MEMORANDUM SALING PENGERTIAN
Antara DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Dengan ORANGUTAN FOUNDATION
Mengenai PELESTARIAN ORANGUTAN DAN HABITATNYA SECARA BERKELANJUTAN DI KALIMANTAN
Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (selanjutnya disebut sebagai "Ditjen PHKA") dan Orangutan (selanjutnya disebut sebagai "OF-UK''). Secara bersama-sama disebut dengan "Para Pihak"
Berhasrat untuk mengembangka n program strategis dan meningkatkan kapasitas pengelolaan dan konservasi Orangutan dan habitatnya di Indonesia;
Sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Indonesia mengenai kerjasama teknis internasional;
Telah menyetujui sebagai berikut: Pasal1 TUJUAN
Tujuan kerjasama ini adalah untuk mendukung Ditjen PHKA guna meningkatkan upaya konservasi orangutan dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia.
Pasal 2 RUANG LINGKUP
Ruang lingkup kerjasama Memorandum Saling Pengertian ini termasuk; (1)
Melestarikan keanekaragaman hayati meliputi upaya pengelolaan orangutan dan spesies lainnya secara in-situ dan ex-situ, mendukung pengamanan dan rehabilitasi kawasan;
(2)
Meningkatkan kualitas SDM Ditjen PHKA pada khususnya dan SDM masyarakat Indonesia pada umumnya, dalam konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan kawasan konservasi melalui riset, survey, pendidikan, pelatihan dan kampanye penyadartahuan;
(3)
Membangun sistem pengelolaan basis data dan informasi yang bermanfaat bagi konservasi Orangutan dan habitatnya di Indonesia;
(4)
Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam konservasi Orangutan dan habitatnya.
(5)
Promosi penelitian dan keanekaragaman hayati.
pendidikan
yang
bermanfaat
bagi
konservasi
Pasal3 ARAHAN PROGRAM (1) Program dan mekanisme kerjasama diatur dalam Arahan Program yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahka n dari Memorandum Saling Pengertian ini; (2) Penjelasan rinci dari setiap program atau proyek akan dituangkan dalam Rencana Operasional. Rencana Operasional harus menjelaskan setiap kegiatan atau program secara terperinci termasuk tujuan, prosedur, dan pengaturan keuangan; (3) Rencana Operasional harus disusun dan disepakati oleh Para Pihak; (4) Pelaksanaan proyek-proyek atau program di bawah Memorandum Saling Pengertian ini harus dievaluasi setiap tahun.
Pasal4 KONTRIBUSI PARA PIHAK (1) Kontribusi Ditjen PHKA adalah: a. Memberikan arahan dalam perencanaan dan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta rencana prioritas; b. Memfasilitasi koordinasi dengan institusi lain lingkup Ditjen PHKA, Departemen Kehutanan, Kementerian lain maupun dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan kerjasama; c. Menugaskan personil untuk terlibat, memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan serta mendampingi selama kerjasama berlangsung untuk menjamin terlaksananya transfer pengetahuan dan ketrampilan dari tenaga ahli yang ditugaskan dalam pelaksanaan kerjasama di Indonesia;
d. Membantu dalam pengurusan perizinan yang diperlukan bagi tenaga ahli asing yang memenuhi syarat yang ditugaskan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada tentang izin peneltian. (2) Kontribusi OF-UK adalah: a. Menyusun draft rencana kerja, melaksanakan kegiatan dan membuat laporan sesua i kesepa kata n; b. Memberi dukungan kepada Ditjen PHKA dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) terkait dalam meningkatkan kualitas personil melalui pelatihan dan alih pengetahuan yang dibawa oleh tenaga ahli, teknologi dan informasi/ilmu pengetahuan untuk mendukung pelestarian orangutan dan habitatnya di Indonesia; c. Memberi dukungan kepada Ditjen PHKA dan UPT terkait dalam pengembangan sistem informasi dan menyediakan materi informasi keanekaragaman hayati yang diperlukan untuk pengelolaan; d. Menyediakan tenaga ahli, peralatan, dan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dalam kerangka kerjasama sebagaimana tercantum dalam Memorandum Saling Pengertian, Arahan Program dan Rencana Pelaksanaan Program; e. Mendukung promosi terhadap upaya-upaya konservasi yang telah dan sedang dilakukan guna meningkatkan citra positif Indonesia melalui media pada baik di tingkat lokal, nasional maupun Internasional, serta tidak mempublikasikan segala bentuk informasi yang merugikan Indonesia; f.
Menyediakan pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan selama periode Memorandum Saling Pengertian ini, minimal sebesar US$ 600.000,- per tahun.
PASAL V KETERLIBATAN PIHAK LAIN (1) Jika dipandang perlu, OF-UK dapat bekerjasama dengan pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada organisasi-organisasi non pemerintah lainnya, instansi-instansi pemerintah, badan-badan swasta, lembaga akademik dan masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini; (2) Kerjasama tersebut dalam ayat 1 pasal ini harus disetujui oleh Ditjen PHKA dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan peraturan Republik Indonesia.
