan Sumber Daya Genetik yang diberikan; (7)
Penerima menyanggupi bahwa material harus digunakan atau disimpan hanya untuk tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian;
(8)
Ketika material yang ditransfer dan sumber daya yang dikembangkan menjadi tujuan komersial, maka Pihak yang menyediakan berhak atas hak kekayaan intelektual dan pembagian keuntungan yang relevan;
(9) Dalam hal Penerima mentransfer Material yang diberikan berdasarkan perjanjian ini kepada orang atau badan lain, maka penerima akan melakukannya sesuai dengan persyaratan dan kondisi dari Standard Material Transfer Agreement; (10) Syarat dan kondisi untuk mentransfer material atau sumber daya kepada pihak ketiga ditetapkan oleh Para Pihak dalam melaksanakan pengaturan.
PASALX KERAHASIAAN (1) Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diterima, dibagi, atau dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan tersebut dapat dilakukan; Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.
(2)
PASALXI BATASAN KEGIATAN PERSONIL (1) ZSL menjamin bahwa semua kegiatan personilnya akan: b. Memperhatikan, menghormati dan kebijakan Pemerintah Indonesia;
mematuhi
peraturan
perundangan
dan
c. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; d. Menghormati kesatuan Negara Republik Indonesia dan menghindari atau tidak terlibat kegiatan separatisme; e. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan intelejen; f.
Menghormati budaya, tradisi, keyakinan masyarakat setempat;
g. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan politik dan kegiatan komersial; h. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan propaganda keagamaan;
i.
Menghindari atau tidak melakukan kegiatan di wilayah konflik dan di daerah perbatasan yang sensitif;
j. Tidak melakukan penggalangan dana di Indonesia untuk melaksanakan program dan kegiatannya; k. Tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di luar yang telah disepakati oleh Para Pihak; (2) Setiap pelanggaran terhadap apa yang telah disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin dari personil yang bersangkutan dan pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
PASALXll PENYELESAIAN SENGKETA Persengketaan yang muncul akibat perbedaan interpretasi atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati.
PASALXlll AMAN DEM EN Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen setiap waktu melalui kesepakatan tertulis Para Pihak. Amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASALXIV MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN (1)
Memorandum Saling Pengertian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda-tangani dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
(2)
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang apabila disepakati oleh Para Pihak. Salah satu Pihak dapat mengusulkan perpanjangan Memorandum Saling Pengertian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini dengan mempertimbangkan hasil evaluasi;
(3)
Kedua belah pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setaip waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sekurangkurangnya 6 ( enam) bulan sebelum tanggal diakhirinya Memorandum Saling Pengertian ini. Dalam hal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian, pihak yang memprakarsai pengakhiran harus membuat Rencana Pengakhiran untuk memastikan bahwa pengalihan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah disetujui/disepakati secara penuh dapat berlangsung lancar.
SEBAGAI BUKTI, yang bertanda-tangan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini.
ini,
telah
menandatangani
DITANDA TANGANI dalam dua rangkap di Jakarta pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas, dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, kedua versi tersebut memiliki kekuatan yang sama, tetapi apabila terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah versi Bahasa Indonesia yang akan dijadikan acuan.
Untuk Zoological Society of London
Untuk Direktorat Pelindungan Hutan dan Pelestarian Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
'!! r----~ ·~r !~ ·~;~~ ~
?'~ •
...:f
J I
' I •N•·
.
if.
~- .,~·
....-.:::;;
l
..
