NOTA KESEPAKATAN ANTARA DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DAN THE INVERSO BAGLIVO FOUNDATION MENGENAI PROGRAM KERJASAMA DIBIDANG JASA PELAYANAN KESEHATAN Departemen Kesehatan Republik Indonesia (selanjutnya disebut "D~pkes") dan Inverso Baglivo Foundation,organisasi swasta Amerika, non-sekte, organisasi nirlaba (selanjutnya disebut" IBF"} keduanya selanjutnya disebut "Para Pihak",
..
Menimbang kepentingan bersama dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan kemanusiaan dan bantuan untuk peningkatan jasa pelayanan kesehatan di Indonesia; Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di lndone~ia, serta prosedur dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia mengenai - kerjasama teknis International. MENYETUJUI SEBAGAJ BERIKUT : PASAL 1 TUJUAN Tujuan dari Neta Kesepakatan ini adalah untuk bekerja sama dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat seperti membantu rumah sakit-rumah sakit dan fasilitas lainnya di Indonesia. PASAL 2 RUANG LJNGKUP KEGIATAN
..
Ruang lingkup aktivitas didalam Neta Kesapakatan ini mencakup : 1. Membantu penyediaan perlengkapan dan alat-alat rumah sakit. 2. Pelatihan bagi para per:awat, para teknisi dan para praktisi kesehatan. PASAL 3 ARAHAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA 1. Mekanisme dari kerjasama ini dijabarkan dalam "Arahan Program" yang dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Neta Kesepakatan ini.
2. Rencana Kerja akan dibuat dan disepakati oleh para pihak dan disetujui oleh pemerintah Indonesia melalui Sekertariat Negara Republik Indonesia.
PASAL 4 KONTRIBUSI IBF I BF. dengan keterbatasan person ii dan anggaran. akan : 1. Memberikan bantuan finasial bagi institusi dan organisasi kesehatan atau fasilitas penyedia sarana kesehatan lainnya di Indonesia. 2. Memberikan perlengkapan kesehatan, perabot dan peralatan pendukung kesehatan lainnya. 3. Mengembangkan sumber daya manusia melalui program pelatihan. 4. Bertanggung jawab terhadap pencarian, pengepakan dan distribusi bantuan di Indonesia.
PASAL 5 KONTRIBUSI DEPKES Depkes, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dan dengan keterbatasan personil dan anggaran, akan : 1. Menyediakan mekanisme administrasi yang diperlukan bagi pembukaan kantor IBF di Indonesia sesuai kebutuhan. 2. Membantu untuk pengurusan visa, iin tinggal, ijin keluar dan masuk serta ijin kerja bagi tenaga kerja asing yang ditugaskan di Indonesia dan terlibat dalam proyek ini. 3. Membantu pengurusan pembebasan pajak pendapatan bagi stat IBF yang telah disetujui dan para tenaga kerja asing yang terlibat dalam program berdasarkan Nata Kesepakatan inL
..
4. Membantu pengurusan pembebasan bea cukai dan pajak penjualan yang berhubungan dengan perlengkapan pribadi dan perlengkapan rumah tangga yang dibawa ke Republik lndonessia untuk digunakan sendiri oleh para staf yang telah disetujui dan para tenaga kerja asing dan tanggungannya, serta perlengkapan dan kebutuhan yang diperlukan untuk menjalankan dan mengimplementasikan program-program IBF.
PASAL 6 BATASAN TERHADAP KEGIATAN DARI PERSONIL IBF IBF memastikan bahwa personil yang terlibat dalam kegiatannya berdasarkan ketentuan Nata Kesepakatan ini tidak akan terlibat dalam urusan politik dan seluruh kegiatan perdagangan di Indonesia diluar program kerjasama sesuai Nota Kesepakatan ini tanpa memperoleh ijin terlebih dahulu dari Pemerintah Indonesia melalui Sekretariat Negara Republik Indonesia.
111
PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari interpretasi atau implementasi dari Nata Kesepakatan ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi antara para pihak.
PASAL 8 PERUBAHAN
Nata Kesepakatan ini dapat ditinjau atau dirubah setiap saat dengan persetujuan tertulis dari para pihak. Perbaikan atau perubahan ini akan berlaku pada tanggal yang ditetapkan oleh para pihak, dan harus diberitahukan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nata Kesepakatan ini.