PASALVI STATUS ASET
Aset-aset yang dibeli oleh OF-UK dan digunakan untuk proyek apapun dalam kerangka kerjasama ini akan menjadi milik Ditjen PHKA, dan setelah berakhirnya masa kerjasama harus diserahkan kepada Ditjen PHKA untuk digunakan dalam mendukung konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia. PASAL VII HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
(1) Hak kekayaan intelektual atas semua catatan, laporan, peta, hasil survey, basis data, lembar pengetahuan, foto, video atau informasi lain, baik berwujud maupun tidak berwujud fisik yang dihasilkan dari kegiata n bersama antara Ditjen PHKA dan OF-UK berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama oleh kedua belah pihak, kecuali hak kekayaan intelektual yang secara hukum dimiliki oleh pihak ketiga; (2) Para Pihak harus saling berkonsultasi dan mendapatkan ijin sebelum menggunakan hasil dari kerjasama sebagaimana tercantum pada ayat 1 pasal ini; (3) Masing-masing pihak diijinkan untuk menggunakan hak kekayaan intelektual tersebut dengan tujuan untuk memelihara, menyesuaikan dan memperbaiki kekayaan intelektual tersebut bagi tujuan sebagaimana tercantum di dalam ruang lingkup kerjasama; ( 4) Masing-masing pihak akan bertanggung jawa b terhadap tuntutan dari pihak ketiga manapun atas kepemilikan dan keabsahan dari penggunaan hak kekayaan intelektual yang dibawanya ke dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini; (5) Semua publikasi dalam rangka pelaksanaan program kerjasama harus mencantumkan logo Ditjen PHKA dan ZSL dan menyebutkan Ditjen PHKA dan OF-UK sebagai mitra pelaksana. Berdasarkan keterlibatan mereka, personel Para Pihak yang terlibat dipastikan disebut sebagai penulis pada publikasi dan mendapatkan salinan publikasi tersebut; (6) OF-UK akan menggunakan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kerjasama dengan Ditjen PHKA ini hanya untuk kepentingan konservasi yang tidak mendatangkan laba; (7) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan /atau informasi yang bersifat rahasia yang merupakan hasil dari kegiatan kerjasama dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga manapun, pihak tersebut harus memperoleh ijin tertulis terlebih dahulu dari pihak lain sebelum pengungkapan apapun dilakukan;
(8) Jika salah satu pihak membutuhkan kerjasama dengan pihak lain di luar Ditjen PHKA dan OF-UK, pihak tersebut akan berkonsultasi baik dalam hal bentuk kerjasama maupun implikasinya, khususnya terhadap hak kekayaan intelektual yang muncul dari pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini; (9) Bagi pengambilan spesimen dalam rangka kegiatan penelitian, maka pengambil spesimen tersebut harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang yang berkaitan dengan Material Transfer Agreement yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; (10) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam pasal ini.
Pasal VIII SUMBER DAYA GENETIK DAN KEARIFAN TRADISIONAL (1) Para Pihak harus mengakui nilai sumber daya genetik dan kearifan tradisional (selanjutnya disebut SGKT), dan mengakui hak-hak pemegang SGKT untuk perlindungan yang efektif atas penyalahgunaan dan kesalahan penafsiran dari kedua belah pihak; (2) SGKT harus dilindungi terhadap penyalahgunaan dan penyimpangan dari kedua bela h pi hak; (3) Setiap perolehan, penggunaan atau pemanfaatan SGKT dengan cara tidak adil atau terlarang merupakan tindakan kesalahan penafsiran. Penyalahgunaan juga termasuk pengambilan keuntungan komersial yang berasal dari akuisisi, penggunaan atau pemanfaatan SGKT saat orang yang menggunakan SGKT tersebut tahu atau lalai bahwa SGKT tersebut diperoleh dengan cara tidak adil yang artinya kegiatan komersial lainnya bertentangan dengan praktek-praktek yang jujur yang menghasilkan manfaat yang tidak adil dari SGKT; ( 4) Tunduk pada kepatuhan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Butir (3) Pasal ini, setiap Pihak wajib, dalam hal perlindungan kekayaan intelektual dari SGKT, menurut dalam wilayahnya, (i) orang alam yang warga negara, atau berdomisili di wilayah setiap Pihak lain dan (ii) hak hukum yang atau perorangan yang, di wilayah salah satu Pihak lain, memiliki bentuk usaha nyata dan efektif untuk perlindungan, penciptaan dan transaksi SGKT, perlakuan yang sama yang diberikan kepada warga negaranya sendiri; (5) Setiap akses ke dan penggunaan SGKT masing-masing Pihak dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan memerlukan persetujuan izin dari Pihak berwenang yang relevan. Pihak harus menjamin bahwa masyarakat setempat harus diinformasikan sebelumnya setuju dengan akses dan informasi dengan hasil dari kegiatan koperatif dan atau kolaborasi yang menggunakan SGKT tersebut; (6) Ketika kegiatan koperatif dan kolaboratif di bawah Memorandum Saling Pengertian ini memanfaatkan SGKT untuk tujuan komersial, maka Pihak, atas nama masyarakat lokal yang bersangkutan, akan berhak atas hak kekayaan intelektual, apabila memungkinkan, dan pembagian manfaat yang terkait;
(7) Manfaat perlindungan SGKT yang pemegangnya berhak meliputi pembagian yang adil dan merata dari manfaat yang timbul dari penggunaan komersial industri SGKT; (8) Upaya hukum harus ada untuk menyediakan pertolongan bagi pemegang SGKT pada kasus-kasus dimana pembagian manfaat yang adil dan merata sebagaimana dimaksud dalam Butir (7) Pasal ini belum terjadi.