..~~.....,,,,)
.SARAH CHRISTIE Direktur Program Asia Selatan dan Tenggara
Lampiran untuk:
Memorandum Saling Pengertian Antara Direktorat lenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Dengan The Zoological Society of London Tentang Konservasi Spesies Satwa Terancam dan Habitatnya
ARAHAN PROGRAM I. PROGRAM Untuk mewujudkan program Memorandum Saling Pengertian ini, Ditjen PHKA dan ZSL akan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi satwa liar terancam dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia melalui kegiatan yang mendukung: a. Peningkatan kapasitas pengelolaan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; b. Pengkajian ekologi satwa liar pada tingkat lansekap; c. Pengembangan opsi-opsi pendanaan konservasi satwa liar melalui jasa lingkungan, yang hasilnya akan dimanfaatkan langsung oleh UPT Ditjen PHKA dalam meningkatkan pengelolaan/ perlindungan satwa liar dan habitatnya; . d. Pengkajian dan pengembangan alternatif konservasi habitat satwa liar melalui kegiatan penyerapan/ penyimpanan karbon; e. Pengintegrasian antara pembangunan ekonomi regional dengan pelestarian satwa liar; f. Pengembangan alternatif solusi dalam mitigasi konflik satwa liar g. Pengembangan kapasitas sumberdaya manusia; h. Pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan konservasi satwa liar dan habitatnya; i. Desiminasi informasi yang terkait dengan upaya pelestarian satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi; nasional/regional/lokal dalam konservasi j. Perencanaan serta strategi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
II. WILAYAH KERJA DAN SUMBER PENDANAAN (1) ZSL berkantor pusat di Regent's Park London, NW 1 4RY, United Kingdom (2) Kantor ZSL di Indonesia dan alamat resmi untuk korespondensi bagi pelaksanaan kerjasama dalam rangka Nata Kesepahaman ini adalah: ZSL Indonesia, Jalan Burangrang No. 18, Bogar , Jawa Barat 16151;
(3) Lokasi kegiatan ZSL di Indonesia dalam periode kerjasama ini akan berada di: a. Propinsi Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Riau, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); b. Propinsi Kalimatan Tengah. (4) Apabila ZSL akan memulai program baru di lokasi lain di luar lokasi-lokasi yang dimaksud dalam ayat (2) untuk mencapai tujuan dari kerjasama ini, maka akan dikonsultasikan dengan Ditjen PHKA untuk mendapatkan persetujuan; (5) Kegiatan Program, Rencana Anggaran dan Sumber Pendanaan:
No
1
2
3
Program Karban dan Konservasi Satwa Liar
Konservasi Harimau dan Satwa Mangsanya Pengelolaan Kawasan Industri dan Konservasi Kea nekaraga man Hayati [ diarahkan kepada Best Management Practices]
Lokasi (Propinsi) Jambi dan Sumatera Se Iatan
Jambi, Sumatera Se Iatan, Sumatera Barat, Riau dan NAD Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah
Jumlah Anggaran (US$)
Sumber Dana Hibah dari: $ 400.000 - 500.000 21st Century Tiger KPMG Darwin Initiative STF RTCF Hibah dari: $ 150.000 STF CLP 21st Century Tiger $ 800.000 - 900.000 Hibah dari: GEF-BACP Ruffo rd TE SCOS
III. MEKANISME (1) Kegiatan yang perlu dilaksanakan, disusun dalam Rencana Operasinal (RO) yang berlaku selama periode Memorandum Saling Pengertian berlangsung, yaitu untuk 3 (tiga) tahun. RO memuat tujuan yang akan dicapai dalam waktu tiga tahun, output dan outcome yang direncanakan, jenis kegiatan dan dampak bagi konservasi satwa liar dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia. RO disusun berdasarkan hasil identifikasi, pemantauan dan evaluasi permasalahan dan disesuaikan dengan kebutuhan, peluang dan dana yang tersedia. Perubahan RO dimungkinkan melalui konsultasi dan kesepakatan PARA PIHAK.
2
(2) Usulan RO dapat disusun bersama dan/atau oleh salah satu pihak untuk dikonsultasikan dan disepakati bersama guna memastikan bahwa program dan kegiatan tersebut sesuai dengan strategi pembangunan, kebijakan dan prioritas pemerintah atau lembaga pemerintah provinsi atau kabupaten, serta sesuai dengan rencana pembangunan nasional; dan selanjutnya, RO yang telah disepakati menjadi pedoman pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian. (3) Usulan Rencana Kerja Tahunan (RKT) disusun oleh ZSL bersama-sama dengan UPT Ditjen PHKA di daerah dan/atau instansi terkait Eselon I Departmen Kehutanan. Usulan RKT tersebut kemudian dipresentasikan bersama dalam forum tahunan untuk selanjutnya disahkan oleh Ditjen PHKA dan ZSL. ( 4) RKT tersebut dirinci dengan mencantumkan tujuan, jenis kegiatan, penanggung jawab, jangka waktu, prosedur evaluasi, perkiraan biaya, serta kontribusi yang akan diberikan oleh ZSL dan Ditjen PHKA/UPT serta pihak lain yang terkait. (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, ZSL dan Ditjen PHKA akan melakukan koordinasi di seluruh jajarannya serta dengan pihak lain yang terkait. (6) Untuk pelaksanaan kerjasama ini lebih lanjut, Ditjen PHKA menunjuk Direktorat Konservasi Keanakaragaman Hayati sebagai koordinator, termasuk dalam penanganan permasalahan yang bersifat teknis, bersama Direktorat Teknis lingkup Ditjen PHKA dan UPT Ditjen PHKA di daerah.