PASAL 9 MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
1. Nata Kesepakatan ini akan berlaku sejak tanggal ditanda tanganinya Nata Kesepakatan ini.
2. Nata Kesepakatan ini akan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dapat diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun,kecuali salah satu pihak mengajukan secara tertulis maksudnya untuk mengakhiri, memperpanjang afau memperbaharui Nata Kesepakan ini selambat-lambatnya 6 (enam) bulan dimuka. 3. Pengakhiran Nata Kesepakatan ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian program yang sedang berjalan atau proyek yang telah disepakati para pihak sesuai dengan Rencana Kerja.
·,
Demtktanlah Nata Kesepakatan ini ditanda tangani oleh para pihak. Dibuat rangkap di .. ~~!H'-:~~... pada tanggal .. ~ ..:Q~~.:. Tahun Dua Ribu Tiga dalam bahasa lnggris, yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
THE INVERSO-BAGLIVO FOUNDATION
,....,,,
...-v\_
r.Sri Astuti S. Suparmanto. MSc(PH) Direktur Jenderal Pelayanan Medik
Daniel A. Inverso Presiden Direktur
LAMPlRAN ARAHAN PROGRAM
I.
Tujuan Umum.
IBF akan membantu institusi atau organisasi Indonesia dalam ruang lingkup kesehatan untuk mencapai dan pengharmonisasian tujuan pengembangannya. Untuk mencapai tujuan umum, IBF akan melakukan berbagai kegiatan sebagai berikut : 1. Memilih fasilitas penyedia sarana kesehatan Indonesia dan rumah sakit yang akan dibantu dengan persetujuan oleh Depkes. 2. Mendukung peningkatan fasilitas penyedia sarana kesehatan dan rumah sakit seperti tempat tidur rumah sakit, perlengkapan sarana kesehatan dan lain sebagainya. 3. Mendukung upaya pelatihan bagi para perawat, para teknisi dan para praktisi kesehatan sesuai kebjjaksanaan IBF. II.
Ill.
MEKANISME.
1.
IBF akan memilih fasilitas penyedia sarana kesehatan dan rumah sakit yang akan menerima bantuan dengan persetujuan oleh Depkes.
2.
IBF dan institusi kesehatan yang terpilih akan menentukan program. Program tersebut akan dibuat rinci dan dituangkan dalam perjanjian yang akan diatur berikutnya.
3.
Safinan program yang telah disetujui akan diberikan kepada Depkes sebagai tembusan.
4.
Biaya implementasi program tersebut akan ditanggung oleh IBF.
Pelaporan.
IBF akan memberikan laporan tahunan kepada Depkes, Sekretariat Negara, Departemen Luar Negeri dan lembaga terkait lainnya mengenai:
0
1.
Program yang telah selesai dan berjalan.
2.
Kesulitan dan/atau masalah yang dihadapi selama pelaksanaan program.
IDI
,,
3.
IV.
Rekomendasi.
Evaluasi
Evaluasi program akan diatur sebagaimana berikut : 1.
Laporan tahunan mengenai hasil program dan perkembangannya akan di evaluasi dan diberikan kepada Depkes, Sekretariat Negara dan Departemen Luar Negeri.
2.
Depkes dapat membuat evaluasi tambahan terhadap program IBF.
-----------
---------------
••
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF HEALTH THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE INVERSO BAGLIVO FOUNDA"FION CONCERNING _ A COOPERATION PROGRAM ON MEDrcAL SERVICES
The Ministry of Health of the Republic of Indonesia ( hereinafter referred to as " MOH" ) and the Inverso Baglivo Foundation, an American private, non-sectarian, non profit organization ( hereinafter referred to as " IBF" ) both hereinafter referred to as "the Parties" ; - Consideri~ their common interest in supporting. humanitarian service and assistance For the improvement of public health service in Indonesia, and : Pursuant to the prevailing laws and regulation in Indonesia, as well as procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia concerning international technical cooperation. HAVE AGREED AS FOLLOWS : ARTICLE 1 OBJECTIVE, The objective of this Memorandum of Understanding is to cooperate in the improvement of public health services such as helping hospitals and other facilities in Indonesia. ARTICLE 2 SCOPE OF ACTIVITIES The scope of activities under this Memorandum of Understanding shlall include:
1. Assisting in hospital equipment, 2. Training for nurses, technicians and medical practitioners, ARTICLE 3 PROGRAM DIRECTION AND PLAN OF ACTION
c
1. The mechanisms of the cooperation are defined in the "Program Direction" which is set out in the Annex which constitutes as integral part of the Memorandum of Understanding.