PASALIX PERJANJIAN TRANSFER MATERIAL (1) "Material" berarti setiap material dari tanaman dan hewan termasuk asal virus, termasuk material reproduksi dan perkembang-biakan vegetatif, mengandung unitunit fungsional dari hereditas dan material lain yang berkaitan dengan Sumber Daya Genetika dan Kearifan Tradisional; (2) Semua material penelitian atau sumber daya yang digunakan dalam kerjasama akan ditransfer menggunakan Standard Material Transfer Agreement (SMTA) yang diputuskan antara penyedia dan pengguna. Perjanjian tersebut harus tunduk pada persetujuan dengan pihak berwenang resmi terkait dari para pihak; (3) Material atau sumber daya tersebut yang akan dialihkan pada penandatanganan SMTA dan akan tunduk pada undang-undang, peraturan serta regulasi bio-safety dan bio-prospecting yang tepat; ( 4) Salah satu pihak dapat menggunakan material-material tersebut, namun akan memberikan kredit penuh kepada sumber material; (5) Seandainya program atau proyek kerjasama berdasarkan Perjanjian harus melibatkan transfer material atau sumber daya, maka Para Pihak sepakat untuk memfasilitasi transfer di bawah kondisi perjanjian ini, sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing pihak, dengan memperhatikan hukum internasional dan perjanjian yang mengikat Para Pihak; (6) Semua paspor data yang tersedia dan, tunduk pada hukum yang berlaku, setiap informasi deskriptif non-rahasia terkait yang tersedia lainnya, harus dibuat tersedia dengan Sumber Daya Genetik diberikan; (7) Penerima menyanggupi bahwa material harus digunakan atau disimpan hanya untuk tujuan yang telah disepakati dalam perjanjian; (8) Ketika material yang ditransfer dan sumber daya yang dikembangkan menjadi tujuan komersial, maka Pihak yang menyediakan berhak atas hak kekayaan intelektual dan pembagian keuntungan yang relevan; (9) Dalam hal Penerima mentransfer Material yang diberikan berdasarkan perjanjian ini kepada orang atau badan lain, maka penerima akan melakukannya sesuai dengan persyaratan dan kondisi dari Standard Material Transfer Agreement, (10) Syarat dan kondisi untuk mentransfer material atau sumber daya kepada pihak ketiga ditetapkan oleh Para Pihak dalam melaksanakan pengaturan.
PASALX KERAHASIAAN
(1) Jika salah satu Pihak ingin mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang diterima, dibagi, atau dihasilkan dari kegiatan kerjasama di bawah Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga, pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pengungkapan tersebut dapat dilakukan; (2) Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan terus mengikat antara Para Pihak meskipun Memorandum Saling Pengertian ini telah berakhir.
PASALXI BATASAN KEGIATAN PERSONIL
(1) OF-UK menjamin bahwa semua kegiatan personilnya akan: b. Memperhatikan, menghormati dan kebijakan Pemerintah Indonesia;
mematuhi
peraturan
perundangan
dan
c. Sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia; d. Menghormati kesatuan Negara Republik Indonesia dan menghindari atau t idak terlibat kegiatan separatisme; e. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan intelejen; f.
Menghormati budaya, tradisi, keyakinan masyarakat setempat;
g. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan politik dan kegiatan komersial; h. Menghindari atau tidak terlibat kegiatan propaganda keagamaan; i.
Menghindari atau tidak melakukan kegiatan di wilayah konflik dan di daera h perbatasan yang sensitif;
j. Tidak melakukan penggalangan dana di Indonesia untuk melaksanakan program dan kegiatannya; k. Tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di luar yang telah disepakati oleh Para Pihak; (2) Setiap pelanggaran terhadap apa yang telah disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini dapat mengakibatkan pencabutan semua izin dari personil yang bersangkutan dan pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini.
PASALXll PENYELESAIAN SENGKETA
Persengketaan yang muncul akibat perbedaan interpretasi atau pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat di antara Para Pihak, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menghormati.
PASALXllI AMAN DE MEN
Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamandemen setiap waktu melalui kesepakatan tertulis Para Pihak. Amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.
PASALXIV MASA BERLAKU, PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN
(1) Memorandum Saling Pengertian ini berlaku terhitung sejak tanggal ditanda-tangani dan akan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; (2) Memorandum Saling Pengertian ini dapat diperpanjang apabila disepakati oleh Para Pihak. Salah satu Pihak dapat mengusulkan perpanjangan Memorandum Saling Pengertian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini dengan mempertimbangkan hasil evaluasi; (3) Kedua belah pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setaip waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sebelum tanggal diakhirinya Memorandum Saling Pengertian ini. Dalam hal pengakhiran Memorandum Saling Pengertian, pihak yang memprakarsai pengakhiran harus membuat Rencana Pengakhiran untuk memastikan bahwa pengalihan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah disetujui/disepakati secara penuh dapat berlangsung lancar.
Sebagai bukti, pejabat yang ditunjuk telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. Ditandatangani di Jakarta pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas sebanyak 2 (dua) rangkap asli dalam Bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris. Kedua teks adalah sama namun apabila terjadi perbedaan persepsi atau penafsiran, selanjutnya akan mengacu kepada teks Bahasa Indonesia.
Untuk Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
Untuk Orangutan Foundation
RORI Direktur Jenderal PHKA
-(
Lampiran:
Memorandum Saling Pengertian anta ra Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan Republik Indonesia dengan Orangutan Foundation mengenai Pelestarian Orangutan dan Habitatnya Secara Berkelanjutan di Indonesia
ARAHAN PROGRAM
I. PROGRAM Untuk mewujudkan tujuan Program Kerjasama ini, OF-UK harus melaksanakan jenisjenis kegiatan sebagai berikut: 1) Berkoordinasi dengan Ditjen PHKA melalui Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati dan UPT Ditjen PHKA terkait untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung menunjang pencapaian tujuan program kerjasama ini. 2) Membantu Ditjen PHKA dalam pelaksanaan tugasnya yang bekaitan dengan pelestarian orangutan dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia melalui: a. b. c.
d.
e.
Inisiatif global, regional, nasional dan lokal dalam bidang pelestarian orangutan dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia; Pembangunan berkelanjutan, khususnya pembangunan Kehutanan melalui KSDAH&E (Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya); Penelitian, survei, studi, kajian, pendidikan, pelatihan, penyuluhan, kampanye penyadartahuan konservasi, advokasi kebijakan konservasi, pengembangan pengelolaan sistem informasi konservasi, dan pemantauan dan evaluasi kegiatan untuk meningkatkan pelestarian orangutan dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia; Pengembangan pangkalan data dan sistem pengelolaan informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pelestarian orangutan dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia; Pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi guna meningkatkan dukungan atas pelestarian orangutan dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia;
f.
Peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian orangutan dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia, dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Daerah, Nasional dan Regional; g. Peningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam perencanaan pelestarian orangutan dan habitatnya secara berkelanjutan di Indonesia.
II.
AREA KERJA DAN SUMBER PENDANAAN
(1) OF-UK berkantor pusat di 7th Kent Terrace, London NWl 4RP, Inggris (2) Di Indonesia OF-UK beralamat di Jalan Merak No. 34 Pangkalan Bun Kalimantan Tengah 74511, Tel: 0532-22667, Fax: 0532-24241 (3) Lokasi kerja kegiatan OF-UK di bawah Memorandum Saling Pengertian ini adalah di Kalimantan, khususnya Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). Perluasan daerah kerja adalah memungkinkan setiap waktu apabila disepakati oleh kedua belah pihak; (4) Aktivitas Program, dan Sumber Pendanaan
No.
Program
Lokasi
Sumber Pendanaan
1.
Kemitraan Pelestarian Ekosistem Sungai Lamandau (KPEL)
Kalteng
Grant, donasi dari berbagai sumber yang legal di luar negeri yang dikordinir oleh OF-UK
2.
Pelestarian sumberdaya hutan dan peningkatan penghidupan masyarakat di sekitar hutan melalui konservasi kera besar sebaga i spesies flagship
Kalteng
Grant, donasi dari berbagai sumber yang legal di luar negeri yang dikordinir oleh OF-UK
3.
Pelestarian orangutan di bentang alam yang digunakan secara multifungsi di Kalimantan
Kalteng
Grant, donasi dari berbagai sumber yang legal di luar negeri yang dikordinir oleh OF-UK
4.
Reintroduksi orangutan
Kalteng
Grant, donasi dari berbagai sumber yang legal di luar negeri yang dikordinir oleh OF-UK
No.
Program
Lokasi
Sumber Pendanaan
5.
Program pendidikan
Kalteng
Grant, donasi dari berbagai sumber yang legal di luar negeri yang dikordinir oleh OF-UK
7.
Dukungan pada Orangutan Care Center & Quarantine (OCCQ) yang dioperasikan OFI
Kalteng
Grant, donasi dari berbagai sumber yang legal di luar negeri yang dikordinir oleh OF-UK. Pelaksana : Orangutan Foundation International
8.
Dukungan financial pada program konservasi orangutan Sumatera
Sumut, NAO
Grant, donasi dari berbagai sumber yang legal di luar negeri yang dikordinir oleh OF-UK. Pelaksana : Yayasan Ekosistem Lestari
III.
MEKANISME
(1) Kegiatan yang hendak dilaksanakan akan dimasukkan dalam Rencana Pelaksanaan Program (RPP) yang berlaku selama periode kerjasama berlangsung, yaitu untuk lima tahun kegiatan. Rencana tersebut harus memuat tujuan yang akan dicapai dalam waktu lima tahun, output dan outcome yang direncanakan, jenis kegiatan dan dampak bagi pelestarian orangutan dan habitatnya secara berkelanjutan. RPP harus disusun berdasarkan hasil identifikasi, pemantauan dan evaluasi permasalahan dan disesuaikan dengan kebutuhan, peluang dan ketersediaan dana. Amandemen atas RPP ini adalah memungkinkan melalui konsultasi dan kesepakatan oleh kedua belah pihak; (2) RPP yang diusulkan dapat dipersiapkan secara bersama-sama dan/atau oleh satu dari kedua belah pihak yang kemudian disepakati secara bersama-sama untuk memastikan bahwa program dan aktivitas sesuai dengan strategi pengembangan, kebijakan dan prioritas lembaga-lembaga pemerintah atau pemerintah provinsi atau kabupaten , dan juga harus cocok dengan rencana pembangunan nasional; dan oleh karena itu, RPP yang telah disepakati harus menjadi acuan untuk implementasi kerjasama;
(3) Rencana Kegiatan Tahunan akan disusun oleh OF-UK bersama-sama dengan UPTUPT dari Ditjen PHKA di daerah dan/atau institusi terkait dari Eselon I dari Departemen Kehutanan. Rencana Kerja Tahunan kemudian akan dipresentasikan secara bersama-sama dalam forum tahunan baru kemudian persetujuan secara bersama-sama oleh Ditjen PHKA dan OF-UK; ( 4) Rencana Kerja Tahunan di atas harus berisi rincian dari tujuan, jenis kegiatan, orang yang terlibat, jadwal waktu, prosedur evaluasi, perkiraan biaya, dan juga kontribusi yang akan diberikan oleh OF-UK dan Ditjen PHKA/UPT secara bersamasama dengan pihak-pihak terkait lainnya; (5) Dalam implementasi kegiatan OF-UK dan Ditjen PHKA akan melaksanakan koordinasi pada semua tingkatan secarra bersama-sama dengan pihak-pihak terkait lainnya; (6) Untuk lebih terinci tentang implementasi Memorandumg Saling Pengertian ini, maka Ditjen PHKA akan menunjuk Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati sebagai koordinator, termasuk penanganan masalah-masalah dari teknis terkait dengan alam, secara bersama-sama dengan direktorat terkait dan UPT-UPT lokal dari Ditjen PHKA;
IV.