IV. PELAPORAN (1) Laporan akan disusun dan dikonsultasikan disampaikan kepada pihak terkait.
bersama
untuk
selanjutnya
(2) Bentuk dan periode penyampaian laporan:
a.
Laporan Khusus Laporan Khusus disusun berdasarkan kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan secara cepat.
b.
Laporan Rutin Laporan rutin terdiri dari:
(i) Laporan Tahunan Laporan Tahunan disusun setiap tahun dan dikonsultasikan bersama untuk selanjutnya dipresentasikan dalam forum tahunan Ditjen PHKA-ZSL. Laporan Tahunan yang telah disetujui bersama disampaikan kepada instansi terkait. Laporan Tahunan antara lain memuat status pelaksanaan kegiatan berdasarkan RKT, hasil yang dicapai, personil/tenaga ahli yang terlibat, peralatan dan anggaran yang diadakan/digunakan, permasalahan dan hambatan serta rekomendasi untuk tindak lanjut.
3
(ii) Laporan Semesteran Laporan Semesteran disusun bersama setiap 6 (enam) bulan dan dikonsultasikan untuk selanjutnya disampaikan kepada instansi terkait. Laporan Semesteran antara lain memuat hasil kegiatan, personil/tenaga ahli yang terlibat, permasalahan dan hambatan serta rekomendasi untuk tindak lanjut.
(iii) Laporan Triwulan Laporan Triwulan dibuat oleh petugas lapangan ZSL dan disampaikan kepada UPT setempat dengan materi laporan sama dengan materi Laporan Semesteran.
c.
Laporan Akhir Laporan Akhir disusun bersama setelah lima tahun masa kegiatan akan berakhir dan disampaikan kepada pihak terkait dengan ketentuan sebagai berikut: (i)
Laporan memuat hasil kegiatan (Output;, personil/lembaga yang terlibat, pendanaan, peralatan dan fasilitas yang diadakan/dipergunakan, akibat (outcome) dan dampak bagi upaya konservasi, kegiatan outreach, hambatan serta rekomendasi.
(ii)
Laporan dibuat dalam Bahasa Indonesia untuk selanjutnya dipresentasikan bersama di hadapan Ditjen PHKA dan pimpinan ZSL, yang setelah disepakati, dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris.
(iii) Laporan sebanyak 15 (limabelas) rangkap disampaikan kepada Ditjen PHKA dan sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada setiap UPT dan instansi/lembaga terkait di Daerah dan Pusat yang menjadi mitra kegiatan ZSL.
V. EVALUASI (1)
Evaluasi akan dilaksanakan bersama oleh Ditjen PHKA dan ZSL dan/atau apabila diperlukan dengan melibatkan instansi/lembaga lain terkait.
(2)
Evaluasi Tahunan akan dilaksanakan setiap tahun dan Evaluasi Akhir akan dilakukan pada masa menjelang berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini.
(3)
Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk memonitor, mengarahkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan, dan menyesuaikan perencanaan kegiatan ke depan menurut pertimbangan kelayakan teknis serta kebijakan kedua belah pihak.
(4) Evaluasi Akhir dilaksanakan enam bulan sebelum Memorandum Saling Pengertian ini berakhir, dengan maksud untuk menilai dan mempertimbangkan kelanjutan kerjasama dengan memperhatikan pencapaian tujuan, efektivitas dan efisiensi kegiatan kerjasama untuk meningkatkan upaya konservasi satwa liar dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia. 4
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF FOREST PROTECTION AND NATURE CONSERVATION OF THE MINISTRY OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON CONCERNING CONSERVATION OF THREATENED WILDLIFE SPECIES AND THEIR HABITATS The Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation of the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Ditjen PHKA) and the Zoological Society of London (hereinafter referred to as ZSL), hereinafter collectively referred to as the "Parties".