2. The Plan of Operation shall be drawn up and agreed to by the parties and approved by the Government of Indonesia through the State Secretariat of the Republic of Indonesia. ARTICLE 4 CONTRIBUTION OF IBF IBF, subject to personnel and budget limitations, shall:
~·
1. Provide financial support for health institutions and organizations or other health facilities in lndonsia. 2. Provide health equipment, furniture and other health support equipment. 3. Development of human resources through training. 4. Responsible for procurement, throughout Indonesia.
packing,
distribution of the assistances
ARTICLE 5 CONTRIBUTION OF MOH MOH will:
C
1. Provide administrative mechanisms necessary in order to open IBF offices in tncfonesia as required .
. _· 2... Assist in arranging visas, resident permits, exit and re-entry permits, work permits. for expatriates assigned in Indonesia under this project. 3. Assist in arranging the exemption of income taxes for the approved IBF home staff and expatriates directly engaged in the program under this Memorandum of Understanding. 4. Assist in arranging the exemption of payment of customs duties and sale taxes of goods in respect of bonafide personal effect and essential household equipment brought into Republik of Indonesia for the own use of approved IBF home staff and expatriates or their dependents, and of equipment and supplies needed in the execution and implementation of the IBF programs. ARTICLE 6 LIMITAl"ION OF ACTIVITIES OF IBF PERSONNEL IBF ensures that its personnel engaged in the activities under the terms of this Memorandum of Understanding shall not be engaged in political affairs and any commercial ventures of activities in Indonesia outside the program of
'·
•
cooperation under this Memorandum of Understanding without prior approval of the Government of Indonesia through the State Secretariat of the Republic of Indonesia. ARTICLE 7 SETILEMENT OF DIFFERENCES Any differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation or Negotiation between the Parties. ARTICLE 8 AMENDMENT This Memorandum of Understanding can be reviewed or amended at any time by mutual written consent by the Parties. Such revision or amendment shall enter into force on such date as will be determined by the Parties, and it shall be formed an extent integral part of. this. Memorandum .ot Understanding. ARTICLE 9 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signing. 2. Tm& Memorandum of Understanding.. s.ha1J. remain in force for a period of
3 (three) years and shall be tacitly extended for a period of 1 (one) year, unless either Party notifies in writing of its intention to terminate, extend or renew this Memorandum of Understanding at least 6 (six) months in advance.
3. The termination of this Memorandum of Understanding shall not prejudice the completion of any on-going programs or projects being mutually agreed upon by the Parties in the Plan of Operation. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding. Done in duplicate af .... iJ:eJ.\w;-:t.lit..... on the .. ~~~.... day of .'fJ'P.9.·.. in the year of two Thousand and three in the English language, both texts being equally authentic. For TRY OF HEALTH THE Ml REP UC F INDONESIA
f;.
~ r. Sri Astuti. S.Suparmanto,MSc(PH) Director General of Medical Servies r
For THE INVERSO BAGLIVO FOUNDATION
~~ Daniel. A. Inverso President
..
ANNEX Program Direction I.
General Objective. IBF shall support Indonesian institutions or organizations in the medical Community in obtaining and harmonizing their development goals. ·
~.
To achieve the general objective, IBF hall essentially carry out the following Types of activities. :
II.
1.
Select the Indonesian medical and health facilities and hospitals just to be helped and approved by MOH.
2.
Support the upgrading of health facilities and hospitals, such as hospital beds, medical equipment, ets. :
3.
Support of upgrading training for nurses, technicians and medical practitioners at IBF,s discreation.
Mechanism. 1. IBF will select health facilities and hospitals which are to receive assistance and approved by MOH; 2. IBF and the selected institutions of health shall formulate the programs. The program will be detailed and elaborate in the agreement set forth ; 3. Copy of the approved programs will be forwarded to MOH for perusal ;
•
4. The cost of implementation of programs will be provided by IBF. Ill.
Reporting. IBF shall submit annual reports to MOH and the MOH will forward these report to State Secretariat and , Ministry of Foreign Afaairs covering : 1. 2. 3.
Completed and ongoing programs ; Difficulties and/or problems faced during implementation; Recommendation.
..
IV.
c
"
c
Evaluation
Evaluation of programs shall be carried out as set forth below : 1.
Program and progress results will be evaluated. and submitted Annually to the MOH.State together with State Secretariat and Ministry of Foreign Affairs.
2.
The MOH can annually make an additional evaluation of the IBF programs as it sees fit.