PELAPORAN (1) Laporan-laporan dipersiapkan melalu proses konsultasi antara kedua belah pihak dan setelah itu diserahkan kepada pihak-pihak terkait; (2) Format dan Periode Pelaporan: a. Laporan Khusus Laporan khusus dipersiapkan pada kasus-kasus tertentu yang memerlukan penanganan yang cepat;
b. Laporan Rutin; Laporan Rutin terdiri dari: Laporan Tahunan Laporan tahunan dipersiapkan setiap tahun dengan berkonsultasi secara bersamasama kemudian dipresentasikan pada forum tahunan Ditjen PHKA-OFUK. Laporan tahunan yang sudah disetujui secara bersama-sama akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait. Laporan tahunan antara lain harus berisi status kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan RKT, hasil-hasil yang telah dicapai, orang-orang/ahli yang terlibat, peralatan dan anggaran yang disediakan/digunakan, permasalahan dan hambatan dan rekomendasi untuk langkah selanjutnya;
Laporan Semester Laporan semester dipersiapkan secara bersama-sama setiap 6 ( enam) bu Ian dengan berkonsultasi kemudian menyerahkannya kepada instansi terkait. Laporan Semester antara lain harus berisi hasil-hasil dari aktivitas, personnel/ahli yang terlibat, permasalah-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dan sekaligus rekomendasi untuk langkah selanjutnya;
Laporan Triwu/an Laporan triwulan dipersiapkan oleh staf lapangan OF-UK dan diserahkan kepada UPT-UPT yang isinya adalah masalah yang sama dengan isi laporan Semester dan Laporan Tahunan;
c. Laporan Akhir Laporan akhir harus dipersiapkan secara bersama-sama setelah periode lima tahunan berakhir dan diserahkan kepada pihak-pihak terkait dengan ketentuan di bawah ini: i. Laporan harus berisi output aktivitas, personil/organisasi yang terlibat, pendanaan, peralatan dan fasilitas yang digunakan, outcome dan dampak terhadap upaya konsservasi, kegiatan kampanye, hambatan-hambatan dan rekomendasi; ii. Laporan harus dipersiapkan dalam Bahasa Indonesia dan dipresentasikan secara bersama-sama dengan dihadiri oleh Ditjen PHKA dan pihak manajemen OF-UK yang setelah disetujui dapat menterjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. 15 copy dari laporan itu akan diberikan kepada Ditjen PHKA dan 1 copy iii. diberikan kepada masing-masing UPT dan lembabaga/organisasi terkait pada tingkat kabupaten dan pusat yang menjadi mitra OF-UK;
V. EVALUASI Evaluasi dari proyek dan program akan dilaksanakan sebagai berikut: (1) Evaluasi akan dilaksanakan oleh Ditjen PHKA dan OF-UK dan atau bila perlu dengan melibatkan lembaga/organisasi terkait setelah terlebih dahulu disepakati oleh kedua belah pihak; (2) Evaluasi Tahunan akan dilaksanakan setiap tahun dan evaluasi akhir akan dilaksanakan menjelang berakhirnya Memorandum Saling Pengertian ini;
(3) Evaluasi Tahunan dilaksanakan untuk memantau, mengarahkan dan memperbaiki implementasi kegiatan, dan akan penyesuaian akan dilakukan pada rencana aktivitas masa berikutnya berdasarkan pertimbangan kesesuaian teknis dan kebijakan kedua belah pihak; ( 4) Evaluasi Akhir dilaksanakan mulai enam bulan sebelum masa MoU berakhir untuk menilai dan mempertimbangkan kelanjutan kerjasama dengan memperhatikan tujuan, efektivitas, efisiensi konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF FOREST PROTECTION AND NATURE CONSERVATION OF THE MINISTRY OF FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND ORANGUTAN FOUNDATION CONCERNING SUSTAINABLE CONSERVATION OF ORANGUTANS AND THEIR HABITAT IN KALIMANTAN
The Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation of the Ministry of Forestry of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as Ditjen PHKA) and Orangutan Foundation (hereinafter referred to as OF-UK), hereinafter collectively referred to as the "Parties"·I
DESIRING to develop strategic program and to improve the capacity of the management of orangutan and their habitat for sustainable conservation of orangutan and their habitat in Indonesia;
PURSUANT to the prevailing laws and regulations as well as the procedures and policies of the Government of the Republic of Indonesia concerning international technical cooperation;
HAVE AGREED AS FOLLOWS: ARTICLE I OBJECTIVE The objective of this cooperation is to support Ditjen PHKA to improve conservation efforts of orangutan and their habitat for sustainable conservation of orangutan and their habitat in Indonesia.
ARTICLE II SCOPE OF COOPERATION The scope of cooperation of this Memorandum of Understanding shall include:
1. Biodiversity conservation encompasses in-situ and ex-situ of orangutan management efforts including other species, to support area protection and rehabilitation;
2. Strengthening capacity of the human resource of Ditjen PHKA with focus on, and human resources on Indonesia in general, on biodiversity conservation and management of the conservation area through education, training, and campaign of awareness; 3. Development of database and information management system which benefits to support the sustainable conservation of orangutans and their habitats in Indonesia; 4. Community empowerment surrounding the conservation area to ensure their participation in the sustainable conservation of orangutans and their habitats in Indonesia; 5. Promoting research and study which benefits biodiversity conservation.
ARTICLE III PROGRAMME DIRECTION AND ANNUAL PLAN OF OPERATION (1) The program and mechanism of cooperation shall be stipulated in Program Direction which constitutes an annex and integral part of this Memorandum of Understanding. (2) Detailed description of each program or project shall be specified in the annual Plan of Operation. The annual Plan of Operation shall describe detail specification of each activity or programme including objectives, procedure, and financial arrangements. (3) The Annual Plan of Operation shall be drawn up and agreed upon by the Parties. (4) The implementation of the projects or programs under this Memorandum of Understanding shall be assessed annually.