CONSIDERING the common interest of the Parties in sustainable management of the conservation of Indonesian wildlife and its habitat, particularly within the implementation of a conservation programme and the management of natural resources associated with threatened wildlife species affected due to the economic development;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations as well as the procedures and policy of the Government of the Republic of Indonesia concerning international technical cooperation;
HAVE AGREED AS FOLLOWS: ARTICLE I OBJECTIVE The objective of this cooperation is to support Ditjen PHKA in reconciling between the interest of the conservation of threatened wildlife species and their habitats and the economic development.
ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION The scope of cooperation of this Memorandum of Understanding shall include: 1. Improving the management capacity of the threatened wildlife species and their habitats within and outside the conservation areas; 2. Promoting mechanism of overseas funding to support the effort of Ditjen PHKA in developing conservation of the threatened wildlife species and their habitats through environmental services of carbon;
3. Developing conservation activities of the threatened wildlife habitat through the programme of utilizing/harnessing the carbon absorption/storage; 4. Empowerment of local communities through development of alternative economic empowerment programmes, awareness and conservation education to better support and benefit from biodiversity conservation and protected areas management.
ARTICLE Ill PROGRAMME DIRECTION AND ANNUAL PLAN OF OPERATION (1) The program and mechanism of cooperation shall be stipulated in Program Direction which constitutes as an annex and integral part of this Memorandum of Understanding. (2) Detailed description of each program or project shall be specified in the Plan of Operation. The Plan of Operation shall describe detail specification of each activity or programme including objectives, procedure, and financial arrangements. (3) The Plan of Operation shall be drawn up and agreed upon by the Parties. ( 4) The implementation of the projects or programs under this Memorandum of Understanding shall be assessed annually.
ARTICLE IV CONTRIBUTION OF THE PARTIES (1) Ditjen PHKA shall: a. Appoint the Technical Executive Unit (UPT) of Ditjen PHKA to actively participate in the implementation of the collaborative programs to ensure the benefits of the programmes; b. Provide program direction in the planning, implementation and evaluation of activities undertaken; c. Provide facilitation and coordination supports with other institutions from within the Ministry of Forestry, other ministries, local governments, and other related institutions in relation to the implementation of activities under this Memorandum of Understanding; d. Assist in arranging necessary permits for the approved qualified experts assign under this Memorandum of Understanding in relation with the existing government regulation on research permit.
(2) ZSL shall: a. ZSL Together with Ditjen PHKA prepare draft of work plans, implement activities, and provide reports in accordance with this Memorandum of Understanding; b. Involve Ditjen PHKA personnel in the implementation and supervision of activities under this Memorandum of Understanding;
c. Provide technical assistance, equipment, and capacity building of Ditjen PHKA and d. e. f.
g.
h.
its UPT through training, meeting, seminar, and other activities; Provide qualified expert as requested by Ditjen PHKA to transfer knowledge; Provide local communities economic empowerment programmes to better support and benefit from biodiversity conservation and protected areas management Promote cooperation and dialogue with related institutions in forestry or nonforestry sector at national and international level as well as private organizations as proposed by Ditjen PHKA; Support promotion of conservation efforts through developing awareness campaigns to keep a positive image of Indonesia through the media at local, national and international level. Guarantee availability of funding support from overseas sources for the implementation of the activities during the period of this Memorandum of Understanding with a minimum target of US$ 1,500,000 (one million five hundred thousand dollars).
ARTICLE V INVOLVEMENT OF OTHER PARTIES (1)
(2)
If it is deemed necessary, ZSL may have cooperation with other parties including but not limited to other non government organizations, government agencies, private entities, academic institutions and communities to implement the activities under this Memorandum of Understanding. Such cooperation in Paragraph 1 of this Article shall be mutually agreed by Ditjen PHKA and shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia.
ARTICLE VI ASSET STATUS Assests purchased by ZSL and use for any project under the framework of this cooperation will be belong to Ditjen PHKA and after termination of the cooperation shall be handed over to Ditjen PHKA to be used for supporting biodiversity conservation in Indonesia.