ARTICLE IV CONTRIBUTION OF THE PARTIES (1) Ditjen PHKA shall: a. Provide program direction in the planning, implementation and evaluation of activities undertaken; b. Provide facilitation and coordination supports with other institutions from within the Ministry of Forestry, other ministries, local governments, and other related institutions in relation to the implementation of activities under this Memorandum of Understanding; c. Assign an appropriate staff member to act as facilitator in relation to the implementation of collaborative programs to ensure the benefits of the programmes; d. Assist in arranging necessary permits for the approved qualified experts assign under this Memorandum of Understanding in relation with the existing government regulation on research permit.
(2) OF-UK shall: a. Together with Ditjen PHKA prepare draft of annual work plans, implement activities, and provide reports in accordance with this Memorandum of Understanding; b. Involve Ditjen PHKA personnel in the implementation and supervision of activities under this Memorandum of Understanding; c. Provide technical assistance, equipment, and capacity building of Ditjen PHKA and its technical implementing units (UPT) through education, training, meeting, seminar, and other activities; d. Provide formal education equivalent to Master's Degree (Program Strata 2) for Ditjen PHKA and its UPT; e. Provide qualified expert as requested by Ditjen PHKA to transfer knowledge; f. Provide local communities empowerment programmes to better support and benefit from biodiversity conservation and protected areas management; g. Support Ditjen PHKA and its UPT in developing information systems and providing information materials on biodiversity for management requirements; h. Promote cooperation and dialogue with related institutions in forestry or nonforestry sector at national and international level as well as private organizations as proposed by Ditjen PHKA; i. Support promotion of conservation efforts that have been made and ongoing process to protect positive Indonesian image through the media at local, national and international level and not to publish any form on information that discredits Indonesia; j. Secure the funding support from overseas sources for the implementation of the activities under this Memorandum of Understanding with a target of minimum US$ 600,000 (Six hundred thousand Dollar) per year.
ARTICLE V INVOLVEMENT OF OTHER PARTIES If it is deemed necessary, OF UK may have cooperation with other parties including but not limited to other non government organizations, government agencies, private entities, academic institutions and communities to implement the activities under this Memorandum of Understanding. (2) Such cooperation in Paragraph 1 of this Article shall be mutually agreed by Ditjen PHKA and shall be in accordance with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia. (1)
ARTICLE VI ASSET STATUS Assets purchased by OF-UK and use for any project under the framework of this cooperation will be belong to Ditjen PHKA and after termination of the cooperation shall be handed over to Ditjen PHKA to be used for supporting conservation of orangutans and their habitat in Indonesia.
ARTICLE VII INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (1)
(2) (3)
( 4)
(5)
(6) (7)
(8)
(9)
Intellectual property rights on notes, reports, maps, survey results, data bases, know-how, photographs, videos or other information, whether or not reduced to tangible from which have been developed in joint work between Ditjen PHKA and OF-UK pursuant to this Memorandum of Understanding shall be jointly owned by both Parties except where such intellectual property rights are legally held by a third party; The Parties shall consult with and obtain permission from the prior to use the result of cooperation as described at Paragraph 1 of this Article; Each Party may be permitted to use the intellectual property right for the purpose of maintaining, adapting, and improving such properties for the purpose as stipulated in the scope of cooperation; Each Party shall be liable for any claim made by any third party on the ownership and legality of the use of the intellectual property right which is brought in by the aforementioned Party for implementation of the cooperation activities under this Memorandum of Understanding; All publications under the framework of the implementation of cooperation shall bear Ditjen PHKA and OF-UK logo and mention Ditjen PHKA and OF-UK as implementation partners. Based on their involvement, the Parties shall be recognized as the authors of publications and receive copies of these publications; OF-UK shall use the intellectual property right arising from the cooperation with Ditjen PHKA for non-profit purposes only; Whenever either Party requires the cooperation other Parties for the utilization of intellectual property, this Party shall give first preference of cooperation to the other initial cooperating Party, which will be waived if the other Party is unable to participate in mutually beneficiary manner; Whenever either Party requires the cooperation of another party outside Ditjen PHKA and OF-UK for any financial support, either Party shall consult the other Party of any implications especially on the intellectual property right that may arise under the implementation of this Memorandum of Understanding; For the collection of specimen during research activities, collecting of specimens should be in accordance with the regulations pertaining to Material Transfer Agreement issued by the Government of the Republic of Indonesia;
(10) Termination of this Memorandum of Understanding shall not affect right or obligations under this Article.
ARTICLE VIII GENETIC RESOURCES AND TRADITIONAL KNOWLEDGE (1) The Parties shall recognize the value of genetic resources and traditional knowledge (hereinafter GRTK), and recognize the rights of holders of GRTK to the effective protection over GRTK against misuse and misinterpretation of both Parties. (2) GRTK shall be protected against misuse and misappropriation in both Parties. (3) Any acquisition, appropriation or utilization of GRTK by unfair or illicit means constitutes an act of misinterpretation. Misappropriation may also include deriving commercial benefit from acquisition, appropriation or utilization of GRTK when the person using that GRTK knows or is negligent in failing to know, that it was acquired or appropriated by unfair means and other commercial activities contrary to honest practices that gain inequitable benefit from GRTK. (4) Subject to compliance with its obligation referred to in Paragraph 3 of this Article, each Party shall, in respect of the intellectual property protection of GRTK, according within its territory, (i) to natural persons who are nationals of, or are domiciled in the territory of any of the other Party and (ii) to legal entitles which or natural persons who, in the territory of any of the other Party, have a real and effective establishment for the creation, protection and transaction of GRTK, the same treatment that it accords to its own nationals. (5) Any access to and use of GRTK of the respective Party under the implementation of this Memorandum of Understanding shall require prior consent permit from the relevant authorities of the Party. The Party shall insure that the local communities concerned shall be prior informed consent with the access and informed with the results of the cooperative and or collaborative activities using such GRTK. (6) When the cooperative and of collaborative activities under this Memorandum of Understanding utilize GRTK for commercial purpose, the Party, on behalf of its local communities concerned, shall be entitled to the right of intellectual property, where appropriate, and associated benefit sharing. (7) The benefits of protection of GRTK to which its holders are entitled include the fair and equitable sharing of benefits arising out of the commercial of industrial use of GRTK. (8) Legal means should be available to provide remidies for holders of GRTK on cases where the fair and equitable sharing of benefits as provided for in Paragraph 7 of this Article has not occurred.