ARTICLE VII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (1)
(2) (3)
(4)
(5)
(6) (7)
(8)
(9)
(10)
Intellectual property rights on notes, reports, maps, survey results, data bases, know-how, photographs, videos or other information, whether or not reduced to tangible from which have been developed in joint work between Ditjen PHKA and ZSL pursuant to this Memorandum of Understanding shall be jointly owned by both Parties except where such intellectual property rights are legally held by a third party. The Parties shall consult with and obtain permission from the prior to use the result of cooperation as described at Paragraph 1 of this Article. Each Party may be permitted to use the intellectual property right for the purpose of maintaining, adapting, and improving such properties for the purpose as stipulated in the scope of cooperation. Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of the intellectual property right which is brought in by the aforementioned Party for implementation of the cooperation activities under this Memorandum of Understanding. All publications under the framework of the implementation of cooperation shall bear Ditjen PHKA and ZSL logo and mention Ditjen PHKA and ZSL as implementation partners. Based on their involvement, the Parties shall be recognized as the authors of publications and receive copies of these publications. ZSL shall use the intellectual property right arising from the cooperation with Ditjen PHKA for non-profit purposes only. Whenever either Party requires the cooperation other parties for the utilization of intellectual property, this Party shall give first preference of cooperation to the other initial cooperating Party, which will be waived if the other Party is unable to participate in mutually beneficiary manner. Whenever either Party requires the cooperation of another party outside Ditjen PHKA and ZSL for any financial support, either Party shall consult the other Party of any implications especially on the intellectual property right that may arise under the implementation of this Memorandum of Understanding. For the collection of specimen during research activities, collecting of specimens should be in accordance with the regulations pertaining to Material Transfer Agreement issued by the Government of the Republic of Indonesia. Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect right or obligations under this Article.
ARTICLE VIII GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE (1) The Parties shall recognize the value of genetic resources and traditional knowledge (hereinafter GRTK), and recognize the rights of holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misinterpretation of both Parties.
(2) GRTK shall be protected against misuse and misappropriation in both Parties. (3) Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means constitutes an act of misinterpretation. Misappropriation may also include deriving commercial benefit from acquisition, appropriation or utilization of GRTK when the person using that GRTK knows or is negligent in failing to know, that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest practices that gain inequitable benefit from GRTK. (4) Subject to compliance with its obligation referred to in Paragraph 3 of this Article, each Party shall, in respect of the intellectual property protection of GRTK, according within its territory, (i) to natural persons who are nationals of, or are domiciled in the territory of any of the other Party and (ii) to legal entitles which or natural persons who, in the territory of any of the other Party, have a real and effective establishment for the creation, protection and transaction of GRTK, the same treatment that it accords to its own nationals; (5) Any access to and use of GRTK of the respective Party under the implementation of this Memorandum of Understanding shall require prior consent permit from the relevant authorities of the Party. The Party shall insure that the local communities concerned shall be prior informed consent with the access and informed with the results of the cooperative and or collaborative activities using such GRTK. (6) When the cooperative and of collaborative activities under this Memorandum of Understanding utilize GRTK for commercial purpose, the Party, on behalf of its local communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual property, where appropriate, and associated benefit sharing. (7) The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial of industrial use of GRTK. (8) Legal means should be available to provide remidies for holders of GRTK on cases where the fair and equitable sharing of benefits as provided for in Paragraph 7 of this Article has not occurred.
ARTICLE IX MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (1) "Material" means any material of plants and animals including viruses ongm, including reproductive and vegetative propagating material, containing functional units of heredity and other material relating to Genetic Resources and Traditional Knowledge. (2) All research material or resources used in the collaboration will be transferred using a Standard Material Transfer Agreement (SMTA) concluded between the provider and the user. The agreement shall be subject to approval by relevant of appropriate authorized authority of the Parties.
(3) Such materials or resources will be transferred upon the signing of the SMTA and will be subject to pertinent bio-safety and bio-prospecting laws, rules, and regulations. ( 4) Either Party may use such materials, but will give full credit to the source of the materials; (5) In case programs or projects of cooperation under Agreement should involve transfer of materials or resources, the Parties shall agree to facilitate the transfer under the conditions of this agreement, in accordance with the respective laws and regulations of the parties, taking into account international law and treaties binding the Parties. (6) All available passport data and, subject to applicable law, any other associated available non confidential descriptive information, shall be made available with the Genetic Resources provided. (7) The recipient undertakes that the material shall be used or conserved only for the purposes as agreed in agreement. (8) When the transferred material and resources are developed into commercial purposes, the providing Party shall be entitled to the right of intellectual property and relevant benefit sharing. (9) In the case that the Recipient transfers the Material supplied under this agreement to another person or entity, the recipient shall do so under the terms and conditions of the Standard Material Transfer Agreement. (10) The terms and condition for the transfer materials or resources to third parties shall be stipulated by the Parties in implementing arrangement.