ARTICLE IX MATERIAL TRANSFER AGREEMENT (1) "Material" means any material of plants and animals including viruses origin, including reproductive and vegetative propagating material, containing functional units of heredity and other material relating to Genetic Resources and Traditional Knowledge. (2) All research material or resources used in the collaboration will be transferred using a Standard Material Transfer Agreement (SMTA} concluded between the provider and the user. The agreement shall be subject to approval by relevant of appropriate authorized authority of the Parties. (3) Such materials or resources will be transferred upon the signing of the SMTA and will be subject to pertinent bio-safety and bio-prospecting laws, rules, and regulations. (4) Either Party may use such materials, but will give full credit to the source of the materials. (5) In case programs or projects of cooperation under Agreement should involve transfer of materials or resources, the Parties shall agree to facilitate the transfer under the conditions of this agreement, in accordance with the respective laws and regulations of the Parties, taking into account international law and treaties binding the Parties. (6) All available passport data and, subject to applicable law, any other associated available non confidential descriptive information, shall be made available with the Genetic Resources provided. (7) The recipient undertakes that the material shall be used or conserved only for the purposes as agreed in agreement. (8) When the transferred material and resources are developed into commercial purposes, the providing Party shall be entitled to the right of intellectual property and relevant benefit sharing. (9) In the case that the Recipient transfers the Material supplied under this agreement to another person or entity, the recipient shall do so under the terms and conditions of the Standard Material Transfer Agreement. (10) The terms and condition for the transfer materials or resources to third Parties shall be stipulated by the Parties in implementing arrangement.
ARTICLEX CONFIDENTIALITY (1) If either Party wishes to disclose any confidential data and/or information received, shared or resulted from the cooperation activities under this Memorandum of Understanding to any third party, the disclosing party must obtain prior consent from the other Party before any disclosure can be made. (2) The Parties agree that the provision of this Article shall continue to be binding between the Parties notwithstanding the termination of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE XI LIMITATIONS OF PERSONNEL ACTIVITIES (1) OF-UK shall ensure that its staff in conducting activities pursuant to this Memorandum of Understanding shall: a. Observe, respect and comply with laws, regulations and policies of the Government of the Republic of Indonesia; b. Be in line with the Indonesian National interest; c. Respect the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia and refrain from supporting any separatist movements; d. Refrain from involving in any intelligence / clandestine activities; e. Respect the customs, traditions and any religious creed of the local communities; f. Refrain from engaging in any political and commercial activities; g. Refrain from conducting any religious propagation; h. Refrain from conducting any activities in conflict areas and sensitive borders; i. Not raise any funds in Indonesia to support its programmes and activities; j. Refrain from conducting any activities other than those agreed upon by the Parties; (2) Any violations of the above mentioned in Paragraph 1 of this Article may result the revocation of all permits of the personnel concerned and termination of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE XII SETTLEMENT OF DIFFERENCES Any disputes or differences arising out of the interpretation or implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably through consultation and or negotiations between the Parties, based on the principle of equality and mutual respect.
ARTICLE XIII AMENDMENT This Memorandum of Understanding may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendments shall enter into force on such date as may be determined by the Parties and shall form an integral part of this Memorandum of Understanding.
ARTICLE XIV ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION (1) This Memorandum of Understanding shall come into force on the date of signing and shall remain in force for a period of 3 (three) years; (2) This Memorandum of Understanding may be extended as mutually agreed by the Parties. Either Party may propose to extend this Memorandum of Understanding by giving a written notification to the other Party at least six months prior to the expiry date of this Memorandum of Understanding by considering the evaluation result; (3) Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving written notification to the other Party at least six months prior to the intended termination. In the event of terminating of the Memorandum of Understanding, the terminator Party shall develop a termination plan to ensure the full and smooth transition of the Annual Plan agreed.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, have signed this Memorandum of Understanding.
DONE in duplicate at Jakarta on Monday of the thirtieth in the year two thousand and eleven, in Indonesian and English, both texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, Indonesian text shall prevail.
Appendix:
Memorandum of understanding between The Directorate General of Forest Protection and Nature Conservation of The Ministry of Forestry of The Republic of Indonesia and Orangutan Foundation concerning Sustainable Conservation of Orangutans and Their Habitat in Indonesia
PROGRAM DIRECTION
I. PROGRAM To achieve the objectives of this cooperation program, OF-UK should perform such activities as follows: 1) Coordinate with Ditjen PHKA through Directorate of Biodiversity Conservation and the Technical Unit (UPT) of Ditjen PHKA in accordance with the planning and implementation of such activities in relation to directly support the achievement of the cooperation objectives. 2) Provide assistance to Ditjen PHKA in the performance of activities duly assigned to the sustainable conservation of orangutans and their habitat in Indonesia through: a.
Global, regional, national and local initiatives in the sustainable conservation of orangutans and their habitats in Indonesia; b. Sustainable development, particularly for forestry development in the conservation of living resources and their ecosystems; c. Research, survey, study, analysis, education, training, illumination, campaign of conservation awareness, development of conservation information system, monitoring and evaluation to promote the sustainable conservation of orangutans and their habitats in Indonesia; d. Development of data base and information management system which benefits to support the sustainable conservation of orangutans and their habitats in Indonesia; e. Community empowerment surrounding the conservation area to ensure their participation in the sustainable conservation of orangutans and their habitats in Indonesia; f. Establishment of awareness on the importance of the sustainable conservation of orangutans and their habitats in Indonesia in relation to the sustainable development of Local, National, and Regional levels;
g.