ARTICLE X CONFIDENTIALITY (1) If either Party wishes to disclose any confidential data and/or information received, shared or resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made. (2) The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE XI LIMITATIONS OF PERSONNEL ACTIVITIES (1) ZSL shall ensure that its staff in conducting activities pursuant to this Memorandum of Understanding shall: a. Observe, respect and comply with laws, regulations and policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Be in line with the Indonesian National interest; c. Respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements;
d. e. f. g. h. i.
Refrain from involving in any intelligence / clandestine activities; Respect the customs, traditions and any religious creed of the local communities; Refrain from engaging in any political and commercial activities; Refrain from conducting any religious propagation; Refrain from conducting any activities in conflict areas and sensitive borders; Not raise any funds in Indonesia to support its programs and activities.
(2) Any violations of the above mentioned in Paragraph 1 of this Article may result the revocation of all permits of the personnel concerned and termination of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE XII SETTLEMENT OF DIFFERENCES Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation and or negotiations between the Parties, based on the principle of equality and mutual respect.
ARTICLE XIII AMENDMENT This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendments shall enter into force on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE XIV ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION (1) This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of 3 (three) years. (2) This Memorandum of Understanding may be extended as mutually agreed by the Parties. Either Party may propose to extend this Memorandum of Understanding by giving written notification to the other Party at least six months prior to the expiry date of this Memorandum of Understanding by considering the evaluation result. (3) Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification to the other Party at least six months prior to the intended termination. In the event of terminating of the Memorandum of Understanding, the terminator party shall develop a termination plan to ensure the full and smooth transition of the Annual Plan agreed.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in duplicate at Jakarta on Monday of the thirtieth in the year two thousand and eleven, in Indonesian and English, both text are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, Indonesian text shall prevail.
For the Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation of the Ministry of Forestry of the Republic o
ti
For Zoological Society of London
~Cfil
.
~
J~
~
v ...
·~ ~f
·~··- · · ·~
\
- . SARAH CHRISTIE South and Southeast Asia Programme Director
Annex to:
Memorandum of Understanding Between The Directorate General Forest Protection and Nature Conservation And The Zoological Society of London Concerning Conservation of Threatened Wildlife Species and Their Habitats
PROGRAMME DIRECTION I. PROGRAMME To implement this Memorandum of Understanding, DITJEN PHKA and ZSL shall conduct activities that related to the conservation of threatened wildlife and their habitats sustainability through activities that support: a. Increased the capacity of wildlife management in and outside the conservation area; b. Study of wildlife ecology at the landscape level; c. Development of financing options for wildlife conservation through environmental service, where the benefits will be utilized directly by the UPT of DITJEN PHKA in improving the management/protection of wildlife and their habitats; d. Assessment and development of alternative for wildlife habitats conservation through the carbon storage/absorption; e. Integrating regional economic development with wildlife conservation; f. Develop of alternative solutions in mitigating wildlife conflicts g. Human resource capacity building; h. Empowering communities whom associated with the conservation of wildlife and their habitats; i. Dissemination of information related to wildlife conservation efforts within and outside the conservation area; j. Planning and national/regional/local strategies in the conservation of biodiversity their ecosystems.
II. AREA OF WORK AND FUNDING RESOURCES (l)ZSL having its head office at Regent's Park London, NW 1 4RY, United Kingdom (2)In Indonesia, ZSL official address for the implementation of cooperation in the framework of this Memorandum of Understanding is: ZSL Indonesia, Jalan Burangrang No. 18, Bogar , Jawa Barat 16151;
(3)The area of work of ZSL activities in Indonesia during the period of this agreement will be within: a. The Provinces of Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, Riau, dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD); b. Kalimatan Tengah Province. ( 4) If ZSL will launch new programmes in other locations outside of the area of work referred to in point (2) to achieve the objectives of this cooperation, then it will be consulted with DITJEN PHKA for approval; (5) Programme Activities, Budget Planned and Funding Resources:
No
1
2
3
Programmes Carbon and Wildlife Conservation
Konservasi Harimau dan Satwa Mangsanya Management of Industrial Landscapes and Biodiversity Conservation [directed to the
Area of Work (Provinces) Jambi and Sumatera Se Iatan
Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau and NAO Jambi, Sumatera Se Iatan, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah
lumlah Anggaran (US$)
Funding Sources Grants from:
$ 400.000 - 500.000 21st Century Tiger KPMG Darwin Initiative STF RTCF $ 150.000 Grants from: STF CLP 21st Century Tiger $ 800.000 - 900.000 Grants from: GEF-BACP Ruffo rd TESCOS
Best Management Practices]
III. MECHANISM (1) Planned activities will be included in the Plan of Operation (PO), which will be in effect during the period of this agreement, which is 3 (three) years. The plan must include the targets to be achieved within 3 years, planned outputs and outcomes, types of activities and the impacts for ecosystem protection, nature conservation and the sustainable management of natural resources. The PO is to be formulated based on the results of identification, observation and evaluation of problems and adjusted with the needs, opportunities and availability of funds. Amendment to this PO shall be possible through consultation and based on agreement of both PARTIES;
(2) Proposed PO can be prepared together and/or by one of the parties to be agreed by both in order to ensure that the programme and activities are in line with the development strategies, policies and the priorities of government institutions at all levels (central, provincial and/or district) as well as in line with the national development plan. Therefore, the agreed PO must be the basis for the implementation of the cooperation; (3) The Annual Work Plan (AWP) shall be prepared by ZSL together with the local UPTs of DITJEN PHKA and/or with the related Echelon I institution from the Ministry of Forestry. The proposed AWP will be presented together in the annual forum to be agreed together with the DITJEN PHKA and ZSL; ( 4) The above mentioned AWP shall include details of the targets, the type of activities, the involved personnel, the evaluation procedure, cost estimates as well as the contribution of ZSL and the DITJEN PHKA/UPT together with other related parties; (5) Within the implementation of activities, ZSL and DITJEN PHKA shall coordinate on all levels together with other relevant parties; (6) For more detailed coordination of the implementation of this Memorandum of Understanding, DITJEN PHKA will appoint the Directorate of Biodiversity Conservation as the coordinator, including technical nature related aspects, along with other relevant technical directorates within the DITJEN PHKA and local UPTs.
IV. REPORTING ( 1) Reports are to be prepared through consultation process between both parties and to be delivered to related parties; (2) Format and reporting period:
a.
Special Report Special report is to be prepared for specific cases that need to be handled rapidly.
b.
Regular Reports The regular reposts consist of:
(i) Annual Report The annual report is to be prepared anually through joint consultatin and will then be presented in annual forum of DITJEN PHKA - ZSL. The agreed annual report will be delivered to related parties. The annual report shall include the status of activities implemented based on the AWP, achievements, personnel/experts involved, equipments and budget available/disbursed, problems and constraints as well as recommendation for the next steps.
(ii) Mid-term Report A Mid-term report is to be prepared every 6 months by joint consultation and to be delivered to relevant institutions. The Mid-term report shall include achievements of activities, personnel/experts involved, problems and constraints as well as recommendation for the next steps. (iii) Quarterly Report Quarterly reports are to be prepared by the field staff of ZSL and should be submitted to the local UPT and shall include the similar contents as mid-term report.
c.
Final Report The final report is to be prepared together after a period of three years elapsed and to be delivered to related parties under following criterion: (i) The report has to include outputs of activities, personnel/organisation involved, funding, equipments and facilities used, outcomes and the impact to conservation efforts, campaign activities, constrains and recommendation; (ii) The report has to be prepared in Bahasa Indonesia and is to be presented together, attended by DITJEN PHKA and ZSL management, which is allowed to translate the report into English; (iii) 15 copies of the report shall be handed over to DITJEN PHKA, and 1 copy for each UPT and relevant institutions/organizations at district and central level that are partners of ZSL.
V. EVALUATION (1)
Evaluations will be conducted by DITJEN PHKA and ZSL and/or, if necessary, involves related institution/organization agreed previously by both parties;
(2) An annual evaluation will be conducted every year and the final evaluation will be conducted by the end of this Memorandum of Understanding; (3) Annual evaluations will be conducted to observe, direct and to improve the implementation of activities and adjustments to be applied in the activity plan for the next term based on the consideration of technical adjustment and policies of both parties; (4) The final evaluation will be conducted six months before the MoU has elapsed to appraise and to consider the extension of the cooperative by considering the target, effectiveness, efficiency of the conservation of biodiversity in Indonesia.