Capacity building in the planning and performance of the sustainable conservation of orangutans and their habitats in Indonesia;
II. WORKING AREA AND FUNDING SOURCES (1) OF-UK having its HEAD OFFICE at 7 Kent Terrace, London NWl 4RP, United Kingdom (2) In Indonesia OF-UK has office on Jalan Merak No. 34 Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah 74511, Telp: 0532-22667, Fax: 0532-2424. (3) Location of activities of OF-UK under this MoU are in Kalimantan, particularly in Province of Kalimantan Tengah (Central Kalimantan); Extension of working area may be possible anytime upon both parties agreement. (4) Program activities and Funding Sources
No.
Program
Location
Funding Sources
1.
Partnership of Ecosystem Conservation of SM Sungai Lamandau.
Central Kalimantan
Grant, donation from any abroad legal sources collected by OFUK
2.
Conservation of forest resources and the development of community livelihoods in the forest buffer through conservation of great apes as flagship species
Central Kalimantan
Grant, donation from any abroad legal sources collected by OFUK
3.
Conservation of Orangutan in multifunction landscapes in Kalimantan
Central Kalimantan
Grant, donation from any abroad legal sources collected by OFUK
4.
Orangutan Reintroduction
Central Kalimantan
Grant, donation from any abroad legal sources collected by OFUK
No.
Program
Location
Funding Sources
5.
Education Program
Central Kalimantan
Grant, donation from any abroad legal sources collected by OFUK
7.
Support for Orangutan Care Center & Quarantine (OCCQ), managed by OFI
Central Kalimantan
Grant, donation from any abroad legal sources collected by OFUK
8.
Support for the program of Conservation of Orangutan Sumatera
North Sumatera, Aceh
Implemented by Orangutan Foundation I nternationa I Grant, donation from any abroad legal sources collected by OFUK Implemented by Yayasan Ekosistem Lestari
III.
MECHANISM
(1) Proposal activities are included in Program Implementation Plan (RPP) which shall be valid for a period of the Mou (5 years). RPP should contain objectives, output, and outcome, activity types, and impact for sustainable conservation of orangutans and their habitat. RPP should result from the process of identification, monitoring, evaluation, and should be adapted when necessary, because of opportunities and available budget The RPP may be amended through consultation process and agreement by both Parties; (2) The proposed RPP can be preparedby either party or both parties with agreement to ensure that the programs and activities are in line with the strategy of development, policy, and priority of government institutions or province or district as well as the planning of national development; and therefore, RPP agreed by parties should be a reference for the implementation of cooperation;
(3) Annual Work Plan is prepared by OF-UK and UPTs under Ditjen PHKA and/or relevant institutions under the Ministry of Forestry. The Annual Work Plan shall be presented in an annual forum to be approved by Ditjen PHKA and OF-UK; ( 4) The Annual Work Plan should contain the detailed objectives, activities, people involved, schedule, procedure of evaluation, budget estimation, and contribution of OF-UK and Ditjen PHKA/UPT as well as relevant stakeholders; (5) OF-UK and Ditjen PHKA shall maintain coordination in the implementation of programs in each level and collaborate with other relevant stakeholders; (6) For detailed implementation of this Mou, Ditjen PHKA shall appoint Director of Biodiversity Conservation as Coordinator, including the technical problems handling in relation to the nature, through collaborative management with relevant directorate and local UPTs under Ditjen PHKA.
IV.
REPORTING (1) Reports are prepared through consultation process between the parties and t hen delivered to relevant institutions. (2) Format and Duration of reporting: a. Special Report Special report is prepared in the definite cases for immediately response. b. Regular Report Regular report composes of: Annual Report Annual report is prepared every year resulted from consultation process between the parties to be presented in an annual forum of Ditjen PHKA-OF UK. The agreed report by the parties shall be delivered to relevant stakeholders. The report contains the status of activities in line with Annual Work Plan {RKT), the results achieved, expertises involved, equipment and budget, issues, obstacles, and recommendation for further solution. Semester Report Semester report is prepared by both Parties in every 6 (six) months to be delivered to relevant institutions. This report contains the results of activities, expertises involved, issues, obstacles, and recommendation for further solution.
Quarterly Report Quarterly report is prepared by field staffs of OF-UK and submitted to the Technical Units (UPTs) containing the same subjects as Semester and Annual Report.
c. Final Report
Final report should be prepared by the Parties after this Mou has expired and submitted to relevant institutions with the requirements: i. The report should contain activities output, personnel/organisation involved, funding equipment and facilities used, outcome and impact towards conservation efforts, campaign activities, obstacles and recommendation; ii. The report should be prepared in Bahasa Indonesia and presented by the Parties in front of Ditjen PHKA and OF-UK, which can then be translated into the English language pursuant to the agreement. iii. The report should be duplicated 15 (fifteen) times, and copies submitted to Ditjen PHKA and 1 (one) copy delivered to each relevant partner of OF-UK composing of UPT and institutions in the district level and central government.
V. EVALUATION Evaluation of the project and program shall be undertaken: (1) Evaluation shall be undertaken by Ditjen PHKA and OF-UK by involving relevant
technical as determined by the Parties. (2) Annual Evaluation shall be undertaken every year, with the final evaluation prior to the expiry of this Mou. (3) Annual evaluation is purposed to monitor, guide and amend the implementation of activities, and any adaptation shall be planned for the next duration of cooperation in accordance with technical and policy consideration from both parties. (4) Final Evaluation shall be performed at least 6 (six) months prior to this MoU expiring in order to assess and consider the cooperation extension taking into account the objectives, effectiveness, and efficiency of the biodiversity conservation in Indonesia.
